PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 2 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
:
a. Bahwa
demi
kelancaran
dan
ketertiban
pelaksanaan
pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang
Kartu
Keluarga,
Kartu
tanda
Penduduk
dan
Perubahan. b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan.
MENGINGAT
:
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Poko-pokok pemerintahan di daerah ; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jwa Baratdan daerah Istimewa Yogyakarta ; 3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. 1
4. Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 Tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Pedoman Penyususnan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal I (1) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Penduduk, Penduduk Orang Asing, Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Perubahan Dan Desa adalah sesuai denga pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. (2) Kepala keuarga ialah : a. Orang lelaki kawin atau tidak, yang bertempat tinggal sengan orang perempuan dan atau dengan anak-anak. b. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa. c. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri. 2
d. Kepala kesatrian/asrama/rumah yatim piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang yang tidak berkeluarga bertempat tinggal bersama-sama. e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa-wakil (voogdji) orang yang terganggu ingatannya. f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan pengadilan. (3) Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 2 (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta wajib mendaftarakan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (2) Setiap penduduk sementara yangberdiam dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Wajib mendaftakan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
Pasal 3 (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga. (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran peraturan ni.
Pasal 4 (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memilki Kartu Tanda Penduduk. (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam lampiran peraturan ini. (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain : a. Nama lengkap. b. Jenis kelamin. c. Kewarganegaraan d. Tempat dan tanggal lahir (umur). e. Pekerjaan. f. Agama. 3
g. Alamat. h. Pas poto. i. Nomor Kartu Keluarga. j. Golongan darah.
Pasal 5 (1) Setiap Kepala Keluarga wajb melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota Keluarganya kepada Kepala Desa. (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan. (3) Selambat-lmbatnya dalom jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubaha yang terjadi atas Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga. (4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kepada Kepala Desa Setempat yang baru. (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4), disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan dalam lampiran Peraturan ini.
Pasal 6 (1) Kartu Keluarga diisi berdasarkan keterangan Kepala Keluaraga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala desa. (2) Kartu Keluarga dbuat dalam Rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Rumah Tetangga dan Kepala Keluarga. (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.
Pasal 7 (1) Kartu tanda Penduduk diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan atas nama Kepala Daerah berdasarkan Kartu Kelurga. (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak tanggal kartu Tanda Penduduk dikeluarkan untuk seseorang. (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya atau rusak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjangatau diganti dengan yang baru. (4) Kartu Tanda Penduduk yang hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat. 4
(5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
Pasal 8 (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut bea sebesar Rp. 175,- ( seratus tujuh puluh lima rupiah ) (2) Untuk Pemberian Kartu Tanda Penduduk bea sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). (3) Kartu Tanda Penduduk diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dipenuhi persyaratan. (4) Bea dimaksud ayat (1) dan (2) dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.
Pasal 9 (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 1,2,3,4,5,6 dan 7 Peraturan ini, dapat dihkum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan denda sebanyakbanyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 10 (1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasar peratruan ini. (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 Tahun 1977 tentang uang Leges dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Surakarta, 6 Maret 1978 5
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Wakil Ketua
CAP
Ttd
CAP
(Roedjito)
Ttd (Soemari Wongsopawiro)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Peraturan
Daerah
Tingkat II Surakarta No. 31 Tanggal 13 GUBERNUR Juni Tahun 1978 Seri C nomor 2.
ini
KEPALA
telah
disahkan
DAERAH
JAWA
TENGAH dengan surat Keputusan tgl 6 Juni 1978 No. HK.220/1978.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
SEKRETARIS DAERAH b/ Kepala Biro Hukum,
CAP
oleh
Ttd CAP
ttd
DJOKO SANTOSO, BA
Nawawi, SH
NIP. 010 061 475
NIP : 500 26 890
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
6
7
PEMERINTAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
LAMPIRAN
SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERA
NOMOR :2 TAHUN NAMA KELUARGA
:
DESA
:
KECAMATAN
:
ALAMAT
:
BENTUK KARTU KEL
RT/RW
Jenis Kelamin
No urut
Nama lengkap Nama
Hubungan
Kaum / Tua dan Nama
dengan Kepala
Kecil
1
Kelahiran
2
L
P
Keluarga
Agama tanggal / tahun
3
4
7
Status perkawinan
Tempat
5
Propinsi / negara
Kawin
Belum
6
Duda / Janda
7
8 9 10 11 12
KARTU KELUARGA
8
No :
membaca / menulis Pendidikan Umum
dapat
tidak
terakhir Latin 10
Arab 11
Lain-
Pekerjaan /
tgl. Mulai tinggal
Kepindahan ( tempat
nama Bapak /
jabatan
di desa ini
tinggal terakhir )
ibu
12
13
14
15
No Ktp
Keterangan Lain-lain
dapat
lain
9
16
17
13 14 15 16
10
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA SURAKARTA
No : 2 TAHUN 1978 BENTUK KARTU TANDA PENDUDUK
1. Bentuk dan warna : Bentuk segi 4 dengan ukuran 6 x 9 cm Bentuk dasar Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing adalah putih, sedang tulisan kata-kata “ Kartu Tanda Penduduk” bagi Warga Negara Republik Indonesia dicetak dengan warna hitam dan bagi penduduk orang asing dengan warna merah.
2. Pada halaman Muka :
a. Dibagian atas
:
Kartu tanda Penduduk
b. Dibagian Kiri Atas
:
Lambang Pemerintah Daerah
c. Dibagian tengah memuat
:
Nomor
:
Desa/setingkat desa
:
Kecamatan
:
Berlaku s/d
:
d. Kiri bawah
:
Tanda tangan / cap jempol kiri pemegang kartu.
e. Kanan bawah
:
Foto ukuran 2 x 3
3. Pada Halaman Belakang :
Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut : a.
Kiri
memuat :
atas Nama
:
Jenis kelamin Tempat lahir
:
/tanggal : : 11
Kewarganegaraan
:
Agama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Golongan Darah
b. Pejabat yang mengesahkan : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta atau Pejabat lainnya yang ditunjuk
12
