PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TANGERANG TAHUN 2005-2025
1
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG
Nomor 1
Tahun 2013 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,
Menimbang
: a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta memenuhi kepentingan masyarakat, perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
4. Undang-Undang
5.
6.
7.
8.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012–2032, (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan system pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 13. Arah Kebijakan adalah instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam mencapai visi dan misi. 14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
4
BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD. (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tangerang dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai. Pasal 3 RPJPD berfungsi sebagai Pedoman penyelenggaraan pembangunan dan Penyusunan visi, misi dan program prioritas Walikota dan/atau RPJMD. BAB III SISTEMATIKA Pasal 4 (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Tangerang BAB III : Analisis Isu-isu Strategis BAB IV : Visi dan Misi Pembangunan Kota Tangerang BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang BAB VI : Kaidah Pelaksanaan (2) Uraian secara rinci RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD. (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJPD paling lama dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. (3) Pengendalian dan Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
(4) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (5) Evaluasi oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.
Ditetapkan
di Tangerang
Diundangkan di Tangerang
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 1
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridlho-Nya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 telah dapat tersusun. Dokumen ini berisikan rencana pembangunan daerah Kota Tangerang dalam kerangka waktu jangka panjang (20 tahun), sesuai dengan lingkup kewenangan Kota Tangerang. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kerangka waktu duapuluh tahunan. RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan dalam duapuluh tahun ke depan, disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Banten, serta merupakan hasil penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan di Kota Tangerang. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang di masa mendatang. Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
Tangerang,
Desember 2012
TIM PENYUSUN
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. v DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................................................. I-1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................................. I-1 1.2. Dasar Hukum .................................................................................................................... I-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya ...................................................................................... I-6 1.3.1. Ketentuan dan Kaidah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah .......................................................................................... I-6 1.4. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... I-9 1.5. Sistematika Penulisan....................................................................................................... I-9
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA TANGERANG...................................................... II - 1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ......................................................................................... II - 1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ............................................................................. II - 1 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................................................. II - 12 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ......................................................................................... II - 21 2.1.4. Kondisi Demografi .................................................................................................. II - 23 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................................................... II - 26 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..................................................... II - 26 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................................................... II - 35 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................................................... II - 37 2.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................. II - 38 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................................................. II - 38 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................................................ II - 132 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................ II - 137 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................................... II - 137 2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi .......................................................................................... II - 141 2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia ................................................................................... II - 142
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS...................................................................................... III - 1 3.1. Permasalahan Dan Tantangan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 ........................................................................................... III - 1 3.2. Isu Strategis Kota Tangerang Tahun 2005-2025 .............................................................. III - 7
BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG ................................................. IV - 1 4.1. Visi Pembangunan Kota Tangerang 2005-2025 ............................................................... IV - 1 4.2. Misi Pembangunan Kota Tangerang 2005-2025............................................................... IV - 2 4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang 20052025 .................................................................................................................................. IV - 4 ii
4.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing ......................................................................................................... IV - 4 4.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing ......................................................... IV - 4 4.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari ................................................................. IV - 5 4.3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing .................................................................................................. IV - 5 4.3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih....................................................................................................................... IV - 6 BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG ........................................ V- 1 5.1 Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan......................................................... V-1 5.1.1. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Maju Dan Berdaya Saing .............................................................. V-1 5.1.2. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing .................................................................................................. V - 13 5.1.3. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Lestari .............................................................................................................. V - 24 5.1.4. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Pembangunan Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana Dan Fasilitas Kota Yang Memadai Dan Berdaya Saing .................................................................................. V - 29 5.1.5. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih....................................................................... V - 38 5.2. Tahapan Dan Prioritas Pembangunan .............................................................................. V - 48 5.2.1. RPJMD Ke-1 (2005-2008) ....................................................................................... V - 48 5.2.2. RPJMD Ke-2 (2009-2013) ....................................................................................... V - 50 5.2.3. RPJMD Ke-3 (2014-2018) ....................................................................................... V - 53 5.2.4. RPJMD Ke-4 (2019-2023) ....................................................................................... V - 55 5.2.5. RPJMD Ke-5 (2024-2025) ....................................................................................... V - 57
BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN................................................................................................ VI - 1
iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35
Luas, Jumlah dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang ....................................... II - 2 Ko Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km) ................................................. II - 4 Kondiasi Topografi Kota Tangerang .................................................................................. II - 5 Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang .......................................................................... II - 8 Situ/Rawa di Kota Tangerang............................................................................................ II - 8 Temperatur dan Kelembaban Udara di Kota Tangerang ................................................... II - 9 Curah Hujan di Kota Tangerang ........................................................................................ II - 9 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang .................................................... II - 10 Genangan Banjir Tahun 2011 ........................................................................................... II - 21 Jumlah Kejadian dan Penyebab Kebakaran ..................................................................... II - 22 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 ................................................................ II - 23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 ............................................. II - 23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ....................................................................................................................... II - 24 PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2010 (Miliar Rupiah) ......................................................... II - 26 PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2010 (Miliar Rupiah) ......................................................... II - 26 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2010 ........................................................................................................................ II - 27 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Tahun 2008–2010 ............................................................................................................. II - 27 PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2008–2010 ...................................................... II - 29 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2008–2010 (Dalam %) ......................................................................................................................... II - 30 Laju Inflasi Harga .............................................................................................................. II - 31 Tingkat Ketimpangan Pendapatan .................................................................................... II - 32 Tingkat Distribusi Pendapatan 40% Penduduk Berpendapan Rendah .............................. II - 33 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan.............................................................................. II - 34 Angka Melek Huruf ............................................................................................................ II - 34 Rata-rata Lama Sekolah.................................................................................................... II - 35 Rasio Grup Kesenian Terhadap Penduduk ....................................................................... II - 36 Angka Partisipasi Sekolah (Dikdas) .................................................................................. II - 37 Angka Partisipasi Sekolah (Dikmen) ................................................................................. II - 38 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikdas) ...................................... II - 39 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD .............................................. II - 40 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MI ............................................... II - 41 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP ........................................... II - 41 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs ............................................ II - 42 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikmen) ..................................... II - 43 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMA ........................................... II - 44
iv
Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMK ........................................... II - 45 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MA .............................................. II - 46 Rasio Guru/Murid (Dikdas) ................................................................................................ II - 47 Rasio Guru/Murid SD ........................................................................................................ II - 47 Rasio Guru/Murid MI ......................................................................................................... II - 48 Rasio Guru/Murid SMP...................................................................................................... II - 49 Rasio Guru/Murid MTs ...................................................................................................... II - 50 Rasio Guru/Murid (Dikmen) ............................................................................................... II - 50 Rasio Guru/Murid SMA...................................................................................................... II - 51 Rasio Guru/Murid SMK...................................................................................................... II - 52 Rasio Guru/Murid MA ........................................................................................................ II - 52 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ................................. II - 53 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ................................................................................... II - 54 Angka Putus Sekolah (APS) SD ........................................................................................ II - 55 Angka Putus Sekolah (APS) MI ......................................................................................... II - 56 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ............................................................................. II - 56 Angka Putus Sekolah (APS) SMP ..................................................................................... II - 57 Angka Putus Sekolah (APS) MTs ...................................................................................... II - 58 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ...................................................................... II - 59 Angka Putus Sekolah (APS) SMA ..................................................................................... II - 60 Angka Putus Sekolah (APS) SMK ..................................................................................... II - 61 Angka Putus Sekolah (APS) MA ....................................................................................... II - 62 Angka Kelulusan (AL) SD/MI ............................................................................................. II - 63 Angka Kelulusan (AL) SD .................................................................................................. II - 64 Angka Kelulusan (AL) MI ................................................................................................... II - 65 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ....................................................................................... II - 66 Angka Kelulusan (AL) SMP ............................................................................................... II - 66 Angka Kelulusan (AL) MTs ................................................................................................ II - 67 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ................................................................................ II - 68 Angka Kelulusan (AL) SMA ............................................................................................... II - 69 Angka Kelulusan (AL) SMK ............................................................................................... II - 70 Angka Kelulusan (AL) MA ................................................................................................. II - 71 Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI ke SMP/MTs ........................................................... II - 72 Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA .............................................. II - 73 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 ........................................................ II - 74 Rasio Posyandu Per Satuan Balita ................................................................................... II - 74 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk .......................................................................................................................... II - 75 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk ........................................................................ II - 76 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .................................................................................. II - 77 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk...................................................................... II - 77 Tingkat Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani.................................................. II - 78 Tingkat Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan ............................................................ II - 79 Tingkat Cakupan Kelurahan Universal Chil Immunization (UCI) ....................................... II - 80 Tingkat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan ................................................. II - 81
v
Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 2.86 Tabel 2.87 Tabel 2.88 Tabel 2.89 Tabel 2.90 Tabel 2.91 Tabel 2.92 Tabel 2.93 Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 2.97 Tabel 2.98 Tabel 2.99 Tabel 2.100 Tabel 2.101 Tabel 2.102 Tabel 2.103 Tabel 2.104 Tabel 2.105 Tabel 2.106 Tabel 2.107 Tabel 2.108 Tabel 2.109 Tabel 2.110 Tabel 2.111 Tabel 2.112 Tabel 2.113 Tabel 2.114 Tabel 2.115 Tabel 2.116 Tabel 2.117
Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA ........................................................................................................................... II - 82 Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD................................................................................................................................... II - 83 Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Mayarakat Miskin ................................................................................................................................ II - 83 Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi ..................................................................................... II - 84 Cakupan Puskesmas ........................................................................................................ II - 85 Cakupan Puskesmas Pembantu ....................................................................................... II - 86 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk .................................................................... II - 86 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk ................................. II - 87 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 ............................................................................................ II - 88 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda ................................................................................................................... II - 88 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada ................................................................................... II - 89 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada ............................................................................................................... II - 89 Tingkat Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD ..................................................... II - 90 Rasio Ijin Trayek................................................................................................................ II - 90 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum ....................................................................................... II - 90 Jumlah Pelabuhan Laut/Bandara/Terminal Bis/Stasiun KA ............................................... II - 91 Besarnya Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum ................................................... II - 91 Tingkat Pemasangan Rambu-Rambu ............................................................................... II - 92 Persentase Penanganan/Pelayanan Sampah ................................................................... II - 93 Tingkat Pencemaran Status Mutu Air Tanah ..................................................................... II - 93 Tingkat Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL ...................................... II - 94 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk ................................. II - 95 Tingkat Penegakan Hukum Lingkungan ............................................................................ II - 96 Persentase Luas Lahan Bersertifikat ................................................................................. II - 97 Tingkat Penyelesaian Kasus Tanah Negara ..................................................................... II - 97 Tingkat Penyelesaian Ijin Lokasi ....................................................................................... II - 98 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk ............................................................. II - 99 Rasio Bayi Berakte Kelahiran ............................................................................................ II - 100 Rasio Pasangan Berakte Nikah ......................................................................................... II - 101 Angka Kepemilikan KTP .................................................................................................... II - 101 Angka Kepemilikan Akta Kelahiran ................................................................................... II - 102 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota .......................................................... II - 103 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK............................................................................. II - 103 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga............................................................................... II - 104 Rasio Akseptor KB (Peserta KB Dibandingkan Dengan PUS) .......................................... II - 106 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.......................................... II - 106 Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi ........................................................................................................................ II - 107 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar .......................................................................................... II - 108
vi
Tabel 2.118 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Anak Jalanan................................................................................................ II - 108 Tabel 2.119 Angka Partisipasi Angkatan Kerja ..................................................................................... II - 109 Tabel 2.120 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun .............................................................. II - 110 Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .................................................................................... II - 110 Tabel 2.122 Tingkat Penempatan Pencari Kerja ................................................................................... II - 111 Tabel 2.123 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .............................................................................. II - 111 Tabel 2.124 Tingkat Penyelesaian Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah........................................................................................... II - 112 Tabel 2.125 Persentase Koperasi Aktif ................................................................................................. II - 112 Tabel 2.126 Persentase Usaha Mikro dan Kecil ................................................................................... II - 113 Tabel 2.127 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ....................................................................................... II - 114 Tabel 2.128 Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Setiap Tahun ..................................................................................................................... II - 115 Tabel 2.129 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah ............................................ II - 115 Tabel 2.130 Jumlah Organisasi Kepemudaan Di Daerah ..................................................................... II - 116 Tabel 2.131 Frekuensi Kegiatan Kepemudaan Setiap Tahun ............................................................... II - 116 Tabel 2.132 Frekuensi Pembinaan LSM, Ormas dan OKP ................................................................... II - 117 Tabel 2.133 Frekuensi Pembinaan Politik Daerah ................................................................................ II - 118 Tabel 2.134 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Terhadap Penduduk .................................................. II - 118 Tabel 2.135 Rasio Jumlah Pos Siskamling Setiap Kelurahan ............................................................... II - 119 Tabel 2.136 Tingkat Penegakan Peraturan Daerah .............................................................................. II - 120 Tabel 2.137 Tingkat Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja ......................................... II - 120 Tabel 2.138 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Dan Keindahan) Di Kota .................................................................................................... II - 121 Tabel 2.139 Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kota ............................................... II - 121 Tabel 2.140 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)............................................................................ II - 122 Tabel 2.141 Sistem Informasi Manajemen Pemda ................................................................................ II - 123 Tabel 2.142 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ............................................................................................................. II - 123 Tabel 2.143 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK ........................................................................ II - 124 Tabel 2.144 Persentase PKK Aktif ........................................................................................................ II - 125 Tabel 2.145 Persentase Posyandu Aktif ............................................................................................... II - 125 Tabel 2.146 Tingkat Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ........................................................................................................................ II - 126 Tabel 2.147 Buku ”Kabupaten / Kota Dalam Angka” ............................................................................. II - 127 Tabel 2.148 Buku ”PDRB Kabupaten / Kota” ........................................................................................ II - 127 Tabel 2.149 Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku ........................................................................... II - 127 Tabel 2.150 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan............................................................................ II - 128 Tabel 2.151 Rasio Wartel / Warnet Terhadap Penduduk ...................................................................... II - 128 Tabel 2.152 Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal ................................................................................ II - 129 Tabel 2.153 Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal .................................................................................. II - 129 Tabel 2.154 Web Site Milik Pemerintah Daerah .................................................................................... II - 130 Tabel 2.155 Rata-Rata Frekuensi Penyelenggaraan Pameran/Expo Setiap Tahun.............................. II - 130 Tabel 2.156 Jumlah Perpustakaan Di Daerah ....................................................................................... II - 131
vii
Tabel 2.157 Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam Tahun ............................................................... II - 131 Tabel 2.158 Tingkat Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah ......................................... II - 131 Tabel 2.159 Tingkat Produktivitas Padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar................................................................................................................................ II - 132 Tabel 2.160 Tingkat Cakupan Bina Kelompok Petani ........................................................................... II - 133 Tabel 2.161 Nilai Hasil Produksi Perikanan .......................................................................................... II - 134 Tabel 2.162 Tingkat Konsumsi Ikan ...................................................................................................... II - 135 Tabel 2.163 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan ...................................................................................... II - 135 Tabel 2.164 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ....................................................................... II - 136 Tabel 2.165 Tingkat Pertumbuhan Industri ........................................................................................... II - 136 Tabel 2.166 Tingkat Cakupan Bina Kelompok Pengrajin ...................................................................... II - 137 Tabel 2.167 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan ............................................................................................................................. II - 138 Tabel 2.168 Luasan Pemanfaatan Kawasan Lindung ........................................................................... II - 139 Tabel 2.169 Luasan Pemanfaatan Kawasan Budidaya ......................................................................... II - 139 Tabel 2.170 Wilayah Tidak Produktif ..................................................................................................... II - 140 Tabel 2.171 Wilayah Produktif .............................................................................................................. II - 140 Tabel 2.172 Prosentase Luas Wilayah Produktif ................................................................................... II - 141 Tabel 2.173 Angka Kriminalitas Yang Tertangani ................................................................................. II - 141 Tabel 2.174 Frekuensi Demo Setiap Tahun .......................................................................................... II - 142 Tabel 2.175 Angka Partisipasi Kasar Sekolah ...................................................................................... II - 143 Tabel 2.176 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah ............................................................................ II - 144 Tabel 2.177 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan ................................................................................. II - 145 Tabel 2.178 Rasio Ketergantungan Penduduk ...................................................................................... II - 146
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kedudukan dan Hubungan Antara RPJPD Kota Tangerang Denngan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah................................... I-8 Ko Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Tangerang ............................................................... I - 10 Ko Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Tangerang ...................................................................... II - 3 Ko Gambar 3.1 Diagram Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan ............................................................ III - 9
ix
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Lebih dari satu dasawarsa, berbagai perubahan telah terjadi pada kondisi masyarakat dan wilayah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang sejak dibentuk melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Dalam masa tersebut, peletakan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Tangerang turut dipengaruhi oleh berbagai rangkaian peristiwa nasional dan global. Gerakan reformasi sebagai buah dari krisis ekonomi nasional pada tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan memberikan pengaruh pada perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah ke sistem desentralistik, dimana pemerintahan kabupaten/kota menjadi pemerintahan yang otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan pembangunan Kota Tangerang sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, I-1
kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dapat tercapai. Langkah awal sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (Keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Banten dan Nasional) maupun lingkup waktu (menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan 5 (lima) tahunan dan tahunan daerah Kota Tangerang) maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang. Perencanaan pembangunan jangka panjang ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan. Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan . Terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dalam UU No. 25 Tahun 2004, RPJP didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun" (Pasal 1 Ayat 4). Sesuai dengan kewajiban diatas, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1). Kewajiban penyusunan RPJP Daerah selanjutnya ditegaskan kembali melalui penetapan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 yang menyebutkan “RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan” (Pasal 8 Ayat 2). I-2
Sebagai wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Tangerang untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Banten. Selanjutnya RPJPD Kota Tangerang tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Walikota, dan juga pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Tangerang. Melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, telah ditetapkan pula visi pembangunan nasional tahun 2005– 2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional 2005-2025 sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Visi dan misi pembangunan nasional tersebut menjadi pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Berpijak pada hal-hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang mengambil langkah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang atau disingkat RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional, dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
I-3
1.2.
DASAR HUKUM
Penyusunan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
I-4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
I-5
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6).
1.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA
1.3.1. Ketentuan Dan Kaidah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah A. Pengertian Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 1 Ayat 4), Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai ”dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun”. Selanjutnya, penegasan mengenai pengertian RPJP tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 150 Ayat 3), yang menguraikan pengertian RPJP Daerah sebagai ”dokumen untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional”. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan pengertian RPJP Daerah sebagai “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025” (Pasal 1 Ayat 2). Merujuk pada ketentuan mengenai pengertian RPJP tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan pembangunan Kota Tangerang untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Banten”.
B. Kedudukan dan Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Sesuai dengan salah satu asas sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara itu, ditetapkan pula salah satu tujuan SPPN yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, I-6
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya, kedudukan RPJP Daerah Kota Tangerang berdasarkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan antar pusat dan daerah, menurut hasil interpretasi terhadap ketentuan didalam UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
RPJP Nasional dengan RPJP Daerah; Wilayah nasional terdiri dari berbagai daerah otonom yang berkembang sesuai karakteristik setiap daerah namun saling menguatkan dalam kerangka wilayah nasional. Terkait hal tersebut, maka untuk menjamin terintegrasinya rencana pembangunan nasional dan daerah, sesuai amanat UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD Kota Tangerang dilakukan dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Banten, melalui penyelarasan visi, misi maupun arah kebijakan pembangunan jangka panjang
RPJP Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah: Rencana tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatankegiatan sosial-ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang saling memperkuat satu dengan lainnya dalam kerangka pengembangan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya proses penyusunan RPJPD Kota Tangerang dilakukan melalui penyelarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pola struktur dan pemanfaatan ruang sebagaimana yang termuat pada RTRW Kota Tangerang
RPJP Daerah dengan RPJM Daerah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi-misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi-misi kepala daerah selama periode 5 tahun. Sepanjang kurun waktu 20 tahun, dapat terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah, namun visi-misi yang termuat dalam rencana pembangunan lima tahunan tetap mengacu dan berada dalam koridor visi-misi pembangunan jangka panjang yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu RPJPD Kota Tangerang disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan periode pembangunan lima tahunan dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan lima tahunan di Kota Tangerang yaitu periode 2005-2008; 2009-2013; 2014-2018; 2019-2023; 2024-2025
I-7
Gambar 1.1 Kedudukan dan Hubungan Antara RPJPD Kota Tangerang Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
I-8
1.4.
MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan daerah Kota Tangerang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 ditujukan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dan penyusunan visi, misi dan program prioritas calon walikota dan/atau penyusunan RPJMD bagi seluruh pemangku-kepentingan (stakeholders) Kota Tangerang periode tahun 2005-2025. Adapun sasaran penyusunan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang periode tahun 2005-2025, yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku-kepentingan pembangunan Kota Tangerang; 2. Terumuskannya sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Kota Tangerang periode tahun 2005-2025, yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku-kepentingan pembangunan Kota Tangerang; 3. Terumuskannya tahapan dan prioritas pembangunan Kota Tangerang periode tahun 2005-2025.
1.5.
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota Tangerang Bab III Analisis Isu-Isu Strategis Bab IV Visi dan MIsi Kota Tangerang Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Bab VI Kaidah Pelaksanaan
I-9
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA TANGERANG
Gambaran umum kondisi daerah merupakan penjelasan tentang kondisi Kota Tangerang yang ditinjau berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan daerah. Analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah akan menjadi basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. 2.1.
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1.
Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang secara resmi berdiri pada tanggal 28 Pebruari Tahun 1993 melalui penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II - 1
Tingkat II Tangerang. Luas wilayah Kota Tangerang tercatat 183,78 km2 (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km2). Secara administratif pada tahun 2011, Kota Tangerang terbagi terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan serta 965 Rukun Warga (RW) dan 4.768 Rukun Tetangga (RT). Tabel 2.1 Luas, Jumlah dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang
1 Batuceper
Jumlah Luas (Km²) Kelurahan RW 11,58 7 45
RT 216
2 Benda*)
5,92
5
42
199
3 Cibodas
9,61
6
86
450
4 Ciledug
8,77
8
102
356
5 Cipondoh
17,91
10
97
585
6 Jatiuwung
14,41
6
41
220
7 Karang Tengah 8 Karawaci
10,47
7
74
358
13,48
16
127
528
9 Larangan
9,40
8
89
407
10 Neglasari
16,08
7
50
240
11 Periuk
9,54
5
60
373
12 Pinang
21,59
11
74
438
13 Tangerang
15,79
8
78
398
No. Kecamatan
Batas Wilayah Administrasi Timur Selatan Prov. DKI Kec. Cipondoh Jakarta Kec. Tangerang Kab. Prov. DKI Kec. Batuceper Tangerang Jakarta Kec. Neglasari Kec. Karawaci Kec. Pinang Kab. Kec. Periuk Tangerang Kec. Kec. Larangan Kab. Karangtengah Tangerang Kec. Pinang Kec. Batu Kec. Kec. Pinang Ceper Karangtengah dan Kec. Prov. DKI Prov. DKI Karangtengah Jakarta Jakarta Kec. Periuk Kec. Cibodas Kab. Tangerang Kec. Cipondoh Prov. DKI Kec. Ciledug Jakarta Kec. Neglasari Kec. Kec. Cibodas Tangerang Prov. DKI Prov. DKI Kab. Jakarta Jakarta Tangerang Utara Kec. Benda
Barat Kec. Neglasari Kec. Neglasari Kec. Jatiuwung Kab. Tangerang Kec. Tangerang Kab. Tangerang Kec. Pinang
Kec. Cibodas Kec. Periuk Kec. Ciledug Kec. Karangtengah Kab. Kec. Benda Kec. Kab. Tangerang Kec. Batuceper Tangerang Tangerang Kec. Karawaci Kec. Periuk Kab. Kec. Neglasari Kec. Jatiuwung Kab. Tangerang Kec. Karawaci Kec. Cibodas Tangerang Kec. Cipondoh Kec. Kab. Kec. Cibodas Kec. Karangtengah Tangerang Tangerang Kec. Neglasari Kec. Cipondoh Kec. Pinang Kec. Karawaci Kec. Batuceper Kec. Pinang
Tahun 2011 164,55 104 965 4.768 Tahun 2010 164,55 104 956 4.704 Tahun 2009 164,55 104 949 4.652 Tahun 2008 164,55 104 931 4.587 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012 *)Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta 19,69 km²
II - 2
B. Letak dan Kondisi Geografi Secara geografis, Kota Tangerang yang berjarak 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan berjarak 27 km dari Ibukota DKI Jakarta, merupakan wilayah yang terletak antara 60 6' sampai 60 13' Lintang Selatan dan 1060 36' sampai 1060 42' Bujur Timur dengan batas wilayahnya sebagai berikut: - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang; - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta; - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Tangerang
Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan
II - 3
dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung yaitu sekitar 1 km.
Cipondoh
Pinang
Tangerang
Karawaci
Cibodas
Jatiuwung
Periuk
Neglasari
Batuceper
Benda
5 8 6 0 4 6 9 10 12 10 8 3 6
7 10 8 4 0 7 4 3 5 3 9 11 14
11 14 12 6 7 0 4 6 7 4 2 4 7
12 15 13 9 4 4 0 2 4 6 6 8 11
15 18 16 10 3 6 2 0 1 5 8 10 13
17 20 18 12 5 7 4 1 0 3 9 11 14
15 18 16 10 3 4 6 5 3 0 4 8 11
13 16 14 8 9 2 6 8 9 4 0 4 7
15 18 11 3 11 4 8 10 11 8 4 0 3
18 21 14 6 14 7 11 13 14 11 7 3 0
Larangan
Ciledug 0 3 4 Larangan 3 0 3 Karang Tengah 4 3 0 Cipondoh 5 8 6 Pinang 7 10 8 Tangerang 11 14 12 Karawaci 12 15 13 Cibodas 15 18 16 Jatiuwung 17 20 18 Periuk 15 18 16 Neglasari 13 16 14 Batuceper 15 18 11 Benda 18 21 14 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012
Kecamatan
Ciledug
Karang Tengah
Tabel 2.2 Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km)
C. Kondisi Topografi Secara topografi, kondisi wilayah Kota Tangerang termasuk ke dalam wilayah dataran, yang sebagian besar berada pada ketinggian 10-18 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara (meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Benda) memiliki ketinggian ratarata 10 m dpl, sedangkan di bagian selatan memiliki ketinggian 18 m dpl. Berdasarkan tingkat kemiringan tanah, sebagian besar wilayah Kota Tangerang memiliki tingkat kemiringan antara 00–30 dan sebagian kecil, yaitu di bagian Selatan (wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya) memiliki tingkat kemiringan antara 30–80. Untuk lebih jelasnya, kondisi topografi dan ketinggian setiap kecamatan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:
II - 4
Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kota Tangerang No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karangtengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Kota Tangerang Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012
Kondisi Topografi Kemiringan (%) Ketinggian dpl (m) 0-3% 14,0 0-3% 10,0 0-3% 14,0 3-8% 18,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 18,0 0-3% 14,0 3-8% 18,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0
D. Kondisi Geologi Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan nomal, berarah utaraselatan. Di bagian timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Subcekungan Jakarta. Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat Utara di bagian Barat dengan cekugan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan nomal yang berarah Utara-Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta. Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas alluvium vulkanik muda, dan satuan Tuf Banten. Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:
II - 5
Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan ini berumur sekitar dua juta tahun yang lalu (Plio-Plistosen). Endapan Vulkanik Muda Endapan ini terdiri dari material batupasir dan batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat. Ukuran butiran pada endapan kipas aluvial ini akan berubah menjadi semakin halus ke arah utara. Satuan ini terbentuk oleh material endapan volkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 - dua juta tahun). Kipas aluvial vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan membentuk aliran sungai. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas yang disebut kipas aluvial. Endapan Pantai dan Endapan Pematang Pantai Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun hingga sekarang. Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir halus dan kasar, dan konglomerat serta mengandung cangkang moluska. Endapan aluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam. Endapan Alluvium Endapan ini terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah, yang berumur kuarter dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai. E. Kondisi Hidrologi Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi Kecamatan Karawaci,
II - 6
Kecamatan Cibodas dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane yang memiliki debit air 88 m3 per detik dan mengalir sejauh 13,8 Km. Sungai-sungai lain seperti Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat, Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimone, sungai-sungai tersebut berada di sebelah Barat Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai Cisadane terdapat pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali Angke, Kali Wetan, Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, Kali Pondok Bahar. Di samping itu, di Kota Tangerang juga terdapat saluran air yang meliputi Saluran Mokevart, Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Cisadane Timur dan Saluran Induk Cisadane Utara. Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan baku air bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air kegiatan industri. Selain sungai, di Kota Tangerang terdapat Situ Cipondoh yang berada di Kecamatan Cipondoh dengan luas kurang lebih 1,26 Km2. Di sekitar Situ Cipondoh pada bagian yang mengalami pendangkalan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh. Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai yaitu sungai Cisadane, kali Angke dan kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui 29 Km. Selain sungai, di Kota Tangerang juga terdapat situ/rawa sebanyak 6 (enam) buah yang memiliki luas 152,31 Ha dengan kedalaman antara 2-3 meter. Kota Tangerang juga mempunyai 54 saluran pembuangan dengan total panjang 150,03 Km, dan 16 saluran irigasi dengan total panjang mencapai 62.488,30 Km. Untuk lebih jelasnya, kondisi hidrologi wilayah Kota Tangerang terutama tentang Daerah Aliran Sungai bisa dilihat pada tabel di bawah berikut:
II - 7
Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang Nama Daerah Aliran Sungai Panjang (Km) (DAS) DAS Cisadane 15,00 DAS Cirarab 4,00 DAS Angke 10,00 Jumlah 29,00 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012
Lebar (m)
Tinggi (m)
Debit (m³/detik)
100,00 11,00 12,00 123,00
5,35 3,5 5,5
70 12 18
Tabel 2.5 Situ/Rawa di Kota Tangerang No. 1 2 3 4 5 6
Nama Danau Situ/ Rawa Cipondoh Situ/ Rawa Besar (Gede) Situ/ Rawa Cangkring Situ/ Rawa Bojong Situ/ Rawa Kunciran Situ/ Rawa Bulakan Jumlah Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012
F.
Luas (Ha) 126,17 5,069 6,17 0,6 0,3 15 152,31
Kedalaman (m) 3 3 3 2 2 2,5
Kondisi Klimatologi
Keadaan iklim Kota Tangerang pada tahun 2010 didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara, dan curah hujan. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 24,1°C–32,5°C, temperatur maksimum tertinggi pada bulan April yaitu 34,2°C dan temperatur minimum terendah pada bulan Oktober yaitu 23,4 °C, serta rata-rata kelembaban udara sekitar 81,2%. Sementara itu volume curah Hujan di Kota Tangerang selama tahun 2010 adalah 1.858,23 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 264,4 mm. sedangkan curah hujan tertinggi dalam 1 hari adalah pada tanggal 18 Januari dengan volume mencapai 76,2 mm. Dalam hal ini yang dimaksud curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. Untuk lebih memperjelas kondisi klimatologi Kota Tangerang, maka bisa dilihat pada tabel berikut:
II - 8
Tabel 2.6 Temperatur dan Kelembaban Udara di Kota Tangerang Kelembaban Udara Temperatur Temperatur Temperatur (%) Maximum (°C) Minimum (°C) Rata-rata (°C) Januari 83,0 31,0 23,9 27,1 Februari 84,4 32,4 24,6 27,7 Maret 81,8 32,7 24,7 28,0 April 76,6 34,2 24,7 29,0 Mei 79,3 33,9 24,8 28,6 Juni 83,3 32,3 23,8 27,6 Juli 82,0 32,1 23,8 27,4 Agustus 80,0 32,5 23,9 27,7 September 84,1 32,1 23,6 27,0 Oktober 80,2 32,6 23,4 27,4 Nopember 79,3 32,8 24,3 27,9 Desember 80,5 31,9 23,8 27,3 Tahun 2010 81,2 32,5 24,1 27,7 Tahun 2009 79 32,7 23,7 27,7 Tahun 2008 79,67 32,26 23,67 27,31 Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika, dalam Kota Tangerang Dalam Angka 2011 Bulan
Tabel 2.7 Curah Hujan di Kota Tangerang Curah Hujan Maksimum Banyak Hari Hujan Banyak Curah (hari) Hujan (mm) Tanggal Volume (mm) Januari 18 264,4 18 76,2 Februari 13 213,6 18 53,3 Maret 17 214,8 29 58,0 April 6 55,4 29 28,9 Mei 14 67,8 23 18,0 Juni 18 184,5 7 72,3 Juli 13 124,1 17 34,0 Agustus 16 108,0 13 27,2 September 18 187,4 21 47,7 Oktober 13 181,7 25 69,7 Nopember 11 87,1 18 20,8 Desember 19 169,6 4 27,3 Tahun 2010 176 1.858,23 Tahun 2009 131 2.000,8 Tahun 2008 137 1.745,6 Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika, dalam Kota Tangerang Dalam Angka 2011 Bulan
G. Penggunaan Lahan Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan khususnya pembangunan bidang pemukiman. Pembangunan tersebut tentunya membutuhkan alokasi lahan tersendiri dan tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan persediaan lahan yang tidak berimbang dengan peningkatan penduduk.
II - 9
Imbas dari peningkatan penduduk dan pembangunan salah satunya dicerminkan dengan tindakan pengalihan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perubahan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan manusia yaitu pemukiman, industri serta pembangunan lain untuk menunjang kehidupan manusia. Perubahan lahan yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2011 yang paling besar yaitu perubahan lahan dari lahan terbuka menjadi pemukiman, untuk lebih jelasnya perbandingan penggunaan lahan di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.8 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang
No
Penggunaan Lahan
Prosentasi Prosentasi Luasan Luasan Tahun 2010 Tahun 2011 Selisih Pengunaan Penggunaan Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Lahan Tahun Lahan Tahun 2010 2011 0,706 0,706 0,004 0,004 0,000 236,680 289,033 1,302 1,590 -0,288
1
Bangunan Bersejarah
2
Fasilitas Umum
3
Gedung Pemerintah
40,169
4
Infrastruktur Wilayah
12,070
5
Kawasan Perairan
6
Kawasan Pertanian
3.967,283
7
Lahan Terbuka
1.890,325
8
Lahan Terbuka Hijau
5.108,972
9
Pabrik Industri
593,066
0,221
40,517
0,223
-0,002
0,066
12,070
0,066
0,000
3,262
593,066
3,262
0,000
21,820
3.962,394
21,793
0,027
10,397
1.756,144
9,659
0,738
28,099
5.108,614
28,097
0,002
731,122
4,021
734,836
4,042
-0,020
10 Pemukiman Teratur
1.132,839
6,231
1.215,420
6,685
-0,454
11 Pemukiman Tidak Teratur
2.871,510
15,793
2.871,510
15,793
0,000
0,023
4,306
0,024
-0,001
1,116
202,874
1,116
0,000
0,182
33,076
0,182
0,000
0,141
25,946
0,143
-0,001
7,322 100,000
1.331,288
7,322 100,000
0,000
12 Sarana Kesehatan
4,147
13 Sarana Olah Raga
202,874
14 Sarana Pendidikan
33,047
15 Sarana Peribadatan
25,702
16 Sarana Transportasi
1.331,288
Luas Total 18.181,800 Sumber : RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032
18.181,800
Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 terjadi peningkatan luasan lahan pada pemukiman teratur (82,581 Ha), fasilitas umum (52,353 Ha), pabrik industri (3,714 Ha), gedung pemerintahan (0,359 Ha), sarana peribadatan (0,244 Ha) , sarana kesehatan (0,159 Ha) dan sarana pendidikan (0,029 Ha), yang mengalami pengurangan luasan adalah lahan terbuka (134,181 Ha), kawasan pertanian (4,889 Ha) dan lahan terbuka hijau (0,357
II - 10
Ha) dan yang tidak mengalami perubahan adalah bangunan bersejarah, infrastruktur wilayah, kawasan perairan, sarana olah raga dan sarana transportasi.
2.1.2.
Potensi Pengembangan Wilayah
Kedudukan dan peran Kota Tangerang dalam konstelasi Jabotabek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran Jakarta sebagai ibukota negara dan secara regional merupakan bagian dari Kota Megapolitan Jabodetabekjur. Berpijak pada hal tersebut, Kota Tangerang mempunyai beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain sebagai berikut: A. Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya yang potensial untuk dikembangkan meliputi: Masjid Jami dan Makam Kali Pasir di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang; Kelenteng Boen Tek Bio di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang;
Rumah Arsitektur Cina Benteng Heritage di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang;
Stasiun Kereta Api Tangerang di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang;
Lembaga Permasyarakatan Anak Pria di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang; Lembaga Permasyarakatan Pemuda II A di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang; Lembaga Permasyarakatan Anak Wanita di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang;
Kelenteng Boen San Bio di kelurahan Keong Jaya Kecamatan Karawaci; dan Bendungan Pasar Baru di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci.
B. Kawasan Strategis 1. Kawasan Pusat Kota Baru Kawasan Pusat Kota Baru adalah kawasan pusat pelayanan kota yang terletak di Kecamatan Tangerang. Arahan pengembangan Kawasan Pusat Kota Baru meliputi: Mendorong pengembangan Pusat Kota Baru sebagai antisipasi perkembangan kegiatan ekonomi Kota Tangerang; Fungsi utama kawasan adalah sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pendidikan tinggi berwawasan lingkungan dengan skala pelayanan regional dan global;
II - 11
2.
Fungsi tambahan sebagai kawasan permukiman mengarah kepada permukiman vertikal; dan
Memperhatikan intensitas ruang sehingga tersedia ruang terbuka hijau yang cukup sebagai jantung hijau kota.
Kawasan Sepanjang Sisi Jalan Tol Kawasan sepanjang sisi jalan tol (frontage toll) adalah kawasan di sepanjang sisi Jalan Tol Jakarta – Tangerang. Dengan rencana pembangunan sisi Jalan Tol Jakarta-Tangerang, kawasan sepanjang sisi jalan tol (frontage toll area) berpotensi berkembang menjadi area pengembangan primer. Arahan pengembangan di kawasan sepanjang sisi Jalan Tol Jakarta – Tangerang meliputi:
Pengembangan linier dan memita dibatasi, terutama di area sekitar persilangan dengan jalan-jalan utama kota;
Fungsi utama kawasan untuk perumahan vertikal kepadatan menengah dan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional dengan pengaturan bangunan yang ketat; dan Mengembangkan sistem parkir tidak langsung (indirect parking) yang tidak menganggu kelancaran pergerakan kendaraan.
3.
Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri adalah kawasan peruntukan industri yang ada di Kecamatan Jatiuwung dan Kecamatan Periuk direncanakan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu. Arahan Pengembangan di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung dan Kecamatan Periuk meliputi: Industri yang dapat dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya terdiri dari: instalasi pengolahan air limbah kawasan, penyediaan perumahan karyawan yang terintegrasi di dalam kawasan; dan
Pembangunan jalan untuk jalur angkutan barang yang terpisah dari jalur transportasi umum dan terminal angkutan barang menjadi pendukung rencana penataan kawasan.
Penataan kawasan peruntukan industri menjadi sangat penting bagi perkembangan ekonomi Kota Tangerang, mengingat sektor industri masih merupakan sektor terbesar dalam PDRB dalam sepuluh tahun mendatang. Rencana regenerasi juga menjadi upaya peningkatan nilai kompetitif kawasan peruntukan industri Kota Tangerang dengan kegiatan sejenis di Jabodetabek. Dalam konsep kerjasama antar II - 12
wilayah, direncanakan pengembangan kawasan peruntukan industri yang integrasi dengan kawasan-kawasan industri di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. 4.
Kawasan Kota Lama Kawasan Kota Lama mencakup areal seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar yang berada di Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang yang merupakan kawasan bersejarah paling menarik di Kota Tangerang, karena menjadi titik pertemuan dan akulturasi budaya lokal. Arahan pengembangan di kawasan Kota Lama meliputi: Revitalisasi dan modifikasi nilai-nilai budaya lokal untuk membangkitkan kembali fungsi dan aktivitas internal kawasan dengan mengintegrasikan tiga karakter ruang dan fungsi, yaitu blok pecinan yang memiliki karakter ruang dan arsitektur permukiman Cina, blok pendopo kabupaten – Masjid Agung yang mempresentasikan budaya lokal Tangerang, dan blok stasiun kereta api yang dibangun sejak jaman Belanda; dan
Pengembangan kegiatan dengan fungsi campuran, yaitu hunian, perdagangan dan fasilitas publik skala kota.
Fungsi hunian dan perdagangan sebagai kegiatan utama kawasan harus tetap dipertahankan terutama di Blok Pecinan. Kedua fungsi ini merupakan komponen pendukung utama yang melekat di blok Pecinan dan harus terus dikembangkan berdasar pada karakter sosial-ekonomi dan spatial yang ada. Bangunan-bangunan dengan arsitektur Cina dan fungsi khusus yang menarik, baik klenteng, masjid, rumah-rumah lama, pabrik kecap harus didukung untuk dilindungi dan dilestarikan (building preservation and conservation). Demikian juga berbagai aktivitas masyarakat yang berdasar pada tradisi budaya dan ritual keagamaan yang ada di Blok Pecinan perlu didukung sebagai bagian pengembangan kawasan wisata budaya.
Fungsi-fungsi lain yang mengganggu kegiatan utama, seperti: budi daya burung walet dan pedagang kaki lima, harus segera dibatasi agar tidak menghancurkan karakter lokasi. Demikian juga keberadaan Pasar Lama yang memiliki sejarah panjang dan karakater aktivitas perdagangan yang spesifik diarahkan tetap dipertahankan tetapi harus ditata kembali, terutama terkait dengan kondisi perletakan dan sanitasi lingkungan yang sangat buruk (perletakkan pedagang kaki lima yang semrawut dan mengganggu sirkulasi lingkungan, kebersihan lingkungan dan penanganan sampah yang buruk). Fungsi prasarana dan sarana umum skala kota, seperti pusat budaya dan seni pertunjukan perlu dikembangkan di Blok Pendopo Kabupaten – Masjid Agung.
II - 13
5.
Kawasan Situ Kawasan Situ meliputi Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, dan Situ Kunciran. Arahan pengembangan pada kawasan situ meliputi:
6.
Pengembangan fasilitas seni dan budaya diarahkan sebagai faktor pemicu aktvitas skala kota (seperti festival seni dan budaya, festival ritual keagamaan, serta festival musik anak muda) yang kemudian akan menjadi daya tarik (attractiveness) kawasan Kota Lama ini bagi warga kota Tangerang sendiri maupun pengunjung dari luar kota. keberhasilan pengembangan aktivitas seni budaya skala kota akan menambah daya kompetisi kota (city competitiveness) Kota Tangerang secara keseluruhan. Fungsi Blok Stasiun Kota Tangerang harus ditata-ulang dan lebih diarahkan untuk kegiatan-kegiatan perdangangan dan jasa yang mendukung pengembangan wisata budaya. Terutama lahan yang langsung berhadapan dengan Blok Pendopo Kabupaten diarahkan untuk pusat komersial campuran (perdagangan, jasa dan perhotelan) dengan tema pengembangan sesuai dengan karakter Pecinan. Sedangkan fungsi stasiun kereta api tetap dipertahankan tetapi dengan skala pelayanan yang lebih ringan yakni diturunkan dari fungsi stasiun utama kota (melayani penumpang dan distribusi barang) menjadi hanya stasiun penumpang saja.
Fungsi utama yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi, pengendali banjir, dan sumber air baku; dan Kawasan situ dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dengan mempertimbangkan aspek ekologis.
Kawasan Sungai Cisadane Kawasan Sungai Cisadane mencakup kawasan sempadan sepanjang sungai dan perairannya yang berada di dalam Wilayah Kota Tangerang. Kawasan Sungai Cisadane merupakan salah satu aset paling berharga bagi Kota Tangerang, selain menjadi sumber air permukaan bagi penyediaan air bersih, kawasan ini terletak di lokasi yang strategis – tepat di tengah kota. Demikian juga kualitas fisik sungai dan aliran air masih relatif baik. Sungai Cisadane juga menjadi tempat berlangsungnya festival budaya tahunan warga Kota Tangerang. Dengan kata lain Sungai Cisadane telah menjadi salah satu citra kota (image of the city) yang melekat pada identitas Kota Tangerang. Secara prinsip, rencana pengembangan Kawasan Sungai Cisadane diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sungai, khususnya yang II - 14
melintasi wilayah administrasi Kota Tangerang, dari jembatan Jalan Tol JakartaTangerang hingga Kampung Kelor di kecamatan Neglasari. Arahan pengembangan pada kawasan sepanjang Sungai Cisadane meliputi:
Fungsi utama yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi, pengendali banjir, dan sumber air baku;
Penataan kawasan sepanjang sisi sungai merupakan orientasi penempatan muka bangunan (riverfront) dan pengembangan konsep promenade (tempat untuk berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan perairan); dan
Pemanfaatan Kawasan Sungai Cisadane untuk kegiatan wisata dan pengembangan angkutan air pendukung wisata dengan mempertimbangkan aspek ekologis. Selain itu Kawasan Sungai Cisadane dibagi menjadi dua segmen rencana pengembangan, meliputi: 1. Segmen Pertama: dari jalan tol perlintasan Jakarta-Merak ke Pintu Air. Pengembangan segmen ini diarahkan untuk kawasan fungsi campuran taman dengan pengendalian pembangunan yang ketat. Fungsi campur yang dimaksud adalah perkantoran, studio, bengkel kerja (workshop), pendidikan, galeri, ruang pamer (exhibition hall) dan perumahan vertikal dengan basis kegiatan ekonomi tersier atau yang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi kreatif (seni, desain, multimedia, fashion, arsitektur, animasi, film). Fungsi ini merupakan bagian terintegrasi dari rencana pengembangan Pusat Kota Baru. Sedang pengendalian pembangunan yang ketat rencanakan akan diterapkan dengan beberapa aturan pembangunan (melalui mekanisme Koefisien Dasar Bangunan/KDB, Koefisien Lanatai Bangunan/KLB, Koefisen Tapak Basement/KTB, Koefisien Daerah Hijau/KDH, ketinggian bangunan/jumlah lantai maksimal) dan panduan perancangan yang detail dan terpadu (panduan perletakan ruang terbuka hijau, sistem drainase kawasan, pengolahan limbah). 2. Segmen Kedua: dari Pintu Air ke Kampung Kelor. Karena sebagian segmen ini terletak di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), direncanakan sebagai kawasan lindung hijau, budidaya pertanian yang bernilai tinggi (tanaman hias, ikan hias). Fungsi perumahan dibatasi perkembangannya. C. Kawasan Budidaya 1. Kawasan Perumahan Arahan pengembangan kawasan perumahan tersebar di seluruh wilayah kota meliputi: II - 15
2.
Perumahan dengan kepadatan tinggi yang diarahkan pada Kecamatan Tangerang, sebagian Kecamatan Pinang, sebagian Kecamatan Benda, Kecamatan Larangan, Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Periuk; Perumahan dengan kepadatan sedang yang diarahkan pada Kecamatan Neglasari, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Jatiuwung; dan Perumahan dengan kepadatan rendah yang diarahkan pada sebagian Kecamatan Benda, Kecamatan Batuceper, dan sebagian Kecamatan Pinang.
Kawasan Perdagangan Dan Jasa Kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Tangerang meliputi: Pasar tradisional;
Pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan; Toko modern; Kawasan perdagangan khusus; dan Kegiatan jasa.
Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi : a. Pengelolaan pasar tradisional meliputi: Pengembangan direncanakan pada pusat-pusat lingkungan di setiap wilayah kecamatan;
Melakukan penataan pasar tradisional yang ada agar dapat bersaing dengan toko modern; Peningkatan kualitas pelayanan diantaranya dengan memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, menyediakan ruang parkir yang cukup, dan RTH; Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi; dan
b.
Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima di sekitar pasar. Pengembangan pusat perbelanjaan meliputi: Pengembangan pusat perbelanjaan pada kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan Menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku, RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.
II - 16
c.
Pengembangan toko modern meliputi:
d. e.
f.
3.
Penataan dan pengembangan toko modern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku, RTH, dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan. Pengembangan toko modern memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Kawasan perdagangan khusus berupa pengembangan pasar tekstil di Kelurahan Cipadu dan Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan. Pengembangan kegiatan jasa meliputi kegiatan perkantoran swasta, perhotelan, dan juga beberapa fungsi yang dikenal dengan konsep MICE (meeting, incentive, convention and event/exhibition) serta jasa lainnya yang akan dikembangkan pada kawasan penunjang bandar udara, pusat pelayanan kota, dan sub pusat pelayanan kota. Kegiatan jasa dapat digabung dengan perdagangan dengan konsep mixuse atau superblok yang akan dikembangkan pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan jalan arteri.
Kawasan Peruntukan Industri Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri, meliputi: a. Kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dapat dikembangkan pada kawasan perumahan dengan ketentuan kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya. b. Kegiatan industri sedang atau industri menengah dan industri besar meliputi:
Mempertahankan kegiatan industri sedang atau industri menengah dan industri besar yang sudah ada di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk serta mengembangkan industri yang ramah lingkungan; Membatasi perkembangan industri sedang atau industri menengah dan industri besar hanya pada industri yang sudah ada di Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas; Penataan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah terpadu, penambahan hunian vertikal, dan jaringan angkutan umum dan barang; dan
II - 17
c.
d.
Membatasi perkembangan industri sedang atau industri menengah dan industri besar yang ada di sepanjang Sungai Cisadane dengan mengarahkan kepada industri non polutan; Mengembangkan kegiatan industri kecil dan industri sedang atau menengah yang ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya di Kecamatan Benda dan Neglasari. Mengembangkan kegiatan industri kreatif di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya. Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
4.
Kawasan Pariwisata Arahan pengembangan kawasan pariwisata meliputi: a. Pengembangan wisata alam dan rekreasi dikembangkan di Sungai Cisadane, Situ Cipondoh dan Situ Bulakan; b. Revitalisasi kota lama dengan fungsi campuran yaitu hunian, perdagangan, fasilitas publik, dan wisata budaya di Kecamatan Tangerang; c. Pengembangan wisata belanja di Kawasan Cipadu; d. Pengembangan wisata kuliner di kawasan pasar lama; e. Pengembangan wisata berbasis budaya lokal di Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang; dan f. Pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.
5.
Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian meliputi: a. Tanaman pangan dengan mempertahankan lahan pertanian/sawah irigasi teknis sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Periuk, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Benda; b. Hortikultura terdiri atas:
Tanaman buah di Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang; Tanaman sayuran di Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda, dan Kecamatan Periuk; dan
II - 18
c.
6.
Kawasan Perikanan Pengembangan kawasan perikanan meliputi: a. Pengembangan kegiatan perikanan dengan memanfaatkan wilayah perairan yang terdiri atas:
b. c. d.
7.
Tanaman hias di Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Cipondoh, dan Kecamatan Pinang; Pengembangan kegiatan peternakan terintegrasi dengan kegiatan pertanian di Bayur Kecamatan Periuk.
Perikanan tangkap pada wilayah sungai dan situ; dan Perikanan budidaya air tawar berupa kolam Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; Pengembangan kegiatan perikanan untuk memenuhi kebutuhan skala kota diarahkan pada Kecamatan Periuk, Cipondoh, dan Pinang; dan Pemanfaatan situ untuk kegiatan budidaya ikan dengan system keramba jaring apung tidak diperbolehkan.
Kawasan Peruntukan Penunjang Bandar Udara Pengembangan kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar udara diarahkan pada kawasan ancangan pendaratan dan Iepas landas sesudah jarak 1.100 m dari ujung landasan dan kawasan kebisingan tingkat 2 dan 3 yang terletak di Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Benda. Pengembangan kawasan peruntukan penunjang bandar udara meliputi: a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sesudah jarak 1.100 m dari ujung landasan dan kawasan kebisingan tingkat 2 dan 3 yang terletak di Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Benda; b. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar udara merupakan kawasan sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai kawasan budi daya prioritas; c. Pengembangan kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar udara diarahkan untuk kegiatan fasilitas yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
II - 19
2.1.3.
Wilayah Rawan Bencana
A. Bencana Banjir Sebagaimana wilayah di Jabodetabek, Kota Tangerang juga tidak luput dari bencana banjir. Bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang terparah terjadi pada tahun 2007 silam, dimana selain terjadi korban material juga terdapat korban jiwa. Berdasar pendataan Satkorlak Bencana Banjir Kota Tangerang tahun 2007 dan Dinas PU Kota Tangerang, tercatat data-data banjir dan rumah yang terkena banjir tanggal 1-9 Januari 2007 adalah berada di 63 lokasi dengan tinggi genangan antara 0,4-3,0 meter, waktu genangan antara 12 jam – 1 minggu, dan total luas genangan mencapai 518,5 Ha. Adapun kawasan rawan bencana banjir di Kota Tangerang, meliputi: 1. Kecamatan Tangerang di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Cikokol dan Jalan A. Damyati Kelurahan Sukasari; 2. Kecamatan Jatiuwung di Perumahan Purati Kelurahan Alam Jaya; 3. Kecamatan Benda di Kampung Rawa Bamban Kelurahan Jurumudi Baru dan Kampung Rawa Bokor Kelurahan benda; 4. Kecamatan Batuceper di Kelurahan Kebon Besar dan Kelurahan Poris Jaya; 5. Kecamatan Karawaci di Perumahan Pondok Arum Kelurahan Nambo Jaya, Perumahan Bugel Indah Kelurahan Bugel, dan Saluran Pembuang Cipabuaran Kelurahan Pabuaran; 6. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan Kelurahan Jatiuwung; 7. Kecamatan Periuk di Perumahan Total Persada Kelurahan Gembor, Perumahan Taman Cibodas Kelurahan Sangiang Jaya, Perumahan Mutiara Pluit dan Perumahan Periuk Damai Kelurahan Priuk; 8. Kecamatan Cipondoh di Kampung Candulan Kelurahan Petir, Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gondrong, Perumahan Taman Royal dan Jalan KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cipondoh, Kelurahan Cipondoh Indah; 9. Kecamatan Pinang di Perumahan Pinang Griya Kelurahan Pinang, Perumahan Kunciran Mas Indah Kelurahan Kunciran, Perumahan Taman Pinang Indah Kelurahan Nerogtog; 10. Kecamatan Karang Tengah di Perumahan Ciledug Indah I dan II Kelurahan Pedurenan, Perumahan Pondok Bahar Kelurahan pondok Bahar, Komplek DDN dan Jalan Raden Saleh Kelurahan Karang Mulya, Komplek Perdagangan Kelurahan Karang Timur, dan Kelurahan Parung Jaya; 11. Kecamatan Ciledug di Perumahan Wisma Tajur dan Puri Kartika Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serab, Perumahan Griya Kencana, Perumahan Duren Villa;
II - 20
12. Kecamatan Larangan di Joglo Gebyuran dan Joglo Kelurahan Larangan Utara, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Larangan Indah, Kreo; 13. Kecamatan Neglasari di Pergudangan Bandara Mas Kelurahan Selapajang. Pada tahun 2011, masih terjadi banjir di 21 lokasi yang tersebar di 10 kecamatan, dengan luas genangan keseluruhan mencapai 35,3 ha dan ketinggian genangan maksimal mencapai 50 cm. Berikut ini genangan banjir di Kota Tangerang tahun 2011. Tabel 2.9 Genangan Banjir Tahun 2011 No Kecamatan 1 Ciledug 2 Larangan 3 Karang Tengah
Lokasi Perumahan Puri Kartika (Kali Angke) Joglo Jembatan Gebyuran (Kali Cantiga) Pondok Bahar (Kali Angke) Kali Cantiga Komplek Unilever (Kali Cantiga) Kali Gili Komplek DDN (kali Cantiga) Ciledug Indah 1 dan 2 (kali Angke) 4 Cipondoh Kampung Candulan (Kali Angke) 5 Pinang Taman Pinang Indah (Kali Angke) Perumahan Pinang Griya (Kali Angke) 6 Tangerang 7 Karawaci Kali Cisarung Cimone Permai (Belakang Terminal) 8 Cibodas Kali Cibodas (RW 01) Kali Sabi 9 Jatiuwung Kali Keroncong 10 Periuk (Jembatan Amblas) Kali Keroncong Jembatan (Kali Sabi) Cibodas Kali Cirarab 11 Neglasari 12 Batuceper 13 Benda Rawa Bamban Daerah Rendah Kelurahan Benda RW 01 dan 02 Kota Tangerang Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012
Luas (ha) 1,00 2,00 2,00 0,50 0,50 0,30 1,00 0,50 3,00 1,00 3,00 0,50 0,50 1,00 0,50 7,00 2,00 4,00 0,50 4,00 0,50 35,30
Tinggi (cm) 40 50 50 40 40 40 40 50 40 40 50 50 30 40 30 50 50 50 50 50 40 -
B. Bencana Kebakaran Selain rawan bencana banjir, Kota Tangerang dengan kondisi permukiman yang padat juga rawan bencana kebakaran. Sepanjang tahun 2011 terjadi 146 kasus peristiwa kebakaran di Kota Tangerang. Secara umum penyebab kebakaran di Kota Tangerang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu arus pendek, kompor dan lain-lain. Penyebab utama kebakaran di Kota Tangerang didominasi oleh arus pendek sebagaimana ditunjukkan kejadian kebakaran tahun 2009 dari 104 kejadian kebakaran 64 diantaranya disebabkan oleh arus pendek, tahun 2010
II - 21
dari 60 kejadian kebakaran 38 kejadian disebabkan oleh arus pendek. Begitu juga tahun 2011 dari 146 kejadian kebakaran 87 disebabkan oleh arus pendek. Tabel 2.10 Jumlah Kejadian dan Penyebab Kebakaran No
Penyebab
1 2 3
Arus Pendek Kompor Lain-lain Jumlah Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2012
2.1.4.
Tahun 2010
2009 64 8 32 104
2011 38 6 16 60
87 11 48 146
Kondisi Demografi
Kondisi demografis Kota Tangerang meliputi berbagai data/informasi terkait dengan kependudukan antara lain: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, serta jenis pekerjaan dan pendidikan. Kondisi demografis ini tidak dapat dilepaskan dengan kondisi geografisnya, seperti halnya Kota Tangerang sebagai hinterland DKI Jakarta, maka pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), tetapi juga oleh perpindahan (migrasi). Identifikasi terhadap jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan sebagai bahan untuk memformulasikan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan. A. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 1.798.601 jiwa, meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 1.525.534 jiwa. Berdasarkan distribusi penduduk, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cipondoh dengan jumlah penduduk 216.346 jiwa, dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Larangan dengan tingkat kepadatan 174,36 jiwa/ha. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Tangerang tahun 2010 adalah 109,3 jiwa/ha, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 10 tahun terakhir menurut data BPS adalah sebesar 3,09% per tahun. Sementara itu, jumlah
II - 22
Rumah Tangga terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Cipondoh, yang diperkirakan sebesar 53.167 RT, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga di seluruh wilayah Kota Tangerang diperkirakan 3 – 4 jiwa per RT. Lebih jelasnya, kondisi persebaran jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 No.
Kecamatan
Rumah Tangga
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Kota Tangerang Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
Rata-rata Anggota RT 90.590 3,70 83.017 3,81 142.479 3,72 147.023 4,03 216.346 4,07 120.216 2,77 118.473 4,00 171.317 3,72 163.901 4,01 103.504 4,08 129.384 3,56 160.206 4,00 152.145 3,96 1.798.601
Penduduk (jiwa)
24.471 21.809 38.304 36.461 53.167 43.383 29.652 46.020 40.885 25.355 36.380 40.093 38.448 474.428
Kepadatan (jiwa/ha) 78,23 140,23 148,26 167,64 120,80 83,43 113,15 127,09 174,36 64,37 135,62 74,20 96,36 109,30
Berdasarkan jenis kelamin, rasio penduduk laki-laki dengan perempuan di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 104,96. Berdasarkan umur, jumlah penduduk terbanyak adalah pada umur 25-29 tahun dan paling sedikit adalah pada umur 75 tahun ke atas. B. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Selain jumlah penduduk, hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kependudukan adalah komposisinya berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Tangerang tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin dan persebarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh
Laki-laki 46.874 43.156 71.819 75.313 109.894
II - 23
Perempuan 43.716 39.861 70.660 71.710 106.452
Rasio Jenis Kelamin 107,22 108,27 101,64 105,02 103,23
No. 6 7 9 8 10 12 11 13
Kecamatan Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Kota Tangerang Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
Laki-laki 63.778 59.999 86.248 83.580 53.859 66.391 81.651 78.481 921.043
Perempuan 56.438 58.474 85.069 80.321 49.645 62.993 78.555 73.664 877.558
Rasio Jenis Kelamin 113,01 102,61 101,39 104,06 108,49 105,39 103,94 106,54 104,96
C. Penduduk Menurut Struktur Usia Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan (input) perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk menurut struktur usia di Kota Tangerang tahun 2009 dan tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2010 Kelompok Umur Laki-laki 0 - 4 89.165 5 - 9 81.995 10 - 14 72.311 15 - 19 76.601 20 - 24 94.285 25 - 29 109.215 30 - 34 98.374 35 - 39 83.040 40 - 44 67.090 45 - 49 50.901 50 - 54 39.346 55 - 59 27.304 60 - 64 14.152 65 - 69 8.331 70 – 74 4.870 75+ 4.063 Tahun 2010 921.043 Tahun 2009 820.132 Tahun 2008 755.724 Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
Perempuan 83.992 77.433 68.865 79.237 93.883 106.367 94.395 76.283 60.905 47.231 35.042 21.247 12.516 8.207 5.767 6.188 877.558 832.458 775.942
II - 24
Jumlah 173.157 159.428 141.176 155.838 188.168 215.582 192.769 159.323 127.995 98.132 74.388 48.551 26.668 16.538 10.637 10.251 1.798.601 1.652.590 1.531.666
Dari tabel di atas jumlah penduduk pada kelompok usia anak (0–14 tahun) jumlahnya mencapai 473.761 jiwa atau 26.34% dari jumlah penduduk Kota Tangerang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia (15–64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.287.414 jiwa atau sekitar 71,58% dari jumlah penduduk Kota Tangerang. Kondisi ini mengartikan bahwa potensi SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun 2010 terlihat relatif besar, sedemikian sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap penyediaan sarana-prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang ketenagakerjaan/lowongan kerja.
2.2.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1.
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, strukur ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi, merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan secara umum dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Listrik, gas dan air minum; (5) Bangunan; (6) Perdagangan; (7) Pengangkutan dan komunikasi; (8) Bank dan lembaga keuangan lainnya; dan (9) Jasa-jasa. Penghitungan PDRB di dasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (current price) dan harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar harga berlaku (current price) adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga II - 25
berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (constant price) adalah jumlah barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Perkembangan PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 2.14 PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Pertumbuhan PDRB (%)
2008 69,33 22.536,28 337,89 864,512.4 13.377,89 4.959,67 1.485,82 1.057,33 44.688,73 13,55
2009 77,10 23.451,63 348,94 1.041,62 15.320,57 6.003,84 1.775,18 1.311,80 49.330,67 10,39
2010 86,03 25.579,85 406,03 1.340,45 17.592,75 6.908,06 2.163,64 1.546,25 55.623,07 12,21
Sumber: Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009, diolah tahun 2011
Tabel 2.15 PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha
2008
Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan 43,93 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 13.229,93 Listrik, Gas, dan Air Bersih 253,76 Bangunan 481,08 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7.498,13 Pengangkutan dan Komunikasi 3.119,50 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 880,18 Jasa-jasa 560,49 PDRB 26.066,99 Sumber: Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009, diolah tahun 2011
II - 26
2009 45,43 13.502,46 268,71 532,51 8.023,97 3.576,95 991,65 620,85 27.562,53
2010 45,52 14.061,09 288,40 591,52 8.767,11 3.866,95 1.115,35 691,58 29.428,82
Tabel 2.16 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2010 LAPANGAN USAHA
2008
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 0,16 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 50,43 Listrik, Gas dan Air 0,76 Bangunan 1,93 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 29,94 Pengangkutan dan Komunikasi 11,10 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,32 Jasa-jasa 2,37 PDRB 100,00 Sumber: Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009, diolah tahun 2011
2009
2010
0,16 47,54 0,71 2,11 31,06 12,17 3,60 2,66 100,00
0,15 45,99 0,73 2,41 31,63 12,42 3,89 2,78 100,00
Tabel 2.17 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Tahun 2008–2010 Lapangan Usaha
2008
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 0,16 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 50,43 Listrik, Gas dan Air 0,76 Bangunan 1,93 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 29,94 Pengangkutan dan Komunikasi 11,10 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,32 Jasa-jasa 2,37 PDRB 100,00 Sumber: Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009, diolah tahun 2011
2009
2010*
0,16
0,15 47,78 0,98 2,01 29,79 13,14 3,79 2,35 100,00
48,99 0,97 1,93 29,11 12,98 3,60 2,25 100,00
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang dan jasa selama tahun 2009 di Kota Tangerang adalah sebesar Rp.49.330,67 Miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 9.4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berasal dari total produksi barang dan jasa tahun 2009 dikalikan dengan harga dasar tahun 2000 adalah sebesar Rp.27.562,54 Miliar atau meningkat 5.4% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Kota Tangerang berdasarkan harga konstan selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung meningkat dari Rp.24.505,12 miliar (tahun 2007) menjadi Rp.27.562,53 miliar (tahun 2009) atau sebesar Rp.3.057,44 miliar (12,48%). Dilihat dari angka absolut,
II - 27
sepanjang tahun 2007–2009 lapangan usaha yang mengalami peningkatan relatif besar antara lain adalah: Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; serta Industri Pengolahan; masing-masing sebesar Rp.1.355,19 miliar (20.32%), Rp.689,65 miliar (23.89%), dan Rp.569,61 miliar (4.40%), sedangkan dilihat dari laju peningkatan, maka lapangan usaha Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, mempunyai laju peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 29.42%. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, selama kurun waktu tiga tahun lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, yaitu 50,75% dan 28,40%. Walaupun demikian, kecenderungan lapangan Industri Pengolahan terlihat semakin menurun, sedangkan lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta lapangan usaha Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan semakin meningkat. Hal ini mengartikan bahwa kedua lapangan usaha tersebut berpotensi sebagai lapangan usaha yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar di samping lapangan usaha di bidang Industri Pengolahan. Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu perhitungan PDRB bukan hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi juga merupakan fungsi aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global lainnya seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah, investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi, dan lain-lain. Dengan demikian tolok ukur kesuksesan/keberhasilan perekonomian tidak hanya dari angka PDRB saja melainkan harus melibatkan indikator ekonomi lain yang menunjukkan kinerja pemerataan kesejahteraan suatu wilayah. B. Produk Domestik Regional Bruto (PDDRB) Per Kapita Untuk menunjukkan bagaimana suatu daerah memiliki potensi pembangunan dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini sama dengan PDRB perkapita. Dengan mengetahui perubahan besaran PDRB per kapita ini maka suatu daerah dapat dikatakan menikmati hasil pembangunan untuk setiap penduduknya atau tidak. Yang dapat diartikan pula bila PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik. Dalam kurun waktu tiga tahun (2007–2010), PDRB Perkapita Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB perkapita di Kota Tangerang mencapai 26,09 juta rupiah, meningkat 10.04% dari tahun II - 28
sebelumnya yaitu 23,1 juta rupiah. Apabila menggunakan harga berlaku, PDRB perkapita tahun 2009 menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 31,73 juta rupiah, meningkat 8,74% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kota Tangerang berdasarkan harga konstan diperkirakan sebesar 16,37 juta rupiah atau menurun 7,67% (-7,67%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, diperkirakan PDRB per kapita sebesar 30,94 juta rupiah, menurun 2,46% (-2,46%) dari tahun sebelumnya. Penurunan ini lebih disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi diperkirakan sebesar 3,09% berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, hal ini disebabkan tingginya tingkat migrasi masuk penduduk dari luar Kota Tangerang sehingga tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, juga disebabkan pada tahun 2009 Kota Tangerang mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi akibat inflasi sangat tinggi di tahun 2008 dan imbas atau tekanan krisis keuangan dan global. Secara keseluruhan, PDRB per kapita Kota Tangerang menunjukkan perubahan (kecenderungan) yang meningkat, dalam pengertian lain peningkatan penduduk yang ada masih dapat diserap oleh kapasitas produksi daerah yang ada. Perkembangan PDRB per kapita Kota Tangerang dalam kurun waktu tiga tahun (2008–2010) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.18 PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2008–2010 Tahun 2008 2009 2010 Sumber:
Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita (juta) Pertumbuhan (%) 29,18 11,84 31,73 8,74 30,94 (2,46) Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009
Atas Dasar Harga Konstan Perkapita (juta) Pertumbuhan (%) 17,02 4,74 17,73 4,17 16,37 (7,67)
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa PDRB perkapita hanya mewakili angka agregat perekonomian suatu wilayah, sehingga tidak menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Besarnya pendapatan perkapita di satu wilayah seyogyanya diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu mewujudkan pemerataan pembangunan. C. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mengacu pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada tahun 2008 mencapai angka 6,37%, pada tahun 2009 mencapai angka 5,74%, dan pada tahun 2010 diperkirakan mencapai angka 6,77%. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tersebut, tampaknya juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang
II - 29
mencapai angka 5,59% pada tahun 2008, mencapai angka 4,30% pada tahun 2009, dan diperkirakan mencapai angka 6,10% pada tahun 2010 serta pertumbuhan ekonomi provinsi banten yang mencapai angka 5,83% pada tahun 2008, mencapai angka 4,69% pada tahun 2009, dan diperkirakan mencapai angka 5,94% pada tahun 2010. Gambaran secara umum perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2007–2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2008–2010 (Dalam %) Atas Dasar Harga Konstan 2000 2008 2009 2010 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3,03 3,42 0,20 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 2,20 2,06 4,14 Listrik, Gas, dan Air Minum 1,06 5,89 7,33 Bangunan 10,26 10,69 11,08 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 12,44 7,01 9,26 Pengangkutan dan Komunikasi 8,04 14,66 8,11 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 14,87 12,67 12,47 Jasa-jasa 11,60 10,77 11,39 LPE Kota Tangerang 6.37 5.74 6.77 LPE Provinsi Banten 5.83 4.69 5.94 LPE Nasional 5.59 4.30 6.10 Sumber: 2008-2009 (Buku Publikasi PDRB Kota Tangerang 2009, diolah tahun 2011 Lapangan Usaha
Dari tabel di atas, terlihat adanya korelasi antara kondisi perekonomian Kota Tangerang dengan provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perekonomian nasional, yang didalamnya telah mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat nasional dan internasional, memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian Kota Tangerang secara keseluruhan. Dengan demikian, berbagai skenario tentang perkiraan kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akan senantiasa menjadi referensi utama dalam memperkirakan kondisi perekonomian Kota Tangerang. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan PDRB Kota Tangerang secara signifikan dialami oleh sektor industri, Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta bangunan. Besarnya minat investor terutama pada sektor industri seperti sub sektor alas kaki, besi logam, kimia dan tekstil serta pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran menyebabkan kedua sektor utama tersebut menjadi lokomotif pertumbuhan sektor industri. Tren pembelian barang tahan lama berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang terlihat meningkat pada
II - 30
triwulan laporan mengindikasikan adanya peningkatan pada sub sektor perdagangan yang juga akan berimbas ke Kota Tangerang. Invetasi properti juga akan mendorong perekonomian Kota Tangerang di 2011 di atas 6%. Pembukaan tiga kluster residential di kawasan Alam Sutera, baik di Kota maupun Kabupaten Tangerang dengan jumlah total hingga 1.000 unit dan juga dengan tingginya pembangunan properti komersial di kawasan tersebut akan mendorong perekonomian di Sektor bangunan. D. Laju Inflasi Harga Pada tahun 2008, inflasi yang terjadi di Kota Tangerang melonjak tajam dari laju inflasi yang terjadi pada tahun 2007. Kondisi ini tercermin dari melambungnya laju inflansi tahunan dari angka 6.31% pada tahun 2007 menjadi angka 10.75% pada tahun 2008. Pada tahun 2009, laju inflasi Kota Tangerang turun hingga mencapai angka 2.49%, dan pada tahun 2010 diperkirakan meningkat lagi hingga mencapai angka 6,08%. Walaupun demikian, laju inflasi Kota Tangerang pada tahun 2010 masih di bawah laju inflasi Provinsi Banten dan laju inflasi nasional, yaitu masing-masing sebesar 6,10% dan 6,96%. Level tekanan inflasi kelompok volatile foods di Kota Tangerang yang fluktuasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota lainnya dipengaruhi oleh akses yang lebih dekat dan lebih baik dengan sumber pasokan atau terminal distribusi baik dari pasar induk di DKI Jakarta maupun yang berada di Tangerang. Aksebilitas yang terjamin ini akan menekan inflasi Kota Tangerang bergerak di kisaran 6% atau di bawahnya. Gambaran secara umum perkembangan laju inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tiga tahun (2008–2010) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.20 Laju Inflasi Harga Tahun
Sumber:
E.
Kota Tangerang 2008 10.75 2009 2.49 2010 6.08 BPS Kota Tangerang 2009; diolah tahun 2011
Inflasi (%) Provinsi Banten 11.47 2.99 6.10
Nasional 11.06 2.78 6.96
Distribusi Pendapatan
Berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva Conrad Lorenz, Corrado Gini Coeffisient, Kuznets Index, Oshima Index, dan
II - 31
Theil Decomposition Index. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah Gini Coeffisient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR). Angka Gini Ratio berada antara 0 dan 1. GR bernilai 0 apabila merata mutlak dan bernilai 1 apabila tidak merata mutlak, keduanya merupakan kondisi yang sulit terjadi. Menurut H. T. Oshima, ketimpangan rendah (low) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (moderate) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4 dan tinggi (high) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael P. Todaro distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7. Dengan demikian, semakin besar angka gini ratio menandakan semakin besar kesenjangan dari distribusi pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. GR Kota Tangerang pada tahun 2008 sebesar 0,30 naik dari tahun 2007 (0,20), kemudian naik kembali menjadi 0,37 di tahun 2009. Naiknya GR tersebut lebih diakibatkan adanya krisis keuangan dan inflasi sangat tinggi yang telah menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Tangerang, utamanya kelompok menengah dan kaya. Sementara untuk kelompok sangat kaya tidak terpengaruh dan cenderung meningkat. Angka GR kembali membaik di tahun 2010, GR Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 0,29. Secara keseluruhan dari tahun 2007-2010, ketimpangan di Kota Tangerang masih berada dalam level yang masih dapat ditolerir (rendah atau sedang). Ketimpangan tidak dapat dihindari, karena sesungguhnya pembangunan memang menciptakan adanya ketimpangan. Pembangunan membutuhkan ketimpangan untuk dapat bergerak maju, namun tentunya ketimpangan yang dapat diterima oleh seluruh pelaku ekonomi. Gambaran secara lebih jelas tentang besarnya disparitas pendapatan antar penduduk di dan tingkat distribusi pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah Kota Tangerang bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.21 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Tahun 2008 2009 2010 Sumber : Kantor Litbang Statistik Kota Tangerang, 2011
II - 32
Indeks Gini 0,30 0,37 0,29
Kriteria relative inequality berdasarkan kriteria Montek S. Ahluwalia atau Bank Dunia adalah sebagai berikut : High inequality, jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 % dari bagian pendapatan nasional/daerah. Moderate inequality, jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima antara 12 % sampai 17 % dari bagian pendapatan nasional/ daerah. Low inequality, jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 % dari bagian pendapatan nasional/daerah. Tabel 2.22 Tingkat Distribusi Pendapatan 40% Penduduk Berpendapatan Rendah Tahun Distribusi Pendapatan untuk 40% penduduk berpendapatan rendah (%) 2008 22,99 2009 18,8 2010 22,62 Sumber : Kantor Litbang Statistik Kota Tangerang, 2011
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Angka ketimpangan/relative inequality Kota Tangerang memiliki kecenderungan menurun sejak tahun 2007 (26,17%) hingga 2010. Namun demikian masih berada dalam batas rendah atau masih tergolong low inequality. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Tangerang tetap memperhatikan pembangunan/ kesejahteraan kelompok marijinal/kelompok berpendapatan rendah. F.
Tingkat Kemiskinan Penduduk
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei II - 33
SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non pangan. Berdasarkan data susesnas maka Persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.23 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Jumlah Rumah Tangga Kota Tangerang 1 2008 387,984 2 2009 446,646 3 2010 486,329 Sumber : Biro Pusat Statistik, 2011 No.
2.2.2.
Jumlah Rumah Tangga Miskin 31,254 28,546 28,546
Tahun
% RTM 8.06 6.39 5.87
Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Angka Melek Huruf Salah satu indikator kinerja penting dalam urusan pendidikan adalah angka melek huruf, yaitu besaran nilai yang membandingkan antara banyaknya penduduk di suatu wilayah yang berusia di atas 15 tahun yang mampu membaca huruf latin dengan banyaknya penduduk di suatu wilayah yang berusia di atas 15 tahun. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa besar kemampuan kinerja bidang pendidikan dalam upaya mencerdaskan masyarakat di wilayahnya dalam hal penguasaan dan kemampuan membaca huruf latin. Angka Melek Huruf di Kota Tangerang pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 98,39%, yang gambaran nilainya dari tahun 2006 – 2010 dibandingkan dengan AMH daerah lain di Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.24 Angka Melek Huruf 2006
Angka Melek Huruf /AMH 2007 2008 2009
2010
Kabupaten Pandeglang
95,5
96,3
96,3
96,3
96,35
Kabupaten Lebak
94,1
94,1
94,1
94,55
94,60
Kabupaten Tangerang
94,7
95,3
95,3
95,66
95,78
Kabupaten Serang
95,5
95,5
94,6
94,93
95,23
Kota Tangerang
97,2
98,3
98,3
98,35
98,39
Kota Cilegon
98,7
98,7
98,7
98,71
98,72
Kab/Kota
II - 34
Kab/Kota
Angka Melek Huruf /AMH 2007 2008 2009
2006
2010
Kota Serang
-
-
95,9
96,27
96,47
Kota Tangerang Selatan
-
-
-
98,14
98,15
95,6
95,6
95,6
95,95
96,20
Provinsi Banten Sumber: IPM Kota Tangerang, 2011
B. Angka Rata-rata Lama Sekolah Indikator kependidikan lainnya yang juga diperlukan dalam kaitannya dengan kinerja bidang/urusan pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah, yaitu sebuah indikator yang menggambarkan dan merepresentasikan tentang waktu Lama sekolah (tahun) untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2006–2010 serta perbandingannya dengan daaerah lain di Provinsi Banten bias dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Rata-rata Lama Sekolah Kab./Kota
Rata-rata Lama Sekolah 2008 2009 6,4 6,44
2006 6,4
2007 6,4
Kabupaten Lebak
6,2
6,2
6,2
6,22
6,24
Kabupaten Tangerang
8,9
8,9
8,9
8,93
8,94
Kabupaten Serang
7
7
7
7,04
7,05
Kota Tangerang
9,8
9,8
9,8
9,95
9,98
Kota Cilegon
9,6
9,6
9,6
9,66
9,67
Kota Serang
-
-
7
7,25
7,51
Kota Tangerang Selatan
-
-
-
9,95
10,15
8,1
8,1
8,1
8,15
8,32
Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten
2010 6,47
Sumber: IPM Kota Tangerang, 2011
2.2.3.
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
A. Rasio Group Kesenian Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Group Kesenian Terhadap Penduduk merupakan jumlah group kesenian per 10.000 penduduk. Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa rasio group kesenian terhadap penduduk di Kota Tangerang tahun 2010 sebesar 3,02. Tercatat bahwa Kecamatan
II - 35
Tangerang memiliki rasio group kesenian terhadap penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan jumlah rasio 10,06. Sedangkan Kecamatan Jatiuwung menjadi kecamatan yang paling rendah rasio group kesenian terhadap penduduknya yang hanya sebesar 1,33. Penjelasan tentang uraian di atas bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.26 Rasio Grup Kesenian Terhadap Penduduk Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah Tahun 2009 Tahun 2008
Jumlah Grup Kesenian
Jumlah Penduduk
24 33 41 46 46 16 29 34 42 20 26 33 153 543
90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666
Rasio Grup Kesenian Terhadap Penduduk 2,65 3,98 2,88 3,13 2,13 1,33 2,45 1,98 2,56 1,93 2,01 2,06 10,06 3,02
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, 2011 Jumlah Penduduk diambil dari Kota Tangerang Dalam Angka 2011
II - 36
2.3.
ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1.
Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Urusan Pendidikan 1.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
a.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dikdas
Angka Partisipasi Sekolah (Dikdas) merupakan Jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (Dikdas) No
Kecamatan
Jumlah Murid Usia Pendidikan Dasar 1 Batuceper 10.438 2 Benda 9.012 3 Cibodas 16.980 4 Ciledug 21.414 5 Cipondoh 29.604 6 Jatiuwung 12.007 7 Karang Tengah 14.873 8 Karawaci 26.582 9 Larangan 14.206 10 Neglasari 12.745 11 Periuk 17.054 12 Pinang 18.057 13 Tangerang 33.321 Jumlah 236.293 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar 13.443 13.043 13.590 22.562 35.606 19.850 17.995 23.367 23.527 16.485 19.720 24.798 21.009 264.995
Angka Partisipasi Sekolah (Dikdas) 776,46 690,95 1.249,45 949,12 831,43 604,89 826,51 1.137,59 603,82 773,13 864,81 728,16 1.586,03 891,69
Dari tabel data di atas, jumlah angka partisipasi sekolah (Dikdas) Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 891,69, yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk usia pendidikan dasar terdapat 891 orang yang bersekolah. Tercatat bahwa Kecamatan Tangerang memiliki angka partisipasi sekolah (Dikdas) tertinggi di bandingkan dengan 12 kecamatan lainnya, yaitu mencapai jumlah angka partisipasi sekolah (Dikdas) sebesar 1.586,03.
II - 37
b.
Angka Partisipasi Sekolah Dikmen
Angka Partisipasi Sekolah (Dikmen) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (Dikmen) No
Kecamatan
Jumlah Murid Usia Pendidikan Menengah 1 Batuceper 1.734 2 Benda 1.112 3 Cibodas 1.860 4 Ciledug 5.694 5 Cipondoh 8.707 6 Jatiuwung 1.773 7 Karang Tengah 3.999 8 Karawaci 12.575 9 Larangan 1.349 10 Neglasari 2.437 11 Periuk 2.411 12 Pinang 3.018 13 Tangerang 22.226 Jumlah 68.895 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah 4.620 4.420 4.861 7.452 12.036 6.965 6.385 8.538 8.173 5.904 6.685 8.594 7.711 92.344
Angka Partisipasi Sekolah (Dikmen) 375,32 251,58 382,64 764,09 723,41 254,56 626,31 1.472,83 165,06 412,77 360,66 351,18 2.882,38 746,07
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 746,07, yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk usia pendidikan menengah di Kota Tangerang terdapat 746 murid sekolah pendidikan menengah. Jumlah tersebut menunjukkan tingkat pemahaman penduduk terhadap pentingnya dunia pendidikan bagi generasi selanjutnya. Berdasarkan kecamatan, terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara Kecamatan Tangerang dan Karawaci dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi aglomerasi pendidikan tingkat menengah di Kota Tangerang, yaitu pada Kecamatan Tangerang dan Karawaci.
II - 38
c.
Rasio Ketersediaan Sekolah
1.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikdas)
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikdas) merupakan Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.29 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikdas) Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 54 Benda 36 Cibodas 65 Ciledug 59 Cipondoh 100 Jatiuwung 40 Karang Tengah 53 Karawaci 97 Larangan 45 Neglasari 52 Periuk 60 Pinang 74 Tangerang 95 Jumlah 830 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
13.443 13.043 13.590 22.562 35.606 19.850 17.995 23.367 23.527 16.485 19.720 24.798 21.009 264.995
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikdas) 40,17 27,60 47,83 26,15 28,09 20,15 29,45 41,51 19,13 31,54 30,43 29,84 45,22 31,32
Dari tabel data di atas, rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah (Dikdas) di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 31,32, yang berarti setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar terdapat 31 sekolah tingkat pendidikan dasar. Dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang, diperoleh, Kecamatan Tangerang memiliki rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar tertinggi dengan angka 45,22, sedangkan sebaliknya Kecamatan Larangan mendapat peringkat terendah, dengan angka 19,13.
II - 39
2.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD merupakan Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Sekolah Dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia SD
Jumlah Sekolah SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 30 Benda 20 Cibodas 46 Ciledug 35 Cipondoh 46 Jatiuwung 25 Karang Tengah 31 Karawaci 66 Larangan 32 Neglasari 33 Periuk 40 Pinang 47 Tangerang 53 Jumlah 504 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
9.025 8.797 9.587 15.577 24.143 13.602 12.140 15.685 16.089 11.033 13.311 17.098 14.332 180.419
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SD 33,24 22,74 47,98 22,47 19,05 18,38 25,54 42,08 19,89 29,91 30,05 27,49 36,98 27,93
Dari tabel data di atas, dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD di Kota Tangerang Tahun 2010 adalah sebesar 27,93. Kecamatan Cibodas memiliki jumlah rasio sebesar 47,98 yang merupakan jumlah rasio terbesar diantara 12 kecamatan lainnya. Sedangkan rasio terendah dimiliki oleh Kecamatan Jatiuwung yang hanya 18,38. 3.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MI
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MI merupakan Jumlah sekolah tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
II - 40
Tabel 2.31 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MI Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia MI
Jumlah Sekolah MI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 11 Benda 10 Cibodas 2 Ciledug 6 Cipondoh 20 Jatiuwung 7 Karang Tengah 5 Karawaci 7 Larangan 6 Neglasari 8 Periuk 5 Pinang 7 Tangerang 7 Jumlah 101 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
9.025 8.797 9.587 15.577 24.143 13.602 12.140 15.685 16.089 11.033 13.311 17.098 14.332 180.419
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MI 12,19 11,37 2,09 3,85 8,28 5,15 4,12 4,46 3,73 7,25 3,76 4,09 4,88 5,60
Dari tabel data di atas, rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah MI di Kota Tangerang mencapai 5,60, yang berarti pada setiap 10.000 penduduk usia MI (7-12 tahun) terdapat 5 sekolah MI. Dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang, diperoleh, Kecamatan Benda memiliki rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah MI tertinggi dengan jumlah 12,19, sedangkan sebaliknya Kecamatan Cibodas mendapat peringkat terendah, dengan jumlah 2,09. 4.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP merupakan Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP Tahun 2010 No 1 2 3
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas
Jumlah Sekolah SMP
Jumlah Penduduk Usia SMP
10 3 16
II - 41
4.418 4.246 4.003
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP 22,63 7,07 39,97
Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia SMP
Jumlah Sekolah SMP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ciledug 16 Cipondoh 25 Jatiuwung 5 Karang Tengah 14 Karawaci 18 Larangan 4 Neglasari 9 Periuk 11 Pinang 14 Tangerang 31 Jumlah 176 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
6.985 11.463 6.248 5.855 7.682 7.438 5.452 6.409 7.700 6.677 84.576
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP 22,91 21,81 8,00 23,91 23,43 5,38 16,51 17,16 18,18 46,43 20,81
Dari tabel data di atas, dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP di Kota Tangerang Tahun 2010 adalah sebesar 2,27. Kecamatan Tangerang memiliki jumlah rasio sebesar 5,16 yang merupakan jumlah rasio terbesar diantara 12 kecamatan lainnya. Sedangkan rasio terendah diperoleh oleh Kecamatan Larangan yang hanya 0,61.
5.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Madrasah Tsanawiyah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs Tahun 2010 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk
Jumlah Penduduk Usia MTs
Jumlah Sekolah MTs 3 3 1 2 9 3 3 6 3 2 4
II - 42
4.418 4.246 4.003 6.985 11.463 6.248 5.855 7.682 7.438 5.452 6.409
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs 6,79 7,07 2,50 2,86 7,85 4,80 5,12 7,81 4,03 3,67 6,24
Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Sekolah MTs
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MTs 7,79 5,99 5,79
Jumlah Penduduk Usia MTs
12 13
Pinang 6 Tangerang 4 Jumlah 49 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
7.700 6.677 84.576
Dari tabel data di atas, dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah MTs di Kota Tangerang Tahun 2010 adalah sebesar 5,79. Kecamatan Cipondoh memiliki jumlah rasio sebesar 7,85 yang merupakan jumlah rasio terbesar diantara 12 kecamatan lainnya. Sedangkan rasio terendah diperoleh oleh Kecamatan Cibodas yang hanya 2,50. 6.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikmen) Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikmen) Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 12 Benda 6 Cibodas 9 Ciledug 17 Cipondoh 32 Jatiuwung 7 Karang Tengah 10 Karawaci 29 Larangan 6 Neglasari 8 Periuk 11 Pinang 19 Tangerang 35 Jumlah 201 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
4.620 4.420 4.861 7.452 12.036 6.965 6.385 8.538 8.173 5.904 6.685 8.594 7.711 92.344
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikmen) 25,97 13,57 18,51 22,81 26,59 10,05 15,66 33,97 7,34 13,55 16,45 22,11 45,39 21,77
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (Dikmen) adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan menengah di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 21,27, yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia pendidikan menengah di Kota Tangerang terdapat 21 sekolah tingkat pendidikan menengah (SLTA). II - 43
Untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (Dikmen) di Kecamatan Tangerang sendiri mencapai 45,39 yang merupakan kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi di bandingkan dengan 12 kecamatan lainnya. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (Dikmen) terkecil diperoleh Kecamatan Larangan dengan nilai 7,34. 7.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMA
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMA adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Sekolah Menengah Atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.35 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMA Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Sekolah SMA
Jumlah Penduduk Usia SMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 4 Benda 2 Cibodas 7 Ciledug 8 Cipondoh 13 Jatiuwung 4 Karang Tengah 8 Karawaci 11 Larangan 1 Neglasari 2 Periuk 3 Pinang 10 Tangerang 14 Jumlah 87 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
4.620 4.420 4.861 7.452 12.036 6.965 6.385 8.538 8.173 5.904 6.685 8.594 7.711 92.344
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMA 8,66 4,52 14,40 10,74 10,80 5,74 12,53 12,88 1,22 3,39 4,49 11,64 18,16 9,42
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 9,42, yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia SMA di Kota Tangerang terdapat 9 SMA. Kecamatan Tangerang berada di urutan teratas dengan jumlah rasio 18,16 sedangkan Kecamatan Larangan berada pada urutan terbawah dengan jumlah rasio 1,22.
II - 44
8.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMK
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMK adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMK Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Sekolah SMK
Jumlah Penduduk Usia SMK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 8 Benda 2 Cibodas 2 Ciledug 9 Cipondoh 16 Jatiuwung 2 Karang Tengah 2 Karawaci 14 Larangan 3 Neglasari 5 Periuk 6 Pinang 8 Tangerang 21 Jumlah 98 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
4.620 4.420 4.861 7.452 12.036 6.965 6.385 8.538 8.173 5.904 6.685 8.594 7.711 92.344
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMK 17,32 4,52 4,11 12,08 13,29 2,87 3,13 16,40 3,67 8,47 8,98 9,31 27,23 10,61
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 10,61, yang berarti setiap 10.000 penduduk usia SMK terdapat 10 SMK. Kecamatan Tangerang ada di urutan teratas dengan jumlah rasio 27,23 sedangkan Kecamatan Jatiuwung berada pada urutan terbawah dengan jumlah rasio 2,87. 9.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MA
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MA adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan Madrasah Aliyah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Madrasah Aliyah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
II - 45
Tabel 2.37 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MA Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia MA
Jumlah Sekolah MA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 0 Benda 2 Cibodas 0 Ciledug 0 Cipondoh 3 Jatiuwung 1 Karang Tengah 0 Karawaci 4 Larangan 2 Neglasari 1 Periuk 2 Pinang 1 Tangerang 0 Jumlah 16 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
4.620 4.420 4.861 7.452 12.036 6.965 6.385 8.538 8.173 5.904 6.685 8.594 7.711 92.344
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah MA 0,00 4,52 0,00 0,00 2,49 1,44 0,00 4,68 2,45 1,69 2,99 1,16 0,00 1,73
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah MA di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 1,73. Kecamatan Benda ada di urutan teratas dengan jumlah rasio 4,52 sedangkan Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Tangerang berada pada urutan terbawah dengan jumlah rasio 0,00, karena pada kecamatan-kecamatan tersebut tidak terdapat MA. d.
Rasio Guru/Murid
1.
Rasio Guru/Murid (Dikdas)
Rasio Guru/Murid (Dikdas) merupakan jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, di samping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
II - 46
Tabel 2.38 Rasio Guru/Murid (Dikdas) No
Kecamatan
Jumlah Guru Pendidikan Dasar 1 Batuceper 676 2 Benda 547 3 Cibodas 927 4 Ciledug 1.180 5 Cipondoh 1.669 6 Jatiuwung 544 7 Karang Tengah 716 8 Karawaci 1.351 9 Larangan 745 10 Neglasari 746 11 Periuk 960 12 Pinang 937 13 Tangerang 1.910 Jumlah 12.908 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid Pendidikan Dasar 12.543 11.455 19.709 24.255 36.419 14.342 17.334 31.096 16.694 15.098 21.539 22.299 40.161 282.944
Rasio Guru/Murid (Dikdas) 538,95 477,52 470,34 486,50 458,28 379,31 413,06 434,46 446,27 494,11 445,70 420,20 475,59 456,20
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio guru/murid tingkat pendidikan dasar di Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 456,20, yang berarti setiap 10.000 murid tingkat pendidikan dasar terdapat 456 guru. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, rasio guru/murid pada tingkat pendidikan dasar menunjukkan angka yang cenderung merata. 2.
Rasio Guru/Murid SD
Rasio Guru/Murid SD merupakan jumlah guru tingkat pendidikan Sekolah Dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan Sekolah Dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.39 Rasio Guru/Murid SD No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan
Jumlah Guru SD 354 256 559 671 857 317 390 941 520
II - 47
Tahun 2010 Jumlah Murid SD 7.587 6.017 13.322 16.021 18.978 8.831 11.112 20.070 12.030
Rasio Guru/Murid SD 466,59 425,46 419,61 418,83 451,58 358,96 350,97 468,86 432,25
No
Kecamatan
Jumlah Guru SD
10 11 12 13
Neglasari 426 Periuk 622 Pinang 529 Tangerang 906 Jumlah 7.348 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid SD 9.665 16.016 15.386 19.018 174.053
Rasio Guru/Murid SD 440,77 388,36 343,82 476,39 422,17
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio guru/murid SD di Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 422,17, yang berarti setiap 10.000 murid SD terdapat 422 guru SD. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, rasio guru/murid SD menunjukkan angka yang hampir meratanya. 3.
Rasio Guru/Murid MI
Rasio Guru/Murid MI merupakan Jumlah guru tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah per 10.000 jumlah murid pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.40 Rasio Guru/Murid MI No
Kecamatan
Jumlah Guru MI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 99 Benda 104 Cibodas 48 Ciledug 95 Cipondoh 224 Jatiuwung 52 Karang Tengah 45 Karawaci 44 Larangan 62 Neglasari 82 Periuk 67 Pinang 53 Tangerang 80 Jumlah 1.055 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid MI 2.326 2.358 1.260 1.816 4.122 1.679 1.021 1.363 1.632 2.119 1.266 1.438 1.846 24.246
Rasio Guru/Murid MI 425,62 441,05 380,95 523,13 543,43 309,71 440,74 322,82 379,90 386,97 529,23 368,57 433,37 435,12
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio guru/murid MI di Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 435,12, yang berarti terdapat 435 guru MI setiap 10.000 murid MI. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, rasio guru/murid MI menunjukkan angka yang cenderung merata.
II - 48
4.
Rasio Guru/Murid SMP
Rasio Guru/Murid SMP merupakan Jumlah guru tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.41 Rasio Guru/Murid SMP No
Kecamatan
Jumlah Guru SMP 1 Batuceper 146 2 Benda 71 3 Cibodas 301 4 Ciledug 316 5 Cipondoh 420 6 Jatiuwung 106 7 Karang Tengah 250 8 Karawaci 234 9 Larangan 88 10 Neglasari 212 11 Periuk 165 12 Pinang 261 13 Tangerang 809 Jumlah 3.379 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid SMP 1.924 1.347 4.993 5.843 10.998 2.653 4.185 8.164 1.698 2.984 2.712 3.433 17.679 68.613
Rasio Guru/Murid SMP 758,84 527,10 602,84 540,82 381,89 399,55 597,37 286,62 518,26 710,46 608,41 760,27 457,61 492,47
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio guru/murid SMP di Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 492,47, yang berarti setiap 10.000 murid SMP terdapat 492 guru SMP. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, rasio guru/murid SMP menunjukkan angka yang cenderung merata. 5.
Rasio Guru/Murid MTs
Rasio Guru/Murid MTs merupakan Jumlah guru tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah per 10.000 jumlah murid pendidikan Madrasah Tsanawiyah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
II - 49
Tabel 2.42 Rasio Guru/Murid MTs No
Kecamatan
Tahun 2010 Jumlah Murid MTs 706 1.733 134 575 2.321 1.179 1.016 1.499 1.334 330 1.545 2.042 1.618 16.032
Jumlah Guru MTs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 77 Benda 116 Cibodas 19 Ciledug 98 Cipondoh 168 Jatiuwung 69 Karang Tengah 31 Karawaci 132 Larangan 75 Neglasari 26 Periuk 106 Pinang 94 Tangerang 115 Jumlah 1.126 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Rasio Guru/Murid MTs 1.090,65 669,36 1.417,91 1.704,35 723,83 585,24 305,12 880,59 562,22 787,88 686,08 460,33 710,75 702,35
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio guru/murid MTs di Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah sebesar 702,35, yang berarti bahwa setiap 10.000 murid Madrasah Tsanawiyah terdapat 702 guru Madrasah Tsanawiyah. 6.
Rasio Guru/Murid (Dikmen)
Rasio Guru/Murid (Dikmen) adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.43 Rasio Guru/Murid (Dikmen) No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk
Jumlah Guru Pendidikan Menengah 166 105 147 480 508 105 274 679 95 151 184
Tahun 2010 Jumlah Murid Pendidikan Menengah 2.682 1.651 2.324 7.723 10.788 2.384 5450 14625 1.999 3.334 3.054
II - 50
Rasio Guru/Murid (Dikmen) 618,94 635,98 632,53 621,52 470,89 440,44 502,75 464,27 475,24 452,91 602,49
No
Kecamatan
Jumlah Guru Pendidikan Menengah 12 Pinang 516 13 Tangerang 1.212 Jumlah 4.622 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid Pendidikan Menengah 4.384 25.142 85.540
Rasio Guru/Murid (Dikmen) 1.177,01 482,06 540,33
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio guru/murid (Dikmen) di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 540,33, yang berarti bahwa pada setiap 10.000 murid sekolah pendidikan menengah di Kota Tangerang terdapat 540 guru pendidikan menengah. 7.
Rasio Guru/Murid SMA
Rasio Guru/Murid SMA adalah jumlah guru tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas per 10.000 jumlah murid pendidikan Sekolah Menengah Atas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.44 Rasio Guru/Murid SMA No
Kecamatan
Jumlah Guru SMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 95 Benda 41 Cibodas 127 Ciledug 201 Cipondoh 183 Jatiuwung 53 Karang Tengah 200 Karawaci 316 Larangan 35 Neglasari 75 Periuk 61 Pinang 341 Tangerang 357 Jumlah 2.085 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid SMA 799 118 1.770 2.811 5.501 1.381 3.880 8.696 1.371 1.658 1.608 904 9.414 39.911
Rasio Guru/Murid SMA 1.188,99 3.474,58 717,51 715,05 332,67 383,78 515,46 363,39 255,29 452,35 379,35 3.772,12 379,22 522,41
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio guru/murid SMA di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 522,41, yang berarti pada setiap 10.000 murid SMA terdapat 522 guru SMA.
II - 51
8.
Rasio Guru/Murid SMK
Rasio Guru/Murid SMK adalah Jumlah guru tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan per 10.000 jumlah murid pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.45 Rasio Guru/Murid SMK No
Kecamatan
Jumlah Guru SMK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 71 Benda 42 Cibodas 20 Ciledug 279 Cipondoh 273 Jatiuwung 38 Karang Tengah 74 Karawaci 304 Larangan 43 Neglasari 76 Periuk 80 Pinang 162 Tangerang 855 Jumlah 2.317 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Murid SMK 1.883 1.446 554 4.912 4.999 585 1.570 5.324 555 1.623 904 3.071 15.728 43.154
Rasio Guru/Murid SMK 377,06 290,46 361,01 568,00 546,11 649,57 471,34 571,00 774,77 468,27 884,96 527,52 543,62 536,91
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio guru/murid SMK di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 536,91, yang berarti bahwa pada setiap 10.000 murid SMK terdapat 536 guru SMK. 9.
Rasio Guru/Murid MA
Rasio Guru/Murid MA adalah jumlah guru tingkat pendidikan Madrasah Aliyah per 10.000 jumlah murid pendidikan Madrasah Aliyah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.46 Rasio Guru/Murid MA No 1 2
Kecamatan Batuceper Benda
Tahun 2010 Jumlah Murid MA
Jumlah Guru MA 0 22
II - 52
0 87
Rasio Guru/Murid MA 0,00 2.528,74
No
Kecamatan
Tahun 2010 Jumlah Murid MA
Jumlah Guru MA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cibodas 0 Ciledug 0 Cipondoh 52 Jatiuwung 14 Karang Tengah 0 Karawaci 59 Larangan 17 Neglasari 0 Periuk 43 Pinang 13 Tangerang 0 Jumlah 220 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
0 0 288 418 0 605 73 53 542 409 0 2.475
Rasio Guru/Murid MA 0,00 0,00 1.805,56 334,93 0,00 975,21 2.328,77 0,00 793,36 317,85 0,00 888,89
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa, rasio guru/murid MA di Kota Tangerang Tahun 2010 mencapai 888,89, yang berarti setiap 10.000 murid MA terdapat 888 guru MA. Pada beberapa kecamatan rasio menunjukkan angka 0, yang berarti pada kecamatan tersebut tidak terdapat sekolah MA. e.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah perbandingan penduduk usia antara 4 hingga 6 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 4 hingga 6 tahun. Tabel 2.47 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
No
Kecamatan
Jumlah Siswa Di Jenjang PAUD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 268 Benda 296 Cibodas 892 Ciledug 492 Cipondoh 635 Jatiuwung 1.195 Karang Tengah 256 Karawaci 829 Larangan 136 Neglasari 335 Periuk 784 Pinang 336 Tangerang 618 Jumlah 7.072 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
II - 53
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4-6 Tahun 5.000 4.753 7.276 8.496 12.993 6.086 6.210 8.426 8.568 5.623 7.068 9.234 7.754 97.487
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 5,36 6,23 12,26 5,79 4,89 19,64 4,12 9,84 1,59 5,96 11,09 3,64 7,97 7,25
Dari data yang diperoleh, APM PAUD Kota Tangerang adalah 7,25%, yang berarti terdapat 7,25% anak usia 4-6 tahun yang mengikuti PAUD di Kota Tangerang. f.
Angka Putus Sekolah (APS)
1.
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SD/MI, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.48 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SD/MI
Batuceper 11 Benda 1 Cibodas 1 Ciledug 1 Cipondoh 10 Jatiuwung 1 Karang Tengah 3 Karawaci 6 Larangan 3 Neglasari 3 Periuk 4 Pinang 13 Tangerang 6 Tahun 2010 63 Tahun 2009 46 Tahun 2008 58 Tahun 2007 46 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 9.253 7.914 14.980 16.382 21.684 9.447 10.278 20.155 13.136 10.956 16.370 16.738 20.493 187.786 180.783 181.393 180.783
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,12 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) SD/MI di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 0,03%. Capaian tersebut sama seperti capaian APS SD/MI pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2007, 2008 dan 2009. APS tertinggi dari 13 kecamatan di Kota Tangerang terdapat pada Kecamatan Batuceper dengan 0,12%, sedangkan APS terendah yang hanya 0,01% terdapat pada beberapa kecamatan diantaranya
II - 54
adalah Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Jatiuwung. 2.
Angka Putus Sekolah (APS) SD
Angka Putus Sekolah (APS) SD adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SD, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.49 Angka Putus Sekolah (APS) SD
No
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 8 Benda 0 Cibodas 0 Ciledug 0 Cipondoh 7 Jatiuwung 0 Karang Tengah 2 Karawaci 4 Larangan 2 Neglasari 2 Periuk 2 Pinang 11 Tangerang 5 Tahun 2010 43 Tahun 2009 33 Tahun 2008 58 Tahun 2007 64 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SD Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 7.201 5.654 13.486 14.618 17.430 8.214 9.279 18.835 11.487 9.305 15.161 15.500 18.884 165.054 161.554 162.203 147.075
Angka Putus Sekolah (APS) SD (%) 0,11 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,07 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) SD di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 0,03%. Jika dilihat data sejak tahun 2007, APS Kota Tangerang menunjukkan trend yang terus menurun, dimana kondisi ini berarti suatu peningkatan kualitas siswa sehingga semakin sedikit yang putus sekolah. 3.
Angka Putus Sekolah (APS) MI
Angka Putus Sekolah (APS) MI adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan MI, dinyatakan dalam persentase.
II - 55
Tabel 2.50 Angka Putus Sekolah (APS) MI
No
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang MI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 3 Benda 1 Cibodas 1 Ciledug 1 Cipondoh 3 Jatiuwung 1 Karang Tengah 1 Karawaci 2 Larangan 1 Neglasari 1 Periuk 2 Pinang 2 Tangerang 1 Jumlah 20 Tahun 2009 13 Tahun 2008 0 Tahun 2007 0 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 2.052 2.260 1.494 1.764 4.254 1.233 999 1.320 1.649 1.651 1.209 1.238 1.609 22.732 19.229 19.190 19.190
Angka Putus Sekolah (APS) MI (%) 0,15 0,04 0,07 0,06 0,07 0,08 0,10 0,15 0,06 0,06 0,17 0,16 0,06 0,09 0,07 0,00 0,00
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) MI di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,09%. Angka tersebut meningkat dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan terjadi penurunan kondisi pendidikan di MI, dimana semakin banyak siswa yang putus sekolah. 4.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.51 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
No
1 2
Kecamatan
Batuceper Benda
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs 11 21
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 2.622 2.771
II - 56
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,42 0,76
No
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cibodas 0 Ciledug 3 Cipondoh 32 Jatiuwung 7 Karang Tengah 2 Karawaci 4 Larangan 4 Neglasari 0 Periuk 0 Pinang 7 Tangerang 10 Jumlah 101 Tahun 2009 110 Tahun 2008 125 Tahun 2007 139 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 5.441 6.153 10.553 3.752 4.451 9.257 2.737 3.146 3.834 4.507 16.179 75.403 73.670 70.872 70.642
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,00 0,05 0,30 0,19 0,04 0,04 0,15 0,00 0,00 0,16 0,06 0,13 0,15 0,18 0,20
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) SMP/MTs di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,13%. Bila dilihat sejak tahun 2007, angka ini menunjukkan trend yang terus menurun, yang berarti bahwa terjadi kondisi yang membaik dalam hal semakin sedikit siswa tingkat SLTP yang putus sekolah. 5.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP
Angka Putus Sekolah (APS) SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SMP, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.52 Angka Putus Sekolah (APS) SMP
No
1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMP 11 19 0 0 28 3 0 0
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMP Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 1.992 1.473 5.352 5.647 8.835 2.649 3.614 8.239
II - 57
Angka Putus Sekolah (APS) SMP (%) 0,55 1,29 0,00 0,00 0,32 0,11 0,00 0,00
No
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMP
9 10 11 12 13
Larangan 4 Neglasari 0 Periuk 0 Pinang 3 Tangerang 7 Jumlah 75 Tahun 2009 84 Tahun 2008 118 Tahun 2007 132 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMP Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 1.445 2.895 2.657 3.246 15.227 63.271 62.405 61.913 61.913
Angka Putus Sekolah (APS) SMP (%) 0,28 0,00 0,00 0,09 0,05 0,12 0,13 0,19 0,21
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) SMP di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,12%. Angka ini menunjukkan trend yang terus menurun sejak tahun 2007, yang berarti menunjukkan kondisi yang membaik dalam hal semakin sedikit siswa SMP yang putus sekolah. 6.
Angka Putus Sekolah (APS) MTs Tabel 2.53 Angka Putus Sekolah (APS) MTs
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang MTs
Batuceper 0 Benda 2 Cibodas 0 Ciledug 3 Cipondoh 4 Jatiuwung 4 Karang Tengah 2 Karawaci 4 Larangan 0 Neglasari 0 Periuk 0 Pinang 4 Tangerang 3 Jumlah 26 Tahun 2009 26 Tahun 2008 7 Tahun 2007 7 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 630 1.298 89 506 1.718 1.103 837 1.018 1.292 251 1.177 1.261 952 12.132 11.265 8.959 8.959
II - 58
Angka Putus Sekolah (APS) MTs (%) 0,00 0,15 0,00 0,59 0,23 0,36 0,24 0,39 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,21 0,23 0,08 0,08
Angka Putus Sekolah (APS) MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan MTs, dinyatakan dalam persentase. Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) MTs di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,21%. Angka ini menunjukkan trend yang terus meningkat sejak tahun 2007, yang berarti terjadi penurunan kondisi pendidikan MTs dimana semakin banyak siswa yang putus sekolah. 7.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.54 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA
Batuceper 5 Benda 1 Cibodas 5 Ciledug 20 Cipondoh 22 Jatiuwung 0 Karang Tengah 15 Karawaci 35 Larangan 2 Neglasari 10 Periuk 1 Pinang 3 Tangerang 22 Jumlah 141 Tahun 2009 278 Tahun 2008 454 Tahun 2007 440 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA (APS) SMA/SMK/MA (%) Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 976 0,51 410 0,24 1.341 0,37 3.269 0,61 6.442 0,34 939 0,00 1.562 0,96 6.505 0,54 738 0,27 1.328 0,75 1.143 0,09 1.289 0,23 12.184 0,18 38.126 0,37 67.312 0,41 59.231 0,77 59.231 0,74
Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,37%. Angka ini menunjukkan trend yang terus
II - 59
menurun sejak tahun 2007, yang berarti menunjukkan kondisi yang terus membaik dimana semakin sedikit siswa yang putus sekolah. 8.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA
Angka Putus Sekolah (APS) SMA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah (APS) SMA
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMA
Batuceper 5 Benda 0 Cibodas 5 Ciledug 0 Cipondoh 4 Jatiuwung 0 Karang Tengah 7 Karawaci 19 Larangan 2 Neglasari 3 Periuk 0 Pinang 2 Tangerang 0 Jumlah 47 Tahun 2009 88 Tahun 2008 85 Tahun 2007 85 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMA Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 565 61 1.153 1.062 2.051 771 1.153 4.553 521 969 595 290 4.291 18.035 31.840 29.341 29.341
Angka Putus Sekolah (APS) SMA (%) 0,88 0,00 0,43 0,00 0,20 0,00 0,61 0,42 0,38 0,31 0,00 0,69 0,00 0,26 0,28 0,29 0,29
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai angka putus sekolah (APS) SMA sebesar 0,26%, jumlah tersebut menandakan perubahan lebih baik daripada capaian APS SMA di tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan masing-masing jumlah 0,28% di tahun 2009 dan 0,29% di tahun 2008 dan 2007. Berbicara mengenai tingkat APS SMA di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Benda, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk dan Kecamatan Tangerang sudah lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya, karena nilai APS SMA-nya 0%. Berbeda dengan Kecamatan Batuceper, Kecamatan Batuceper ini memiliki tingkat APS SMA paling tinggi diantara kecamatan lainnya dengan tingkat APS SMA sebesar 0,88%.
II - 60
9.
Angka Putus Sekolah (APS) SMK
Angka Putus Sekolah (APS) SMK adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan SMK, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.56 Angka Putus Sekolah (APS) SMK
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang SMK
Batuceper 0 Benda 0 Cibodas 0 Ciledug 20 Cipondoh 17 Jatiuwung 0 Karang Tengah 8 Karawaci 16 Larangan 0 Neglasari 7 Periuk 0 Pinang 0 Tangerang 22 Jumlah 90 Tahun 2009 186 Tahun 2008 360 Tahun 2007 346 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang SMK Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 411 182 188 2.207 3.913 142 409 1.334 189 336 252 985 7.893 18.441 32.556 27.073 27.073
Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%) 0,00 0,00 0,00 0,91 0,43 0,00 1,96 1,20 0,00 2,08 0,00 0,00 0,28 0,49 0,57 1,33 1,28
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai angka putus sekolah (APS) SMK sebesar 0,49%, jumlah tersebut menandakan perubahan lebih baik daripada capaian APS SMK di tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan masing-masing jumlah 0,57% di tahun 2009, 1,33% di tahun 2008 dan 1,28% di tahun 2007. Berbicara mengenai tingkat APS SMK di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Larangan, Kecamatan Periuk dan Kecamatan Pinang sudah lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya, karena nilai APS SMK-nya 0%. Berbeda dengan Kecamatan Neglasari, Kecamatan Neglasari ini memiliki tingkat APS SMK paling tinggi diantara kecamatan lainnya dengan tingkat APS SMK sebesar 0,88%.
II - 61
10. Angka Putus Sekolah (APS) MA Angka Putus Sekolah (APS) MA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan MA, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.57 Angka Putus Sekolah (APS) MA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan Jenjang MA
Batuceper 0 Benda 1 Cibodas 0 Ciledug 0 Cipondoh 1 Jatiuwung 0 Karang Tengah 0 Karawaci 0 Larangan 0 Neglasari 0 Periuk 1 Pinang 1 Tangerang 0 Jumlah 4 Tahun 2009 4 Tahun 2008 9 Tahun 2007 9 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama dan Jenjang MA Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 0 167 0 0 478 26 0 618 28 23 296 14 0 1.650 2916 2817 2817
Angka Putus Sekolah (APS) MA (%) 0,00 0,60 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 7,14 0,00 0,24 0,14 0,32 0,32
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai angka putus sekolah (APS) MA sebesar 0,24%, jumlah tersebut menandakan perubahan lebih baik 0,10% daripada capaian APS MA di tahun 2008 dan 2007. Tetapi lebih buruk daripada capaian di tahun 2009 dengan tingkat APS MA-nya sebesar 0,14%. Berbicara mengenai tingkat APS MA di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan, Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Tangerang sudah lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya, karena nilai APS MA-nya 0%. Berbeda dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Pinang ini memiliki tingkat APS MA paling tinggi diantara kecamatan lainnya dengan tingkat APS MA sebesar 7,14%.
II - 62
g.
Angka Kelulusan (AL)
1.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SD/MI adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.58 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI
Batuceper 1.091 Benda 1.236 Cibodas 2.204 Ciledug 2.636 Cipondoh 2.798 Jatiuwung 1.291 Karang Tengah 1.340 Karawaci 2.947 Larangan 1.592 Neglasari 1.469 Periuk 2.076 Pinang 2.006 Tangerang 2.888 Jumlah 25.574 Tahun 2009 25.888 Tahun 2008 22.393 Tahun 2007 26.263 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Sebelumnya 1.095 1.248 2.212 2.644 2.805 1.296 1.347 2.952 1.602 1.477 2.088 2.016 2.898 25.680 26.030 26.300 26.300
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 99,63 99,04 99,64 99,70 99,75 99,61 99,48 99,83 99,38 99,46 99,43 99,50 99,65 99,59 99,45 85,14 99,86
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 99,59%, jumlah tersebut menandakan perubahan lebih baik daripada capaian pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2008 dan 2009, dimana pada tahun 2008 dan 2009 Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 85,14% dan 99,45%, walaupun masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan AL tahun 2007. Berbicara mengenai tingkat Angka Kelulusan (AL) SD/MI di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, rata-rata semua kecamatan memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SD/MI diatas 99%, hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan tingkat SD/MI di Kota Tangerang sudah lebih baik dengan berhasil menelurkan lebih banyak lulusan.
II - 63
2.
Angka Kelulusan (AL) SD
Angka Kelulusan (AL) SD adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SD terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.59 Angka Kelulusan (AL) SD
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD
Batuceper 857 Benda 786 Cibodas 1.965 Ciledug 2.438 Cipondoh 2.312 Jatiuwung 1.173 Karang Tengah 1.228 Karawaci 2.802 Larangan 1.362 Neglasari 1.257 Periuk 1.935 Pinang 1.849 Tangerang 2.734 Jumlah 22.698 Tahun 2009 23.012 Tahun 2008 19.518 Tahun 2007 23.388 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD Pada Tahun Sebelumnya 860 790 1.969 2.443 2.315 1.177 1.233 2.804 1.365 1.262 1.942 1.854 2.741 22.755 23.105 23.425 23.425
Angka Kelulusan (AL) SD (%) 99,65 99,49 99,80 99,80 99,87 99,66 99,59 99,93 99,78 99,60 99,64 99,73 99,74 99,75 99,60 83,32 99,84
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SD sebesar 99,75%, jumlah tersebut menandakan perubahan lebih baik daripada capaian pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2008 dan 2009, dimana pada tahun 2008 dan 2009 Angka Kelulusan (AL) SD sebesar 83,32% dan 99,60%, walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007. Berbicara mengenai tingkat Angka Kelulusan (AL) SD di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, rata-rata semua kecamatan memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SD diatas 99%, hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan tingkat SD di Kota Tangerang sudah lebih baik dengan berhasil menelurkan lebih banyak lulusan.
II - 64
3.
Angka Kelulusan (AL) MI
Angka Kelulusan (AL) MI adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan MI terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.60 Angka Kelulusan (AL) MI
No
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang MI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 234 Benda 450 Cibodas 239 Ciledug 198 Cipondoh 486 Jatiuwung 118 Karang Tengah 112 Karawaci 145 Larangan 230 Neglasari 212 Periuk 141 Pinang 157 Tangerang 154 Jumlah 2.876 Tahun 2009 2.876 Tahun 2008 2.875 Tahun 2007 2.875 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang MI Pada Tahun Sebelumnya 235 458 243 201 490 119 114 148 237 215 146 162 157 2.925 2.925 2.875 2.875
Angka Kelulusan (AL) MI (%) 99,57 98,25 98,35 98,51 99,18 99,16 98,25 97,97 97,05 98,60 96,58 96,91 98,09 98,32 98,32 100,00 100,00
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) MI sebesar 99,32%, capaian angka kelulusan tersebut menunjukkan kondisi yang tetap seperti tahun 2009, dan menurun dibandingkan dengan angka kelulusan di tahun 2007 dan 2008 yang mencapai sempurna yakni 100%. Berdasarkan kecamatan, angka kelulusan di masing-masing kecamatan menunjukkan angka yang setara. 4.
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase.
II - 65
Tabel 2.61 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
No
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/MTs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 969 Benda 890 Cibodas 1.895 Ciledug 2.721 Cipondoh 2.837 Jatiuwung 998 Karang Tengah 1.215 Karawaci 2.477 Larangan 730 Neglasari 1.013 Periuk 1.244 Pinang 1.256 Tangerang 5.069 Jumlah 23.314 Tahun 2009 22.730 Tahun 2008 21.153 Tahun 2007 21.153 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Sebelumnya 1.017 911 1.914 2.747 2.859 1.023 1.239 2.510 769 1.042 1.266 1.285 5.095 23.677 22.805 20.703 20.703
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 95,28 97,69 99,01 99,05 99,23 97,56 98,06 98,69 94,93 97,22 98,26 97,74 99,49 98,47 99,67 102,17 102,17
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 98,47%, capaian angka kelulusan tersebut menandakan penurunan angka kelulusan apabila dibandingkan dengan angka kelulusan di 3 tahun sebelumnya. 5.
Angka Kelulusan (AL) SMP
Angka Kelulusan (AL) SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SMP terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.62 Angka Kelulusan (AL) SMP
No 1 2 3
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP 778 432 1.885
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP Pada Tahun Sebelumnya 778 420 1.877
II - 66
Angka Kelulusan (AL) SMP (%) 100,00 102,86 100,43
No
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ciledug 2.573 Cipondoh 2.481 Jatiuwung 773 Karang Tengah 1.168 Karawaci 2.055 Larangan 558 Neglasari 955 Periuk 886 Pinang 918 Tangerang 4.613 Jumlah 20.075 Tahun 2009 19.491 Tahun 2008 18.488 Tahun 2007 18.488 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP Pada Tahun Sebelumnya 2.565 2.472 768 1.160 2.052 552 950 874 915 4.604 19.987 19.551 18.010 18.010
Angka Kelulusan (AL) SMP (%) 100,31 100,36 100,65 100,69 100,15 101,09 100,53 101,37 100,33 100,20 100,44 99,69 102,65 102,65
Angka kelulusan SMP pada tahun 2010 menunjukkan angka 100,44, yang berarti bahwa lebih banyak siswa yang lulus SMP pada tahun 2010 dibandingkan dengan siswa yang tercatat berada di kelas 3 SMP pada tahun ajaran sebelumnya. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri, karena seharusnya nilai maksimal adalah 100, walau kemungkinan angka ini terjadi dikarenakan adanya siswa-siswa pindahan dari luar Kota Tangerang setelah pencatatan dilakukan pada tahun ajaran sebelumnya. Tabel 2.63 Angka Kelulusan (AL) MTs
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah
Jumlah Lulusan Pada Jenjang MTs 191 458 10 148 356 225 47 422 172 58 358 338 456 3.239
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang MTs Pada Tahun Sebelumnya 239 491 37 182 387 255 79 458 217 92 392 370 491 3.690
II - 67
Angka Kelulusan (AL) MTs (%) 79,92 93,28 27,03 81,32 91,99 88,24 59,49 92,14 79,26 63,04 91,33 91,35 92,87 87,78
No
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang MTs
Tahun 2009 3.239 Tahun 2008 2.665 Tahun 2007 2.665 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang MTs Pada Tahun Sebelumnya 3.254 2.693 2.693
Angka Kelulusan (AL) MTs (%) 99,54 98,96 98,96
Angka Kelulusan (AL) MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan MTs terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan MTs Kota Tangerang pada tahun 2010 tercatat mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. 6.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.64 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMA/SMK/MA
Batuceper 1.017 Benda 267 Cibodas 604 Ciledug 2.414 Cipondoh 2.301 Jatiuwung 675 Karang Tengah 1.520 Karawaci 3.476 Larangan 409 Neglasari 578 Periuk 539 Pinang 1.104 Tangerang 6.333 Jumlah 21.237 Tahun 2009 20.756 Tahun 2008 19.822 Tahun 2007 19.816 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMA/SMK/MA Pada Tahun Sebelumnya 1.056 265 622 2.403 2.319 686 1.524 3.545 407 591 565 1.109 6.348 21.440 21.070 18.839 18.841
II - 68
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 96,31 100,75 97,11 100,46 99,22 98,40 99,74 98,05 100,49 97,80 95,40 99,55 99,76 99,05 98,51 105,22 105,17
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebesar 99,05%, capaian angka kelulusan tersebut menandakan penurunan angka kelulusan apabila dibandingkan dengan angka kelulusan di tahun 2008 yang mencapai 105,22%, tetapi lebih baik dari capaian tahun 2009 yang mencapai 98,51%. Berbicara mengenai tingkat Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, rata-rata semua kecamatan memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA diatas 95%. 7.
Angka Kelulusan (AL) SMA
Angka Kelulusan (AL) SMA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SMA terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.65 Angka Kelulusan (AL) SMA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMA
Batuceper 596 Benda 73 Cibodas 576 Ciledug 1.051 Cipondoh 975 Jatiuwung 324 Karang Tengah 1.194 Karawaci 1.991 Larangan 336 Neglasari 394 Periuk 310 Pinang 654 Tangerang 2.116 Jumlah 10.590 Tahun 2009 10.430 Tahun 2008 9.506 Tahun 2007 9.500 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMA Pada Tahun Sebelumnya 594 72 577 1.048 978 322 1.190 1.995 335 391 311 653 2.116 10.582 10.458 9.900 9.900
Angka Kelulusan (AL) SMA (%) 100,34 101,39 99,83 100,29 99,69 100,62 100,34 99,80 100,30 100,77 99,68 100,15 100,00 100,08 99,73 96,02 95,96
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SMA sebesar 100,08%, capaian angka kelulusan tersebut menandakan kenaikan angka kelulusan apabila dibandingkan dengan angka kelulusan di 3 tahun sebelumnya. Angka kelulusan SMA ini perlu menjadi catatan karena jumlah lulusan lebih besar dari jumlah siswa yang seharusnya lulus, walaupun ada kemungkinan kelebihan angka
II - 69
ini dikarenakan adanya siswa pindahan setelah pencatatan jumlah siswa pada tahun sebelumnya dilakukan. 8.
Angka Kelulusan (AL) SMK
Angka Kelulusan (AL) SMK adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan SMK terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.66 Angka Kelulusan (AL) SMK
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMK
Batuceper 421 Benda 20 Cibodas 28 Ciledug 1.363 Cipondoh 1.106 Jatiuwung 312 Karang Tengah 326 Karawaci 1.243 Larangan 34 Neglasari 134 Periuk 11 Pinang 395 Tangerang 4.217 Jumlah 9.610 Tahun 2009 9.449 Tahun 2008 9.639 Tahun 2007 9.639 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMK Pada Tahun Sebelumnya 462 25 45 1.355 1.125 332 334 1.268 42 159 27 410 4.232 9.816 9.692 8.262 8.262
Angka Kelulusan (AL) SMK (%) 91,13 80,00 62,22 100,59 98,31 93,98 97,60 98,03 80,95 84,28 40,74 96,34 99,65 97,90 97,49 116,67 116,67
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) SMK sebesar 97,90%, capaian angka kelulusan tersebut menandakan penurunan angka kelulusan apabila dibandingkan dengan angka kelulusan di tahun 2007 dan 2008 yang mencapai 116,67%, tetapi lebih baik dari capaian tahun 2009 yang mencapai 97,49%.
II - 70
9.
Angka Kelulusan (AL) MA
Angka Kelulusan (AL) MA adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus jenjang pendidikan MA terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.67 Angka Kelulusan (AL) MA
No
Kecamatan
Jumlah Lulusan Pada Jenjang MA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 0 Benda 174 Cibodas 0 Ciledug 0 Cipondoh 220 Jatiuwung 39 Karang Tengah 0 Karawaci 242 Larangan 39 Neglasari 50 Periuk 218 Pinang 55 Tangerang 0 Jumlah 1.037 Tahun 2009 877 Tahun 2008 677 Tahun 2007 677 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang MA Pada Tahun Sebelumnya 0 168 0 0 216 32 0 282 30 41 227 46 0 1.042 920 677 679
Angka Kelulusan (AL) MA (%) 0,00 103,57 0,00 0,00 101,85 121,88 0,00 85,82 130,00 121,95 96,04 119,57 0,00 99,52 95,33 100,00 99,71
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Kelulusan (AL) MA sebesar 99,52%, capaian angka kelulusan tersebut menunjukkan penurunan angka kelulusan apabila dibandingkan dengan angka kelulusan di tahun 2008 yang mencapai sempurna yakni 100%, tetapi menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2009 yang mencapai 95,33%. h.
Angka Melanjutkan (AM)
1.
Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI, ula, dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru
II - 71
tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, wustha, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Tabel 2.68 Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs Jumlah Siswa Baru No Kecamatan Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTs 1 Batuceper 860 2 Benda 1.135 3 Cibodas 1.752 4 Ciledug 2.181 5 Cipondoh 2.923 6 Jatiuwung 1.280 7 Karang Tengah 1.689 8 Karawaci 3.043 9 Larangan 1.168 10 Neglasari 1.095 11 Periuk 1.504 12 Pinang 1.609 13 Tangerang 5.232 Jumlah 25.471 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Lulusan Pada Angka Melanjutkan (AM) Jenjang SD/MI Tahun Dari SD/MI Ke SMP/MTs Ajaran Sebelumnya (%) 1.091 78,83 1.236 91,83 2.204 79,49 2.636 82,74 2.798 104,47 1.291 99,15 1.340 126,04 2.947 103,26 1.592 73,37 1.469 74,54 2.076 72,45 2.006 80,21 2.888 181,16 25.574 99,60
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,60%. Berbicara mengenai tingkat Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, semua kecamatan memiliki angka melanjutkan yang bervariatif, yang berada pada kisaran 72% sampai dengan 181%. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang ini, Angka Melanjutkan (AL) dari SD/MI ke SMP/MTs Kecamatan Tangerang menjadi kecamatan yang paling tinggi jumlah angka melanjutkannya dengan tingkat melanjutkan sebanyak 181,16%, berbeda dengan Kecamatan Periuk yang hanya mencapai 72,45%. 2.
Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah lulusan SMP dan sederajat (termasuk MTs, wustha, dan paket B setara SMP) terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada SM (termasuk SMA, SMK, MA, dan paket C setara SMA), dinyatakan dalam persentase.
II - 72
Tabel 2.69 Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMA/SMK/MA
Batuceper 1.140 Benda 571 Cibodas 851 Ciledug 2.565 Cipondoh 3.727 Jatiuwung 556 Karang Tengah 1.449 Karawaci 3.568 Larangan 602 Neglasari 1.016 Periuk 948 Pinang 2.031 Tangerang 6.951 Jumlah 25.975 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah Lulusan Pada Angka Melanjutkan (AM) Jenjang SMP/MTs Dari SMP/MTs Ke Tahun Ajaran SMA/SMK/MA (%) Sebelumnya 969 117,65 890 64,16 1.895 44,91 2.721 94,27 2.837 131,37 998 55,71 1.215 119,26 2.477 144,05 730 82,47 1.013 100,30 1.244 76,21 1.256 161,70 5.069 137,13 23.314 111,41
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA sebesar 111,41%. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa banyak siswa SMA/SMK/MA yang berasal dari wilayah Kota Tangerang. Berbicara mengenai tingkat Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, semua kecamatan memiliki angka melanjutkan yang bervariatif, yang berada pada kisaran 44% sampai dengan 161%. Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang ini, Angka Melanjutkan (AL) dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA Kecamatan Pinang menjadi kecamatan yang paling tinggi jumlah angka melanjutkannya dengan tingkat melanjutkan sebanyak 161,70%, berbeda dengan Kecamatan Cibodas yang hanya mencapai 44,91%.
II - 73
i.
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Tabel 2.70 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Tahun 2010
Jumlah Guru No Kecamatan SD/MI/SMP/MTs/SMA/ SMK/MA Berijazah Kualifikasi S1/D4 1 Batuceper 530 2 Benda 405 3 Cibodas 725 4 Ciledug 1.290 5 Cipondoh 1.615 6 Jatiuwung 424 7 Karang Tengah 770 8 Karawaci 1.459 9 Larangan 614 10 Neglasari 580 11 Periuk 750 12 Pinang 1.162 13 Tangerang 2.508 Jumlah 12.832 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Guru SD/MI/SMP/MTs/ SMA/SMK/MA
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 (%)
842 652 1.074 1.660 2.177 649 990 2.030 840 897 1.144 1.453 3.122 17.530
62,95 62,12 67,50 77,71 74,18 65,33 77,78 71,87 73,10 64,66 65,56 79,97 80,33 73,20
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 sebesar 73,20%. Berdasarkan kecamatan, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menunjukkan angka yang setara di tiap kecamatan.
B. Urusan Kesehatan 1.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Rasio Posyandu Per Satuan Balita merupakan jumlah posyandu per 1.000 balita. Tabel 2.71 Rasio Posyandu Per Satuan Balita No 1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah
Jumlah Posyandu
Jumlah Balita
53 49 94 101 95 55 74
II - 74
5.286 3.202 8.112 6.973 8.914 8.639 4.180
Rasio Posyandu Per Satuan Balita 10,03 15,30 11,59 14,48 10,66 6,37 17,70
No
Kecamatan
Jumlah Posyandu
Jumlah Balita
8 9 10 11 12 13
Karawaci 130 Larangan 97 Neglasari 60 Periuk 63 Pinang 86 Tangerang 74 Tahun 2010 1.031 Tahun 2009 997 Tahun 2008 982 Tahun 2007 957 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
8.856 7.563 7.331 7.231 5.627 5.073 86.987 76.279 85.238 93.542
Rasio Posyandu Per Satuan Balita 14,68 12,83 8,18 8,71 15,28 14,59 11,85 13,07 11,52 10,23
Dilihat dari tabel data Rasio Posyandu Per Satuan Balita tahun 2010, Kota Tangerang memiliki rasio sebesar 11,85, yang berarti setiap 1.000 balita terdapat 11 posyandu. Jika dilihat data tahun-tahun sebelumnya, walaupun menurun dibandingkan tahun 2009 akan tetapi rasio posyandu menunjukkan trend yang terus meningkat sejak tahun 2007. 2.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Tabel 2.72 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
No
Kecamatan
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 2 Benda 4 Cibodas 2 Ciledug 2 Cipondoh 4 Jatiuwung 1 Karang Tengah 3 Karawaci 5 Larangan 3 Neglasari 3 Periuk 4 Pinang 4 Tangerang 2 Tahun 2010 39 Tahun 2009 39 Tahun 2008 38 Tahun 2007 38 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
II - 75
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666 1.508.414
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03
Dilihat dari tabel data Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk tahun 2010, Kota Tangerang memiliki rasio sebesar 0,02, yang berarti setiap 1.000 penduduk terdapat 0,02 puskesmas atau dengan kata lain setiap 100.000 penduduk terdapat 2 puskesmas. Angka ini menunjukkan trend yang tetap jika dibandingkan dengan angka 3 tahun sebelumnya. 3.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Tabel 2.73 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk No
Kecamatan
Jumlah Rumah Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 0 Benda 0 Cibodas 1 Ciledug 3 Cipondoh 0 Jatiuwung 3 Karang Tengah 2 Karawaci 4 Larangan 1 Neglasari 1 Periuk 1 Pinang 1 Tangerang 6 Tahun 2010 23 Tahun 2009 23 Tahun 2008 21 Tahun 2007 18 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666 1.508.414
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
Dilihat dari tabel data Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk tahun 2010, Kota Tangerang memiliki rasio sebesar 0,01, yang berarti terdapat 1 rumah sakit per 100.000 penduduk. Berdasarkan data per kecamatan, dapat dilihat bahwa masih terjadi pemusatan penyediaan sarana rumah sakit pada Kecamatan Tangerang dan Karawaci. 4.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. II - 76
Tabel 2.74 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk No
Kecamatan
Jumlah Dokter
Jumlah Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 5 Benda 4 Cibodas 29 Ciledug 24 Cipondoh 10 Jatiuwung 23 Karang Tengah 29 Karawaci 34 Larangan 20 Neglasari 25 Periuk 10 Pinang 13 Tangerang 90 Tahun 2010 316 Tahun 2009 282 Tahun 2008 234 Tahun 2007 202 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666 1.508.414
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 0,06 0,05 0,20 0,16 0,05 0,19 0,24 0,20 0,12 0,24 0,08 0,08 0,59 0,18 0,17 0,15 0,13
Dilihat dari tabel data Rasio Dokter Per Satuan Penduduk tahun 2010, Kota Tangerang memiliki rasio sebesar 0,18, yang berarti terdapat 18 dokter setiap 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan trend yang terus meningkat sejak tahun 2007. Berdasarkan data per kecamatan, masih terjadi pengumpulan dokter pada Kecamatan Tangerang, berbanding terbalik dengan Kecamatan Batuceper dan Benda yang rasio dokter per penduduknya sangat kecil. 5.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Tabel 2.75 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk No 1 2 3 4
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug
Jumlah Tenaga Medis 9 9 75 114
II - 77
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk 0,10 0,11 0,53 0,78
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cipondoh 18 Jatiuwung 71 Karang Tengah 85 Karawaci 134 Larangan 62 Neglasari 57 Periuk 40 Pinang 51 Tangerang 407 Tahun 2010 1.132 Tahun 2009 1.049 Tahun 2008 903 Tahun 2007 861 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666 1.508.414
0,08 0,59 0,72 0,78 0,38 0,55 0,31 0,32 2,68 0,63 0,63 0,59 0,57
Dilihat dari tabel data Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk tahun 2010, Kota Tangerang memiliki rasio sebesar 0,63, yang berarti bahwa terdapat 63 tenaga medis per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan trend yang terus meningkat sejak tahun 2007. 6.
Tingkat Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tabel 2.76 Tingkat Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan No Kecamatan Definitif Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu 1 Batuceper 171 2 Benda 193 3 Cibodas 456 4 Ciledug 325 5 Cipondoh 806 6 Jatiuwung 131 7 Karang Tengah 325 8 Karawaci 533 9 Larangan 327 10 Neglasari 324 11 Periuk 349 12 Pinang 711 13 Tangerang 636 Tahun 2010 5.287 Tahun 2009 4.002 Tahun 2008 1.793 Tahun 2007 791 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu
II - 78
375 313 619 512 765 554 478 769 648 430 511 630 610 7.214 7.214 7.065 5.144
Tingkat Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) 45,60 61,66 73,67 63,48 105,36 23,65 67,99 69,31 50,46 75,35 68,30 112,86 104,26 73,29 55,48 25,38 15,38
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani tahun 2010, Kota Tangerang memiliki jumlah sebesar 73,29%. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Dari ke 13 kecamatan di Kota Tangerang, Kecamatan Pinang memiliki jumlah paling tinggi diantara kecamatan lainnya dengan jumlah sebanyak 112,86%. Berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Jatiuwung yang hanya mencapai 23,65%. 7.
Tingkat Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tabel 2.77 Tingkat Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Jumlah Ibu Bersalin Tingkat Cakupan Jumlah Seluruh Yang Ditolong Oleh Pertolongan Persalinan Sasaran Ibu Bersalin Di Tenaga Kesehatan Di Oleh Bidan Atau Tenaga No Kecamatan Satu Wilayah Kerja Satu Wilayah Kerja Kesehatan Yang Pada Kurun Waktu Pada Kurun Waktu Memiliki Kompetensi Yang Sama Tertentu Kebidanan (%) 1 Batuceper 1.532 1.793 85,44 2 Benda 1.168 1.499 77,92 3 Cibodas 2.557 2.961 86,36 4 Ciledug 2.157 2.452 87,97 5 Cipondoh 3.148 3.659 86,03 6 Jatiuwung 2.436 2.652 91,86 7 Karang Tengah 1.933 2.286 84,56 8 Karawaci 3.240 3.677 88,12 9 Larangan 2.769 3.102 89,26 10 Neglasari 1.731 2.058 84,11 11 Periuk 1.972 2.444 80,69 12 Pinang 2.592 3.014 86,00 13 Tangerang 2.581 2.918 88,45 Jumlah 29.816 34.515 86,39 Tahun 2009 30.081 34.515 87,15 Tahun 2008 34.531 41.569 83,07 Tahun 2007 33.482 40.828 82,01 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan pertolongan sebesar 86,39%. Bila dibandingkan dengan data 3 tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan trend yang terus meningkat. Dari ke 13 kecamatan di Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung memiliki tingkat rasio paling tinggi diantara kecamatan lainnya dengan jumlah rasio sebanyak 91,86%. Berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Benda yang hanya mencapai 77,92%.
II - 79
8.
Tingkat Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tabel 2.78 Tingkat Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
No
Kecamatan
Jumlah Kelurahan UCI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 6 Benda 5 Cibodas 6 Ciledug 7 Cipondoh 10 Jatiuwung 6 Karang Tengah 7 Karawaci 16 Larangan 8 Neglasari 7 Periuk 5 Pinang 11 Tangerang 8 Tahun 2010 102 Tahun 2009 92 Tahun 2008 92 Tahun 2007 97 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Seluruh Kelurahan 7 5 6 8 10 6 7 16 8 7 5 11 8 104 104 104 104
Tingkat Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 85,71 100,00 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,08 88,46 88,46 93,27
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan kelurahan UCI sebesar 98,08%. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Bila dilihat dari proporsi tingkat cakupan kelurahan UCI per kecamatan di Kota Tangerang, jumlahnya hampir homogen dengan nilai rata-rata 100%, hanya saja Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Ciledug berada di poin 85,7% dan 87,5%.
II - 80
9.
Tingkat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tabel 2.79 Tingkat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Sarana No Kecamatan Pelayanan Kesehatan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu 1 Batuceper 27 2 Benda 9 3 Cibodas 7 4 Ciledug 11 5 Cipondoh 46 6 Jatiuwung 19 7 Karang Tengah 24 8 Karawaci 30 9 Larangan 17 10 Neglasari 25 11 Periuk 13 12 Pinang 21 13 Tangerang 26 Tahun 2010 275 Tahun 2009 246 Tahun 2008 131 Tahun 2007 141 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk Yang Ditemukan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Yang Sama 27 9 7 11 46 19 24 30 17 25 13 21 26 275 246 131 141
Tingkat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah sangat baik, begitu pula dengan tahun 2007, 2008 dan 2009 sudah mencapai 100%. Hal ini juga tentunya sesuai dengan harapan masyarakat di Kota Tangerang.
II - 81
10. Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tabel 2.80 Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) Yang No Kecamatan Ditemukan dan Diobati Di Satu Wilayah Kerja Selama Satu Tahun 1 Batuceper 57 2 Benda 62 3 Cibodas 57 4 Ciledug 101 5 Cipondoh 97 6 Jatiuwung 54 7 Karang Tengah 72 8 Karawaci 131 9 Larangan 67 10 Neglasari 98 11 Periuk 51 12 Pinang 113 13 Tangerang 111 Tahun 2010 1.071 Tahun 2009 1.146 Tahun 2008 1.085 Tahun 2007 1.222 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) Dalam Kurun Waktu Yang Sama 82 68 135 111 166 121 104 167 141 94 111 137 133 1.570 1.570 1.685 1.655
Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) 69,51 91,18 42,22 90,99 58,43 44,63 69,23 78,44 47,52 104,26 45,95 82,48 83,46 68,22 72,99 64,39 73,84
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 68,22%. Capaian ini bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 memiliki hasil yang lebih rendah, tetapi lebih tinggi 3,83% apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2008. Berbicara mengenai tingkat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA per kecamatan di Kota Tangerang ini, penemuan dan penanganan terbaik diperoleh oleh Kecamatan Neglasari dengan jumlah 104,26%, berbeda dengan Kecamatan Cibodas, kecamatan yang menyandang sebagai kecamatan yang mempunyai predikat terendah (untuk kasus ini) dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang yang hanya mencapai 42,22% saja.
II - 82
11. Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tabel 2.81 Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Jumlah Penderita DBD Yang Ditemukan No Kecamatan Ditangani Sesuai SOP Di Satu Wilayah Kerja Selama Satu Tahun 1 Batuceper 37 2 Benda 28 3 Cibodas 69 4 Ciledug 62 5 Cipondoh 147 6 Jatiuwung 121 7 Karang Tengah 45 8 Karawaci 138 9 Larangan 64 10 Neglasari 19 11 Periuk 97 12 Pinang 107 13 Tangerang 107 Tahun 2010 1.041 Tahun 2009 845 Tahun 2008 932 Tahun 2007 1.361 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Penderita DBD Yang Ditemukan Di Satu Wilayah Dalam Kurun Waktu Yang Sama 37 28 69 62 147 121 45 138 64 19 97 107 107 1.041 845 932 1.361
Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian yang diraih oleh Kota Tangerang sudah sangat baik, yaitu sudah mencapai 100%, dimana kondisi ini tidak berubah sejak tahun 2007. Hal ini juga tentunya sesuai dengan harapan masyarakat di Kota Tangerang. 12. Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tabel 2.82 Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
No 1 2 3 4
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug
Jumlah Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata-2 dan Strata-3 959 935 50 210
Jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke Sarana Kesehatan Strata-2 dan Strata-3 26.408 24.723 19.585 23.157
II - 83
Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 3,63 3,78 0,26 0,91
No
Kecamatan
Jumlah Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata-2 dan Strata-3
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cipondoh 985 Jatiuwung 368 Karang Tengah 299 Karawaci 1.116 Larangan 118 Neglasari 352 Periuk 251 Pinang 120 Tangerang 5.772 Tahun 2010 11.536 Tahun 2009 7.453 Tahun 2008 6.525 Tahun 2007 813 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke Sarana Kesehatan Strata-2 dan Strata-3 26.977 18.962 20.647 44.731 23.444 55.133 30.706 29.117 21.700 365.290 376.694 246.800 134.438
Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 3,65 1,94 1,45 2,49 0,50 0,64 0,82 0,41 26,60 3,16 1,98 2,64 0,60
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 3,16%. Capaian ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian 3 tahun sebelumnya. Berbicara mengenai tingkat cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin per kecamatan di Kota Tangerang ini, pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terbaik diperoleh oleh Kecamatan Tangerang dengan jumlah 26,60%, sebaliknya Kecamatan Cibodas yang menyandang sebagai kecamatan yang mempunyai predikat terendah (untuk kasus ini) dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang yang hanya mencapai 0,26% saja. 13. Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi Tabel 2.83 Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan
Jumlah Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Tertentu 1.486 1.311 2.581 2.003 3.060 2.363 2.047 3.167 2.591
Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama
II - 84
1.623 1.357 2.681 2.220 3.314 2.401 2.071 3.329 2.808
Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi (%) 91,56 96,61 96,27 90,23 92,34 98,42 98,84 95,13 92,27
Jumlah Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai No Kecamatan Standar Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Tertentu 10 Neglasari 1.803 11 Periuk 1.997 12 Pinang 2.652 13 Tangerang 2.520 Tahun 2010 29.581 Tahun 2009 29.897 Tahun 2008 35.990 Tahun 2007 37.723 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2011
Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama 1.864 2.213 2.729 2.642 31.252 31.252 39.332 38.629
Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi (%) 96,73 90,24 97,18 95,38 94,65 95,66 91,50 97,65
Dilihat dari tabel data Tingkat Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2010, Kota Tangerang memiliki cakupan kunjungan bayi sebesar 94,65%. Walaupun menunjukkan angka yang telah mendekati 100% (sempurna), akan tetapi berdasarkan data sejak tahun 2007 angka ini menunjukkan trend yang cenderung menurun. Berbicara mengenai rata-rata tingkat cakupan kunjungan bayi per kecamatan di Kota Tangerang ini, rata-rata capaian per kecamatan lebih dari 90%, hal ini menunjukkan masyarakat semakin memahami akan pentingnya kesehatan untuk anak-anak bayi-nya. 14. Cakupan Puskesmas Tabel 2.84 Cakupan Puskesmas Tahun 2010 No. 1
Uraian
Jumlah Puskesmas
Kota Tangerang Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
Jumlah Kecamatan
30 25 25 25
13 13 13 13
Cakupan Puskesmas (%) 230,77 192,31 192,31 192,31
Berdasarkan data, tingkat cakupan Puskesmas di Kota Tangerang tahun 2010 telah mencapai 230,77%, atau lebih dari 2 kali lipat dari kebutuhan minimal Puskesmas di perkotaan yang hanya 1 Puskesmas per kecamatan. Kondisi ini meningkat dibandingkan 3 tahun sebelumnya.
II - 85
15. Cakupan Puskesmas Pembantu Tabel 2.85 Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2010 No.
Kecamatan
Jumlah Puskesmas Pembantu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
Jumlah Kelurahan 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 9 13 13 13
7 5 6 8 10 6 7 16 8 7 5 11 8 104 104 104 104
Cakupan Puskesmas Pembantu (%) 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 12,50 14,29 40,00 18,18 0,00 8,65 12,50 12,50 12,50
Cakupan puskesmas pembantu menunjukkan tingkat cakupan pelayanan puskesmas pembantu, yang membandingkan antara jumlah puskesmas pembantu dengan jumlah kelurahan. Tingkat cakupan puskesmas pembantu di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 8,65%, menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, penurunan cakupan puskesmas pembantu ini diiringi dengan peningkatan cakupan puskesmas, sehingga bukan merupakan penurunan pelayanan terhadap masyarakat. C. Urusan Perumahan 1.
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tabel 2.86 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
No 1 2 3 4
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug
Jumlah Tempat Ibadah 91 143 172 181
II - 86
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 1,00 1,72 1,21 1,23
No
Kecamatan
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Tempat Ibadah
Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011
166 117 137 220 23 168 157 212 150 1.937
Jumlah Penduduk 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 0,77 0,97 1,16 1,28 0,14 1,62 1,21 1,32 0,99 1,08
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk membandingkan tingkat ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 1,08, yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk di Kota Tangerang terdapat 1 tempat ibadah. 2.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tabel 2.87 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
No
Kecamatan
Jumlah Daya Tampung TPS (m³)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Penduduk
Batuceper 80 90.590 Benda 44 83.017 Cibodas 102 142.479 Ciledug 50 147.023 Cipondoh 46 216.346 Jatiuwung 78 120.216 Karang Tengah 22 118.473 Karawaci 132 171.317 Larangan 16 163.901 Neglasari 54 103.504 Periuk 23 129.384 Pinang 60 160.206 Tangerang 313 152.145 Jumlah 1.020 1.798.601 Tahun 2009 852 1.652.590 Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 0,88 0,53 0,72 0,34 0,21 0,65 0,19 0,77 0,10 0,52 0,18 0,37 2,06 0,57 0,52
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Dari data tahun 2010 diketahui bahwa rasio TPS per satuan penduduk adalah 0,57, yang berarti terdapat TPS
II - 87
dengan daya tampung 0,57 m³ setiap 1.000 penduduk. Angka rasio tahun 2010 tersebut telah mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan tahun 2009 dengan angka rasio 0,52. D. Urusan Pekerjaaan Umum 1.
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Tabel 2.88 Panjang Jalan Dilalui Roda 4
No
Kecamatan
Jumlah Panjang Jalan (Km)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah 372,78 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00021
Panjang jalan dilalui roda 4 merupakan indikator yang membandingkan antara panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang tersedia di Kota Tangerang dengan jumlah penduduk. Rasio ini pada tahun 2010 di Kota Tangerang menunjukkan angka 0,00021, atau bisa diartikan bahwa setiap 100 penduduk di Kota Tangerang terdapat 21 meter jalan yang dapat dilalui roda 4. E. Urusan Perencanaan Pembangunan 2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda Tabel 2.89 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda
No. Uraian 1 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda Tahun 2010 2 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda Tahun 2009 3 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda Tahun 2008 4 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda Tahun 2007 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, 2011
II - 88
Ketersediaan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Dari tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tidak dapat dikomparasikan dengan realisasi pembangunan jangka panjang daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula dengan tahun-tahun sebelumnya. 3.
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada Tabel 2.90 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada
No. Uraian 1 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada Tahun 2010 2 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada Tahun 2009 3 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada Tahun 2008 4 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah ditetapkan Dengan Perda/Perkada Tahun 2007 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, 2011
Ketersediaan Ada Ada Ada Ada
Dari tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dikomparasikan dengan realisasi pembangunan jangka menengah daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan program atau tidak. 4.
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada Tabel 2.91 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada
No. Uraian 1 Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada Tahun 2010 2 Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada Tahun 2009 3 Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada Tahun 2008 4 Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah ditetapkan Dengan Perkada Tahun 2007 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, 2011
Ketersediaan Ada Ada Ada Ada
RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak dibutuhkan suatu daerah dalam merencanakan pembangunannya. Tersedianya dokumen RKPD di Kota
II - 89
Tangerang tahun 2010 maupun 3 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang telah bersungguh-sungguh dalam merencanakan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang. 5.
Tingkat Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tabel 2.92 Tingkat Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD
No. Uraian 1. Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan 2. Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan 3. Tingkat Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%) Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, 2011
Jumlah 131 131 100,00
Dari tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sudah sesuai dengan program / rencana. F.
Urusan Perhubungan
1.
Rasio Ijin Trayek Tabel 2.93 Rasio Ijin Trayek
No. Uraian 2007 1. Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan 2.467 2. Jumlah Trayek 2.565 3. Rasio Ijin Trayek (%) 96,18 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, 2011
2008 2.498 2.565 97,39
2009 2.523 2.565 98,36
2010 2.530 2.565 98,64
Rasio Ijin Trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk. Dari daftar tabel di atas, rasio ijin trayek pada tahun 2010 mencapai 98,64%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari rasio ijin trayek pada 3 tahun sebelumnya. 2.
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tabel 2.94 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
No. Uraian 2007 1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 44.516 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, 2011
II - 90
2008 46.823
2009 46.860
2010 40.825
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum adalah jumlah uji KIR angkutan umum selama 1 (satu) tahun. Dari daftar tabel di atas, jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2010 adalah sebanyak 40.825 unit. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai jumlah 44.516 unit untuk tahun 2007, 46.823 unit untuk tahun 2008 dan 46.860 unit untuk tahun 2009. 3.
Jumlah Pelabuhan Laut/Bandara/Terminal Bis/Stasiun KA Tabel 2.95 Jumlah Pelabuhan Laut/Bandara/Terminal Bis/Stasiun KA
No. 1 2 3 4
Uraian 2007 Pelabuhan Laut 0 Bandara 1 Terminal Bis 5 Stasiun Kereta Api 4 Jumlah 10 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, 2011
2008
2009 0 1 5 4 10
2010 0 1 5 4 10
0 1 5 4 10
Dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah terminal bis Kota Tangerang masih lebih banyak mendominasi dari tempat berkumpulnya suatu armada transportasi umum lainnya, hal ini ditandai dengan banyaknya sarana terminal bis yang mencapai 5 buah. Sementara itu terminal bis disusul oleh stasiun kereta api yang mencapai 4 buah dan bandara 1 buah. Jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2007. 4.
Besarnya Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tabel 2.96 Besarnya Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
No. Uraian 1 Pengujian Pertama: A. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head dan Kendaraan Khusus B. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan 2 Pengujian Berkala A. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head dan Kendaraan Khusus B. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan 3 Denda Retribusi: A. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head dan Kendaraan Khusus B. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan 4 Sanksi Administrasi:
2007
2008
2009
2010
Rp
25.000
Rp
25.000
Rp
25.000 Rp
25.000
Rp
20.000
Rp
20.000
Rp
20.000 Rp
20.000
Rp
20.000
Rp
20.000
Rp
20.000 Rp
20.000
Rp
15.000
Rp
15.000
Rp
15.000 Rp
15.000
Rp
20.000
Rp
20.000
Rp
20.000 Rp
20.000
Rp
15.000
Rp
15.000
Rp
15.000 Rp
15.000
II - 91
No. Uraian 2007 A. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head Rp 400 dan Kendaraan Khusus B. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Rp 300 Kereta Tempelan 5 Buku Uji Rp 5.000 6 Tanda Uji (Sepasang) Rp 5.000 7 Tanda Samping Rp 7.500 8 Penilaian Kondisi teknis: A. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head Rp 35.000 dan Kendaraan Khusus B. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Rp 25.000 Kereta Tempelan C. Sepeda Motor Rp 10.000 9 Penggantian Buku Uji/Tanda Uji Yang Rp 25.000 Hilang/Rusak 10 Rekomendasi Numpang Uji Keluar Rp 20.000 11 Rekomendasi Mutasi Keluar Rp 35.000 Jumlah Rp 283.200 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, 2011
Rp
2008 400
Rp
400 Rp
2010 400
Rp
300
Rp
300 Rp
300
Rp Rp Rp
5.000 5.000 7.500
Rp Rp Rp
5.000 Rp 5.000 Rp 7.500 Rp
5.000 5.000 7.500
Rp
35.000
Rp
35.000 Rp
35.000
Rp
25.000
Rp
25.000 Rp
25.000
Rp Rp
10.000 25.000
Rp Rp
10.000 Rp 25.000 Rp
10.000 25.000
Rp 20.000 Rp 35.000 Rp 283.200
2009
Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 283.200 Rp 283.200
Dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Tangerang tahun 2010 adalah Rp. 283.200,- . Besaran biaya pengujian kelayakan angkutan umum tahun 2010 ini sama dengan besaran biaya di 3 tahun sebelumnya. Tabel 2.97 Tingkat Pemasangan Rambu-Rambu No. Uraian 1 Jumlah Rambu Terpasang 2 Jumlah Rambu yang Seharusnya Tersedia 3 Tingkat Pemasangan Rambu-rambu Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, 2011
2008 1.037 -
2009 1.071 -
2010 1.112 -
Dari daftar tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pemasangan rambu-rambu tahun 2010 di Kota Tangerang mencapai 1.112 unit. Di tahun 2010 ini menunjukkan bahwa tingkat pemasangan rambu-rambu sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pemasangan rambu-rambu di tahun 2008 dan tahun 2009.
II - 92
G. Urusan Lingkungan Hidup 1.
Persentase Penanganan/Pelayanan Sampah Tabel 2.98 Persentase Penanganan/Pelayanan Sampah
No
Kecamatan
Volume Sampah Yang Ditangani
Volume Produksi Sampah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 132.000,00 231.741,44 Benda 99.000,00 188.030,08 Cibodas 207.000,00 269.933,44 Ciledug 282.000,00 330.296,96 Cipondoh 357.000,00 480.186,56 Jatiuwung 285.000,00 319.824,96 Karang Tengah 144.000,00 266.353,92 Karawaci 372.000,00 380.069,76 Larangan 135.000,00 368.338,88 Neglasari 105.000,00 202.453,44 Periuk 135.000,00 289.072,00 Pinang 144.000,00 359.224,32 Tangerang 534.000,00 341.355,84 Tahun 2010 2.931.000,00 4.026.881,60 Tahun 2009 2.362.700,00 3.356.174,80 Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2011
Persentase Penanganan/ Pelayanan Sampah (%) 56,96 52,65 76,69 85,38 74,35 89,11 54,06 97,88 36,65 51,86 46,70 40,09 156,43 72,79 70,40
Persentase Penanganan/Pelayanan Sampah adalah Proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah. Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa persentase penanganan/pelayanan sampah di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 72,79%, angka capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2009 yang mendapatkan 70,40%. Persentase paling tinggi penanganan/pelayanan sampah di kecamatan Kota Tangerang sendiri diperoleh oleh Kecamatan Tangerang dengan capaian 156,43%, sedangkan paling rendah diperoleh oleh Kecamatan Larangan yang hanya mencapai 36,65%. 2.
Tingkat Pencemaran Status Mutu Air Tanah Tabel 2.99 Tingkat Pencemaran Status Mutu Air Tanah Tahun 2010
No 1 2 3 4
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug
Jumlah Parameter yang Melebihi Baku Mutu
Jumlah Parameter yang Dipantau
3 5 1 2
78 78 78 78
II - 93
Tingkat Pencemaran Status Mutu Air Tanah (%) 3,85 6,41 1,28 2,56
Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Parameter yang Melebihi Baku Mutu
Jumlah Parameter yang Dipantau
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cipondoh 0 78 Jatiuwung 1 78 Karang Tengah 0 78 Karawaci 3 78 Larangan 2 78 Neglasari 3 78 Periuk 0 78 Pinang 0 78 Tangerang 1 78 Jumlah 21 1.014 Tahun 2009 49 1.352 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2011
Tingkat Pencemaran Status Mutu Air Tanah (%) 0,00 1,28 0,00 3,85 2,56 3,85 0,00 0,00 1,28 2,07 3,62 2,31 1,85
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencemaran status mutu air tanah di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 2,07%. Hal ini merupakan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 2,31% dan 3,62%. Hal ini juga merupakan dampak dari kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh sadar dan peduli akan lingkungannya sendiri. Jika tingkat pencemaran status mutu air tanah dilihat dari tingkat kecamatan, maka kecamatan dengan tingkat paling baik dengan tingkat status mutu air tanahnya sebesar 0% diperoleh oleh Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Periuk dan Kecamatan Pinang. Sedangkan sebaliknya capaian tertinggi tingkat pencemaran status mutu air tanahnya diperoleh oleh Kecamatan Benda yaitu sebesar 6,41%. 3.
Tingkat Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Tabel 2.100 Tingkat Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
No 1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah
Tahun 2010 Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Yang Telah Diawasi 0 0 0 0 0 1 0
II - 94
4 3 1 1 4 3 1
Tingkat Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00
No
Kecamatan
Tahun 2010 Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Yang Telah Diawasi
8 9 10 11 12 13
Karawaci 1 Larangan 0 Neglasari 0 Periuk 0 Pinang 1 Tangerang 0 Tahun 2010 3 Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2011
4 0 3 2 2 13 41
Tingkat Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 7,32
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 7,32%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL masih sangat kurang di Kota Tangerang. Jika tingkat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dilihat dari tingkat kecamatan, maka kecamatan dengan tingkat paling baik dengan tingkat pelaksanaan AMDAL-nya yang sebesar 50% diperoleh oleh Kecamatan Pinang. 4.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tabel 2.101 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Daya Tampung TPS (m³)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Penduduk
Batuceper 80,00 90.590 Benda 44,00 83.017 Cibodas 102,00 142.479 Ciledug 50,00 147.023 Cipondoh 46,00 216.346 Jatiuwung 78,00 120.216 Karang Tengah 22,00 118.473 Karawaci 132,00 171.317 Larangan 16,00 163.901 Neglasari 54,00 103.504 Periuk 23,00 129.384 Pinang 60,00 160.206 Tangerang 313,00 152.145 Tahun 2010 1.020,00 1.798.601 Tahun 2009 852,00 1.652.590 Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
II - 95
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%) 0,088 0,053 0,072 0,034 0,021 0,065 0,019 0,077 0,010 0,052 0,018 0,037 0,206 0,057 0,052
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,057%, angka capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2009 yang mendapatkan 0,052%. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kota Tangerang paling baik/paling tinggi diperoleh oleh kecamatan Tangerang dengan capaian 0,206%, sedangkan paling buruk diperoleh oleh Kecamatan Larangan yang hanya mencapai 0,01%. 5.
Tingkat Penegakan Hukum Lingkungan Tabel 2.102 Tingkat Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 1 Benda 0 Cibodas 1 Ciledug 1 Cipondoh 0 Jatiuwung 1 Karang Tengah 1 Karawaci 1 Larangan 0 Neglasari 1 Periuk 2 Pinang 0 Tangerang 0 Jumlah 9 Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2011
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 9
Tingkat Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat penegakan hukum lingkungan di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai sempurna yakni 100%. Dari ke 13 kecamatan di Kota Tangerang yang memiliki kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dan yang telah diselesaikan dengan baik yaitu Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Periuk.
II - 96
H. Urusan Pertanahan 1.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tabel 2.103 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat 1 Batuceper 3.623.561,00 2 Benda 6.407.615,00 3 Cibodas 3.185.536,00 4 Ciledug 4.837.431,00 5 Cipondoh 34.608.014,00 6 Jatiuwung 5.459.486,00 7 Karang Tengah 3.769.637,00 8 Karawaci 6.355.900,00 9 Larangan 55.438.046,00 10 Neglasari 7.405.859,00 11 Periuk 7.006.404,00 12 Pinang 3.954.570,00 13 Tangerang 4.380.986,00 Jumlah 146.433.045,00 Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, 2011
Jumlah Luas Wilayah 8.528.300,00 11.118.500,00 9.181.800,00 8.790.900,00 20.002.900,00 14.341.000,00 10.165.100,00 13.165.700,00 8.078.700,00 14.672.100,00 11.456.800,00 19.455.400,00 15.535.400,00 164.492.600,00
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%) 42,49 57,63 34,69 55,03 173,01 38,07 37,08 48,28 686,22 50,48 61,15 20,33 28,20 89,02
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kota Tangerang tahun 2010 adalah sebesar 89,02%. Angka ini cukup baik yang berarti menunjukkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan sertifikat sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Akan tetapi yang perlu catatan tersendiri, pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kecamatan Larangan dan Kecamatan Cipondoh persentase lahan bersertifikat lebih besar dari 100%, yang berarti luas lahan bersertifikat lebih besar dibandingkan luas wilayahnya. Hal ini perlu diperiksa kembali karena sangat berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan di kemudian hari. 2.
Tingkat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tabel 2.104 Tingkat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2010
No 1 2 3
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas
Jumlah Kasus Yang Diselesaikan
Jumlah Kasus Yang Terdaftar 0 0 0
II - 97
0 0 0
Tingkat Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 0,00 0,00 0,00
Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Kasus Yang Diselesaikan
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, 2011
Jumlah Kasus Yang Terdaftar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkat Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 tidak terdapat kasus tanah negara di Kota Tangerang, sehingga tingkat penyelesaiannya pun menjadi 0% 3.
Tingkat Penyelesaian Ijin Lokasi Tabel 2.105 Tingkat Penyelesaian Ijin Lokasi
Tahun 2010 Jumlah Permohonan Ijin Jumlah Ijin Lokasi Lokasi 1 Batuceper 0 0 2 Benda 0 0 3 Cibodas 2 2 4 Ciledug 1 1 5 Cipondoh 1 2 6 Jatiuwung 0 0 7 Karang Tengah 0 0 8 Karawaci 0 0 9 Larangan 0 0 10 Neglasari 1 1 11 Periuk 0 0 12 Pinang 2 2 13 Tangerang 0 0 Jumlah 7 8 Sumber: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Tingkat Penyelesaian Ijin Lokasi (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 87,50
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat penyelesaian ijin lokasi di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 87,5%. Hampir seluruhnya dari 5 kecamatan di Kota Tangerang yang memiliki tingkat penyelesaian ijin lokasi mencapai 100% yaitu Kecamatan Cibodas, Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang, sedangkan Kecamatan Cipondoh baru mencapai 50%.
II - 98
I.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1.
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Tabel 2.106 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Usia Jumlah Penduduk Usia No Kecamatan > 17 Tahun Yang Ber> 17 Tahun Atau Yang KTP Telah Menikah 1 Batuceper 69.876 69.497 2 Benda 53.668 53.377 3 Cibodas 115.428 114.803 4 Ciledug 93.002 9.498 5 Cipondoh 134.481 133.752 6 Jatiuwung 80.113 79.679 7 Karang Tengah 78.149 77.726 8 Karawaci 137.307 136.563 9 Larangan 111.287 110.684 10 Neglasari 82.491 80.044 11 Periuk 93.026 92.522 12 Pinang 113.457 112.842 13 Tangerang 112.081 111.474 Jumlah 1.274.366 1.182.461 Tahun 2009 1.171.847 1.167.683 Tahun 2008 1.385.645 1.363.355 Tahun 2007 1.572.456 1.531.666 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk 1,01 1,01 1,01 9,79 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,03 1,01 1,01 1,01 1,08 1,00 1,02 1,03
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 1,08, yang berarti bahwa lebih banyak penduduk Kota Tangerang yang ber-KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang yang seharusnya ber-KTP. Hal ini perlu dicermati lebih jauh, karena bisa mengindikasikan adanya kepemilikan lebih dari 1 KTP per orang, dan bahkan hal ini telah berlangsung sejak 2007.
II - 99
2.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tabel 2.107 Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Tahun 2010 Jumlah Bayi Lahir Yang No Kecamatan Jumlah Keseluruhan Mempunyai Akte Bayi Lahir Kelahiran 1 Batuceper 1.287 1.622 2 Benda 988 1.246 3 Cibodas 2.126 2.679 4 Ciledug 1.713 2.159 5 Cipondoh 2.477 3.122 6 Jatiuwung 1.475 1.860 7 Karang Tengah 1.439 1.814 8 Karawaci 2.529 3.187 9 Larangan 2.049 2.583 10 Neglasari 1.519 1.915 11 Periuk 1.713 2.159 12 Pinang 2.089 2.634 13 Tangerang 2.064 2.602 Jumlah 23.468 29.582 Tahun 2009 22.189 31.252 Tahun 2008 38.292 39.332 Tahun 2007 28.634 33.482 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011
Rasio Bayi Berakte Kelahiran 79,35 79,29 79,36 79,34 79,34 79,30 79,33 79,35 79,33 79,32 79,34 79,31 79,32 79,33 71,00 97,36 85,52
Rasio Bayi Berakte Kelahiran adalah Perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai rasio bayi berakte kelahiran sebesar 79,33, capaian bayi berakte kelahiran tersebut menunjukkan penurunan rasio bayi berakte kelahiran apabila dibandingkan dengan rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2008 yang mencapai 97,36. Tetapi berbeda halnya jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 71,00, capaian tahun 2010 ini meningkat 9,33. Berbicara mengenai rasio bayi berakte kelahiran di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, rata-rata berada pada range 79,00. Dimana Kecamatan Cibodas memiliki rasio tertinggi dengan jumlah rasio sebesar 79,36 dan Kecamatan Benda memiliki rasio terendah dengan jumlah rasio sebesar 79,29. 3.
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Rasio Pasangan Berakte Nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama.
II - 100
Tabel 2.108 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2010 Jumlah Pasangan Jumlah Keseluruhan Nikah Berakte Nikah Pasangan Nikah 1 Batuceper 35.965 46.579 2 Benda 28.501 37.498 3 Cibodas 59.037 71.220 4 Ciledug 47.501 58.159 5 Cipondoh 69.216 86.627 6 Jatiuwung 41.394 57.410 7 Karang Tengah 40.037 50.177 8 Karawaci 70.573 87.165 9 Larangan 57.001 69.331 10 Neglasari 42.072 53.472 11 Periuk 47.501 59.732 12 Pinang 58.358 73.496 13 Tangerang 57.680 70.425 Jumlah 654.836 821.291 Tahun 2009 653.870 755.087 Tahun 2008 653.197 658.205 Tahun 2007 500.553 625.317 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Rasio Pasangan Berakte Nikah 0,77 0,76 0,83 0,82 0,80 0,72 0,80 0,81 0,82 0,79 0,80 0,79 0,82 0,80 0,87 0,99 0,80
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai rasio pasangan berakte nikah sebesar 0,80, capaian pasangan berakte nikah tersebut menunjukkan penurunan rasio pasangan berakte nikah apabila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 0,99 dan 0,87. Hal ini mungkin disebabkan menurunnya pemahaman masyarakat Kota Tangerang terhadap pentingnya memiliki akte nikah dari pasangan yang hendak menikah. Rasio ini cenderung merata di tiap kecamatan di Kota Tangerang. 4.
Angka Kepemilikan KTP Tabel 2.109 Angka Kepemilikan KTP
No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP 69.876 53.668 115.428 93.002 134.481 80.113
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Wajib KTP (Berusia > 17 Angka Kepemilikan KTP Tahun Dan/Atau Sudah (%) Menikah) 69.497 100,55 53.377 100,55 114.803 100,54 9.498 979,17 133.752 100,55 79.679 100,54
II - 101
Tahun 2010 Jumlah Penduduk No Kecamatan Jumlah Penduduk Yang Wajib KTP (Berusia > 17 Angka Kepemilikan KTP Memiliki KTP Tahun Dan/Atau Sudah (%) Menikah) 7 Karang Tengah 78.149 77.726 100,54 8 Karawaci 137.307 136.563 100,54 9 Larangan 111.287 110.684 100,54 10 Neglasari 82.491 80.044 103,06 11 Periuk 93.026 92.522 100,54 12 Pinang 113.457 112.842 100,55 13 Tangerang 112.081 111.474 100,54 Jumlah 1.274.366 1.182.461 107,77 Tahun 2009 1.171.847 1.167.683 100,36 Tahun 2008 1.385.645 1.363.355 101,63 Tahun 2007 1.572.456 1.531.666 102,66 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Indikator ini sama seperti indikator rasio penduduk ber-KTP yang telah diuraikan sebelumnya, dimana perbedaan indikator ini adalah pada penggunaan angka rasio dan persentase. Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki angka kepemilikan KTP sebesar 107,77%, yang berarti bahwa lebih banyak penduduk Kota Tangerang yang berKTP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang yang seharusnya ber-KTP. Hal ini perlu dicermati lebih jauh, karena bisa mengindikasikan adanya kepemilikan lebih dari 1 KTP per orang, dan bahkan hal ini telah berlangsung sejak 2007, dan cenderung mengalami peningkatan. 5.
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1.000 Penduduk Tabel 2.110 Angka Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2010
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran 84.446 65.278 133.179 110.668 161.829 91.775 97.296 161.941 132.439 102.046 117.712 137.147 136.947
Jumlah Penduduk
II - 102
90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145
Kepemilikan Akta Kelahiran 932,18 786,32 934,73 752,73 748,01 763,42 821,25 945,27 808,04 985,91 909,79 856,07 900,11
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Yang Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Jumlah 1.532.703 1.798.601 Tahun 2009 1.450.650 1.652.590 Tahun 2008 1.410.640 1.531.666 Tahun 2007 1.372.351 1.508.414 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Kepemilikan Akta Kelahiran 852,16 877,80 920,98 909,80
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki nilai angka kepemilikan akta kelahiran sebesar 852,16, yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk Kota Tangerang terdapat 852 orang yang memiliki akta kelahiran, atau setara dengan 85,2%. Angka ini menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2007. Berdasarkan kecamatan, angka kepemilikan akta kelahiran cenderung merata di tiap kecamatan di Kota Tangerang. 6.
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Tabel 2.111 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota
No. Uraian 1 Database Kependudukan Skala Kota Tahun 2010 2 Database Kependudukan Skala Kota Tahun 2009 3 Database Kependudukan Skala Kota Tahun 2008 4 Database Kependudukan Skala Kota Tahun 2007 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011
Ketersediaan Tersedia Tersedia Tersedia Tidak Tersedia
Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa mulai tahun 2008 lalu, Kota Tangerang memiliki database kependudukan skala kota. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakannya. 7.
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tabel 2.112 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci
Tahun 2010 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Sudah/Belum) Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
II - 103
Tahun 2010 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Sudah/Belum) 9 Larangan Sudah 10 Neglasari Sudah 11 Periuk Sudah 12 Pinang Sudah 13 Tangerang Sudah Tahun 2009 Sudah Tahun 2008 Sudah Tahun 2007 Sudah Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 No.
Kecamatan
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2007 Kota Tangerang telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, dan hal ini telah merata di tiap kecamatan di Kota Tangerang. J.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Tabel 2.113 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Anak
Jumlah Keluarga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 41.627 24.471 Benda 36.892 21.809 Cibodas 58.449 38.304 Ciledug 57.522 36.461 Cipondoh 82.720 53.167 Jatiuwung 37.359 43.383 Karang Tengah 49.045 29.652 Karawaci 74.992 46.020 Larangan 62.921 40.885 Neglasari 50.987 25.355 Periuk 52.202 36.380 Pinang 65.163 40.093 Tangerang 62.369 38.448 Jumlah 732.248 474.428 Tahun 2009 692.437 446.646 Tahun 2008 640.400 387.984 Tahun 2007 601.342 382.740 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
II - 104
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 1,70 1,69 1,53 1,58 1,56 0,86 1,65 1,63 1,54 2,01 1,43 1,63 1,62 1,54 1,55 1,65 1,57
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 1,54, angka ini menunjukkan trend yang cenderung menurun sejak tahun 2007. Berbicara mengenai rata-rata jumlah anak per keluarga di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Neglasari memiliki rata-rata jumlah anak per keluarga tertinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya dengan rata-rata 2,01 anak per keluarga, sedangkan Kecamatan Jatiuwung memiliki angka terendah yaitu 0,86. 2.
Rasio Akseptor KB
Rasio Akseptor KB (Peserta KB Dibandingkan Dengan PUS) adalah Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 100 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Tabel 2.114 Rasio Akseptor KB (Peserta KB Dibandingkan Dengan PUS) Tahun 2010 Jumlah Pasangan Usia Jumlah Akseptor KB Rasio Akseptor KB Subur 1 Batuceper 9.958 14.438 68,97 2 Benda 9.140 12.368 73,90 3 Cibodas 13.276 18.373 72,26 4 Ciledug 14.133 20.170 70,07 5 Cipondoh 20.564 31.417 65,46 6 Jatiuwung 12.487 17.295 72,20 7 Karang Tengah 13.039 16.260 80,19 8 Karawaci 16.622 24.102 68,97 9 Larangan 12.617 19.637 64,25 10 Neglasari 11.240 15.988 70,30 11 Periuk 13.412 18.616 72,05 12 Pinang 17.193 24.538 70,07 13 Tangerang 13.939 18.885 73,81 Jumlah 177.620 252.087 70,46 Tahun 2009 184.924 264.130 70,01 Tahun 2008 184.174 259.584 70,95 Tahun 2007 173.876 247.237 70,33 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki rasio akseptor KB sebesar 70,46, dimana ini masih setara dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sejak 2007. Berbicara mengenai rasio akseptor KB di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Karang Tengah memiliki rasio akseptor KB tertinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya dengan skor 80,19, sedangkan Kecamatan Larangan memiliki angka terendah dengan skor 64,25.
II - 105
3.
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tabel 2.115 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2010
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 1 Batuceper 5.707 24.471 23,32 2 Benda 6.534 21.809 29,96 3 Cibodas 6.660 38.304 17,39 4 Ciledug 5.269 36.461 14,45 5 Cipondoh 8.628 53.167 16,23 6 Jatiuwung 7.381 43.383 17,01 7 Karang Tengah 5.894 29.652 19,88 8 Karawaci 11.298 46.020 24,55 9 Larangan 7.006 40.885 17,14 10 Neglasari 10.014 25.355 39,50 11 Periuk 4.781 36.380 13,14 12 Pinang 8.639 40.093 21,55 13 Tangerang 5.421 38.448 14,10 Jumlah 93.232 474.428 19,65 Tahun 2009 82.159 446.646 18,39 Tahun 2008 76.643 387.984 19,75 Tahun 2007 73.504 382.740 19,20 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I
Jumlah Keluarga
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 19,65%, yang berarti bahwa terdapat 19,65% keluarga di Kota Tangerang yang masih berada pada tingkatan pra sejahtera dan sejahtera I. Jika dilihat sejak 3 tahun sebelumnya, angka ini cenderung tetap sejak tahun 2007. Jika dilihat persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di tingkat kecamatan Kota Tangerang ini, Kecamatan Neglasari memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya dengan angka 39,50%, sedangkan Kecamatan Periuk memiliki persentase terendah dengan angka 13,14%.
II - 106
K. Urusan Sosial 1.
Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Tabel 2.116 Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi
Tahun 2010 (Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi) 1 Batuceper 3 2 Benda 0 3 Cibodas 0 4 Ciledug 1 5 Cipondoh 3 6 Jatiuwung 0 7 Karang Tengah 1 8 Karawaci 2 9 Larangan 6 10 Neglasari 5 11 Periuk 2 12 Pinang 2 13 Tangerang 2 Jumlah 27 Tahun 2009 27 Tahun 2008 27 Tahun 2007 27 Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kota Tangerang tahun 2010 terdapat 27 unit, jumlah ini sama dengan 3 tahun sebelumnya. Dilihat dari jumlah sarana sosial di tingkat kecamatan, Kecamatan Larangan memiliki jumlah sarana sosial paling banyak diantara 12 kecamatan lainnya yakni berjumlah 6 unit, sedangkan berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Jatiuwung yang tidak memiliki sama sekali sarana sosial tersebut.
II - 107
2.
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tabel 2.117 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
No
Uraian
Jumlah PMKS Skala Kota Yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 Tahun
1
Kota Tangerang 2.623 Tahun 2009 1.135 Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 Jumlah PMKS Skala Kota Dalam 1 Tahun Yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial 52.771 57.888
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%) 4,97 1,96
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase PKMS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 4,97%, jumlah ini meningkat 3,01% dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya memperoleh capaian 1,96%. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penduduk miskin. 3.
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Anak Jalanan
Tabel 2.118 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Anak Jalanan Tahun 2010 No
Uraian
Jumlah PMKS Yang Tertangani
Jumlah PMKS Yang Ada
Kota Tangerang 2.623 Tahun 2009 1.135 Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2011
52.771 57.888
1
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Anak Jalanan (%) 4,97 1,96
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) dan anak jalanan sebesar 4,97%, jumlah ini meningkat 3,01% dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya memperoleh capaian 1,96%. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penduduk miskin dan anak jalanan.
II - 108
L.
Urusan Ketenagakerjaan
1.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja dari keseluruhan penduduk. Tabel 2.119 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010 Angkatan Kerja 15 Th Jumlah Penduduk Usia Ke Atas 15 Th Ke Atas 1 Kota Tangerang 847.552 1.324.840 Tahun 2009 835.534 1.216.763 Tahun 2008 705.021 1.136.625 Tahun 2007 683.291 1.116.727 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja 63,97 68,67 62,03 61,19
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki angka partisipasi angkatan kerja sebesar 63,97 atau setara dengan 63,97%, dimana jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2009, akan tetapi jika dilihat trend sejak tahun 2007 menunjukkan trend yang terus meningkat. 2.
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi.
II - 109
Tabel 2.120 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja
Jumlah Perusahaan
1
Kota Tangerang 148 Tahun 2009 137 Tahun 2008 145 Tahun 2007 151 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011
2.205 2.040 1.913 1.992
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 67,12 67,16 75,80 75,80
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun sebesar 67,12, yang berarti terjadi 67 kasus sengketa setiap 1.000 perusahaan di Kota Tangerang. Jumlah ini cenderung menurun dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. 3.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2010 Jumlah Penduduk Usia No Kecamatan Kerja (Usia 15-64 Tahun) 1 Kota Tangerang 847.552 1.287.414 Tahun 2009 835.534 1.161.617 Tahun 2008 705.021 1.095.290 Tahun 2007 683.291 1.079.192 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 65,83 71,93 64,37 63,32
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,83%, jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2009, akan tetapi menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2007. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya penduduk urban yang diterima kerja di entitas bisnis Kota Tangerang.
II - 110
4.
Tingkat Penempatan Pencari Kerja Tabel 2.122 Tingkat Penempatan Pencari Kerja
Tahun 2010 Jumlah Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Yang Mendaftar 1 Kota Tangerang 14.288 32.679 Tahun 2009 12.744 12.744 Tahun 2008 10.212 29.052 Tahun 2007 9.844 29.024 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Tingkat Penempatan Pencari Kerja (%) 43,72 100,00 35,15 33,92
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki tingkat penempatan pencari kerja sebesar 43,72%, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun 2009, akan tetapi menunjukkan trend yang terus meningkat sejak tahun 2007. 5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tabel 2.123 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2010 Jumlah Pengangguran No Kecamatan Jumlah Penduduk Terbuka Usia Angkatan Angkatan Kerja Kerja 1 Kota Tangerang 92.378 847.552 Tahun 2009 130.122 835.534 Tahun 2008 84.443 705.021 Tahun 2007 139.587 683.291 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 10,90 15,57 11,98 20,43
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,90%, jumlah ini menunjukkan trend yang terus menurun sejak tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk Kota Tangerang yang memiliki pekerjaan.
II - 111
6.
Tingkat Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tabel 2.124 Tingkat Penyelesaian Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Tahun 2010 Jumlah Kejadian Tingkat Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Perselisihan Buruh Dan No Kecamatan Perselisihan Buruh dan Pengusaha Dengan Pengusaha Terhadap Perusahaan Dengan Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah Kebijakan Daerah Daerah (%) 1 Kota Tangerang 122 148 82,43 Tahun 2009 116 137 84,67 Tahun 2008 134 145 92,41 Tahun 2007 132 151 87,42 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki tingkat penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah sebesar 82,43%, jumlah ini cenderung menurun sejak tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kinerja dalam upaya menyelesaikan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.
M. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1.
Persentase Koperasi Aktif Tabel 2.125 Persentase Koperasi Aktif
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang
Jumlah Koperasi Aktif 30 36 34 23 51 64 27 63 23 29 37 31
II - 112
Tahun 2010 Jumlah Seluruh Koperasi 64 59 93 55 91 88 55 145 51 43 59 67
Persentase Koperasi Aktif (%) 46,88 61,02 36,56 41,82 56,04 72,73 49,09 43,45 45,10 67,44 62,71 46,27
No
Kecamatan
Jumlah Koperasi Aktif
Tahun 2010 Jumlah Seluruh Koperasi
13
Tangerang 31 190 Jumlah 479 1.060 Tahun 2009 498 1.029 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011
Persentase Koperasi Aktif (%) 16,32 45,19 48,40
Persentase Koperasi Aktif adalah Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi. Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase koperasi aktif sebesar 45,19%, jumlah ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 48,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa menurunnya minat masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Kota Tangerang, sehingga ada beberapa koperasi yang tutup/tidak beroperasi lagi. Berbicara mengenai persentase koperasi di tingkat kecamatan di Kota Tangerang ini, dapat diketahui bahwa Kecamatan Jatiuwung memiliki persentase koperasi aktif lebih banyak daripada 12 kecamatan lainnya yaitu sebesar 72,73% sedangkan Kecamatan Tangerang memiliki persentase koperasi aktif paling kecil yaitu sebesar 16,32% saja. 2.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tabel 2.126 Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2010 Jumlah Usaha Mikro Jumlah Seluruh UKM Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Kecil (%) 1 Batuceper 10.685 10.685 100,00 2 Benda 9.769 9.769 100,00 3 Cibodas 11.365 11.365 100,00 4 Ciledug 9.178 9.178 100,00 5 Cipondoh 11.677 11.677 100,00 6 Jatiuwung 9.859 9.859 100,00 7 Karang Tengah 8.707 8.707 100,00 8 Karawaci 10.463 10.463 100,00 9 Larangan 10.847 10.847 100,00 10 Neglasari 8.727 8.727 100,00 11 Periuk 7.827 7.827 100,00 12 Pinang 8.769 8.769 100,00 13 Tangerang 10.512 10.512 100,00 Jumlah 128.385 128.385 100,00 Tahun 2009 128.385 128.385 100,00 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100%, jumlah ini cenderung stabil dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 100% juga. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UKM di Kota Tangerang II - 113
merupakan usaha mikro dan kecil, sehingga perlu bimbingan dan pembinaan dari pemerintah Kota Tangerang dalam mengembangkannya. Berbicara mengenai persentase koperasi di tingkat kecamatan di Kota Tangerang ini, dapat diketahui bahwa dari ke 13 kecamatan yang ada semuanya memiliki persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100%. N. Urusan Penanaman Modal 1.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA. Tabel 2.127 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Jumlah Seluruh PMDN No. Tahun Perusahaan PMDN / / PMA PMA 1 Tahun 2010 284.489 2.205 Tahun 2009 269.111 2.040 Tahun 2008 263.598 1.913 Tahun 2007 286.444 1.992 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 129,02 131,92 137,79 143,80
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki rasio daya serap tenaga kerja sebesar 129,02, yang berarti bahwa setiap PMDN/PMA rata-rata menyerap 129 tenaga kerja. Jumlah ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya daya serap tenaga kerja dari penduduk Kota Tangerang terhadap entitas bisnis yang ada di Kota Tangerang.
II - 114
O. Urusan Kebudayaan 1.
Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Setiap Tahun Tabel 2.128 Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Setiap Tahun
No. Uraian 1 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2010 2 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2009 3 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2008 4 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2007 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, 2011
Jumlah 14 12 10 10
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah setiap tahun sebesar 14 kali, jumlah ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 yang mencapai 10 sampai 12 kali dalam satu tahun. Hal ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat dalam bidang seni dan budaya daerah, sehingga festival seni dan budaya daerah lebih banyak digelar. 2.
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah Tabel 2.129 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah
No. Uraian 1 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2010 2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2009 3 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2008 4 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Daerah Tahun 2007 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, 2011
Jumlah 14 12 10 9
Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah sebanyak 14 buah, jumlah ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran dari pemerintah maupun masyarakat (swasta) dalam bidang seni dan budaya daerah, sehingga jumlah sarana seni dan budaya daerah menjadi lebih banyak.
II - 115
P. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1.
Jumlah Organisasi Kepemudaan Di Daerah Tabel 2.130 Jumlah Organisasi Kepemudaan Di Daerah
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tahun 2010 Jumlah Organisasi Pemuda
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang
Sumber:
Jumlah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, 2011
10 7 7 11 18 6 9 23 7 8 6 13 24 149
Jumlah Organisasi Kepemudaan Di Daerah adalah jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Dilihat dari data tahun 2010 di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki jumlah organisasi pemuda sebanyak 149 buah. Dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang ini, Kecamatan Tangerang memiliki jumlah organisasi pemuda paling banyak daripada 12 kecamatan lainnya sebanyak 24 buah sedangkan Kecamatan Periuk memiliki jumlah organisasi pemuda paling sedikit hanya berjumlah 6 buah. 2.
Frekuensi Kegiatan Kepemudaan Setiap Tahun Tabel 2.131 Frekuensi Kegiatan Kepemudaan Setiap Tahun
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci
Tahun 2010 Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Keterangan 7 7 7 7 7 7 7 7
II - 116
Masing-masing kecamatan 7 kegiatan yaitu: 1. Diklat Paskibra 2. Training Centre (TC) Paskibra 3. Pelatihan Wirausaha Bagi Pemuda 4. Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda 5. Standar Mutu Organisasi Pemuda 6. Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda 7. Pertukaran Pemuda Antar Daerah
No.
Kecamatan
Tahun 2010 Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Keterangan
9 Larangan 7 10 Neglasari 7 11 Periuk 7 12 Pinang 7 13 Tangerang 7 Jumlah Tiap Kecamatan 7 Tahun 2009 1 1 Keg. Yaitu Pertukaran Pemuda Antar Daerah Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, 2011
Frekuensi kegiatan kepemudaan di Kota Tangerang pada tahun 2010 berjumlah 7 kegiatan di masing-masing kecamatan. Hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya berjumlah 1 kegiatan.
Q. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.
Frekuensi Pembinaan LSM, Ormas dan OKP Tabel 2.132 Frekuensi Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
Tahun 2010 Jumlah kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 Kota Tangerang 1 Tahun 2009 0 Tahun 2008 0 Tahun 2007 0 Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang, 2011 No.
Kecamatan
Dilihat dari tabel tahun 2010 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Tangerang adalah sebanyak 1 kali. Tahun sebelumnya belum pernah diadakan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
II - 117
2.
Frekuensi Pembinaan Politik Daerah Tabel 2.133 Frekuensi Pembinaan Politik Daerah
Tahun 2010 Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah 1 Kota Tangerang 4 Tahun 2009 2 Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang, 2011 No.
Kecamatan
Dilihat dari tabel tahun 2010 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Tangerang adalah sebanyak 4 kali, meningkat dibandingkan tahun 2009, dimana pernah diadakan kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 2 kali.
R. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Terhadap Penduduk Tabel 2.134 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Terhadap Penduduk Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Polisi Pamong Praja
Jumlah Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper 9 Benda 8 Cibodas 18 Ciledug 12 Cipondoh 12 Jatiuwung 17 Karang Tengah 10 Karawaci 9 Larangan 11 Neglasari 10 Periuk 8 Pinang 13 Tangerang 10 Jumlah 147 Tahun 2009 142 Tahun 2008 138 Tahun 2007 135 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011
II - 118
90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601 1.652.590 1.531.666 1.508.414
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 0,99 0,96 1,26 0,82 0,55 1,41 0,84 0,53 0,67 0,97 0,62 0,81 0,66 0,82 0,86 0,90 0,89
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Terhadap Penduduk adalah Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Dilihat dari tabel tahun 2010 di atas, dapat diketahui bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap penduduk di Kota Tangerang adalah sebanyak 0,82, yang berarti setiap 10.000 penduduk terdapat 1 Polisi Pamong Praja. Angka ini cenderung menunjukkan trend yang menurun sejak tahun 2007. Kecamatan Jatiuwung memiliki rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap penduduk terbanyak dengan jumlah rasio 1,41 sedangkan Kecamatan Karawaci terrendah dengan rasio 0,53. 2.
Rasio Jumlah Pos Siskamling Setiap Kelurahan Tabel 2.135 Rasio Jumlah Pos Siskamling Setiap Kelurahan Tahun 2010
Rasio Jumlah Pos Siskamling Setiap Kelurahan 1 Batuceper 15 7 2,14 2 Benda 13 5 2,60 3 Cibodas 24 6 4,00 4 Ciledug 37 8 4,63 5 Cipondoh 44 10 4,40 6 Jatiuwung 18 6 3,00 7 Karang Tengah 41 7 5,86 8 Karawaci 46 16 2,88 9 Larangan 31 8 3,88 10 Neglasari 11 7 1,57 11 Periuk 19 5 3,80 12 Pinang 32 11 2,91 13 Tangerang 22 8 2,75 Jumlah 353 104 3,39 Tahun 2009 353 104 3,39 Tahun 2008 353 104 3,39 Tahun 2007 353 104 3,39 Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang dalam Kota Tangerang Dalam Angka 2011 No
Kecamatan
Jumlah Pos Siskamling
Jumlah Kelurahan
Rasio Jumlah Pos Siskamling Setiap Kelurahan adalah Perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Dilihat dari tabel tahun 2010 di atas, dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling setiap kelurahan di Kota Tangerang adalah 3,39, yang berarti rata-rata di tiap kelurahan terdapat 3 pos siskamling. Angka ini tidak berubah sejak tahun 2007. Rasio jumlah pos siskamling tertinggi terdapat pada Kecamatan Karang Tengah dengan angka 5,86, dan yang terrendah terdapat pada Kecamatan Neglasari dengan angka 1,57.
II - 119
3.
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah Tabel 2.136 Tingkat Penegakan Peraturan Daerah
Tahun 2010 Jumlah Penyelesaian No Kecamatan Jumlah Pelanggaran Penegakan Peraturan Peraturan Daerah Daerah 1 Kota Tangerang 8.262 10.294 Tahun 2009 10.920 4.232 Tahun 2008 7.752 10.483 Tahun 2007 6.950 7.059 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah (%) 80,26 258,03 73,95 98,46
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat penegakan peraturan daerah di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 80,26%, dimana angka ini cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2007. 4.
Tingkat Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tabel 2.137 Tingkat Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja
No. Uraian 1. Jumlah Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011
2007 365
2008 365
2009 365
2010 365
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 356 kali, dimana jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2007.
II - 120
5.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Dan Keindahan) Di Kota Tabel 2.138 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Dan Keindahan) Di Kota
No
Kecamatan
Jumlah Pelanggaran K3 Yang Terselesaikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah
9 8 18 12 12 17 10 9 11 10 8 13 10 147
Tahun 2010 Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi Oleh Satpol PP 94.919 77.060 146.943 122.965 181.373 107.914 105.839 181.373 141.878 110.428 124.427 150.019 144.692 1.689.830
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Dan Keindahan) Di Kota (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011 Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Tangerang tahun 2010 hanya sebesar 0,01%. Hal ini berarti bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Tangerang masih sangat rendah. 6.
Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kota Tabel 2.139 Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kota Tahun 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci
Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 38,50 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00
II - 121
Luas Wilayah 8,53 11,12 9,18 8,79 20,00 14,34 10,17 13,17
Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kota (%) 115,00 0,00 0,00 137,00 0,00 82,00 0,00 0,00
Tahun 2010 Jangkauan Luas No Kecamatan Wilayah Manajemen Luas Wilayah Kebakaran (WMK) 9 Larangan 0,00 8,08 10 Neglasari 0,00 14,67 11 Periuk 0,00 11,46 12 Pinang 0,00 19,46 13 Tangerang 38,50 15,54 Jumlah 154,00 164,49 Tahun 2009 154,00 164,49 Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, 2011
Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kota (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 101,00 101,00
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 101%, sama halnya dengan capaian tahun 2009. Kecamatan Ciledug menjadi kecamatan dengan tingkat cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota terbaik yang mencapai 137%. 7.
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tabel 2.140 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Tahun 2010 Jumlah Kasus Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran Di WMK Jumlah Kasus No Kecamatan Daerah Layanan Yang Tertangani Dalam Kebakaran Dalam Wilayah Manajemen Waktu Maksimal 15 Jangkauan WMK Kebakaran (%) Menit 1 Batuceper 3 5 60,00 2 Benda 1 6 16,67 3 Cibodas 3 4 75,00 4 Ciledug 1 7 14,29 5 Cipondoh 7 19 36,84 6 Jatiuwung 8 14 57,14 7 Karang Tengah 1 10 10,00 8 Karawaci 8 16 50,00 9 Larangan 2 11 18,18 10 Neglasari 7 10 70,00 11 Periuk 5 8 62,50 12 Pinang 2 8 25,00 13 Tangerang 12 18 66,67 Jumlah 60 136 44,12 Tahun 2009 106 114 92,98 Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, 2011
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Waktu Tanggap daerah Layanan WMK di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 44,12%, berkurang jauh bila dibandingkan II - 122
dengan capaian pada tahun 2009 yang mencapai 92,98%. Di tingkat kecamatan Kota Tangerang sendiri, kecamatan yang paling baik tingkat waktu tanggap daerah layanan WMKnya yaitu Kecamatan Cibodas dengan tingkat waktu tanggap sebesar 75%, sebaliknya Kecamatan Karang Tengah yang memiliki tingkat waktu tanggap terrendah sebesar 10%. 8.
Sistem Informasi Manajemen Pemda Tabel 2.141 Sistem Informasi Manajemen Pemda
No. Uraian 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda Yang Telah Dibuat Oleh Pemda Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang, 2011
2009
2010 7
10
Dapat kita lihat dan bandingkan bahwa jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda pada tahun 2010 mencapai 10 buah, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya berjumlah 7 buah. S. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tabel 2.142 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2010
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Jumlah LPM Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1 Batuceper 7 7 1,00 2 Benda 5 5 1,00 3 Cibodas 6 6 1,00 4 Ciledug 8 8 1,00 5 Cipondoh 10 10 1,00 6 Jatiuwung 6 6 1,00 7 Karang Tengah 7 7 1,00 8 Karawaci 16 16 1,00 9 Larangan 8 8 1,00 10 Neglasari 7 7 1,00 11 Periuk 5 5 1,00 12 Pinang 11 11 1,00 13 Tangerang 8 8 1,00 Jumlah 104 104 1,00 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Jumlah Kelompok Binaan LPM
II - 123
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 1,00 atau setara dengan 100%. Di tingkat kecamatan Kota Tangerang sendiri, seluruh kecamatannya mencapai nilai 100%. 2.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tabel 2.143 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Tahun 2010 Jumlah Kelompok Rata-Rata Jumlah Jumlah PKK Binaan PKK Kelompok Binaan PKK 1 Batuceper 260 7 37,14 2 Benda 1.067 5 213,40 3 Cibodas 1.807 6 301,17 4 Ciledug 1.064 8 133,00 5 Cipondoh 2.760 10 276,00 6 Jatiuwung 865 6 144,17 7 Karang Tengah 2.086 7 298,00 8 Karawaci 1.036 16 64,75 9 Larangan 1.217 8 152,13 10 Neglasari 1.392 7 198,86 11 Periuk 1.178 5 235,60 12 Pinang 3.390 11 308,18 13 Tangerang 573 8 71,63 Jumlah 18.695 104 179,76 Tahun 2009 18.695 104 179,76 Tahun 2008 18.695 104 179,76 Tahun 2007 18.695 104 179,76 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai angka 179,76, yang berarti bahwa rata-rata setiap PKK mempunyai 179 kelompok binaan. Angka ini tidak berubah sejak tahun 2007. Di tingkat kecamatan Kota Tangerang sendiri, Kecamatan Pinang memperoleh rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya yang mencapai angka 308, sedangkan Kecamatan Batuceper terrendah yaitu hanya mencapai 37.
II - 124
3.
Persentase PKK Aktif Tabel 2.144 Persentase PKK Aktif Tahun 2010
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007
Jumlah PKK Aktif
Jumlah Seluruh PKK
7 5 6 8 10 6 7 16 8 7 5 11 8 104 104 104 104
7 5 6 8 10 6 7 16 8 7 5 11 8 104 104 104 104
Persentase PKK Aktif (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase PKK aktif di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 100%, yang berarti seluruh PKK di Kota Tangerang merupakan PKK aktif, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2007. 4.
Persentase Posyandu Aktif Tabel 2.145 Persentase Posyandu Aktif Tahun 2010
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk
Jumlah Posyandu Aktif
Jumlah Total Posyandu
50 49 94 98 91 56 63 130 96 58 61
50 49 94 98 91 56 63 130 96 58 61
II - 125
Persentase Posyandu Aktif (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tahun 2010 No
Kecamatan
Persentase Posyandu Aktif (%) 12 Pinang 82 82 100,00 13 Tangerang 72 72 100,00 Jumlah 1.000 1.000 100,00 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011 Jumlah Posyandu Aktif
Jumlah Total Posyandu
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase posyandu aktif di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 100%, yang berarti seluruh posyandu di Kota Tangerang merupakan posyandu yang aktif. 5.
Tingkat Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.146 Tingkat Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2010 Jumlah Swadaya Total Pasca Program Tingkat Swadaya No Kecamatan Masyarakat Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat (%) 1 Batuceper 125.250.000 626.250.000 20,00 2 Benda 155.250.000 776.250.000 20,00 3 Cibodas 57.000.000 285.000.000 20,00 4 Ciledug 0 0 0,00 5 Cipondoh 94.672.000 550.000.000 17,21 6 Jatiuwung 53.000.000 265.000.000 20,00 7 Karang Tengah 174.249.000 871.250.000 20,00 8 Karawaci 82.501.500 408.750.000 20,18 9 Larangan 0 0 0,00 10 Neglasari 205.068.500 1.042.500.000 19,67 11 Periuk 97.630.600 482.500.000 20,23 12 Pinang 67.000.000 335.000.000 20,00 13 Tangerang 40.450.000 190.000.000 21,29 Jumlah 1.152.071.600 5.832.500.000 19,75 Tahun 2009 716.910.200 2.899.464.000 24,73 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2011
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 19,75%. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 24,73%. Di tingkat kecamatan, Kecamatan Tangerang menjadi kecamatan yang tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakatnya paling tinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya dengan nilai 21,29%, berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan yang memiliki capaian 0%.
II - 126
T.
Urusan Statistik
1.
Buku ”Kabupaten/Kota Dalam Angka” Tabel 2.147 Buku ”Kabupaten / Kota Dalam Angka”
No. Uraian 1. Buku ”Kabupaten/Kota Dalam Angka” Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang, 2011
Ketersediaan ada ada ada ada
Kota Tangerang memiliki buku Kota Tangerang Dalam Angka sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. 2.
Buku ”PDRB Kabupaten/Kota” Tabel 2.148 Buku ”PDRB Kabupaten / Kota”
No. Uraian 1. Buku ”PDRB Kabupaten/Kota” Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang, 2011
Ketersediaan Ada Ada Ada Ada
Kota Tangerang memiliki buku PDRB Kota Tangerang sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. U. Urusan Kearsipan 1.
Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku Tabel 2.149 Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku No. 1. 2. 3.
Uraian Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Jumlah SKPD Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang, 2011
II - 127
Tahun 2010 50 50 100,00 50,00 50,00 44,00
Dilihat dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengelolaan arsip secara baku di Kota Tangerang tahun 2010 ini telah mencapai 100%, meningkat jauh dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya.
2.
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tabel 2.150 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
No. Uraian 1 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2010 2 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2009 3 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2008 4 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2007 Sumber: Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang, 2011
Jumlah 2 2 2 1
Dilihat dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Tangerang tahun 2010 ini berjumlah 2 kali, dan cenderung tetap sejak tahun 2008.
V. Urusan Komunikasi dan Informatika 1.
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Tabel 2.151 Rasio Wartel / Warnet Terhadap Penduduk Tahun 2010 No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang
Jumlah Wartel/Warnet 16 17 30 62 46 26 50 59 31 24 33 46
II - 128
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk 0,18 0,20 0,21 0,42 0,21 0,22 0,42 0,34 0,19 0,23 0,26 0,29
Tahun 2010 No.
Kecamatan
Jumlah Wartel/Warnet
Jumlah Penduduk
13
Tangerang 26 Jumlah 466 Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
152.145 1.798.601
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk 0,17 0,26
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Tangerang tahun 2010 ini mencapai 0,26, yang berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Kota Tangerang terdapat 26 wartel/warnet, atau dengan kata lain setiap 4.000 penduduk terdapat 1 wartel/warnet. 2.
Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal Tabel 2.152 Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal
No. 1. Jumlah Surat Kabar Lokal 2. Jumlah Surat Kabar Nasional
Uraian
Jumlah Tahun 2009 (Surat Kabar Nasional) Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang, 2011
Jumlah 6 6 16 16 14
Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal adalah Banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional/lokal yang masuk ke daerah. Dilihat dari daftar tabel di atas, dapat diketahui jumlah surat kabar lokal di Kota Tangerang tahun 2010 ini sebanyak 6 jenis, jumlah ini tidak didukung oleh data mengenai berapa banyak jumlah surat kabar nasional yang beredar di Kota Tangerang. Tahun 2008 dan 2009 jumlah surat kabar nasional/lokal ada 16 jenis sedangkan tahun 2007 hanya 14 jenis. 3.
Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal Tabel 2.153 Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal
No. 1. Jumlah Penyiaran Radio 2. Jumlah Penyiaran TV
Uraian
Jumlah Tahun 2009 (Radio) Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang, 2011
II - 129
Jumlah 5 1 6 5 5 5
Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun lokal yang masuk ke daerah. Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kota Tangerang tahun 2010 ini sebanyak 6 buah, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2007, 2008 dan 2009 yang hanya mencapai 5 buah. 4.
Web Site Milik Pemerintah Daerah Tabel 2.154 Web Site Milik Pemerintah Daerah
No. 1. Web Site Milik Pemerintah Daerah Tahun 2009
Uraian
Ketersediaan Ada Ada
Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang, 2011 Dilihat dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang memiliki web site sendiri dari tahun 2009 lalu. 5.
Rata-Rata Frekuensi Penyelenggaraan Pameran/Expo Setiap Tahun Tabel 2.155 Rata-Rata Frekuensi Penyelenggaraan Pameran/Expo Setiap Tahun
No. Uraian 1 Jumlah Pameran / Expo Yang Dilaksanakan Tahun 2010 2 Jumlah Pameran / Expo Yang Dilaksanakan Tahun 2009 3 Jumlah Pameran / Expo Yang Dilaksanakan Tahun 2008 4 Jumlah Pameran / Expo Yang Dilaksanakan Tahun 2007 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011
Jumlah 7 7 7 6
Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata frekuensi penyelenggaraan pameran/expo setiap tahun di Kota Tangerang tahun 2010 ini sebanyak 7 kali pelaksanaan, jumlah ini sama dengan jumlah penyelenggaraan expo pada tahun 2008 dan 2009 lalu dan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya menyelenggarakan sebanyak 6 kali.
II - 130
W. Urusan Perpustakaan 1.
Jumlah Perpustakaan Di Daerah Tabel 2.156 Jumlah Perpustakaan Di Daerah
No. Uraian 1. Jumlah Perpustakaan di Daerah Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 303
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perpustakaan di Kota Tangerang tahun 2010 sebanyak 303 buah. 2.
Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam Tahun
Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam Tahun adalah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Tabel 2.157 Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam Tahun No. Uraian 1. Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Selama Satu Tahun 2. Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani 3. Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam 1 Tahun Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2011
Tahun 2010 38.374 1.500.000 0,03
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kunjungan perpustakaan di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,03. 3.
Tingkat Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tabel 2.158 Tingkat Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
No. Uraian 1. Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 2. Jumlah Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 3. Tingkat Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007 Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2011
II - 131
Tahun 2010 37.281 47.030 0,79 0,33 0,33 0,33
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 0,79. Jumlah ini meningkat dari tingkat koleksi buku di perpustakaan daerah tahun sebelumnya yakni dari tahun 2007 sampai 2009 yang mencapai 0,33.
2.3.2.
Fokus Layanan Urusan Pilihan
A. Urusan Pertanian 1.
Tingkat Produktivitas Padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tabel 2.159 Tingkat Produktivitas Padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Produksi Tanaman Tingkat Produktivitas Padi Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan / Bahan Pangan Utama No Kecamatan Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Lokal Lainnya Per Hektar Utama Lokal Lainnya (Ha) (Ton) (ton/ha) 1 Batuceper 4.591,00 755,00 608,08 2 Benda 2.216,20 348,00 636,84 3 Cibodas 48,30 9,00 536,67 4 Ciledug 0,00 0,00 0,00 5 Cipondoh 173,30 45,00 385,11 6 Jatiuwung 0,00 0,00 0,00 7 Karang Tengah 124,80 24,00 520,00 8 Karawaci 0,00 0,00 0,00 9 Larangan 0,00 0,00 0,00 10 Neglasari 229,70 43,00 534,19 11 Periuk 606,00 100,00 606,00 12 Pinang 441,60 82,00 538,54 13 Tangerang 0,00 0,00 0,00 Tahun 2010 8.436,00 1.406,00 600,00 Tahun 2009 9.869,16 1.495,00 660,14 Tahun 2008 10.611,41 1.624,00 653,41 Sumber: Dinas Pertanian Kota Tangerang, 2011
Dilihat dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Tangerang adalah sebesar 600 ton/ha, capaian di tahun 2010 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 653 dan 660 ton/ha. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh gagalnya panen raya di tahun 2010 ini. Berbicara mengenai capaian tingkat produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di tingkat kecamatan Kota Tangerang, kecamatan tertinggi tingkat produktivitasnya diraih oleh Kecamatan Benda dengan capaian produktivitas sebesar 636 ton/ha, sedangkan kecamatan terendah tingkat produktivitasnya
II - 132
adalah Kecamatan Cipondoh yang hanya 385 ton/ha. Selain itu di Kota Tangerang terdapat 5 kecamatan yang tidak mempunyai lahan pertanian, yakni Kecamatan Ciledug, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Tangerang. 2.
Tingkat Cakupan Bina Kelompok Petani Tabel 2.160 Tingkat Cakupan Bina Kelompok Petani
Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Bantuan Jumlah Kelompok Petani Pemda 1. Batuceper 2 5 2. Benda 1 6 3. Cibodas 1 1 4. Ciledug 0 1 5. Cipondoh 1 3 6. Jatiuwung 0 0 7. Karang Tengah 2 4 8. Karawaci 0 2 9. Larangan 0 3 10. Neglasari 3 9 11. Periuk 1 5 12. Pinang 1 15 13. Tangerang 1 1 Tahun 2010 13 55 Tahun 2009 9 57 Tahun 2008 7 27 Tahun 2007 8 27 Sumber: Dinas Pertanian Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Tingkat Cakupan Bina Kelompok Petani (%) 40,00 16,67 100,00 0,00 33,33 0,00 50,00 0,00 0,00 33,33 20,00 6,67 100,00 23,64 15,79 25,93 29,63
Dilihat dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa tingkat cakupan bina kelompok petani di Kota Tangerang adalah sebesar 23,64%, capaian di tahun 2010 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 dimana hanya mencapai 15,79% dan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing mencapai 29,63% dan 25,93%. Berbicara mengenai tingkat cakupan bina kelompok petani di tingkat kecamatan Kota Tangerang, kecamatan tertinggi dengan tingkat cakupan bina kelompok petaninya diraih oleh Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Tangerang dengan capaian sempurna sebesar 100%, sedangkan kecamatan terendah tingkat cakupan bina kelompok petaninya diraih oleh 4 kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Ciledug, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Larangan dengan jumlah 0%, hal ini disebabkan karena tidak adanya kelompok petani yang mendapat bantuan dari Pemda.
II - 133
B. Urusan Kelautan dan Perikanan 1.
Nilai Hasil Produksi Perikanan Tabel 2.161 Nilai Hasil Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan (Ton) 1 Batuceper 14,72 2 Benda 60,00 3 Cibodas 9,60 4 Ciledug 11,62 5 Cipondoh 65,00 6 Jatiuwung 11,50 7 Karang Tengah 12,70 8 Karawaci 40,00 9 Larangan 10,50 10 Neglasari 51,00 11 Periuk 52,00 12 Pinang 65,00 13 Tangerang 9,70 Tahun 2010 413,34 Tahun 2009 394,53 Tahun 2008 282,46 Tahun 2007 262,95 Sumber: Dinas Pertanian Kota Tangerang, 2011 No
Kecamatan
Target Daerah (Ton) 15,00 65,00 10,00 11,00 65,00 11,00 12,70 38,00 9,50 53,00 50,00 80,00 10,00 430,20 324,79 262,00 263,06
Nilai Hasil Produksi Perikanan (%) 98,13 92,31 96,00 105,64 100,00 104,55 100,00 105,26 110,53 96,23 104,00 81,25 97,00 96,08 121,47 107,81 99,96
Dilihat dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa nilai hasil produksi perikanan di Kota Tangerang adalah sebesar 96,08% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian di tahun 2010 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2007, 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 99,96%, 107,81% dan 121,47%. Berbicara mengenai nilai hasil produksi perikanan di tingkat kecamatan Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug memperoleh capaian tertinggi dibandingkan dengan 12 kecamatan lainnya yakni sebesar 105,64%, berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Pinang yang hanya mencapai 81,25%.
II - 134
2.
Tingkat Konsumsi Ikan Tabel 2.162 Tingkat Konsumsi Ikan
Jumlah Konsumsi Ikan Target Daerah (Ton) Tingkat Konsumsi Ikan (%) (Ton) 1 Batuceper 2.098,66 2.273,51 92,31 2 Benda 1.704,57 1.849,44 92,17 3 Cibodas 3.250,38 3.523,45 92,25 4 Ciledug 2.722,45 2.957,84 92,04 5 Cipondoh 4.012,91 4.361,86 92,00 6 Jatiuwung 2.382,74 2.579,42 92,38 7 Karang Tengah 2.345,39 2.534,42 92,54 8 Karawaci 4.021,04 4.354,92 92,33 9 Larangan 3.151,11 3.420,47 92,13 10 Neglasari 2.441,56 2.649,07 92,17 11 Periuk 2.752,33 2.982,20 92,29 12 Pinang 3.322,92 3.605,34 92,17 13 Tangerang 3.200,59 3.471,04 92,21 Tahun 2010 37.406,65 40.562,98 92,22 Tahun 2009 32.112,49 33.561,75 95,68 Sumber: Dinas Pertanian Kota Tangerang, 2011 No.
Kecamatan
Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan di Kota Tangerang adalah sebesar 92,22% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian di tahun 2010 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 yang mencapai 95,68%. Berbicara mengenai tingkat konsumsi ikan di tingkat kecamatan Kota Tangerang, seluruh kecamatan hampir memiliki tingkat konsumsi ikan yang cenderung merata.
C. Urusan Perdagangan 1.
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Tabel 2.163 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
No. Uraian 1. Nilai Ekspor Perdagangan 2. Nilai Impor Perdagangan 3. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2009 Tahun 2008 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011
II - 135
Tahun 2010 $ 10.183.865,38 $ 6.751.375,00 $ 3.432.490,38 $ 141.198.103,94 $ 22.135.740,01
Dilihat dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tangerang adalah sebesar $3.432.490,38, capaian di tahun 2010 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2008 dan 2009 yang masingmasing mencapai $22.135.740,01 dan $141.198.103,94. D. Urusan Perindustrian 2.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tabel 2.164 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
No. Uraian 1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2010 2 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2009 3 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2008 4 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2007 Sumber: Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang, 2011
(%) 47,57 48,99 50,75 52,83
Jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 47,57% dimana capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian yang diraih tahun 2007, 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 52,83%, 50,75% dan 47,57%. 3.
Tingkat Pertumbuhan Industri Tabel 2.165 Tingkat Pertumbuhan Industri
No. Uraian 2007 2008 1 Jumlah Industri 2.261 2.373 2 Tingkat Pertumbuhan Industri (%) 4,72 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011
2009 2.595 8,55
2010 2.220 -16,89
Jumlah tingkat pertumbuhan industri di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai -16,89%. Jumlah ini menurun jauh dibandingkan dengan capaian 3 tahun sebelumnya yang berada di angka positif.
II - 136
4.
Tingkat Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tabel 2.166 Tingkat Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Tahun 2010 Jumlah Kelompok Pengrajin No. Kecamatan Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Bantuan Pengrajin Binaan Pemda 1 Batuceper 2 2 Benda 0 3 Cibodas 0 4 Ciledug 0 5 Cipondoh 0 6 Jatiuwung 0 7 Karang Tengah 0 8 Karawaci 0 9 Larangan 0 10 Neglasari 0 11 Periuk 0 12 Pinang 0 13 Tangerang 0 Jumlah 2 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2011
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tingkat Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57
Dari tabel tingkat cakupan bina kelompok pengrajin Kota Tangerang tahun 2010 di atas, dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki tingkat cakupan bina kelompok pengrajin, kecamatan itu adalah Kecamatan Batuceper dengan tingkat cakupan sebesar 28,57%
2.4.
ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.4.1.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Angka Konsumsi Rumahtangga Pangan Per Kapita Besarnya pendapatan yang diterima suatu rumah tangga merupakan penentu tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Namun data pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh sehingga pendekatan yang sering digunakan pada setiap survei, termasuk Susenas, adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Dimana, penduduk dengan pendapatan yang lebih besar akan memiliki pengeluaran yang lebih besar pula, meskipun dengan jenis pengeluaran yang berbeda.
II - 137
Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita selama sebulan penduduk Kota Tangerang pada tahun 2010 paling banyak (28,03 %) berada pada golongan pengeluaran Rp 400.000 – Rp 599.999. Rata-rata pengeluaran perkapita selama sebulan di Kota Tangerang adalah Rp 774.337,16 dengan rata-rata pengeluaran makanan Rp.376.328,34 (48,60 %) dan bukan makanan Rp 398.008,82 (51,40 %). Pengeluaran perkapita sebulan, paling banyak adalah untuk perumahan (25,49 %), makanan dan minuman jadi (19,00 %) serta barang dan jasa (selain pendidikan dan kesehatan) 10,80 % Perumahan dan fasilitasnya menjadi alokasi konsumsi terbesar penduduk di Kota Tangerang pada tahun 2010. Kebutuhan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak menjadi prioritas utama. Konsumsi makanan dan minuman jadi merupakan pengeluaran terbesar kedua. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penduduk Kota Tangerang yang berprofesi sebagai pekerja memilih makanan dan minuman jadi sebagai solusi bagi ‘mereka’ yang merasa lebih praktis dan tidak sempat memasak sendiri makanannya. Bagi penduduk dengan golongan pengeluaran kurang dari Rp 300.000, perbandingan antara konsumsi makanan dan bukan makanan adalah 56,04 % dan 43,96 %. Alokasi pengeluaran rumah tangga paling banyak digunakan untuk keperluan perumahan (26,10 %), padi-padian seperti beras (13,11 %), dan makanan dan minuman jadi (13,09 %). Semakin besar pendapatan, maka komposisi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan akan berubah. Pengeluaran untuk makanan akan semakin menurun dan sebaliknya pengeluaran untuk bukan makanan akan meningkat. Pada tabel 8.2 dapat dilihat bahwa penduduk dengan golongan pengeluaran lebih dari Rp 2.000.000,- memiliki perbandingan pengeluaran makanan dan bukan makanan yang berbeda dengan golongan pengeluaran kurang dari Rp 300.000,-. Pada golongan pengeluaran ini, perbandingannya dalah 38,36 % dan 61,64 %. Pada tahun 2010 di Kota Tangerang, penduduk dengan golongan pengeluaran ini paling banyak mengalokasikan pendapatannya untuk makanan dan minuman jadi (28,07 %), perumahan (24,30 %) serta barang dan jasa (selain pendidikan dan kesehatan) 12,69 %. Tabel 2.167 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Golongan pengeluaran (Rp. ) 300.000 - 399.999 400.000 - 599.999 600.000 - 799.999 800.000 - 999.999 1.000.000 - 1.499.999
2008 3,52 21,15 31,15 15,97 11,19
II - 138
Tahun (%) 2009 10,72 27,36 20,58 10,2 14,51
2010 7,04 28,03 25,55 13,56 16,95
Golongan pengeluaran (Rp. ) 1.500.000 - 1.999.999 2.000.000 ke atas Jumlah Sumber:
Tahun (%) 2009 4,37 8,62 100
2008 6,04 4,14 100
2010 4,95 2,74 100
Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2011
B. Rasio Wilayah Produktif dan Non Produktif Indikator penting dalam untuk melihat kinerja ketata-ruangan antara lain adalah rasio wilayah produktif dan non produktif. Nilai rasio ini merupakan gambaran dari wilayah produktif dan pemanfaatannya serta wilayah non produktif yang bisa dikembangkan. Seperti diketahui bahwa lahan di Kota Tangerang terbagi atas kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, sedangkan kawasan budidaya terbagi atas lahan yang produktif dan non produktif. Gambaran tentang penggunaan/pemanfaatan lahan serta besaran wilayah produktif dan non produktif beserta rasionya di Kota Tangerang pada tahun 2010 bisa dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel 2.168 Luasan Pemanfaatan Kawasan Lindung No 1. 2.
Jenis Penggunaan Lahan Sungai, Situ dan Waduk Ruang Terbuka Hijau Jumlah
Luas (Ha)
Persentase (%)
215,7 1.227,7 1.443,4
1,2% 6,7% 7,9%
Sumber: Dinas Tata Kota, 2011
Tabel 2.169 Luasan Pemanfaatan Kawasan Budidaya No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Penggunaan Lahan IPA Industri Kuburan Lapangan Golf Lembaga Pemasyarakatan Pasar Pendidikan Perdagangan Perkantoran
II - 139
Luas (Ha)
(%)
14,3 315,1 63,8 160,1 8,1 9,4 33,2 91,9 225,0
0,1% 1,7% 0,4% 0,9% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 1,2%
No. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Jenis Penggunaan Lahan Perumahan Rumah Sakit Sawah Stadion TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) Tanah Kosong Tempat Peribadatan Terminal Lain Bandara Soekarno-Hatta Jumlah
Luas (Ha)
(%)
7.052,6 23,9 3.557,5 4,8 14,9 3.279,6 6,9 8,6 169,6 1.736,2 16.775,6
38,7% 0,1% 19,5% 0,0% 0,1% 18,0% 0,0% 0,0% 0,9% 9,5% 92,1%
Luas (Ha)
(%)
3.279,6 3.279,6
18,0% 18,0%
Luas (Ha)
(%)
14,3 315,1 63,8 160,1 8,1 9,4 33,2 91,9 225 7.052,60 23,9 3.557,50 4,8 14,9 6,9 8,6 169,6 1.736,20
0,10% 1,70% 0,40% 0,90% 0,00% 0,10% 0,20% 0,50% 1,20% 38,70% 0,10% 19,50% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,90% 9,50%
13.496,00
74,10%
Sumber: Dinas Tata Kota, 2011
Tabel 2.170 Wilayah Tidak Produktif No 1.
Jenis Penggunaan Lahan Tanah Kosong Jumlah
Sumber: Bappeda, 2011
Tabel 2.171 Wilayah Produktif No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Jenis Penggunaan Lahan IPA Industri Kuburan Lapangan Golf Lembaga Pemasyarakatan Pasar Pendidikan Perdagangan Perkantoran Perumahan Rumah Sakit Sawah Stadion TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) Tempat Peribadatan Terminal Lain Bandara Soekarno-Hatta
TOTAL Sumber: Dinas Tata Kota, 2011
II - 140
Tabel 2.172 Prosentase Luas Wilayah Produktif No. Uraian 1. Luas Wilayah Produktif 2. Luas Seluruh Wilayah Budidaya 3. Rasio (1./2.)
2008 13.496,00 16.775,60
2009 13.496,00 16.775,60
2010 13.496,00 16.775,60
2011 13.496,00 16.775,60
2012** 13.496,00 16.775,60
80,45%
80,45%
80,45%
80,45%
80,45%
Sumber: Dinas Tata Kota, 2011
2.4.2.
Fokus Iklim Berinvestasi
A. Angka kriminalitas Yang Tertangani Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran Angka Kriminalitas yang tertangani. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah kriminalitas yang terjadi di daerah yang tertangani oleh aparat penegak hokum (satpol pp/polisi/kejaksaan) terhadap 10.000 jumlah penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, besarnya Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Tangerang adalah 0,31. Secara lebih jelas gambaran tentang Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Tangerang bias dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.173 Angka Kriminalitas Yang Tertangani
No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk
Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Dalam 1 Tahun 4 6 2 4 3 7 2 3 7 4
II - 141
Tahun 2010 Jumlah Penduduk 94.919 77.060 146.943 122.965 181.662 107.914 105.839 181.373 141.878 110.428 124.427
Angka Kriminalitas Yang Tertangani 0,42 0,78 0,14 0,33 0,17 0,65 0,19 0,17 0,00 0,63 0,32
No. 12 13 Sumber:
Kecamatan Pinang Tangerang Total
Tahun 2010 Jumlah Tindak Kriminal Jumlah Tertangani Dalam 1 Tahun Penduduk 8 150.019 2 144.692 52 1.690.119
Angka Kriminalitas Yang Tertangani 0,53 0,14 0,31
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011
B. Frekuensi Demo Per Tahun Selain Angka Kriminalitas yang tertangani, indikator lainnya terkait dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah Frekuensi Demo setiap tahun. Selama tahun 2010, jumlah frekuensi demo yang terjadi di Kota Tangerang adalah: Tabel 2.174 Frekuensi Demo Setiap Tahun No.
Tahun
Jumlah Demo Dalam Satu Tahun (Kali)
1 2 3 4
2010 2009 2008 2007
2 3 2 4
Sumber:
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2011
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah demo dalam satu tahun di Kota Tangerang pada tahun 2010 mencapai 2 kali. Frekuensi demo pada tahun ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan frekuensi demo di tahun 2007 dan 2009.
2.4.3.
Fokus Sumberdaya Manusia
A. Angka Partisipasi Sekolah Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan tentang perbandingan jumlah murid sekolah di berbagai tingkatan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah di suatu wilayah tertentu. Angka Partisipasi Sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
II - 142
Nilai-nilai dari indikator APK dan APM berbagai tingkatan pendidikan di Kota Tangerang akan diuraikan pada tabel-tabel berikut: Tabel 2.175 Angka Partisipasi Kasar Sekolah
No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007
Sumber:
Tahun 2010 Banyaknya Penduduk Usia Angka Banyaknya Murid SD, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, Partisipasi Kasar SLTP, SLTA (jiwa) 16-18 Tahun (jiwa) Sekolah 15.353 18.063 85,00 12.780 17.463 73,18 23.914 18.451 129,61 32.617 30.014 108,67 44.784 47.642 94,00 16.910 26.815 63,06 21.904 24.380 89,84 45.109 31.905 141,39 18.588 31.700 58,64 18.241 22.389 81,47 24.508 26.405 92,82 26.699 33.392 79,96 63.356 28.720 220,60 364.763 357.339 102,08 341.670 329.604 103,66 325.324 319.389 101,86 245.493 333.844 73,54
Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Jika melihat data dari tahun 2008 sampai tahun 2010, Angka Partisipasi Kasar Sekolah di Kota Tangerang mengalami kenaikan. Angka partisipasi kasar sekolah di Kota Tangerang lebih besar dari 100, yang berarti bahwa murid sekolah di Kota Tangerang tahun 2010 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak murid sekolah di Kota Tangerang yang berasal dari luar Kota Tangerang. Selain itu dari tabel di atas dapat juga dilihat terjadi aglomerasi pendidikan di Kota Tangerang, yaitu di Kecamatan Tangerang, yang ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar yang mencapai 220,6, yang berarti murid di Kecamatan Tangerang sebagian besar berasal dari luar Kecamatan Tangerang. Sebaliknya, pada Kecamatan Larangan angka partisipasi kasar
II - 143
hanya 58,64 yang berarti banyak penduduk di Kecamatan Larangan yang bersekolah di luar Kecamatan Larangan. Tabel 2.176 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah
No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah Tahun 2009 Tahun 2008
Sumber:
Tahun 2010 Jumlah Siswa Usia 4-6 Tahun Di Jumlah Penduduk Jenjang PAUD, Usia 7-12 Tahun Kelompok Usia 4Di Jenjang SD/MI/Paket A, Usia 6 Tahun, 7-12 13- 15 Tahun Di Jenjang Tahun, 13-15 SMP/MTs/Paket B, Usia 16- 18 Tahun, 16-18 Tahun Di Jenjang Tahun SMA/SMK/MA/Paket C 12.172 23.063 10.223 22.216 19.067 25.727 27.361 38.510 38.627 60.635 14.005 32.901 19.096 30.590 39.788 40.331 15.759 40.268 15.400 28.012 19.646 33.473 21.316 42.626 55.717 36.474 308.177 454.826 280.464 329.604 263.415 319.389
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah (%) 52,78 46,02 74,11 71,05 63,70 42,57 62,43 98,65 39,14 54,98 58,69 50,01 152,76 67,76 85,09 82,47
Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2011 BPS Kota Tangerang, 2011
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Dari data Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah tahun 2010, APM Sekolah Kota Tangerang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kecamatan Tangerang memiliki tingkat APM tertinggi di Kota Tangerang dengan jumlah 165,68%, sedangkan Kecamatan Batuceper menduduki peringkat terbawah dengan jumlah APM sebesar 42,14%. B. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Selain indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), indikator lainnya yang terkait dengan sumberdaya manusia adalah indikator Angka Pendidikan Yang Ditamatkan. Indikator ini II - 144
menggambarkan tentang banyaknya siswa di setiap tingkatan pendidikan yang mampu menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Gambaran lebih jelas tentang nilai indikator Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 2.177 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2010 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah
Sumber:
Penduduk Tamat (SD, SLTP, SLTA, Univ.) 65.974 51.490 109.669 91.624 131.685 92.348 80.147 136.860 106.372 76.117 91.727 101.127 104.540 1.239.680
Jumlah Penduduk 90.590 83.017 142.479 147.023 216.346 120.216 118.473 171.317 163.901 103.504 129.384 160.206 152.145 1.798.601
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 72,83 62,02 76,97 62,32 60,87 76,82 67,65 79,89 64,90 73,54 70,90 63,12 68,71 68,92
BPS Kota Tangerang, 2011
Berdasarkan tabel di atas, angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Tangerang tahun 2010 adalah 68,92 yang berarti kurang lebih terdapat 68,92% penduduk yang tamat suatu jenjang sekolah, sedangkan sisanya 31,08% merupakan penduduk yang tidak pernah menamatkan suatu jenjang pendidikan. C. Rasio Ketergantungan Penduduk Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan (input) perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
II - 145
Selain itu, informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Gambaran tentang rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang bias dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.178 Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2010 Jumlah Penduduk Jumlah Rasio No. Kecamatan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun s.d. Penduduk Usia Ketergantungan Usia < 15 Tahun 64 Tahun > 64 Tahun Penduduk (%) 1 Batuceper 24.062 64.850 1.678 39,69 2 Benda 22.827 58.479 1.711 41,96 3 Cibodas 36.257 103.246 2.976 38,00 4 Ciledug 40.835 103.145 3.043 42,54 5 Cipondoh 62.558 149.308 4.480 44,90 6 Jatiuwung 28.110 91.134 972 31,91 7 Karang Tengah 30.720 85.034 2.719 39,32 8 Karawaci 41.686 125.641 3.990 36,35 9 Larangan 42.301 118.164 3.436 38,71 10 Neglasari 27.877 72.783 2.844 42,21 11 Periuk 34.533 92.770 2.081 39,47 12 Pinang 44.468 112.400 3.338 42,53 13 Tangerang 37.527 110.460 4.158 37,74 Total 473.761 1.287.414 37.426 39,71 Tahun 2009 435.827 1.161.617 55.146 42,27 Tahun 2008 395.041 1.095.290 41.335 39,84 Tahun 2007 391.687 1.079.192 37.535 39,77 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2011
Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang tahun 2010 mencapai 39,71%. Jumlah capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah capaian pada tahun 2007, 2008 dan 2009 yang masing-masing mencapai 39,77%, 39,84% dan 42,27%. Berbicara mengenai rasio ketergantungan penduduk di tingkat kecamatan, rasio terbaik dengan capaian terendah ketergantungan penduduknya diperoleh oleh kecamatan Jatiuwung yang hanya mencapai 31,91%, sedangkan berbeda sebaliknya dengan Kecamatan Cipondoh yang memiliki ketergantungan penduduk terbesar, yaitu 44,90%.
II - 146
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG TAHUN 2005-2025
Berpijak pada analisis kondisi umum Kota Tangerang maka permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: Urusan Pemerintahan No. Daerah / Aspek Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 1 Pendidikan • Peningkatan kualitas pendidikan SDM masyarakat belum (Aspek Kesejahteraan memadai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja Masyarakat, Aspek (link and match antara kualitas pendididikan yang dihasilkan Pelayanan Umum) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan dunia kerja/usaha) • Daya saing berupa kemampuan adaptasi dan penguasaan IPTEK SDM masyarakat belum memadai sehingga melemahkan posisi tawar dalam persaingan (kompetisi) SDM pada lingkup regional, nasional dan internasional
III - 1
No.
2
3
4
5
6
7
8
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Pembangunan
Permasalahan
• Pengembangan pendidikan kewirausahaan belum sepenuhnya mampu mencetak SDM masyarakat yang berjiwa wirausaha Perpustakaan (Aspek • Minat dan budaya baca masyarakat belum sepenuhnya Pelayanan Umum) tumbuh menjadi budaya hidup masyarakat • Tingkat pelayanan media perpustakaan yang berkualitas belum merata untuk menjangkau seluruh wilayah Kebudayaan (Aspek • Pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan Kesejahteraan lokal dalam kehidupan bermnasyarakat semakin memudar Masyarakat, Aspek • Arus globalisasi dan modernisasi budaya luar yang negatif Pelayanan Umum) cenderung mudah menjadi gaya hidup masyarakat • Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum optimal Kesehatan (Aspek • Akses masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan Kesejahteraan yang bermutu perlu ditingkatkan untuk seluruh lapisan Masyarakat, Aspek masyarakat Pelayanan Umum) • Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat belum sepenuhnya menjadi budaya hidup masyarakat • Dampak perubahan iklim global terhadap berkembangnya penyakit mendorong melemahnya daya tahan dan kualitas kesehatan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat Kepemudaan dan • Peran dan kapasitas pemuda belum diberdayakan secara Olahraga (Aspek optimal dalam mendukung kegiatan pembangunan Pelayanan Umum) • Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas olahraga belum merata • Pemasyarakatan olahraga belum sepenuhnya tumbuh menjadi perilaku hidup sehat masyarakat • Pembinaan prestasi olah raga belum memadai Kependudukan dan • Perkembangan dan pertumbuhan penduduk masih tinggi yang Catatan Sipil (Aspek apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat berpotensi Pelayanan Umum) meningkatkan kerawanan sosial dan menurunkan daya dukung ruang dan lingkungan hidup • Penegakan tertib administrasi dan manajemen kependudukan belum optimal dalam upaya pengendalian kependudukan Keluarga Berencana dan • Tingkat pelayanan keluarga berencana yang berkualitas Keluarga Sejahtera (Aspek belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat Pelayanan Umum) • Pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga belum optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga • Keterbatasan akses keluarga prasejahtera terhadap sistem ekonomi formal. Pemberdayaan • Peran dan kapasitas perempuan belum optimal diberdayakan Perempuan dan • Perlindungan anak terhadap rawan kekerasan dan eksploitasi Perlindungan Anak (Aspek tenaga kerja belum optimal Pelayanan Umum) • Fasilitas kota dan lingkungan permukiman belum memadai untuk memenuhi kebutuhan aktivitas anak (Kota Layak Huni) dan melindungi aktivitas perempuan
III - 2
No. 9
10
11
12
No. 1
2
3
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Permasalahan Pembangunan Pemberdayaan • Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masyarakat belum dikembangkan secara optimal sesuai potensinya (Aspek Pelayanan Umum) • Kapasitas masyarakat belum diberdayakan secara optimal sebagai pelaku utama pembangunan Sosial (Aspek Pelayanan • Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan belum fokus Umum) sesuai dengan struktur permasalahan masyarakat miskin. • Kerawanan sosial cenderung meningkat • Tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS belum optimal • Pemanfaatan sumberdaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam masyarakat belum optimal diberdayakan Ketenagakerjaan (Aspek • Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi Kesejahteraan • Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja lokal Masyarakat, Aspek terhadap kesempatan kerja Pelayanan Umum, Aspek • Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja Daya Saing) • Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai dengan spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja • Rawan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja • Jaminan kesejahteraan tenaga kerja yang masih rendah Ketahanan Pangan (Aspek • Rawan ketahanan pangan akibat ketergantungan terhadap Pelayanan Umum) daerah produksi dan distribusi pangan • Daya beli masyarakat terhadap produk pangan cenderung menurun akibat semakin meningkatnya beban ekonomi dan harga pangan
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Pembangunan
Permasalahan
Daya Saing Perekonomian Koperasi dan UKM (Aspek • Kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi dan Pelayanan Umum) UKM masih belum memadai • Keterbatasaan akses koperasi dan UKM terhadap permodalan dan pasar • Kualitas produk koperasi dan UKM kurang kompetitif di pasar regional dan nasional • Kemitraan usaha antara koperasi dan UKM dengan pelaku usaha besar belum optimal Penanaman Modal (Aspek • Kapasitas pelayanan dan potensi pengembangan Pelayanan Umum) penanaman modal yang berkualitas belum memadai • Regulasi penanaman modal belum sepenuhnya kondusif • Pengembangan dunia usaha belum berorientasi kepada investasi yang ramah lingkungan Pertanian (Aspek • Ketersediaan lahan pertanian semakin terbatas karena Pelayanan Umum, Aspek semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan Daya Saing) non pertanian
III - 3
No.
4
5
6
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Pembangunan
Permasalahan
• Penurunan tingkat kesuburan lahan dan perkembangan hama pertanian seiring dengan perubahan iklim global dan penurunan kualitas lingkungan hidup • Ketergantungan terhadap daerah produksi dan sistem distribusi produk pertanian (termasuk peternakan) • Kualitas dan produktivitas hasil pertanian cenderung menurun • Kualitas dan kapasitas SDM pertanian yang cenderung menurun • Belum berkembang usaha pertanian modern yang didukung dunia usaha agribisnis. • Nilai tambah usaha pertanian lebih rendah dari usaha aktivitas perkotaan menyebabkab kecenderungan alih profesi dari petani ke aktivitas perkotaan Kelautan dan Perikanan • Ketersediaan lahan perikanan budidaya terbatas (Aspek Pelayanan Umum) • Penurunan kualitas sumber daya air yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan produktivitas hasil perikanan budidaya • Pemanfaatan sumber daya air untuk usaha perikanan budidaya belum optimal • Ketergantungan terhadap daerah produksi dan sistem distribusi produk perikanan • Nilai tambah usaha perikanan budidaya lebih rendah dari aktivitas perkotaan menyebabkan alih profesi dari petani perikanan ke aktivitas perkotaan Perindustrian (Aspek • Keberadaan industri cenderung meningkatkan beban Pelayanan Umum, Aspek pencemaran lingkungan Daya Saing) • Krisis air bawah tanah karena meningkatnya eksploitasi penggunaan air untuk kebutuhan industri • Pengunaan energi tidak ramah lingkungan untuk menggerakan produksi industri • Keterbatasan fasilitas dan pengendalian pengelolan limbah industri belum memadai • Kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM yang belum memadai • Keterbatasan akses IKM pada permodalan dan pasar • Daya saing produk IKM kurang kompetitif di pasar regional dan nasional • Kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum terjalin dengan baik Perdagangan (Aspek • Perkembangan kawasan perdagangan sangat pesat, namun Pelayanan Umum, Aspek belum tertata dengan baik Daya Saing) • Pengembangan kawasan perdagangan kurang memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan dampak lingkungan hidup, • Pengembangan perdagangan belum bersinergi dengan promosi dan pemasaran potensi komoditi unggulan daerah. • Kualitas fasilitas perdagangan tradisional belum memadai
III - 4
No. 7
No.
1
2
3
4
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Pembangunan Pariwisata (Aspek Pelayanan Umum)
Permasalahan • Pemanfaatan sungai dan situ belum dikelola secara optimal menjadi destinasi obyek wisata • Pengembangan destinasi wisata non alami (seperti: wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, dll ) belum berkembang dengan baik
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Permasalahan Pembangunan Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penataan Ruang (Aspek • Dokumen rencana rinci tata ruang belum tersosialisasikan Pelayanan Umum, Aspek dengan baik Daya Saing) • Pelanggaran pemanfaatan ruang yang cenderung menurunkan daya dukung ruang dan lingkungan • Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal • Penegakan aturan penataan ruang yang belum memadai • Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang belum optimal Pekerjaan Umum (Aspek • Kerusakan sumber daya air (sungai, situ dan air tanah) Pelayanan Umum) • Pemanfaatan sempadan sungai dan situ untuk kegiatan budidaya sehingga menurunkan kapasitas dan fungsi sungai dan situ • Pendangkalan sungai dan situ • Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya air belum optimal Energi dan Sumber Daya • Krisis energi yang disebakan oleh semaikin menurunnya Mineral (Aspek ketersediaan energi (listrik dan bahan bakar minyak) namun Pelayanan Umum) kebutuhannya semakin besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat • Kesadaran dan budaya hemat energi masyarakat masih rendah • Penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan cenderung meningkat sementara pemanfaatan energi ramah lingkungan belum berkembang dengan baik Lingkungan Hidup • Degradasi kualitas lingkungan hidup karena semakin tingginya (Aspek Pelayanan beban pencemaran, seiring dengan peningkatan jumlah Umum, Aspek Daya penduduk dan aktivitas perkotaan Saing) • Kesadaran dan perilaku hidup masyarakat yang ramah lingkungan belum sepenuhnya tumbuh dengan baik • Volume sampah terus meningkat • Upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan sangat berat untuk mengimbangi beban peningkatan volume sampah • Kapasitas dan kualitas pengelolaan TPA dan TPST belum optimal dan merata • Program 3R dalam pengelolaan persampahan belum optimal
III - 5
No.
Urusan Pemerintahan Daerah / Aspek Pembangunan
Permasalahan • Keterbatasan ruang terbuka hijau • Pengembangan dan penataan RTH belum optimal karena terkendala keterbatasan lahan terbuka.
No. 1
2
3
4
Urusan Pemerintahan Daerah/ Aspek Permasalahan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Pekerjaan Umum (Aspek • Ketersediaan dan kapasitas sistem jaringan jalan belum Pelayanan Umum) memadai • Ketersediaan, kapasitas dan kualitas sistem jaringan drainase belum memadai Perumahan (Aspek • Keterbatasan akses masyarakat terhadap pemenuhan Pelayanan Umum) kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau • Perkembangan perumahan horizontal sangat pesat sehingga mengurangi daya dukung ruang dan lingkungan • Keberadaan kawasan kumuh • Cakupan dan kualitas pelayanan air bersih belum memadai • Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air baku untuk kebutuhan air bersih • Pengelolaan air limbah domestik belum memadai • Cakupan dan kualitas pelayanaan bencana kebakaran dan banjir belum optimal Perhubungan (Aspek • Beban arus lalulintas yang semakin tinggi, baik pergerakan Pelayanan Umum, Aspek internal maupun eksternal. Daya Saing) • Pemanfaatan terminal yang belum optimal • Kapasitas pelayanaan angkutan umum masal belum optimal • Pengunaan energi transportasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran • Penerangan jalan umum belum memadai dan merata • Penggunaan sumber energi penerangan jalan umum yang tidak ramah lingkungan • Rawan gangguan (kebisingan) suara pada kawasan sekitar bandar udara • Pelayanan uji emisi dan pengendalian emisi kendaraan belum optimal Komunikasi dan Informatika • Kualitas dan dan daya saing pelayanan komunikasi dan (Aspek Pelayanan Umum, informatika belum optimal Aspek Daya Saing) • Efek negatif radiasi penggunaan jaringan selular dan telematika terhadap kesehatan • Pengembangan sistem jaringan komunikasi (tower telekomunikasi selular dan jaringan kabel atas/bawah tanah) belum tertata dengan baik.
III - 6
No. 1
2 3
4 5
6
3.2.
Urusan Pemerintahan Daerah/ Permasalahan Aspek Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perencanaan Pembangunan • Keterbatasan sistem pendataan yang mutakhir untuk (Aspek Pelayanan Umum) kebutuhan perencanaan pembangunan • Integrasi system perencanaan pembangunan dengan system penganggaran belum optimal • Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan • Integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembanggunan antar daerah dan antara pemerintah pusat dan provinsi belum optimal. • Belum optimalnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Statistik (Aspek Pelayanan Umum) • Ketersediaan dan kualitas data statistik yang mutakhir belum optimal Pertanahan (Aspek Kesejahteraan • Pelayanan pertanahan yang belum optimal Masyarakat, Aspek Pelayanan • Rawan sengketa status kepemilikan tanah Umum) • Kendala pembebasan tanah untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum • Penataan aset-aset tanah pemerintah daerah belum optimal Kesatuan Bangsa dan Politik • Kualitas demokrasi yang belum optimal Dalam Negeri (Aspek Pelayanan • Rawan konflik masyarakat akibat permasalahan politik Umum) Otonomi Daerah, Pemerintahan • Tingkat pelayanan publik belum optimal Umum, Administrasi Keuangan • Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum Daerah, Perangkat Daerah, memadai Kepegawaian dan Persandian • Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping (Aspek Kesejahteraan Masyarakat, struktur dan kaya fungsi Aspek Pelayanan Umum, Aspek • Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal Daya Saing) Kearsipan (Aspek Pelayanan • Keterbatasan media penyimpanan arsip yang tidak Umum) mampu mendukung keberadaan arisip manual yang jumlah terus meningkat • Pelayanan kerasipan yang modern dan berkualitas belum memadai
ISU STRATEGIS KOTA TANGERANG TAHUN 2005-2025
Isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kota Tangerang saat ini, sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi dan tantangan pembangunan Kota Tangerang. Penentuan isu-isu strategis tersebut yakni dengan menggunakan metode simulasi dinamik sebab-akibat dengan mencari keterkaitan masing-masing isu satu sama lainnya. Kemudian masing-masing isu tersebut dianalisis apakah sebagai penyebab isu yang lain atau menjadi akibat dari isu tersebut. Metode brainstorming digunakan dalam analisis sebab-akibat
III - 7
tersebut. Secara diagramatis keterkaitan isu-isu strategis pembangunan di Kota Tangerang sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.1. Berpijak pada analisis kondisi umum daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tangerang tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1.
Kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial Isu kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Tangerang. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Tangerang. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya progam-program pembagunan yang telah dilaksanakan.
2.
Kualitas dan daya saing perekonomian Struktur perekonomian daerah Kota Tangerang yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Tangerang bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus. Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam pekerkomian daerah.
3.
Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Tangerang dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di III - 8
kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.
III - 9
Gambar 3.1 Diagram Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan
Perlindungan dan pemberdayaan (PMKS)
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga
Kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan dan olah raga
Kemacetan dan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
Pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
Cakupan dan kualitas pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika
KUALITAS SDM, KEMISKINAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kualitas pelayanan fasilitas jasa Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
Aktualisasi Norma Agama dan Budaya
Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi
Pengangguran dan produktivitas tenaga kerja Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan
KUALITAS DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN
Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian
Kualitas dan daya saing pelayanan publik
Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum
Migrasi keluar
Kualitas kehidupan demokrasi
Kualitas perekonomian dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi
PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAN KUALITAS PELAYANAN PRASARANA, SARANA, DAN FASILITAS KOTA
Distribusi, kapasitas dan, kualitas fasilitas perdagangan tradisional dan modern
Pengendalian kependudukan
Migrasi masuk
Penyediaan dan kualitas rumah layak huni dan terjangkau
KINERJA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA KUALITAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DEMOKRASI DAN HUKUM
Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah
Ketaatan dan supremasi hukum Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
III - 10
Rawan bencana kebakaran Kawasan kumuh permukiman Kualitas pelayanan pengelolaan limbah Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan Banjir
Cakupan dan kualitas pelayanan air bersih
Kualitas penataan ruang
Degradasi kualitas lingkungan hidup
PENATAAN RUANG, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
4.
Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur wilayah adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu. Adapun dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.
5.
Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Tangerang. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahateraannya.
Dengan demikian, pembangunan Kota Tangerang dalam dua puluh tahun ke depan hendaknya harus memperhatikan isu-isu tersebut di atas agar dapat mewujudkan peran dan fungsi kota baik dalam hirarkhinya di lingkup regional dan nasional, maupun lingkup internal Kota Tangerang sendiri.
III - 11
BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG
4.1.
VISI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG 2005-2025
Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah: “KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH” Kota Industri, Perdagangan dan Jasa dimaksudkan sebagai karakter kewilayahan serta perekonomian wilayah yang akan melekat pada Kota Tangerang hingga tahun 2025. Karakter tersebut sejalan dengan identitas ‘Kota Seribu Industri’ yang disandang Kota Tangerang hingga saat ini, sekaligus didasarkan pada potensi pengembangannya dimasa mendatang. Industri, perdagangan dan jasa selain sebagai basis perekonomian Kota Tangerang, juga
IV - 1
akan menjadi tempat bergantungnya sebagian besar masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya. Maju, dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Kota Tangerang untuk termasuk dalam jajaran kota-kota dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Kota Tangerang yang maju pada tahun 2025 ditandai dari: Sosial ditandai dengan sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, serta produktivitas yang makin tinggi; Perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; Pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan aktif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi. Lestari, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia, sehingga pembangunan secara lestari dan berkelanjutan merupakan orientasi yang harus sejalan. Untuk itu, kedepan pembangunan Kota Tangerang dilaksanakan dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, baik fisik dan non fisik. Dengan kata lain pembangunan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selain itu pembangunan yang berwawasan lingkungan juga mengharuskan dipenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, maka „Akhlakul Karimah‟ (Akhlak Mulia) menjadi prinsip dasar yang merupakan landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang selama periode 2005-2025. Akhlakul Karimah diharapkan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.2.
MISI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG 2005-2025
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 tersebut maka akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:
IV - 2
1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya.
2.
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Misi Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif dan kompetitif dengan berbasis pada potensi yang dimiliki daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3.
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari adalah pembangunan yang diarahkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan maju dan kawasan tertinggal.
4.
Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing Misi Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan pada perwujudan kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5.
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan
IV - 3
efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
4.3.
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG 2005-2025
4.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing Adapun tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan pada misi ini adalah sebagai berikut: 1.1
1.2 1.3 1.4
1.5
1.6 1.7
TUJUAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya dan bermartabat Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga Mengendalikan perkembangan penduduk Meningkatkan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan dan olah raga
1.1.1
1.2.1 1.3.1 1.4.1
1.5.1
1.6.1 1.7.1 1.7.2
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat
bermoral,
Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing Terwujudnya masyarakat yang sehat Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terkelolanya administrasi kependudukan Terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan Terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga
4.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Adapun tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan pada misi ini adalah sebagai berikut:
2.1
TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian
2.1.1
IV - 4
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing
2.2
TUJUAN Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
2.3 2.4
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2.3.1 2.4.1 2.4.2
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh Terwujudnya kesempatan kerja yang luas Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja
4.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari Adapun tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan pada misi ini adalah sebagai berikut: 3.1 3.2 3.3
TUJUAN Meningkatkan kualitas penataan ruang Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3.1.1 3.2.1 3.3.1
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
4.3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing Adapun tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan pada misi ini adalah sebagai berikut: 4.1
TUJUAN Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kota
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
IV - 5
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan banjir Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota
TUJUAN 4.1.5 4.1.6
4.1.7
4.2
Meningkatkan ekonomi kota
pelayanan
fasilitas
4.2.1 4.2.2
4.3
Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman
4.3.1 4.3.2
SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran Terwujudnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika yang memadai, berkuallitas dan berdaya saing Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan yang maju dan berdaya saing Terwujudnya pelayanan fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh
4.3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Adapun tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan pada misi ini adalah sebagai berikut: TUJUAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan pengelolaan bencana
SASARAN JANGKA PANJANG 5.1.1 5.2.1 5.3.1 5.4.1 5.5.1 5.6.1 5.7.1
IV - 6
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Terwujudnya pelayanan publik yang prima Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan akuntabel Terwujudnya masyarakat yang demokratis Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG
5.1.
SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJKAAN PEMBANGUNAN
Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada setiap sasaran jangka panjang pembangunan Kota Tangerang 2005-2025.
5.1.1. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Maju Dan Berdaya Saing Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia yang mendasarkan setiap tindakan kepada norma dan nilai luhur agama dan budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya.
V-1
A. Pembangunan moral dan budaya masyarakat merupakan modal bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan terwujudnya masyarakat yang bermoral dan memiliki jati diri serta berbudaya dan bermartabat diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan. Pembangunan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan pemahaman pendidikan norma agama keagamaan, dan tata nilai sosial dan sosial budaya kebudayaan dalam Peningkatan kehidupan kapasitas bermasyarakat kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan
Meningkatnya Peningkatan implementasi kualitas norma agama pendidikan dan tata nilai keagamaan, sosial budaya sosial dan dalam kebudayaan kehidupan Peningkatan bermasyarakat kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas implementasi pendidikan implementasi pendidikan implementasi pendidikan norma agama keagamaan, norma agama keagamaan, norma agama keagamaan, dan tata nilai sosial dan dan tata nilai sosial dan dan tata nilai sosial dan sosial budaya kebudayaan sosial budaya kebudayaan sosial budaya kebudayaan dalam dalam Peningkatan dalam Peningkatan Peningkatan kehidupan kehidupan kehidupan kapasitas kapasitas dan kapasitas dan bermasyarakat dan kualitas bermasyarakat kualitas bermasyarakat kualitas kelembagakelembagaan kelembagaan an dan dan sarana dan sarana sarana keagamaan, keagamaan, keagamaan, sosial dan sosial dan sosial dan kebudayaan kebudayaan kebudayaan
V-2
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terpeliharanya Pembinaan Terpeliharanya Pembinaan kerukunan kerukunan kerukunan kerukunan hidup hidup hidup hidup beragama beragama dan beragama beragama dan Pelestarian tata pelestarian nilai sosial dan Pelestarian tata pelestarian keragaman keragaman nilai sosial dan budaya dan kekayaan dan kekayaan Pengelolaan budaya budaya budaya Pengelolaan dan dan pengembangan pengembangan kekayaan dan kekayaan dan keragaman keragaman budaya budaya
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terpeliharanya Pembinaan Terpeliharanya Pembinaan Terpeliharanya Pembinaan kerukunan kerukunan kerukunan kerukunan kerukunan kerukunan hidup hidup hidup hidup hidup hidup beragama dan beragama beragama dan beragama beragama dan beragama pelestarian pelestarian pelestarian Pelestarian Pelestarian Pelestarian keragaman keragaman tata nilai tata nilai sosial keragaman tata nilai sosial dan kekayaan dan kekayaan dan kekayaan sosial dan dan budaya dan budaya budaya budaya budaya budaya Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dan dan dan pengembangpengembangpengeman kekayaan an kekayaan bangan dan dan kekayaan keragaman keragaman dan budaya budaya keragaman budaya
V-3
B. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya akses ketersediaan akses dan pendidikan prasarana dan kualitas masyarakat sarana pendidikan pendidikan masyarakat Peningkatan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan Penyiapan manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya ketersediaan akses, kualitas dan kualitas dan daya saing prasarana dan pendidikan sarana masyarakat pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya kualitas akses, kualitas prasarana dan dan daya saing sarana pendidikan pendidikan masyarakat Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Penguatan manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
V-4
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya kualitas akses, kualitas prasarana dan dan daya saing sarana pendidikan pendidikan masyarakat Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Opimalisasi manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta Penumbuhan minat dan budaya baca masyarakat
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Penyiapan sistem kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta Penguatan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
V-5
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat Optimalisasi daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
C. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran lembaga kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya masyarakat yang sehat. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penyediaan Meningkatnya akses prasarana dan akses dan kesehatan sarana kualitas masyarakat kesehatan kesehatan masyarakat Penyediaan tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Penyiapan manajemen pelayanan kesehatan Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengembang- Meningkatnya an penyediaan akses dan dan kualitas peningkatan kesehatan kualitas masyarakat prasarana dan sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan akses dan peningkatan kualitas kualitas kesehatan prasarana dan masyarakat sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
V-6
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan akses dan peningkatan kualitas kualitas kesehatan prasarana dan masyarakat sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
Optimalisasi dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
V-7
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
D. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Menurunnya Penyiapan dan Menurunnya Pemberdayaan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan penyandang pembinaan penyandang kelembagaan penyandang pemberdayaan penyandang pemberdayaan penyandang kapasitas dan masalah kelembagaan masalah pemberdayaan masalah kelembagaan masalah dan kapasitas masalah kualitas kesejahteraan kesejahteraan kesejahteraan kelembagaan kesejahteraan kesejahteraan kesejahteraan kelembagaan kesejahteraan kesejahteraan sosial (PMKS) sosial sosial (PMKS) sosial sosial (PMKS) sosial sosial (PMKS) kesejahteraan sosial (PMKS) sosial sosial Meningkatnya Penyediaan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan keberdayaan prasarana dan keberdayaan an dan keberdayaan an dan keberdayaan Peningkatan keberdayaan kualitas penyandang sarana penyandang peningkatan penyandang peningkatan penyandang kualitas penyandang prasarana dan masalah pelayanan masalah kualitas masalah kualitas masalah prasarana dan masalah sarana kesejahteraan PMKS kesejahteraan prasarana dan kesejahteraan prasarana dan kesejahteraan sarana kesejahteraan pelayanan sosial (PMKS) Pembinaan sosial (PMKS) sarana sosial (PMKS) sarana sosial (PMKS) pelayanan sosial (PMKS) PMKS pelayanan pelayanan PMKS dan Pembinaan PMKS PMKS peningkatan Pembinaan dan akses PMKS dan peningkatan Pembinaan Pembinaan terhadap dan dan peningkatan akses PMKS sumber daya peningkatan peningkatan akses PMKS terhadap produktif akses PMKS akses PMKS terhadap sumber daya (pelatihan terhadap terhadap sumber daya produktif keterampilan, sumber daya sumber daya produktif (pelatihan modal dan produktif produktif (pelatihan keterampilan, manajemen (pelatihan (pelatihan keterampilan, modal dan usaha) keterampilan, keterampilan, modal dan manajemen
V-8
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN modal dan manajemen usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN modal dan manajemen usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
V-9
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN manajemen usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
E. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan sumberdaya manusia secara utuh. Peran strategis perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga serta dapat membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga menjadikannya sebagai faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan pembinaan perempuan kapasitas dan kelembagaan perlindungan perempuan anak dan perlindungan Membaiknya anak tingkat kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan pembinaan perempuan kapasitas dan kelembagaan perlindungan perempuan anak dan perlindungan Membaiknya anak tingkat kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan pembinaan perempuan kapasitas dan kelembagaan perlindungan perempuan anak dan perlindungan Membaiknya anak tingkat kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan pembinaan perempuan kapasitas dan kelembagaan perlindungan perempuan anak dan perlindungan Membaiknya anak tingkat kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan pembinaan perempuan kapasitas dan kelembagaan perlindungan perempuan anak dan perlindungan Membaiknya anak tingkat kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
V - 10
F.
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan hal penting dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia. Tingginya jumlah penduduk, jika tidak dikelola secara bijaksana dapat menimbulkan efek negatif bagi pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terkelolanya administrasi kependudukan.
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terkendalinya Peningkatan Terkendalinya pertumbuhan kapasitas pertumbuhan penduduk kelembagaan penduduk keluarga berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Tertibnya Peningkatan Tertibnya administrasi pelayanan administrasi kependudukan administrasi kependudukan kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Terkendalinya kapasitas pertumbuhan kelembagaan penduduk keluarga berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Peningkatan Tertibnya pelayanan administrasi administrasi kependudukan kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Terkendalinya kapasitas pertumbuhan kelembagaan penduduk keluarga berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Peningkatan Tertibnya pelayanan administrasi administrasi kependudukan kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah
V - 11
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Terkendalinya kapasitas pertumbuhan kelembagaan penduduk keluarga berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Peningkatan Tertibnya pelayanan administrasi administrasi kependudukan kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah
Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah
G. Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM diselenggarakan untuk memberikan dukungan nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan dan dan dan dan dan pemasyarakatpemasyarakatpemasyarakatpemasyarakatpemasyarakatan olah raga an olah raga an olah raga an olah raga an olah raga Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan sarana olah sarana olah sarana olah sarana olah sarana olah raga raga raga raga raga
V - 12
5.1.2. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berlangsung secara berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (core business) secara berkelanjutan. A. Pengembangan penanaman modal/investasi daerah diselenggarakan untuk perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dan stimulan, pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepatan pemberian izin usaha. Investasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik. Peningkatan daya saing UMKMK sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi daerah diselenggarakan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang didukung upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing.
V - 13
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Meningkatnya investasi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penyiapan Meningkatnya sistem investasi pelayanan Meningkatnya investasi pertumbuhan Jaminan ekonomi kepastian Meningkatnya hukum kemampuan berusaha perekonomian Promosi masyarakat investasi Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Pembinaan manajemen usaha bagi pelaku usaha Fasilitasi modal usaha
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penyederhana Meningkatnya -an dan investasi percepatan Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya kualitas dan investasi percepatan Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
V - 14
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya kualitas dan investasi daya saing Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
Optimalisasi kualitas dan daya saing pelayanan investasi Jaminan kepastian hukum berusaha Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi
aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
V - 15
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Penguatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
B. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas ditingkatkan agar mampu bersaing serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal tersebut merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya produktivitas keterampilan produktivitas, produk dan keahlian dan kualitas agribisnis SDM produk pertanian dan Pembinaan agribisnis perikanan pertanian dan manajemen perikanan usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pembinaan Meningkatnya keterampilan produktivitas, dan keahlian dan kualitas SDM produk agribisnis Pembinaan pertanian dan manajemen perikanan usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pembinaan Meningkatnya keterampilan produktivitas, dan keahlian kualitas dan SDM daya saing produk Pembinaan agribisnis manajemen pertanian dan usaha perikanan Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
V - 16
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pembinaan Meningkatnya keterampilan produktivitas, dan keahlian kualitas dan SDM daya saing produk Pembinaan agribisnis manajemen pertanian dan usaha perikanan Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM Pembinaan manajemen usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
C. Pembangunan industri diselenggarakan dalam rangka mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang mantap dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha dijauhkan dari praktik monopoli melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya Optimalisasi produktivitas dan produktivitas dan produktivitas dan produktivitas, dan produktivitas, dan produk industri pengembangdan kualitas pengembangdan kualitas pengembangkualitas dan pengembangkualitas dan pengembangan industri produk industri an industri produk industri an industri daya saing an industri daya saing an industri pengolahan pengolahan pengolahan produk industri pengolahan produk industri pengolahan padat karya padat karya padat karya padat karya padat karya dan padat dan padat dan padat dan padat dan padat teknologi yang teknologi yang teknologi yang teknologi yang teknologi yang ramah ramah ramah ramah ramah lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi aksesibilitas aksesibilitas aksesibilitas aksesibilitas aksesibilitas pasar pasar pasar pasar pasar
V - 17
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
V - 18
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
D. Pengembangan perdagangan diselenggarakan untuk memperluas akses pasar lokal, regional dan internasional serta memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produk perdagangan dan kualitas perdagangan dan kualitas perdagangan kualitas dan perdagangan kualitas dan perdagangan perdagangan Fasilitasi produk produk daya saing daya saing Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi perdagangan perdagangan produk produk kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan perdagangan perdagangan usaha antara usaha antara usaha antara usaha antara usaha antara pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan besar besar besar besar besar (modern) (modern) (modern) (modern) (modern) dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku usaha usaha usaha usaha usaha perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan menengah menengah menengah menengah menengah (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) Pengembang Pengembang Pengembang Pengembang Pengembangan dan an dan an dan an dan an dan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas produk produk produk produk produk perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan yang yang yang yang yang berorientasi berorientasi berorientasi berorientasi berorientasi pasar pasar pasar pasar pasar
V - 19
E. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman potensi daerah secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya lokal. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya ketersediaan pemasaran ketersediaan pelayanan dan kerjasama dan kualitas jasa pariwisata pariwisata pelayanan jasa pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Fasilitasi Meningkatnya pemasaran kualitas dan dan kerjasama daya saing pariwisata pelayanan jasa pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Fasilitasi Meningkatnya pemasaran kualitas dan dan kerjasama daya saing pariwisata pelayanan jasa pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
V - 20
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Fasilitasi Meningkatnya pemasaran kualitas dan dan kerjasama daya saing pariwisata pelayanan jasa pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
Fasilitasi pemasaran dan kerjasama pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
F.
Pengembangan ketahanan pangan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas untuk memperkuat basis produksi daerah. Disamping itu pengembangan kerjasama perdagangan pangan antar daerah perlu ditingkatkan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh.
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Memadainya ketersediaan pangan
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
V - 21
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
Peningkatan produktivitas tanaman pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
G. Pengembangan ketenagakerjaan diselenggarakan untuk mendorong tersedianya lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Disamping itu pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : terwujudnya kesempatan kerja yang luas dan meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya kesempatan kompetensi, kesempatan kompetensi, kesempatan kerja kualitas dan kerja kualitas dan daya kerja daya saing saing Menurunnya Menurunnya Menurunnya produktivitas produktivitas tingkat tingkat tingkat tenaga kerja dan pengangguran tenaga kerja dan pengangguran pengangguran wirausaha wirausaha Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Perluasan Perluasan produktivitas produktivitas kualitas penciptaan penciptaan tenaga kerja tenaga kerja produktivitas kesempatan kesempatan tenaga kerja kerja dan kerja dan penempatan penempatan kerja baik di kerja baik di dalam negeri dalam negeri maupun di luar maupun di luar negeri negeri Pengelolaan Pengelolaan iklim kerja yang iklim kerja yang kondusif melalui kondusif melalui hubungan hubungan industrial industrial
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya kompetensi, kesempatan kualitas dan daya kerja saing Menurunnya produktivitas tingkat tenaga kerja dan pengangguran wirausaha Meningkatnya Perluasan kualitas dan penciptaan daya saing kesempatan kerja produktivitas dan penempatan tenaga kerja kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial Peningkatan
V - 22
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kompetensi, kesempatan kompetensi, kualitas dan daya kerja kualitas dan saing daya saing Menurunnya produktivitas produktivitas tingkat tenaga kerja dan pengangguran tenaga kerja dan wirausaha Meningkatnya wirausaha Perluasan kualitas dan Perluasan penciptaan penciptaan dan daya kesempatan kerja saing kesempatan dan penempatan kerja dan produktivitas kerja baik di penempatan tenaga kerja dalam negeri kerja baik di maupun di luar dalam negeri negeri maupun di luar negeri Pengelolaan iklim kerja yang Pengelolaan kondusif melalui iklim kerja yang hubungan kondusif melalui industrial hubungan industrial Peningkatan
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan , keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha
V - 23
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan , keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha
5.1.3. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Lestari Lingkungan hidup yang asri dan lestari diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, daya dukung lingkungan memegang peran penting dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip–prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinergitas implementasi di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. A. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang maka perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang; kualitas rencana tata ruang; dan efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan ketersediaan peningkatan ketersediaan peningkatan ketersediaan peningkatan ketersediaan peningkatan ketersediaan peningkatan dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas kelengkapan rencana tata kelengkapan rencana tata kelengkapan rencana tata kelengkapan rencana tata kelengkapan rencana tata rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayah ruang kota ruang kota ruang kota ruang kota ruang kota Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan optimalisasi dan fungsi dan fungsi dan fungsi dan fungsi dan fungsi pengendalian pelayanan, pengendalian pelayanan, pengendalian pelayanan, pengendalian pelayanan, pengendalian pelayanan, pemanfaatan struktur ruang pemanfaatan struktur ruang pemanfaatan struktur ruang pemanfaatan struktur ruang pemanfaatan struktur ruang ruang dan pola ruang dan pola ruang dan pola ruang dan pola ruang dan pola
V - 24
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
V - 25
B. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Terjaganya optimalisasi kualitas dan pengelolaan kelestarian fungsi lahan sumber daya pada kawasan alam budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Penataan dan Terjaganya optimalisasi kualitas dan pengelolaan kelestarian fungsi lahan sumber daya pada kawasan alam budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Penataan dan Terjaganya optimalisasi kualitas dan pengelolaan kelestarian fungsi lahan sumber daya pada kawasan alam budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Penataan dan Terjaganya optimalisasi kualitas dan pengelolaan kelestarian fungsi lahan sumber daya pada kawasan alam budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah
V - 26
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
V - 27
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
C. Sementara itu, kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan aspek penting untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat ditempuh melalui peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terjaganya Pengembang- Terjaganya Pengembang- Terjaganya Pengembang- Terjaganya Pengembang- Terjaganya Pengembangdaya dukung an dan daya dukung an dan daya dukung an dan daya dukung an dan daya dukung an dan ruang terbuka pendayaguna- ruang terbuka pendayaguna- ruang terbuka pendayaguna- ruang terbuka pendayaguna- ruang terbuka pendayagunahijau an teknologi hijau an teknologi hijau an teknologi hijau an teknologi hijau an teknologi ramah ramah ramah ramah ramah Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat dalam dalam dalam dalam dalam pencemaran pencemaran pencemaran pencemaran pencemaran pengembangpengembangpengembangpengembangpengembangan aktivitas an aktivitas an aktivitas an aktivitas an aktivitas budi daya budi daya budi daya budi daya budi daya Penataan dan Penataan dan Penataan dan Penataan dan Penataan dan pengembangpengembangpengembangpengembangpengembangan kawasan an kawasan an kawasan an kawasan an kawasan ruang terbuka ruang terbuka ruang terbuka ruang terbuka ruang terbuka hijau hijau hijau hijau hijau Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian dan dan dan dan dan penegakan penegakan penegakan penegakan penegakan supremasi supremasi supremasi supremasi supremasi hukum hukum hukum hukum hukum lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan hidup hidup hidup hidup hidup
V - 28
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
V - 29
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
5.1.4. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Pembangunan Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana Dan Fasilitas Kota Yang Memadai Dan Berdaya Saing Pembangunan prasarana, sarana dan fasilitas kota yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, sarana dan prasarana pemukiman, dan lain-lain, diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antar wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas kota dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan prasarana, sarana dan fasilitas kota. A. Pembangunan transportasi dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta membentuk struktur ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan ketersediaan pengembangketersediaan pengembangketersediaan pengembangketersediaan pengembangketersediaan pengembangjaringan jalan an sistem dan kualitas an sistem dan kualitas an sistem dan kualitas an sistem dan kualitas an sistem dan jembatan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan daya dukung daya dukung daya dukung daya dukung dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas jalan dan jalan dan jalan dan jalan dan jembatan jembatan jembatan jembatan
V - 30
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Peningkatan ketersediaan penyediaan ketersediaan pengembangkualitas an dan kualitas an dan kualitas kualitas sistem sistem sistem an sistem pelayanan peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan layanan sistem jaringan jaringan, jaringan jaringan, sistem kualitas sistem kualitas sistem jaringan, terminal dan peningkatan terminal dan peningkatan jaringan layanan sistem jaringan layanan sistem jaringan peningkatan angkutan daya dukung angkutan daya dukung terminal dan jaringan, terminal dan jaringan, terminal dan daya dukung umum masal dan kualitas umum masal dan kualitas angkutan peningkatan angkutan peningkatan angkutan dan kualitas sarana sarana umum masal daya dukung umum masal daya dukung umum masal sarana terminal terminal dan kualitas dan kualitas terminal sarana sarana Penataan dan Penataan dan Peningkatan terminal terminal pengembangpengembangkualitas an sistem an sistem layanan sistem Pengembang Pengembangjaringan dan jaringan dan an dan an dan jaringan dan moda moda peningkatan peningkatan moda angkutan angkutan kualitas kualitas angkutan umum masal umum masal layanan sistem layanan sistem umum masal darat yang darat dan jaringan dan jaringan dan darat dan nyaman, sungai yang moda moda sungai yang aman, nyaman, angkutan angkutan nyaman, terjangkau dan aman, umum masal umum masal aman, ramah terjangkau dan darat dan darat dan terjangkau dan lingkungan ramah sungai yang sungai yang ramah lingkungan nyaman, nyaman, lingkungan aman, aman, terjangkau dan terjangkau dan ramah ramah lingkungan lingkungan
V - 31
B. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Adapun pembangunan infrastruktur sumber daya air diupayakan untuk penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air, peningkatan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan banjir dan Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Optimalisasi ketersediaan pengembangketersediaan pengembangkualitas an dan kualitas an dan kualitas kualitas drainase an sistem drainase an sistem pelayanan peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan layanan sistem jaringan jaringan drainase kualitas drainase kualitas drainase jaringan Menurunnya Menurunnya drainase drainase layanan sistem Menurunnya layanan sistem Menurunnya drainase lokasi rawan lokasi rawan Menurunnya jaringan jaringan banjir Peningkatan banjir Peningkatan lokasi rawan lokasi rawan lokasi rawan Optimalisasi drainase drainase kapasitas kapasitas banjir banjir banjir kapasitas dan Meningkatnya Meningkatnya sarana sarana kualitas cakupan cakupan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya pengolahan air pelayanan air pengolahan air cakupan dan kapasitas dan kapasitas dan sarana pelayanan air cakupan dan cakupan dan bersih bersih kualitas kualitas pengolahan air bersih bersih kualitas kualitas kualitas sarana sarana bersih pelayanan air pelayanan air pelayanan air Penataan Penataan dan pengolahan air bersih pengolahan air bersih sistem pengembangbersih Optimalisasi bersih bersih jaringan air an layanan layanan sistem bersih sistem jaringan air Penataan dan Pengembangjaringan air pengembangan dan bersih bersih an layanan peningkatan sistem kualitas jaringan air layanan sistem bersih jaringan air bersih
V - 32
C. Pengelolaan sarana dan prasarana persampahan dan limbah ditempuh melalui pengembangan sistem komunal perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/kelompok masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang: Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota dan Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan TPA Meningkatnya Penataan TPA Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi cakupan dan TPS cakupan dan TPS cakupan dan kapasitas cakupan dan pendayaguna- cakupan dan pendayagunapelayanan pelayanan kualitas TPA dan TPS kualitas an sarana dan kualitas an sarana dan Peningkatan Peningkatan persampahan persampahan pelayanan pelayanan teknologi pelayanan teknologi ketersediaan ketersediaan Peningkatan persampahan persampahan persampahan persampahan persampahan sarana dan dan kualitas ketersediaan teknologi sarana dan dan kualitas Peningkatan Optimalisasi persampahan teknologi sarana dan kapasitas manajemen persampahan teknologi manajemen persampahan Penataan persampahan persampahan manajemen Penataan persampahan manajemen Peningkatan persampahan kualitas manajemen persampahan
V - 33
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi pelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan kualitas sistem pelayanan sistem dan pengelolaan an sistem dan pengelolaan an sistem dan pengelolaan an sistem dan pengelolaan dan teknologi pengelolaan teknologi limbah teknologi limbah teknologi limbah teknologi limbah pengelolaan limbah pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan limbah terpadu limbah terpadu limbah terpadu limbah terpadu limbah terpadu Peningkatan kapasitas sarana pengelolaan limbah terpadu
Peningkatan kapasitas sarana pengelolaan limbah terpadu
Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu
V - 34
Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu
Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu
D. Pembangunan infrastruktur permukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai, khususnya mengenai pelayanan pemadam kebakaran pada wilayah-wilayah padat dan rawan kebakaran. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan pelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpemadam an sistem pemadam an sistem pemadam an sistem pemadam an sistem pemadam an sistem kebakaran jaringan kebakaran jaringan kebakaran jaringan kebakaran jaringan kebakaran jaringan prasarana prasarana prasarana prasarana prasarana pemadam pemadam pemadam pemadam pemadam kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kapasitas kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan sarana dan kualitas kualitas kualitas kualitas teknologi sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan pemadam teknologi teknologi teknologi teknologi kebakaran pemadam pemadam pemadam pemadam kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran
V - 35
E. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika diupayakan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi, dengan prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan telekomunikasi,telematika dan informatika yang memadai, berkualitas dan berdaya saing RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan pelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangtelekomunian sistem telekomunian sistem telekomunian sistem telekomunian sistem telekomunian sistem kasi, jaringan kasi, jaringan kasi, jaringan kasi, jaringan kasi, jaringan telematika dan telekomunitelematika dan telekomunitelematika dan telekomunitelematika dan telekomunitelematika dan telekomuniinformatika kasi, informatika kasi, informatika kasi, informatika kasi, informatika kasi, telematika dan telematika dan telematika dan telematika dan telematika dan informatika informatika informatika informatika informatika Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan teknologi teknologi teknologi teknologi teknologi telekomunitelekomunitelekomunitelekomunitelekomunikasi, kasi, kasi, kasi, kasi, telematika dan telematika dan telematika dan telematika dan telematika dan informatika informatika informatika informatika informatika
V - 36
F.
Pembangunan fasilitas perkotaan diutamakan untuk menunjang kegiatan utama ekonomi Kota Tangerang yaitu di sektor perdagangan dan jasa. Fasilitas perkotaan dikembangkan dalam upaya menata dan meningkatkan fungsi pelayanan fasilitas tersebut. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan yang maju dan berdaya saing. dan Terwujudnya pelayanan fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing.
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan, Peningkatan ketersediaan pasar pelayanan pelayanan tradisional fasilitas fasilitas perdagangan Penataan perdagangan sistem dan Meningkatnya fasilitas pelayanan Meningkatnya pelayanan perdagangan fasilitas jasa fasilitas jasa modern Penataan, pengembangan , peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan, Meningkatnya pasar kualitas tradisional pelayanan fasilitas Penataan perdagangan sistem dan fasilitas Meningkatnya perdagangan pelayanan modern fasilitas jasa Penataan, pengembangan , peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan, pengembangan, kualitas dan pelayanan peningkatan fasilitas kualitas layanan perdagangan pasar Meningkatnya tradisional kualitas Pengembangan pelayanan sistem dan fasilitas jasa fasilitas perdagangan modern Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
V - 37
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pengembangan Meningkatnya dan kualitas peningkatan pelayanan kualitas layanan fasilitas pasar perdagangan tradisional Meningkatnya Peningkatan daya saing kualitas dan pelayanan pengembangan fasilitas jasa sistem dan fasilitas perdagangan modern Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
Optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
G. Pengembangan sarana perumahan di Kota Tangerang diprioritaskan pada pembangunan rumah-rumah susun sederhana terutama di kawasan padat penduduk. Hal ini diupayakan mengingat semakin terbatasnya ketersediaan lahan permukiman, sementara kebutuhan akan perumahan terus meningkat. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya ketersediaan an perumahan ketersediaan rumah yang horizontal yang dan kualitas layak huni dan layak huni dan rumah yang terjangkau terjangkau layak huni dan terjangkau Pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha Pemberian insentif dan disinsentif bagi
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengembang- Meningkatnya an perumahan ketersediaan horizontal yang dan kualitas layak huni dan rumah yang terjangkau layak huni dan terjangkau Pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha Pemberian insentif dan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengendalian Meningkatnya pengembangan ketersediaan perumahan dan kualitas horizontal yang rumah yang layak huni dan layak huni dan terjangkau terjangkau Pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha
V - 38
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengendalian Meningkatnya pengembangan ketersediaan perumahan dan kualitas horizontal yang rumah yang layak huni dan layak huni dan terjangkau terjangkau Peningkatan pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha
Pengendalian pengembangan perumahan horizontal yang layak huni dan terjangkau Perluasan dan peningkatan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaku usaha pengembang perumahan
disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan
Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan
Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan
Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan
Sementara itu, luasan kawasan kumuh permukiman di Kota Tangerang semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya daya beli masyarakat terhadap fasilitas rumah layak huni, sehingga menyebabkan semakin padatnya kawasan permukiman. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Menurunnya kawasan kumuh permukiman kumuh
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
V - 39
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
5.1.5. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, perlu adanya perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalitas, peraturan, sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Hal tersebut didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, dan ketersediaan produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tentram dalam melaksanakan pembangunan. A. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang pula oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif. Pembangunan bidang statistik, kearsipan serta perencanaan pembangunan diselenggarakan melalui pembenahan pengelolaan data dan informasi pembangunan secara terpadu, komprehensif, terbaharui dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
V - 40
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan Meningkatnya kelembagaan kapasitas dan kapasitas dan kualitas kualitas Pemenuhan ketersediaan sumber daya sumber daya dan aparatur aparatur peningkatan Meningkatnya Meningkatnya kualitas SDM kualitas data, kualitas data, aparatur informasi, informasi, perencanaan, Peningkatan perencanaan, kapasitas dan dan dan kualitas pengawasan pengawasan pembangunan prasarana dan pembangunan sarana aparatur daerah daerah Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan kelembagaan kapasitas dan kualitas Pemenuhan ketersediaan sumber daya dan aparatur peningkatan Meningkatnya kualitas SDM kualitas data, aparatur informasi, Peningkatan perencanaan, kapasitas dan dan kualitas pengawasan prasarana dan pembangunan sarana aparatur daerah Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Penataan kelembagaan kapasitas dan kualitas Pemenuhan ketersediaan sumber daya dan aparatur peningkatan Meningkatnya kualitas SDM kualitas data, aparatur informasi, Peningkatan perencanaan, kapasitas dan dan kualitas pengawasan prasarana dan pembangunan sarana aparatur daerah Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
V - 41
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Optimalisasi tata kerja kapasitas dan kelembagaan kualitas Peningkatan sumber daya kapasitas dan aparatur kualitas SDM Meningkatnya aparatur kualitas data, Peningkatan informasi, kapasitas dan perencanaan, kualitas dan prasarana dan pengawasan sarana aparatur pembangunan Pemutakhiran daerah data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Optimalisasi tata kerja kelembagaan Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
B. Penyelenggaraan pelayanan publik ditingkatkan melalui pengembangan manajemen pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya pelayanan publik yang prima. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas penyelenggara pelayanan -an standar publik pelayanan minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan
V - 42
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan
Penataan dan optimalisasi penyelenggara -an standar pelayanan minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
V - 43
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
Disamping itu, peningkatan kapasitas keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan diupayakan melalui diversifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang didukung dengan peningkatan manajemen dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan akuntabel. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Meningkatnya Peningkatan pendapatan kapasitas daerah pendapatan Meningkatnya dan pengelolaan efektivitas alokasi belanja keuangan daerah daerah
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi daerah dan daerah dan daerah dan daerah dan optimalisasi optimalisasi optimalisasi optimalisasi Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya sumber dan sumber dan sumber dan sumber dan efektivitas efektivitas efektivitas efektivitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan daerah daerah daerah daerah daerah daerah daerah daerah
V - 44
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan tertib kapasitas tertib kapasitas tertib kapasitas tertib kapasitas administasi belanja daerah administasi belanja daerah administasi belanja daerah administasi belanja daerah pengelolaan yang pengelolaan yang pengelolaan yang pengelolaan yang keuangan berorientasi keuangan berorientasi keuangan berorientasi keuangan berorientasi daerah langsung pada daerah langsung pada daerah langsung pada daerah langsung pada kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan publik publik publik publik Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara an tata kelola an tata kelola an tata kelola an tata kelola keuangan keuangan keuangan keuangan daerah daerah daerah daerah
V - 45
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kontribusi partisipasi aktif kontribusi kapasitas dan kontribusi kapasitas dan kontribusi kapasitas dan kontribusi kapasitas dan pembiayaan masyarakat pembiayaan kualitas pembiayaan kualitas pembiayaan kualitas pembiayaan kualitas pembangunan dan dunia pembangunan pembiayaan pembangunan pembiayaan pembangunan pembiayaan pembangunan pembiayaan daerah dari usaha dalam daerah dari swadaya daerah dari swadaya daerah dari swadaya daerah dari swadaya masyarakat pembiayaan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dan swasta pembangunan dan swasta dan swasta dan swasta dan swasta Pengembang Pengembang Pengembang Pengembangdaerah an dan an dan an dan an dan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas kemitraan dan kemitraan dan kemitraan dan kemitraan dan kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama operasional operasional operasional operasional dengan pihak dengan pihak dengan pihak dengan pihak swasta dalam swasta dalam swasta dalam swasta dalam pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan dan dan dan dan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan daerah daerah daerah daerah
V - 46
Pembangunan politik diselenggarakan untuk mewujudkan demokrasi yang berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang dicapai melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan untuk berperan sesuai fungsinya masing-masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik, sehingga dapat meredam potensi konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya masyarakat yang demokratis. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan pemahaman pemahaman prinsip dan demokrasi penghayatan masyarakat tata nilai demokrasi Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan pemahaman pemahaman prinsip dan demokrasi penghayatan masyarakat tata nilai demokrasi Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
V - 47
Adapun pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman. Produk hukum yang ditetapkan harus diikuti dengan penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kesadaran, pemahaman, kesadaran, pemahaman, kesadaran, pemahaman, kesadaran, pemahaman, kesadaran, pemahaman, kepatuhan dan penghayatan kepatuhan dan penghayatan kepatuhan dan penghayatan kepatuhan dan penghayatan kepatuhan dan penghayatan penegakan dan penegakan dan penegakan dan penegakan dan penegakan dan supremasi implementasi supremasi implementasi supremasi implementasi supremasi implementasi supremasi implementasi hukum tata nilai hukum tata nilai hukum tata nilai hukum tata nilai hukum tata nilai hukum hukum hukum hukum hukum Penataan Penataan Penataan Penataan Penataan produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum daerah daerah daerah daerah daerah Penegakan Penegakan Penegakan Penegakan Penegakan supremasi supremasi supremasi supremasi supremasi hukum hukum hukum hukum hukum
V - 48
Sementara itu, pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat diselenggarakan untuk mewujudkan tertib sosial berlandasan hukum. Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan tertib tertib tertib tertib tertib Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dalam dalam dalam dalam dalam penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara an an an an an ketentraman ketentraman ketentraman ketentraman ketentraman dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban umum umum umum umum umum
V - 49
Bencana adalah suatu gangguang serius terhadap keberhasilan suatu komunitas dan masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Pengelolaan bencana merupakan upaya yang sistematis yang meliputi upaya mitigasi bencana, penanganan tanggap darurat bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang : Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Mitigasi Meningkatnya penanganan bencana penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Mitigasi Meningkatnya bencana penanganan bencana Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Mitigasi Meningkatnya bencana penanganan bencana Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
V - 50
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Mitigasi Meningkatnya bencana penanganan bencana Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
Mitigasi bencana Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
5.2.
TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Untuk itu diperlukan adanya tahapan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas pembangunan dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.
5.2.1. RENSTRADA PERIODE 2005-2008 Pembangunan jangka menengah periode tahun 2005-2008 ditujukan untuk menyiapkan keunggulan daerah, yaitu dalam rangka mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumberdaya daerah yang akan menjadi pondasi menuju kondisi Kota Tangerang yang maju dan lestari. Pembangunan pada periode tahun 2005-2008 menekankan pada upaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan (core competenses) daerah; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota; meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; mewujudkan keserasian dan keharmonisan masyarakat kota yang berbudaya; menyediakan dan meningkatkan pelayanan dasar (basic services) di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta utilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan bagi masyarakat; menyediakan permukiman dan perumahan layak huni bagi masyarakat; membangun SDM (aparatur pemda, DPRD, dan masyarakat), organisasi, dan sistem manajemen kepemerintahan, yang didukung sarana prasarana kepemerintahan yang memadai; membangun karakter mulia segenap stakeholders pembangunan kota; membangun dan meningkatkan keharmonisan hubungan antar stakeholders pembangunan; menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat serta sistem kewaspadaan masyarakat terhadap situasi tanggap darurat; menciptakan pola kesinambungan dan keseimbangan ekologi dalam pembangunan; dan membangun kesadaran ekologis (ecological awareness) masyarakat dalam pembangunan. Prioritas pembangunan RENSTRADA Kota Tangerang Tahun 2005-2008 ditujukan pada upaya sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada : Percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun; Rintisan wajib
V - 51
belajar dua belas tahun; Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar; Rintisan sekolah berstandar nasional/internasional; Pemberantasan buta aksara; Peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis; Pengembangan puskesmas dan rumah sakit; Peningkatan surveilans epidemiologi; Promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan; Peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama; Penanaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat. 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prioritas pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin; Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk. 3. Peningkatan Kualitas Perekonomian Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian ditekankan pada : Peningkatan kesejahteraan petani; Perbaikan infrastruktur pendukung pertanian; Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian; Pengendalian alih fungsi lahan pertanian; Peningkatan produktivitas pertanian; Pengembangan sistem agribisnis pertanian; Penguatan struktur industri; Peningkatan kesempatan kerja di sektor industri; Pendayagunaan potensi lokal; Pengembangan industri potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar; Penyiapan pranata UMKM dan Koperasi; Penataan objek dan daya tarik wisata; Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; Penyiapan prasarana dan saran iklim investasi; Inventarisasi dan promosi potensi investasi; Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Perbaikan hubungan industrial. 4. Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah; Penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, Pengembangan kelembagaan pengelola; Pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pelayanan prasarana dan sarana.
V - 52
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Peningkatan kualitas penataan ruang; Peningkatan daya dukung lingkungan; Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan; Penyediaan berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan; Pengembangan upaya mitigasi bencana. 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penataan organisasi perangkat daerah; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai; Penguatan unit-unit pelayanan publik; Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; Peningkatan efektivitas dan daya guna keuangan daerah; Penurunan tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas; Penataan hukum daerah; Penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah; Penguatan semangat kebangsaan; Pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi. Pelaksanaan prioritas pembangunan RENSTRADA pada periode tahun 2005-2008 tersebut telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang tahun 2008 yang diindikasikan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,70 point.
5.2.2. RPJMD Periode 2009-2013 Pembangunan jangka menengah periode tahun 2009-2013 ditujukan untuk memantapkan keunggulan daerah, yaitu dari pencapaian hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Pembangunan pada periode tahun 2009-2013 menekankan pada upaya peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan sosial, peningkatan kualitas penataan ruang, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan, percepatan peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan investasi dan pemberdayaan KUKM, serta pemantapan tata kelola pemerintahan daerah. Prioritas pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013 ditujukan pada upaya sebagai berikut:
V - 53
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar sembilan tahun; Akselerasi penuntasan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah; Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal; Pengembangan sekolah berstandar nasional/internasional; Penuntasan buta aksara; Peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat; Pengembangan sistem kesehatan; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Peningkatan pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat. 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prioritas pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin; Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah. 3. Peningkatan Kualitas Perekonomian Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri; Peningkatan kemitraaan antar industri; Pengembangan industri-industri andalan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah; Penataan distribusi barang yang efektif dan efisien; Peningkatan ekspor produk daerah; Peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi; Pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi; Pengembangan produk wisata unggulan; Peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata berstandar internasional; Peningkatan iklim investasi yang kondusif; Pengembangan kerjasama investasi; Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.
V - 54
4. Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Operasionalisasi pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah; Pengembangan sistem transportasi massal; Peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana. 5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Aktualisasi pemanfaatan ruang yang serasi; Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; Pemantapan pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; Pengembangan perilaku ramah lingkungan; Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan; Peningkatan upaya mitigasi bencana. 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penataan organisasi perangkat daerah; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai; Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi; Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek; Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; Peningkatan efektivitas dan daya guna keuangan daerah; Pendayagunaan aset-aset daerah; Pembangunan sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; Penataan hukum daerah; Pembangunan budaya hukum; Pemantapan kehidupan demokrasi; Pemantapan semangat kebangsaan; Pemantapan peran dan fungsi partai politik; Penguatan peran masyarakat madani (civil society); Pengembangan kelembagaan demokrasi. Pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMD periode tahun 2009-2013, diiharapkan dapat mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dibandingkan periode tahun sebelumnya yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,70 point pada tahun 2008 menjadi 75,98 point pada tahun 2013.
V - 55
5.2.3. RPJMD Periode 2014-2018 Pembangunan jangka menengah periode tahun 2014-2018 ditujukan sebagai persiapan menuju kondisi Kota Tangerang yang maju dan lestari, dengan berbekal pencapaian kondisi kemandirian daerah yang menjadi orientasi pada tahapan pembangunan sebelumnya. Pembangunan pada periode tahun 2014-2018 menekankan pada upaya peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian penggunaan lahan; pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ditujukan pada upaya sebagai berikut: 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada : Perintisan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal; Pengembangan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat; Peningkatan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas; Pemantapan sistem administrasi kependudukan; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah.
V - 56
3. Pemantapan Kualitas Perekonomian Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Pemantapan mutu produk pertanian; Pengembangan teknologi pertanian; Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif; Pengembangan kemampuan inovasi; Peningkatan kemampuan sumber daya industri; Pengembangan industri kecil yang tangguh; Perluasan kawasan perdagangan ekspor; Penataan distribusi barang; Pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri; Peningkatan kualitas, daya saing serta kehandalan UMKM dan Koperasi; Penciptaan destinasi wisata; Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi; Perluasan kerjasama investasi; Pemantapan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja. 4. Pemantapan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah; Pemantapan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); Perluasan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana. 5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; Peningkatan potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup; Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan; Peningkatan perilaku ramah lingkungan; Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam pengendalian lingkungan; Peningkatan efisiensi dan efektivitas nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Pemantapan profesionalitas aparatur didukung oleh penataan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan; Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Pengembangan budaya organisasi berorientasi pelayan; Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat
V - 57
pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya; Peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah; Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah; Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); Harmonisasi produk hukum; Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat; Peningkatan budaya hukum; Perwujudan demokrasi pada proses politik; Pemantapan semangat kebangsaan; Pengembangan kemandirian partai politik; Pemantapan peran masyarakat madani (civil society); Perluasan akses partisipasi publik. Pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMD periode tahun 2014-2018, diiharapkan dapat mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dibandingkan periode tahun sebelumnya yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,98 point pada tahun 2013 menjadi 77,30 point pada tahun 2018.
5.2.4. RPJMD Periode 2019-2023 Pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2023 merupakan tahap awal pembentukan Kota Tangerang sebagai ‘Kota yang Maju dan Lestari’. Pembangunan pada periode tahun 2019-2023 menekankan pada upaya pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 ditujukan pada upaya sebagai berikut: 1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar dua belas tahun; Perintisan wajib belajar lima belas tahun; Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal; Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional; Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional; Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Pengembangan dan penguatan sistem
V - 58
kesehatan; Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan; Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi); Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah. 3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian; Perkuatan potensi industri strategis; Penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar; Pengoptimalan pendayagunaan potensi lokal; Perluasan jaringan perdagangan luar negeri; Pengembangan jaringan kelembagaan UMKM dan Koperasi; Peningkatan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah; Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; Penataan destinasi pariwisata; Penciptaan daya tarik wisata; Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja; Penumbuhkembangan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah; Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah; Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
V - 59
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; Peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup; Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan; Pembudayaan perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat; Pemantapan sistem pemantauan, pengendalian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam pengendalian lingkungan; Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan serta budaya organisasi; Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah; Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; Harmonisasi produk hukum; Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat; Penanaman budaya taat hukum di masyarakat; Pemantapan peran masyarakat madani (civil society). Pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMD periode tahun 2019-2023, diiharapkan dapat mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dibandingkan periode tahun sebelumnya yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 77,30 point pada tahun 2018 menjadi 78,63 point pada tahun 2023.
5.2.5. RPJMD Periode 2024-2025 Pembangunan jangka menengah periode tahun 2024-2025 merupakan perwujudan Kota Tangerang sebagai ‘Kota yang Maju dan Lestari’. Prioritas pembangunan pada periode tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pemantapan kualitas dan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pemantapan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; pemantapan kualitas dan daya dukung pelayanan infrastruktur wilayah;
V - 60
pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2024-2025 ditujukan pada upaya sebagai berikut: 1. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar lima belas tahun; Pemantapan lembaga PAUD sebagai media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar; Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional; Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional; Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi); Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; Pemantapan ketahan budaya lokal/daerah dalam kehidupan global. 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada: Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan keluarga kecil berkualitas; Penataan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas. 3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian ditekankan pada : Penguatan keunggulan kompetitif produk pertanian; Penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, Penanganan industri ramah lingkungan; Penguatan jaringan antar industri; Perluasan jaringan perdagangan dalam dan luar negeri; Pemantapan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah; Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia; Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa
V - 61
kewirausahaan tenaga kerja; Pembudayaan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja. 4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun; Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah; Pemantapan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana. 5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan koordinasi yang sistematis dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; Perbaikan terus menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Pemantapan perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat; Pemantapan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan; Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang; Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel; Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat; Perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Pemantapan budaya taat hukum di masyarakat; Pemantapan peran masyarakat madani (civil society). Pelaksanaan prioritas pembangunan RPJMD periode tahun 2024-2025, diiharapkan dapat mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dibandingkan periode tahun sebelumnya yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 78,63 point pada tahun 2023 menjadi 79,16 point pada tahun 2025.
V - 62
B A B VI
KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Oleh karena itu RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan periode pembangunan lima tahunan sehingga menjadi pedoman bagi rencana pembangunan lima tahunan di Kota Tangerang yaitu periode 2005-2008; 2009-2013; 2014-2018; 2019-2023; 2024-2025 Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Walikota Tangerang menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 kepada masyarakat. 2. RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas Calon Walikota Tangerang dan/atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang dalam periode tahun 2005-2025. VI - 1
3. 4. 5.
6.
Walikota Tangerang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025. Walikota Tangerang berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025. RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dapat diubah dalam hal: Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Terjadi perubahan yang mendasar; atau Merugikan kepentingan nasional. Perubahan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan peraturan daerah.
Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang, keberpihakan kepada rakyat dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 “Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah”.
--- oOo ---
VI - 2
LAMPIRAN MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN JANGKA PANJANG, SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TANGERANG TAHUN 2005-2025
MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN JANGKA PANJANG, SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD KOTA TANGERANG TAHUN 2005-2025 VISI KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya masyarakat pemahaman yang bermoral, norma agama berbudaya dan dan tata nilai bermartabat sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat Terpeliharanya kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERMORAL, BERBUDAYA DAN BERMARTABAT Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya pendidikan implementasi kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas keagamaan, norma agama pendidikan implementasi pendidikan implementasi pendidikan implementasi sosial dan dan tata nilai keagamaan, norma agama keagamaan, norma agama keagamaan, norma agama kebudayaan sosial budaya sosial dan dan tata nilai sosial dan dan tata nilai sosial dan dan tata nilai dalam kebudayaan sosial budaya kebudayaan sosial budaya kebudayaan sosial budaya Peningkatan kehidupan dalam dalam dalam kapasitas Peningkatan Peningkatan Peningkatan bermasyarakat kapasitas dan kehidupan kehidupan kehidupan kelembagaan kapasitas dan kapasitas dan bermasyarakat kualitas bermasyarakat kualitas bermasyarakat dan sarana Terpeliharanya kualitas keagamaan, kerukunan kelembagaan Terpeliharanya kelembagaan Terpeliharanya kelembagaan Terpeliharanya sosial dan hidup dan sarana kerukunan dan sarana kerukunan dan sarana kerukunan kebudayaan beragama dan keagamaan, hidup keagamaan, hidup keagamaan, hidup pelestarian sosial dan beragama dan sosial dan beragama dan sosial dan beragama dan Pembinaan keragaman kebudayaan pelestarian kebudayaan pelestarian kebudayaan pelestarian kerukunan dan kekayaan Pembinaan keragaman keragaman keragaman hidup Pembinaan Pembinaan budaya dan kekayaan kerukunan dan kekayaan kerukunan dan kekayaan beragama kerukunan budaya budaya budaya hidup hidup hidup Pelestarian tata beragama beragama beragama nilai sosial dan budaya Pelestarian tata Pelestarian tata Pelestarian tata nilai sosial dan nilai sosial dan nilai sosial dan budaya budaya budaya
1
Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, sosial dan kebudayaan Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan Pembinaan kerukunan hidup beragama Pelestarian tata nilai sosial dan budaya
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, KUALITAS DAN DAYA SAING PENDIDIKAN MASYARAKAT Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya akses ketersediaan akses dan ketersediaan akses, kualitas kualitas akses, kualitas kualitas akses, kualitas pendidikan prasarana dan kualitas dan kualitas dan daya saing prasarana dan dan daya saing prasarana dan dan daya saing masyarakat sarana pendidikan prasarana dan pendidikan sarana pendidikan sarana pendidikan pendidikan masyarakat sarana masyarakat pendidikan masyarakat pendidikan masyarakat pendidikan Peningkatan Peningkatan Peningkatan ketersediaan mutu pendidik mutu pendidik Peningkatan pendidik dan mutu pendidik dan tenaga dan tenaga tenaga dan tenaga kependidikan kependidikan kependidikan kependidikan Penguatan Opimalisasi manajemen manajemen Penyiiapan Peningkatan manajemen manajemen pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan partisipasi partisipasi partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dalam dalam dalam dalam pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara an pendidikan an pendidikan an pendidikan an pendidikan Fasilitasi dan Fasilitasi dan Fasilitasi dan Fasilitasi dan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas kelembagaan kelembagaan kelembagaan kelembagaan pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan swasta swasta swasta swasta
2
Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggara an pendidikan Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Penumbuhan minat dan budaya baca masyarakat
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Penyiapan sistem kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
Penguatan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
3
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat Optimalisasi daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya masyarakat yang sehat
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Penyediaan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya akses prasarana dan akses dan an penyediaan akses dan dan akses dan kesehatan sarana kualitas dan kualitas peningkatan kualitas masyarakat kesehatan kesehatan peningkatan kesehatan kualitas kesehatan masyarakat kualitas masyarakat prasarana dan masyarakat Penyediaan prasarana dan sarana tenaga sarana kesehatan kesehatan kesehatan Peningkatan Pembinaan, Peningkatan mutu tenaga pengawasan mutu tenaga kesehatan dan kesehatan pengendalian Pembinaan, obat dan Pembinaan, pengawasan makanan pengawasan dan dan pengendalian Penyiapan pengendalian obat dan manajemen obat dan makanan pelayanan makanan kesehatan Peningkatan Peningkatan manajemen Perbaikan dan manajemen pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat kesehatan Perbaikan dan Peningkatan Perbaikan dan peningkatan kesadaran dan peningkatan gizi masyarakat partisipasi aktif gizi masyarakat masyarakat Peningkatan dalam Peningkatan kesadaran dan pemeliharaan kesadaran dan partisipasi aktif kesehatan partisipasi aktif masyarakat lingkungan masyarakat dalam dalam pemeliharaan pemeliharaan kesehatan kesehatan lingkungan lingkungan
4
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan akses dan peningkatan kualitas kualitas kesehatan prasarana dan masyarakat sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan
Optimalisasi dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
Terwujudnya Menurunnya peningkatan penyandang kualitas hidup masalah dan kesejahteraan keberdayaan sosial (PMKS) penyandang Meningkatnya masalah keberdayaan kesejahteraan penyandang sosial (PMKS) masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) Penyiapan dan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan pembinaan penyandang kapasitas penyandang kapasitas penyandang kapasitas penyandang kapasitas kelembagaan masalah kelembagaan masalah kelembagaan masalah kelembagaan masalah kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan pemberdayaan kesejahteraan pemberdayaan kesejahteraan pemberdayaan kesejahteraan pemberdayaan PMKS sosial (PMKS) PMKS sosial (PMKS) PMKS sosial (PMKS) PMKS sosial (PMKS) PMKS Penyediaan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengembangprasarana dan keberdayaan an dan keberdayaan an dan keberdayaan an dan keberdayaan an dan sarana penyandang peningkatan penyandang peningkatan penyandang peningkatan penyandang peningkatan pelayanan masalah kualitas masalah kualitas masalah kualitas masalah kualitas PMKS kesejahteraan prasarana dan kesejahteraan prasarana dan kesejahteraan prasarana dan kesejahteraan prasarana dan sosial (PMKS) sarana sosial (PMKS) sarana sosial (PMKS) sarana sosial (PMKS) sarana Pembinaan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan dan PMKS PMKS PMKS PMKS peningkatan akses PMKS Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan terhadap dan dan dan dan sumber daya peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan produktif akses PMKS akses PMKS akses PMKS akses PMKS (pelatihan terhadap terhadap terhadap terhadap keterampilan, sumber daya sumber daya sumber daya sumber daya modal dan produktif produktif produktif produktif manajemen (pelatihan (pelatihan (pelatihan (pelatihan usaha) keterampilan, keterampilan, keterampilan, keterampilan, modal dan modal dan modal dan modal dan Perlindungan manajemen manajemen manajemen manajemen dan rehabilitasi
5
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN usaha) Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA Terwujudnya Meningkatnya Fasilitasi dan Meningkatnya Fasilitasi dan Meningkatnya Fasilitasi dan Meningkatnya Fasilitasi dan Meningkatnya Fasilitasi dan keberdayaan keberdayaan pembinaan keberdayaan pembinaan keberdayaan pembinaan keberdayaan pembinaan keberdayaan pembinaan perempuan, perempuan kapasitas perempuan kapasitas perempuan kapasitas perempuan kapasitas perempuan kapasitas perlindungan dan kelembagaan dan kelembagaan dan kelembagaan dan kelembagaan dan kelembagaan anak dan perlindungan perempuan perlindungan perempuan perlindungan perempuan perlindungan perempuan perlindungan perempuan kesejahteraan anak dan anak dan anak dan anak dan anak dan keluarga perlindungan Membaiknya perlindungan Membaiknya perlindungan Membaiknya perlindungan Membaiknya perlindungan Membaiknya anak anak anak anak anak tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat kesejahteraan Pembinaan kesejahteraan Pembinaan kesejahteraan Pembinaan kesejahteraan Pembinaan kesejahteraan Pembinaan keluarga dan pelatihan keluarga dan pelatihan keluarga dan pelatihan keluarga dan pelatihan keluarga dan pelatihan keterampilan keterampilan keterampilan keterampilan keterampilan dan dan dan dan dan manajemen manajemen manajemen manajemen manajemen usaha bagi usaha bagi usaha bagi usaha bagi usaha bagi perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan keluarga keluarga keluarga keluarga keluarga sejahtera sejahtera sejahtera sejahtera sejahtera MENGENDALIKAN PERKEMBANGAN PENDUDUK Terkendalinya Terkendalinya Peningkatan pertumbuhan pertumbuhan kapasitas penduduk dan penduduk kelembagaan terkelolanya keluarga administrasi berencana
Terkendalinya Peningkatan pertumbuhan kapasitas penduduk kelembagaan keluarga berencana
Terkendalinya Peningkatan pertumbuhan kapasitas penduduk kelembagaan keluarga berencana
6
Terkendalinya Peningkatan pertumbuhan kapasitas penduduk kelembagaan keluarga berencana
Terkendalinya Peningkatan pertumbuhan kapasitas penduduk kelembagaan keluarga berencana
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
kependudukan Tertibnya Peningkatan Tertibnya administrasi kualitas administrasi kependudukan pelayanan kependudukan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Tertibnya kualitas administrasi pelayanan kependudukan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Tertibnya kualitas administrasi pelayanan kependudukan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan Tertibnya kualitas administrasi pelayanan kependudukan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
MENINGKATKAN PERAN DAN KUALITAS PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAN OLAH RAGA Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan peran aktif peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas peran pemuda kapasitas pemuda dalam dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan dalam kelembagaan pembangunan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan Terwujudnya Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan budaya pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan pemasyarakat- pendidikan dan olahraga an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan an dan prestasi keterampilan masyarakat olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan olah raga usaha dan dan prestasi berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi berusaha bagi olah raga pemuda pemuda pemuda pemuda pemuda
7
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRADA PERIODE 2005-2008 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga
RPJMD PERIODE 2009-2013 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD PERIODE 2014-2018 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga
8
RPJMD PERIODE 2019-2023 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga
RPJMD PERIODE 2024-2025 SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga
MISI 2 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KUALITAS PEREKONOMIAN Terwujudnya Meningkatnya perekonomian investasi yang merata, Meningkatnya maju dan pertumbuhan berdaya saing ekonomi Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat
Penyiapan Meningkatnya sistem investasi pelayanan Meningkatnya investasi pertumbuhan Jaminan ekonomi kepastian Meningkatnya hukum kemampuan berusaha perekonomian masyarakat Promosi investasi Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Pembinaan manajemen usaha bagi pelaku usaha Fasilitasi modal usaha
Penyederhana Meningkatnya -an dan investasi percepatan Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha
9
Peningkatan Meningkatnya kualitas dan investasi percepatan Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
Peningkatan Meningkatnya kualitas dan investasi daya saing Meningkatnya pelayanan pertumbuhan investasi ekonomi Jaminan Meningkatnya kepastian kemampuan hukum perekonomian berusaha masyarakat Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
Optimalisasi kualitas dan daya saing pelayanan investasi Jaminan kepastian hukum berusaha Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi
aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Peningkatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha Penguatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PEREKONOMIAN YANG BERBASIS PADA SUMBER DAYA LOKAL, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN BERORIENTASI PASAR Terwujudnya Meningkatnya Pembinaan agribisnis produktivitas keterampilan pertanian dan produk dan keahlian perikanan agribisnis SDM yang pertanian dan Pembinaan berkualitas perikanan manajemen dan berdaya usaha saing Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar
Meningkatnya Pembinaan produktivitas, keterampilan dan kualitas dan keahlian produk SDM agribisnis Pembinaan pertanian dan manajemen perikanan usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar
Meningkatnya Pembinaan produktivitas, keterampilan dan kualitas dan keahlian produk SDM agribisnis Pembinaan pertanian dan manajemen perikanan usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar
10
Meningkatnya Pembinaan produktivitas, keterampilan kualitas dan dan keahlian daya saing SDM produk Pembinaan agribisnis manajemen pertanian dan usaha perikanan Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar
Meningkatnya Pembinaan produktivitas, keterampilan kualitas dan dan keahlian daya saing SDM produk Pembinaan agribisnis manajemen pertanian dan usaha perikanan Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
11
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya produktivitas dan produktivitas produk industri pengembangdan kualitas an industri produk industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan produktivitas pengembangdan kualitas an industri produk industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
12
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan produktivitas, pengembangkualitas dan an industri daya saing pengolahan produk industri padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Optimalisasi Meningkatnya dan produktivitas, pengembangkualitas dan an industri daya saing pengolahan produk industri padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi perdagangan produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama produktivitas kerjasama yang maju produk perdagangan dan kualitas perdagangan dan kualitas perdagangan kualitas dan perdagangan kualitas dan perdagangan (modern) dan perdagangan Fasilitasi produk produk daya saing daya saing Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi berdaya saing perdagangan perdagangan produk produk kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan perdagangan perdagangan usaha antara usaha antara usaha antara usaha antara usaha antara pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan besar besar besar besar besar (modern) (modern) (modern) (modern) (modern) dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku dengan pelaku usaha usaha usaha usaha usaha perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan menengah menengah menengah menengah menengah (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) (masyarakat) Pengembang Pengembang Pengembang Pengembang Pengembangan dan an dan an dan an dan an dan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas produk produk produk produk produk perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan perdagangan yang yang yang yang yang berorientasi berorientasi berorientasi berorientasi berorientasi pasar pasar pasar pasar pasar Terwujudnya Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi Meningkatnya Fasilitasi pelayanan ketersediaan pemasaran ketersediaan pemasaran kualitas dan pemasaran kualitas dan pemasaran kualitas dan pemasaran jasa pariwisata pelayanan dan kerjasama dan kualitas dan kerjasama daya saing dan kerjasama daya saing dan kerjasama daya saing dan kerjasama yang jasa pariwisata pariwisata pelayanan pariwisata pelayanan pariwisata pelayanan pariwisata pelayanan pariwisata berkualitas jasa pariwisata Penataan dan jasa pariwisata Penataan dan jasa pariwisata Penataan dan jasa pariwisata Penataan dan Penataan dan dan berdaya pengembangpengembangpengembangpengembangpengembangsaing an destinasi an destinasi an destinasi an destinasi an destinasi pariwisata pariwisata pariwisata pariwisata pariwisata Pengembang Pengembang Pengembang Pengembang Pengembangan dan an dan an dan an dan an dan
13
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
peningkatan sarana pelayanan pariwisata Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
Peningkatan produktivitas tanaman pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh
Memadainya ketersediaan pangan
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
14
Peningkatan Memadainya produktivitas ketersediaan tanaman pangan pangan Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya kesempatan kesempatan kapasitas dan kesempatan kerja yang luas kerja pelayanan kerja lembaga Meningkatnya Menurunnya Menurunnya ketenagakerja- tingkat kualitas dan tingkat daya saing pengangguran an pengangguran produktivitas Meningkatnya Pembinaan, Meningkatnya tenaga kerja pendidikan dan produktivitas produktivitas pelatihan tenaga kerja tenaga kerja ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kesempatan pelayanan kerja lembaga Menurunnya ketenagakerja- tingkat an pengangguran Pembinaan, Meningkatnya pendidikan dan kualitas pelatihan produktivitas ketenagakerja- tenaga kerja an Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
15
Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kesempatan pelayanan kerja lembaga Menurunnya ketenagakerja- tingkat an pengangguran Pembinaan, Meningkatnya pendidikan dan kualitas dan pelatihan daya saing ketenagakerja- produktivitas an tenaga kerja Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kesempatan pelayanan kerja lembaga Menurunnya ketenagakerja- tingkat an pengangguran Pembinaan, Meningkatnya pendidikan dan kualitas dan pelatihan dan daya saing ketenagakerja- produktivitas an tenaga kerja Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasamaa ketenagakerjaan dengan dunia usaha Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
MISI 3 MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG Terwujudnya Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya tata ruang kota ketersediaan peningkatan ketersediaan yang dan kualitas dan berkualitas kelengkapan rencana tata kelengkapan rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang kota ruang Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan dan fungsi dan pengendalian pelayanan, pengendalian pemanfaatan struktur ruang pemanfaatan ruang dan pola ruang pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat
Penataan dan Meningkatnya peningkatan ketersediaan kualitas rencana dan tata ruang kelengkapan wilayah kota rencana tata ruang Penataan dan optimalisasi Meningkatnya fungsi pemanfaatan pelayanan, dan struktur ruang pengendalian dan pola pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan
16
Penataan dan Meningkatnya peningkatan ketersediaan kualitas dan rencana tata kelengkapan ruang wilayah rencana tata kota ruang Penataan dan Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan fungsi dan pelayanan, pengendalian struktur ruang pemanfaatan dan pola ruang pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat
Penataan dan Meningkatnya peningkatan ketersediaan kualitas rencana dan tata ruang kelengkapan wilayah kota rencana tata ruang Penataan dan optimalisasi Meningkatnya fungsi pemanfaatan pelayanan, dan struktur ruang pengendalian dan pola pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan
Penataan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah kota Penataan dan optimalisasi fungsi pelayanan, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
dalam penataan ruang
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
ruang
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
dalam penataan ruang
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
ruang
dalam penataan ruang
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
17
Penataan dan Terjaganya optimalisasi kualitas dan pengelolaan kelestarian fungsi lahan sumber daya pada kawasan alam budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat
Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN dan pelestarian sumber daya air
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
dan pelestarian sumber daya air
dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN dan pelestarian sumber daya air
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN dan pelestarian sumber daya air
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Terjaganya Pengembangan Terjaganya Pengembangan Terjaganya Pengembang- Terjaganya Pengembangan Terjaganya Pengembangan daya dukung dan daya dukung dan daya dukung an dan daya dukung dan daya dukung dan ruang terbuka pendayagunaan ruang terbuka pendayagunaan ruang terbuka pendayagunaruang terbuka pendayagunaan ruang terbuka pendayagunaan hijau teknologi ramah hijau teknologi ramah hijau an teknologi hijau teknologi ramah hijau teknologi ramah lingkungan lingkungan ramah lingkungan lingkungan Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya dalam dalam lingkungan dalam dalam tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat pengembangan pencemaran pengembangan dalam pengembangan pengembangan pencemaran pencemaran pencemaran pencemaran aktivitas budi aktivitas budi pengembangan aktivitas budi aktivitas budi daya daya aktivitas budi daya daya daya Penataan dan Penataan dan Penataan dan Penataan dan pengembangan pengembangan Penataan dan pengembangan pengembangan kawasan ruang kawasan ruang pengembangan kawasan ruang kawasan ruang terbuka hijau terbuka hijau kawasan ruang terbuka hijau terbuka hijau terbuka hijau Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian dan penegakan dan penegakan dan penegakan dan penegakan Pengendalian supremasi supremasi dan penegakan supremasi supremasi hukum hukum supremasi hukum hukum lingkungan lingkungan hukum lingkungan lingkungan hidup hidup lingkungan hidup hidup hidup Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan partisipasi aktif partisipasi aktif Peningkatan partisipasi aktif partisipasi aktif masyarakat masyarakat partisipasi aktif masyarakat masyarakat dalam dalam masyarakat dalam dalam pelestarian pelestarian dalam pelestarian pelestarian lingkungan lingkungan pelestarian lingkungan lingkungan hidup hidup lingkungan hidup hidup hidup
18
MISI 4 MEWUJUDKAN PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS KOTA YANG MEMADAI DAN BERDAYA SAING TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN PELAYANAN PRASARANA DAN SARANA DASAR KOTA Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya pengembang- ketersediaan pengembangketersediaan pengembangketersediaan an sistem dan kualitas an sistem dan kualitas an sistem dan kualitas jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan jaringan jalan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan dan jembatan Peningkatan Peningkatan daya dukung daya dukung dan kualitas dan kualitas jalan dan jalan dan jembatan jembatan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya ketersediaan penyediaan ketersediaan pengembangkualitas an dan kualitas sistem jaringan sistem sistem an sistem pelayanan peningkatan pelayanan terminal dan jaringan, jaringan jaringan, sistem kualitas sistem angkutan peningkatan terminal dan peningkatan jaringan layanan sistem jaringan umum masal daya dukung angkutan daya dukung terminal dan jaringan, terminal dan dan kualitas umum masal dan kualitas angkutan peningkatan angkutan sarana sarana umum masal daya dukung umum masal terminal terminal dan kualitas sarana Penataan dan Penataan dan terminal pengembangpengembangan sistem an sistem Pengembangjaringan dan jaringan dan an dan moda moda peningkatan angkutan angkutan kualitas umum masal umum masal layanan sistem darat yang darat dan jaringan dan nyaman, sungai yang moda aman, nyaman, angkutan terjangkau aman, umum masal
Terwujudnya Meningkatnya layanan ketersediaan transportasi jaringan jalan yang nyaman, dan jembatan aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau
19
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Meningkatnya pengembangan ketersediaan sistem jaringan dan kualitas jalan dan jaringan jalan jembatan dan jembatan Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan Pengembangan Meningkatnya dan kualitas peningkatan pelayanan kualitas layanan sistem sistem jaringan, jaringan peningkatan terminal dan daya dukung angkutan dan kualitas umum masal sarana terminal Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan dan moda angkutan umum masal darat dan sungai yang nyaman, aman, terjangkau dan
Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan Peningkatan kualitas layanan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal Peningkatan kualitas layanan sistem jaringan dan moda angkutan umum masal darat dan sungai yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN dan ramah lingkungan
Terwujudnya Meningkatnya pelayanan ketersediaan drainase yang drainase memadai Menurunnya untuk lokasi rawan meminimalkan banjir kerawanan banjir Terwujudnya Meningkatnya pelayanan air cakupan bersih yang pelayanan air merata, bersih berkualitas dan terjangkau
Terwujudnya Meningkatnya pelayanan cakupan persampahan pelayanan yang memadai persampahan dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
terjangkau dan ramah lingkungan
darat dan ramah sungai yang lingkungan nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya pengembangan Meningkatnya Optimalisasi pengembang- ketersediaan pengembangkualitas an dan kualitas dan kualitas kualitas layanan an sistem drainase an sistem pelayanan peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan sistem jaringan jaringan jaringan drainase kualitas drainase kualitas layanan drainase drainase Menurunnya drainase drainase layanan sistem Menurunnya sistem jaringan Menurunnya lokasi rawan Menurunnya jaringan drainase banjir lokasi rawan lokasi rawan lokasi rawan drainase banjir banjir banjir Peningkatan kapasitas sarana pengolahan air bersih Penataan sistem jaringan air bersih
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya cakupan kapasitas cakupan dan kapasitas dan cakupan dan pelayanan air sarana kualitas kualitas kualitas bersih pengolahan air pelayanan air sarana pelayanan air bersih bersih pengolahan air bersih bersih Penataan dan pengembang Penataan dan an layanan pengembangsistem an layanan jaringan air sistem bersih jaringan air bersih Penataan Meningkatnya Penataan TPA Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya TPA dan TPS cakupan dan TPS cakupan dan kapasitas cakupan dan pelayanan kualitas TPA dan TPS kualitas Peningkatan Peningkatan persampahan pelayanan pelayanan ketersediaan ketersediaan Peningkatan persampahan persampahan sarana dan dan kualitas ketersediaan teknologi sarana dan dan kualitas persampahan teknologi sarana dan persampahan teknologi Penataan persampahan manajemen Penataan
20
Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi kapasitas dan cakupan dan kapasitas dan kualitas sarana kualitas kualitas sarana pengolahan air pelayanan air pengolahan air bersih bersih bersih Pengembangan Optimalisasi dan layanan sistem peningkatan jaringan air kualitas layanan bersih sistem jaringan air bersih Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi pendayagunaan cakupan dan pendayagunaan sarana dan kualitas sarana dan teknologi pelayanan teknologi persampahan persampahan persampahan Peningkatan Optimalisasi kapasitas manajemen manajemen persampahan persampahan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
persampahan
manajemen persampahan
Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
Penataan dan Meningkatnya pengembang- pelayanan an sistem dan pengelolaan teknologi limbah pengelolaan limbah terpadu Peningkatan kapasitas sarana pengelolaan limbah terpadu Terwujudnya Meningkatknya Penataan dan Meningkatnya pelayanan pelayanan pengembang- pelayanan pemadam pemadam an sistem pemadam kebakaran kebakaran jaringan kebakaran yang memadai prasarana dan pemadam berkualitas kebakaran untuk Peningkatan meminimalkan kapasitas kerawanan sarana dan kebakaran teknologi pemadam kebakaran
Penataan dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan limbah terpadu Peningkatan kapasitas sarana pengelolaan limbah terpadu
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas manajemen persampahan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi pelayanan pengembangpelayanan kualitas sistem pelayanan sistem dan pengelolaan an sistem dan pengelolaan dan teknologi pengelolaan teknologi limbah teknologi limbah pengelolaan limbah pengelolaan pengelolaan limbah terpadu limbah terpadu limbah terpadu Peningkatan Peningkatan kapasitas dan kapasitas dan Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana kualitas sarana kualitas pengelolaan pengelolaan sarana limbah terpadu limbah terpadu pengelolaan limbah terpadu
Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangan pelayanan pengembangan an sistem pemadam an sistem pemadam sistem jaringan pemadam sistem jaringan jaringan kebakaran jaringan kebakaran prasarana kebakaran prasarana prasarana prasarana pemadam pemadam pemadam pemadam kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kualitas sarana kualitas sarana kualitas kualitas dan teknologi dan teknologi sarana dan sarana dan pemadam pemadam teknologi teknologi kebakaran kebakaran pemadam pemadam kebakaran kebakaran Terwujudnya Meningkatnya Penataan dan Meningkatkny Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Meningkatnya Penataan dan pelayanan pelayanan pengembang- a pelayanan pengembangpelayanan pengembangpelayanan pengembangan pelayanan pengembangan telekomunitelekomunian sistem telekomunian sistem telekomunikasi an sistem telekomunisistem jaringan telekomunisistem jaringan kasi,telematika kasi, telematika jaringan kasi, jaringan telematika dan jaringan kasi, telekomunikasi, kasi, telekomunikasi, dan dan informatika telekomunitelematika dan telekomuniinformatika telekomunitelematika dan telematika dan telematika dan telematika dan
21
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
informatika yang memadai, berkuallitas dan berdaya saing
kasi, telematika dan informatika Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika
Terwujudnya Meningkatnya pelayanan ketersediaan fasilitas pelayanan perdagangan fasilitas yang maju dan perdagangan berdaya saing
Terwujudnya Meningkatnya pelayanan pelayanan fasilitas jasa fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN informatika
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
kasi, telematika dan informatika Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika
kasi, telematika dan informatika Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
informatika
informatika
informatika Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika
MENINGKATKAN PELAYANAN FASILITAS EKONOMI KOTA Penataan, Peningkatan Penataan, Meningkatnya Penataan, Meningkatnya pengembangan Meningkatnya pasar pelayanan pasar kualitas pengembangan kualitas dan peningkatan kualitas tradisional fasilitas tradisional pelayanan , dan pelayanan kualitas layanan pelayanan perdagangan Penataan fasilitas peningkatan fasilitas pasar tradisional fasilitas Penataan perdagangan kualitas perdagangan Peningkatan perdagangan sistem dan sistem dan layanan pasar fasilitas fasilitas kualitas dan tradisional perdagangan perdagangan pengembangan modern modern Pengembangsistem dan an sistem dan fasilitas fasilitas perdagangan perdagangan modern modern Penataan, Meningkatnya Penataan, Meningkatnya Penataan, Meningkatnya Penataan, Meningkatnya pengembang- pelayanan pengembangpelayanan pengembangkualitas pengembangan, daya saing an, fasilitas jasa an, fasilitas jasa an, pelayanan peningkatan pelayanan peningkatan peningkatan peningkatan fasilitas jasa kualitas fasilitas fasilitas jasa kualitas kualitas kualitas hotel dan fasilitas hotel fasilitas hotel fasilitas hotel restoran dan restoran dan restoran dan restoran
22
informatika Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika
Optimalisasi dan dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran Penataan, pengembangan,
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
Terwujudnya Meningkatnya perumahan ketersediaan yang layak huni rumah yang dan terjangkau layak huni dan terjangkau
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan, pengembangan , dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan, pengembangan , dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
MENINGKATKAN PELAYANAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN Pengembang- Meningkatnya Pengembang- Meningkatnya Pengendalian Meningkatnya an perumahan ketersediaan an perumahan ketersediaan pengembangan ketersediaan horizontal dan kualitas horizontal yang dan kualitas perumahan dan kualitas yang layak rumah yang layak huni dan rumah yang horizontal yang rumah yang huni dan layak huni dan terjangkau layak huni dan layak huni dan layak huni dan terjangkau terjangkau terjangkau terjangkau terjangkau Pengembang Pengembangan perumahan Pengembangan perumahan vertikal yang an perumahan vertikal yang layak huni dan vertikal yang layak huni dan terjangkau layak huni dan terjangkau terjangkau Fasilitasi rehabilitasi Rehabilitasi Fasilitasi rumah layak rumah layak rehabilitasi huni huni rumah layak huni Fasilitasi dan Fasilitasi dan kerjasama kerjasama Fasilitasi dan pembiayaan pembiayaan kerjasama pembangunan pembangunan pembiayaan perumahan perumahan pembangunan dengan dunia dengan dunia perumahan usaha usaha dengan dunia usaha Pemberian Pemberian insentif dan insentif dan Pemberian disinsentif disinsentif bagi insentif dan bagi pelaku pelaku usaha disinsentif bagi usaha pengembang pelaku usaha
23
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
Pengendalian Meningkatnya pengembangan ketersediaan perumahan dan kualitas horizontal yang rumah yang layak huni dan layak huni dan terjangkau terjangkau Peningkatan pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha Pemberian insentif dan disinsentif bagi
dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
Pengendalian pengembangan perumahan horizontal yang layak huni dan terjangkau Perluasan dan peningkatan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pengembang perumahan Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh
Menurunnya Peningkatan Menurunnya kawasan kumuh daya dukung kawasan permukiman dan kualitas kumuh kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
perumahan
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pengembang perumahan
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
24
Peningkatan Menurunnya daya dukung kawasan dan kualitas kumuh prasarana dan permukiman sarana dasar kumuh permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaku usaha pengembang perumahan Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
pengembang perumahan Menurunnya kawasan kumuh permukiman kumuh
Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
MISI 5 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Terwujudnya Meningkatnya Penataan Meningkatnya Penataan Meningkatnya Penataan Meningkatnya Optimalisasi Meningkatnya Optimalisasi penyelenggaraan kapasitas dan kelembagaan kapasitas dan kelembagaan kapasitas dan kelembagaan kapasitas dan tata kerja kapasitas dan tata kerja pemerintahan kualitas kualitas kualitas kualitas kelembagaan kualitas kelembagaan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan yang berorientasi sumber daya sumber daya sumber daya sumber daya Peningkatan sumber daya Peningkatan ketersediaan ketersediaan ketersediaan pada pelayanan aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur dan dan dan kapasitas dan kapasitas dan publik peningkatan peningkatan peningkatan kualitas SDM kualitas SDM kualitas SDM kualitas SDM kualitas SDM aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur Peningkatan Peningkatan kapasitas dan kapasitas dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan sarana sarana sarana sarana sarana aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur Meningkatnya Pemutakhiran Meningkatnya Pemutakhiran Meningkatnya Pemutakhiran Meningkatnya Pemutakhiran Meningkatnya Pemutakhiran kualitas data, data dan kualitas data, data dan kualitas data, data dan kualitas data, data dan kualitas data, data dan informasi, informasi informasi, informasi informasi, informasi informasi, informasi informasi, informasi perencanaan, pembangunan perencanaan, pembangunan perencanaan, pembangunan perencanaan, pembangunan perencanaan, pembangunan dan daerah dan daerah dan daerah dan daerah dan daerah pengawasan Peningkatan pengawasan Peningkatan pengawasan Peningkatan pengawasan Peningkatan pengawasan Peningkatan pembangunan kualitas pembangunan kualitas pembangunan kualitas pembangunan kualitas pembangunan kualitas daerah daerah daerah daerah daerah kearsipan kearsipan kearsipan kearsipan kearsipan daerah daerah daerah daerah daerah Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, pengendalian, pengendalian, pengendalian, pengendalian, pengendalian, pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan dan evaluasi dan evaluasi dan evaluasi dan evaluasi dan evaluasi
25
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Terwujudnya Meningkatnya pelayanan publik kualitas yang prima pelayanan publik
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas penyelenggara pelayanan -an standar publik pelayanan minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah
26
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah
Penataan dan Meningkatnya optimalisasi kualitas dan penyelenggara daya saing -an standar pelayanan pelayanan publik minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah
Penataan dan optimalisasi penyelenggara -an standar pelayanan minimal pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan kapasitas dan pendapatan kapasitas pengelolaan daerah pendapatan keuangan Meningkatnya dan daerah yang pengelolaan efektivitas memadai dan alokasi belanja keuangan akuntabel daerah daerah Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, Meningkatnya Ekstensifikasi, pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi pendapatan intensifikasi daerah dan daerah dan daerah dan daerah dan optimalisasi optimalisasi optimalisasi optimalisasi Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya sumber dan sumber dan sumber dan sumber dan efektivitas efektivitas efektivitas efektivitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas alokasi belanja kapasitas pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan daerah daerah daerah daerah daerah daerah daerah daerah Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan tertib tertib tertib tertib kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas administasi administasi administasi administasi belanja daerah belanja daerah belanja daerah belanja daerah pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan yang yang yang yang keuangan keuangan keuangan keuangan berorientasi berorientasi berorientasi berorientasi daerah daerah daerah daerah langsung pada langsung pada langsung pada langsung pada kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan publik publik publik publik Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas kualitas kualitas penyelengpenyelengpenyelengpenyelenggaraan tata garaan tata garaan tata garaan tata kelola kelola kelola kelola keuangan keuangan keuangan keuangan daerah daerah daerah daerah
Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kontribusi partisipasi aktif kontribusi kapasitas dan pembiayaan masyarakat pembiayaan kualitas pembangunan dan dunia pembangunan pembiayaan
Meningkatnya Peningkatan kontribusi kapasitas dan pembiayaan kualitas pembangunan pembiayaan
27
Meningkatnya Peningkatan kontribusi kapasitas dan pembiayaan kualitas pembangunan pembiayaan
Meningkatnya Peningkatan kontribusi kapasitas dan pembiayaan kualitas pembangunan pembiayaan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
daerah dari masyarakat dan swasta
daerah dari masyarakat dan swasta
daerah dari masyarakat dan swasta
daerah dari masyarakat dan swasta
daerah dari masyarakat dan swasta
usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah
swadaya masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
swadaya masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
swadaya masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
swadaya masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan masyarakat yang pemahaman pemahaman demokratis prinsip dan demokrasi penghayatan masyarakat tata nilai demokrasi Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan pemahaman pemahaman prinsip dan demokrasi penghayatan masyarakat tata nilai demokrasi Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan penerapan implementasi prinsip tata nilai demokrasi demokrasi masyarakat Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
Meningkatnya Peningkatan kesadaran, pemahaman,
Meningkatnya Peningkatan kesadaran, pemahaman,
MENINGKATKAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan masyarakat yang kesadaran, pemahaman,
Meningkatnya Peningkatan kesadaran, pemahaman,
Meningkatnya Peningkatan kesadaran, pemahaman,
28
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG sadar, patuh dan taat hukum
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
kepatuhan dan penegakan supremasi hukum
kepatuhan dan penegakan supremasi hukum
kepatuhan dan penegakan supremasi hukum
kepatuhan dan penegakan supremasi hukum
kepatuhan dan penegakan supremasi hukum
penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum
penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum
penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum
penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum
penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terwujudnya Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan Menurunnya Peningkatan lingkungan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan tingkat kesadaran dan masyarakat yang gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan gangguan penegakan tentram dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan ketentraman budaya dan tertib dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku dan ketertiban perilaku umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan umum tentram dan tertib tertib tertib tertib tertib Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan kemitraan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat dalam dalam dalam dalam dalam penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara -an -an -an -an -an ketentraman ketentraman ketentraman ketentraman ketentraman dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban dan ketertiban umum umum umum umum umum MENINGKATKAN PENGELOLAAN BENCANA Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat
Meningkatnya Mitigasi penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan
Meningkatnya Mitigasi penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan
Meningkatnya Mitigasi penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan
29
Meningkatnya Mitigasi penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan
Meningkatnya Mitigasi penanganan bencana bencana Peningkatan penanganan
TUJUAN / SASARAN JANGKA PANJANG
RENSTRDA/RPJMD KE-1 (2005-2008) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-2 (2009-2013) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-3 (2014-2018) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-4 (2019-2023) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
RPJMD KE-5 (2024-2025) SASARAN ARAH POKOK KEBIJAKAN
tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
tanggap darurat bencana Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana
30
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2005 – 2025 I.
UMUM Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tangerang dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan, mulai kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP Daerah Kota Tangerang disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah. Pelaksanaan RPJP Daerah Kota Tangerang tahun 2005-2025 terbagi atas tahapan perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Dengan demikian RPJP Daerah Kota Tangerang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Tangerang sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal yang memuat pengertian- pengertian, ruang lingkup dan fungsi RPJP Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Kota Tangerang, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Tangerang yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1
