PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik, daerah tidak memiliki dana ataupun dana tidak mencukupi; b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf a tersebut di atas, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 19 ayat (2) dan Penjelasannya, daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Utang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025); 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin Sebagai Daerah Otonom. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG SUMBERSUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin; c. Bupati adalah Bupati Tapin d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin; e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah; f. Sumber-Sumber Pembiayaan Lain adalah Sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk membangun Fasilitas Pelayanan Publik yang bukan berasal dari dana APBD, APBN dan Pinjaman Daerah; g. Fasilitas Pelayanan Publik adalah fasilitas pelayanan untuk seluruh lapisan masyarakat; h. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan publik dengan prinsip saling menguntungkan; i.
Pihak Lain yang selanjutnya disebut Investor adalah badan hukum maupun perorangan yang memiliki dana dan sanggup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan lain. (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik karena kemampuan keuangan Daerah sangat terbatas. BAB III PRINSIP KERJASAMA Pasal 3 (1) Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak mempunyai dana ataupun dana tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain.
(2) Pencarian sumber-sumber pembiayaan lain didasarkan atas prinsip efisien, efektif, transparan dan saling menguntungkan. Pasal 4 Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. BAB IV RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 5 Ruang lingkup kerja sama yang dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan lain melingkupi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Terminal, Pasar/Pertokoan, Instalasi Air Bersih, Jalan dan Jembatan, Bendungan/Waduk beserta Saluran Irigasi, Drainase, Pembangkit Tenaga Listrik, Tempat Wisata, Perkantoran, Sarana Olah Raga, Wisma Pemerintah Daerah dan fasilitas pelayanan publik lainnya. BAB V BENTUK KERJASAMA Pasal 6 Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: a. Kerja sama Bangun Serah (Build Transfer), yaitu perikatan antara Pemerintah Daerah dengan investor dengan ketentuan tanah harus milik Pemerintah Daerah. Sedangkan investor membangun dan membiayai sampai selesai fasilitas pelayanan publik dengan dana sendiri, setelah pembangunan selesai investor menyerahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya dengan cara angsuran beberapa tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak; b. Kerja sama operasional, yaitu investor membangun fasilitas pelayanan publik dengan dana sendiri, setelah selesai pembangunan fasilitas tersebut dikelola secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dilakukan bagi hasil antara kedua belah pihak. Selanjutnya dalam jangka waktu tertentu, fasilitas pelayanan publik bersangkutan sepenuhnya menjadi milik/aset Pemerintah Daerah.
Pasal 7 Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Surat Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang memuat hal-hal teknis dan nilai investasi. BAB VI PERSYARATAN INVESTOR Pasal 8 Calon investor yang berminat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan : a. Menyediakan modal yang cukup untuk pembiayaan kerja sama yang disimpan pada Bank Pemerintah di wilayah Kabupaten Tapin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bank; b. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; c. Memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan; d. Memiliki tenaga ahli dibidang teknis dan manejerial. BAB VII TATA CARA PEMILIHAN INVESTOR Pasal 9 Pemilihan investor dilakukan dengan cara : a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan rencana pembangunan fasilitas pelayanan publik yang didanai melalui sumber-sumber pembiayaan lain kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan prinsip; b. Pemerintah Daerah menyediakan konsultan Perencana untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas gambar desain, bestek, dan Rencana Anggaran Biaya (Estimate Engeneering). Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dimaksud berpedoman pada Harga Satuan Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung yang dibuat oleh instansi yang berwenang;
c. Pemerintah Daerah menawarkan kepada calon investor yang berminat dengan menyerahkan dokumen perencanaan yang dibuat konsultan kecuali rencana anggaran biaya. Cara penyampaian penawaran kepada calon investor dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau surat menyurat; d. Calon investor mengajukan nilai investasi yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan termasuk biaya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas; e. Apabila Calon investor lebih dari satu, maka Tim Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon investor menyangkut persyaratan administrasi, teknis dan nilai investasi berdasarkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana. Sedangkan apabila calon investor hanya satu, maka dilakukan negosiasi nilai investasi untuk disepakati bersama; f. Hasil evaluasi/negosiasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon investor, selanjutnya diberitahukan kepada calon investor yang bersangkutan; g. Calon investor membuat pernyataan kesanggupan untuk melakukan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi/negosiasi Tim Pemerintah Daerah; h. Atas dasar kesanggupan investor sebagaimana dimaksud huruf g Pasal ini, maka dibuat Memorandum of Understanding (MoU) dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan investor; i. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan investor, Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan/Lokasi.
BAB VIII PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 10 Investor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian dan Dokumen Perencanaan (gambar, bestek, desain, detail desain dan spesifikasi teknis) yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana. Pasal 11 (1) Investor dalam melaksanakan pekerjaan yang nilainya di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) wajib bekerja sama dengan pengusaha setempat sesuai kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
(2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam surat perjanjian antara investor dengan sub kontraktor yang diketahui oleh Bupati. (3) Investor tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. (4) Investor dalam melaksanakan pekerjaan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat. (5) Investor wajib membiayai seluruh item pekerjaan, baik jasa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan dan pemeliharaan. (6) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini minimal 6 (enam) bulan kalender (7) Dalam melaksanakan pekerjaan, investor wajib melaksanakan koordinasi dengan Tim Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait.
BAB IX PENUNJUKAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS Pasal 12 (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas yang mempunyai kualifikasi pekerjaan dibidangnya. (2) Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersedia dibayar belakangan. (3) Pembayaran jasa pekerjaan konsultan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada investor.
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS Pasal 13 Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas mempunyai hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Pasal 14 (1) Konsultan Perencana berkewajiban a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian; b. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (2) Konsultan Pengawas berkewajiban a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada Bupati;
BAB XI PENGEMBALIAN BIAYA INVESTASI Pasal 15 (1) Biaya investasi dalam bentuk Kerja Sama bangun serah (build Transfer) dikembalikan dengan cara : a. Angsuran dengan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh); b. Angsuran pertama dibayar setelah pekerjaan selesai 100 % atau awal tahun berikutnya apabila pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran sebelumnya; c. Pembayaran dilakukan melalui APBD; (2) Biaya investasi dalam bentuk Kerja Sama Operasional dikembalikan dari hasil usaha yang disisihkan dalam bentuk penyusutan setiap tahun diserahkan kepada investor setelah perhitungan laba/rugi;
BAB XII KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN Pasal 16 (1) Dalam hal bentuk Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, apabila diperoleh keuntungan maka dilakukan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Investor.
(2) Dalam hal bentuk Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh investor.
BAB XIII PENGAWASAN Pasal 17 (1) Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini disamping pengawasan oleh instansi teknis yang telah ditunjuk oleh Bupati. (2) Apabila personel Konsultan Pengawas yang ditugaskan dilapangan tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati dapat meminta kepada Konsultan untuk menggantinya. BAB XIV SANKSI Pasal 18 (1) Apabila investor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian maka Bupati dapat memutuskan perjanjiaan dengan tidak mengganti kerugian yang dialami pihak investor dan hasil pekerjaannya menjadi milik Pemerintah Daerah. (2) Apabila kinerja investor menunjukkan penurunan akibat kelalaian investor sendiri yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, investor yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian/kontrak per hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus). (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, investor wajib mengganti segala kerugian yang dialami pihak Pemerintah Daerah.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, diwajibkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 29 Juli 2004 BUPATI TAPIN, Ttd IDIS NURDIN HALIDI Diundangkan di Rantau pada tanggal 29 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, Ttd Drs. H. HURIANSYAH, MM. Pembina Tingkat I NIP 540 003 853 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2004 SERI E NO. SERI 07
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 06
TAHUN 2004
TENTANG SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan kualitas pelayan kepada masyarakat dirasa perlu untuk membangun fasilitas pelayanan publik. karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya Pasal 19 ayat (2) telah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disebutkan “Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerja sama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerja sama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah”.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Pasal 2
:
Ayat (1) :
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Ayat (2) : Pasal 3
Cukup Jelas
:
Ayat (1) :
Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dimaksud, bentuk kerjasama terima barang dengan nilai investasi sekurangkurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milir rupiah) kecuali pembangunan fasilitas pelayanan publik yang bersifat mendesak dapat kurang dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan Kerjasama Operasional tidak ada batasan nilai investasi sepanjang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Pasal 4
:
Yang dimaksud dengan Persetujuan DPRD adalah Sekurangkurangnya Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi DPRD.
Pasal 5
:
Cukup Jelas
Pasal 6
:
Huruf a
:
Yang dimaksud dengan beberapa tahun anggaran adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggaran
Huruf b
:
Cukup Jelas
Pasal 7
:
Cukup Jelas
Pasal 8
:
Ayat (1) : Huruf a :
Yang dimaksud dengan menyediakan modal yang cukup adalah tersedianya dana sekurang-kurangnya sebesar 50 % dari nilai kerja sama yang dibuktikan dengan Rekening Bank dan atau Bank Garansi sebesar 50 %. Sebagai penerima Bank Garansi adalah Bupati.
Huruf b : Huruf c : Huruf d : Ayat 2
:
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 9
:
Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d
: : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Huruf e
:
Mengingat rencana pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dibiayai oleh investor bukan berasal dari dana APBD, maka tata cara pemilihan investor tidak melalui kualifikasi dan pelelangan tetapi cukup melalui Surat Penawaran yang diajukan oleh investor.
Huruf f Huruf g Huruf h Huruf i
: : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 10
:
Cukup Jelas
Pasal 11
:
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)
: : : : : : :
Pasal 12
:
Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) : Pasal 13
:
Pasal 14
:
Ayat 1 Ayat 2
: :
Pasal 15
:
Ayat (1) : Ayat (2) :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Cukup Jelas Cukup Jelas
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 16
:
Ayat (1) :
yang dimaksud dengan keuntungan adalah hasil pendapatan dikurangi biaya penyusutan dan biaya operasional.
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Pasal 17
:
Ayat (1) : Ayat (2) : Pasal 18
Cukup Jelas Cukup Jelas
:
Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 19
:
Cukup Jelas
Pasal 20
:
Cukup Jelas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 06
TAHUN 2004
TENTANG SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TAPIN TAHUN 2004
