PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melayani penduduk dalam kerangka pelayanan publik untuk kelancaran dan tertibnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Dumai; bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama Pasal 110 ayat (1) huruf c tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil perlu penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
17.
18. 19. 20.
21.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Penpencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 6 Seri D Tahun 2007); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 9 Seri D Tahun 2008); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai; 6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana. 7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8. Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. 9. Pejabat Pencatat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Walikota untuk menandatangani Akta Pencatatan Sipil. 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 14. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi Warga Negara Asing bertempat tinggal sementara di Kota Dumai yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi berwenang untuk tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia. 19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga 20. Pencatatan adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan ke dalam buku Register Akta serta penerbitan Kutipan Akta. 21. Salinan Akta adalah salinan lengkap dari laporan peristiwa penting ke dalam buku register akta yang diterbitkan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 22. Kutipan Akta adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Keterangan Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 24. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang telah dicatatkan di Luar Negeri. 25. Pengolahan data kependudukan adalah proses perekaman biodata penduduk dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dalam bank data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 26. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk. 27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha-usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 28. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 30. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
38. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti satu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 40. Bukan beragama Islam adalah agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL Pasal 2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil antara lain : a. Kartu tanda penduduk (KTP); b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK). c. Surat Keterangan Tempat Tinggal; d. Akta Pencatatan Sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak dan Pencatatan Perubahan/Ganti Nama. BAB III KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Pasal 3 Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pasal 4 (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP. (2) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan diterbitkan KTP baru. (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP. (6) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan berukuran 2x3cm (dua kali tiga centi meter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah. (7) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk mempedomani pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Pasal 5 (1) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup. (2) Dalam hal Pemerintah Kota menerima laporan perubahan data penduduk, kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri yang memenuhi syarat yang ditentukan dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (4) Masa berlaku KTP bagi penduduk WNA Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. BAB IV PENERBITAN KARTU KELUARGA Pasal 6 (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk WNA Tinggal Tetap. (3) Penduduk WNI atau penduduk WNA Tinggal Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya terdaftar dalam satu KK. (4) KK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK. (5) Nomor KK sebagaimana yang maksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). (6) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga serta jumlah rangkapnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (7) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru. (8) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru BAB V SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Pasal 7 Surat Keterangan Tempat tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi Warga Negara Asing bertempat tinggal sementara di Kota Dumai yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi berwenang untuk tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia. Pasal 8 (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kota Dumai wajib melapor kepindahannya kepada Instansi Pelaksana. (2) Izin Tinggal Terbatas sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang bersangkutan.
BAB VI AKTA PENCATATAN SIPIL PENCATATAN KELAHIRAN Pasal 9 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Walikota melalui Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya. (2) Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Kota Dumai tanpa dipungut biaya. (3) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan petugas Pencatatan Sipil pada register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. BAB VII AKTA PERKAWINAN Pasal 10 (1) Setiap Perkawinan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatatkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (3) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh petugas Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 11 (1) Bagi penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatatkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. (2) Khusus perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) tidak
Pasal 12 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b.
perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. BAB VIII AKTA PERCERAIAN Bagian Kesatu Pencatatan Perceraian Di Dalam Wilayah Republik Indonesia Pasal 13
(1) Setiap perceraian yang terjadi dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap, wajib dicatatkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya. (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan dalam register Akta Perceraian oleh petugas Pencatatan Sipil dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. (3) Mekanisme serta Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (4) Khusus Perceraian bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Pengadilan Agama kepada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perceraian dilaksanakan. Bagian Kedua Pencatatan Perceraian Di Luar Wilayah Republik Indonesia Pasal 14 (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. BAB IX AKTA PENGAKUAN ANAK Pasal 15 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
BAB X PENCATATAN PENGESAHAN ANAK Pasal 16 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. BAB XI PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK Pasal 17 (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. (2) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh petugas Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir pada akta yang bersangkutan. BAB XII PENCATATAN PERUBAHAN NAMA Pasal 18 (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan tersebut, wajib dicatatkan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini dicatat oleh petugas Pencatatan Sipil pada Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. BAB XIII AKTA KEMATIAN Bagian Kesatu Pencatatan Kematian Di Dalam Wilayah Republik Indonesia Pasal 19 (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli warisnya dan dicatatkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh petugas Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian yang diterbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Bagian Kedua Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah Republik Indonesia Pasal 20 (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar instansi pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. BAB XIV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21 (1) Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil. (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menerima pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. BAB XV PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI Pasal 22 Untuk memberikan keringanan pelayanan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil kepada masyarakat, Walikota dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan dokumen kependudukan dan pelaksanaannnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 23 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum. BAB XVII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 24 Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan. BAB XVIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak, dan penerbitan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan sipil hanya memperhitungkan biaya pelayanan dan pengadministrasian. Pasal 26 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB XIX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 27 (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini. BAB XX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 28 Retribusi dipungut di dalam wilayah daerah. BAB XXI PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 29 (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).
(2) Hasil pemungutan retribusi secara bruto disetorkan ke Kas Daerah. (3) Penetapan angsuran dan penundaan retribusi tergantung dari jenis dan objek retribusi. BAB XXII PENAGIHAN Pasal 30 (1) Penagihan harus didahului dengan Surat Teguran. (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD. (3) Tata cara lebih lanjut dapat diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 31 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secata langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 32 (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIV MASA RETRIBUSI Pasal 33 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
BAB XXV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 34 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (4) Pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan dokumen kependudukan dan pelaksanaannnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB XXVI INSTANSI PEMUNGUTAN Pasal 35 Instansi pemungut adalah instansi yang ditunjuk sebagai pengelola penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah. BAB XXVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 36 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu. (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah. (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan. (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota BAB XXVIII PENYIDIKAN Pasal 37 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. mengalih, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaii orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusii Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusii Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan Pengelolaan untuk mendapatkan bahan buktii pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan Penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XXIX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 38 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Pasal 39 Sanksi Administrasi berupa denda bagi keterlambatan akte kelahiran adalah sebagai berikut : NO
JENIS RETRIBUSI
1.
Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas ditetapkan sebesar : a. Anak Kesatu dan Kedua b. Anak ketiga dan seterusnya
TARIF (Rp)
30.000,32.500,-
2.
Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Warga Negara Asing
275.000,-
3.
Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Kelahiran yang terjadi di Luar Negeri kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
50.000,-
KETERANGAN
4.
Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Kelahiran yang terjadi di Luar Negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari
75.000,-
5.
Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya bagi Warga Negara Asing (WNA) mengenai Kelahiran
135.000,-
6.
Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Warga Negara Asing
275.000,-
BAB XXX KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.
Pengundangan
Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 Maret 2011 WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
Diundangkan di Dumai pada tanggal 2 Maret 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
H. M. SYUKRI HARTO, SE, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590727 198603 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI B
Lampiran :
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 18 Tahun 2011 TANGGAL : 1 Maret 2011
A. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
KETERANGAN
1.
Biaya Cetak dan Penerbitan KTP (WNI)
6.000,-
2.
Biaya Cetak dan Penerbitan KTP (WNA)
200.000,-
B. KARTU KELUARGA (KK) NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
KETERANGAN
1.
Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga (WNI)
10.000,-
2.
Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga (WNA)
55.000,-
C. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) NO
JENIS RETRIBUSI
1.
Biaya Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
TARIF (Rp)
KETERANGAN
1.000.000,-
D. AKTA KELAHIRAN NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
1.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Pelaporan kelahiran umum (pelaporan dibawah 60 hari sejak tanggal kelahiran)
tidak dipungut biaya
2.
Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan tidak dikenai biaya dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
tidak dipungut biaya
KETERANGAN
E.AKTA PENGAKUAN ANAK NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
1.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI)
90.000,-
2.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing (WNA)
835.000,-
KETERANGAN
F. AKTA PERKAWINAN NO
JENIS RETRIBUSI
1.
Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang pelaporannya kurang dari 60 (enam puluh) hari ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam kantor b. Di luar kantor
80.000,100.000,-
Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam kantor b. Di luar kantor
90.000,130.000,-
Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) yang pelaporannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam kantor b. Di luar kantor
925.000,1.105.000,-
Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam kantor b. Di luar kantor
1.150.000,1.510.000,-
2.
3.
4.
TARIF (Rp)
5.
Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Perkawinan yang terjadi di Luar Negeri kurang dari 30 (tiga puluh) hari
50.000,-
6.
Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Perkawinan yang terjadi di Luar Negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari
75.000,-
7.
Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya bagi Warga Negara Asing (WNA) mengenai perkawinan
135.000,-
KETERANGAN
G. AKTA PERCERAIAN NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
1.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (WNI) yang pelaporannya kurang dari 60 (enam puluh) hari
155.000,-
2.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (WNI) yang pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari
230.000,-
3.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Warga Negara Asing (WNA) yang pelaporannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari
1.035.000,-
4.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Warga Negara Asing (WNA) yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari
1.395.000,-
5.
Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Perceraian yang terjadi di Luar Negeri kurang dari 30 (tiga puluh) hari
50.000,-
6.
Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Perceraian yang terjadi di Luar Negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari
75.000,-
7.
Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Asing (WNA) mengenai perceraian
350.000,-
KETERANGAN
H. AKTA KEMATIAN NO
JENIS RETRIBUSI
TARIF (Rp)
1.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) kurang dari 30 (tiga puluh) hari
20.000,-
2.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) lebih dari 30 (tiga puluh) hari
30.000,-
3.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing (WNA) kurang dari 30 (tiga puluh) hari
225.000,-
4.
Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing (WNA) lebih dari 30 (tiga puluh) hari
450.000,-
KETERANGAN
5.
Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Kematian di Luar Negeri kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia
50.000,-
6.
Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Kematian di Luar Negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia
100.000,-
7.
Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Asing (WNA) mengenai kematian
200.000,-
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL I. UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diharapkan Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang diambil dari masyarakat atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”Surat Keterangan Tempat Tingal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (3) Yang dimaksud dengan ”Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu” adalah pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, sehingga kepada yang bersangkutan dijatuhi sanksi pelaporan berupa denda atau persetujuan Kepala Instansi Pelaksana untuk dapat mencatatkan kelahiran anaknya (sesuai pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan. Pasal 10 Yang dimaksud dengan ”Perkawinan Di dalam kantor” adalah permohonan Akta Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil dimana pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan pengajuan permohonan Akta Perkawinan baru melaksanakan pemberkatan perkawinan/pernikahan di Gereja/Vihara. Yang dimaksud dengan ”Perkawinan Di luar kantor” adalah permohonan Akta Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil dimana pemohon telah atau terlebih dahulu melaksanakan pemberkatan perkawinan/pernikahan di Gereja/Vihara baru kemudian melapor dan melengkapi persyaratan dalam pengajuan Akta Perkawinan. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas
