PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
17 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN GURU YANG TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut dari uji kompetensi guru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu disusun pedoman pembinaan guru yang telah mengikuti uji kompetensi;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Guru Yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru. .Memperhatikan
: Laporan Hasil Uji Kompetensi Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN GURU YANG TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas Pendidikan
Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang terdiri dari Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10. Uji Kompetensi Guru adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan Guru berdasarkan kriteria dan standar kompetensi guru yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Uji Kompetensi Guru; 11. Satuan Tugas Uji Kompetensi Guru adalah satuan tugas yang bekerja secara independen melaksanakan Uji Kompetensi Guru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II TUJUAN PEMBINAAN Pasal 2 Tujuan pembinaan guru yang telah mengikuti uji kompetensi adalah pembinaan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesi guru dalam melaksanakan tugas demi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, yang dapat dilihat melalui meningkatnya mutu lulusan hingga mampu mengembangkan dirinya dan berguna bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. BAB BENTUK DAN STRATEGI PEMBINAAN Pasal 3 Bentuk pembinaan terhadap guru yang telah mengikuti uji kompetensi terdiri dari : (1) Pemberian bantuan dan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugas yang diampunya, dalam bentuk : a. Peningkatan kualifikasi pendidikan dengan biaya penuh dari Pemerintah Daerah; b. Peningkatan pengayaan wawasan global di dalam negeri atau ke luar negeri dengan biaya dari Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan sesuai dengan dasar kompetensi yang telah terpetakan dan sasaran peningkatan kompetensi yang telah ditetapkan. (3)
Mengoptimalkan wadah pembinaan guru seperti Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). Pasal 4
(1)
Kriteria calon peserta peningkatan kualifikasi pendidikan dengan biaya penuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) diberikan kepada guru yang berhasil dalam uji kompetensi yang memperoleh peningkatan tertinggi dari rumpun penguasaan akademik;
(2) Kriteria calon peserta peningkatan pengayaan wawasan global di dalam negeri atau ke luar negeri diberikan kepada guru yang memperoleh nilai kumulatif peringkat tertinggi dari semua rumpun uji kompetensi; (3) Guru yang belum memenuhi standar kompetensi diberikan pembinaan, peningkatan sesuai dengan kompetensi masingmasing; (4) Pembinaan, pengembangan, peningkatan kompetensi guru dapat diberikan oleh guru yang memperoleh nilai kompetensi tinggi dan telah memperoleh kelayakan atau narasumber lain sesuai dengan bidang keahlian. Pasal 5 (1) Peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan program dan silabi yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan berupa kesenjangan kompetensi yang diperoleh dari hasil uji kompetensi guru; (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja dan pendidikan dan pelatihan di luar tempat kerja secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Pasal 6 (1) Peningkatan pengayaan wawasan global sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah kegiatan pembinaan guru yang dinyatakan berhasil dalam uji kompetensi dengan kriteria A pada jenjang tertinggi.
Pasal 7 Kriteria keberhasilan guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru adalah rerata nilai dari seluruh komponen dan aspek uji kompetensi yang terdiri atas : a. Nilai A dengan rerata skor 80 sampai dengan 100 b. Nilai B dengan rerata skor 70 sampai dengan 79 c. Nilai C dengan rerata skor 60 sampai dengan 69 d. Nilai D dengan rerata skor 50 sampai dengan 59 e. Nilai E dengan rerata skor kurang dari 50 BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN Pasal 8 Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pembinaan te hadap guru yang telah mengikuti uji kompetensi adalah obyektif efektif komprehens', memandirikan, dan ketentuan yang d. dalamnya mengandung penerapan prinsip keadilan. Pasal 9 Semua guru yang telah mengikuti uji kompetensi berhak mendapatkan pembinaan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. BAB V PROSEDUR PEMBINAAN Pasal 10 (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ketentuan Bab III dan Bab IV. Kepala Dinas menugaskan Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan untuk berkoordinasi secara internal dengan Kepala Sub Dinas Persekolahan, Unit Pelaksanaan Teknis, serta Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan berkoordinasi secara eksternal dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berfungsi sebagai LPTK dan/atau Non LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (2) Koordinasi internal dalam rekruitment peserta program pembinaan guru, untuk memperkecil terganggunya proses pembelajaran di
sekolah.
Pasal 7 Kriteria keberhasilan guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru adalah rerata nilai dari seluruh komponen dan aspek uji kompetensi yang terdiri atas : a. Nilai A dengan rerata skor 80 sampai dengan 100 b. Nilai B dengan rerata skor 70 sampai dengan 79 c. Nilai C dengan rerata skor 60 sampai dengan 69 d. Nilai D dengan rerata skor 50 sampai dengan 59 e. Nilai E dengan rerata skor kurang dari 50 BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN Pasal 8 Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru yang telah mengikuti uji kompetensi adalah obyektif, efektif, komprehensif, memandirikan, dan ketentuan yang di dalamnya mengandung penerapan prinsip keadilan. Pasal 9 Semua guru yang telah mengikuti uji kompetensi berhak mendapatkan pembinaan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. BAB V PROSEDUR PEMBINAAN Pasal 10 (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ketentuan Bab III dan Bab IV. Kepala Dinas menugaskan Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan untuk berkoordinasi secara internal dengan Kepala Sub Dinas Persekolahan, Unit Pelaksanaan Teknis, serta Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan berkoordinasi secara eksternal dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berfungsi sebagai LPTK dan/atau Non LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (2) Koordinasi internal dalam rekruitment peserta program pembinaan guru, untuk memperkecil terganggunya proses pembelajaran di
sekolah.
(3) Koordinasi eksternal dimaksud untuk : a. Memilih dan menetapkan program studi yang akan diikutsertakan dalam program pembinaan berbentuk Peningkatan kualifikasi pendidikan. b. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil uji kompetensi. Kepala Dinas Pendidikan menyusun daftar kebutuhan pembinaan (4) berdasarkan hasil koordinasi internal dan eksternal untuk dijadikan bahan penyusunan program pembinaan yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Perguruan Tinggi yang melaksanakan program pembinaan. (5) Untuk menjamin keterlaksanaan dan ketercapaian program pembinaan dalam bentuk Peningkatan kualifikasi pendidikan, maka setiap calon diwajibkan mengikuti tes potensi akademik (TPA) secara terpadu oleh Perguruan Tinggi yang melaksanakan program pembinaan. Hasil TPA yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi pelaksana (6) program pembinaan bersifat tidak dapat diganggu gugat, yang menyatakan calon peserta dapat melanjutkan studi ke program strata atau non strata, atau sertifikasi atau tidak dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi pelaksana program, dengan menyebutkan secara jelas nama program studi dan jenjang program pendidikannya. Guru yang dinyatakan berhasil dalam TPA sebagaimana dimaksud (7) pada ayat (6) pasal ini, diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti studi lanjutan yang dimaksud dengan sungguh-sungguh di perguruan tinggi tujuan, berjanji akan menyelesaikan studi sesuai dalam batas waktu yang ditetapkan untuk program dan jenjang pendidikan dimaksud, serta apabila telah lulus bersedia mengikatkan diri untuk kembali ke jabatan fungsional semula tanpa menuntut jabatan tertentu. (8) Guru yang dinyatakan diterima di perguruan tinggi dengan status peningkatan kualifikasi pendidikan, tidak akan diperpanjang masa studinya di luar masa studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana program untuk program pembinaan guru. (9) Guru yang telah mengikuti program pendidikan dengan status Peningkatan kualifikasi pendidikan, apabila tidak berhasil menyelesaikan studinya dalam masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 11 Guru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mengikut, program peningkatan kualifikasi kependidikan di perguruan tinggi tidak berhak lagi untuk mengikuti program pembinaan dalam bentuk peningkatan
pengayaan wawasan global.
Guru yang akan diikutsertakan di dalam program pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuanketentuan dalam pedoman ini dilakukan Kepala Dinas dengan menunjuk Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang secara fungsional bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan tenaga kependidikan. (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam pedoman ini dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Untuk melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan secara lebih optimal dan efektif, maka pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini dapat menugaskan Pengawas Sekolah yang melaksanakan secara teknis operasional di lapangan, dengan menerbitkan Surat Tugas Kepala Dinas, yang menyebutkan dengan jelas nama dan jabatan pengawas sekolah, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, sasaran pengendalian dan pengawasan, serta jangka waktu pengendalian dan pengawasan. (4) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk : a. pemantauan secara periodik dan berkesinambungan secara langsung ke lapangan atau melalui laporan-laporan tertulis dari berbagai pihak; b. upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembinaan guru; c. evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini. (5) Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas. (6) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas publik, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat diberikan kepada Kepala Sekolah yang memerlukannya. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 Biaya pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 16 Rencana induk rancang bangun pembinaan guru yang telah melaksanakan uji kompetensi, dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar atau Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Semua ketentuan tentang pembinaan guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pedoman ini dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal n Januari 2007 G U B E R N U R PROVINSI D A E R A H K H U S U S IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 4 J a n u a r i
2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH K H U S U S IBUKOTAJIIAKARTA,
«ISMAYA NIP 140191657
RITOLA
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2 00 7 NOMOR 19
