PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SASANDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,
Menimbang
:
a.
bahwa upaya pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan derajat perekonomian masyarakat dengan pembenahan struktur ekonomi yang seimbang antar sejumlah sektor guna peningkatan pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan lapangan kerja;
b.
bahwa kemampuan sektor swasta untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Kupang perlu terus dirangsang dan didorong sektor pemerintah dalam bentuk kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan sektor koperasi dengan tetap berpegang pada asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian Indonesia;
c.
Mengingat
:
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber–sumber pendapatan lain yang sah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando;
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
1
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Keppegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 2
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perseroan Terbatas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Perseroan Terbatas Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS SASANDO.
PENDIRIAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kupang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang 3. Walikota adalah Walikota Kupang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. 5. Perseroan Terbatas Sasando yang selanjutnya disebut PT. Sasando adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Kupang. 6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Sasando. 7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi PT. Sasando. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sasando. 9. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan baik berupa uang maupun barang. 10. Karyawan adalah karyawan PT. Sasando.
BAB II PENDIRIAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Sasando.
3
(2) Walikota diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.
BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 PT. Sasando berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Kupang dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha lainnya dalam rangka memperluas usahanya.
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) (2)
Maksud pendirian PT. Sasando adalah sebagai upaya menyediakan organisasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Tujuan pendirian PT. Sasando adalah : a. terlaksananya berbagai usaha dalam rangka pembangunan ekonomi; b. terlaksananya kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak dalam upaya pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat; c. tercapainya peningkatan sumber daya dan pendapatan asli daerah (PAD).
BAB V LAPANGAN USAHA Pasal 5 (1)
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Sasando melakukan usaha : a. industri dan perdagangan; b. jasa; c. perumahan; d. usaha lainnya sesuai peluang dan kemampuan. (2) Pelaksanaan usaha dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI DEWAN KOMISARIS Pasal 6 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. Sasando maupun usahanya dan memberi nasehat kepada Direksi. (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga ahli profesional. (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu. (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar. 4
BAB VII DIREKSI Pasal 7 (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. Sasando sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Sasando. (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. (3) Direksi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang. (4) Untuk pertama kali, pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh pendiri perusahaan. (5) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
BAB VIII RUPS Pasal 8 (1) RUPS pertama diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT. memperoleh status badan hukum. (2) RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau sesuai Anggaran Dasar PT. Sasando.
BAB IX PENGELOLAAN Pasal 9 (1) (2)
Pengelolaan dilaksanakan sesuai pola manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengelola diatur dalam Anggaran Dasar PT. Sasando.
BAB X KARYAWAN Pasal 10 (1) (2)
Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan keuangan PT. Sasando dan peraturan perundang-undangan.
BAB XI PERMODALAN Pasal 11 (1) (2)
Modal Dasar PT. Sasando terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Ketentuan mengenai permodalan PT. Sasando diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
Pasal 12 (1) (2)
(3)
Modal Dasar PT. Sasando untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.250.000.000,00 (Sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Modal dasar PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Pemerintah Kota sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Koperasi Maju sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sama dengan Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13
(1) (2)
Saham Pemerintah Kota terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) . Pemerintah dapat menambah modal setiap tahun yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 14
Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap PT. Sasando dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 15 (1) (2) (3)
Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sasando adalah saham atas nama pemiliknya. Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 16 (1)
(2) (3)
PT. Sasando dibubarkan berdasarkan : a. keputusan RUPS; b. habisnya jangka waktu berdirinya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; c. penetapan pengadilan. Pembubaran dan Likuidasi PT. Sasando ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata Cara pembubaran dan Likuidasi PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XIII PELAPORAN Pasal 17 (1) (2)
Bentuk dan isi laporan keuangan PT. Sasando wajib memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
6
(3)
Laporan Keuangan akhir tahun disampaikan kepada Kepala Daerah untuk menjadi lampiran dari laporan keuangan Pemerintah Kota sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan APBD.
BAB XIV PENGAWASAN Pasal 18 (1)
(2)
(3)
Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Sasando dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen. Apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit keuangan PT. Sasando.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.
Ditetapkan di Kupang pada tanggal 8 Januari 2009 WALIKOTA KUPANG,
DANIEL ADOE
Diundangkan di Kupang pada tanggal 8 Januari 2009 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
AGUSTINUS HARAPAN
LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2009 NOMOR 02
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SASANDO
I.
UMUM
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, di sisi lain adanya tuntutan agar daerah semakin mampu mengelola berbagai tuntutan pelayanan dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah secara efektif dan efisien. Tuntutan peningkatan pelayanan menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak saja berhubungan dengan desentralisasi model penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut desentralisasi paradigma ekonomi. Yang dimaksud dengan desentralisasi ekonomi adalah desentralisasi aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang di implementasikan pada tingkat daerah, mencakup liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. Pendirian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum untuk mengelola usaha di berbagai sektor antara lain pada sektor industri, pertambangan, Jasa, perumahan, perdagangan, eksport-import dan sektor-sektor lainnya, adalah upaya nyata pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang tersedia untuk menjawab keragaman tuntutan dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Kupang membentuk PT. Sasando dengan modal yang bersumber dari anggaran daerah Kota Kupang dan dana-dana yang bersumber dari pihak ketiga dengan persetujuan Walikota. Dalam hubungan dengan pihak ketiga diisyaratkan adanya kepastian hukum yang berbeda dengan Badan Usaha milik daerah lain dalam memperoleh kedudukan badan hukum dan dalam pembubarannya dengan menggunakan peraturan daerah dan bukan karena suatu keputusan pengadilan perdata. Pendirian PT. Sasando menganut sistem tertutup dimana pendiri dan pemegang sahamnya adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang. Pembentukan PT. Sasando yang bergerak dalam berbagai sector, dimaksudkan sebagai salah satu peralatan kebijakan untuk mencapai keseimbangan struktur ekonomi daerah Kota Kupang jangka panjang. Disamping itu pembentukan PT. Sasando ini dimaksud juga untuk memperbesar sumber penerimaan daerah bukan pajak.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas
8
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pemilikan modal PT. Sasando sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 210
9
10
Lampiran
: Peraturan Daerah Nomor------ Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perseroan Terbatas Sasando Kota Kupang STRUKTUR ORANISASI PERSEROAN TERBATAS SASANDO KOTA KUPANG WALIKOTA
BADAN PENGAWAS DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR PRODUKSI & PEMASARAN
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN PEMBUKUAN
UNIT USAHA INDUSTRI & PERDAGANGAN
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN VERIVIKASI
UNIT USAHA PERUMAHAN
BAGIAN PERLENGKAPAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENANGIHAN
UNIT USAHA PENGELOLAAN PASAR UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR BERSIH
Bagian ekbang
11
Bagian ekbang
12
WALIKOTA KUPANG Jln. Perintis Kemerdekaan No. 01 Telp. (0380) 821232 Fax. (0380) 826755
KUPANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR ........................ 2008
TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH SASANDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang
:
a.
bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan derajat perekonomian masyarakat dengan pembenahan struktur ekonomi yang seimbang antar sejumlah sektor guna peningkatan pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan lapangan kerja;
b.
bahwa kemampuan sektor swasta untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Kupang masih terbatas, maka peran aktif sektor pemerintah masih diperlukan sebagai pendorong sektor swasta dalam bentuk kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan sektor koperasi dengan tetap berpegang pada asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian Indonesia;
c.
Mengingat
Bagian ekbang
:
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentag Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber –sumber pendapatan lain yang sah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Perseroan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Daerah Sasando;
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perseroan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
13
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Keppegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 10. Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 11. Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Bagian ekbang
14
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 13. Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 14. Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabuaten /KOTA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 15. Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perseroan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 16. Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Perseroan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Kerja Sama antar Perseroan Daerah dengan Pihak 18. Ketiga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
24.
25.
Dengan Persetujuan Bersama
Bagian ekbang
15
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH SASANDO.
PEMBENTUKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 11. Daerah adalah Kota Kupang. 12. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kupang 13. Walikota adalah Walikota Kupang. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. 15. Perseroan Daerah Sasando yang selanjutnya disebut PD Sasando adalah Perseroan Daerah milik Pemerintah Kota Kupang. 16. Badan pengawas adalah Badan Pengawas PD Sasando. 17. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang. 18. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur - Direktur PD Sasando. 19. Pegawai adalah Pegawai PD Sasando. 20. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PD sasando dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PD. Sasando dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. 21. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh badan Pengawasan terhada PD. Sasando dengan tujuan agar Perseroan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetakan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah Sasando Kota Kupang.
BAB III TUJUAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA Bagian Kesatu Pasal 3 Tujuan (1) Tujuan Perseroan ialah turut mempercepat perkembangan ekonomi. (2) Meningkatkan pendapatan pemerintah daerah Kota Kupang dari sumber-sumber yang bukan pajak.
Bagian ekbang
16
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perseroan menjalankan berbagai usaha dan kegiatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Perseroan.
Bagian Kedua Pasal 4 Tempat Kedudukan Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Kupang. Bagian Ketiga Pasal 5 Wilayah Usaha (1) Wilayah usaha Perseroan adalah Kota Kupang dan sekitarnya. (2) Perluasan wilayah usaha dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Walikota.
BAB IV SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Kesatu Pasal 6 Susunan (1) Susunan organisasi Perseroan terdiri dari : a. Badan Pengawas; b. Direksi; c. Bagian-bagian; d. Unit Usaha e. Staf.
(2) Direksi terdiri dari : a. Direktur Utama; b. Direktur – Direktur yang terdiri dari : 1) Direktur Administrasi dan Umum 2) Direktur Keuangan 3) Direktur Produksi dan Pemasaran (3) Unit usaha terdiri dari : a. Unit Usaha Industri dan Perdagangan; b. Unit Usaha Jasa; c. Unit Usaha Perumahan; d. Unit Usaha Pengelolaan Pasar; e. Unit Usaha Lainnya. (4) Direktur-Direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian Kedua Pasal 7 Kedudukan
Bagian ekbang
17
Perseroan Daerah Sasando adalah lembaga ekonomi daerah, sebagai unsur pendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Kupang.
Bagian Ketiga Pasal 8 Tugas Pokok (3) Perseroan Daerah Sasando mempunyai tugas mengusahakan terwujudnya peningkatan perekonomian, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB V UNIT USAHA Pasal 9 (3) Dalam upaya pencapaian tujuan, unit usaha yang dijalankan adalah : a. Usaha Industri dan Perdagangan; b. Usaha Jasa; c. Usaha Perumahan; d. Usaha Pengelolaan Pasar; e. Usaha Lainnya. (2) Dalam upaya pencapaian tujuan, pengembangan jenis dan luasan usaha, termasuk membangun kerja sama dengan pihak lain, dapat dilakukan atas persetujuan Walikota. BAB VI MODAL Pasal 10 (3) Modal Perseroan Daerah terdiri dari : a. Kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Pemerintah Daerah; b. Dana-dana lain yang bersumber dari pihak ketiga dapat dilakukan atas persetujuan Walikota sesuai peraturan yang berlaku. (4) Besarnya kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal Perseroan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah), dan dipisahkan secara bertahap sesuai kebutuhan, dari kekayaan pemerintah daerah seperti yang tersebut pada ayat (1) huruf a.
Pasal 11 Semua alat liquide Perseroan disimpan dalam bank milik pemerintah yang ditunjuk Walikota.
BAB VII PENGURUSAN Pasal 12 (4) Perseroan dipimpin oleh Direksi. (5) Dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, Direktur Utama bertanggungjawab kepada Walikota dan direktur-direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (6) Unit - Unit Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dibantu oleh staf. Pasal 13 Pengangkatan dan Pemberhentian
Bagian ekbang
18
(4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. (5) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perseroan. (6) Syarat menjadi Direksi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 14 (4) Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota walaupun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) belum berakhir karena : a. Meningggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Tindakan yang merugikan Perseroan; d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, daerah dan negara. (5) Walikota dapat memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d atas usul Badan Pengawas, setelah diperiksa Inspektorat. (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan alasannya; (7) Mekanisme pemberhentian sementara diatur sebagai berikut : a. Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan, Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang diadakan oleh Badan Pengawas yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian oleh Walikota; b. Selama persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a belum diputuskan maka Walikota dapat memberhentikan untuk sementara waktu Direksi yang bersangkutan; c. Dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan keputusan segera disampaikan secara resmi kepada Walikota; d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang dimaksud Walikota sudah harus memberitahukan keputusan secara tertulis; e. Bilamana keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak diberitahukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara batal. (8) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan maka pemberhentian sementara batal demi hukum. (9) Apabila syarat-syarat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diabaikan, maka yang bersangkutan dipulihkan nama baik secara terbuka. (10) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 15 Direktur harus mendapat persetujuan Walikota dalam hal-hal sebagai berikut : a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dan perjanjian kerja sama yang mengikat Perseroan; b. Memperoleh, mengasingkan, menghipotekan atau menggadaikan benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Perseroan; c. Melaksanakan hal-hal bersifat prinsipil lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Perseroan; Pasal 16 (1) Direktur Utama mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang atau badan hukum lain.
Bagian ekbang
19
Pasal 17 Susunan organisasi dan tata kerja perusahan ditetapkan oleh Walikota.
BAB VIII BADAN PENGAWAS Pasal 18
(1)
(2) (3) (4)
(5)
(6) (7) (8)
Guna membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Perseroan, maka dibentuk Badan Pengawas dengan keanggotaan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang. Keanggotaan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, sesuai peraturan perundang-undangan. Masa jabatan keanggotaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun. Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota walaupun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) belum berakhir karena : a. Atas Permintaan sendiri; b. Meningggal dunia; c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahan. f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Badan Pengawas bertugas membantu Walikota untuk : a. Merumuskan kebijaksanaan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah daerah; b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengurusan Perseroan; c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran keuangan Perseroan; d. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan perkembangan Perseroan; e. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan; f. Meminta keterangan pada Dewan direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengurusan Perseroan. Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada Walikota. Penghasilan anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota. Badan Pengawas dengan persetujuan Walikota dapat meminta Inspektorat atau Lembaga lainnya untuk melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Sekretariat Badan Pengawas
(1) (2)
Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat. Honorarium Sekretariat di tetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan pada anggaran Perseroan.
Bagian ekbang
20
BAB VIII TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 20 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Semua pegawai Perseroan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan diberikan tugas sebagai penyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan diwajibkan menggantik kerugian tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perseroan. Semua pegawai Perseroan yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyetoran uang, surat-surat berharga, milik perusahan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnyakepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota. Pegawai yang dimaksud pada ayat (3), perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3), dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan. Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi Perseroan disimpan ditempat Perseroan atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Walikotakecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud pada ayat (3) apabila dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu Perseroan. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termausk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kepada akuntan negara.
BAB IX PENERIMAAN Pasal 21
Penerimaan Perseroan terdiri dari : (1) Deviden atau bagian dari deviden yang diterima karena penyertaan modal dalam Perseroan lain. (2) Keuntungan Perseroan dari berbagai transaksi dengan pihak ketiga. (3) Keuntungan Perseroan dari usaha yang dijalankan. BAB X TAHUN BUKU Pasal 22 Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
BAB XI
Bagian ekbang
21
ANGGARAN Pasal 23 a.
b.
c. d.
Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku, Direktur Utama telah mengirim rencana anggaran Perseroan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Walikota dan ternyata Walikota tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran tersebut dianggap berlaku. Apabila ada keberatan atau penolakan dari Walikota atas rencana anggaran Perseroan ini, maka direktur menjalankan anggaran tahun yang lalu. Anggaran perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota.
BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 24 Laporan hasil usaha kegiatan Perseroan disampaikan oleh Direktur Utama kepada Walikota. Pasal 25 a.
b.
c.
Direktur Utama menyampaikan perhitungan tahunan hasil usaha Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan. Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Walikota tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan Direktur dan Badan Pengawas terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut
BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 26 Bilamana terdapat sisa pendapatan bersih (laba netto) setelah dikurangi terlebih dahulu untuk biaya Perseroan, penyusutan, pengurangan lain yang dapat dibenarkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, maka penggunaan pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut : a. Untuk dana pembangunan daerah sebesar 30%; b. Untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%; c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 45%.
BAB XIV
Bagian ekbang
22
KEPEGAWAIAN Pasal 27 (1) (2)
(3)
Pengaturan tentang kedudukan hukum gaji dan pensiun pegawai termasuk Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP). Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang ditetapkan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan formasi kepegawaian yang diatur oleh Walikota. Pendapatan dan tunjangan lain untuk Direksi, dan pegawai Perseroan lainnya ditetapkan oleh Walikota.
BAB XV PEMBUBARAN Pasal 28 (1) (2) (3)
(4)
Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah. Walikota menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika Perseroan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar oleh pemerintah daerah dari harta kekayaan Perseroan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih atau sisa kurang akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dinyatakan selesai setelah likuidatur mempertanggungjawabkan kepada Walikota.
(5) BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Aktivitas di Perusahan Daerah Pasar masih tetap dilaksanakan dipertanggungjawabkan hingga adanya personalia perusahan daerah Sasando.
dan
harus
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pasar Kota Kupang dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.
Ditetapkan di Kupang pada tanggal ......................... 2008
Bagian ekbang
23
WALIKOTA KUPANG,
DANIEL ADOE
Diundangkan di Kupang pada tanggal ........................ 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
AGUSTINUS HARAPAN
LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR……………. SERI ……………………………………
Bagian ekbang
24
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR-----------TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH SASANDO
III.
PENJELASAN UMUM
Dibentuknya Perseroan Daerah Sasando ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor----- tahun 2007. Jelas bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pembentukan Perseroan daerah sebagai suatu badan hukum dalam melaksanakan pengelolaan usaha di semua sektor yang meliputi antara lain sektor industri, sektor pertambangan, sektor Jasa, sektor perumahan, sektor perdagangan, eksport-import dan sektor-sektor lainnya.
Dengan sadar Pemerintah Kota Kupang membentuk Perseroan Daerah Sasando dengan modal yang bersumber dari anggaran daerah Kota Kupang dan dana-dana yang bersumber dari pihak ketiga dengan persetujuan Walikota.
Dalam hubungan dengan pihak ketiga diisyaratkan adanya kepastian hukum yang berbeda dengan Perseroan daerah lain dalam memperoleh kedudukan badan hukum dan dalam pembubarannya dengan menggunakan peraturan daerah dan bukan karena suatu keputusan pengadilan perdata. Pendirian Perseroan Daerah Sasando menganut sistem tertutup dimana pendiri dan pemegang sahamnya adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
Pembentukan Perseroan Daerah Sasando yang bergerak dalam sektor industri, sektor pertambangan, sektor Jasa, sektor perumahan, sektor perdagangan, eksport-import dan sektorsektor lainnya dimaksudkan sebagai salah satu peralatan kebijakan untuk mencapai keseimbangan struktur ekonomi Daerah Kota Kupang jangka panjang. Disamping itu pembentukan Perseroan Daerah Sasando ini dimaksud juga untuk memperbesar sumber penerimaan daerah bukan pajak. IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Bagian ekbang
25
Pasal 2 Kedudukan badan hukum dari Perseroan Daerah Sasando diperoleh semata-mata karena berlakunya peraturan daerah, bukan formalitas, bukan lembaga hukum perdata dan oleh karenanya harus ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri dan bukan karena keputusan pengadilan perdata.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Perseroan Daerah Sasando juga diberikan keleluasaan untuk berusaha pada bidang-bidang jasa lain dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi Perseroan.
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Karena Perseroan Daerah Sasando ini adalah badan usaha milik pemerintah daerah maka tidak akan dibentuk Perseroan daerah lain disamping Perseroan Daerah Sasando sedang untuk pengembangan usaha cukup dibentuk unit-unit usaha dalam lingkungan Perseroan Daerah Sasando yang secara interen bertanggung jawab pada Perseroan Daerah Sasando yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Walikota Kupang. Dengan demikian rentang pengawasan, pengendalian dan pembinaan dapat diperkecil sedapat mungkin dengan memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam menjalankan usaha Pasal 9
Bagian ekbang
26
Ayat (1) a. Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber utama permodalan Perseroan Daerah Sasando. Kebutuhan modal usaha dapat diupayakan sesuai dengan kemampuan dan peluang usaha. Ayat (1) b. Yang dimaksud dengan dana - dana lain yang bersumber dari pihak ketiga adalah kredit, hibah dan sumbangan merupakan sumber tambahan modal bagi Perseroan. Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 10 s.d Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (4) a. Sidang dimaksud diadakan oleh Badan Pengawas tanpa permintaan dari Dewan Direksi. Ayat (6) Pemulihan (rehabilitasi) yang bersangkutan dilakukan secara tertulis.
Pasal (17) s.d. Pasal (18) Cukup Jelas
Pasal 19 Tidak termasuk karena pailit dan atau sebab-sebab di luar kemampuan pegawai Perseroan Daerah Sasando.
Pasal 20 s.d Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Direktur Utama berkewajiban memberikan laporan triwulan dan tahunan kepada Walikota, dan laporan lainnya apabila sewaktu-waktu diminta.
Pasal 24 s.d. 25 Cukup jelas. Pasal 26 Bagi karyawan/pegawai Perseroan Daerah Sasando yang bukan pegawai daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perseroan Daerah Sasando, diperlakukan ketentuanketentuan kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku. Pasal 27
Bagian ekbang
27
Sepanjang komponen pengawasan merupakan bagian terpenting dalam sistem tatalaksana, maka dalam peraturan daerah ini dikenal dua macam pengawasan yaitu : a. Pengawasan Internal, dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk dengan peraturan daerah ini dan yang merupakan komisaris pemerintah. b. Pengawasan eksterenal dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang dan lembaga pengawasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 28 s.d. Pasal 30 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
Bagian ekbang
28
Lampiran
: Peraturan Daerah Nomor------ Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perseroan Terbatas Sasando Kota Kupang
STRUKTUR ORANISASI PERSEROAN TERBATAS SASANDO KOTA KUPANG WALIKOTA
BADAN PENGAWAS DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR PRODUKSI & PEMASARAN
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN PEMBUKUAN
UNIT USAHA INDUSTRI & PERDAGANGAN
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN VERIVIKASI
UNIT USAHA PERUMAHAN
BAGIAN PERLENGKAPAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENANGIHAN
UNIT USAHA PENGELOLAAN PASAR UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR BERSIH
Bagian ekbang
29
