PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAY KANAN,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan undangundang tersebut; b. bahwa pengaturan mengenai retribusi daerah telah diatur juga dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah; Mengingat www.djpp.depkumham.go.id

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI 3839); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

www.djpp.depkumham.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 4124); 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28); 12. Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) (Lembaran Daerah Kabupten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan; c. Bupati adalah Bupati Way Kanan; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Way Kanan; e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan; f. Pasar adalah tempat bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk mengadakan transaksi jual-beli; g. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang didirikan/ dibangun oleh atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; h. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan/ dibangun dengan swadaya murni masyarakat dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa; i. Tempat pasaran adalah tempat atau bagian-bagian pasar yang terbuka untuk memasarkan dan menawarkan barang dagangan; j. Toko adalah bangunan di dalam pasar yang dapat dibuka dan ditutup untuk memasarkan dan atau menawarkan barang dagangan; k. Pedagang adalah orang berjualan yang diperkenankan untuk menawarkan barangbarang dagangan; l. Los adalah bangunan beratap yang dipergunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan; m. Bangunan pasar adalah semua bangunan-bangunan yang berdiri di lingkungan pasar; n. Lapangan pasar adalah lapangan di dalam pasar yang tidak ada bangunan; o. Retribusi adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat pasar yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;


p. q.

r.

s. t.

u. v.

w. x.

Karcis adalah bukti tanda pembayaran retribusi; Retribusi adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi atau tidak seharusnya terhutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Way Kanan. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2


Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar .dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas Pelayanan Pasar. Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal 4 Subjek Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang/badan usaha yang menggunakan pelayanan/tempat pasar. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.


BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat berdagang dalam satuan waktu tertentu. BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Bagian Pertama Penetapan Stuktur Pasal 7 (1) (2)


Prinsip dalam penetapan struktur didasarkan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya pengadaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyelenggaraan yang dilakukan Pemerintah daerah maupun melalui pihak ketiga, biaya pembinaan operasional dan administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Bagian Kedua Tarip Retribusi Pasal 8

(1)

Besarnya tarip retribusi Pelayanan Pasar dalam Ibukota Kabupaten sebagai berikut: a. Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) dikenakan pada: 1. Pedagang kain, kelontongan, besi, di luar Los; 2. Pedagang Surat Kabar atau Majalah; 3. Pedagang beras di bawah 500 (lima ratus) kg; 4. Pedagang arang; 5. Pedagang es/cincau; 6. Pedagang tempe, tahu dan oncom; 7. Pedagang sayuran; 8. Pedagang roti; miso/bakso; 9. Pedagang martabak; 10. Pedagang buah-buahan; 11. Pedagang rokok; 12. Tukang sol; 13. Tukang gunting/cukur. b. Rp. 600 (Enam Ratus Rupiah) dikenakan pada: 1. Pedagang kain, kelontongan, besi, di dalam Los; 2. Pedagang Nasi; 3. Pedagang ikan basah dan ikan asin; 4. Pedagang kelapa;


(2)


(3)

5. Pedagang ayam, bebek, itik dan sejenisnya; 6. Pedagang karet; 7. Tukang jahit di dalam ruangan. c. Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dikenakan pada: 1. Pedagang kain, kelontongan, besi, di dalam Toko; 2. Pedagang beras di atas 500 (lima ratus) kg; 3. Pedagang daging; 4. Pedagang kerbau, sapi dan sejenisnya; 5. Pedagang babi, kambing dan sejenisnya; 6. Pedagang cengkeh, kopi lada, dan atau damar. Besarnya retribusi pasar di luar Ibu kota Kabupaten ditetapkan sebagai berikut: a. Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) dikenakan pada: 1. Pedagang kain, kelontongan, besi, diluar Los; 2. Pedagang Surat Kabar atau Majalah; 3. Pedagang beras di bawah 500 (lima ratus) kg; 4. Pedagang arang; 5. Pedagang es/cincau dan sejenisnya; 6. Pedagang tempe, tahu dan oncom; 7. Pedagang sayuran; 8. Peagang daging; 9. Pedagang cabe, tomat, rampai, petai, jengkol dan sejenisnya; 10. Pedagang ikan basah dan ikan asin; 11. Pedagang roti; miso/bakso; 12. Pedagang martabak; 13. Pedagang buah-buahan; 14. Pedagang rokok; 15. Tukang sol; 16. Tukang gunting/cukur; 17. Tukang jahit dalam ruangan. b. Rp. 600 (Enam Ratus Rupiah) dikenakan pada: 1. Pedagang kain, kelontongan, besi, dan lain-lain di dalam Los; 2. Pedagang beras di atas 500 (lima ratus) kg; 3. Pedagang daging; 4. Pedagang kerbau, sapi dan sejenisnya; 5. Pedagang babi, kambing dan sejenisnya; 6. Pedagang cengkeh, kopi lada, damar dan atau sejenisnya; 7. Pedagang karet dan sejenisnya. Retribusi pasar yang tidak dan atau belum termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9

(1) (2) (3)

Retribusi pasar harus dibayar lunas oleh orang atau badan hukum atas pemakaian tempat dalam pasar atau daerah pasar. Sebagai bukti telah membayar retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda pembayaran. Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku pada hari dibayarnya retribusi sampai dengan tutupnya pasar.


Pasal 10 (1) (2) (3)

Hasil pemungutan retribusi pasar Pemerintah Daerah adalah pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah; Biaya operasional untuk pembinaan dan pengelolaan pasar tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari realisasi penerimaan retribusi; Hasil pemungutan retribusi Pasar Kampung/Desa, 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional pembinaan dan pengelolaan pasar oleh Kampung/Desa yang bersangkutan. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

(1)

(2) (3)

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Way Kanan, oleh Dinas Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Camat selaku perangkat kabupaten. Pengaturan lebih lanjut pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN


Pasal 12 (1) (2)

(3)

Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat dialihkan/ diborongkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dan dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu dari Subjek retribusi secara langsung. Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 13

(1) (2)

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.


BAB IX KADALUWARSA Pasal 14 (1)

Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau; b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2)

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 15 (1) (2)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa dengan Surat Keputusan Bupati. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 16 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah bidang Pendapatan, atau Perangkat Daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati. BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 17 Pemakai tempat diwajibkan: a. Memelihara kebersihan, kerapihan dan keamanan tempatnya serta barang dagangan dan atau inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dan inventaris dengan teratur dan tidak boleh mengganggu lalu lintas orang dan atau barang di pasar; c. Memenuhi pada waktunya pungutan yang diadakan berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; e. Mentaati ketentuan-ketentuan pemakaian tempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 18 Pemakai tempat dilarang: a. Merombak, menambah dan atau mengubah bentuk tempat; b. Memperluas tempat; c. Memindah tangankan hak pemakaian tempat kepada pihak lain; d. Mengubah peruntukan tempat yang bertentangan dengan syarat yang tercantum dalam izin pemakaian tempat tersebut; e. Mendirikan bangunan tempat jual beli dan sebagainya dalam pasar dan daerah pasar; f. Membakar sampah dan menyalakan api yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran bagi pasar dan daerah pasar. Pasal 19 Umum dilarang: a. Bertempat tinggal dan menginap dan atau bermalam di pasar sejak tutup sampai pasar dibuka; b. Menempatkan kendaraan dan atau alat pengangkutan atau binatang beban di pasar; c. Mengotori tempat atau bangunan pasar atau barang inventaris pasar; d. Melakukan perbuatan asusila di pasar; e. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban pasar/umum. BAB XIII KETENTUAN PIDANA www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 20 (1)

(2)

Barang siapa yang tidak mentaati dan atau melanggar Peratuan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi retribusi terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21

(1)

(2)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Wewenang dan tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaan lainnya.


BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) (2)

(3)

Semua penerimaan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebanyakbanyaknya 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya operasional penyelenggaraan Peraturan Daerah ini yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23

(1)

(2)


Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 33) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Segala bentuk warkah yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 disesuaikan secara bertahap dengan Peraturan Daerah ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 5 Nopember 2002 BUPATI WAY KANAN Dto. Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 2 Desember 2002


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2002 NOMOR 25


PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAY KANAN,

Recommend Documents