PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALU, Menimbang : a.
bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelakasanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Pembangunan Daerah Kota Palu ;
b.
bahwa pemberian izin pemasangan sarana publikasi merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan pengelolaannya ;
c.
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu ;
1.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3.
Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Mengingat :
1
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10.
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3 );
12.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2) ;
13.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13, Tahun 2004 Seri E Nomor 5) ; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALIKOTA PALU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI
RETRIBUSI
IZIN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Palu;
2.
Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga sebagai urusan Penyelenggaraan Pemerintah Perwakilan Rakyat Daerah ;
5.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur , Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.
Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
7.
Instansi Tehnis adalah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas dibidang Kebersihan dan pertamanan ;
8.
Bilboard adalah Kontruksi terbuat dari besi baja, untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu produk, barang, jasa atau orang atau badan, berdiri sendiri di lokasi tempat umum, berukuran besar, dua atau satu sudut pandang memakai lampu sorot, bejangka waktu satu tahun; 2
9.
Baliho Permanen adalah sarana publikasi berupa kontruksi besi untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, dan memuji suatu produk, barang, jasa, orang atau badan, berdiri sendiri, dilokasi tempat umum, berukuran besar, satu sudut pandang, ada yang pakai lampu sorot ada yang tidak, jangka waktu 1 tahun;
10.
Baliho Non Permanen adalah Sarana Publikasi berupa konstruksi terbuat dari kerangka kayu untuk tujuan Komersial, memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu produk, barang, jasa, orang atau badan, berdiri sendiri, dilokasi tempat umum, berukuran besar, satu sudut pandang, tidak pakai lampu, jangka waktu tidak lama (mingguan s/d bulanan).
11.
Neon Box adalah Sarana Publikasi berupa Kontruksi tiang dari besi, bahan dari plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam kaca dan bahan lain sejenis didalamnya menggunakan lampu neon, berdiri s
12.
Spanduk adalah sarana publikasi kain, ukuran panjang antara 6 s/d 8 meter dan lebar 1 meter, dipasang pada tempat umum, melintang jalan, atau dipasang pada bando, jangka waktu tidak lama (hari s/d minggu);
13.
Umbul-umbul / Vertikal Banner adalah sarana publikasi terbuat dari kain atau sejenisnya, panjang 2 s/d 6 meter, lebar 1 meter dipasang secara vertikal menggunakan penyangga kayu atau bambu, pada bahu jalan atau median jalan secara rapi dan teratur, jangka waktu pemasangan tidak lama (hari s/d minggu);
14.
Mini Benner adalah Sarana publikasi terbuat dari kain atau sejenisnya berukuran (kurungan dari 1 m) dipasang secara vertikal pada pohon, tiang kayu, jangka waktu tidak lama (hari s/d minggu);
15.
Nama Toko diluar Bangunan adalah Sarana publikasi terbuat dari besi atau kayu, tidak menggunakan lampu, terpasang diluar bangunan toko (dihalaman, diluar halaman untuk tujuan komersial);
16.
Bando adalah Kontruksi besi yang disiapkan oleh Pemerinta Daerah Kota untuk tempat pemasangan spanduk dapat memuat 3 s/d 4 spanduk;
17.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Oraganisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
18.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
19.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
20.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidsak seharusnya terutang ;
21.
Retribusi Pelayanan Izin Pemasangan sarana Publikasi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;
22.
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut pemerintah Perundang – Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. Termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi;
23.
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan izin Pemasangan sarana publikasi; 3
24.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang yang harus dibayar;
25.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
26.
Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi;
27.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II LOKASI / TEMPAT PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI Pasal 2 (1)
Setiap orang atau Badan Hukum dapat menggunakan lokasi tempat Pemasangan Sarana Publikasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK);
(2) Lokasi tempat Pemasangan Sarana Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Lokasi / tempat di atas jalur hijau. b. Lokasi / tempat di atas Daerah milik Jalan. c. Lokasi / tempat di atas Taman–taman Kota. d. Lokasi / tempat di atas Bangunan Gedung.
BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan Nama Retribusi Izin Pemasangan Sarana Publikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pemasangan Sarana Publikasi.
Pasal 4 (1)
Objek Retribusi meliputi pelayanan : a. Izin Pemasangan Bilboard ; b. Izin Pemasangan Baliho; c. Izin Pemasangan Spanduk; d. Izin Pemasangan Neon Box; e. Izin Pemasangan Umbul-umbul / Vertikal, banner ; f. Izin Pemasangan Mini Banner; g. Izin Pemasangan Papan Nama Toko (mini Board) diruangan terbuka; h. Izin Pemasangan Bando;
(2)
Tidak termasuk Objek Retribusi adalah : 1. Pemasangan Konstruksi Sarana Publikasi 2. Pembangunan Konstruksi Sarana Publikasi
(3)
Subyek Retribusi adalah kegiatan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Pemasangan Sarana Publikasi.
4
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Pemasangan Sarana Publikasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengaturan, pemungutan dan pengendalian;
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1)
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan ;
(2)
Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: NO
JENIS REKLAME
WAKTU
UKURAN
TITIK STRATEGI I (Rp) II (Rp) III (Rp)
1
Billboard
1 Tahun
M2
12.500
12.500
10.000
2
Baliho - Permenen - Non Permenen
1 Tahun 1 Tahun
M2 M2
12.500 12.500
12.500 12.500
10.000 10.000
3
Neon Box
1 Tahun
M2
15.000
12.500
10.000
4
Spanduk
3 Hari
Lembar
5.000
3.500
2.500
5
Umbul-umbul / Vertikal Banner
3 Hari
Lembar
3.000
2.500
2.000
6
Mini Banner
3 Hari
Lembar
3.000
2.500
2.000
7
Nama Toko Diluar Bangunan
1 Tahun
M2
20.000
15.000
12.500
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Retribusi dipungut di Wilayah Daerah;
5
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Masa retribusi dan saat Retribusi terutang adalah pada saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1)
Retribusi dipungut dipersamakan;
dengan
menggunakan
SKRD
atau
Dokumen
lain
yang
(2)
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima ;
(3)
Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal
11
(1)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 13 (1)
Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
(3)
Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 6
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1)
Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib Retribusi pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
dapat
memberikan
(2)
Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi ;
(3)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Retribusi
BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
(2)
Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran, atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 16
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
(2)
Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang kadalurwarsa sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini ;
BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 7
BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah :
(3)
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana, dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi ;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak bidang pajak Daerah dan Retribusi;
d.
memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah dan Retribusi;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak Daerah dan Retribusi ;
g.
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pajak dan Retribusi ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
atau
badan lain
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu; Ditetapkan di Palu pada tanggal 12 Juli 2005 WALIKOTA PALU, Ttd + Cap
SUARDIN SUEBO Diundangkan di Palu pada tanggal 14 Juli 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, Ttd + Cap H. ARIFIN Hi. LOLO, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 570 007 858 LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 6 Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU Ttd R. NOLLY MUA, SH PEMBINA NIP. 570 006 277
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI I. PENJELASAN UMUM Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka pembaharuan sistim pemungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah, maka telah ditetapkan Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pemasangan Sarana Publikasi merupakan jenis Retribusi Kabupaten dan Kota dan Pemungutannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Pasal 3
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Pasal 6
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Pasal 9
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Pasal 12
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas 10
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
11
