PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
8 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani maka pengusaha dibidang peternakan meningkat secara signifikan sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan mengalami peningkatan pula; b.
bahwa Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2000 sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas perlu dilakukan penyesuaian;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 1
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan. 3
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Balikpapan. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. 7. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing, domba. 8. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh dan belibis. 9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan atau unggas dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan atau unggas untuk konsumsi masyarakat luas. 10. Pemotongan hewan atau unggas adalah kegiatan mematikan hewan atau unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan agama Islam. 11. Kandang adalah tempat khusus yang telah disediakan untuk hewan atau unggas yang akan disembelih dalam batas waktu tertentu. 12. Daging hewan dan unggas adalah bagian-bagian hewan dan unggas yang disembelih termasuk rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia. 13.Karkas adalah hasil pemotongan hewan yang sudah dihilangkan kepala, kaki, kulit dan jerohan. 14.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi/lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 16. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan atau unggas termasuk pemeriksaan hewan dan unggas sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh Dinas. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
4
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu satu hari ( 24 jam) tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas RPH. 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 21. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan atau unggas sebelum disembelih. 22.Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagianbagiannya setelah penyelesaian proses penyembelihan. 23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 24.Pemegang Kas adalah Pemegang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
Kas
pada
Dinas
25.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan. BAB II SARANA DAN PRASARANA Pasal 2 (1) RPH yang diperlukan bagi pelayanan pemotongan hewan atau unggas meliputi RPH milik Pemerintah Kota dan RPH milik Perorangan atau Badan Usaha. (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas.
(3) Sarana dan prasarana untuk kelengkapan RPH ditentukan oleh Dinas. 5
BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan atau unggas sebelum dipotong maupun setelah dipotong. Pasal 4 (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang meliputi : a. pemakaian kandang penampungan dan kandang peristirahatan sebelum hewan atau unggas dipotong; b. pemeriksaan kesehatan hewan atau unggas sebelum dipotong (ante mortem ) maupun setelah dipotong (post mortem ). c. pemakaian tempat pemotongan hewan atau unggas selama proses pemotongan; d. pemakaian tempat pelayuan daging hewan atau unggas ; e. pelayanan pengangkutan daging hewan atau unggas dari RPH ke pasar-pasar atau kios-kios penjualan. (2) Pengecualiaan terhadap objek retribusi yaitu pelayanan RPH yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas RPH BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
6
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan atau unggas serta jumlah hewan atau unggas yang akan dipotong atau disembelih. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dan pemakaian fasilitas RPH. BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan fasilitas RPH tiap ekor dikenakan tarif sebagai berikut :
No
Jenis Hewan/ Unggas
1
Sapi/Kerbau
2
Kambing/Domba
3
Unggas
Pemakaian Kandang Penampungan Rp
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp
Pemakaian Tempat Pemotongan
Rp
Pemakaian Tempat Pelayuan Rp
10.000
10.000
10.000
5.000
2.500
6.000
3.000
1.000
100
100
100
250
7
(2) Struktur dan besarnya tarif penggunaan fasilitas RPH karena keadaan darurat tiap ekor dikenakan tarif sebagai berikut : No
Jenis Hewan/ Unggas
1. 2.
Sapi Kambing/Domba
Pemakaian Kandang Penampungan Rp
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp
0 0
Pemakaian Tempat Pemotongan Rp
5.000 3.000
Pemakaian Tempat Pelayuan Rp
10.000 3.000
5.000 1.000
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas RPH. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota. Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
8
BAB XI INSTANSI PEMUNGUT Pasal 14 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Dinas. (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota. (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah. (1)
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, wajib retribusi langsung melunasi tunggakan terutang pada saat akan melaksanakan pemotongan hewan atau unggas hari berikutnya.
9
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. 10
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.
Menyuruh berhenti danatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang diatur pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 11
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum dicabut. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Rumah Pemotongan Unggas (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12
Pasal 23 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 8 Oktober 2008 WALIKOTA BALIKPAPAN, Cap/Ttd IMDAAD HAMID
13
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
8
TAHUN 2008
T E N T A N G
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
14
15
