LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A NOMOR 2 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kuangan selammbat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
Mengingat
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4405); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 22. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160); 23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surakarta Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 108 Seri D Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 17); 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 5 Seri A Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005. Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005 terdiri dari :
(1) Pendapatan : Rp. 373.629.925.759,00 (2) Belanja : a. Aparatur Daerah : Rp. 53.544.164.002,00 b. Pelayanan Publik : Rp. 286.551.005.166,00 Jumlah Belanja Surplus
: Rp. 340.095.169.168,00 : Rp. 33.534.756.591,00
(3) Pembiayaan : (a) Penerimaan Daerah : Rp. 3.065.205.965,00 (b) Pengeluaran Daerah : Rp. 36.599.962.556,00
Jumlah Pembiayaan :
(Rp. 33.534.756.591,00)
Pasal 2 (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.531.361.213,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan : Rp. 366.098.564.546,00 b. Realisasi Pendapatan : Rp. 373.629.925.759,00
Selisih lebih
: Rp.
7.531.361.213,00
(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 16.551.459.547,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja : Rp. 356.646.628.715,00 b. Realisasi Pendapatan : Rp. 340.095.169.168,00 Selisih lebih
: Rp. 16.551.459.547,00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 24.082.820.760,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Surplus/Defisit : Rp. 9.451.935.831,00 b. Realisasi Surplus/Defisit : Rp. 33.534.756.591,00 Selisih lebih
: Rp. 24.082.820.760,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 24.082.820.760,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Penerimaan Daerah : 1) Anggaran : Rp. 11.657.468.646,00 2) Realisasi : Rp. 3.065.205.965,00 Selisih kurang
: Rp.
8.592.262.681,00
b. Pengeluaran Daerah : 1) Anggaran : Rp. 21.109.404.477,00 2) Realisasi : Rp. 36.599.962.556,00 Selisih lebih
: Rp. 15.490.558.079,00
Pasal 3 (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut : a. Jumlah Aktiva : Rp. 2.597.240.303.751,12 b. Jumlah Utang : Rp. 23.699.409.190,68 c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp. 2.573.540.894.560,00
(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 15.491.206.616,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Saldo Kas 1 Januari 2005 : Rp. 1.491.468.938,00 b. Jumlah Penerimaan Kas : Rp.375.203.662.786,00 : Rp.376.695.131.724,00 c. Jumlah Pengeluaran Kas : Rp.361.203.925.108,00 d. Saldo Kas 31 Desember 2005 : Rp.15.491.206,00
Pasal 4 Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : (1) Lampiran
I
Laporan
Realisasi
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) Lampiran II Neraca Daerah; (3) Lampiran III Laporan Arus Kas; (4) Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan; (5) Lampiran V Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 5 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
berlaku
sejak
tanggal
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2006 WALIKOTA SURAKARTA Cap. Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 31 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Cap ttd. Drs. QOMARUDDIN, MM NIP. 500 043 090 LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A NOMOR 2
