PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN, Menimbang
:
a. bahwa setiap penduduk Kabupaten Tapin yang meninggal dunia, pengurusan jenajahnya memerlukan biaya; b. bahwa dalam rangka rasa kepedulian terhadap masyarakat serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kabupaten Tapin yang meninggal dunia sebagai wujud penghargaan atas partisipasi warga dalam memenuhi kewajibanya sebagai warga Kabupaten Tapin, dipandang perlu memberikan penghargaan berupa santunan kematian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Peduduk Kabupaten Tapin;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Laut, Daerah Tingkat Kabupaten II Tapin dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
1
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin Sebagai Daerah Otonom; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin. 3. Bupati adalah Bupati Tapin. 4. Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Tapin yang telah memenuhi ketentuan
2
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga. 5. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagain atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 6. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK). 7. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. 8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 9. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Tapin, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. BAB II SANTUNAN KEMATIAN Pasal 2 (1)
Setiap warga Kabupaten Tapin yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada keluarga atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum.
(2)
Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum.
(3)
Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya penguburan, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum. BAB III PENERIMA SANTUNAN Pasal 3
Penduduk yang mendapatkan santunan kematian adalah : a. Orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Tapin;
3
b. Orang dewasa yang belum memiliki KTP Kabupaten Tapin karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK); c. Orang yang belum dewasa yang orang tua walinya mempunyai KTP Kabupaten Tapin dan yang bersangkutan terdaftar dalam kartu Keluarga (KK); d. Akte Kematian. BAB IV SANTUNAN KEMATIAN Pasal 4 (1)
Santunan kematian diberikan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-
(2)
Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran dan besarnya santunan ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)
Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah setiap tahun anggaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. BAB V SUMBER DANA Pasal 5
Dana bantuan santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SANTUAN KEMATIAN Pasal 6 (1)
Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli waris atau keluarganya setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)
Pengajuan permohonan bantuan santunan kematian hanya dilayani dalam batas waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
(3)
Tata cara pengajuan permohonan bantuan santunan kematian yaitu oleh ahli waris atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Bupati Cq.
4
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. KTP yang bersangkutan dan/atau KK; b. Surat Pengantar dengan blanko yang sudah disediakan dari Rukun Tetangga (RT) dan/atau Direktur Rumah Sakit; dan c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan. BAB VII PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN Pasal 7 Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhum atau Badan Pengelola Kematian oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah. BAB VIII PENGECUALIAN Pasal 8 Pengecualian pemberian bantuan santunan kematian adalah apabila warga yang meninggal dunia disebabkan : a. bunuh diri; b. hukuman mati atas keputusan pengadilan; c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri; d. melakukan tindak kejahatan; e. akibat penggunaan Psikotropika, narkoba dan minuman keras (miras); f. hura-hura, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); dan g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan bupati.
5
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 22 Nopember 2007 BUPATI TAPIN, Ttd IDIS NURDIN HALIDI
Diundangkan di Rantau pada tanggal 22 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, Ttd CHAIRIL MUCHLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2007 NOMOR 17
6
