PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur; b. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah bagi seluruh warga masyarakat Jawa Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ketentuan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 3467) ; 5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116). 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Program Asuransi Kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Program Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Keluarganya. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

2

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang ,Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VI/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/ Per/VI/1996. 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah. 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota. 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 seri E) ; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.


3

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 7. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ProvinsilKabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 9. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. 10. Jaminan kesehatan daerah adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak 11. Sistem jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disebut SJKD adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. 12. Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko kesehatan ekonomi yang menimpa Peserta dan/atau anggota keluarganya. 13. Badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disebut BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD. 14. Dana jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disebut DJKD adalah dana amanah milik seluruh Peserta, yang merupakan himpunan iuran beserta hasH pengembangannya maupun sumber lainnya yang sah, yang dikelola oleh BPJKD untuk pembayaran manfaat kepada Peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD.


4

15. Dewan Wali Amanah adalah organ BPJKD yang keanggotaannya mewakili unsur Pemerintah Provinsi, peserta, dan pemberi kerja, selaku pemegang amanah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah menurut SJKD. 16. Pejabat pengelola adalah organ BPJKD yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan BPJKD dan pengelolaan DJKD untuk kepentingan BPJKD, sesuai tujuan BPJKD serta mewakili BPJKD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan SJKD. 17. Dana operasional adalah kekayaan DJKD yang dipisahkan berdasarkan besar tarif jasa pengelolaan DJKD dan/atau sumber lainnya yang sah, untuk membiayai operasional BPJKD dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD. 18. Peserta jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta, yang atas dirinya diadakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD, termasuk warga negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. 19. Koordinator peserta adalah setiap pemberi kerja atau lembaga penyelenggara, yang telah membayarkan iuran pekerja atau tertanggungnya dan memenuhi ketentuan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD. 20. Lembaga penyelenggara adalah orang perseorangan, perkumpulan, persekutuan, badan hukum atau badan-badan lainnya di daerah Provinsi Jawa Timur yang diizinkan atau ditugasi untuk menghimpun dana masyarakat di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau yang telah ditunjuk tertanggung, untuk mewakilinya, mengumpulkan, dan membayarkan iuran sebagai Peserta. 21. Tertanggung adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah terdaftar pada Lembaga Penyelenggara, termasuk yang telah ditanggung program asuransi/jaminan lainnya. 22. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sebagian atau sepenuhnya bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai penerima bantuan iuran yang dapat menjadi Peserta program jaminan kesehatan daerah.


5

23. luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada BPJKD secara teratur oleh Peserta, Koordinator Peserta, dan/atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menurut SJKD. 24. Rencana tahapan kepesertaan dan prioritas program yang selanjutnya disebut RTK-PP adalah rencana tahapan pelaksanaan sasaran kepesertaan yang ditetapkan Gubernur untuk mencakup warga masyarakat yang dikenai kewajiban mendaftar menjadi peserta sesuai jenis program jaminan kesehatan yang wajib diikuti dalam periode masa kepesertaan tertentu. BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2 SJKD diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Jawa Timur Pasal 3 Tujuan SJKD adalah untuk : a. melindungi seluruh warga masyarakat dalam sistem jaminan kesehatan di Daerah b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan di Daerah c. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan perorangan yang bersumber dari masyarakat dan Pemerintah serta mendorong efisiensi pembiayaan. d. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

mewujudkan

e. memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah di Jawa Timur dalam pelayanan publik bidang kesehatan Pasal 4 SJKD diselenggarakan dengan prinsip-prinsip : a. kegotong-royongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. Dana amanat; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

6

h. kepesertaan bersifat wajib; i. hasil pengelolaan DJKD dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. BAB III BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH Bagian Pertama Pembentukan, Maksud dan Tujuan Pasal 5 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPJKD. (2) Pembentukan BPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah sesuai ketentuan SJKD. dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan guna mewujudkan tujuan otonomi daerah. (3) Tujuan pembentukan BPJKD adalah : a. menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah berlandaskan pada asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan SJKD; b. mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat dan membangun budaya berasuransi demi pemenuhan keadilan kesehatan bagi generasi saat ini dan yang akan datang; c. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hukum serta jaminan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat rentan dan tidak mampu melalui prinsip gotongroyong dan partisipasi pemerintahan, masyarakat serta sektor swasta; d. mewujudkan fungsi kebijakan dan fasilitasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam usaha kesejahteraan kesehatan melalui pengelolaan dana masyarakat dengan prinsip dana amanah; dan e. meningkatkan kapasitas daerah dan membangun kerjasama antar daerah dalam menjalankan kewajiban mengembangkan sistem jaminan kesehatan. Bagian Kedua Tugas Pokok, Wewenang, dan Alat Kelengkapan Pasal 6 (1) BPJKD mempunyai tugas pokok yang meliputi : a. menjalankan maksud dan tujuan BPJKD; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

7

b. mengelola pendaftaran Koordinator Peserta;

untuk

menjadi

Peserta

c. menyelesaikan keluhan/sengketa yang timbul penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah;

dan dalam

d. memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta dalam program jaminan kesehatan daerah; e. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim; f. menjaga tingkat kesehatan keuangan DJKD dan dana operasional BPJKD; g. menjalankan tugas pokok lainnya, wewenang, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dengan sebaikbaiknya. (2) BPJKD mempunyai wewenang yang meliputi : a. melakukan tindakan hukum secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan Peserta dan/atau BPJKD dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD; b. menerima dan mengelola iuran yang terhimpun dalam DJKD dan hasil pengembangannya; c. menerbitkan nomor identitas tunggal bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya yang berlaku untuk semua jenis program jaminan kesehatan daerah; d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah; e. menetapkan dan/atau mencabut status warga masyarakat sebagai Peserta dalam Daftar Peserta; f. menetapkan dan/atau

mencabut

status Lembaga

g. Penyelenggara dan/atau Pemberi Kerja sebagai Koordinator Peserta; h. menerbitkan, menolak permohonan, mencabut, atau merubah keputusan BPJKD untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya; i. menjalankan wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya. (3) BPJKD terdiri dari: a. Dewan Wali Amanah; dan b. Pejabat Pengelola.


8

Bagian Ketiga Dewan Wali Amanah Pasal 7 Tugas dan wewenang Dewan Wali Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi : a. kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan; b. mengusulkan kebijakan investasi DJKD, memberikan persetujuan rencana investasi dan menilai kinerja pelaksanaannya; c. mengusulkan anggaran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Daerah Provinsi dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah. d. mengusulkan pengangkatan Pengelola kepada Gubernur;

dan

pemberhentian

Pejabat

e. menetapkan peraturan internal dan kebijakan BPJKD sesuai dengan kewenangannya; f. meminta keterangan, memeriksa dan/atau mengusulkan kepada Gubernur tentang sanksi bagi Pejabat Pengelola; g. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keluhan dan pendapaUsaran, dari Peserta terhadap penyelenggraan program jaminan kesehatan daerah bersama-sama Pejabat Pengelola; h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah dan melaporkan hasilnya sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan Pejabat Pengelola setiap semester dan setiap tahunan. Pasal 8 (1) Anggota Dewan Wali Amanah, secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan tug as dan fungsi dan kebijakan yang ditetapkan dalam Dewan Wali Amanah, dan mengawasi pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Dewan Wali Amanah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Pasal 9 (1) Dewan Wali Amanah terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Provinsi, unsur ahli yang memahami bidang jaminan kesehatan, unsur organisasi Pemberi Kerja sektor formal, unsur organisasi pekerja sektor formal, unsur organisasi Pemberi Kerja sektor informal, dan unsur organisasi pekerja sektor informal. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

9

(2) Masa jabatan anggota Dewan Wali Amanah adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (3) Remunerasi bagi anggota Dewan Wali Amanah diberikan dalam bentuk honorarium yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 10 (1) Anggota Dewan Wali Amanah diangkat oleh Gubernur dari nama calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi. (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Wali Amanah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Wali Amanah. Pasal11 Anggota Dewan Wali Amanah dapat berhenti atau diberhentikan sebelurn berakhir masa jabatan karena : a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. melakukan perbuatan tercela; f. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; g. melanggar sumpah atau janji jabatan; h. melanggar kode etik Dewan Wali Amanah; atau i. merugikan kekayaan DJKD. Pasal 12 Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Wali Amanah wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing. Bagian Keempat Pejabat Pengelola Pasal 13 (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPJKD.


10

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPJKD. (3) Pejabat Pengelola mempunyai wewenang untuk : a. mengurus kekayaan DJKD; b. mengangkat dan memberhentikan berdasarkan Peraturan Internal BPJKD;

pegawai

BPJKD

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPJKD dengan persetujuan Dewan Wali Amanah; d. menetapkan rencana investasi dan penempatan DJKD dengan persetujuan Dewan Wali Amanah; e. mewakili BPJKD di dalam dan di luar pengadilan; f. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPJKD, apabila dipandang perlu; g. membuka Kantor Cabang berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Wali Amanah; h. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPJKD berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Wali Amanah; i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola serta pegawai BPJKD; dan j. menjalankan wewenang lain yang diberikan Dewan Wali Amanah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengelola diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 14 (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pendekatan asuransi kesehatan dan prinsip ekuitas. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pasal 15 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang dan gawat darurat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

11

Pasal 16 (1) Pola dan besar pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan BPJKD atas dasar kesepakatan dengan Penyedia Pelayanan Kesehatan di wilayah tersebut. (2) Setiap pemanfaatan dan pengajuan klaim dalam program jaminan kesehatan ini, peserta dan fasilitas kesehatan wajib mengikuti ketentuan tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim. (3) Pemanfaatan dan pengajuan klaim yang tidak memenuhi ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif dan/atau diberlakukan ketentuan kadaluarsa penagihan. Pasal 17 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal15, dan Pasal16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur BAB V KEPESERTAAN DAN lURAN Bagian Pertama Peserta Pasal 18 (1) Peserta jaminan kesehatan adalah'setiap orang warga masyarakat dan anggota keluarganya yang telah memenuhi ketentuan keikutsertaan menurut Peraturan Daerah ini. (2) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain diluar junilah maksimal anggota keluarga yang dapat diikutsertakan menurut SJKD, menjadi tanggungan peserta dengan penambahan iuran. (3) Jumlah maksimal anggota keluarga yang dapat diikutsertakan dan tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubenur . Bagian Kedua Sasaran Kepesertaan Pasal 19 (1) Sasaran kepesertaan adalah seluruh warga masyarakat yang ada pada periode masa kepesertaan tertentu. (2) Pencapaian cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai dengan sasaran kepesertaan, yang tahapannya ditetapkan dalam RTK·PP. (3) Kepesertaan masyarakat miskin yang mendapat bantuan iuran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

12

Pasal 20 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran menjadi Peserta kepada BPJKD. (2) Pelaksanaan kepesertaan, iuran, kriteria dan persyaratan bagi warga masyarakat penerima bantuan iuran ditetapkan dengan Peraturan Bupati/VValikota. (3) Segala bentuk surat yang memberikan keterangan mengenai kemiskinan atau ketidakmampuan warga masyarakat untuk memperoleh bantuan iuran, hanya dapat dianggap sah bila memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Sepanjang kriteria dan persyaratan penerima bantuan iuran belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku kriteria dan persyaratan penerima bantuan iuran yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Besar iuran Tata Cara Pemungutan Pasal 21 (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah, suatu jumlah nominal tertentu dari penghasilan, atau pembayaran iuran yang besarnya diperhitungkan dengan cara lain. (2) Setiap Koordinator Peserta wajib memungut iuran dari tertanggung bagi Lembaga Penyelenggara atau memungut iuran dari pekerja bagi Pemberi Kerja, menambahkan iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja bagi pekerja, dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJKD secara berkala. (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program jaminan kesehatan daerah secara berkala sesuai dengan perkembangan kesehatan, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak serta tingkat risiko. (4) Besarnya iuran untuk per Peserta per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah Peserta yang tercantum dalam Daftar Peserta atau Daftar Penerima Bantuan luran sesuai keseimbangan antara manfaat, jenis pelayanan dan harga riil suatu waktu tertentu. (5) Besarnya iuran untuk Peserta yang tidak menerima upah, ditentukan berdasarkan nominal tertentu yang ditinjau secara berkala. (6) Besarnya iuran untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan APBN/APBD terhadap sebagian atau keseluruhan atas iuran, yang ditetapkan secara berkala. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

13

(7) Bantuan iuran program jaminan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota bagi warga masyarakat penerima bantuan iuran yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan umum lainnya milik Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dikelola oleh BPJKD. (8) Pada tahap pertama, bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program jaminan kesehatan. Pasal 22 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Dewan Wali Amanah. BAB VI PENGELOLAAN DANA Bagian Pertama Kedudukan dan Pengelolaan DJKD Pasal 23 (1) Pelaksanaan pengelolaan DJKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola BPJKD sesuai arahan kebijakan dan persetujuan Dewan Wali Amanah. (2) Kekayaan DJKD sebagai bagian dari Dana Masyarakat yang dikelola BPJKD, maka wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) Kekayaan DJKD tidak dapat dijaminkan atau digadaikan. (4) DJKD wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJKD secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan hasH yang memadai. (5) BPJKD wajib membentuk dana cadangan teknis program jaminan kesehatan daerah yang dibentuk dengan mempertimbangkan besar dan jenis program jaminan kesehatan daerah yang merupakan hak Peserta sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. (6) Pemerintah Provinsi wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJKD. (7) Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain, tidak diperkenankan. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

14

(8) Tata cara pengelolaan dan pengembangan DJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas Usulan Dewan Wali Amanah. Pasal 24 (1) Kekayaan DJKD menurut jenis penggunaannya terdiri atas : a. Kekayaan Dana Amanah; b. Kekayaan Dana Operasional. (2) Kekayaan DJKD menurut bentuk penempatannya terdiri atas : a. investasi; b. Kas dan Bank pada rekening titipan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank milik Pemerintah yang ditunjuk; c. Piutang iuran; dan d. Aktiva lain yang diperkenankan. Pasal 25 (1) Kekayaan DJKD yang terpupuk dan be/um digunakan, diinvestasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan Iikuiditas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Wali Amanah. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Indonesia dalam bentuk: a. Deposito on call; b. Deposito berjangka; c. Sertifikat Deposito; d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah daerah lainnya; e. Penyertaan langsung pada saham yang tidak tercatat di Bursa Efek yang diterbitkan oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan langsung bagi peserta, didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan/atau f. Bangunan dan/atau tanah. Pasal 26 (1) Penempatan kekayaan DJKD dalam setiap bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a pada satu pihak tidak boleh melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.


15

(2) Dalam hal terjadi penggabungan pihak-pihak tempat Pejabat Pengelola melakukan investasi sehingga total investasi pada hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batas penempatan dana pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka investasi DJKD pada pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penggabungan. (3) DJKD tidak boleh melakukan investasi baru pada pihak hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama penyesuaian belum selesai dilakukan. (4) Penempatan kekayaan DJKD dalam bentuk Investasi Deposito on Call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah nilai investasi. (5) Penempatan kekayaan DJKD dalam jenis investasi obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah nilai investasi, dengan komposisi 40% (empat puluh persen) investasi obligasi Pemerintah Provinsi dan 10% (sepuluh persen) investasi obligasi Pemerintah dan 20% (dua puluh persen) obligasi Pemerintah Kabupaten/Kota. (6) Penempatan kekayaan DJKD dalam penyertaan langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e harus : a. tidak boleh melebihi 2% (dua persen) dari jumlah nilai investasi; b. berbentuk saham yang diterbitkan oleh badan hukum atau penyertaan pada badan layanan umum yang memberikan pelayanan langsung bagi Peserta, dan memiliki prospek baik dimasa mendatang serta telah menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan c. berbentuk saham yang diterbitkan oleh badan hukum memberikan pelayanan langsung bagi Peserta, yang mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Amanah dan/atau Pejabat Pengelola, tidak termasuk badan layanan umum.

yang tidak Wali pada

(7) Penempatan kekayaan DJKD dalam bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f harus : a. memberikan penghasilan kepada DJKD atau bertambah nilai karena pembangunan, penggunaan dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan b. Penempatan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai investasi. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

16

Pasal 27 (1) BPJKD tidak. boleh memiliki dan/atau menempatkan kekayaan DJKD pada: a. valuta asing; b. instrumen turunan surat berharga, kecuali bila instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada surat berharga, sehingga BPJKD dapat menjual instrumen turunan surat berharga yang melekat pada surat berharga yang bersangkutan; c. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun untuk valuta asing; d. investasi di luar negeri; e. perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung; f. perusahaan milik anggota Dewan Wali Amanah maupun Pejabat Pengelola, penyelenggara Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, selaku pribadi; g. perusahaan milik keluarga anggota Dewan Wali Amanah maupun Pejabat Pengelola, penyelenggara Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f; atau h. jenis investasi selain kekayaan dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

investasi

sebagaimana

(2) BPJKD dilarang menempatkan kekayaan investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (3) Setiap anggota Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan DJKD dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan BPJKD menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan, atau mengijinkan penggunaan kekayaan DJKD selain untuk kepentingan BPJKD, dengan atau kepada : a. setiap anggota Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan DJKD untuk kepentingan pribadi; b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada BPJKD;


17

c. pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) saham yang memiliki hak suara dari Pemberi Kerja yang mempekerjakan Peserta; d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis ke samping dari anggota Dewan Pejabat Pengelola, atau setiap orang dimaksud dalam huruf a, dan pihak dimaksud dalam huruf b dan huruf c;

garis Wali yang lain

lurus maupun Amanah dan sebagaimana sebagaimana

e. anggota Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c; f. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c. (4) BPJKD dan pihak lain yang diberi wewenang dalam pengelolaan kekayaan DJKD, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Bagian Kedua Kekayaan Dana Amanah Pasal 28 (1) Kekayaan Dana Amanah dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui BPJKD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dibidang jaminan kesehatan di Daerah dan terpisahkan dari kekayaan Daerah Provinsi. (2) Pengelolaan kekayaan Dana Amanah dan bila terjadi surplus, hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban atau meningkatkan manfaat program jaminan kesehatan daerah. (3) Sumber kekayaan Dana Amanah terdiri dari sumber dana dari iuran yang terhimpun dan sumber bukan dari dana iuran. (4) Kekayaan Dana Amanah yang bersumber bukan dari dana iuran sebagaimanan dimaksud pada ayat (3), dapat diperoleh dari : a. hibah dari dalam atau luar negeri; b. sumbangan/bantuan kesehatan yang tidak mengikat; c. hasil pengelolaan wakaf; d. hasil pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah; e. program tanggung jawab kesehatan perusahaan; f. belanja subsidi, hibah, bantuan kesehatan, atau peningkatan jaminan kesehatan dari APBD/APBN; g. dana tugas pembantuan atau dana dekonsentrasi;


18

h. investasi non permanen Pemerintah atau Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota; atau i. sumber lain yang sah. (5) Sumber dana bukan dari iuran sebagaimanan dimaksud pada ayat (4), dapat dipergunakan untuk : a. menambah bantuan iuran bagi Peserta/warga masyarakat penerima bantuan iuran; b. membantu biaya pelayanan yang tergolong katastropik c. dan/atau penyakit kritis; d. mempertahankan solvabilitas DJKD; e. meningkatkan cadangan teknis; dan/atau f. meningkatkan manfaat atau menambah jenis program jaminan kesehatan daerah. (6) Badan amil zakat, lembaga amil zakat, program tanggung jawab kesehatan perusahaan, atau badan/program yang berfungsi sejenis lainnya, memprioritaskan pendanaannya bagi warga masyarakat penerima bantuan iuran atau dapat untuk meningkatkan program jaminan kesehatan daerah. Bagian Ketiga Dana Operasional Pasal 29 (1) Kekayaan Dana Operasional terdiri dari Dana Operasional yang terpisahkan dari APBD Provinsi dan Dana Operasional yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi. (2) Kekayaan Dana Operasional yang terpisahkan dari kekayaan APBD Provinsi bersumber dari : a. tarif jasa pengelolaan DJKD; b. tarif pengumpulan iuran; dan c. tarif jasa lain terkait pengembangan SJKD yang sah. (3) Kekayaan Dana Operasional yang tidak terpisahkan dari kekayaan APBD Provinsi dibebankan sebagian atau seluruhnya pada APBD Provinsi dan Dana Tugas Pembantuan atau penerimaan lainnya yang sah, untuk memenuhi kebutuhan operasional BPJKD, termasuk remunerasi bagi anggota Dewan Wali Amanah. (4) Pemenuhan kebutuhan operasional BPJKD yang ditetapkan tidak menjadi beban APBD Provinsi, dibebankan pada Kekayaan Dana Operasional yang terpisahkan sebagaimanadimaksud ayat (2) yang disusun dalam rencana kerja dan anggaran BPJKD. (5) Dalam pengelolaan kekayaan Dana Operasional dan penyusunan rencana kerja dan anggaran BPJKD untuk memenuhi kebutuhan operasional BPJKD, wajib membentuk cadangan operasional. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

19

(6) Setiap penetapan dan perubahan besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan usulannya oleh Dewan Wali Amanah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan DPRD Provinsi. Bagian Keempat Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan Pasal 30 Sistem Akuntansi dan laporan Keuangan BPJKD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dibidang usaha perasuransian yang berlaku di Indonesia atau standar akuntasi tersendiri yang telah disetujui oleh Menteri yang berwenang dibidang keuangan negara. Pasal 31 (1) Pejabat Pengelola wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi melalui Dewan Wali Amanah. (2) Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Gubernur diumumkan secara luas kepada Peserta program jaminan kesehatan daerah melalui media massa yang berskala Daerah Provinsi. (3) Pejabat Pengelola wajib menyampaikan laporan manajemen setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Wali Amanah. (4) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pasal 32 Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan kesehatan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 33 (1) Terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) (2), Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5) Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran lisan atau tertulis ; b. Pembatasan kegiatan usaha. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

20

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) (2), Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5) Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 31 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian negara diancam hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1) Pemerintah Provinsi wajib mengupayakan terwujudnya kerjasama pelayanan terpadu dengan Lembaga Penyelenggara asuransi kesehatan lainnya yang ada di Daerah Provinsi dan instansi/organisasi lainnya yang terkait dengan penegakan disiplin tenaga kesehatan, dalam rangka mendukung terselenggaranya program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD, selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan. (2) Pendanaan operasional BPJKD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, menjadi beban belanja APBD Provinsi sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


21

Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 23 Juni 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Juli 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM. MSi. LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 3 TAHUN 2008 SERI E.


22

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 T AHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR

I.

UMUM Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin; dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mempunyai tugas menggerakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna, dengan memperhatkan fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Fungsi sosial sarana kesehatan dalam arti bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Pengembangan manfaat program jaminan kesehatan daerah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat, keberlanjutan, kearah manfaat program jaminan kesehatan daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat menyeluruh (komprehensif) yang meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil.


1

Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan kesehatan daerah Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk Jawa Timur menjadi peserta jaminan kesehatan daerah. Yang dimaksud dengan prinsip hasil pengelolaan DJKD adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan kesehatan daerah. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas


2

Huruf c Yang dimaksud dengan masyarakat rentan dan tidak mampu adalah kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin serta lebih diutamakan pada kelompok ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita serta usia lanjut. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Ayat (2) Pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam kebutuhan dasar kesehatan meliputi pelayanan KIA, KB, gizi, pengobatan, penyehatan Iingkungan dan promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas


3

Pasal 17 Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Mutu air sasaran ( water quality objective ) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup jelas Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

4

Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas


5

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents