PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan Akta Catatan Sipil dalam Daerah Kota Bontang dipandang perlu dilakukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pelayanan Akta Catatan Sipil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, polusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undanb Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2001); 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Bontang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bontang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang. 5. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian,
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
14.
15.
16. l7.
18.
kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing pemilik ijin tinggal tetap di dalam wilayah Republik Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah Warga orang penduduk asli dan orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada masyarakat. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang atas permintaan pemohon. Akta Kelahiran adalah Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad 1936 Nomor 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 yang belum melampaui 10 hari kerja. Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 apabila telah melampaui 10 hari kerja. Akta Perkawinan adalah Akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam setelah dicatatkan pada Bagian Tata Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi perkawinan selain agatna Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Bagian Tata Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang. Akta Pengakuan Anak adalah Akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 30 Jo. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25. Akta Pengesahan Anak adalah Akta yang dibuat bagi anak diluar perkawinan orang tuanya yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 dan Staatsblad Tahun 19l 7 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81. Akta Kematian adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 Staatsblad
19.
20.
21. 22. 23.
Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 selambat-lambatnya 10 hari kerja. Akta Kematian Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatsblad Tahun 1990 Nomor 715 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 yang telah melampaui 10 hari kerja. Pengadilan Anak (adopsi) adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dilaporkan/dicatat pada Bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang berdasarkan Ketetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Mutasi Data adalah catatan terhadap perubahan materi pada Akta Catatan Sipil. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data selain kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan pennohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasa1 2
(1) Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dan penyelenggaraan Catatan Sipil. (2) Setiap penduduk dan orang asing pemegang ijin tinggal terbatas wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta yang terjadi atas diri dan atau keluarganya. BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 (1) Walikota Bontang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan Catatan Sipil dalam Daerah Kota Bontang.
(2) Pelaksanaan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB IV PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL Pasal 4 (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil. (2) Akta Catatan Sipil diberikan pada saat penduduk yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Pasal 5 Jenis Pelayanan Akta Catatan Sipil terdiri atas : a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Istimewa serta pelaporan untuk kelahiran di Luar Negeri. b. . Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan yang meliputi perkawinan bagi WNI dan WNA, perkawinan bagi WNI serta pelaporan perkawinan bagi dua orang WNI atau WNI dengan WNA yang dilangsungkan di Luar Negeri. c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian yang meliputi perceraian bagi WNI dan WNA, perceraian bagi WNI dan pelaporan perceraian bagi dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA yang perkawinannya putus karena perceraian di Luar Negeri. d. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak. e. Pencatatan perubahan nama bagi WNI dan WNA. f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dan Akta Kematian Istimewa. g. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan mutasi data pada Akta Catatan Sipil. i. Penerbitan Kutipan/Salinan dokumen Catatan Sipil. j. Pengesahan Perjanjian Perkawinan. k. Legalisasi Akta. 1. Penelitian Akta. m. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Izin Perkawinan. n. Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta. Pasal 6 Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Walikota Bontang atau oleh pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
BAB V PENCATATAN KELAHIRAN Pasal 7 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambatlambatnya : a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Staatsblad. b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa. (2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah : a. Mendapat persetujuan Kepala Daerah, bagi mereka yang tunduk pada staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Staatsblad. b. Pencatatan Putusan Pengadilan Negeri bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa dan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil. (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan Akta Kelahiran. BAB VI PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 8 (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam wajib dilaporkan/dicatatkan pada bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan. (2) Pencatatan Perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (I) diterbitkan Akta Perkawinan.
Pasal 9 (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kota Bontang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali di Kota Bontang. (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) diterbitkan bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri. BAB VII PENCATATAN PERCERAIAN Pasal 10 (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan/ dicatatkan pada bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang. (2) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Pemerintah Kota Bontang. (3) Pencatatan penceraian sebagaimana dunaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian. BAB VIII PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK Pasal 11 (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib Tahun dilaporkan/dicatatkan pada bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Setiap permohonan pengangkatan anak sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan/ketetapan terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Pemerintah Kota Bontang. (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan. BAB IX PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK Pasal 12 (1) Setiap peristiwa pengakuan dan pengesahan anak waj ib dilaporkan pada Bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dibuat catata pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan. BAB X PENCATATAN KEMATIAN Pasal 13 (1) Setiap peristiwa pengakuan dan pengesahan anak waj ib dilaporkan pada Bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya : a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 dan Non Staatsblad. b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1894 Nomor 25. (2) Pencatatan kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (I) dilaksanakan setelah : a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatsblad 1990 Nomor 715 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 dan Non Staatsblad. b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1894 Nomor 25. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kematian. BAB XI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA Pasal 14 (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan/ dicatatkan pada Bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
BAB XII PENCATATAN PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA Pasal 15 (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku waj ib dilaporkan/dicatatkan pada Bagian Pemerintahan C/q. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah Kota Bontang. (2) Pencatatan Perubahan dan pembatalan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan. BAB XIII PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN Pasal 16 Prosedur dan tata cara pencatatan kelahiran, perkawinan, kematian, percerian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang. BAB XIV BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL Pasal 17 Biaya pelayanan Akta Catatan Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), pasal4 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal8 ayat (1), pasal9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindakan pidana pelanggaran.
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas penyidikan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana `dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang sebagai berikut : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana. b. Melakukan tindak Pertama pada saat itu ditempat kejadian. . c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. e. Malakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i. Mengadakan penghentian penyidikan. j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Disahkan di Bontang pada tanggal 16 Oktober 2001 WALIKOTABONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM
Diundangkan di Bontang pada tanggal 16 Oktober 2001
UMAR BAQI LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 20
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL I. PENJELASAN UMUM Pencatatan Sipil merupakan kegiatan pelayanan Pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bagi orang pribadi maupun pihak ketiga. Dengan demikian maka penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil sangat erat kaitannya dengan pembinaan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Wilayah Negara Republik Indonesia masih tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 971 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomo607, Staatsblad Tahun 1898 Nomor 158 yang telah menetapkan pelaksanaan tugas dan fimgsi Pencatatan Sipil bagi golongan Eropah, golongan Tiong Hoa, golongan Indonesia Asli, golongan Indonesia Nasrani dimana instansi yang menyelenggarakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Daerah Kota Bontang adalah Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Pasa16
Cukup jelas ' Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasa121 Cukup jelas Pasa122 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
