PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KI-'USUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4· TAHUN 2009 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAIUI\,
Menimbang:
a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan inves(asi strategis paJa sumber daya manusia supaya semakin produktif dariwaktu ke waktu; b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdaya-guna; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehalan, maka d1perlukan pengaturan tentang· tatanan pe'lyeleng!J2raan pembangunan kesehatan; d. bahwCl berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
Mergingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang
Nomor 23 fahuil 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indo:lesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republii< Indonesia Tahun
2
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undan~-Und'1ng
7.
Nomor'29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.
Undallg-Undang Nomor 32 Tahu'1 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In':lonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberar:a kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indon€sia Tahun 2008 Namor 59Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten:.ang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran f'.<egara Republik Indonesia Nomor 4456); 10.Undang-Undang Nomor 29 T3hun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indon€sia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 11.Peraturan Pemerintah Nom(\/" 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 49 T",mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia \'Jcmor 3637); 12.Peraturan Pe'l1<:lrintah Noma. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi"dan Alat Kesehamn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 81);
3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar~.n Negara Republik Indonesia Tahun LOw5 t~c.,"VI 140, Ta-nbahan Lembarail Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peratu r an Pemerintah tlomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15.Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewen,lIlgan Antar Peme,·intah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pe·merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Ler,lbaran Negara Republik Indohesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan KE:uangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomur 59 Tahun 2007 ; 17.Keputusan Menter! Kesellatan Republik Indonesia Nomor ·1202/MENKES/SKNIIi/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indik3tor Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 / Menkes / SK / VII / 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradif.ional. 19.Keputusan Menteri Keseholtan Nomor 131/MENKES/SKI 11/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasionol; 20.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SKI IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit; 21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512.1lvlENKES/PER/ IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksaraan Praktil< Kedokteran; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; 23.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah ?rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 20C~ tJomur 10);
4
Dengan Persetujuan BEfsamd DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.\H PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS !E'UKOTA JAKARTA MEMUTUSKA.N: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal'l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Daera,l Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.
Pemerintahan DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PrO'insi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Pemerintah Provinsi Daemh Khusus loukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi OKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengoara pemerintahan Provinsi 0:(1 Jakarta.
5.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disingkat DPRD adclah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provingi OKI Jakarta.
5
7.
Sistem Kesehatan Oaerah adalah tahman penyelenggaraan pembangunan kesehatan Provinsi OKI Jakarta terdiri dari komponen Upaya Kesehatan, Pernbiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia KesehC1tan, Obat d'3n Perbekalan Kesehatan, Pemberdayafln Masyarakat, Manajemen Kesehatan.
8.
Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urUSC1n wajib pemerintahan dibidang ~esehatan dan lJidang lain yang terkait kesehatan di Provinsi OKI Jakarta.
9.
Upaya Kesehatan adalah tatal1an jang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan faling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10.
Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang d:ICikur.E n oleh swasta, masyarakat dan pernerintah, untuk memelihara dan rneningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehalan perorangan.
11.
Upaya Kesehatan Masyarakal yang seianjulnya disingkal UKM adalah seliar kegialan y:3ng ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta Inencegah dan rTienanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
12.
Pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekoncmi dan pemerintahan.
13.
Rujukan medis .adalah penye1enggaraan pelayanan kesehalan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.
14.
Manajemen Kesehatan adalah kegiatan oleh perangkai daerah yang diserahi tugas di bidany kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan rrenjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
15.
Sumber Oaya Manusia Kesellatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanuan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunClan tenaya kefehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
\,_ ....~
6
16.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah jaminctn yang diberikan oleh penyelengga-a pelayanan kesehatan kepada peserta baik jaminan rawat inap, rawat jalan, tindakan dan obat.
17.
Pegawai Negeri Sipil yang selclnjutnya disingkat PNS adalah pegawai dan pensiunan pegawai Pemerin~ah Provinsi OKI Jakarta.
18.
Tenaga Kesehatan. adalRh setia,:: orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untllk melakukan upaya . kesehatan.
19.
Obat dan perbekalan kesehatan adal
20.
Sediaan Farmasi adalah obelt, bahan obat, abat tradisional dan kosmetik.
21.
Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian (galenik) yang berasal dari tumbuhan, :lewan, mineral atau campurannya yang digunakan untul, pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
22.
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatuf, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunak&n untuk mencegah, mendiagnosis, menyembi..lhkan Jan nleringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
23.
Perbekalan kese,hatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
24.
Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fClsilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetanuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, dan melakukan pemecahannya dengan merencanakan memanfaatkan patensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
25.
Kejadian Luar Siasa' adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesal(itan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemlologl pada suatu daerah dalam kur'un waktu tertentu.
.
7
26.
Pembiayaan Kesehatan adalah ta:anan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalakasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan seC'3ra terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
27.
luran adala" sejumlah ua,lg yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau P8merintah .
28.
Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
29.
Sistem Jaminan Sosial Nasional ad;,lah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial aleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
30.
Asuransi sasial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasa I oari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Fdngsi Pasal 2
Maksud Sistem Kesehatan Oaerah adalah rnemterikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum oagi setiap remangku kepenting<:m pembangunan kesehatan Daerah. Pasal3 Tujuan Sistem Kesehatan Oaerah adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan aleh semua patensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga ten.:apai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal4 Fungsi Sistem Kesehatan Oaerah adalah a. aeuan bagi pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Provinsi OKI Jakarta;
8
b. acuan bagi masyarakat untuk bfJrpartisipasi dalam pembangunan kesehatan Provinsi OKI Jakarta; c. acuan bagi swasta untuk membangun kesehatan di Provinsi OKI Jakarta;
usaha
d'3lam
bidan(;;
d. acuan bagi akademisi/perguruan tinggi dalam penyiapan surnberdaya dan memberikan rnasukan pengetahlJan dan teknologi. eAB II
PRINSIP DAN RUANG L1NGKUP SISTEM KESEHATAN OAERAH Bagian Kesatu Prinsip Pasal5 Sistem Kesehatan .Oaerah sebagni up",ya penyelenggaraan pernbangunan kesehatan Oaerah dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. secara merala, berkeadilan, berkelanjulan dan salinr"] mendukung dengan upaya pembangunan daerah lainnya; b. menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manlisia, m'3rtabat manusia, kemajernukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai keagamaan. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal6 Ruang Lingkup Sislem Kesehatan Daer3h lerdiri dari : a. upaya kesehalan; b, pembiayaan kesehatan; c. jarninan pembiayaan kesehatan; d, su, r.t Jr J:JY~ :·"...nusia kfJsehatan; e. obat dan perbekalan kesehatan:
f.
pemberdayaan masyarakat·,
g. manajemen kesehatan;dan h. perizinan, pembinaan dan pengawasan.
9
BAB 111 UPAYA KESEHATAN Bagian Ke:3atu Umum Pasal? Oalam pelaksanaan sistem kesehRtan Oaerah, Upaya sebagaimana dimaksud dal~m Pasal 6 huruf a terdiri dari:
kesehatan
a. upaya kesehatan masyarakat;uan b. upaya kesehatan perorangan.
Bagian Kedua U"paya Kese~,atan Mas)arakat Pasal8 (1)
UKM merupakan kegiatar, yang dilakuk'ln oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan/atau m'3syarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
(2) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nleliputi : a.
promosi kesehatan;
b.
kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
c.
perbaikan gizi masyarakat;
d. penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar; e.
pencegahan dan pemberalltasan penyakit menular; .
f.
perawatan kesehatan masyarakat;
g. kesehatan sekolah; h. kesehatan jiwa; i.
kesehatan usila;
J.
pengendalian penyakit tidaK menular;
10
k.
pengamanan sediaan fa,masi dan alat kesehatan ;
I.
pengamanan penggunaan zat addiktif dalam makanan dan minuman;
m. pengamanan narkotika, pJikotropika, Za: addiktif dan berbahaya;
bahan
n. penanggulangan benc1na dan bantuan k',manusiaan . (3) Adapun tujuan dari UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uf1tuk memelihara, melindungi dan meningkatknn kesehatan masyarakat meialui usal18 pemberdayaan masyarakal. Pasal 9 (1) UKM dalam pelaksanaannya di~elompokkan menjadi a. b. c.
UKM strata pertama; UKM strata kedua;dan UKM strata ketiga.
(2) UKM Strata pertama merupakan UKM tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat. (3) UKM strata pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari a. UKM Kelurahan; b. . LJr<.JI ; ,,"camatan. Pasal 10 (1) UKM Kelurahan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan UKM tingkat dasar yang diseler,ggarakan oleh kelurahan dengan dukungan lintas sektor dan partisipasi penduduk ditingkat RT/RW (2) UKM Kelurahan bertujuan : a. b.
menempatkan layanan kesehatan masyarakat di garis depan (RT/RW); mempercepat deteksi dini da:l respon kelurahan t9rhadap masalah kesehatan masyarakat;
11
c.
memudahkan masyar,3kat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat di wilayah tempat tinggalnya, Pasal11
(1) Dalam pelaksanaan UKM Kelurahan, Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan UKM di wilayahnya. (2) Dalam pelaksanaan UKtvl Kelurahan, Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga kesehatan masyarakat yang berkompeten. (3) Tenaga Kesehatan Masyara;,at sebaguimanLi dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. b, c. d, e, f. g. h,
penyuluh kesehatan masyarakat; sanitarian; bidan komunitas; ahli gizi komunitas; ahli epidemiologi lapangan; perawat kesehatan masyarakat; perawat kesehatan jiwa masyar3kat;dan ahli Kesehatan Masyarakat.
Pasal 12 (1) Upaya kesehatan tingkat dasar yang harus dilaksanakan oleh kelurahan sebagainlana dimak3ud jalam Pasal 10 ayat (1) antara lain: a. b. c. d, e, f. g. h i.
upaya promosi kesehatan; upaya kesehatan Iingkungan; upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; upaya perbaikan gizi masyarakat; upaya surveilans, penyakit; upaya pencegahan dan pemburantasan penyakit menular; upaya kesehatan sekolah; Ilo~ya ppr~\lIJatan kesehatan masyarakat; upaya kesehatan jiwa; j, upaya kesehatan usia lanjut; tlan k, pencatatan dan pelaporan,
12
(2) Dalam melaksanakan upaya kesehaIan tingkHt dasar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), masvarakat dan swasta dapat berperan aktif melalui: a. b. c.
upaya diri sendiri; upaya keluarga; upaya masyarakat .
Pasal 13 (1) UKM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, merupakan UKM tingkat dasar yang diselenggarakan oleh kecamatan dengan dukungan lintas sektor dengan fokus pada : a.
perencanaan, pengawasan dan pengendalian UKM kecamatan dalam wilayahnya;
pelaksanaan
b.
memberikan dUkungan ffasilitasi kerjasama lintas sektor;
c.
koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
d.
dukungan sistim informasi.
(2) UKM Kecamatan bertujuan : a.
menetapkan prioritas dan sasaran, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan UKM kelurahan di wilayah kerjanya;
b.
mendukung pe/aksanaan UKM Kelurahan di wilayah kerjanya;
c.
Cdr,l",; ,'lenguas2i masalar, keseh.ltan masyarakat di wilayah kErjanya;
d.
memudahkan masyarakat dan swastil untuk berpartisipasi dalam pencegahan" dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat di wi/ayah kecamalan.
Pasol 11\ (1) Dalam pelaksanaan UKM Kecamatan, Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan UKM di·wilayahnya. (2) Dalam pelaksanaan UKM Kecamat31', Camat sebagnimana dimaksud pada ayat (1) oibantu oleh tenaga kesehatan masyarakat yang berkompeten.
(3) Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
13
a. b. c. d. e f, g. h.
oenYl-lIuh kesehatan masyarakat ; sanitarian; bidan komunitas; ahli gizi komunitas; ahli epidemiologi lapangan; perawat kesehatan masyarakat; perawat kesehatan jiwa masyarakat;dan ahli Kesehatan Masyarakat.
(4) UKM Kecamatan' melaksanakcln sendiri jenis pelayanan tingkat dasar tertentu yang tidak bisa dilaksanakan oleh kelurallan dan merupakan masalah kesehatan mOlsyarakat di wilayah kecamatan tersebut. Pasal15 (1) UKM Strata kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UKM tingkat ianjutan yaitu yang huruf b merupakan mendayagunakan ilmu pengetRhuan dan teknologi kesehatan .spesialistik ditujukan kepada masyarakat. (2) Upaya kesehatan masyarakal strate. ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan UKM tingkat unggulan, yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teKn:>logi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepCida masyarakat. (3) Penerapan UKM Strata kedua dan ketiga sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain: a. b. c. d. e. f. g, h.
i.
pemeliharaan kesehatan; pemberantasan penyakit menular; pengendalian penyakit ti':iak menular; penyehatan lingkungan dan perlyediaan sanitasi; perbaikan gizi masyarakat; pengamanan sediaarl farmasi dan alat kesehatan; pengamanan pengguna zat addiktif d31am r 1Rkanan dan minuman; pengamanan narkotika, rsikotropika, zat adiktif dan b2han berbahaya lainnya, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengen3i pelaksanaan UKM strata kedua dan strata ketiga sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
14
Bagian Ketiga Upaya Kesehatan Perorangan Pa,al 16 (1) UKP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat pemerintah, dan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatnn, mencegah dan menyembuhkan p<;!,)'ar(;t uvlld mellJul!'lkan kesehatan parorangan. (2) UKP sebagaimana dimaksud pdda aya: (1) meliputi: a.
UK? strata pertama;
b.
UKP strata kedua;dan
c.
UKP strata ketiga. Pqsal17
(1) UKP StratCl pertClmCl merupClkCln UKP tingkClt dClsClr yang rnendayClgunClkCln ilmu pengetClhllCln d::m teknologi kesehatan dasar yClng ditujukCln kepClda peromngun dCln diseleng9C1rakCln masyarakat, swasta dan pernerintall dan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. (2) Penyelenggaraan 'UKP Strata Pertama sebClgaimana dirnaksud berupa pada ayat (1) yang dilakl>anakan oleh masyarakat pelayanan kesehatan di posyandl.l. (3) Penyelenggaraan UKP Strata Pertama sebCl~aimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh swasta antara lain: a.
praktik bidan;
b.
praktik perawat;
c.
praktik dokter;
d.
praktik dokter gigi;
e.
praktik fisioterapis;
(4) Pelayanan UKP strata Pertama sebagaimd'la dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada sara'1a kesehatan antara lain: a.
puskesmas atau pus-kesmas keliling',
b.
rumah bersalin;
c.
praktik perorangan atau berkelompok dokter / dokter glgi;
15
(5) Penyelenggaraan UKP strata pertama sebagaim<;lna dimaksud ayat (1) dilaksanakan pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Pelayanan di Puskesmas Keliling dan Puskesmas Kelurahan. (6) Dalam hal sistem jarninan kesehatan nasional telah berkern~2ng, pemerintah tidak lagi rnenyelenggalakan UKP strata pertama melalui puskesrnas tetapi akan diserahka" pada masyarar.at dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga Pasal18 (1) Selain penyelenggaraan dan sarana pelayanan UKP strata pertarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh praktik pengobat tradisional dan alternatif pada tempat pengobatan tradisional dan C'lternatif. (2) Pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kaidah ilmiah, yang dinya~akan oleh lembaga yang rnempunyai kewenangan. Pasal
~9
('I) Pelayanan UKP strata pertarna pelayanan penunjaflg antara 12in
dapat didukung oleh berbagai
a. toko obat; b. depo famiasi; c. apotek; d. laboratorium klinik; '.
e. radiologi dasar dan optik. Pasal20 (1) UKP Strata kedua merupakan UKP yang menday8.gunakan i1mu pengetahuan dan teknolo[)i kesehatan spesialistik. kepada perorangan terutama diselenggarakan oleh masyarakat dar, swasta. (2) Pelayanan UKP strata kedua "eb",gaimana dimaksud pada ayCit (1) dilaksanakan dalam bentuk antam lain: a
praktik dokter spesialis;
16
b.
praktik dokter gigi spesialis;
c.
praktik perawat spesialis;
(3) Pelayanan UKP strata kedua sabagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pad a sarana kesehatan antara lain: a.
puskesmas rawatinap;
b.
praktik berkelompok doktu spesialis I dokter gigi spesialis;
c.
klinik kebugaran;
d.
klinik estetika;
e.
rumah sakit .
(4) UKP strata kedua sebagaimana dimaksud pad a aya t (3) dapat didukung oleh berbagai pelayanan renunjang seperti : a.
apotek;
b.
laboratorium klinik;
c.
laboratorium patologi anatomi;
d.
radiologi;
e.
optik;
f.
rehabilitasi medik. P&sa121
(1) UKP Strata kedua wajib membantu UKP Strata pertama dalam bentuk pelayanan rUjukan medis yang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawah dalam pengelolaan kasus secara timbal balik. (2) Rujukan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. rujukan kasus; b. rujukan i1mu pengetahuan; c. rujukan bahan-bahan J:emenksaan laboratorium jaringan untuk pemeriksaan patologi an'llomi.
dan/atau
Pasal 22 (1) UKP strata ketiga merupakan UKP unggulan yang mend3)'
perorangan swasta;
terutama diselenggarakan oleh masyarakat dan
(2) Pelayanan UKP Strata keliga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.
praktik dokter sub spesialis / konsultan;
b.
praktik dokter gigi sub spesialis / konsultan.
(3) Pelayanan UKP antara lain:
s~rata
a.
rumah sakit umum;
b.
rumah sakit khusus;
ketiga dile:ksanakan di sarana kesehatan
(4) Rumah sakit khusus sebagairnana dimal<sud pada ayat (3) huruf b dapat dilengkapi dengan pusat pelayanan unggulan antara lain: a.
Pelayanan unggulan jantung;
b.
pelayanan unggulan kanker;
c.
pelayanan ungguan penanggulangan stroke.
d.
pelayanan ungguian transfllantasi orgar;
e.
pelayanan unggulan sleamcell:
f.
pelayanan unggulan bedah plaslik dan
g.
pelayanan unggulan ginjal dan Ilemodealisa;
h.
pelayanan
UI iggulan
rekostruk~;i'
jiwa dan n2rk,Jba.
(5) UKP strata ketiga sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) dapat didukung oleh berbagaipelayanan penunjang seperti : a.
apotek 24 (dua puluh empat ) jam;
b.
laboratorium klinik khusus;
c.
radiologi canggih;
d.
radioterapi;
e.
optik. Pacal23
UKP Strata ketiga wajib mernbantu UKP strata kedua dalam bentuk merupakan pelimpahan pelayanan rujukan medis khusus y:omg wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan kasus secara timbal balik. .
18
Pasal24 (1) Penyelenggaraan UKP harus dikendalikan OIAI1 Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. (2) Untuk meningkatkan kualitas UKP, Pemerir,tah Provinsi OKI Jakarta memfasilitasi kerja sama dengan kota lain di dalam maupL:n di lual' negeri; (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
.-
ayat
(2)
dilakukan
Pasal25 Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis layanan, standar minimal fasilitas pendukung, penyebaran lokasi sarana pelayanan kesehatan dan perizinan UKP strata pertama, strata kedua dan strata ketiga diatur dengan Peraturan Gubernur. BABIV PEMBIAYAAN KESEHATAN Pasal26 (1) Pembiayaan kesehatan merupakan tatanan yang mengh:mpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukur,g guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. (2) Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penggalian dana;
t:. alokasi dana; c. pembelanjaan.
19
Pasal27 Penggalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UKM dan UKP. Pasal28 (1)
Dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berasal dari : a. Pemerintah;
b. Pe'T'er int e'1 Provinsi OKI Jakarta. (2) Selain sumber dana sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Juga dapat berasal dari swasta dan masyarakat. (3) Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public private mix partnership. (4) Sumber
dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai UKM dalam bentuk dana sehat. Pasal28
(1) Dana yang diperlukan untuk peryelenggaraan UKP sebagaimana c1imaksud dalam Pasal 27 berasa! dclri masyarakat. "
(2) Bagi penduduk miskin dan penduduk rentan, biaya penyelenggaraan UKP berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Pasal30 (1) Alokasi dana sebagaimana dlmaksud da!am Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan penetapan peruntuKan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik yan£1 bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi OKI JaKarta, masyarakat, maupun swasta. (2) Alokasi dana yang berasa! dari Pemerintah untuk penyelenggaraan UKM dan UKP dilakuKan melalui penyusunan anggaran dekonsentrasi dan tug as perbantu,m. (3) Alokasi dana yang berasal dari Pemerin(('1h Provinsi OKI Jakarta untuk penyelenggaraan UKM dan UKP dilakukan melalui
20
penyusunan APBO paling banyak 1S% (lima belas persen) dari total anggaran belanja daerah setiap tahunnya. (4)
Alokasi dana yang berasal dari masyarakat untuk penyelenggaraan UKM dialokasikan berdasarkan azas gotong royong sesuai dengan kemampuan.
(5)
Alokasi dana yang berasal dari masyarakat untuk penyelenggaraan UKP dilakukan melalui pombayaran jasa pelayanan ataLi kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.
(6)
Alokasi dana yang berasal dari swasta untuk penyelenggaraan UKM dan UKP dilakukan melalui perjanjian kerjasama.
Pasal31 (1) Pembelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam APBO sesuai dengan peruntukann~'a.
(2) Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pad a ayat digunakan untuk penyelenggaraan UKM dan UKP.
(1)
dapat
(3) Pembelanjaan dana kesehatanuntuk UKP diarahkan terutama melalui jaminan pemeliharaan kesehatan. (4) Jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pendudul< miskir dan penduduk rentan merupakan ianggar.gjawab Pemerintah Provinsi OKI Jak'3rta. BABV JAMINAN PEMELIHARI-\AN KESEHATAN Pasal 32 Pemel intah Provinsi OKI Jakarta menyelenggarak;:m JPK bagi penduduk Provinsi OKI Jakarta dan PNS Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan menggunakan prinsip asuransi keseratan y.lng diselenggararan oleh lembaga asuransi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 33 (1) Sasaran kepesertaan JPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah seluruh penduduk Provinsi OKI Jakarta yang memiliki KTP Provinsi OKI Jakarta dan PNS Pernerintah Provinsi OKI Jakarta.
21
(2)
Penduduk Provinsi OKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi : R.
b. c.
penduduk miskin.; penduduk rentan; penduduk mampu;
(3) PNS Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pensiunan PNS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai JPK dalam pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan dan mampu serta PNS Pemerintah Provinsi OKI Jakarta diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasell 34 (1) JPK bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi tanqgungjawab Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan lembaga asuransi yang dilaksanakan seCilra bertahap. (2) JPK bagi penduduk rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 aya t (2) huruf b sebagiannya menjadi tar.ggungjawab Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang diselenggar2kan oleh Pemerintah Oaerah dan lembaga asuransi yang dilaksanakan secara bertahap.
(3) JPK bagi penduduk mampu sebdgaimana dirnaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sepenuhnya menjadi tanggungjawab orang-perorang ser"r" ~ukarpl" ya[lg diselenggarakan oleh lembaga asuransi. (4) JPK bagi PNS Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalclm Pasal 34 ayat (3), menggunakan prinsip asuransi kesehatan dengan penambahan premi yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. (5) Tanggungjawab Pemerintah Provinsi OKI Jakarta da,2m pembiayaan ,IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan dengan rnengalokasi'
Pasal 35
(1)
Oalam penyelenggaraan JRK, selain lelnbaga asuransi yang sujah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi OKI Jakarta rnemben~ul( satuan kerja penyelenggara JPK Provinsi.
22
(2)
Penyelenggara JPK Provinsi merupakan Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai lembaga yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(3)
Penyelenggara JPK Provinsi penyelenggaraan JPK Provinsi.
(4)
Dalam penyelenggaraan JPK, Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta berfungsi sebagai regulator.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara JPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. .
mempunyai
fungsi
mengatur
Pasal 36 (1) Dalam rangka penyelengl;laraan JPK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Dewan Wali Amanah yang beranggotakan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Praktisi kesehatan, Praktisi asuransi, lembaga perlindungan konsumen. (2) Dewall Wali Amanah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertugas mi:'l IIbedl\", I pertimb<::ngan kepada Cubernur dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan JPK Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugasny"3, Dewan Wali Amanah JPK Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggoiaan, ti'lta kerja dan pelaksanaan tugas Dewan Wali Amanah JPK Provi'lsi diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 37 Semua penyedia layanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyedia layanan k'3sehatcn milik swasta yang telah mengikat perjanjian dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakalta wajib memberikan pelayanan bagi peserta JPK. EAB VI
SUMBER DAYA MAt\'USIA '<ESEHATAN Pasal 38 (1) Sumber daya manusia kesehatan rner'Jpakan suh sistem kesehatan Daerah yang mengintegrasikan b'3rbagai upaya secara terpadu dan
23
saling mendukung, guna menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan. (2) Integrasi berbagai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a.
perencanaan;
b.
pendidikan;
c.
pelatihan;
d.
pendayagunaan;
e.
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(3) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan. (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada a)'at (3) meliputi : a. b. c. d. e. f. g.
tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga
medis; keperawatan; kefarmasian; kesehatan masyarakat; gizi; keterap.ian fisik; keteknisan medis. Pasal39
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan upaya menetapkan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan untul( mernenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesehatan di Provinsi OKI Ja'<arta. (2) Kebutuhan tenaga k<:isehatan sebagai,nana dimaksurl pada ayat (1) dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta berdasarl(an rnasul
24
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majlis Te,laga Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud palla ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Gubernur. Pasal40 (1) Pendidikan sebagaimana di:naksud dalam Pasal 38 ayat (7.) huruf b merupakan pendidikan formal yang menghasilkan tenaga kesehatan sesuai dengan standar pendidi:
(3) Pendirian institusi dan/atau pembukaafl program pendidikan tenaga kesehatan harus memenuhi persydratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatari yang akan bekerja di Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti ujiar. sertifikasi kompetensi keahlian sesuai jenis teraga kesellatan yHng digunakan sebagai persyaratan izin kerja. (5) Pemerintah Provinsi OKI Jakarta memberikan Siswa/Si3wi dan memberikan insentif/fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan tertentu.
bantuan pada ,Jada institusi
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan tertentu Siswa/Siswi dan fasilitasi untuk institusi pendidika:l tenaga kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal41
(1 )
Pelatihan sebag
(2)
Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (~) harus memiliki standar pelatihan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan disahkan oleh Badan l'Jasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
(3)
Institusi penyelenggara pelatihan tenaga kesehatarl terakreditasi oleh Badan Provinsi Sertifikasi Profesi (BPSP).
(4)
Pemerintah Provinsl OKI Jakarta dapat memberikanbantuan rada Siswa/Siswi dan memberikan ins("ntif/fasilitasi pada institusi pelatihan tenaga kesehatan tertentu.
harus
25
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pada Siswa/Siswi dan fasilitasi untuk instituf,i pelatihan tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksurJ pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal42
(1)
Pendayagunaan sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, ditujukan terhadsp pegawai PNS dan/atau pegawai non PNS yang profesional pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan
(2)
Pendayagunaan Pegawai Non PNS sebagaimana d:maksud pad a ayat (1) dilakukan dengan 3istem kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perunda'lg-undangal.
(3)
Pendayagunaan tenaga kesel13tan di sarana pelayanan kesehatan milik swasta harus di laporkan kepada Pemerintah Provinsi OKI Jakarta.
(4)
Pendayagunaan tenaga kE:sehatan asing oleh sarana UKP harus sesuai dengan ketentuan pemturan perundan-undangan.
(5)
Pada kasus tertentu yang membutuhkan tendga kesehatan dengan kualifikasi tertentu maka Pemerintah Prov:nsi OKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi untuk mendatanyf·.an tenaga dimaksud kepada penyelenggara kesehatan yang mef11butuhkan.
(6)
Untuk penyelenggaraan UKP padu strata pertama, strata kedua dan strata ketiga, harus tersedia tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah, kewenangan dan kualifikasi keahlian menuru: standalkompetensi yang diakui oleh organisasi profesi. Pasal 43
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 38 ayat (2) huruf e, dilakukan secara berjenjang dari Badan Kepegawaian Oaerah, Oinas Teknis, Suku Oinas, Rurnah Sakit dan Puskesmas melalui koordinasi dengan organisasi profe,>i (2) Ketentuan lebih lanjut _rnengenai pembinaan ,pengawasan dan pengendalian sumber daya rnanusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
26
BAB VII OBAT DAN PERBEKALAN KE~)EHATAN
Pasal44 (1) Obat dan perbekalan kesehatan meru~akan sub sistem kesellatan Daerah yang mengatur ketersediaan, pemerataan serta mutu abat dan perbekalan kesehatan. (2) Pengaturan menjamin:
Obat
dan
Perbekalan
kesehatan
adalah
untuk
a. ketersediaan obat dan perbekalan kesehatCin; b. pemerataan obat dan perbekalan kesehat?n; c. mutu abat dan perbekalan kesehatan. (3) Sinergi ketiga unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjang dengan teknologi, tenaga pengelola serta penatalaksanaan obat dan perbekalan kesehatan. (4) Prinsip penyelenggaraan : a.
obat dan perbekalan kesehatan adalah kebutuhan manusia yang berfungsi sosial, sehingga tid'3k diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata;
dasar boleh
b.
obat dan perbekalan kesehatan sebago! barang publik harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya khususnya obat generik, dikendalikan oleh Pemerintah dan tidak sefJenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar;
c.
obat dan perbekalan kesehatan serta sediaan farmasi lainnya tidak dipromosikan secara berlAbihan dan menyesatkan;
d.
peredaran serta pemanfautan obat dan perbekalan kesehatan serta sediaan farmasi lainnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, etika dan moral;
e.
penyediaan obat mengutf1makan obat esensial generik bermutu J;:.r.:::J rl.':':~kung oleh pengembang,m industri bahan baku yang bArbasis pada keanekaragaman sumberdaya alam,
f.
penyediaan perbekalan kesehatan rliselenggarakan melalui optirnalisasi industri nasional dellgan memperhatik~n keraqarnan produk dan keungguran daya saing;
g.
pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit rnengacu kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DO EN) yang dapat ditambah atau diperluas dengan forrnular,um;
27
h.
pelayanan obat dan perbekalan kesehatan oiselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses serta keamanan bagi masyarakat dan Iingkungannya;
i.
pengembangan dan peningkatan obat (radisional ditujukan agar diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara i1miah dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pellgobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan forllal;
j.
pengamanan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan mulai dari tahap produksi, distribusl dan pemanfaatan yang mencakup mutu, manfaat, I;earnanan dan keterjangkauan. Pasal45
(1) Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan upaya perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jurnlah yang dibutuhi
(1) Jaminan pemerataan obat clan perbekalan kesehatan merupakan upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara rnerata dan berkesinarnbungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyaral
28
(4) Dalam keadaan tertentu, dimana tidak terdapat pelayanan apotek, dokter dapat memberikan pelayanan obat secara langsung kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelayanan obat di apotek hal us cliikuti dengan penyuluhan yang . penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab apoteker. (6) P~ndistribusian, pelayanan dan pemaflfaatan perbe:kalan kesehatan harus memperhatikan fungsi sosiai. P'3sa147
(1) Jaminan mutu obat dan perbekalan kesE hatan merupakan upaya menjamin khasiat, keamana,1 serta keabsahan obat dan perbekalan kesehatan serta sediaan farmasi lainnya seiak dari produksi hingga pemanfaatannya. . (2) Pengawasan pelayanan pemberian obat dan rerbekrlan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan organisasi profesi dan lintas sektor terkait. (3) Pengamatan efek samping ob'3t dan perbekalan kesehatan serta sediaan farmasi lainnya dilakukan uleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, bersama dengan kalangan pengusaha, organisasi profesi dan masyarakat. (4) Pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta secara Iintas sektor terkait, organisasi profesi dan masyarakat. BAB VIII PEMBEROAYAAN MASYAR/,KAT Pasal48 (1)
Pemberdayaan masyarakat merupakan tatanan penyelengqaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ( UKBM ) yang dilaksanakan melalui : a. pemberdayaan perorangan; b. pemberdayaan kelompok; dan c. pemberdayaan masyarakat umum.
29
(2) Pemberdayaan Inasyarakat sebag3imana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dan saling r,lendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. (3) Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya agar;
a. berperilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS ); b. mengatasi masalah kesehi'ltan secara mandiri; c. berperan aktif dalam setiap upaya kesFJhatan; d. menjadi penggerak dalam berwawasan kesehatan; dan
mewujudkan
pembangunan
e. melaksanakan pengawasan sosial dibidang kesei1atan . (4) Penyelenggaraan . pemberdayaan berdasarkan prinsip ;
masyarakat
dilaksanakan
a. tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan sosial bUdaya, kebutuhan dan potensi setempat; b. meningkatkan akses untuk memlJAroleh informasi dan kesempatan untuk mengemukC'kan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluar:;Ja, masyarakat dan lingkungannya; c. pendekatan edukatif untuk rneningkatkan kesadomr, kemauan dan kemampuan serle' Kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya kesehatan; d. kernitraan yang didasari oleh sernangat kebersamaan dan gotong royong serla terorganisa3ikan dalam berbagai kelompok atau kelembngaan masyarakat; e. kernampuan masyarCikat untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala s'Jmber daya seternpat serla tidak bergantung kepada pihak lain. Pasal49 (1) PemberdaYb3n perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, merupakan upaya lleningi,atkan peran, fungsi dan kemampuan perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan.
30
(2) Pemberdayaan perorangan dilakukan atas prakarsa perorangan c-t"?'.. ' vE'lom:,~I<-kelompok yang ada di fTlasyarakat termasuk swasta, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (3) Pemberdayaan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terutama ditujukan kep'3da tokoh masyarakat. Pasal50 (1) Pemberdayaan i<elo'mpok sebCigaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan peran, fL.ngsi dan kemampuan kelompok-kelompok ynng ada di masyarakat. (2) Pemberdayaan kelompok dopal dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok-kelompok di masyarakat termasuk swasta, sehingga dapat mengatasi masalah kesehatE,n yang dihadapi kelorr:.pok dan berperan aktif dalam upaya meningkat\an derajat kesehatan masyarakat. (3) Pemberdayaan kelompok sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) terutama ditujukfln kepada kelompok yang ada di masyarakat. Pesal 51 (1) Pemberdayaan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, merupakan upaya menin']katkan peran, fungsi dan kemampuan di masyarakat. (2) Pemberdayaan masyarakat umum dapat dilakukan alas prakarsa perorangan atau kelompok-kelorr,pok yang ada dimasyarakat termasuk swasta, sehingga dapat meng,tasi masalah kesehatan yang dihadapi seluruh masyarakat dalam satu wilayah. (3) Pemberdayaan masyarakat umum sebag 1imana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilaf,ul
Pasal 52 (1) Manajemen kesehatan merupakz,n tatan
31
pengelolclan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mer:jamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (2) Manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.
administrasi kesehatan;
b.
informasi kesehatan;
c.
il 1"u
d.
hukum kesehatan.
n'''~2etahuan
dan teknologi;
Pasal53 (1) Administrasi kesehatan sebagailT'ana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) hurup a, rneliruti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pertanggunfljawaban penyelenggi3raan p·embangunan kesehatan (2) Penyelenggaraan administrasi kesehatan sobagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada : a. asas dan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi den tugas pembantuan dalam satu Negara Kesatual Republik Indonesia; b. dukungan kejelasan hubungan administrasi dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan; c. kesatuan koordinasi yang jelas dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan dalam satu jenjang administrasi pemerintahan; d. kejelasan pembagian kewenangar" tugas dan tanggung jawab antar unit kesehatan dalam satu jenjang yang sama dan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan. (3) Administrasi kesehatan di Provinsi OKI Jctkarta terbagi dalam manajemen pembangunan K8sehatan yang meliputi : a. m:majemen pembangunan b. manajemen administrasi;
ke~Ehatan
pemban~unan
Provinsi;
kesehatan
K6ta/Kabupaten
c. manajemen pembanQunan kesehatan Kecamatan; d. manajemen pembangunan kesehatan Kelul ahan;
32
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pembangunan kesehatan sebagaimana dinlaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturall \iubernur. Pasal 54 (1) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 52 ayat (2) huruf b, merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. (2) Penyelenggaraan Informasi keseh8tan sebagaimana dimak!>ud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan orinsip sGbagai berikut: a.
mencakup seluruh datCl yang terkait dongan kesehatan baik yang berasal dari sektor lceseratan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain;
b.
data harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu, dengan mendayagunaka'J teknologi informasi dan komunikasi;
. c.
memadukan pengumpul~n data melalui cara-cara rutin dan cara-cara non-rutin dengan memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku dibidang kesehatan dan kedokteran. Pilsal 55
(1) Ilmu pengetahuan dan teknoloGi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, merupakan hasil Ilenelitian da,l pengembangan sebagai masukan bagi peng~mbilan keputusan di bidang kesehatan. (2) Pengembangan ilmu pengetahllan dan teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yi:lng sebesar-besarnya dan lidak boleh bertentangan dengan etika mora: dan nilai ajama. Pasal 56 (1) Hukum kesehatan sebagaimana dill'iaksud dalam Pasal 5~ ::ly2t (2) huruf d, merupakan peraturan perundang-undangan kesehatan yang dipakai sebagai acua'n bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. (2) Pengembangan hukum kesehatan diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum kesehatan yan~ mencakup pengembangan substansi
33
hukum, pengembangan kliitur dan budaya pengembangan aparatur hukum kesehatan.
hukum
serta
(3) Tujuan pengembangan hukum kesehatan adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, kearlilan hukum dan manfaat hukum. (4) Pengembangan dan penerapan hukum kesehatan harus menjunjung tinggi etika moral dan agama
BAB X PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Ba£ian kesatu Peri,:inan Pasal 57 (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukunl yang menyiapkan, meracik dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga wajib memperoleh rekomendasi dari Gubernur. (2.) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi dan/atau mendistribusikan industri rumah tal1gga dalam bidang makanan dan minuman wajib memiliki izin dar! Gubernur. ,
Pasal 58 (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memberil:an upaya pelayanan kesehatan strate. pertama, strata kedua dan strata ketiga wajib memiliki i<:in dari Gubernur. (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memberikan Upaya pelayanan kesehatan strata kedua untuk Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit kelas B pendidikan wajio memperoleh rekomendasi dari Gubernur. Pasal 59 (1) Setiap orang dan/atau badan hul:um yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan modern wajib mempuoleh rekomendasi dari Gubernur.
34
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyediakan sarann pelayanan kesehatan tradisional wdjib memiliki tanda dattar atau izin dari Gubernur. Pasal60 (1) Setian orann dan/atau badan hukum yang menyediakan hotel, rumah makan, restc:mm, kolam renan~, tempat pembu:1tan ma'<2nan atau minuman dan depo air m:num wLjib memperoleh rekomendasi laik sei"lat dari Dinas Kesehat2n Provinsi DV.I Jakarta. (2) Setiap orang dan/atau badan hJkum yang menyediakan usaha pengendalian hama atau pest control wajib memill;i izin dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pasal61 (1) Terhadap pelayanan tanc'a dattar, penzlnan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa: 57 sampai dengan Pasal 60 dikenakan biaya yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-cara memperoleh tanda dattar, izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagi;;;n Kedua Pembinaan dan Pengawasan PasalE;2 (1) Gubernur dalam hal ini i<epala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhad8p: a.
tenaga kesehatan dan pengobat tradislC nal;
b.
produsen dan distributor obat dan obat tradisional serta sediaan farmasi lainnya; tempat pelayanan kesehatan modern, pelayanan kesehata'l tradisional, penjualan obat dan tempat-tempat umurn;
c. d. e.
pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan; tempat produksi dan pengelolailn makanan dan minuman;
35
f.
sarana air bersih dan air minum serta depo air minu'11;
g.
cara pembuatan, khasiat, ef.;;k samping, pemanfaatan, masa berlakunya obat dan perbekalan kesehatan serta sediaan farmasi lainllya;
h.
penyelenggaraan pelayanan kesehatCln pada setiap sarana pelayanan kesehatan;
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala I)inas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat Jan Perangkat D-aerah lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjLlt merlgenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksLld pad
SANKSI
Pasal63 (1) Setiap orang atau badar hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PC'sal 21, Pasal 23, Pasal 37, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dikenakC1n sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Selain dikenakan sanksi setagaimana dimaksud pada ayat (1) Juga dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut: a.
teguran Iisan;
b.
teguran tertulis;
c.
pencabutan izin; BAB XII
KETENTUAN PERALlHPN
Pasal64 Semua ketentuan pelaks"anaan yang berkenaan dengan pengaturan dan/atau perizinan, rekomendasi dal tanda ciaftar bidang kesehatan rnasih tetap berlaku separjang tidak bertent2ngan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
36
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal65 Peraturan Daerah ini mulai berli'1ku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotR Jakarta.
Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 8 Ju 1i 2009 OVINSI DAERAh KHUSUS OTAJAKARTA,
-,-
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Ju1i 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA,
I~HUSUS
MUHAYAT NIP 050012362 LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAI:nA TAHUN .2009 . NOMOR 4
PENJELASAN
ATM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM KESEHATA0J DAERAH I.
UMUM Kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi OKI Jpkarta pada dasarnya diarahkan untuk tercapainya derajat kesehatan yang terus rneningkat dari waktu ke waktu sehingga perorangan, keluarga dan rna~iarakat semakin mau dan mampu menolong dirinya untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari risiko kesehatan serta produktif, Pernbangunan kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah Daerah saja, tetapi rnerupakan tanggung jawab ben;ama seluruh anggota masyarakat. Agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan baik nlaka harus dilakukan upaya kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh geluruh masyarakat dengan didukung oleh sistim pembiayaan kesehatan serta mampu mengelola dan membelanjakan dana yang tersedia secara berha,3ilauna dan berdayaguna, Penyelenggaraan pemballgunan keseh2,tan membutuhkan sumberdaya kesehatan sebagai masukan, Informasi kesehatan diperlukan agar pengambilan kebijakan, perencanaan dan perumusan program, pelaksanaan serta evaluasi program dapat dilakukan dengan baik, Karena berdasarkan pada data dan informasi yang realible dan akurat. Pelaksanaan upaya kesehatan memerlukan sumberdaya manusia yang mencukupi baik jenis maupun jumlahnya, terdistribusi sesuai kebutuhan dan berkualitas serta mempunyai etika yang luhur dengan demikian sumberdaya manusia menjadi sangat penting, guna meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan, Dalam penyelenggaraan pembanguna kesehatan, dibutuhkan juga sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta mempunyai manfaat dan aman bagi masyarakat. Selain 'tu obat dan perbekalan kesehatan harus terjamin ketersediaannya dimasyarakat dengan harga terjangkau, Untuk r'l\,;,,~upai ~'" aJat kesehatan masyarakat yang setingi-tingninyaperl.u adanya keterlibatan masyarakat melalui IJsaha pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dan saling mendukung, dalam rangka mer,ingkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, f'lerE'ncanakan dan melakukCln pemecahannya dengan memanfaatkan potens! yang ada. Dukungan manajemen adalah kegiatan dengan sasaran perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang meliput! perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, informasi kesehatan, sumber daya manusia dan penjandnan
2
mulu. Sedangkan perigualan dukungan manajemen adalah kegi,lan dengan sasaran masyarakal dan inslilusi yang rnelipuli pengembangan kapasitas perorangan, keluarga, masyarakal dan inslilusi, kemilraan, banluan leknis, advokasi, pengernbangan su,lsana ynng kondusif, serta mobilisasi surnber daya. Baik dukungan manajernen maupun flAngualan dukungan manajemen bertujuan untuk menunjang lerselenggaranya pembar.punan kesehatan yang lepal sasaran, tepal waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna. Sebagai arah, pedoman, landasan dan kepaslian hukum maka sislem kesehatan ini perlu diluangkan c;alam benluk Peraluran Oaerah. Oalam Peraluran Daerah dirnaksud dialur rnengenai upaya kesE'halan, ,Jcmbiayaan kesehalan, jaminan pernbiayaan kesehat8n, sumber daya rnanusia kesehalan, obal dan perbekalan kesehalan, pernberdayaan masyarakal, manajemen kesehehalan, perizinan, pembinaan dan' pengawasan, sanksi dan kel'3rluan peralihan. .
II.
PASAL OEM I PASAL
Pasal1 Cukup jelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas Pasal5 huruf a. Yang dimaksud dengan secara meralQ adalah rnampu menjangkau seluruh warga masyarakal yang berada wilayah Provinsi Oaerah Khusus Ibukola Jakarta. -
Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah adanya kesempalan yang sama unluk memperoleh upaya kes'Ohalan, serta adanya keseimbangan alas beban pembiayaan upaya kesehatan yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakal m/skin dan kelompok masyarakal mampu. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah tidak dibatasi oleh periode kepemimpinan pemerintahan Daerall, sebagai contoh antara lain ImUnisaSI
3
dasar, air bersih, pemberantasan vektor penyakit, jaminan pemelin<.raan kesehatan untL;!, orang rniskin. -
Yang dimaksud dengan saling mendukunr adalah mengedepankan sinergi dengan komponen pembangunan lainnya sehingga manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat berlipatganda.
huruf b. Yan,) dimaksud dengan menjunjung tingQi dan mer,ghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemajemukan nilai buda:'a dan kemajemukan nilai keagamaan adalah .pembangunan keRehatan harus dapat diterima oleh masyarakat (acceptable),' tidak dil.1kukan dengan pemaksaan (coercive), dilakukan dengan santun dan sabar sctelah mefldapat persetujuan dari penerima manfaat. Pasal6 Cukup jelas °asal? Cukup jelas Pasal8 Ayat(1) Cukup jelas Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengall upaya promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukall agar terbentukllya perilaku hidup bersih dan sehat nlc."yalaku~ ,":1I1gan S2saran perorangan, keluarga dan/C1tau rumah tangga, serta masyarakat. huruf b Yang dimaksud dengan upaya pt;meiiharaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berenca'na adalah upaya yang dii
4
huruf c Yang dimaksud dengan upaya perbaikan gizi masyarakat adalah upaya agar tercapainya tumbuh kembang fisik dan kecerdasan yang optimal, serta meningkatnya produktivitas dan prestasi kerja dengan sasaran kelompok masyarakat bayi dan balita, anak usia sekolah, perempuan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, usia produktif, usia lanjut. huruf d yang dimaksud dengan upaya penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi. dasar adalah upaya agar terkendalinya pencemaran fisik, kimia dan biologis , pengendalian vektor dengan sa saran 7 tatanan serta tersedianya air bersih dan jamban keluarga. huruf e Yang dimaksud dengan upaya pencogahan dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk men'jendalikan penyakit pada berbagai simpul penularan, yaitu meliputi, ~umber atau reservoir penyakit, wahana transmisi, proses pajanan, penderita den(;an sasaran adalah penderita penyakit menular atau binalang tertentu. huruf f Yang dimaksud rlengan upaya peruwatan kesehatan masyarakat adalah upaya menindaklanjuti asuhan keperawatan langsun(1 di rumah seseorang, keluarga, kelompoK masyarakat, serta panti untuk mempercepat proses penyembuhan, pemulihall, serta rehabilitasi dengan sasaran : 1. perorangan penderita gizi buruk, ibu hamil risiko tinggi, ibu nifas risiko tinggi, bayi baru lahir risiko tinggi, usia lanjut, penderita Tuberkulosis Paru, penderiti' I<usta, penderita Malaria, penderita Demam Berdarah Dengue, penderita Diare, penderita Pneumonia, serta penderita penyakit degE:neratif kronik; 2. keluarga miskin, keluarga yany keluarga yang terkena bencana;
terk~
na Kejadian Luar biasa,
3. kelompok. masyarakat rawan penyakit menular, kelompok masyarakat di wilayah rawan bencana, kelompok masyarakat rawan pangan,. kelompok masyarakat musimall, kelompok masyarakat penyandang masalah sosial, tempat-tempat pengungsian atau tempat-tempat penampungan semelltara akibat banjir/kebakaran; 4. panti jompo, panti asuhan yatim piatu, panti sosial, pesantren, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
5
huruf g Yang dimaksud dengan upaya kesehat1n sekolah adalah upaya untuk membentuk perilaku hidlJp bersih dan sehat di lingkungan sekolah dengan sasaran siswa, guru, orang tua, penjaja keliling, penjaga warung / kanlin di lingkungan sekolah, petu\jas kebersihan / penjaga sekolah. huruf h Yang dimaksud dengan upaya kesf.Jhatan jiwa masyarakat sdalah upaya untuk membentuk jiwa yang sehat, bebas dari gangguan psikososial dan gangguan jiwa dengan sasaran kelJmpok, keluarga, dan masyarakat. huruf i Yang dimaksud dengan upaya kesehatan usiu lanjut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup usia lanjut dengan sasaran kelompok usia lanjut, keluarga dan masyarakat. huruf j Yang dimaksud dengan upaya pengendalian penyakit tidak menular adalah upaya untuk I(lengendalikan pr'3valensi penyakit tidak menular dan memantau faktorresiko pen:/akit tidak menular. huruf k Yang dimaksud dengan upaya pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah upaya untuk melllldungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunilan sediaan farmas! dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyardan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan; . . huruf I Yang dimaksud dengan upaya p0ngamanan pengguna zat adiktif dalam makanan dan minuman adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari makanan Jan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan. huruf m Yang dimaksud dengan upaya J,langamanan narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya diamhkan agar tidak menggangyu dan membahaya~an kesehatar. perorangan, keluarga, masyarakat, dan Iingkungannya.
6
huruf n Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan adalah upa\,a untuk menangani keadaan darurat akibat bencana yang meliputi evakuasi, penyelamatan. penampungan sementara, pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi Ayat (3)
Pasal9 Cukup jelas Pasal10 Cukup jel'3s Pa:;a111 Cukup jelas Pa:;aI12 Cukup jelas Pa~al
13
Cukup jelas Pasal14 Cukup Jelas. Pasal15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup'jelas Pasal17 Cukup jelas Pasal18
7
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan adalah Sentra Pengembangan dan Penerapfln Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). Pasal19. Cukup jelas Pasal20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) huruf a, Yang dimaksud dengan Puskllsmas rawat inap adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tempat perawatan, yang mel "i:ih tempat tidur untuk keperluan observa<;i, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan 'ainnya. Ayal (4) Cukup jelas Pasal21 Cukup jelas Pasal22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
8
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Huruf a. Cukup jelas huruf b. Yang dimaksud dengan laboraturium klinik khusu:; adalah laboratorium yang melakukan pemeriksaan untllk hal-hal yan£ spesifik seperti CD4, pemeriksaan berbagai virus, pemeriksaan DNA. Pasal23 Cukup jelas Pasal24 Cukup jelas Pasal25 Cukup jelas Pasal26
_.
CUkup jelas Pasal27 Cukup Jelas Pasal28 Ayat(1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas •
9
Ayat (3) Yang dimaksud dengan Dana sehat adalah suatu usaha pengumpulan dana dari masyarakat untuk masyarakat dalam upaya pembiayaan pemliharaan kesehatan yang dikelola secara swadaya. Pasal29 Cukup jelas. Pasal30 Ayat(1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan alokasi dena 15 persen darl total anggaran belanja Daerah adalah meiiputi seluruh pembelanjaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal31 Cukup jelas Pasal32 Cukup jelas Pasal33
10
Ayat (1) CUkup jelas Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan pendujuk miskin adalah penduduk yang tercatat dalam hasil sensus Sire Pusat Statistik lerbaru yang dalam prosesnya disesuaikan dengan krileria penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta. huruf b -
Yang dimaksud dengan penduduk renlan adalah penduduk yang mudah lerl<ena dampak dari sualu keadaan, kebijakan Pemerinlah berkailan dengan stabililas ekonomi.
-
Yang oimaksuo dengan penduduk rentan adalah penduduk yang mudah lerkena dampak dad suatu keadaan.
huruf c Yang dimaksud dengan penduduk mampu adalah penduduk yang mempunyai kemampuan keuangan untuk menghidupi dan membiayai perawatan dirinya dan keluarganya jika dirawat di rumah sakit Ayat (3) Cukup jelas Ayal (4) Cukup jelas Pasal34 Ayat(1) Yang dimaksud secara bertahap adalah penyelenggraan JPK dengan prinsip asuransi kesehatan sosial harus terlaksana dalam kurun waktu 3 tahJn sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
II
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pas'll 35 Cukup jelas Pasal36 Ayat (1)
\
Yang dimaksud dengCln Dewan Wall Amanah adalah kumpulan yang terpilih atau ditunjuk untuk mewakill kepentingan anggota membuat kebijakan ,perencanaan strategis dan mengawasi eksekutif dana amanat agar mencapai kinerja tertinggi di memaximalkan manfaat dana yang terkumpul bagi anggota.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal37 Cukup jelas Pasal38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
orang untuk badan dalam
12
Ayat (3) Tenaga non kesehatan adalah tenaga yang berlatar belakang pendidikan non kesehatan yang bekerja di bidan[1 kesehatan. Ayat (4) huruf a Yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. huruf b Yang dimaksud dengan tenaqa keperawatan melipti perawat dan badan. . huruf c Yang dimaksud dengan tenagn kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. huruf d Yang dimaksud dengan tenaga k€sehatan masyarakat melipuli epidemiolog kesehatan, etomolog kesehatan, n,ikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, ',administrator kesehatan dan sanitarian. huruf e Yang dimaksud dengan teriag[\ glzi meliputi nutrisionis dan dietisien. huruf f Yang dimaksud dengan tenaga keter'lpian fisik meliputi fisioterapis okupasiterapis, dan terapis wicara. huruf g Yang dimaksud dengan tenago keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elei~tromedis analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi tra,lsfusi dan perekam medis. Pasal39 Cukup jelas Pasal40 Cukup jelas Pasa! -\ 1
Cukup jelas Pasal42 Cukup jelas
13
Pasal43 Cukup jelas Pasal44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup je1as Ayat (3)
Ayat (4) huruf a Cukup jelas huruf b Yang dimaksud dengan abat generik ada/ah abU yang diberi nama sesuai dengan zat berkhasiat yang dikandu,lgnyil. huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas iluruf f Cukup jelas huruf 9 Cukup jelas
14
huruf h Cukup jelas huruf i Cukup jelas huruf j Cukup jelas Pasal45 Ayat (1)
-
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan formularium Rumah Sakit adalall daflar acuan obat yang digunakan oleh Ruman Sakit dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang dite:1tukan, Ayat (4) Yang dimaksud dengan formularium Puskesmas adalah daftar acuan obat yang ditetapkan oleh Oinas'Keseh"ltan Prov OKI Jakarta dan digunakan oleh Puskesmas dan dapai direv;si pa:la setiap batas waktu yang ditentukan, Pasal46 Ayat(1) CUkup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan tertentu adalah obat dan perbekalall kesehatan yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan tetapi belum memiliki izin edar. Ayat (3) Cukup jeias
IS
Ayal (4) Cukup jelas Ayal (5) Cukup Jelas Ayal (6) Cukup jelas Pasal47 Ayal(1) Cukup je1as Ayat (2) Yang dimaksud sektor terkail adalah institu~i atau lembaga yang ada hubungannya dengan pengawasan pelayanan pengobatan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal48 Cukup jelas Pasal49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat ant"'lra lail1 tokoh adat, tokoh agama,lokoh polilik, lof,oti swasla dan tokoll populer.
16
Pasal50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kelampak yang ada di m,lsyarakat antara lain: Kelampak Pengajian, Organisasi Wanila, Organisasi Pemuda, Organisasi Prafesi , RW Siaga, Posyandu, Pas Kesehatan Pesantren(Poskestren), Pas Usaha Kesehatan Keluarga, Saka Bhakti Husada (SE>fl), kelampak Taka Obat Kelurga (TOGA) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal51 Cukup jelas Pasal52 Cukup jelas Pasal53 Cukup jelas Pasal54 Ayat(1) Yang dimaksud dengan infarmasi kesehatan adalall hasil pengalahan dan analisis data mengenai: a. gambaran masalah kesehatan; b. besarnya masalah kesehatan (antara lain incidence, prevallince, angka kejadian penyakit); c. beratnya masalah kesehatan (antara lain case fatality rate); d. perlunya kesegeraan penanggulangan [T,asalah kesehatan (urgency); e. sebaran masalah kesehatan menurut wilayah, kelampak masyarakat dan waktu; f.
cara penanggulangan masalah kesehatun;
17
g. target kegiatan penanggulangan masalah kesehatan; h. kinerja penanggulangan masalal kesehatan;
i.
dampak masalah kesehatan.
Ayat (2) Cukup jelas Pasal55 Cukup jelas Pasal56 Cukup jelas Pasal57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia. hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tflmpat umum. Ayat (2) Cukup jelas rasal58 Cukup jelas Pasal59 "
Cukup jelas Pasal60 Cukup jelas Pasal61 Cukup jelas Pasal62 Ayat (1)
18
huruf c Yang dimakf;ud dengan tempaHempat umum lainnya adalah hotel, rumah makan, restoran, kolam renang. tempat pembuatan makanan atau minuman pasar, terminal. tempat ibadah. sarana pendidikan. perkantoran. sarana kesehatan. Pasal63 Cukup jelas Pasal64 Cukup jelas Pasal65 Cukup jelas
