PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap usaha yang bergerak di bidang Industri Pembuatan Kapal Kayu khususnya dalam menetapkan Klasifikasi kapasitas kapal kayu, maka pengoperasiannya perlu diberikan izin terlebih dahulu. b. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu di dukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka untuk pemberian izin tersebut dapat di kenakan Biaya. c. bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Industri Pembuatan Kapal Kayu dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pembangunan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL KAYU.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur. Kantor Perindustrian dan Perdagangan adalah Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komoditi, Perseroan lainnya, Badan usaha untuk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap satu bentuk badan usaha lainnya. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan. Pengendalian adalah Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan beroperasinya Industri Pembutan Kapal Kayu oleh perorangan atau badan Hukum.
Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Keputusan Pemerintahan Kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga pelanggaran yang terjadi dapat teratasi.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2 (1)
Dengan nama Retribusi Izin Industri Pembuatan Kapal Kayu di pungut Biaya Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian Izin Industri Pembuatan Kapal Kayu.
(2)
Subjek Retribusi adalah Perorangan / Badan Hukum yang melaksanakan Kegiatan Industri Pembuatan Kapal Kayu.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3 Retribusi Izin Industri Pebuatan Kapal Kayu di golongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 4 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan Industri Pembuatan Kapal Kayu di daftar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Wajib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan Izin dari Bupati.
(2)
Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan.
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 4 (1)
Setiap orang Badan Hukum yang akan melakukan Industri Pembuatan Kapal Kayu di pungut biaya Retribusi atas Izin yang di berikan.
(2)
Hasil Pemungutan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini di setorkan setiap bulan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan daerah setiap akhir bulan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2)
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha/kapal, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI TARIF RETRIBUSI
Pasal 6 (1)
Kegiatan setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan Industri Pembuatan Kapal Kayu harus mendapatkan Izin dan Wajib membayar Retribusi.
(2) Retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal 5 di tetapkan sebagai berikut :
a. Ditetapkan sebesar : 2,5 % dari harga Nilai Jual Per DWT. b. Ditetapkan sebesar : a. Kapasitas Kapal Kayu 1 DWT
Rp. 25.000,-
b. Kapasitas Kapal Kayu 2 DWT
Rp. 50.000,-
c. Kapasitas Kapal Kayu 3 DWT
Rp. 75.000,-
d. Kapasitas Kapal Kayu bobot 4 DWT
Rp. 100.000,-
e. Kapasitas Kapal Kayu bobot 5 DWT
Rp. 125.000,-
f.
Rp. 150.000,-
Kapasitas Kapal Kayu bobot 6 DWT
g. Kapasitas Kapal Kayu 7 DWT
Rp. 175.000,-
h. Kapasitas Kapal Kayu 8 DWT
Rp. 200.000,-
i.
Kapasitas Kapal Kayu 9 DWT
Rp. 225.000,-
j.
Kapasitas Kapal Kayu 10 DWT
Rp. 250.000,-
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9 (1)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka 1 (satu) kali masa Retribusi.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 10 (1)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditaguh, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2)
Penagihan Retribusi melalui BUPLN Perundang-undangan yang berlaku.
dilaksanakan
berdasarkan
Peraturan
BAB XI KEBERATAN
Pasal 11 (1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)
Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)
Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara jabatan Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 12 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 13 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila Wajib Retribusi yang mempunyai uatang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Pasal 14 (1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang disingkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 15 (1)
Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17 (1)
Hak untuk penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau; b. Ada Pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa harus ditinjau kembali.
BAB XV KETENTUAN PIDANA
Pasal 18 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
(2)
Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVI PENYIDIKAN
Pasal 19 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
lain
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau sanksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya di atur dengan keputusan Bupati.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ditetapkan di Pada tanggal
: Muara Sabak :
2001
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Drs. ABDULLAH HICH Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal
:
2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SYARIFUDDIN FADHIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2001
NOMOR
SERI
