PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2005-2025
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 09 Tahun 2011 Tanggal : 22 Juli 2011 PENJABARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2005 – 2025
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Di era otonomi daerah, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib dimiliki dan menjadi acuan penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sumenep adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep. RPJPD ini pada dasarnya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep untuk setiap jangka waktu lima tahunan. RPJPD Kabupaten Sumenep ini penting disusun sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh usur pelaku pembangunan serta stakeholders terkait. Di dalam RPJPD Kabupaten Sumenep selain dipaparkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, juga memuat visi, misi dan sasaran, serta arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat
1
dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPJPD Kabupaten Sumenep ini penting dan wajib disusun karena merupakan pedoman dan arahan bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi masa depan. RPJPD Kabupaten Sumenep disusun dengan mempertimbangkan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur, serta mengakomodasi kepentingan dan tantangan permasalahan daerah secara kontekstual. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur dan NKRI,
RPJPD Kabupaten Sumenep
yang disusun sejak
awal
mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam proses penentuan visi-misi, dan prioritas pembangunan, RPJPD Kabupaten Sumenep juga telah mempertimbangkan RPJPD kabupaten lain di wilayah Pulau Madura yaitu RPJPD Kabupaten Sampang tahun 2005 - 2025. Untuk menghindari subjektivitas dan bias kepentingan, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Sumenep dilakukan dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder dan senantiasa berbasis pada data dan informasi yang akurat. Finalisasi RPJPD Kabupaten Sumenep ditetapkan setelah dilakukan Musrenbang RPJPD, yaitu forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk menyepakati rancangan awal RPJPD yang telah dipersiapkan sebelumnya. RPJPD Kabupaten Sumenep penting dan mutlak disusun, terutama untuk menghindari resiko terjadinya berbagai bias dan tafsir yang berbeda-beda tentang arah pembangunan yang hendak diwujudkan sesuai visi-misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep 2005-2025 adalah:
2
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355). 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400). 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438). 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stanbdart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577). 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007). 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815). 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816). 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapoan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025. 20. Dokumen Perencanaan – Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2009- 2029. 21. Dokumen
Perencanaan – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pamekasan Tahun 2010- 2030.
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Visi, Misi dan Program Presiden
RPJP Nasional
Pedoman
RPJM Nasional
Acuan
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
jabatan
Penyerasian melalui musrenbang
Diperhatikan Pedoman
RPJM Daerah
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Renstra SKPD
RKP
jabatan
Pedoman
RKPD
Renja SKPD
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Sumenep mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
5
1. RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 mengacu pada RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Sumenep, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. 2. RPJMD Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3. RKPD Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program & kegiatan pembangunan masing-masing SKPD. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif ( memuat lokasi, keluaran, sumber daya yg diperlukan). Renstra SKPD dipakai sebagai referensi dlm penyusunan Renja SKPD. 5.
Renja SKPD
memuat program & kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, pagu indikatif
& prakiraan maju. Renja SKPD
dalam
penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program & kegiaran periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Keterhubungan atau keselarasan antara RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 20052025 dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD daerah lain dalam hal ini Kabupaten Sampang sebagaimana berikut :
6
Tabel I - 1 Visi Pembangunan Jangka Panjang antara RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Sumenep dan RPJPD Kabupaten Sampang. NO.
1
RPJP NASIONAL
VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG RPJPD PROVINSI RPJPD JAWA TIMUR KAB.SUMENEP
Indonesia Yang Mandiri, Pusat Agrobisnis TerkeMaju, Adil & Makmur. muka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak.
RPJPD KAB.SAMPANG
Membangun Sampang Sumenep Yang SejahBersatu, Berkualitas, dan tera, Agamis dan Berdaya Saing, Untuk Maju Mandiri. Kesejahteraan Umat
Visi pembangunan jangka panjang antara RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Sampang dan RPJPD Kabupaten Sumenep sebagaimana tersebut diatas ada keselarasan satu sama lain khususnya dalam mensejahterakan bangsa/masyarakat daerah yang mampu untuk berdaya saing dan maju mandiri.
Tabel I - 2 Identifikasi Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang berdasarkan Misi antara RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Sumenep dan RPJPD Kabupaten Sampang. NO.
1.
RPJP NASIONAL
MISI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPD PROVINSI RPJPD KAB.SUMENEP JAWA TIMUR
RPJPD KAB.SAMPANG
Misi Pertama : Misi Kedua : Misi Keempat : Misi Bidang Demo Mewujudkan masyarakat yg Mewujudkan SDM yang Peningkatan pendidikan & grafi : berakhlak mulia, bermoral, handal, berakhlak mulia pelatihan SDM atas dasar Mengembangkan SDM beretika, berbudaya & ber & berbudaya, diarahkan kemampuan intelektual & yang religius, cerdas, adab, diarahkan pada : ketrampilan berbasis Iptek mandiri dan berdaya pada : keimanan & saing diarahkan Pembangunan agama ; Pem Pembangunan pendidikan; serta bangunan & pemantapan Pembangunan Kehidupan ketaqwaan kepada Tuhan pada: Maha Esa, Tahun 2006-2010 jati diri bangsa ; Budaya Beragama; Pengembangan Yang inovatif yang berorientasi Kebudayaan; Pembangun- diarahkan pada: Upaya pengendalian iptek. an Pemuda & OR; Pem- Mewujudkan kualitas pertumbuhan penduberdayaan Perempuan; SDM terampil dan berke- duk diarahkan pada Pembangunan & Peman- ahlian dengan berbasis Penyediaan sarana dan tapan Jati diri Bangsa. Iptek dan berlandaskan prasarana keluarga beiman dan taqwa, sesuai rencana; Sistem admidengan kebutuhan per- nistrasi kependudukan kembangan pasar dan Meningkatkan angka
7
perlindungan tenaga kerja yang memadai.
8
partisipasi pendidikan dasar bagi wanita.; Perbaikan SDM melalui peningkatan jumlah sarana penunjang baik pendidikan maupun kesehatan untuk mengurangi tingkat mortalitas dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Tahun 2011-2015 Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk, serta keterjangkauan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam upayanya untuk memperbaiki status sosial masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sampang. Tahun 2016-2020 Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar bagi wanita usia sekolah. Tahun 2021-2025 Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan untuk mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan
pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan menegah bagi wanita usia sekolah untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan status gizi pada balita. 2.
Misi Kedua : Misi Pertama : Misi Kedua : Misi Bidang Ekonomi Mewujudkan bangsa yang Mengembangkan pereko – Pemberdayaan industri Pengembangan & perberdaya saing, diarahkan nomian modern berbasis kecil, menengah & kope- tumbuhan ekonomi yg agrobisnis diarahkan rasi menuju kemandirian berkelanjutan di Kapada : usaha yang berpihak bupaten Sampang pada : Pembangunan SDM yang berkualitas & berdaya sa- Transformasi sistem agro- kepada masyarakat, dia- berbasis sumber daya lokal diarahkan pada: ing; Memperkuat pereko- bisnis; Pengembangan sis- rahkan pada : nomian domestik dengan tem informasi agrobisnis; Menumbuhkembangkan Tahun 2006 – 2010 orientasi dan berdaya saing Pengembangan Sumber UMKM dan koperasi yang Peningkatan kualitas global; Penguasaan, pe- Daya Agrobisnis; Pembi – mandiri, mampu bersaing dan kuantitas pertumngembangan & pemanfa- naan Sumber Daya Manu- di tingkat lokal, regional, buhan sektor pertanian atan Iptek; Sarana & Prasa sia ; Pembangunan fasili- nasional dan bahkan dengan cara perbaikan – rana yang memadai dan tas litbang pertanian; Pe- internasional, yang sumber daya penyuluh maju ; Reformasi Hukum nguatan struktur pereko – melibatkan peran serta dan petani serta pedan Birokrasi. nomian & Industri; Opti – penduduk setempat. ningkatan dan pemalisasi Perdagangan; ngembangan sistem Pemberdayaan Koperasi informasi produksi, & UKM; Optimalisasi pedistribusi, dan inforan Lembaga Keuangan & rmasi pasar di Perbankan;Percepatan In Kabupaten Sampang. –vestasi & Pengembangan Tahun 2011 - 2015 Pariwisata. Pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis sumber daya lokal. Serta pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier. Dengan cara perbaikan kualitas pertumbuhan sektor primer, sekunder dan tersier. Tahun 2016 – 2020 Pemeliharaan kinerja struktur perekonomian yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal dan pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
9
Tahun 2021 – 2025 Pemantapan serta evaluasi terhadap kinerja struktur perekonomian yang berkualitas berbasis sumber daya lokal.Serta pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier di Kabupaten Sampang. Demi terca-painya swasembada pangan dan juga perkembangan unitunit industri dan perdagangan di Kabupaten Sampang.
Misi Kelima : Misi Pertama : Misi Bidang Sarana Mengembangkan infra- Penyediaan infrastruktur Prasarana : struktur bernilai tambah & pemenuhan kebutuhan Mengelola ruang kegitinggi diarahkan pada : dasar masyarakat untuk atan bagi peruntukan Pembangunan transportasi mencapai taraf penghidu- kawasan lindung dan Pengelolaan Sumber Daya pan yang layak, diarah- kawasan budidaya yg Air; Perumahan & Pemu – kan pada : harmonis, terintegrasi, kiman; Pengembangan Menyediakan infrastruktur dan terpadu –diaraWilayah & Penyelengga- pemenuhan kebutuhan da- hkan pada: raan Penataan Ruang. sar dan meningkatkan la- Tahun 2006-2010 yanan kebutuhan dasar di Mengelola ruang kegibidang kesehatan, pendi- atan bagi peruntukan dikan dan infrastruktur so- kawasan lindung dan sial, ekonomi yang berku- kawasan budidaya. alitas dan layak, yang bisa Melalui pemulihan diakses masyarakat secara kembali terhadap konkeseluruhan, khususnya disi yang ada, sarana masyarakat miskin. dan prasarana serta penambahan infrastruktur, sehingga kemajuan lebih cepat tercapai dan dapat meningkatkan daya dukung terhadap kegiatan perekonomian. Mempertahankan dan memperluas kawasan lindung, sehingga dapat meminimalisasi atau mitigasi terhadap resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Sampang.
10
Tahun 2011-2015 Mengurangi kesenjangan antar kecamatan melalui pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut (pembangunan dan revitalisasi pelabuhan) untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal dan mendukung kegitan perkenomian. Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Sampang. Tahun 2016-2020 Peningkatan dan pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sampang didasarkan pada penataan ruang yang semakin baik melalui peningkatan implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin meningkatkan system pengendalian. Tahun 2021-2025 Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditandai dengan berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik, dan air bersih yang handal dan efisien sesuai kebutuhan hingga menjangkau daerahdaerah yang tertinggal.
11
Memantapkan pembangunan terutama dalam penyedian dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. 3.
Misi Ketiga : Misi Keenam : Misi Kelima : Misi Bidang Peme Mewujudkan Indonesia yg Mengembangkan Tata Pengembangan sistem dan rintahan : demokratis berlandaskan Kelola Pemerintahan aparatur pemerintahan Mewujudkan tata kehukum, diarahkan pada : yang baik diarahkan yang profesional, berkom- lola kepemerintahan peten, transparan dan yang berkualitas dia Penyempurnaan struktur pada: akuntabilitas, rahkan pada : politik; Penataan peran ne- Pembangunan Hukum; memiliki gara & masyarakat ; Pena – Penyelenggaraan Peme – diarahkan pada : Tahun 2006-2010 taan proses politik ; Pe- rintahan; Pembangunan Mewujudkan profesiona- Bidang pemerintahan ngembangan budaya politik; Politik; Pembangunan lisme aparatur birokrasi diarahkan pada efekPeningkatan peranan komu- Komunikasi & Informasi; yang adil dan akuntabel. tivitas pelayanan punikasi & informasi;Pemba – Pembangunan Keamanan blik oleh aparatur pengunan hukum ; Pemba – & Ketertiban serta Pemmerintah sejalan dengunan materi hukum; bangunan Keuangan ngan tuntutan masyaPembangunan struktur hu- Daerah. rakat akan penyelengkum ; Penerapam & pene – garaan kepemerintahan gakan hukum & HAM; Pe – yang baik dan pemeningkatan perwujudan marintahan yang bersih syarakat sadar hukum ; dan berwibawa. Penuntasan penanggulangan Pembangunan Bidang penyalahgunaan keweAparatur diarahkan panangan aparatur negara. da peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Tahun 2011-2015 Bidang pemerintahan diarahkan pada efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompe-
12
tensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Tahun 2016-2020 Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitas kepada daerah dan masyarakat. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Tahun 2021-2025 Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitas kepada daerah dan masyarakat. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi.
13
Misi Bidang Sosial Budaya & Politik : Mensinergikan kehidupan sosial, berbudaya dan berpolitik untuk mewujudkan masyarakat yg madani diarahkan pada : Tahun 2006-2010 Bidang sosial diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional, yang diawali dengan identifikasi terhadap nilainilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan. Untuk kesehatan diarahkan pada pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan pengembangan puskesmas dan rumah sakit. Bidang keagamaan diarahkan dengan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama. Tahun 2011-2015 Bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas & kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
14
Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan angka partisipasi sekolah (APS) melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional & kearifan lokal masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain mena-namkan nilainilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda. Tahun 2016-2020 Bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan angka partisipasi sekolah (APS) melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilainilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat. Langkah dan upaya yang dilakukan
15
untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut yaitu dapat dijadikannya faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani. Tahun 2021-2025 Bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bidang pendidikan pada periode ini adalah Tuntas Program Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis,dan mutu tenaga kesehatan. Bidang kebudayaan diarahkan pada aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan
16
jatidiri masyarakat. Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah serta penguatan kerjasama antar institusi. 4.
Misi Keempat : Mewujudkan Indonesia yg aman, damai & bersatu, diarahkan pada : Kemanan Nasional; Pembangunan Pertahanan ;Sistem & Strategi Pertahanan Nasional ; Postur & struktur pertahanan ; Peningkatan pro – fesionalisme TNI ;Pening – katan kondisi & jumlah alutsida; Pemantapan komponen cadangan & pendukung pertahanan negara ; Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia; Pem – bangunan keamanan; Peningkatan profesionalisme Polri; Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen & kontra intelijen.
5.
Misi Kelima : Misi Ketiga : Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan Mewujudkan kemudahan Pengembangan fasilitas yang lebih merata & ber- memperoleh akses untuk layanan publik, terutama keadilan, diarahkan pada : meningkatkan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan & pelayanan ad Pengembangan wilayah ; hidup diarahkan pada : Percepatan pembangunan & Pembangunan: Kesehatan; ministrasi kependudukan pertumbuhan wilayah-wila- Kependudukan; Ketenaga- & perijinan yang berkuayah strategis & cepat tum- kerjaan; Kesejahteraan litas, murah & menjangbuh ; Keberpihakan peme- Sosial & Penanggulangan kau kebutuhan masyarakat, diarahkan pada : rintah untuk mengembang- Kemiskinan. kan wilayah-wilayah ter Meningkatkan dan metinggal & terpencil ; Pengembangkan SPM dan ngembangan wilayah-wilakualitas layanan prima, yah perbatasan ; Pembakhususnya di bidang ngunan kota-kota metropopendidikan, kesehatan dan litan, besar, menengah & administrasi kependudukecil ; Pertumbuhan kota – kan serta layanan perikota besar & metropolitan ; jinan usaha Percepatan pembangunan kota-kota kecil & menengah Peningkatan keterkaitan ke-
17
giatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan pedesaan; Pembangunan pedesaan ; Rencana Tata Ruang ; Me – nerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien ; efektif serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah ; Kapasitas pemerintah daerah ; Peningkatan kerjasama antar daerah ; Sistem ketahanan pangan ; Pengembangan koperasi ;Pembangunan yang berkeadilan dan berkesejahteraan sosial ; Sistem perlindungan dan jaminan sosial ; Pemenuhan perumahan beserta sarana prasarana ; Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ; Penanggulangan kemiskinan. 6.
Misi Keenam : Misi Keempat : Misi Keenam : Misi Bidang Geo Mewujudkan Indonesia yg Mengoptimalkan peman – Pemanfaatan & pember- morfologi & Lingasri & lestari, diarahkan faatan sumber daya alam dayaan potensi SDA, ter – kungan Hidup : dan buatan diarahkan suk sektor pariwisata yang Meningkatkan hidup pada : berwawasan lingkungan, sehat dan sejahtera Mendayagunakan SDA pada : dengan air minum beryang terbarukan; Mengelola Pengembangan Keaneka- diarahkan pada : SDA yang tidak terbarukan; ragaman Hayati; Pengem- Pemanfaatan sumber daya kualitas dalam kondisi lingkungan Menjaga keamanan keterse- bangan energi; Pendaya- alam sebesar-besarnya un- sanitasi diaan energi ; Menjaga & gunaan SDA (Terbarukan) tuk kesejahteraan rakyat, yang bebas dari penmelestarikan sumber daya Pendayagunaan SDA tak- dengan tetap memperha- cemaran, banjir dan lingair ;Mengembangkan poten- terbarukan; Pengem- tikan upaya pelestarian berwawasan kungan diarahkan si sumber daya kelautan ; bangan Potensi Sumber lingkungan. pada : Meningkatkan nilai tambah Daya Kelautan & atas pemanfaatan SDA Penanganan kebencanaan. Tahun 2006-2010 tropis yang unik & khas ; Pembangunan diarahMemperhatikan & mengekan untuk melakukan lola keragaman jenis SDA manajemen banjir, yang ada di setiap wilayah ; pemantauan kualitas Mitigasi bencana alam lingkungan di Kabusesuai dengan kondisi geopaten Sampang. logi Indonesia ;MengendaManajemen banjir likan pencemaran & keru – dilakukan dengan sakan lingkungan ; Meningpengendalian banjir katkan kapasitas pengelodan pengarahan kepalaan SDA & lingkungan da masyarakat akan hidup ; Meningkatkan kesabahaya banjir. Selain daran masyarakat untuk itu perlu ditingkatkan mencintai lingkungan hidup cakupan pelayanan air bersih guna menunjang pelayanan sanitasi.
18
Tahun 2011-2015 Pembangunan diarahkan untuk melakukan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi dan persampahan dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Pada tahap kedua ini perlu juga di lakukan pemantauan keberlanjutan air baku mengingat air baku di Kabupaten Sampang ketersediaannya kurang memadahi. Tahun 2016-2020 Pembangunan diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan prasarana draianse, sanitasi dan air bersih. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana ini perlu ditunjang dengan pemantauan kelembagaan baik dari pengelola, pelaksana dan masyarakat. Tahun 2021-2025 Pembangunan diarahkan pada ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditandai dengan berkembangnya jaringan draianse, kebutuhan air bersih dan sanitasi yang handal dan efisien sesuai kebutuhan hingga menjangkau daerah-daerah yang tertinggal. Pada tahapan ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan terutama dalam penyedian dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai.
19
7.
Misi Ketujuh : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat & berbasiskan kepentingan Nasional, diarahkan pada : Membangkitkan wawasan & budaya bahari ; Mening – katkan & menguatkan peranan SDM di bidang kelautan ; Menetapkan wilayah & ase-aset NKRI ; Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi & aset NKRI ;Mengem – bangkan industri kelautan secara sinergi, optimal & berkelanjutan ; Mengurangi dampak bencana pesisir & pencemaran laut ; Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.
8.
Misi Kedelapan : Mewujudkan Indonesia yg berperan aktif dalam per – gaulan Internasional, diarahkan pada : Meningkatkan peranan hubungan luar negeri ; Penguatan kapasitas & kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam tata hubungan internasional ; Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pe – meliharaan keamanan nasional, integritas wilayah & pengamanan kekayaan SDA Peningkatan efektivitas & perluasan fungsi jaringan kerjasama ; Pemeliharaan perdamaian dunia ; Pengu – atan jaringan hubungan & kerja sama yang produktif antar aktor-aktor negara dan non negara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.
20
Secara garis besar arah kebijakan pembangunan jangka panjang berdasarkan misi sebagaimana tersebut diatas
satu sama lain ada keselarasan atau keterhubungan,
walaupun ada sebagian yang tidak ada keterkaitan sama sekali. Ada sedikit perbedaan dalam penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka panjang berdasarkan misi sebagaimana tersebut diatas antara RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Sumenep dengan RPJPD Kabupaten Sampang. Misi RPJPD Kabupaten Sampang dibagi kedalam enam bidang yaitu Bidang Demografi, Ekonomi, Sarana Prasarana, Pemerintahan, Sosial Budaya dan Politik, serta Bidang Geomorfologi & Lingkungan Hidup.
Tabel I - 3 Identifikasi Arah Kebijakan Pembangunan per Periode RPJM/D Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Sampang PERIODE RPJM Nasional & Provinsi Jawa Timur 2005-2009 Kabupaten Sumenep 2005- 2010 Kabupaten Sampang 2006-2010
NASIONAL Tahap pertama diarahkan untuk menata kembali & membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman & damai, adil & demokratis dan tingkat kesejahteraannya meningkat. (1) Peningkatan rasa aman & damai. (2) Peningkatan keadilan & penegakan hukum (3) Pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan de – mokrasi. (4) Peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (5) Pembentukan landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum & penegakan hak-hak asasi manusia.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA KAB.SUMENEP TIMUR Tahap pertama diarahkan Tahap pertama diarahkan untuk menata & memba- pada upaya penyelamatan ngun Jawa Timur dengan keluarga miskin dari bertumpu pada pemba – tekanan ekonomi, perba – ngunan agrobisnis yang ikan penyediaan kebu – ditujukan untuk mening – tuhan dasar dan infra katkan kesejahteraan struktur serta persiapan rakyat. pemberdayaan masyarakat (1) Percepatan kemajuan & miskin sebagai landasan kesejahteraan daerah untuk membangun kemanmelalui penguatan ke- dirian masyarakat, khususlembagaan & sarana nya dalam pengembangan agrobisnis. usaha ekonomi kerakyatan (2) Penguatan infrastruktur (1)Memperkuat sistem (transportasi, ekonomi, ekonomi kerakyatan dan sosial, kesehatan, pendi- pengelolaan sumber daya dikan) . alam yang berkelanjutan (3) Merevitalisasi sektor- dalam rangka pemulihan sektor ekonomi terutama kondisi ekonomi dan sektor pertanian & penanggulangan industri. kemiskinan (4) Pemantapan kinerja (2)Meningkatkan pendiPemerintahan Daerah, dikan ilmu pengetapengelolaan aspek huan & teknologi serta politik, hukum & HAM. kesehatan sebagai bagian dari proses
21
KAB. SAMPANG Tahap pertama diarah kan pada : (1)Melakukan mana jemen banjir dan pemantauan kua litas lingkungan. (2)Pengendalian per tumbuhan penduduk diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan sistem administrasi kependudukan. (3)Peningkatan kualitas dan kuantitas pertumbuhan sektor pertanian, serta peningkatan dan pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar di Kabupaten Sampang.
(6) Peningkatan penyeleng (5) Pemenuhan hak dasar pembangunan sumber (4)Pemenuhan hak dagaraan desentralisasi masyarakat (pendidikan, daya manusia; sar masyarakat & otoda yang tercerkesehatan). (3)Mempercepat pemba(pendidikan, kebumin dengan terjaminngunan wilayah kepudayaan diprioritasnya konsistensi seluruh lauan untuk mengejar kan pada nilai-nilai peraturan pusat & ketertinggalan dari witradisional, kesedaerah & tidak ber – layah daratan secara hatan dan keagamatentangan dengan peraproporsional an). turan penundang(4)Mewujudkan keterse- (5)Mengelola ruang undangan yang lebih diaan infrastruktur kegiatan bagi petinggi. peme-nuhan kebutuhan runtukan kawasan (7) Penataan kelembagaan dasar masyarakat. lindung dan kawabirokrasi dalam men(5)Meningkatkan efektisan budidaya. dukung percepatan vitas penyelenggaraan (6)Efektivitas pelaterwujudnya tata kepepemerintah dan peneyanan publik oleh merintahan yang baik. gakan hukum. aparatur pemerin(8) Penurunan angka petah sejalan dengan ngangguran & jumlah tuntutan masyarapenduduk miskin. kat akan penye(9) Pengurangan kesenlenggaraan kepejangan antar wilayah. merintahan yang (10)Peningkatan pengebaik dan pemerinlolaan pulau-pulau ketahan yang bersih cil terdepan. dan berwibawa. (11)Peningkatan kualitas Pembangunan BiSDM termasuk bidang dang Aparatur kelautan yang berbasis diarahkan pada peiptek ningkatan kompe(12)Pengelolaan SDA & tensi dan profesiolingkungan hidup. nalisme pegawai, (13)Peningkatan peran dan perluasan peswasta terutama pada manfaatan teknosektor transportasi, logi informasi dan energi & kelistrikan, komunikasi dalam pos & telematika, manajemen pemedengan meletakkan rintahan. dasar-dasar kebijakan & regulasi serta reformasi & restrukturisasi kelembagaan. (14)Peningkatan kualitas & akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan & kese – hatan. (15)Peningkatan kesejahteraan &perlindungan perempuan & anak. (!6)Pengendalian jumlah & laju pertumbuhan penduduk. (17)Peningkatan mitigasi bencana alam sesuai dengan geologi Indonesia.
22
(18)Pengendalian pence – maran & kerusakan lingkungan. (19)Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup & keadaan wilayah yang rawan bencana. (20)Pengembangan ke – lembagaan & pening – katan kapasitas disetiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana. Nasional & Provinsi Jawa Timur 2010-2014 Kabupaten Sumenep & Sampang 2011- 2015
Tahap kedua diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indone – sia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM yang berbasis Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. (1)Peningkatan kemam – puan postur & struktur pertahanan negara (2)Peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. (3)Peningkatan kesadaran & penegakan supremasi hukum & HAM, serta penataan sistem hukum nasional . (4) Peningkatan penyeleng garaan desentralisasi & otoda yang disertai dengan kuatnya peran masyarakat sipil & partai politik dalam kehidupan bangsa. (5)Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan & akuntabel (6)Peningkatan penda – patan per kapita. (7)Penurunan angka ke – miskinan dan tingkat pengangguran. (8)Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
Tahap kedua diarahkan untuk memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas & distribusi produk, peningkatan kualitas SDM yang berbasis Iptek, penguatan daya saing perekonomian. (1)Peningkatan kemampuan produksi & distribusi produk agrobisnis. (2)Pemberdayaan petani & lembaga pertanian pedesaan. (3)Pengembangan teknologi pertanian, efisiensi ja ringan distribusi, peng – anekaragaman pangan berbasis produk lokal, penyediaan sarana prasarana produksi. (4)Optimalisasi pasar dalam negeri, penataan distri – busi barang & meningkat kan orientasi ekspor. (5)Optimalisasi sumber daya, didukung dengan peningkatan infrastruktur. (6)Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah dan murah. (7)Peningkatan kualitas SDM dengan Wajib belajar pendidikan 12 tahun
23
Tahap kedua diarahkan untuk memfasilatasi & memberi berbagai kemu dahan ekonomi yang benar-benar nyata & peluang-peluang sosial yang adil kepada masya rakat. (1)Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu bersaing di tingkat regio-nal dan nasional. (2)Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mem-percepat upaya pening-katan kese-jahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluru-han. (3)Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial-ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya seim-bang dan tidak ada kesen-jangan dengan kondisi wilayah daratan. (4)Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan
Tahap kedua diarahkan pada : (1)Melakukan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi dan persampahan dengan memperhatikan kualitas lingkungan. (2)Melakukan pengendalian partumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk, serta keterjangkauan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam upayanya untuk memperbaiki status sosial masyarakat kurang mampu. (3)Pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis sumber daya lokal. Serta pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan
didukung dengan pelaksanaan sistem pendi – dikan nasional yang mantap. (9)Peningkatan derajat kesehatan & status gizi masyarakat. (10)Peningkatan kesetaraan gender. (11)Peningkatan tumbuh kembang optimal, kesejahteraan & perlin – dungan anak. (12)Pengendalian jumlah & laju pertumbuhan penduduk. (13)Penurunan kesenjangan kesejahteraan antar indidu, antar kelompok masyarakat & antar daerah. (14)Percepatan pengem – bangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa. (15)Pemantapan budaya & karakter bangsa. (16)Peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur, pemba – ngunan pertanian, kelautan & SDA lainnya. (17)Peningkatan pengembangan Iptek. (18)Percepatan pembangunan infrastruktur. (19)Peningkatan kerja – sama antara pemerintah dengan dunia usaha. (20)Peningkatan kualitas & relevansi pendidikan (21)Penataan kelembagaan ekonomi (22)Pengembangan ja – ringan infrastruktur transportasi, pos & telematika. (23)Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan (khususnya bioe – nergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin & tenaga surya untuk kelistrikan).
dengan fokus pengem pengem-bangan tersier. Dengan cara bangan sekolah kesumber daya manusia perbaikan kualitas juruan. yang berorientasi pada pertumbuhan sektor (8)Pengembangan produk keahlian dan ketramprimer, sekun-der wisata yang unik, khas & pilan dengan dilandasi dan tersier. berakar pada kekayaan nilai-nilai agama dan (4)Peningkatan kualibudaya tradisional. budaya yang mampu tas dan kuantitas (9)Mengurangi kesenjangan ber-saing di tingkat kesejahteraan perantar daerah melalui regional dan nacional. seorangan, keluarpemerataan pelayanan (5)Mewujudkan ketersega, kelompok dan aktivitas perekonomian, diaan infrastruktur komunitas masyapengembangan infrastruk peme-nuhan kebutuhan rakat & peningtur transportasi hingga ke dasar masyarakat yang katan penggalian daerah tertinggal, keseramerata dan terjangkau potensi sumber kesian hubungan antara masya-rakat, baik di hidupan penyankota besar, menengah, wilayah daratan dang masalah kesekecil dan pedesaan. maupun wilayah jahteraan sosial. (10)Efektivitas dan pening – kepulauan. (5)Mengurangi kesenkatan daya guna keu(6)Meningkatkan jangan antar kecaangan daerah, penataan efekti-vitas dan matan melalui pekelembagaan organisasi efisiensi penyemerataan pelaperangkat daerah, pelenggaraan pemerintah yanan aktivitas peningkatan SDM, penyidan penegakan hukum rekonomian diseluapan pranata politik, yang menjamin rasa ruh wilayah Kabuhukum, ketertiban umum keadilan dan paten Sampang. & aparatur. berwibawa. (6)Efektivitas pela(11)Pendewasaan masyarayanan publik oleh kat maupun partai politik aparatur pemerintah dalam membangun sejalan dengan tundemokrasi. tutan masyarakat akan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
24
(24)Pengembangan perumahan & pemukiman. (25)Pengembangan industri kelautan secara sinergi, optimal & berkelanjutan (perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi & sumber daya mineral). (26)Penguatan kelembagaan. (27)Peningkatan kesadaran masyrakat terhadap kelestarian SDA & lingkungan hidup. (28)Penguatan partisipasi aktif masyarakat. (29)Pemeliharaan keanekaragaman hayati & kekhasan SDA tropis lainnya. (30)Pemantapan kelembagaan & kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan. (31)Pelaksanaan pembangungan kelautan. (32)Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang. (33)Penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatana ruang. Nasional & Provinsi Jawa Timur 2015-2019 Kabupaten Sumenep & Sampang 2016-2020
Tahap ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara me – nyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas berbasis Iptek. (1)Penguatan kemampuan pertahanan nasional & kemanan dalam negeri (2)Peningkatan kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat
Tahap ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara me – nyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas dengan bebasis Iptek. (1)Peningkatan peranan pengetahuan & pengua – saan teknologi. (2)Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya.
25
Tahap ketiga diarahkan untuk tetap mendorong perkembangan usaha ke – rakyatan yang makin mandiri & meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pengurangan dis – paritas atau kesenjangan antara wilayah kepulauan & daratan. Fasilitas layanan publik dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin & akuntabel.
Tahap ketiga diarah kan pada: (1)Peningkatan dan pemeliharaan prasarana drainase, sanitasi dan air bersih. (2)Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk
utama sistem persenja – taan TNI &alat utama POLRI (3)Pemantapan kesadaran & penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan . (4)Peningkatan pertum buhan ekonomi yang berkualitas. (5)Peningkatan kualitas & relevansi pendidikan (6)Peningkatan derajat kesehatan & status gizi masyarakat. (7)Peningkatan kesetaraan gender. (8)Peningkatan tumbuh kembang optimal, kesejahteraan & perlin – dungan anak. (9)Pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang. (10)Pemantapan budaya & karakter bangsa. (11)Pemantapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (12) Peningkatan pengelolaan & pendayagunaan SDA. (13)Peningkatan kesada – ran, sikap mental & perilaku masyarakat. (14)Pemantapan budaya & karakter bangsa. (15)Pemantapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (16)Peningkatan pengelolaan & pendayagunaan SDA. (17)Peningkatan kesa – daran, sikap mental & perilaku masyarakat. (18)Pemantapan kelembagaan & kapasitas penataan ruang. (19)Pemantapan kerja – sama pemerintah & dunia usaha. (20)Penyelarasan pemba – ngunan pendidikan, Iptek & industri.
(3)Penguatan industri manufaktur (4)Peningkatan keunggulan kompetitif. (5)Peningkatan pendayagunaan kekayaan & aset . (6)Terwujudnya konstruksi hukum memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan. (7)Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pemukiman di perkotaan & perluasan akses transportasi men – jangkau pedesaan. (8)Pengelolaan SDA & pe – lestarian lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan proses rehabilitasi & konservasi SDA & lingkungan hidup
26
(1)Mengembangkan sis tem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu ber-saing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia ional. (2)Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. (3)Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan (4)Menyempurnakan dan mengem-bangkan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilainilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional. (5)Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata, terjangkau dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, dan didukung tenaga profesional yang akuntabel. (6)Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.
yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar bagi wanita usia sekolah. (3)Pemeliharaan kinerja struktur perekonomian yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal, dan juga pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier. (4)Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. (5)Peningkatan dan pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana. (6)Peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitas kepada daerah dan masyarakat.
(21)Pengembangan ja – ringan infrastruktur transportasi (22)Pemenuhan pasokan tenaga listrik yang handal & efisien. (23)Pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembang – kit listrik. (24)Penyelenggaran pela – yanan pos & telematika (25)Perwujudan konser – vasi Sumber Daya Air. (26)Pengembangan infrastruktur pedesaan. (27)Pemenuhan kebu – tuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prsarana pendukung. Nasional & Provinsi Jawa Timur 2020-2024
Tahap keempat diarahkan untuk mewujudkan masya rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil & makmur melalui per – cepatan pembangunan di Kabupaten berbagai bidang dengan Sumenep menekankan terbangun& nya struktur perekonoSampang mian yang kokoh berlan2021- 2025 daskan keunggulan kompetitif di berbagai wila yah yang didukung oleh SDM berkualitas & ber – daya saing. (1)Perwujudan konsoli – dasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik, supremasi hukum & penegakan HAM. (2)Perwujudan rasa aman & damai bagi seluruh rakyat. (3)Penjagaan keutuhan wilayah NKRI & kedaulatan negara dari ancaman. (4)Pemantapan kemam – puan pertahanan & keamanan negara. (5)Perwujudan sinergi ki – nerja antara POLRI dan partisipasi masya –
Tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara me – nyeluruh di segala bidang dengan menekankan pada penguatan pasar & kualitas produk agrobisnis dan mempunyai daya saing kompe – titif. (1)Pemantapan ketersediaan infrastruktur sesuai rencana tata ruang. (2)Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi (3)Pemenuhan kebutuhan pasokan tenaga listrik. (4)Pengembangan infra – struktur pedesaan teru – tama untuk mendukung kawasan agropolitan. (5)Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung. (6)Peningkatan SDM dalam memfasilitasi masyarakat sebagai agen pembaha – ruan, pemberdayaan & pelayanan umum. (7)Pemantapan kualitas konsolidasi politik & supremasi hukum serta penegakan HAM. (8)Pemenuhan kebutuhan rasa aman & damai bagi
27
Tahap keempat diarahkan pada upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat secara mandiri, pem – bangunan yang berwawa – san lingkungan & berke – lanjutan dan program pembangunan yang benarbenar menghargai serta menempatkan prakarsa & potensi lokal sebagai tumpuan utama pemangunan. (1)Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang benar-benar mandiri, bertumpu sepenuhnya pada potensi kekayaan alam dan sumber daya lokal, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional. (2)Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia lokal dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keselu-
Tahap keempat diarahkan pada : (1)Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditandai dengan berkembangnya jaringan drainase, kebutuhan air bersih dan sanitasi yang handal dan efisien sesuai kebutuhan hingga menjangkau daerah-daerah yang tertinggal. (2)Mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah bagi wanita usia sekolah untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan status
rakat dalam bidang keamanan, intelijen & kontra intelijen yang efektif disertai ke mampuan industri pertahanan yang handal. (6)Perwujudan sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila & UUD 1945 dalam mendorong supremasi hukum. (7)Perwujudan tata kepe – merintahan yang baik, bersih & berwibawa berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional & netral. (8)Perwujudan masyara – kat sipil, masyarakat politik & masyarakat ekonomi yang mandiri. (9)Perwujudan kemandi rian nasional dalam konstelasi global. (10)Peningkatan kesejah – teraan masyarakat. (11)Pemantapan SDM yang berkualitas & berdaya saing. (12)Peningkatan kemam – puan Iptek. (13)Peningkatan derajat kesehatan & status gizi masyarakat. (14)Peningkatan tumbuh kembang optimal, kesejahteraan & perlin – dungan anak. (15)Perwujudan keseta – raan gender. (16)Pemantapan kondisi & penduduk tumbuh seimbang. (17)Peningkatan keterkaitan antara pelayanan pendidikan & kemampuan Iptek. (18)Pengembangan usaha & investasi dari perusahaan-perusahaan Indo – nesia di luar negeri ter masuk di zona ekonomi eksklusif & lautan
seluruh rakyat. ruhan. gizi pada balita. (9)Peningkatan tata kepe- (3)Melengkapi berbagai (3)Pemantapan serta merintahan yang baik, fasilitas layanan publik evaluasi terhadap bersih & berwibawa dan infrastruktur sosial kinerja struktur yang berdasarkan huekonomi yang dibutuhperekonomian yang kum dan birokrasi yang kan wilayah kepulauan berkualitas berbasis profesional. agar perkembangannya sumber daya lokal. (10)Kemandirian masyarabenar-benar sejajar Serta pembinaan kat sipil, masyarakat kondisi wilayah dausaha sektor pripolitik dan masyarakat ratan. mer, sekunder dan ekonomi dalam konste- (4)Menyempurnakan dan tersier, demi tercalasi global. mengembangkan berpainya swasembada (11)Peningkatan fasilitasi bagai alternatif sistem pangan dan juga lembaga jaminan sosial. pendidikan dan pe perkembangan unit(12)Peningkatan kualitas ngembangan sumber unit industri dan SDM ditandai dengan daya manusia lokal perdagangan di Kapeningkatan kualitas & yang berorientasi pada bupaten Sampang. relevansi pendidikan keahlian dan ketram- (4)Peningkatan kuayang berbasis keunggupilan dengan dilandasi litas dan kuantitas lan lokal dan didukung nilai-nilai agama dan kesejahteraan dengan manajemen pelabudaya yang mampu perseorangan, keluyanan pendidikan yang bersaing di tingkat arga, kelompok dan efektif & efisien. regional, nasional, dan komunitas masya(13)Peningkatan derajat bahkan dunia rakat dan peningkesehatan dan status gizi internasional. katan peng-galian masyarakat. (5)Mewujudkan ketersepotensi sumber (14)Peningkatan kesetaraan diaan infra-struktur kehidupan penyangender. pemenuhan kebutuhan dang masalah kese(15)Peningkatan tumbuh dasar masyarakat yang jahteraan sosial. kembang optimal, kesebenar-benar merata (5)Ketersediaan infrajahteraan & perlindungan dan berkualitas, serta struktur yang sesuai anak. dapat diakses masyadengan rencana tata (16)Peningkatan kondisi rakat secara keseluruang yang ditandai penduduk tumbuh seimruhan, tanpa membedengan berkembang. dakan latar belakang bangnya jaringan (17)Pemantapan budaya dan kelas dan kondisi infrastruktur transkarakter bangsa. geografis. portasi, terpenuhi(6)Meningkatkan efek nya pasokan tenaga tivitas dan efisi-ensi listrik, dan air penyelenggaraan pebersih yang handal merintah dan konsisdan efisien sesuai tensi penegakan hukebutuhan hingga kum yang menjamin menjangkau daerasa keadilan dan rah-daerah yang berwibawa, sehingga tertinggal. dapat tercipta transpa- (6)Peningkatan pendaransi, akuntabilitas peyagunaan kekamerintahan, dan good yaan dan aset governance yang dalam pembiayaan diidam-idamkan. pembangunan serta peningkatan fasilitas kepada daerah dan masyarakat.
28
bebas. (19)Pencapaian pertum – buhan ekonomi yang makin berkualitas & berkesinambungan. (20)Perwujudan terselenggaranya jaringan trans – portasi, pos & telema – tika yang andal. (21)Pencapaian elektrifi – kasi pedesaan & elek – trifikasi rumah tangga. (22)Pemenuhan kebu – tuhan hunian dilengkapi sarana prasarana pendukung. (23)Pemantapan pemba – ngunan yang berkelanjutan. (24)Pemeliharaan & pe manfaatan keanekara gaman hayati & kekha san SDA. (25)Peningkatan modal pembangunan nasional.
Berdasarkan uraian identifikasi arah kebijakan pembangunan per periode lima tahunan (periode RPJM) sebagaimana tersebut diatas antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Sampang dan RPJMD Kabupaten Sumenep ada keterkaitan atau keselarasan dan tidak menutup kemungkinan adanya perbedaanperbedaan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi, potensi daerah, kendala, permasalahan dan tingkat kebutuhan masyarakat yang berbeda. Ada sedikit perbedaan dalam penetapan tahun atau periodisasi RPJM. Untuk RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur ditetapkan kedalam empat periode RPJM yaitu 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Sedangkan RPJPD Kabupaten Sumenep dan Sampang untuk periode pertama ada perbedaan tahun yaitu RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2005-2010 dan RPJMD Kabupaten Sampang 20062010. Sedangkan untuk ketiga periode selanjutnya ada kesamaan yaitu 2011-2015, 2016-2020 & 2021-2025.
29
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dalam penjelasan bagian satu bahwa “jangka waktu keseluruhan RPJP Nasional adalah 2005-2025”. Dengan demikian kurun waktu RPJP daerah harus menyesuaikan dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional, karena pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya. Berikut ini keterhubungan atau keselarasan antara RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2009-2029 dengan RTRW Kabupaten Pamekasan 2010-2030, terutama dalam kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Bagaimana arah pengembangan wilayah, arah kebijakan dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 tahun dalam 20 tahun kedepan.
Tabel I - 4 Rencana Sistem Perwilayahan RTRW Kabupaten Pamekasan (2010 - 2030 ) dan RTRW Kabupaten Sumenep (2009 – 2029) NO. 1.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KAB. PAMEKASAN 2010 - 2030 KAB. SUMENEP 2009-2029 Perwilayahan Kabupaten Pamekasan Perwilayahan Kabupaten Sumenep dibagi ke dibagi kedalam 3 Sub Satuan Wilayah dalam sembilan (9) sub Satuan Wilayah Pengembangan meliputi : Pengembangan meliputi : A. Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1. SSWP I meliputi Kecamatan Sumenep, Kecamatan Gapura, Kecamatan Saronggi, (SSWP) Selatan Kecamatan Talango, Kecamatan Batuan SSWP Selatan meliputi Kecamatan dan Kecamatan Kalianget dengan pusat Pamekasan, Kecamatan Pandemawu, pelayanan di Perkotaan Sumenep. Kecamatan Larangan, Kecamatan Fungsi dan peranan SSWP I ini adalah : Tlanakan, Kecamatan Galis dan a. Pusat Pemerintahan Kabupaten; Kecamatan Proppo, dengan pusat di b. Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Perkotaan Pamekasan. Kabupaten; c. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Fungsi dan peran perkotaan sebagai pusat SSWP Pamekasan sebagai Kabupaten; berikut : d. Pusat Pendidikan Skala Kabupaten; e. Pusat Kegiatan Rekreasi dan Olahraga; 1. Pusat pemerintahan; f. Pusat Kegiatan Kesenian Regional; 2. Pusat permukiman perkotaan; g. Pusat Pelayanan Umum Skala 3. Pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten; regional; h. Pusat Pengembangan Transportasi 4. Pusat simpul utama transportasi skala Darat, Laut dan Udara; regional/lokal; i. Pusat Kegiatan Industri Kecil Dan 5. Pusat kesehatan skala kabupaten; dan Penggaraman. 6. Pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi.
30
KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di SSWP ini adalah sebagai berikut : Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; Pengembangan industri kecil dan sedang Pengembangan kegiatan pariwisata; Pengembangan permukiman perkotaan; Pengembangan perikanan budidaya tambak (bandeng dan udang), budidaya rumput laut, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan; Pengembangan pelabuhan skala regional dan terminal tipe A; Pengembangan tambak garam; dan Pengembangan kawasan konservasi Hutan Bakau.
B. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Tengah SSWP Tengah meliputi Kecamatan Pegantenan; Kecamatan Palengaan; Kecamatan Pakong dan Kecamatan Kadur, dengan pusat di Perkotaan Pakong. Fungsi dan peran perkotaan pusat SSWP ini adalah : 1. Sebagai pusat pemerintahan skala lokal; 2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal; 3. Sebagai pusat agropolitan; 4. Sebagai pusat pendidikan skala lokal; 5. Sebagai pusat pelayanan umum kesehatan skala lokal; dan 6. Sebagai pusat pengembangan industri skala sedang.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di SSWP ini adalah sebagai berikut : Pengembangan pertambangan mineral non logam, batuan dan minyak bumi; Pengembangan pertanian; Pengembangan peternakan; pengembangan kegiatan pariwisata; Pengembangan kegiatan industri kecil dan sedang; dan Pengembangan perkebunan.
C. Sub Satuan Wilayah bangan (SSWP) Utara
Pengem-
Kegiatan utama SSWP I akan diarahkan pada kegiatan : a. Pengembangan industri, terutama industri kecil dan penggaraman; b. Pengembangan pendidikan; c. Pengembangan perdagangan jasa; d. Pengembangan pertanian; e. Pengembangan pariwisata religi dan budaya; f. Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan (transportasi).
2. SSWP II meliputi Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding dan Kecamatan Guluk-guluk, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Lenteng. Fungsi dan peranan SSWP II ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Kecamatan Guluk-guluk merupakan salah satu pusat penghasil komoditi tanaman tembakau serta pemasarannya. Sedangkan Kecamatan Lenteng merupakan salah satu pusat penghasil jagung serta pemasarannya. e. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. g. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Kegiatan utama di SSWP II akan diarahkan pada kegiatan : a. Pengembangan pertanian khususnya pada komoditi unggulan (tembakau dan jagung). b. Pengembangan perkebunan dan Pengembangan peternakan. 3. SSWP III meliputi Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten dan Kecamatan Rubaru, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pasongsongan. Fungsi dan peranan SSWP III ini adalah: a. Pusat pemerintahan skala kecamatan.
31
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SSWP Utara meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Waru. Fungsi dan peran Perkotaan Waru sebagai pusat SSWP adalah sebagai berikut : Sebagai pusat pemerintahan skala lokal; Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional; Sebagai pusat agropolitan; Sebagai pusat pelabuhan regional yang berfungsi sebagai pengumpul; Sebagai pusat pengembangan pendidikan skala regional; dan Sebagai pusat kesehatan skala regional. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di SSWP ini adalah sebagai berikut : Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; Pengembangan pertambangan mineral non logam dan batuan; Pengembangan pertanian; Pengembangan peternakan; Pengembangan perkebunan; Pengembangan kegiatan perikanan tangkap; Pengembangan kegiatan pariwisata; dan Pengembangan industri kecil dan menengah.
b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Kecamatan Pasongsongan merupakan salah satu pusat penghasil komoditi perikanan serta pemasarannya. Sedangkan Kecamatan Rubaru merupakan pusat kegiatan agrowisata dengan skala kabupaten. e. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan; f. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan; g. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Prioritas kegiatan di SSWP III ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan kawasan pertanian dalam bentuk kawasan Agropolitan. b. Pengembangan perikanan. c. Pengembangan perkebunan. 4. SSWP IV meliputi Kecamatan Dungkek, Kecamatan Batang-batang dan Kecamatan Batuputih, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Dungkek. Fungsi dan peranan perkotaan SSWP IV ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan; e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan; f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata Prioritas kegiatan di SSWP IV ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan kawasan pertanian. b. Pengembangan kawasan perkebunan. c. Pengembangan kawasan perikanan.
32
d. Pengembangan kawasan Pariwisata bersifat kebaharian. e. Pengembangan industri kecil. 5. SSWP V meliputi Kecamatan Dasuk dan Kecamatan Manding, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Dasuk. Fungsi dan peranan SSWP V ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata. Prioritas kegiatan di SSWP ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan sektor pertanian (perkebunan dan perikanan); b. Pengembangan industri kecil, dan c. Pengembangan pariwisata kebaharian. 6. SSWP VI meliputi Kecamatan Bluto, Kecamatan Giligenting dan Kecamatan Pragaan, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Bluto. Fungsi dan peranan SSWP VI ini adalah: a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal hingga regional. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai pusat industri kecil. Prioritas kegiatan di SSWP diarahkan untuk kegiatan :
33
VI
ini
a. Pengembangan di sektor pertanian (perikanan dan perkebunan). b. Pengembangan industri kecil dan c. Pengembangan pendidikan. 7. SSWP VII meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Kangayan, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Arjasa. Fungsi dan peranan SSWP VII ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perikanan, dan pertambangan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata alam dan bahari. h. Sebagai kawasan gerbang Kabupaten dari arah timur. i. Sebagai pusat perhubungan laut. Prioritas kegiatan pada SSWP VII diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan di sektor pertanian tanaman pangan. b. Pengembangan di sektor perikanan laut. c. Pengembangan di sektor perkebunan. d. Pengembangan di sektor pariwisata (wisata alam dan bahari). e. Pengembangan di sektor pertambangan. f. Pengembangan di sektor perhubungan. 8. SSWP VIII meliputi Kecamatan Gayam, Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Ra’as, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Gayam. Fungsi dan peranan SSWP VIII ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil.
34
c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai pusat kawasan wisata bahari. h. Sebagai pusat perhubungan laut. Prioritas kegiatan diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan perikanan. b. Pengembangan industri kecil. c. Pengembangan perkebunan. d. Pengembangan peternakan. e. Pengembangan perhubungan laut. 9. SSWP IX meliputi Kecamatan Masalembu, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Masalembu. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat SSWP IX ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian dan perikanan. c. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. d. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Prioritas kegiatan diarahkan untuk : a. Pengembangan pertanian (tanaman pangan). b. Pengembangan perikanan, dan c. Pengembangan perhubungan laut.
35
Tabel I – 5 Pentahapan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Pamekasan & RTRW Kabupaten Sumenep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NO. KAB. PAMEKASAN 2010 - 2030 KAB. SUMENEP 2009-2029 1. Pentahapan Pembangunan Pentahapan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan dilakukan Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 5 menjadi 5 tahapan, yaitu : tahapan, yaitu : 1. Penyusunan : 2010 Tahap Persiapan/Perda : 2011 2. Tahap I : 2011 - 2015 Tahap I : 2012 - 2016 3. Tahap II : 2016 - 2020 Tahap II : 2017 - 2021 4. Tahap III : 2021 – 2025 Tahap III : 2022 - 2026 5. Tahap IV : 2026 – 2031 Tahap IV : 2029 – 2031 1) Program Lima Tahun Pertama, 1) Program Lima Tahun Pertama, terdiri terdiri dari : dari : A. Perwujudan Struktur Ruang (PerA. Perwujudan Struktur Ruang wujudan Pusat Pelayanan/Kegiatan) a. Program pengembangan sarana dan Perwujudan Pusat Kegiatan prasarana di seluruh perdesaan di Perdesaan Kabupaten Sumenep 1. Pengembangan kawasan b. Program mendorong pertumbuhan agropilitan kawasan perdesaan dan wilayah a. Pengembangan kawasan agrokepulauan politan di Kabupaten untuk c. Program pengembangan akses bagi mempercepat perkembangan desa terpencil dan tertinggal kawasan pedesaan. d. Program pengembangan Perkotaan 2. Pengembangan Pusat Desa melalui peningkatan sarana akses ke Berhirarki pusat perkotaan a. Pusat Pelayanan Lingkungan e. Program pengembangan Perkotaan b. Penyusunan rencana tata ruang Utama sebagai PKL, PKLp dan PPK di kawasan perdesaan Kabupaten. c. Pengembangan pusat kawasan f. Program perwujudan hirarkhi besaran perdesaan secara mandiri perkotaan melalui peningkatan saranad. Pengembangan kawasan prasarana penunjang perkotaan di perdesaan berdasarkan sektor PKL, PKLp dan PPK unggulan g. Program Pembangunan sistem pusat e. Meningkatkan aksesbilitas dan fungsi perwilayahan perkotaan pusat kegiatan perdesaan dan melalui peningkatan akses ke arah perkotaan pusat pelayanan Perwujudan Pusat Kegiatan h. Program pengembangan fasilitas Perkotaan perkotaan melalui pengembangan 1. Pengembangan pusat kegiatan infrastruktur perkotaan perkotaan i. Program pembangunan prasarana a. Pengembangan Perkotaan sewilayah melalui pembangunan jalan bagai Pusat Kegiatan Wilayah penghubung antar perkotaan PKL dan (PKW), Pusat Kegiatan Lokal PPK Promosi (PKLp),Pusat Pelaj. Program penetapan lahan abadi yanan Kawasan (PPK) pertanian pangan b. Mempercepat pengembangan k. Program perwujudan Interaksi kota perkotaan pusat-pusat pertumbuhan melalui c. Pembangunan prasarana pembuatan jalan penghubung antara sosial-ekonomi untuk menKecamatan (jalan primer ).
36
KETERANGAN
dorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan. d. Pengembangan/Peningkatan Rumah Sakit e. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu dan Prasarana Kesehatan Lainnya; f. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan pasar umum. g. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan : 1) Pasar Hewan, 2) Rumah Potong Hewan 3) Pusat Kesehatan Hewan. h. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan 2. Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan a. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang belum mempunyai Rencana Detail b. Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi pada kawasan perkotaan yang sudah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang c. Pemetaan dan Pengukuran Tanah d. Penyusunan Informasi Kepemilikan Tanah e. Penyusunan Data Base profil desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten f. Pemantauan, Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kritis g. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; dan penyusunan sistem informasi lingkungan hidup h. Pemantapan Kelembagaan Pengendalian Tata ruang dan Lingkungan Hidup i. Pengendalian dan Pengawasan IMB j. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Layanan Kesehatan
l. Program Pelayanan sosial ekonomi melalui : Pengembangan pelabuhan Kalianget sebagai pelabuhan regional m. Program pengembangan Perkotaan IKK / PPK dan PPL melalui Penyediaan sarana penunjang n. Program Pengembangan Perkotaan melalui peningkatan akses ke arah pusat o. Program Pengembangan jaringan jalan Jalan penghubung desa dan kota Jalan arteri primer Sumenep – Saronggi - Bluto – Pragaan – Kab. Pamekasan. Jalan kolektor primer antara lain: Wisata Pantai Lombang – Batangbatang – Gapura – Sumenep – Manding – Dasuk – Ambunten – Pasongsongan. Jalan lokal primer penghubung antar kecamatan status, kualitas, lebar jalan (khususnya jalur tengah : Sumenep – Batuan – Lenteng – Guluk-guluk dan Sumenep – Rubaru). p. Program Pengembangan infrastruktur pendukung Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai Peningkatan kondisi terminal barang di Sumenep. Pengembangan terminal tipe A di Kec. Sumenep. q. Program Optimalisasi pelayanan dan pelabuhan Pengembangan sarana pendukung pelabuhan Regional Kalianget r. Program Pengembangan pelayanan untuk kegiatan bongkar muatan antar pulau skala regional s. Program Penyusunan Pedoman KKOP dan Kawasan Kebisingan. t. Program Optimalisasi pelayanan sistem Telematika u. Program Peningkatan jumlah dan mutu telematika v. Peningkatan system jaringan pengairan w. Program Peningkatan irigasi sederhana dan setengah teknis x. Program Optimalisasi fungsi dan pelayanan sistem irigasi y. Program Opitmalisasi pelayanan jarinngan listrik z. Program Perluasan jangkauan listrik
37
Perwujudan Sistem Prasarana 1. Perwujudan Sistem Prasarana Utama o Pengembangan sistem transportasi darat a. Rencana Pengembangan Jalan 1) Jalan Nasional (Arteri Primer) 2) Jalan Provinsi 3) Jalan Jalan Kabupaten b. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi 1) Rencana Peningkatan tipe A 2) Rencana Peningkatan tipe B 3) Rencana Pengembangan Terminal Tipe C 4) Rencana pengembangan terminal angkutan barang 5) Rencana Pengembangan Trayek angkutan umum 6) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan. 7) Rencana Kereta api meliputi : Arahan pengembangan jalur perkeretaapian Revitalisasi jalur Rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I o Pengembangan sistem jaringan transportasi laut a. Rencana Pelabuhan pengumpul b. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan 2. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya o Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi a. Pengembangan jaringan listrik b. Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU c. Peningkatan layanan listrik perdesaan
aa. Program Peningkatan Pelayanan sistem persampahan bb. Program Optimalisasi tingkat penanganan persampahan cc. Program Optimalsiasi penanganan sampah perdesaan dd. Program Pengembangan RTH ee. Program Lingkungan Yang Sehat dan Indah B. Pola Ruang a. Program Pemantapan Fungsi Lindung pada kawasan perlindungan bawahnya b. Program Pemantapan Penentuan Kawasan Lindung Setempat c. Program Pemantapan Kawasan Suaka Alam dan Suaka Alam Laut d. Program Pemantapan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan e. Program Pemantapan Kawasan Rawan Bencana f. Program Pemantapan Kawasan Pertanian melalui : menjaga kelestarian sawah irigasi teknis, pengembangan sawah irigasi setengah teknis, pengendalian ketat pada lahan sawah abadi, pengembangan lumbung desa modern, pengembangan tanaman holtikultura, pelestarian kawasan holtikultura, pengembalian lahan pertanian yang rusak g. Program Peningkatan produktivitas hasil perkebunan h. Program Pengembangan peternakan i. Program Pengembangan perikanan j. Program Pengembangan system mina padi k. Pengembangan Kawasan Pemukiman o Pengembangan permukiman perdesaan/perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya o Penyediaan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan o Peningkatan kualitas permukiman perdesaan/perkotaan o Pengembangan perumahan terjangkau o Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan Pengembangan Kasiba/Lisiba C. Kawasan Strategis a. Program Penetapan batas pengaruh kawasan strategis b. Program Penetapan Pola Pemanfaatan Ruang kawasan strategis
38
d. Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif e. Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayahwilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik f. Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan g. Rencana pengembangan arean konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT h. Pengembangan gardu induk o Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air a. Survey dan Pemetaan Sumber Air b. Pemanfaatan sumber daya air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lintas anatar kabupaten c. Pengembangan jaringan Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Madura d. Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sumber Air e. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi dan Embung-Embung f. Pemanfaatan D.I g. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih h. Pemeliharaan Sumber Air i. Penyediaan air minum dari mata air j. Pembangunan rasarana air berupa pipanisasi air bersih k. Pembangunan prasarna air berupa bak penampungan air o Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan a. Penyusunan Master Plan Persampahan b. Pembangunan sarana dan prasana sampah c. Pengembangan hidran umum, dan higran kebakaran
c. Program Pengendalian perkembangan kawasan sekitar obyek wisata religi dan bahari d. Program Pemanfaatan obyek wisata religi dan bahari. e. Program Peningkatan Kota Sumenep sebagai kota budaya (kraton dan makam Asta Tinggi). f. Program Pengawasan dan Pengamanan Kawasan dan sumberdaya perikanan serta melindungi hak tangkap dan pengelolaan nelayan Sumenep g. Program pemantapan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural h. Program Memantapkan kawasan Teknologi Tinggi i. Program Memantapkan Kawasan Strategis Ekonomi j. Program Memantapkan kawasan strategis lingkungan
39
B. Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung o Kawasan hutan lindung o Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya meliputi kawasan resapan air o Kawasan yang memberi perlindungan setempat a. sempadan pantai b. sempadan sungai c. sempadan embung d. sempadan mata air o Kawasan Suaka Alam dan cagar Budaya a. Kawasan cagar budaya o Kawasan Rawan Bencana a. Konservasi kawasan rawan bencana b. Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana c. Pemberian pengetahuan “bencana alam” kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat; d. Pemberian materi ”bencana alam” ke dalam silabus mata pelajaran ”lingkungan hidup” pada sekolahsekolah o Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan Karst Kelas I Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan kawasan peruntukan hutan o Kawasan Hutan Produksi a. Pengukuran dan Pemantapan batas kawasan hutan b. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani o Kawasan Hutan Rakyat a. Pemantapan kawasan hutan rakyat b. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani 2. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian a. Pemantapan kawasan lahan pertanian tanaman pangan b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan
40
c. Pengembangan kawasan hortikultura d. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 1) Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan 2) Pengembangan jaringan pemasaran e. Pengembangan kawasan peternakan 1) Pengembangan sentra peternakan 2) Peningkatan Produksi Ternak, pengembangan usaha pembibitan ternak, pakan ternak, teknologi budidaya ternak, dan pemberantasan penyakit 3) Perluasan Jaringan Pemasaran 4) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak 5) Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Manajemen Budidaya & Usaha Peternakan 3. Pengembangan kawasan perikanan a. Pengembangan usaha perikanan tangkap b. Pengembangan usaha perikanan budidaya 1) Perikanan budidya air payau 2) Budidaya tambak garam 3) Budidaya rumput laut c. Pengolahan ikan d. Kawasanperuntukan Minapolitan e. Pengembangan Sarana Penangkapan Nelayan 4. Pengembangan kawasan pertambangan a. Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam b. Pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi c. Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Basis Data Potensi Tambang dan Energi d. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan
41
Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi e. Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi 5. Pengembangan kawasan Industri a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) b. Pengembangan Sentra Usaha Industri Rumah Tangga 6. Pengembangan kawasan pariwisata a. Rencana pengembangan wisata budaya b. Pengembangan kawasan wisata alam c. Pengembangan kawasan wisata buatan d. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) e. Pembangunan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Pariwisata f. Pengembangan ODTW g. Penyelenggaraan Event Kepariwisataan berbasis Budaya 7. Peruntukan Kawasan Permukiman a. Rencana pengembangan kawasan permukiman baru b. Rencana pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar c. Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refungsi, Peremajaan, Pebaikan) 8. Peruntukkan Kawasan Peruntukkan Lainnya (Kawasan Pesisir) a. pengembangan zona perikanan meliputi : 1) perikanan tangkap 2) budidaya perikanan b. Pengembangan zona PPI c. Pengembangan TPI C. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Nasional mliputi kawasan
42
andalan Kawasan Madura dan Kepulauan dan Kawasan Andalan Laut Madur Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi 1. Kawasan Ekonomi Madura 2. Kawasan Agroindustri Kepulauan Madura 3. Kawasan Tertinggal Kepulauan Madura Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1. Kawasan Strategis Bidang Ekonomi a. Kawasan Agropolitan b. Kawasan budidaya perikanan Kawasan tambak garam Kawasan rumput laut c. Kawasan Industri, perdagangan, jasa, industri dan pergudangan d. Kawasan Pariwisata Pariwisata alam Pariwiata Budaya Pariwisata Buatan e. Kawasan Pelabuhan f. Kawasan Minapolitan 2. Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya a. Kawasan Strategis Provinsi b. Kawasan Strategis Kabupaten 3. Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Daya Dukung Lingkungan
2) Program Lima Tahun Kedua, terdiri dari : A. Perwujudan Struktur Ruang (Perwujudan Pusat Pelayanan/Kegiatan) Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1. Pengembangan kawasan agropolitan a. Pengembangan kawasan agro-politan di Kabupaten untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan b. Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; c.
2) Program Lima Tahun Kedua terdiri dari : A. Perwujudan Struktur Ruang a. Program pengembangan sarana dan prasarana di seluruh perdesaan di Kabupaten Sumenep b. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Pertanian dan Perikanan serta kawasan Kapuk dengan pengembangan prasarana dan sarana aksesibilitasnya. c. Program pengembangan Perkotaan Utama sebagai PPK dan PPL d. Program Pengembangan fasilitas perkotaan melalui pengembangan infrastruktur perkotaan
43
2. Pengembangan Pusat Desa Berhirarki a. Pusat Pelayanan Lingkungan b. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan c. Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri d. Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan sektor unggulan e. Meningkatkan aksesbilitas pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan f. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan a. Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp),Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) b. Mempercepat pengembangan perkotaan c. Pembangunan prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan. d. Pengembangan/Peningkatan Rumah Sakit e. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu dan Prasarana Kesehatan Lainnya; f. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan pasar umum. g. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan : 1) Pasar Hewan, 2) Rumah Potong Hewan 3) Pusat Kesehatan Hewan. h. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan 2. Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan a. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang belum mempunyai Rencana Detail
e. Pengembangan sentra produk unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan f. Pengembangan Kawasan Agrfopilitan di Rubaru dan Arjasa g. Program Pelayanan sosial ekonomi melalui : Pengembangan pelabuhan P. Sapudi, Kec, Arjasa dan Kec. Sapeken sebagai Pelabuhan Nasional. Pengembangan kawasan pemukiman di kota pusat SSWP (PPK). Pengembangan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan social. h. Program Pengembangan infrastruktur pendukung Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai Peningkatan kondisi terminal barang di Sumenep. Pengembangan terminal tipe A di Kec. Sumenep. i. Program Pembangunan Pelabuhan Nasional di P. Sapudi, j. Program Optimalisasi pelayanan dan pelabuhan melalui pengembangan sarana pendukung pelabuhan lokal / dermaga di setiap pulau. k. Program Pengembangan pelayaran eksport-import pada Pelabuhan Nasional. l. Program Kerjasama dengan Negara target ekspor m. Program optimalisasi pelayanan telekomunikasi n. Program penyiapan lahan dan infrastruktrur penunjang pelabuhan o. Program peningkatan jumlah dan mutu jaringan telematika p. Program optimalisasi pelayanan jaringan listrik q. Program peningkatan kapasitas pelayanan listrik B. Pola Ruang a. Program Pemantapan Fungsi Lindung pada kawasan perlindungan bawahannya b. Program pemantapan Kawasan Rawan Bencana c. Program pengembangan hutan produksi d. Program pemantapan kawasan pertanian
44
b. Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi pada kawasan perkotaan yang sudah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang c. Pemetaan dan Pengukuran Tanah d. Penyusunan Informasi Kepemilikan Tanah e. Penyusunan Data Base profil desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten f. Pemantauan, Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kritis g. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; dan penyusunan sistem informasi lingkungan hidup h. Pengendalian dan Pengawasan IMB i. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Layanan Kesehatan Perwujudan Sistem Prasarana 1. Perwujudan Sistem Prasarana Utama o Pengembangan sistem transportasi darat a. Rencana Pengembangan Jalan 1) Jalan Nasional (Arteri Primer) 2) Jalan Provinsi 3) Jalan Jalan Kabupaten b. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi 1) Rencana Peningkatan tipe A 2) Rencana Peningkatan tipe B 3) Rencana Pengembangan Terminal Tipe C 4) Rencana pengembangan terminal angkutan barang 5) Rencana Pengembangan Trayek angkutan umum 6) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan. 7) Rencana Kereta api meliputi :
e. Program pengembangan kawasan pertambangan’ f. Program pengembangan kawasan industri g. Program pengembangan kawasan wisata C. Kawasan Strategis a. Program Pengendalian perkembangan kawasan sekitar obyek wisata religi dan bahari b. Program Pemantapan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural c. Program pemantapan kawasan teknologi tinggi d. Program pemantapan kawasan strategis ekonomi e. Program pemantapan kawasan strategis lingkungan
45
Arahan pengembangan jalur perkeretaapian Revitalisasi jalur Rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I 2. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya o Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi a. Pengembangan jaringan listrik b. Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU c. Peningkatan layanan listrik perdesaan d. Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif e. Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayahwilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik f. Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan g. Rencana pengembangan arean konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT h. Pengembangan gardu induk o Pengembangan Sistem Ja ringan Prasarana Telematika a. Pembangunan Jaringan Telematika b. Penataan dan Penyusunan Pedoman Sistem Jaringan Telematika c. Pengembangan Telekomunikasi yaitu dengan Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama. d. Pengembangan sistem informasi dan Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang Komunikasi, Informasi dan Dokumentas 3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasaranan Sumber Daya Air a. Pemeliharaan Sumber Air
46
b. Penyediaan air minum dari mata air c. Pembangunan rasarana air berupa pipanisasi air bersih d. Pembangunan prasarna air berupa bak penampungan air 4. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan a. Penyusunan Master Plan Persampahan b. Pembangunan sarana dan prasana sampah c. Pengembangan hidran umum, dan higran kebakaran B. Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung o Kawasan hutan lindung o Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya meliputi kawasan resapan air o Kawasan yang memberi perlindungan setempat a. sempadan pantai b. sempadan sungai c. sempadan embung d. sempadan mata air o Kawasan Suaka Alam dan cagar Budaya a. Kawasan cagar budaya o Kawasan Rawan Bencana a. Konservasi kawasan rawan bencana b. Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana c. Pemberian pengetahuan “bencana alam” kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat; d. Pemberian materi ”bencana alam” ke dalam silabus mata pelajaran ”lingkungan hidup” pada sekolahsekolah o Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan Karst Kelas I Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan kawasan peruntukan hutan o Kawasan Hutan Produksi a. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani o Kawasan Hutan Rakyat
47
a. Pemantapan kawasan hutan rakyat b. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani 2. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian a. Pengembangan kawasan hortikultura b. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 1) Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan 2) Pengembangan jaringan pemasaran c. Pengembangan kawasan peternakan 1) Pengembangan sentra peternakan 2) Peningkatan Produksi Ternak, pengembangan usaha pembibitan ternak, pakan ternak, teknologi budidaya ternak, dan pemberantasan penyakit 3) Perluasan Jaringan Pemasaran 4) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak 5) Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Manajemen Budidaya & Usaha Peternakan 3. Pengembangan kawasan perikanan a. Pengembangan usaha perikanan tangkap b. Pengembangan usaha perikanan budidaya 1) Perikanan budidya air payau 2) Budidaya tambak garam 3) Budidaya rumput laut c. Pengolahan ikan d. Kawasanperuntukan Minapolitan e. Pengembangan Sarana Penangkapan Nelayan 4. Pengembangan kawasan pertambangan a. Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Basis Data Potensi Tambang dan Energi
48
b. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi c. Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi 5. Pengembangan kawasan Industri a. Pengembangan Sentra Usaha Industri Rumah Tangga 6. Pengembangan kawasan pariwisata a. Penyelenggaraan Event Kepariwisataan berbasis Budaya 7. Peruntukan Kawasan Permukiman a. Rencana pengembangan kawasan permukiman baru b. Rencana pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar c. Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refungsi, Peremajaan, Pebaikan) 8. Peruntukkan Kawasan Peruntukkan Lainnya (Kawasan Pesisir) a. pengembangan zona perikanan meliputi : 1) perikanan tangkap 2) budidaya perikanan b. Pengembangan zona PPI c. Pengembangan TPI C. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Nasional mliputi kawasan andalan Kawasan Madura dan Kepulauan dan Kawasan Andalan Laut Madur Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi 1. Kawasan Ekonomi Madura 2. Kawasan Agroindustri Kepulauan Madura 3. Kawasan Tertinggal Kepulauan Madura Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
49
1. Kawasan Strategis Bidang Ekonomi a. Kawasan Agropolitan b. Kawasan budidaya perikanan Kawasan tambak garam Kawasan rumput laut c. Kawasan Industri, perdagangan, jasa, industri dan pergudangan d. Kawasan Pariwisata Pariwisata alam Pariwiata Budaya Pariwisata Buatan e. Kawasan Pelabuhan f. Kawasan Minapolitan 2. Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya a. Kawasan Strategis Provinsi b. Kawasan Strategis Kabupaten 3) Program Lima Tahun Ketiga, terdiri dari : A. Perwujudan Struktur Ruang (Perwujudan Pusat Pelayanan/Kegiatan) Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1. Pengembangan kawasan agropolitan a. Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; 2. Pengembangan Pusat Desa Berhirarki a. Meningkatkan aksesbilitas pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan b. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 1. Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan a. Pemetaan dan Pengukuran Tanah b. Penyusunan Informasi Kepemilikan Tanah c. Penyusunan Data Base profil desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten d. Pemantauan, Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kritis e. Pengendalian dan Pengawasan IMB
3) Program Lima Tahun Ketiga terdiri dari : A. Struktur Ruang a. Program pengembangan fasilitas perkotaan melalui pengembangan infrastruktur perkotaan b. Program peningkatan pelayanan sosial ekonomi melalui pengembangan kawasan permukiman di perkotaan (pusat SSWP / PPK) c. Program Pengaktifan rel kereta api melalui kegiatan penyusunan studi kelayakan untuk pengaktifan kembali jaringan kereta api d. Program Pengembangan dan penyediaan lahan untuk rel kereta api, stasuin dan sub stasiun. e. Program pembangunan pelabuhan nasional di. P. Sapudi, Kec. Arjasa dan Kec. Sapeken f. Program optimalisasi pelayanan dan pelabuhan melalui kegiatan penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan serta kegiatan penyiapan lembaga pengelolaan kawasan pesisir dan pelabuhan. g. Pengembangan dan pengoperasian Bandara B. Pola Ruang a. Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi b. Program pengembangan kawasan pertambangan
50
2. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya o Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi a. Pengembangan jaringan listrik b. Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU c. Peningkatan layanan listrik perdesaan d. Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif e. Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayahwilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik f. Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan g. Rencana pengembangan arean konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT h. Pengembangan gardu induk o Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air a. Pemeliharaan Sumber Air o Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan a. Pembangunan sarana dan prasana sampah b. Pengembangan hidran umum, dan higran kebakaran B. Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung o Kawasan Rawan Bencana a. Konservasi kawasan rawan bencana b. Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana c. Pemberian pengetahuan “bencana alam” kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat; d. Pemberian materi ”bencana alam” ke dalam silabus mata pelajaran ”lingkungan hidup” pada sekolah-
c. Program pengembangan kawasan industri d. Program pengembangan kawasan wisata C. Kawasan Strategis a.Program pemantapan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural melalui penyusunan agenda pariwisata dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).
51
sekolah o Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan Karst Kelas I Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian a. Pengembangan kawasan hortikultura b. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 1) Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan 2) Pengembangan jaringan pemasaran c. Pengembangan kawasan peternakan 1) Pengembangan sentra peternakan 2) Peningkatan Produksi Ternak, pengembangan usaha pembibitan ternak, pakan ternak, teknologi budidaya ternak, dan pemberantasan penyakit 2. Pengembangan kawasan perikanan a. Pengembangan usaha perikanan budidaya 1) Perikanan budidya air payau 2) Budidaya tambak garam 3) Budidaya rumput laut b. Pengolahan ikan c. Kawasanperuntukan Minapolitan d. Pengembangan Sarana Penangkapan Nelayan 3. Pengembangan kawasan pertambangan a. Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam b. Pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi c. Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Basis Data Potensi Tambang dan Energi d. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi e. Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan
52
Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi 4. Peruntukan Kawasan Permukiman a. Rencana pengembangan kawasan permukiman baru C. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1. Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya a. Kawasan Strategis Provinsi b. Kawasan Strategis Kabupaten 2. Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Daya Dukung Lingkungan 4) Program Lima Tahun Keempat, 4) Program Lima Tahun Keempat terdiri terdiri dari : dari : A. Perwujudan Struktur Ruang (PerA. Struktur Ruang wujudan Pusat Pelayanan/Kegiatan) a. Program peningkatan pelayanan sosial Perwujudan Pusat Kegiatan ekonomi melalui : pengembangan Perdesaan perkotaan sebagai pusat pelayanan 1. Pengembangan Pusat Desa ekonomi dan sosial. Berhirarki b. Program pengaktifan rel kereta api a. Pengembangan sarana dan melalui perbaikan rel dan stasiun prasarana pedesaan kereta api serta pembangunan stasiun Perwujudan Pusat Kegiatan Perkokereta api di Kec, Saronggi, Bluto dan taan Pragaan. 1. Perwujudan penataan ruang kac. Program pembangunan pelabuhan wasan perkotaan regional di P. Masalembo a. Pemetaan dan Pengukuran d. Pengembangan dan pengoperasian Tanah bandara b. Penyusunan Informasi KepeB. Pola Ruang milikan Tanah a. Program Pengembangan Kawasan c. Penyusunan Data Base profil Hutan Produksi desa/kelurahan, kecamatan b. Program pengembangan kawasan dan kabupaten pertambangan d. Pengendalian dan Pengac. Program pengembangan kawasan wasan IMB industri Perwujudan Sistem Prasarana d. Program pengembangan kawasan 1. Pengembangan Sistem Prasarana wisata Lainnya Institusi pelaksanan program sektoral o Pengembangan Sistem Jaadalah instansi/dinas yang terkait sumber ringan Prasarana Energi pembiayaan program pembangunan adalah a. Pengembangan jaringan APBD Kabupaten Sumenep, APBD listrik Propinsi Jawa Timur, APBN, dan kerjasama b. Perluasan energi baru dan dengan swasta. terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU c. Peningkatan layanan listrik perdesaan
53
d. Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif e. Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayahwilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik f. Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan g. Rencana pengembangan arean konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT h. Pengembangan gardu induk o Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air a. Pemeliharaan Sumber Air C. Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung o Kawasan Rawan Bencana a. Konservasi kawasan rawan bencana b. Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana c. Pemberian pengetahuan “bencana alam” kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat; d. Pemberian materi ”bencana alam” ke dalam silabus mata pelajaran ”lingkungan hidup” pada sekolahsekolah o Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan Karst Kelas I Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian a. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 1) Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan 2) Pengembangan jaringan pemasaran 2. Pengembangan kawasan perikanan a. Pengembangan usaha perikanan budidaya
54
1) Perikanan budidya air payau 2) Budidaya tambak garam 3) Budidaya rumput laut b. Pengolahan ikan c. Kawasanperuntukan Minapolitan d. Pengembangan Sarana Penangkapan Nelayan e. Pengembangan Sarana Penangkapan Nelayan 2. Pengembangan kawasan pertambangan a. Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam b. Pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi c. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi d. Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi C. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1. Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Daya Dukung Lingkungan
1.4. Sistematika Penulisan Secara garis besar, sistematika isi dari RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 adalah sebagai berikut: BAB I
:
BAB II :
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lain 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN SUMENEP 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
55
2.2 2.3 2.4
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah
BAB III :
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2 Isu Strategis
BAB IV :
VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi 4.2 Misi
BAB V :
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 5.2 Tahapan dan Prioritas
BAB VI :
KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Kaidah 6.2 Langkah Pelaksanaan
1.5. Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan umum bagi pelaksanaan proses pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan berbagai dinas, badan, lembaga lain, dan seluruh stakeholders di Kabupaten Sumenep, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep. Sedangkan, tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 ini adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep 20052025. 2. Memetakan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025. 3. Merumuskan sasaran dan arah pembangunan jangka panjang serta indikator untuk menakar keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumenep. 4. Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sumenep.
56
5. Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dan masyarakat Kabupaten Sumenep dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang. 6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat. 7. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Sumenep secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 8. Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan per-lima tahunan (*).
57
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN SUMENEP Secara esensial desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan pemerintah pusat sebenarnya bermaksud untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah dan terealisasikannya peningkatan kehidupan masyarakat. Ada pikiran dan semangat bahwa melalui kebijakan otonomi daerah upaya mempercepat peningkatan
kesejahteraan
rakyat,
pemerataan
dan
keadilan,
demokratisasi,
penghormatan terhadap budaya lokal, serta perhatian terhadap keanekaragaman daerah kian meningkat. Secara teoritik ikhtiar tersebut patut dihargai kendati dalam kenyataan masih banyak kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan dimaksud. Di Kabupaten Sumenep sendiri kebijakan otonomi daerah secara optimal diupayakan implementasinya pada pembangunan yang mengarah pada pada kepentingan masyarakat dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Sebagaimana dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan
yang
mencakup
kewenangan
semua
bidang
pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal serta agama. Keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan demikian di dalam era otonomi daerah diharapkan kehidupan masyarakat kian sejahtera, layak dan bermartabat termasuk dalam memperoleh pelayanan di segala bidang. Berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sebenarnya jelas bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan secara luas termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mubyarto (2000) menyebutkan pada hakekatnya otonomi daerah adalah penyerahan 58
wewenang segala urusan pemerintahan ke kabupaten/ kota sehingga diharapkan kabupaten/ kota mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni semakin lancar, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Oleh sebab itu era otonomi daerah secara teoritis banyak dinilai sebagai momentum yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Alasan yang mendasari statement tersebut adalah; (a). otonomi daerah kian memperpendek jenjang hierarkhi pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat; (b). pihak daerah dapat lebih leluasa untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat; (c). suasana otonomi daerah akan memperdekat penyelenggara pemerintah dan konstituennya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespon tuntutan masyarakat secara lebih cepat; (d). kedekatan dengan konstituen akan kian meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat lebih dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk melakukan control terhadap penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian secara teoritis diakui bahwa kebijakan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi terciptanya kesetaraan posisi tawar antara pihak masyarakat sebagai pengguna jasa dan pihak penyelenggara jasa pelayanan (Ratminto dan Atiek S. Winarsih; 2005). Selanjutnya melalui pemberian kewenangan, kebebasan dan kemandirian, pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya dituntut untuk mampu merancang program yang lebih kontekstual, memiliki akuntabilitas publik dan mampu mengembangkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat, namun juga dituntut
mampu bekerja secara
efisien, mandiri dan didukung kinerja aparat birokrasi yang benar-benar profesional, beretika, peka serta berpihak kepada rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita membangun perekonomian yang kokoh, masyarakat yang benar-benar sejahtera dan menurunkan angka kemiskinan sudah tentu bukan hal yang mudah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, jelas dibutuhkan beberapa prasyarat untuk dapat mencapai sasaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prasyarat pertama adalah partisipasi aktif masyarakat dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, kedua semangat akuntabilitas para pengambil 59
keputusan untuk mendukung peningkatan kinerja sektor publik dan ketiga adalah sinergitas dari seluruh komponen dan pelaku pembangunan. Selanjutnya untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Sumenep yang sejahtera perlu dirancang sejumlah program dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai panduan (guidance) dan arahan bagi program pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Langkah ini penting guna meletakkan dasar pijakan bagi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumenep ke depan sehingga benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Diakui bahwa untuk mengimplementasikan seluruh program pembangunan bukanlah hal yang mudah. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten Sumenep misalnya, pemerintah kabupaten Sumenep saat ini masih memiliki tantangan yang sangat berat. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sumenep saat ini adalah masih ditemukannya keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Oleh sebab itu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan berbagai program yang dirancang dan dituangkan dalam RPJP benar-benar mampu memberikan jalan keluar serta menjadi daya dorong bagi meningkatnya perekonomian daerah sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat kabupaten Sumenep semakin sejahtera. Kabupaten Sumenep sendiri merupakan salah satu wilayah di Pulau Madura yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sumenep tidak hanya memiliki potensi di sektor perikanan, perkebunan, dan gas bumi, tetapi wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Madura ini juga memiliki potensi lokal sosial yang khas, terutama keberadaan Pondok Pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Namun sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah kabupaten Sumenep masih 60
dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, khususnya wilayah kepulauan dan ditambah lagi posisi geografis wilayah yang relatif jauh dari sumber-sumber produksi dan pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Sumenep dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi serta profil kabupaten Sumenep. Penyajian profil wilayah kabupaten Sumenep sangat penting dilakukan selain menampilkan data yang menggambarkan kondisi eksisting potensi dan sumber daya yang dimiliki sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan dalam kurun 20 tahun ke depan. Melalui pemahaman kondisi umum kabupaten Sumenep dapat dipetik beberapa manfaat antara lain; (a) memperoleh pemahaman tentang potensi-potensi yang ada di wilayah ini baik mengenai sumber daya alam atau produk-produk yang dihasilkan serta sumber daya manusia; (b). memahami peta hasil-hasil pembangunan di wilayah kabupaten Sumenep mengenai industri, baik skala kecil menengah dan besar; (c). sebagai dasar acuan dalam merancang berbagai program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam kurun waktu 20 tahun. Selanjutnya melalui pemahaman tentang potensi dan kondisi sumber daya yang ada diharapkan dapat terumuskan program pembangunan yang benar-benar tepat dan akurat serta sesuai dengan potensi lokal yang ada. Selanjutnya pada bagian gambaran umum kondisi daerah ini diuraikan tentang kondisi geografi dan demografi serta capaian indikator catatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Sumenep. Indikator capaian kinerja dimaksud meliputi 3 (tiga) aspek yaitu; (a). Aspek kesejahteraan masyarakat; (b). Aspek pelayanan umum dan (c). 61
Aspek daya saing. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang data awal tentang kondisi wilayah dan keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh kabupaten Sumenep. Basis data dan kinerja yang telah berhasil dicapai selama ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan program pembangunan jangka panjang yakni kurun waktu 20 tahun ke depan.
2.1. Aspek Geografi dan Demografi Analisis aspek geografis perlu dilakukan dalam upaya memperoleh gambaran tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap kondisi bencana yang mungkin dihadapi. Sementara itu analisis tentang kondisi demografis wilayah kabupaten Sumenep perlu dilakukan dalam rangka menyampaikan perubahan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk secara keseluruhan di wilayah kabupaten Sumenep. Kondisi geografis
sangat penting
diuraikan guna memberikan informasi berkaitan dengan kondisi fisik kewilayahan kabupaten Sumenep. Data tentang kondisi geografis yang diuraikan meliputi; luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah sebab untuk menyusun program pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sangat penting menjaga kesesuaian antara kondisi wilayah dengan jenis program yang hendak dirumuskan. Sebagaimana dipahami bahwa kabupaten Sumenep tidak hanya meliputi wilayah daratan tetapi juga wilayah kepulauan. Oleh sebab itu arah kebijakan dan program pembangunan yang dirancang sudah seharusnya memperhatikan karakteristik kewilayahan kabupatan Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Dengan kata lain kondisi geografis wilayah kabupaten Sumenep yang memiliki banyak pulau menjadi pertimbangan penting dalam rangka penyusunan program dalam RPJPD, terutama berkaitan dengan topografi, hidrologi atau klimatologi.
62
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kondisi geografis sangat penting diuraikan guna memberikan informasi berkaitan dengan kondisi fisik kewilayahan Kabupaten Sumenep. Kondisi geografis terdiri dari informasi tentang luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, sebab untuk menyusun program pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sangat penting menjaga kesesuaian antara kondisi wilayah dengan jenis program yang hendak dirumuskan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sumenep tidak hanya meliputi wilayah daratan, tetapi juga wilayah kepulauan. Oleh sebab itu arah kebijakan dan program pembangunan yang dirancang sudah seharusnya memperhatikan karakteristik kewilayahan Kabupaten Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Dengan kata lain kondisi geografis wilayah Kabupaten Sumenep yang terdiri dari banyak pulau, menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan program dalam RPJPD, terutama berkaitan dengan topografi, hidrologi atau klimatologi yang memiliki arti penting di masa-masa mendatang.
2.1.1. 1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah paling timur dari Pulau Madura. Seperti wilayah lain di Madura pada umumnya, sebagian besar daerahnya adalah wilayah kering dan pegunungan. Misalnya wilayah bagian Utara mulai Kecamatan Pasongsongan, Ambuten, Dasuk dan Batuputih sebagian besar terdiri dari lahan kering. Kondisi geografis semacam ini menjadikan potensi hasil-hasil pertanian yang dapat dikembangkan adalah produk-produk tegalan, seperti jagung, kacang tanah, kedelai atau ketela pohon.
Letak geografis Kabupaten Sumenep berada di antara
113o32’54” Bujur Timur hingga 116o16’48” Bujur`Timur dan 4o 55’ Lintang Selatan hingga 7o 24’ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah Utara adalah laut Jawa, di sebelah Timur adalah laut Jawa, laut Flores, di sebelah Selatan adalah Selat Madura dan di sebelah Barat adalah Kabupaten Pamekasan. 63
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dijelaskan bahwa luas daratan dan kepulauan Kabupaten Sumenep adalah 2.093,46 Km2 atau 4,44 % dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Timur sebesar 47.130,15 Km2. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) adalah 50.000 Km2 atau 45,14 % dari luas perairan (laut) di Provinsi Jawa Timur sebesar 110.764,28 Km2. Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua bagian yaitu daratan dan kepulauan. Bagian daratan luasnya 1.146,93 kilometer persegi atau sekitar 54,79%. Bagian daratan ini terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan. Meskipun Kabupaten Sumenep dapat dibagi secara tegas yakni terdiri atas wilayah lautan dan daratan tetapi di wilayah daratan tertentu masih ditemukan satu pulau kendati tidak terlampau besar. Wilayah dimaksud adalah Kecamatan Dungkek yang meliputi juga pulau Giliyang. Tabel II - 1 Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan, Menurut Pulau Berpenghuni Dan Tidak Berpenghuni Di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 No Kecamatan Berpenghuni Tidak Berpenghuni Jumlah 1. Dungkek 1 1 2. Talango 2 3 5 3. Giligenting 3 5 8 4. Gayam 1 1 5. Nonggunong 2 2 6. Raas 9 5 14 7. Sapeken 21 32 53 8. Arjasa 3 9 12 9. Kangayan 3 23 26 10. Masalembu 3 1 4 Jumlah 48 78 126 Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
Sedangkan bagian wilayah kepulauan luasnya 946,53 kilometer persegi atau sekitar 45,21%. Wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau atau 64
55,02 % dari jumlah pulau di Provinsi Jawa Timur yaitu 229 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni, 78 pulau tidak berpenghuni dan sudah bernama semua. Pulau-pulau di Kabupaten Sumenep tersebar di 10 kecamatan yaitu satu kecamatan di daratan (Kecamatan Dungkek) dan 9 kecamatan di kepulauan terdiri dari Kecamatan Giligenting, Talango, Nonggunong, Gayam, Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Kecamatan Masalembu. Pulau yang ada di Kabupaten Sumenep sudah bernama semua, sebagai hasil dari serap aspirasi atau usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Camat setempat dimana lokasi pulau itu berada. Untuk proses penamaan pulau-pulau telah dilaksanakan Lokakarya Identifikasi dan Penamaan Pulau-Pulau Tanpa Nama di Kabupaten Sumenep pada tahun 2006. Pulau terjauh yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep paling Utara adalah Pulau Karamian (berada di Kecamatan Masalembu). Jaraknya kurang lebih 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, berarti lebih dekat dengan Pulau Kalimantan (Propinsi Kalimantan Selatan). Sedangkan pulau yang secara lokalistik berada paling timur wilayah Kabupaten Sumenep adalah pulau Sakala. Pulau ini berada di Kecamatan Sapeken berjarak kurang lebih 165 mil laut dari pelabuhan Kalianget yang berarti lebih dekat dengan Pulau Sulawesi. Pada dasarnya pemanfaatan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep belum optimal dan memerlukan koordinasi pengawasan teritorial yang intensif dengan penambahan keamanan air yang dalam hal ini polisi laut (Pol Airut). Koordinasi pembinaan wilayah juga dibutuhkan untuk menjaga integrasi pulau-pulau terluar dan wilayah strategis lainnya. Apabila dibandingkan dengan kondisi satu dekade sebelumnya maka jumlah pulau yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep mengalami penambahan baik untuk pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Setidaknya jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya jumlah pulau yang berpenghuni tercatat hanya sebanyak 46 pulau dan tidak berpenghuni sebanyak 28 pulau. Perkembangan positif terlihat di mana setelah diadakan updating data terhadap luas wilayah administrasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2002 dengan menggunakan citra satelit yaitu LandsatTM untuk pemetaan wilayah daratan dan kepulauan dan Quickbird untuk pemetaan 65
kota. Kondisi ini mengalami penambahan sebesar 94,92 Km2 terhadap luas wilayah Kabupaten Sumenep dari 1998,54 Km2 menjadi 2.093,46 Km2 . Jumlah pulau bertambah sebanyak 50 pulau, dari 76 pulau menjadi 126 pulau.
Pulau berpenghuni tetap
berjumlah 48 pulau, hanya saja yang bertambah adalah pulau tidak berpenghuni meningkat menjadi 78 pulau. Sebelum dilaksanakan updating data, maka jumlah pulau maupun luas Kabupaten Sumenep diperoleh berdasarkan hasil laporan dari Kepala Desa, masyarakat, tokoh masyarakat, para petugas dari BPS, petugas BPN dan atau para petugas di Kecamatan yang hanya berdasarkan perkiraan/prediksi atau perhitungan secara manual dari masing-masing petugas terhadap luas wilayah maupun jumlah pulau di Kabupaten Sumenep. Menurut catatan yang ada setidaknya ada dua kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah pulau yang tidak berpenghuni di wilayahnya. Kedua kecamatan itu adalah Sapeken dan Arjasa. Jika pada beberapa tahun sebelumnya di Kecamatan Sapeken jumlah pulaunya hanya sebanyak 10 pulau tidak berpenghuni, maka setelah diadakan updating data meningkat menjadi 32 pulau. Dengan demikian jumlah pulau secara keseluruhan di Kecamatan Sapeken menjadi 53 pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Di masa 20 tahun mendatang selain seluruh pulau dapat dikembangkan secara maksimal, maka diharapkan pulau-pulau tersebut juga dapat dihuni oleh penduduk Kabupaten Sumenep. Pulau-pulau
yang
tidak
berpenghuni
merupakan
potensi
yang
dapat
dimanfaatkan di masa mendatang seiring dengan kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dapat dijadikan salah satu alternatif tempat persebaran penduduk. Tentu saja pulau yang akan dijadikan tempat pemukiman penduduk, sebelumnya perlu disentuh dengan berbagai program pembangunan sehingga layak dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman yang baru.
66
Tabel II – 2 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kecamatan
Jumlah Desa/ Kelurahan 14
Luas Kecamatan
Bluto
20
51,25
Saronggi
14
67,71
Giligenting
8
30,32
Talango
8
50,27
Kalianget
7
30,19
Sumenep (Kelurahan)
4
27,84
Sumenep (Desa)
12
Batuan
7
27,10
Lenteng
20
71,41
Ganding
14
53,97
Guluk-Guluk
12
59,57
Pasongsongan
10
119,03
Ambunten
15
50,54
Rubaru
11
84,46
Dasuk
15
64,50
Manding
11
68,88
Batuputih
14
112,31
Gapura
17
65,78
Batang-Batang
16
80,36
Dungkek
15
63,37
Nonggunong
8
40,08
Gayam
10
88,40
Raas
9
38,90
Sapeken
9
201,89
Arjasa
19
241,89
Kangayan
9
204,77
Masalembu
4
40,85
332
2.093,46
Pragaan
Jumlah Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
67
57,84
Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009 secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan, 1774 Rukun Warga (RW) dan 5.569 Rukun Tetangga (RT) dengan komposisi persebarannya di 242 desa dan 4 kelurahan di wilayah daratan dan 86 desa di kepulauan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Akan tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk yang cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya cenderung menyebar, maka sebenarnya pemekaran di tingkat desa merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Pemekaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat dan padat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik.
2.1.1.2. Topografi Berdasarkan atas kenampakan rilief dan topografi Kabupaten Sumenep, maka bentang alam daerah pemetaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi yaitu dataran rendah, perbukitan bergelombang dan karst :
Satuan morfologi dataran rendah (kemiringan lereng < 5-15 % dengan ketinggian tempat 0-50 meter aml/di atas muka laut), menempati daerah pesisir. Khususnya pesisir Selatan Madura, dataran rendah terbentang dari Barat ke Timur yaitu Pamekasan sampai Dungkek. Dataran rendah di Kabupaten Sumenep lebih luas dibandingkan daerah lainnya dan merupakan daerah muara sungai utama seperti Sungai Anjak di Kecamatan kalianget. Daerah ini dibentuk oleh endapan sungai, pantai dan rawa serta batu gamping koral. Dataran rendah ini pada umumnya dijadikan persawahan, perkebunan dan pembuatan garam. Di Pulau Sapudi dan Kangean satuan dataran rendah berketinggian antara 0-50 m/aml, dibentuk oleh endapan sungai, rawa dan pantai. Khusus di Kecamatan Arjasa (Kangean), dataran rendah melampar dari Barat-Timur, dari Kalisangka sampai Pandeman, dimanfaatkan untuk sawah dan kebun. Dataran ini juga melampar di Pulau Sapudi dan pulau kecil lainnya. 68
Di Pulau Masalembu dataran rendah dengan ketinggian bekisar antara 0-25 m/aml, terdapat di beberapa pulau lainnya di Kepulauan Masalembu. Dataran rendah ini pada umumnya ditempati oleh aluvium dan endapan batuan gunung api.
Satuan morfologi perbukitan bergelombang (kemiringan lereng 5-15 % dengan ketinggian tempat 50-200 meter aml/di atas muka laut), menempati bagian Utara, memanjang dari arah Barat-Timur mulai dari Gunung Kepong (Waru-Pamekasan) sampai Gunung Buruan (Batuputih) melalui Gunung Tanggal (Pasongsongan). Di bagian tengah memanjang dari Barat-Timur dari daerah Sumberwaru sampai ke daerah Dungkedaya melalui Gunung Tegel dan Gunung Gading (Ganding). Di Selatan dari daerah Rompeng (Waru – Pamekasan) sampai ke daerah saronggi melalui daerah Guluk-guluk dan dari daerah Gunung Madis (Pamekasan) sampai ke Tanjung. Di bagian tengah Pulau Poteran, Pulau Gili Genting, Pulau Gili Raja dan Giliyang. Batuan penyusun satuan ini adalah batuan sedimen berupa batu lempung (formasi tawun), batu pasir (anggota Ngrayong) dan batu gamping. Di daerah Pulau Sapudi satuan ini tersusun atas napal, lempung dan batu gamping pasiran. Perbukitan ini melampar dari Barat-Timur dari Desa Angkatan, Gellaman, Kangayan di Pulau Kangean sampai Pulau Paliat, Bagian Selatan Pulau Sepanjang, Raas dan Sapudi. Di Pulau Masalembu secara umum satuan morfologi ini ditempati oleh batuan gunungapi muda yang mempunyai ketinggian berkisar 200-645 m/aml. Di pegunungan ini terdapat kaldera, danau atau telaga dan kawah yang terisi air seperti Telaga Kastoba (Masalembu).
Satuan morfologi karst (kemiringan lereng 15-40 % dengan ketinggian tempat 120440 meter aml (di atas muka laut). Ciri dari satuan ini yaitu perbukitan kasar dan terjal, sungai dalam tanah, gua-gua, dolina, gawir dan kuesta. Satuan ini menempati daerah bagian Utara memanjang Barat-Timur dari daerah Gunung Roboan (Waru) sampai Gunung Tengah (Batuputih) melalui Gunung Kapal (Pasongsongan). Di bagian tengah dari daerah Gunung Rompeng (Pamekasan) sampai Gunung Bataan 69
(Ganding) melalui Gunung Petapaan (Guluk-guluk). Di bagian Selatan memanjang dari daerah Bluto melalui Gunung Jambangan dan Gunung Batubelah (Dasuk). Morfologi ini dibentuk oleh batu gamping pasiran dan batu gamping terumbu yang dolomitan. Satuan perbukitan Kars di Pulau Sapudi dan Kangean berketinggian antara 75-375 m/aml, terdapat di bagian Utara Pulau Kangean melampar dari Barat-Timur, mulai dari Bilis-bilis, Gunung Sirabun, Gunung Moncong, Ostberg (Arjasa) ke Timur hingga Pulau Paliat bagian Utara. Satuan ini dibentuk oleh batu gamping pasiran, kalkarenit dan kalsilulit. Berdasarkan ketinggian tempat Kabupaten Sumenep memiliki luasan sebagai berikut:
NO. 1. 2. 3. 4.
Tabel II - 3 Ketinggian Tempat KETINGGIAN LUAS TEMPAT – M/AML KM2 % 0 – 25 1.076,218 49,05 25 – 50 338,38 16,93 50 – 100 383,50 19,19 100 – 500 296,36 14,83 TOTAL 2.093,46 100 Tabel II – 4 Topografi Kabupaten Sumenep T
JENIS DATA 1 a. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata)
A
H
U N
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
SATUAN
KET.
6
7
192.864.987,00
1). Datar (0 - 8 %)
92.489.612,00
92.489.612,00
92.489.612,00
92.489.612,00
Ha
2). Bergelombang (9-15%)
68.118.664,00
68.118.664,00
68.118.664,00
68.118.664,00
Ha
3). Agak Curam (16 - 25 %)
23.591.103,00
23.591.103,00
23.591.103,00
23.591.103,00
7.790.608,00
7.790.608,00
7.790.608,00
7.790.608,00
Ha
875.000,00
875.000,00
875.000,00
Ha
4). Curam (25 - 45%) 5). Sangat Curam (>45 %)
875.000,00
70
b. Ketinggian Diatas Permukaan Laut (rata-rata) 1). 0 - 100 m 2). 100 - 500 m
145.893
145.893
145.893
145.893
Ha
53.961
53.961
53.961
53.961
Ha
3). 500 - 1000 m
Ha
4). Lebih besar 1000 m
Ha
Peta II - 1 Peta Topografi di Kabupaten Sumenep
71
Sumber peta : p3ik – foto udara – Bappeda Kabupaten Sumenep
2.1.1.3. Geologi Struktur tanah yang ada di Kabupaten Sumenep sebagian besar terdiri dari jenis alluvial, mediteran, grumosol dan regosol. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, maka tanah di Kabupaten Sumenep dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: tanah gundul (sebagai akibat erosi sehingga produktifitas tanah rendah) dan tanah di daerah hidrologis (sulit menyerap air pada musim penghujan sehingga sering terjadi banjir dan pada musim kemarau kering). Tanah seperti ini terdapat di daerah semua dataran tinggi di Sumenep, Gunung Kembar dan Gunung Tembuko. Kondisi struktur utama geologi tidak termasuk patahan, sehingga potensi gerakan tektonik yang mengakibatkan adanya gempa bumi, gerakan tanah, abrasi & gelombang pasang serta pendangkalan kemungkinan besar tidak ada. Beberapa jenis tanah dan lokasinya adalah sebagai berikut: 1) Jenis tanah Alluvial Hidromorf, sebagian besar terdapat di Kecamatan Saronggi dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Batang-batang. 72
2) Jenis tanah Alluvial kelabu kekuningan, sebagian besar terdapat di Kecamatan Kota Sumenep dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Saronggi. 3) Jenis tanah Litosol, sebagian besar terdapat di Kecamatan Guluk-guluk dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Lenteng. 4) Jenis Tanah Asosiasi Litosol dan Mediteran, sebagian besar terdapat di Kecamatan Bluto, Saronggi dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Talango. 5) Jenis tanah Regusol coklat kekuningan, sebagian besar terdapat di Kecamatan Giligenting dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Gapura. 6) Jenis tanah Komplek Brows Forest Litosol dan Mediteran, sebagian besar terdapat di Kecamatan Pragaan, Ganding, Guluk-guluk dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Saronggi dan Ambunten. 7) Jenis tanah Grumosol kelabu, sebagian besar terdapat di Kecamatan Ganding dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Kalianget. 8) Jenis tanah Komplek Mediteran Grumosol, Regusol dan Litosol, sebagian besar terdapat di Kecamatan Batu Putih dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Gapura. Pada sebagian struktur tanah di Kabupaten Sumenep memiliki kandungan mineral
yang cukup bervariatif. Misalnya dari jenis bahan galian golongan C yang
terdiri dari pospat, batu gamping, calsit/batu bintang, gipsum, pasir kwarsa, dolomit, batu lempung dan kaolin. Pospat, merupakan endapan dalam gua yang dimanfaatkan penduduk untuk pupuk, tersebar di Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk, Batang-Batang, Batu Putih, Gapura, Manding, Bluto, Guluk-Guluk, Lenteng, Ganding, Sumenep dan Arjasa. Batu Gamping, merupakan bahan baku untuk pembuatan semen, tersebar di Kecamatan Pasongsongan, Dasuk, Gapura, Batang-Batang, Batu Putih, Lenteng, Ganding dan Sumenep. Calsit/batu bintang, digunakan untuk bahan bangunan dan sebagian dikirim ke Gresik, tersebar di Kecamatan Batu Putih dan Pasongsongan. Gipsum, ditemukan di dalam rekahan-rekahan batu lempung, tersebar di Kecamatan Batu Putih Desa Gedang-Gedang dan Rubaru. 73
Pasir Kwarsa, merupakan bahan baku untuk industri gelas, semen dan keramik. Batu pasir kwarsa berasal dari formasi ngrayong dan pasir kwarsa berasal dari endapan pantai, tersebar di Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk dan Batang-Batang. Dolomit, tersebar di wilyah Bluto dan Batu Putih. Dolomit adalah salah satu variasi batu gamping, merupakan bahan baku penting yang digunakan untuk industry gelas dan kaca lembaran, industry keramik dan porselin, industry refraktori, pupuk, dan pertanian. Batu Lempung digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata dan genteng tersebar di bagian selatan Pulau Kangean dan Pulau Paliat (juga sedikit mengandung kaolin). Kaolin, merupakan pelapukan dari batuan beku dan tuff, terdapat di sekitar gunung Mandala. Beberapa lokasi telah ditambang oleh penduduk dan dipasarkan ke Gresik dan Surabaya.
Peta II - 2 Peta Geologi di Kabupaten Sumenep
74
Sumber peta : p3ik – foto udara – Bappeda Kabupaten Sumenep
2.1.1.4. Hidrologi Sumberdaya air sebagai unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dikelola secara berkelanjutan, adil dan merata agar fungsi tetap terpelihara untuk memenuhi kebutuhan setiap individu secara memadai, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, namun keberadaannya sangat terbatas. Oleh karena itu penggunaannya harus efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, sumberdaya air harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, baik air hujan, air permukaan maupun air tanah. Sebagai bagian dari lingkungan ekologi 75
lainnya yang tidak dapat dipisahkan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, budaya serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Dalam pengelolaan sumberdaya air, yang sangat perlu diperhatikan adalah pemeliharaan daerah resapan air, pemulihan kemampuan pemurnian kembali serta pencegahan kerusakan tata air akibat kebutuhan industri yang berkembang. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas, maka dapat mendorong untuk penguatan nilai ekonomi sumber daya air dibandingkan dengan nilai sosial dan berpotensi untuk terjadi konflik kepentingan antar sector, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang terkait sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang lebih mempertimbangkan nilai ekonomi akan cenderung untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kepentingan penguatan ekonomi dan akan mengesampingkan kepentingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air. Hal ini akan menjadi kerugian bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing karena rendahnya kemampuan ekonomi, bahkan akan menyebabkan hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air tidak dapat dipenuhi. Mengingat sumber daya air merupakan sumber kehidupan, pemerintah wajib melindungi kepentingan kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi rendah untuk mendapatkan sumber daya air secara adil dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyeimbangkan antara nilai sosial dan nilai ekonomi sumber daya air. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air 76
seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam. Sudah adanya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaksanakan penghematan air, membuat tampungan air hujan, tandon-tandon, kolam, sumur resapan, embung, waduk, masyarakat sudah melaksanakan program penampungan air hujan yang dimanfaatkan pada musim kemarau. Berdasarkan aspek geomorfologi, sumber daya air di
Kabupaten Sumenep
terbagi dalam 4 (empat) satuan wilayah : a) Daerah Dataran. Daerah dataran dibentuk oleh endapan aluvium (Qa) terdiri dari aluvial sungai, pantai dan rawa yang tersusun oleh pasir, kuarsa, lempung lumpur, kerikil-kerakal, tempat dipengaruhi air asin, mudah tererosi dan abrasi, merupakan daerah pertanian (persawahan, perkebunan), pembuatan garam dan pemukiman. b) Daerah Perbukitan Bergelombang Halus. Daerah perbukitan bergelombang halus dibentuk oleh batu gamping, berpasir kuarsa dan aluvium. Produktivitas sumber daya air kecil, sumber daya bahan galian golongan C batu gamping dan tanah liat, sebagian erosi permukaan, merupakan daerah pertanian lahan kering dan pemukiman terbatas. c) Daerah Perbukitan Bergelombang Kasar. Daerah perbukitan bergelombang kasar dibentuk oleh batu
gamping terumbu,
sumber daya air tanah langka, daerah ini terdapat pada bagian rekahan, sumber daya bahan galian golongan C berupa batu gamping, merupakan daerah konservasi terdiri dari hutan produksi dan budidaya. d) Daerah Perbukitan yang Terpisah. Daerah perbukitan yang terpisah–pisah dibentuk oleh sumber daya air langka, bahan galian golongan C berupa batu gamping, merupakan wilayah hutan produksi dan wilayah konservasi (daerah tadah). 77
Ada beberapa sumberdaya air yang dapat menjadi sumber penghidupan manusia, diantaranya sungai. Sungai adalah merupakan torehan di permukaan bumi secara alamiah yang merupakan penampung dan penyalur aliran air dan material yang dibawanya dari bagian hulu ke bagian hilir suatu daerah pengaliran yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut. Daerah dimana sungai memperoleh air merupakan daerah tangkapan hujan disebut Daerah Aliran Sungai (DAS). Pola penyaluran air sungai di Kabupaten Sumenep secara umum adalah bersifat dendritik yaitu seperti percabangan pohon, hanya sebagian kecil saja yang hampir sejajar. Sungai Mangsai mengalir dengan arah Barat-Timur, berhulu di Pakong dan bermuara di teluk Sumenep, melalui jalur lemah yang searah dengan arah jurus lapisan. Sungai utama lainnya seperti Sungai Pendi dan Sungai Ambunten (Kecamatan Ambunten) mengalir ke laut Jawa. Sungai Anjak dan Sungai Saroka (Kalinget), Sungai Bakul (Gapura) yang mengalir ke selat Madura mempunyai arah aliran yang memotong hampir tegak lurus lapisan atau searah dengan kemiringan lapisan (konsekuen). Sungaisungai utama tersebut pada umumnya sudah berkelok-kelok bahkan ada yang menyiku. Anak-anak sungainya mengalir dengan pola dendritik dan sebagian kecil berpola sejajar. Dari bentuk morfologi dan tingkat erosinya maka daerah ini termasuk ke dalam sungai stadia dewasa. Di Pulau Kangean bagian barat di sekitar Gelaman sungai-sungainya mengalir ke tenggara dan di sekitar Angkatan ke barat laut. Arah aliran sungai ini dipengaruhi kekar (merupakan rekahan tanpa atau tidak mengalami pergeseran pada bidang rekahannya). Misalnya Kali Nebung, Kali Batuputih dan Kali Aeng Jernih yang bermuara di Teluk Ketapang. Sungai yang mengalir ke utara seperti Kali Talolo dan Kali Pandeman arah alirannya lebih banyak dipengaruhi oleh kemiringan batuan. Beberapa sungai seperti Kali Larangan dan Kali Pakengkoning bermuara di rawa. Di daerah Cangkramaan dan Kangayan (Pulau Kangean), Pulau Paliat bagian selatan, sungainya hanya berair pada musim hujan. Secara umum erosi di daerah ini mempunyai tahapan stadi dewasa. Semua sungai tersebut terletak di Kecamatan Arjasa. Secara keseluruhan pulau-pulau di Pulau 78
Masalembu ini berbentuk lonjong atau bulat telur dengan pola aliran sungai memancar. Berdasarkan bentuk sungai dan tingkat erosi di sepanjang alirannya, daerah ini mempunyai tingkat stadia muda. Di Kabupaten Sumenep ada beberapa sumber daya air diantaranya Wilayah Sungai (WS), dimana di dalamnya terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan setiap DAS juga memiliki beberapa Sungai Utama dan Anak Sungai (Sungai Ordo), dan seterusnya. Ada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengaliri beberapa desa dan
Kecamatan berdasarkan sungai periodik (sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil) dan episodik (sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak) yaitu : DAS Panele mengaliri Kecamatan Gapura dan Batang-batang. Sungai utama yang mengaliri DAS Panele terdiri dari Sungai Panele, Tambak Bukul, Raboto, Kertoayu dan beberapa sungai ordo lainnya. DAS Bakul mengaliri Kecamatan Gapura dan Batuputih. Sungai utama yang mengaliri DAS Bakul terdiri dari Sungai Bakul, Gedang-gedang, Bungot dan beberapa sungai ordo lainnya. DAS Patrean memiliki 2 (dua) Sub DAS yaitu Patrean dan Ambat, mengaliri Kecamatan Gapura, Kota Sumenep, Manding, Batuputih dan Dasuk. Ada beberapa sungai ordo yang mengaliri DAS Patrean diantaranya Sungai Patrean, Samburat, Dalem, dsb. DAS Saroka memiliki 2 (dua) Sub DAS yaitu Sokrah dan Anjuk, mengaliri Kecamatan Saronggi, Batuan, Lenteng, Ganding, Pasongsongan, Kota Sumenep, Manding, Dasuk dan Rubaru. Sungai utama yang mengaliri DAS Saroka yaitu Sungai Marengan, Saroka dan beberapa sungai ordo lainnya. DAS Sabuntar mengaliri Kecamatan Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten. Sungai utama yang mengaliri DAS Sabuntar yaitu Sungai Sabuntar, Salagading dan beberapa sungai ordo lainnya. DAS Kikbau mengaliri Kecamatan Batang-batang dan Dungkek. Sungai utama yang mengaliri DAS Kikbau adalah Sungai Kikbau. 79
DAS Bunglanjang mengaliri Kecamatan Pasongsongan. Sungai utama yang mengaliri DAS Bunglanjang terdiri dari Sungai Bunglanjang, Batuletek, Lebeng dan beberapa sungai ordo lainnya. DAS Pakemban mengaliri Kecamatan Pragaan. Sungai utama yang mengaliri DAS Pakemban yaitu Sungai Pakemban dan beberapa sungai ordo yang lainnya. Kecamatan Arjasa dialiri DAS Sangka, DAS Talaga dan DAS Sawahsumur, masingmasing dialiri sungai utama yaitu Sungai Sangka, Sungai Talaga berikut sungai ordonya dan Sungai Sawahsumur. Sedangkan beberapa sungai episodik banyak terdapat di Kecamatan Pragaan, Bluto, Saronggi,
Gapura,
Manding,
Batang-batang,
Batuputih,
Ambunten
dan
Pasongsongan. Untuk di wilayah kepulauan terdapat di Kecamatan Arjasa, Kangayan dan Gayam. Untuk mengantisipasi timbulnya kekeringan yang berkepanjangan di Kabupaten Sumenep, sebagaimana beberapa waktu yang lalu dimana Pulau Madura lebih dikenal sebagai daerah tandus, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep telah membangun dan menampung air hujan serta beberapa sumber daya air untuk mengaliri sawah, tegalan ataupun dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk mandi dan mencuci. Ada sekitar 19 (sembilan belas) embung dan long storage yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sumenep, khususnya daerah yang kesulitan air bersih. Diantaranya dibangun Long Storage (LS) Longos I dan II di Kecamatan Gapura, LS Lebeng Barat II di Kecamatan Pasongsongan dan LS Larangan Barma di Kecamatan Batuputih. Sedangkan pembangunan embung sementara ini berada di Kecamatan Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Manding, Ganding, Guluk-guluk dan Dasuk .
2.1.1.5. Klimatologi Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 98,5. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga cuhan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data BPS (Dinas PU. Pengairan) 80
Kabupaten Sumenep tahun 2009 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Mei, yaitu 67,5. Pada bulan Juli curah hujan menurun menjadi 0,1. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan sampai bulan Oktober. Curah hujan pada tiap tahun relatif kecil dan terbagi menjadi 2 bagian daerah hujan yaitu: 1) Daerah pantai utara dan sebagian kecil pantai selatan dengan curah hujan rata-rata antara 1.000-1.500 mm, dengan jumlah hari hujan berkisar 73 hari dalam setahun. 2) Daerah bagian tengah dan pantai selatan serta timur dengan curah hujan rata-rata antara 1.500-2.000 mm, dengan jumlah hari hujan sekitar 88 hari setiap tahun. Perbedaan kondisi curah hujan dan penguapan air dapat berpengaruh pada ketersediaan potensi air. Pada kondisi curah hujan turun (Januari – Desember) & tingkat penguapan naik (April – September), maka beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep mengalami cukup air sehingga lahan pertanian banyak yang digarap. Gejala alam yang sulit diprediksi ini mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut catatan tahun 2009, rata-rata turun hujan sejumlah 109,9 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Mei. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi juga terjadi pada Januari dan Mei. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 273,7 sementara pada bulan Mei sebanyak 171,3 jumlah hari hujan. Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori daerah tropis. Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Pada bulan Agustus matahari sebesar 100% memancarkan sinarnya. Sedangkan bulan September dan Oktober masing-masing sebesar 96,1% dan 99,0. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Pebruari. Bulan Pebruari matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 56%, sementara itu pada bulan Desember sebesar 62,6%.
81
No 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Tabel II - 5 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-Rata per Bulan Tahun 2009 Jumlah Hari hujan/ Curah Rata-rata/ Bulan/ month number of rainy Hujan/rainfall average(mm) days Januari 98,5 273,7 8,8 Februari 19,5 77,1 3,5 Maret 8,0 29,6 1,0 April 50,5 149,0 5,0 Mei 67,5 171,3 7,4 Juni 38,5 62,6 2,2 Juli 0,1 0,1 0,1 Agustus September Oktober Nopember 21,2 55,3 6,1 Desember 30,1 98,7 3,4 Jumlah 37,1 109,9 4,2
Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi pada bulan Agustus, September dan Oktober, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu mencapai 29,6 derajat celcius. Sementara itu pada bulan Januari suhu udara menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 27,3 derajat celcius. Sebaliknya pada bulan Agustus matahari memancarkan sinarnya 100% justru suhu udara hanya sebesar 27,7%. Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di Kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Pada bulan Juli kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 8,4 knot sedangkan bulan September kecepatan angin mencapai 7,1 knot. Sementara pada bulan Maret, Nopember dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya. 82
Tabel II - 6 Rata-Rata Penyinaran Matahari, Suhu Udara, Penguapan, dan Arah Kecepatan Angin Penyinaran Suhu No Bulan Matahari Udara (0C) (%) 01. Januari 64,6 27,3 02. Februari 56,0 24,5 03. Maret 76,8 27,8 04. April 79,4 27,6 05. Mei 75,8 27,9 06. Juni 92,5 26,9 07. Juli 88,6 27,6 08. Agustus 100,0 27,7 09. September 96,1 27,8 10. Oktober 99,0 29,6 11. Nopember 92,3 28,7 12. Desember 62,6 28,6 Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
Penguapan (mm)
Arah Angin
Kecepatan Angin
269,4 268,2 177,1 143,7 115,3 124,9 121,3 128,7 128,1 139,7 175,5 175,5
CALM BL CALM CALM T T T T T T CALM CALM
7,1 7,1 2,9 4,4 6,5 7,7 8,4 7,1 7,3 5,8 3,6 3,6
Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 29,6 derajad celcius, yang terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 24,5 derajad yang terjadi pada bulan Pebruari. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan Agustus dan pada bukan Oktober mencapai 99,0%. Penyinaran matahari terendah sebesar 56%, yang terjadi pada bulan Pebruari. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Stasiun Meteorologi Kalinget Kabupaten Sumenep bahwa Kabupaten Sumenep dengan kategori mempunyai iklim tropis mempunyai suhu udara rata-rata sebesar 27,0oC. Angka ni merupakan suhu udara rata-rata terendah selama tahun 2010. Suhu udara pada bulan Desember sama dengan suhu udara rata-rata bulan januari 2010. Pada bulan Desember suhu maksimal mencapai 32,4oC dan merupakan suhu maksimal terendah dalam 6 bulan terakhir, dimana angka ini mengulang apa yang terjadi pada bulan Juni 2010. Sedangkan suhu 83
minimum juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya mencapai 23,2oC dan merupakan suhu minimum paling rendah selama 2010. Suhu maksimal pada tahun 2010 masih belum berubah tetap 35,2oC yang terjadi pada bulan Agustus. Suhu udara minimum seperti dijelaskan diatas berubah menjadi 23,2oC yang terjadi pada bulan Desember 2010. Jadi bisa disimpulkan bahwa paling dingin suhu udara selama 2010 terjadi bulan Desember. Pada tahun 2010 curah hujan rata-rata dalam sebulan di Kabupaten Sumenep mencapai 181 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 351,5 mm atau rata-rata per hari hujan 5,7 mm & curah hujan terendah pada bulan Mei dan Agustus kecuali bulan Juli yang sempat naik menjadi 191 mm dalam sebulan. Bahkan pada bulan September kenaikannya mencapai lima kali lipat dari bulan sebelumnya, sehingga terjadi iklim cuaca ekstrim. Tingkat curah hujan menurut lokasi wilayahnya di Kabupaten Sumenep dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian : a.
Daerah pantai Utara dan sebagian kecil pantai Selatan dengan curah hujan antara 1500 – 1800 mm & jumlah hari hujannya sekitar 86 hari dalam setahun.
b.
Daerah bagian tengah dan pantai Selatan serta Timur dengan curah hujan antara 2000 – 2600 mm & jumlah hari hujannya sekitar 98 hari dalam setahun. Perbedaan kondisi curah hujan & penguapan air dapat berpengaruh pada
ketersediaan potensi air. Pada kondisi curah hujan turun (Januari – Desember) & tingkat penguapan naik (April – September), maka beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep mengalami cukup air sehingga lahan pertanian banyak yang digarap.
2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya Komposisi luas lahan yang ada di suatu wilayah merupakan salah satu faktor penentu bagi hasil produksi yang mampu dicapai oleh suatu wilayah. Ketika komposisi lahan pertanian jenis sawah yang dimiliki oleh suatu wilayah semakin luas, maka sangat memungkinkan bagi wilayah bersangkutan dapat memproduksi padi dalam jumlah kian meningkat. Sebaliknya jika ketersediaan lahan pertanian untuk jenis sawah kian sempit, 84
niscaya produksi padi yang dihasilkan juga semakin berkurang. Hingga saat ini pembangunan sarana dan prasaran terutama fisik di berbagai daerah kecamatan di Kabupaten Sumenep terus dilakukan di segala sektor. Kendati demikian berdasarkan data yang ada ternyata lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sumenep justru mengalami penurunan dibanding dengan satu dekade sebelumnya. Dilihat dari luas areal dan produksinya tidak sedikit sektor-sektor pertanian justru mengalami penurunan. Areal tanah menurut penggunaan antara lain digunakan untuk lahan sawah dan bukan lahan sawah atau non lahan sawah. Areal lahan sawah terdiri dari irigasi teknis, semi teknis, sederhana, irigasi desa dan tadah hujan. Berdasarkan penggunaan lahan tanah sawah di kabupaten Sumenep, paling luas adalah sawah tadah hujan, yaitu seluas 13.388 hektar. Dilihat per kecamatan, areal lahan tadah hujan paling luas ada di Arjasa, yaitu 7.225 hektar. Di wilayah kecamatan ini terdapat banyak pulau yang banyak mengandalkan air tadah hujan. Irigasi teknis masih belum banyak dikenal, karena memang kondisinya sumber air yang tidak memungkinkan. Kecamatan Manding menempati urutan kedua paling luas areal sawah tadah hujan. Kecamatan yang terkenal dengan kripik singkongnya ini terdapat areal sawah tadah hujan seluas 1.255 hektar. Sebaliknya ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki areal sawah tadah hujan, meliputi Kecamatan
Giligenting, Talango, Sumenep, Batuan, Rubaru, Raas,
Nonggunong dan Masalembu.
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tabel II - 7 Luas Tanah dan Penggunaannya di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Penggunaan Luas (Ha) Irigasi Teknis 5.385 Semi Teknis 1.959 Sederhana 1.071 Irigasi Desa 2.049 Tadah Hujan 13.388 Pekarangan & pemukiman 35.507 Tegal 110.359 Perkebunan 7.008 Ladang 68 85
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Padang Rumput Sementara tidak digunakan Hutan Rakyat Hutan Negara Rawa-rawa Tambak Kolam
19 3.959 1.277 24.363 41 2.887 6
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
Penggunaan lahan sawah
irigasi teknis mencapai 5.385 hektar. Ada dua
kecamatan paling luas terdapat irigasi teknis, yaitu
Sumenep dan Lenteng.
Di
kecamatan Sumenep terdapat 658 hektar, sementara di Lenteng 1.250 hektar. Sebaliknya di beberapa kecamatan tidak memungkinan irigasi teknis. Seperti kecamatan Pragaan, Bluto, Giligenting, Talango, Kalianget, Pasongsongan, Rubaru, Batang-Batang, Dungkek, Nonggunong, gayam, Raas, Arjasa dan Masalembu. Penggunaan lahan sawah dengan irigasi semi teknis tidak merata di semua kecamatan. Beberapa kecamatan yang terdapat irigasi semi teknis antara lain Saronggi, Bluto, Kalianget, Sumenep, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Gapura, Batang-Batang, Dungkek, Nonggunong, Kangayandan Arjasa.
Di luar kecamatan itu, tidak ada
penggunaan lahan dengan irigasi semi teknis. Sementara itu penggunaan lahan dengan irigasi desa hanya terdapat di sekitar 10 kecamatan, yaitu Pragaan, Saronggi, Sumenep, Guluk-guluk, Ambunten, Manding, Batuputih, Dungkek, Nonggunong dan Gayam. Sedangkan penggunaan bukan lahan sawah meliputi; pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, hutan dan lainnya. Dari beberapa jenis lahan bukan sawah tersebut di kabupaten Sumenep yang terlihat areal paling luas adalah tegalan. Menurut catatan pada tahun 2010 areal bukan lahan sawah yang digunakan untuk tegalan mencapai 110.359 hektar.
Per kecamatan areal tegalan paling luas terdapat di kecamatan
Batuputih, yaitu 7.744 hektar dan Pasongsongan seluas 7.716 hektar. Sementara di kabupaten Sumenep untuk lahan pekarangan tercatat sampai pada tahun 2010 mencapai luas sekitar 22.897 hektar. Penggunaan lahan bukan sawah untuk areal pekarangan paling luas terdapat di kecamatan Kangayan yakni seluas 2.572 hektar.
86
Di Kabupaten Sumenep ada dua kecamatan terdapat penggunaan bukan lahan sawah untuk padang rumput. Kedua kecamatan itu adalah Bluto seluas 12 hektar dan dan Saronggi seluas 7 hektar. Sedangkan bukan lahan sawah sementara tidak diusahakan ada di 6 (enam) kecamatan, yaitu Sumenep (2 hektar), Nonggunong (285 hektar), Giligenting (12 hektar), Rubaru (174 hektar), Arjasa (3.466 hektar) dan Gapura (20 hektar).
Areal lain yang juga termasuk bukan lahan sawah yang dipergunakan
untuk hutan ada dua jenis, yaitu hutan rakyat dan hutan negara. Areal bukan lahan sawah yang dipergunakan untuk hutan negara seluas 24.363 hektar. Pada tahun 2010, hutan negara masih terdapat di sekitar 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Pasongsongan (1.706 hektar), Arjasa (19.866 hektar), Manding (210 hektar), Batuan (112 hektar), Nonggunong (47 hektar), Dasuk (40 hektar), Sapeken (1.620 hektar) dan Batuputih (762 hektar). Sedangkan bukan lahan sawah yang dipergunakan untuk hutan rakyat seluas 1.277 hektar. Kawasan hutan rakyat ini tidak merata di seluruh kecamatan, tetapi hanya ada di sekitar 10 (sepuluh) kecamatan. Areal hutan rakyat paling luas terdapat di kecamatan Dasuk seluas 337 hektar. Selain itu terdapat di kecamatan Batuputih (319 hektar). Selain itu areal bukan laha sawah dengan jenis hutan rakyat juga tersebar di kecamatan Sumenep, Guluk-guluk, Rubaru, Gapura, Saronggi, Pragaan, Nonggunong dan Gayam. Sedangkan kawasan hutan lindung seluas 20.974,3 hektar, hutan produksi 20.384,6 hektar, hutan lainnya seluas 1.016,24 hektar. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari dataran rendah yang hampir menyamai permukaan air laut. Umumnya daerah-daerah dataran rendah yang dekat permukaan laut potensial digunakan untuk lahan tambak.
Pada tahun 2010
terdapat seluas 2.887 hektar areal yang digunakan untuk tambak. Kecamatan Kalianget memiliki areal tambak paling luas di antara wilayah lainnya yaitu 1.569 hektar. Di kecamatan ini sebagian besar areal tambak diusahakan untuk menghasilkan garam. Di luar Kecamatan Kalianget, masih terdapat beberapa kecamatan yang ada lahan tambaknya. Seperti misalnya Kecamatan Saronggi (724 hektar) Gapura (218 hektar)
87
Pragaan (185 hektar), Giligenting (115 hektar), Talango ( 8 hektar) Bluto ( 1 hektar) dan Dungkek seluas 67 hektar.
JENIS DATA 1
Tabel II – 8 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep T A H U N SATUAN 2007 2008 2009 2010 2 3 4 5 6
KET. 7
Luas Penggunaan Lahan a. Wilayah Hutan 1). Hutan Lindung
31.959,88
57.628,92
20.974,14
20.974,14
20.974,30
20.974,14
Ha
430,00
430,00
35,00
430,00
Ha
24.834,90
24.834,90
35,70
24.834,90
Ha
-
-
-
-
5). Hutan Bakau
2.598,00
2.628,00
2.662,13
2.712,13
Ha
6). Hutan Rakyat
4.479,75
4.479,75
8.192,75
8.572,75
Ha
15,00
30,00
40,00
85,00
ha
-
-
20,00
20,00
ha
25.952,00
Ha
2). Hutan Suaka Alam dan Wisata 3). Hutan Produksi Tetap 4). Hutan Produksi Terbatas
7). Hutan pantai 8). Hutan konversi b. Lahan Persawahan 1)
Sawah Teririgasi
2)
Sawah Tadah Hujan
3)
Pasang Surut Sawah Lainnya/Irigasi Desa
4)
8.415,00
8.415,00
8.665,00
8.665,00
Ha
13.388,00
13.388,00
16.765,00
16.765,00
Ha
-
-
-
-
Ha
2.049,00
2.049,00
522,00
522,00
Ha
177.448,00
Ha
c. Lahan Non Sawah 1 2
Rawarawa/danau/waduk Ladang / Tegalan/Pertan.Tnh kering
Ha 173.491
173.491
173.491
172.665
Ha
-
-
-
Ha
-
-
Ha
3
Perkebunan
-
4
Permukiman/Terbangun
-
5
Usaha Lain
-
-
-
-
Ha
6
Lahan Industri
-
-
-
-
Ha
7
Kebun Campur
-
-
-
-
Ha
8
Danau / Telaga (alam)
-
-
-
-
Ha
88
cemara udang
9
Waduk
10
Kolam / Tambak
11 12
13 14
-
-
-
-
Ha
2.887
2.887
3.281
3.281
Ha
Tambak ikan
-
-
-
-
Ha
Tambak garam
-
-
-
-
Ha
19
19
19
19
Ha
Padang rumput /Tanah Kosong Tanah tandus /tanah rusak/Tambang (tidak diusahakan)
15
Ha 3.959
3.959
1.483
1.483
Lain-lain
Ha Ha
Peta II - 3 Peta Tata Guna Lahan di Kabupaten Sumenep
89
Sumber : p3ik – foto udara – Bappeda Kabupaten Sumenep
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup beragam. Wilayah Sumenep tidak hanya di dominasi oleh wilayah daratan melainkan juga kepulauan. Dengan karakteristik wilayah cukup beragam maka wilayah Kabupatan Sumenep ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan akan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 90
Berdasarkan Rencana Tara Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut : 2.1.2.1 Kawasan Budidaya A. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk melestarikan tanaman/vegetasi yang menghasilkan/produktif. Bibit pembentuk hutan ini berasal dari APBN, APBD, DAU, swadaya maupun sumber dana lainnya. Potensi kawasan hutan produksi di wilayah perencanaan yaitu : Hutan produksi di Kabupaten Sumenep mengalami kerusakan dan terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya. Beberapa kawasan hutan produksi ini berada pada area yang merupakan kawasan lindung. Masalah kawasan hutan rakyat di wilayah perencanaan yaitu : 1. Terdapatnya kawasan hutan produksi yang sejatinya merupakan kawasan lindung. Di samping itu banyak terjadinya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana seharusnya dilakukan sistem tebang pilih untuk menghindari rusaknya ekosistem hutan. Prospek Pengembangan kawasan hutan rakyat di wilayah perencanaan yaitu : 1. Penanaman jenis pohon di wilayah antara hutan produksi dan permukiman yang merupakan zona batas dan difokuskan untuk budidaya pohon untuk komsumsi buah, sehingga hal ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
pengalihfungsian
lahan
untuk
pengembangan hutan produksi dengan memilih lahan yang lebih potensial dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil hutan. B. Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian pokok dengan konsep penanaman yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Bibit pembentuk hutan ini berasal dari APBN, APBD, DAU 91
maupun sumber dana lainnya. Hasil dari hutan ini dikelola oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Potensi kawasan hutan rakyat di wilayah perencanaan yaitu : 1. Hutan rakyat berada hampir di wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep. 2. Jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Jati, Acasia Au, Mahoni, Sengon, Nyamplong. 3. Luas hutan rakyat masih relatif luas dan dapat dibudidayakan secara tersistematik. Masalah kawasan hutan rakyat di wilayah perencanaan yaitu : 1. Bantuan operasional untuk mengelola hutan rakyat masih belum tercukupi dan tersalurkan dengan baik. 2. Berkurangnya sumber daya manusia atau tenaga operasional yang lebih beralih pada pekerjaan kantoran atau lainnya. 3. Pengepul hasil hutan rakyat masih belum tersistem dan terpusat. Propek Pengembangan kawasan hutan rakyat di wilayah perencanaan yaitu : 1. Menjalin kerja sama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam produksi, distribusi dan aksesbilitas hasil hutan rakyat agar petani hutan rakyat mendapat keuntungan. 2. Lebih banyak membuka peluang ekonomi dan membuka wacana untuk mengembangkan sektor budidaya hutan rakyat. 3. Menetapkan kawasan yang menjadi kawasan khusus budidaya hutan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. C. Kawasan Pertanian Tanaman Padi Hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sumenep terdiri dari tanaman padi sawah dan padi gogo. Tanaman padi yang potensial dan memberikan kontribusi pada hasil kabupaten berada di Kecamatan Arjasa (17,23 %) dan Masalembo (14,25 %). Namun hasil di Kecamatan Masalembu tidak tetap, karena pada tahun 2006 dan 2007 tidak ada hasil dari catatan statistik. Wilayah penghasil beras dari padi gogo yang
92
memberikan kontribusi terhadap hasil total kabupaten adalah Kecamatan Ambunten (22,4 %) dan Kecamatan Rubaru (21,8 %). Tanaman Palawija Hasil tanaman palawija di Kabupaten Sumenepn terdiri dari : tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat. Wilayah kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi jagung di Kabupaten Sumenep adalah Kecamatan Batuputih (sebesar 8,8 %). Tanaman kedele juga dihasilkan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Sumenep. Kecamatan yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap hasil kedele adalah Kecamatan Guluk-guluk (45,84 %) dan Kecamatan Ganding (20,90 %). Sedangkan wilayah kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk komoditi kacang tanah tadalah wilayah kecamatan Gapura (14,44 %) dan Lenteng (13,16 %). Sedangkan Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar pada komoditi kacang hijau adalah Kecamatan Saronggi (25,57%) dan Kecamatan Pragaan (16,7 %). Untuk tanaman ketela pohon, kontributor utamanya adalah Kecamatan Raas sebesar 13.155 % dari total produksi kabupaten.
Sedangkan produksi komoditas
ketelarambat dihasilkan oleh Kecamatan Lenteng, Ganding dan Dasuk. Kabupaten Sumenep juga termasuk sebagai penghasil tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan, namun kurang potensial. Potensi Kawasan Pertanian pada wilayah perencanaan ialah : 1. Potensi sawah cukup besar yakni seluas 22.62,96 Ha. Sawah ini tersebar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. 2. Pada kawasan pertanian sebagian besar sudah menggunakan sistem irigasi teknis. 3. Jenis pertanian tanaman pangan yang ada terdiri dari padi.jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, padi sawah dan padi ladang. 4. Pada Kecamatan Lenteng merupakan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan jagung dan Kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan kawasan pertanian tembakau adalah Kecamatan Lenteng.
93
Masalah Kawasan Pertanian pada wilayah perencanaan ialah : 1. Pada sebagian kawasan pertanian masih mengunakan irigasi semi teknis dan non teknis. 2. Kawasan pertanian yang ada semakin berkurang karena adanya peningkatan kebutuhan akan permukiman. 3. Pengolahan sawah pertanian masih menggunakan alat tradisional. 4. Pasokan pupuk masih belum lancar dan harga yang ditawarkan kurang terjangkau oleh petani. Prospek Pengembangan Kawasan Pertanian pada wilayah perencanaan ialah : 1. Peningkatan pertanian dengan sistem Intesifikasi. 2. Mempertahankan potensi sawah yang ada sekarang. 3. Peningkatan sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, melalui penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan. 5. Pengembangan pertanian dan hortikultura beserta kegiatan pengolahannya memungkinkan pengembangan kawasan agropolitan. 6. Penyediaan pupuk pada kecamatan-kecamatan yang merupakan daerah unggulan ekonomi. 7. Pembuatan tanggul pada kawasan pertanian yang rawan banjir. D. Kawasan Perkebunan Kabupaten Sumenep juga merupakan penghasil tanaman perkebunan, terutama kelapa dan tembakau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya luas areal tanam perkebunan kelapa dan tembakau serta hasil produktivitas per tahunnya. Sedangkan hasil perkebunan lainnya adalah cabe jamu, jambu mente, kapuk randu, siwalan, serat nanas, tanaman obat-obatan dan kopi. Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman semusim, tahunan dan obat-obatan. Untuk hasil tembakau, utamanya dihasilkan oleh Kecamatan Guluk-guluk (21,8 %). Potensi Kawasan Perkebunan pada wilayah perencanaan ialah :
94
1. Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Sumenep terdiri dari tanaman semusim, yaitu tanaman tembakau. Luas total tanam tanaman tembakau mencapai 14.906,82 Ha dengan luas terbanyak berada di Kecamatan Guluk-guluk seluas 4.116,01 Ha. 2. Tanaman perkebunan tahunan terdiri dari kelapa, kopi, jambu mente, kapok randu, lada, cabe jamu, siwalan, serat nanas, pinang, asam jawa, kakao. 3. Untuk perkebunan tanaman obat-obatan di Kabupaten Sumenep terdiri dari jahe, kunyit, temulawak, kencur, lengkuas dan lempuyang. Masalah Kawasan Perkebunan pada wilayah perencanaan ialah : 1. Sistem tata niaga/rantai pemasaran antara produsen dan konsumen relatif panjang, mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan petani. 2. Sempitnya pemilikan lahan dan terbatasnya modal usaha tani menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas usaha tani. 3. Terjadinya perubahan iklim yang kurang menunjang yaitu adanya kemarau panjang dan bencana banjir, berpengaruh pada penurunan produktivitas hasil perkebunan. Prospek Pengembangan Kawasan Perkebunan pada wilayah perencanaan ialah : 1. Adanya kawasan perkebunan di Kabupaten Sumenep akan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan kawasan yang diikuti peran serta masyarakat akan menjamin efesiensi dan keberlanjutan pengembangan kawasan. E. Kawasan Perikanan Kabupaten Sumenep juga memberikan hasil perikanan, terutama perikanan laut yang banyak dihasilkan oleh wilayah kepulauan atau pesisirnya. Hasil perikanan dapat dibedakan antara hasil perikanan laut, air payau, air tawar dan perairan umum. Disamping itu hasil perikanan juga ditunjukkan oleh adanya pengolahan hasil perikanan dalam bentuk ikan kering, ikan asap dan terasi. Potensi Kawasan Perikanan di wilayah perencanaan adalah : 95
1. Secara geografis Kabupaten Sumenep memiliki banyak kepulauan dan sebagian besar wilayahnya berupa lautan, sehingga potensi perikanan sangat besar. 2. Banyak penduduk di kepaulauan yang berprofesi sebagai nelayan. 3. Jumlah ikan di perairan Kabupaten Sumenep masih cukup besar. Masalah Kawasan Perikanan di wilayah perencanaan adalah : 1. Penangkapan ikan di perairan Kabupaten Sumenep masih dilakukan secara tradisional dengan alat tangkap yang sederhana. 2. Prasarana dan sarana penunjang untuk penangkapan ikan masih sangat terbatas. 3. Terdapat beberapa nelayan dari luar wilayah Kabupaten Sumenep yang menangkap ikan di wilayah perairan Sumenep. Prospek pengembangan Kawasan Perikanan di wilayah perencanaan adalah : 1. Pengembangan fasilitas penunjang untuk penangkapan ikan. 2. Pengembangan kualitas SDM dan alih teknologi yang sesuai dengan kondisi yang ada. 3. Pegembangan budidaya perikanan darat sebagai alternatif. 4. Pengamanan wilayah tangkap di perairan Sumenep dari penjarahan nelayan luar. F. Kawasan Pertambangan Kabupaten Sumenep juga mempunyai potensi besar di bidang pertambangan, antara lain potensi minyak bumi (tambang glongan A), dimana sebagian sudah dieksploitasi baik di lepas pantai ataupun di daratan. Lokasi yang berpotensi terhadap tambang golongan A ini adalah : Pulau Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken. Beberapa lokasi yang terindikasi mengandung bahan tambang galian A adalah Pulau Giligenting, Pulau Masalembu, perairan Kalianget, perairan Pulau Raas dan Blok Kangean.Selain minyak bumi, potensi tambang yang lain adalah tambang golongan C berupa batu bintang, batu gunung, pasir, pasir kwarsa, pasir laut, batu kaput, tanah urug, tanah liat, dolomit, posfat, gipsum dan pasir koral / kerikil batu. Sebaran tambang golongan C tersebut berada di 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep. Potensi Kawasan Pertambangan yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 96
1. Terdapat banyak pertambangan jenis galian C yang tersebar hampir diseluruh kecamatan. 2. Banyak potensi tambang yang belum terolah secara efisien dan efektif. 3. Potensi pertambangan yang terdapat di wilayah hutan lindung maka, harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk melakukan pertambangan. Masalah Kawasan Pertambangan yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Kawasan pertambangan belum dikelola dengan baik, terutama penanganan lahan pasca penambangan, serta belum teridentifikasinya besaran tambang yang ada. Tanpa adanya reklamasi dan pengembalian pada rona awal, maka eksploitasi penambangan rawan perusakan lingkungan dalam jangka panjang dan menimbulkan cekungan-cekungan pada kawasan budidaya. 2. Belum ada penanganan yang jelas terhadap area bekas tambang, sehingga dapat bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat setempat. 3. Pertambangan yang ada masih per individu/menyebar sehingga sulit di koordinasikan. Prospek Pengembangan Kawasan Pertambangan yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Memberikan pengarahan dan sosialisasi kontinyu kepada masyarakat mengenai penambangan pada kawasan yang layak tambang. 2. Memberikan pengarahan dan sosialisasi terhadap perlakuan sebelum, pada saat penambangan dan pasca penambangan pada kawasan layak tambang. 3. Penanganan area pasca penambangan, seperti cekungan air, pengelolaan menjadi kawasan budidaya (perkebunan dan permukiman), pengembangan menjadi kawasan wisata dan perkembangan untuk penampungan air dan budidaya perikanan darat. G. Kawasan industri Industri yang ada di Kabupaten Sumenep didominasi oleh industri kecil, sedang dan besar serta kerajinan. Industri kecil yang ada merupakan industri hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Posisi dan sebaran kawasan industri ini tidak 97
mengelompok dalam satu areal, namun menyebar di seluruh wilayah permukiman. Di Kabupaten Sumenep memiliki industri sebanyak 31 unit yang tergolong dalam industri kecil dan mampu menyerap 351 tenaga kerja. Kabupaten Sumenep juga berpotensi sebagai kawasan tambak garam. Industri penggaraman tersebut dikerjakan baik secara perorangan (masyarakat) maupun dikelola oleh perusahaan. Sebaran industri penggaraman berada di wilayah Kecamatan Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Sedangkan perusahaan yang mengelola industri penggaraman ini adalah PT. Garam Kalianget. Potensi Kawasan Industri yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Kegiatan industri di Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang cukup besar baik industri besar/sedang yang tersebar di seluruh kecamatan, juga terdapat potensi pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 2. Letak Kabupaten Sumenep yang strategis sehingga memudahkan untuk mendistribusikan hasil industri keluar daerah 3. Industri batik maupun potensi lokal home industri banyak yang sudah mencapai pasaran nasional. 4. Dukungan kebijakan yang jelas dari Propinsi untuk pengembangan kegiatan industri di Pantura Jawa (termasuk Madura). Masalah Kawasan Industri yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Perkembangan lokasi industri yang bersifat sporadis. 2. Lokasi industri yang tersebar/sporadis menyulitkan untuk pengelompokannya, akibat lebih jauh sulitnya melakukan pengawasan. 3. Sebagian besar industri di Kabupaten Sumenep masih bersifat padat karya. Prospek Pengembangan Kawasan Industri yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Pengembangan industri skala kecil/menengah menjadi industri besar. 2. Adanya bantuan untuk pengembangan usaha kecil menengah kebawah dari pemerintah setempat. 3. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya. 98
4. Pengembangan lokasi industri dapat dialokasikan dalam satu kawasan. H. Kawasan Pariwisata Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang kaya dengan obyek wisata, berupa wisata alam, wisata budaya dan kesenian, sejarah dan minat khusus. Obyek-obyek wisata tersebut tersebar di seluruh wilayah daratan dan kepulauan. Beberapa obyek wisata sudah berkembang dan terkelola dengan baik. Misalnya obyek wisata pantai. Namun masih banyak pula yang belum terkelola dan bahkan belum tertangani dengan baik. Padahal kalau ditangani dengan baik, obyek-obyek wisata tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Beberapa obyek wisata yang sering dikunjungi para wisatawan adalah : makam rajaraja Asta Tinggi, Museum/Kraton, Pantai Lombang, Pantai Slopeng dan Makam Syech Yusuf. Kondisi alam di wilayah perairan kepulauan Sumenep merupakan potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. Potensi kawasan pariwisata yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Potensi pariwisata di Kabupaten Sumenep cukup besar baik wisata alam dan wisata budaya, maupun objek daya tarik wisata budaya. 2. Kawasan perairan dan kepulauan merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi wisata baharí. Masalah kawasan pariwisata yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat. 2. Kawasan perairan dan kepulauan belum terkelola dengan baik sebagai salah satu aset andalan. 3. Adanya
kecenderungan
beralihnya
kepemilikan
pulau
menjadi
milik
perseorangan. Prospek Pengembangan kawasan pariwisata yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Pembuatan kalender wisata. 2. Pembuatan rute wisata dan paket-paket wisata.
99
3. Meningkatkan daya Tarik dan daya jual pariwisata dengan penambahan atraksi/kegiatan maupun even-even di tempat-tempat wisata. 4. Melakukan promosi wisata. 5. Melakukan pengamanan terhadap wilayah kepulauan dari kepemilikan pribadi. I. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Potensi Kawasan Permukiman yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Pola mengumpul (aglomerasi) terdapat di Kecamatan Sumenep; serta 2. Pola di sepanjang jalan (linier) terdapat disemua kecamatan
Masalah Kawasan Permukiman yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Perkembangan kawasan perkotaan tidak merata cenderung memusat di Kecamatan Kota Sumenep. 2. Dibeberapa daerah masih perkembangan perkotaannya lambat. 3. Terdapatnya permukiman di sempadan sungai sehingga rawan banjir. 4. Terdapatnya permukiman disempadan pantai yang rawan gelombang pasang. Prospek pengembangan Kawasan permukiman yang ada di wilayah perencanaan yaitu : 1. Pengembangan akses antar permukiman perkotaan, pemukiman perkotaan perdesaan dan permukiman perdesaan. 2. Penambahan akses dari Kecamatan yang perkembangannya lambat. 3. Pengembangan akses untuk kawasan tertinggal atau pelosok. 4. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di sempadan sungai.
2.1.2.2 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep adalah : 1. Kawasan pesisir Kabupaten Sumenep ditinjau dari kondisi fisiknya sebagian besar merupakan kawasan dengan fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan di 100
bawahnya, perlindungan setempat, perlindungan sempadan pantai, maupun cagar alam; 2. Kawasan pesisir pantai di Kabupaten Sumenep mempunyai potensi ekosistem khas yang sangat menunjang perikanan laut seperti : ekosistem hutan bakau (mangrove), terumbu karang, 3. Kawasan pesisir memiliki potensi pengembangan kegiatan ekonomi seperti : potensi obyek wisata, potensi perikanan tangkap dan perikanan tambak, potensi pertambangan. Potensi-potensi tersebut sebagian besar masih belum dikelola (kondisi alami); 4. Kawasan pesisir Kabupaten Sumenep juga mempunyai potensi untuk pengembangan pelabuhan skala regional. Masalah Kawasan Pesisir yang berada di wilayah perencanaan adalah : 1. Kondisi perairan Sumenep banyak penangkapan ikan dengan peledak yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, penebangan dan pembukaan areal tambak pada hutan mangrove dan sejenisnya; 2. Kondisi kawasan lindung yang terdapat di kawasan pesisir ada yang beralih fungsi untuk kawasan budidaya seperti : permukiman penduduk, perdagangan dan jasa, dan kawasan industri. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan baru seperti terhadap kondisi wilayah pantai antara lain terjadinya sedimentasi; 3. Banyaknya kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya yang tersedia di kawasan pesisir yang tidak ramah lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti : berkurangnya hutan bakau akibat penebangan akan menyebabkan abrasi gelombang laut yang cukup besar, penangkapan ikan dengan peledak yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, penebangan dan pembukaan areal tambak pada hutan mangrove dan sejenisnya, pengeboran minyak bumi; 4. Kurangnya pengelolaan kawasan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang ada misalnya : kondisi pantai dan lingkungan sekitarnya yang terlihat masih kotor dan kurang terurus, sarana-prasarana obyek wisata yang kurang berkembang, saranaprasarana perikanan yang kurang memadai. 101
Potensi Kawasan Pulau-Pulau Kecil yang berada di Kabupaten Sumenep, wilayah kepulauan luasnya 946,53 kilometer persegi atau sekitar 45,21%. Wilayah kepulauan sebanyak 126 pulau. Pulau yang berpenghuni sebanyak 48 pulau dan 78 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Dongkek, Giligenting, Talango, Nonggunong, Gayam, Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Masalembu, dengan potensi sebagai berikut: 1. Kecamatan Dungkek, ada 1 pulau berpenghuni bernama pulau Giliyang mempunyai potensi wisata bahari, rumput laut dan kandungan oksigen diatas rata-rata. 2. Kecamatan Arjasa ada 38 pulau, yang berpengguni 6 (pulau Kagean, Mamburit, Sangobing, Saobi, Sapapan dan Bungin Nyarat) mempunyai potensi perikanan (budidaya air tawar, tambak udang dan hatchery, budidaya mutiara dan rumput laut) 3. Kecamatan Giliginting ada 8 pulau yang berpenghuni 3 (pulau Giliraja, Gilingan dan Giliginting), mempunyai potensi perikanan (tambak, budidaya ikan karang (ikan kerapu, kakap merah, lobster dan ikan ekor kuning dan kakap putih), budiaya rumput laut. Industri (gula, tikar, makanan dan minuman, barang galian dan non logam) 4. Kecamatan Gayam, ada 1 pulau berpenghuni (Pulau Sapudi), mempunyai potensi perikanan (penangkapan ikan dilaut (ikan tongkol, krapu, laying dan ikan karang), budidaya rumput laut, ikan hias dan kerang-kerangan). Wisata ziarah (Asta Nyampong dan Beligi) dan potensi peternakan sapi Madura. 5. Kecamatan Nonggunong terletak di pulau yang sama dengan Kecamatan Gayam yaitu Pulau Sapudi. Ada 2 pulau berpenghuni (pulau Payangan dan Bulumanok). Mengenai potensinya tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Gayam. 6. Kecamatan Ra’as, ada 14 pulau berpenghuni 9 (pulau Ra’as, Talango Tengah , Talango Timur, Talango Aeng, Kalosot, Tonduk, Gua-gua, Komirian, dan Kamudi), mempunyai potensi perikanan (penangkapan ikan dilaut , industry tongkol, budidaya rumput laut, ikan hias dan terumbu karang). 7. Kecamatan Sapeken, ada 53 pulau 21 berpenghuni, mempunyai potensi perikanan tangkap, ikan karang, ikan hias, layang, lopster dan ekor kuning. Taman laut (Pulau Saor). 102
8. Kecamatan Talango, ada 5 pulau 2 berpenghuni (Pulau Poteran dan Gililawak), mempunyai potensi perikanan tangkap, penangkaran ikan laut, budidaya rumput laut, ikan karang dan mangrove. 9. Kecamatan Kangayan, dan masalembu pulau berpenghuni, mempunyai potensi perikanan tangkap, budidaya rumput laut dan wisata bahari. Masalah Pulau-Pulau Kecil yang berada di wilayah perencanaan adalah : 1. Kondisi kepulauan di Kabupaten Sumenep masih banyak yang tidak berpenghuni 2. Sarana angkutan laut atau penyeberangan terbatas dan dipengaruhi cuaca. 3. Kondisi kawasan lindung yang terdapat di kawasan kepulauan ada yang beralih fungsi untuk kawasan budidaya seperti : permukiman penduduk, perkebunan dan kegiatan lainnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan baru seperti tanah longsor dan banjir. Prospek Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perencanaan adalah : 1. Pemanfaatan kawasan lindung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan untuk kegiatan lain dengan tidak merusak/mengganggu keseimbangan kelestarian lingkungan, seperti : pengembangan kegiatan wisata alam, untuk kegiatan penelitian dan wisata pendidikan, sehingga selain memberikan manfaat ekonomi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan terutama di kawasan pesisir yang cenderung rentan terhadap perubahan di wilayah darat maupun perairan; 2. Peningkatan pemanfaatan potensi yang terdapat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hususnya perikanan tangkap secara ramah lingkungan akan mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang; 3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan kegiatan potensial (wisata dan pelabuhan) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini dapat dioptimalkan apabila dikembangkan akses yang menuju kawasan tersebut maupun akses yang menghubungkan antar kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
103
4. Untuk pengembangan dan pengelolaannya diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat; 5. Kawasan pantai di Kecamatan Kalianget sangat potensial untuk pengembangan pelabuhan;
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam dapat terjadi dimana saja, kapan saja, tergantung potensi penyebab dari bencana tersebut. Apakah bencana alam yang disebabkan oleh banjir, tsunami, abrasi, bencana gelombang pasang, longsor, badai, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa tektonik atau vulkanik, dsb. Tidak menutup kemungkinan bencana tersebut akan terjadi di Kabupaten Sumenep. Sementara ini bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu badai angin laut di daerah pesisir, angin puting beliung dan banjir. Akan tetapi banjir yang terjadi tidak separah di daerah lainnya. Ada beberapa lokasi di Kabupaten Sumenep yang berpotensi rawan banjir. Misalnya di Kecamatan Kota Sumenep, Kalianget, Batuan, Lenteng dan Saronggi yang disebabkan oleh meluapnya Kali Anjuk,dengan luas + 150 Ha. Di Kecamatan Lenteng dan Saronggi, disebabkan oleh meluapnya Kali Sokrah yang telah menggenangi areal + 120 Ha. Di Kecamatan Lenteng dan Saronggi disebabkan oleh meluapnya Kali Sarokah yang menggenangi areal seluas + 75 Ha. Di Kota Sumenep dan Kalianget disebabkan oleh meluapnya Kali Marengan yang menggenangi areal seluas + 35 Ha. Sedangkan untuk bencana badai angin laut dan angin puting beliung yang sangat berpotensi terkena bencana di sekitar wilayah pesisir/pantai di wilayah daratan maupun kepulauan. Tidak menutup kemungkinan untuk bencana angin puting beliung akan terjadi di tempat-tempat lainnya di wilayah Kabupaten Sumenep. Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sumenep dapat terjadi di wilayah hutan Pulau Kangean, Kecamatan Talango (karena tambang dan abrasi pantai). Selain longsor juga terdapat bencana gelombang pasang, gempa dan rawan banjir.
104
2.1.3.1. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Siklon tropis (atau disebut juga sebagai hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun atau angin ribut) adalah suatu jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Angin ini juga sering dikenal dengan sebutan angin puting beliung. Dari identifikasi awal terhadap kawasan rawan bencana diperoleh hasil bahwa kawasan pantai timur Kabupaten Sumenep, termasuk Kecamatan Kalianget merupakan kawasan yang rawan bencana angin siklon tropis karena kondisi pantai yang landai/datar dan tanpa pengamanan / pelindung / vegetasi. 2.1.3.2. Kawasan Rawan Gempa Bumi P. Madura diapit oleh dua patahan aktif yang memanjang dari timur ke barat. Patahan yang melewati pinggir Pulau Madura bagian utara. Kondisi ini pernah menyebabkan gempa bumi dengan kekuatan 4,7 Skala Richter pada 17 Juli 2004. Patahan yang lainnya adalah yang melalui Madura bagian selatan, bergerak dari barat ke timur. Kondisi ini juga pernah menimbulkan gempa dengan kekuatan 5 SR pada 12 Oktober 1989. Perilaku ini menyebabkan zona Madura sebagai salah satu zona rawan gempa. Selain itu, juga terdapat patahan aktif di sebelah barat Madura, yang sampai sekarang telah menyebabkan 2 gempa bumi, yaitu dengan kekuatan 5,3 SR pada 21 Juni 2002 dan dengan kekuatan 5,1 SR pada 27 Agustus 2002. 2.1.3.3. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumenep sering diakibatkan oleh kerusakan hutan dan berbagai kawasan lindung di bagian atas sehingga tidak dapat menahan laju air di bagian atas. Selain itu, banjir juga dapat diakibatkan karena rendahnya resapan air di kawasan terbangun dan sistem drainase yang tidak optimum menyalurkan air. Wilayah rawan banjir ini terdapat pada berbagai wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kalianget. 2.1.3.4. Kawasan Rawan Tanah Longsor Penebangan liar yang menyebabkan lahan gundul, abrasi pantai dan penggalian tambang golongan C menjadi lahan kritis dan meningkatkan potensi rawan bencana tanah longsor di banyak wilayah di Sumenep. Wilayah rawan bencana juga ditetapkan di sepanjang 105
daerah aliran sungai yang berasal dari lahan hutan gundul yang dapat menjadi pembawa material tanah longsor dan air dalam volume tinggi. Beberapa lokasi di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya gejala ini, khususnya terhadap penebangan liar yang banyak dilakukan pada hutan-hutan di wilayah P. Kangean. Selain itu kawasan yang berpotensi tinggi rawan longsor adalah Desa Guapong Kecamatan Talango (karena potensi tambang) dan Desa Padike (Kecamatan Talango) yang potensial longsor karena abrasi. Kawasan Pesisir pantai di Kabupaten Sumenep dan kepulauan di sekitarnya berpotensi kecil terhadap tsunami, namun bersifat lokal. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sumenep dan sekitarnya berada di tepi timur lempeng benua Euroasia dan memiliki pantai dengan tingkat kecuraman yang sedang. Kemungkinan adanya gempa dangkal yang kuat yang berjarak + 150 Km dari pantai sebelah timur Kabupaten Sumenep, maka waktu menjalar gelombang tsunaminya sekitar 20 menit dengan asumsi ketinggian tsunami 10 meter maka akan menyapu pulau-pulau di sebelah timur Kabupaten Sumenep, sebagian Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Gapura. Dengan demikian maka zona mitigasi evakuasi teraman adalah Kecamatan Batuan, Kecamatan Manding dan Kecamatan Batang-batang. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam usaha melakukan mitigasi bencana antara lain: a. Melakukan penghijauan di kawasan DAS, eks pertambangan dan sempadan pantai b. Membangun tanggul pengaman di sepanjang tepi aliran sungai / tepi pantai c. Membangun bangunan pemecah ombak d. Melakukan pengerukan dasar sungai e. Memberlakukan aturan sempadan sungai. Dilarang mendirikan bangunan di sempadan sungai, kecuali bangunan prasarana dan sarana sungai; f. Memberlakukan larangan memanfaatkan sungai sebagai pembuangan sampah; g. Melakukan normalisasi sungai secara selektif; h. Membentuk dinas yang memiliki otoritas sebagai pengelola sungai untuk mengawasi dan menjaga pengelolaan wilayah sempadan sungai. 106
i. Di daerah permukiman yang merupakan wilayah luapan banjir, masyarakat dianjurkan membangun rumah dengan meninggikan lantai dasarnya dan juga membuat ruangan di atas (loteng) untuk penyelamatan diri. Mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, teknologi dan peraturan, yaitu : a. Mitigasi dalam bentuk sosialisasi dilakukan dengan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bencana. b. Mitigasi dalam bentuk teknologi, adalah dengan membuat bangunan pemecah ombak. c. Mitigasi dalam bentuk peraturan bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana dengan mengantisipasinya sejak dini. d. Mitigasi dalam bentuk peningkatan prasarana untuk mencegah dan mengatasi bencana. Dalam melakukan evakuasi bencana, perlu ditetapkan ruang-ruang yang dapat digunakan sebagai areal evakuasi. Penetapan ini dimaksudkan agar ruang evakuasi bencana dapat dipertahankan sebagai salah satu bentuk penanganan ketika terjadinya bencana. Ruang-ruang evakuasi bencana adalah : 1. Ruang-ruang terbuka di dalam lingkungan perkotaan merupakan salah satu ruang yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi; Ruang-ruang tersebut dapat berupa taman, lapangan dan lahan datar lainnya yang dapat menampung massa 2. Areal perbukitan yang cukup datar dan memungkinkan untuk dilakukannya proses evakuasi. 3. Jalur-jalur jalan yang memiliki akses ke ruang-ruang evakuasi (lahan datar , lapangan olahraga, ruang terbuka).
2.1.4. Demografi Sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang sangat penting selain sumber daya alam dan teknologi. Pesatnya suatu aktivitas pembangunan ekonomi salah satunya ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan 107
berkualitas. Oleh sebab itu dalam proses pembangunan memahami, meneliti dan mengevaluasi sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah merupakan langkah yang tak dapat dielakkan. Dalam perencanaan pembangunan data kependudukan memegang peranan yang sangat urgen. Data kependudukan yang lengkap dan akurat kian mempermudah dan membuat semakin tepat dalam aktivitas perencanaan pembangunan. Dalam hal ini pemahaman tentang demografi sangat dibutuhkan. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah; persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk senantiasa mengalami perubahan yang disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitas); Kematian (mortalitas) dan migrasi (migration) (Mantra; Ida Bagoes; 2000; 3). Dalam kenyataan komposisi penduduk relatif beragam yakni penduduk yang berusia anak-anak dan remaja atau tergolong muda dan penduduk dengan usia tua. Dalam demografi di suatu wilayah komposisi penduduk bisa menunjukkan pola mayoritas berusia muda, sebagian besar berusia tua atau penduduk dengan usia muda dan tua seimbang. Selanjutnya karakter suatu wilayah dapat diidentifikasi atau dikelompokkan menurut usianya yakni; (a). Ekspansif jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda. Tipe ini umumnya terdapat pada wilayah dengan angka kelahiran dan angka kematian tinggi; (b) konstruktif jika penduduk yang berada dalam suatu wilayah penduduk usia muda relatif sedikit. Tipe ini terdapat pada masyarakat di mana angka kelahiran cenderung turun dan angka kematiannya rendah; (c). Stasioner yakni kondisi penduduk jika banyaknya penduduk yang berada pada tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umum tertentu. Tipe ini ditandai oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. Melakukan identifikasi terhadap kondisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usianya merupakan hal yang sangat penting, disamping dapat memberikan pemahaman tentang peta sumber daya manusia juga mengetahui komposisi penduduk berkaitan dengan situasi ketenaga kerjaan atau usia kerja termasuk di dalamnya pemahaman tentang bagaimana komposisi penduduk yang berada pada usia produktif dan non produktif.
108
Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken. Dengan demikian lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan. Penduduk Kabupaten Sumenep mempunyai sifat terbuka dan bersemangat tinggi dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerahnya. Mereka bersedia berkorban untuk kepentingan orang banyak dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ulet dan bekerja keras. Mata pencaharian pokok mayarakat Madura khususnya penduduk Kabupaten Sumenep adalah bertani atau masyarakat agraris. Pada umumnya penduduk Kabupaten Sumenep bersifat fanatis religius dan taat terhadap ajaran agama. Dari hasil estimasi SUSENAS tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dilaporkan sekitar 1.079.332 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,09%. Indikasi perkembangan jumlah penduduk dan struktur penduduk tersebut dapat dipengaruhi oleh 3 variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kecamatan kota Sumenep memiliki jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 70.722 jiwa, diikuti kecamatan Pragaan sebanyak 64.940 jiwa dan kecamatan Arjasa sebanyak 61.447 jiwa. Kepadatan penduduk Sumenep tahun 2009 adalah 516 jiwa setiap I kilometer persegi. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Kota Sumenep memiliki kepadatan tertinggi yakni 2.540 jiwa perkilometer persegi. Sementara itu jika memperhatikan jumlah penduduk kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin terlihat sebanyak 516.131 jiwa penduduk laki-laki dan 563.191 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian terlihat bahwa proporsi penduduk perempuan nampak lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sumenep Dalam Angka pada tahun 2009, nampak bahwa ketika dicermati per kecamatan, maka jumlah penduduk terbanyak ada di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Sumenep, kecamatan Pragaan dan kecamatan Arjasa serta kecamatan Lenteng. Sementara itu sebagaimana terjadi di wilayah lainnya, 109
wilayah yang memiliki angka kepadatan paling tinggi umumnya adalah daerah perkotaan. Di kabupaten Sumenep terdapat tiga kecamatan yang memiliki kepadatan di atas 1.000 jiwa per kilometer persegi. Ketiga kecamatan itu adalah
kecamatan
Sumenep, kecamatan Pragaan dan kecamatan Kalianget. Tabel II – 9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Rasio Jenis Kelamin & Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumenep NO
1. 2. 3. 4.
TAHUN
LAKILAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
2006 2007 2008 2009
518.024 518.391 518.353 516.131
551.904 558.201 559.962 563.191
1.069.928 1.076.592 1.078.315 1.079.322
RASIO KEPADATAN JENIS KELAMIN
93,80 92,87 92,57 91,64
511 514 515 516
Sumber: Sumenep Dalam Angka 2010
No 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Tabel II - 10 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per kecamatan di Kabupaten Sumenep Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Kepadatan Pragaan 31.765 33.175 64.940 1.123 Bluto 22.946 24.351 47.297 923 Saronggi 17.410 19.426 36.836 544 Giligenting 11.184 12.869 24.053 793 Talango 18.927 22.348 41.275 821 Kalianget 19.750 21.252 41.002 1.358 Sumenep 34.016 36.706 70.722 2.540 Batuan 5.759 5.971 11.730 433 Lenteng 29.632 31.812 61.444 860 Ganding 18.428 19.814 38.242 709 Guluk-Guluk 26.060 26.855 52.915 888 Pasongsongan 22.950 23.878 46.828 393 Ambunten 18.565 21.036 39.601 784 Rubaru 18.051 19.810 37.861 448 Dasuk 14.464 15.596 30.060 466 Manding 13.474 14.696 28.170 409 Batuputih 20.868 23.061 43.929 391 110
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Gapura Batang-Batang Dungkek Nonggunong Gayam Raas Sapeken Arjasa Kangayan Masalembu Jumlah
18.364 25.329 17.744 6.706 16.390 17.111 19.482 28.933 10.592 11.231 516.131
19.998 28.506 20.299 7.782 18.758 18.618 20.724 32.514 11.338 11.998 563.191
38.362 53.835 38.043 14.488 35.148 35.729 40.206 61.447 21.930 23.229 1.079.322
583 670 601 361 398 918 199 254 107 569 516
Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
Di Kecamatan Sumenep menurut catatan Sumenep Dalam Angka tahun 2009 angka kepadatan penduduk kecamatan Sumenep menunjukkan 2.540 jiwa per kilometer persegi. Sebagai ibukota kabupaten maka kecamatan Sumenep tidak dapat menghindari serbuan penduduk dari daerah-daerah lainnya. Karena itu tidak mengherankan jika angka kepadatan penduduknya masih menempati posisi paling padat diantara kecamatan lainnya. Sebagai ibukota kabupaten, maka gejala urban bias tidak dapat dihindari di Kabupaten Sumenep. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya tak terhindarkan lebih banyak bermunculan di Kecamatan Sumenep. Di kalangan pemerintahpun, di bawah sadar akan terbawa arus memusatkan pembangunan di Kecamatan Sumenep sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan bukan mustahil jika perkembangan penduduk semakin meningkat melalui proses pertumbuhan baik melalui kelahiran, jumlah kematian maupun migrasi. Bagaimanapun juga dengan dibangunnya jembatan Suramadu bukan hal yang tidak mungkin jika perkembangan penduduk kian meningkat melalui proses migrasi atau mobilitas penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Sumenep. Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal akan mempertimbangkan 111
lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung usahanya. Kecamatan Sumenep sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal dan investor yang terpusat di ibukota kecamatan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Sumenep. Per teori dapat dikemukakan bahwa ketertarikan kalangan investor atau pemodal untuk menanamkan modalnya ke wilayah Sumenep akan ada kecenderungan mengalami peningkatan pasca pembangunan jembatan Suramadu. Sebagaimana diungkapkan dalam teori perkembangan kota bahwa geliat dan pergerakan ekonomi serta pembangunan suatu wilayah kian nampak ketika fasilitas, sarana dan prasarana pendukung tersedia termasuk salah satu di dalamnya ketersediaan jembatan yang wilayah satu dengan yang lainnya. Distribusi penyebaran penduduk yang tidak merata dan cenderung hanya memusat pada sentrum aktivitas ekonomi ternyata memberikan akibat pada pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Di Kecamatan Kalianget misalnya, jika pada satu dekade sebelumnya merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk sebanyak 1.381 jiwa perkilometer persegi. Tetapi pada tahun 2009 menjadi kecamatan terpadat kedua setelah Kecamatan Sumenep. Pada tahun 2009 angka kepadatan di Kecamatan Kalianget menjadi 1.358 jiwa perkilometer persegi. Penurunan angka kepada penduduk disinyalir berkaitan dengan perkembangan wilayah sebagai akibat pembangunan di kedua kecamatan bersangkutan. Kecamatan Sumenep jauh lebih cepat perkembangannya dibanding dengan Kalianget. Berbagai fasilitas penduduk baik ekonomi, pusat perbelanjaan, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lain-lain di Kecamatan Sumenep terlihat lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di Kecamatan Kalianget. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diperkirakan kepadatan penduduk kian meningkat di beberapa kecamatan tersebut.
112
Kecamatan Pragaan adalah wilayah yang mengalami perkembangan penduduk cukup pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun angka kepadatan di Kecamatan Pragaan mengalami pertambahan cukup signifikan. Jika 5 tahun yang lalu angka kepadatan penduduknya sekitar 861 jiwa perkilometer persegi maka pada tahun 2009, angka kepadatannya meningkat menjadi 1.123 jiwa perkilometer persegi. Peningkatan kepadatan penduduk selama satu dekade di Kecamatan Pragaan dapat dikaitkan dengan lokasi wilayah ini yang berada di jalur jalan penghubung antar wilayah di kawasan Madura. Dibanding dengan kawasan bagian utara, jalur penghubung ke ibukota Kabupaten Sumenep yang melewati Kecamatan Pragaan nampak lebih ramai. Posisi jalur jalan yang ramai ini berdampak pada pembangunan baik perumahan penduduk maupun prasarana lain yang senantiasa terus bermunculan. Oleh karenanya adalah sangat wajar jika saat ini Kecamatan Pragaan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang relatif cepat dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kondisi ini diperkirakan akan semakin meningkat pasca dibangunnya jembatan Suramadu. Bagaimanapun juga pembangunan jembatan Suramadu tidak hanya memberikan peluang bagi mobilitas penduduk masuh ke wilayah Sumenep melainkan juga tingkat keramaian dan pertambahan penduduk bukan tidak mungkin akan mengalami peningkatan.
JENIS DATA 1 1. Jumlah Penduduk
Tabel II -11 Demografi Kabupaten Sumenep T A H U N 2007 2008 2009 2010 2 3 4 5
SATUAN 6
1.076.592
1.091.925
1.100.215
1.100.517
Orang
a. Laki-laki
518.231
531.077
527.645
527.875
Orang
b. Perempuan
558.361
560.848
572.570
572.642
Orang
39.223
39.782
42.746
42.886
Orang & %
KET. 7 *) Thn 2011 Diisi keadaan Data s/d 30 Maret 2011
2. Usia a. 0 - 4 Tahun
113
Data Berdasarkan
b. 5 - 19 Tahun
243.992
247.467
236.127
236.233
Orang & %
c. 20 - 59 Tahun
691.946
701.801
682.932
682.964
Orang & %
d. ≥ 60 Tahun
101.431
102.876
138.410
138.434
Orang & %
Prosentase
Di Jawa Timur : a. 0 - 5 Tahun
Orang
b. 6 - 20 Tahun
Orang
c. 21 - 60 Tahun
Orang
d. > 60 Tahun
Orang
3. Kepadatan penduduk a. Rata-rata
514,26
521,59
525,55
526,05
Orang/km2
b. kawasan perkotaan
Orang/km2
c. kawasan perdesaan
Orang/km2
4. Laju pertumbuhan penduduk
0,62
1,42
2,03
2,08
% / Th
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep
2.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Di Kabupaten Sumenep sendiri, meskipun secara umum boleh dikatakan kesejahteraan sosial masyarakat sudah cukup baik. Tetapi, bukan berarti tidak ada masalah yang perlu mendapatkan perhatian ekstra. Berdasarkan hasil estimasi SUSENAS tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dilaporkan sekitar 1.079.332 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,09%. Kepadatan penduduk Sumenep tahun 2009 adalah 516 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Sementara itu jika memperhatikan jumlah penduduk kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin terlihat sebanyak 516.131 jiwa penduduk laki-laki dan 563.191 jiwa penduduk perempuan. Kendati relatif banyak penduduk yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi berkecukupan tetapi pada tahun 2009 ada sekitar 345.261 keluarga yang 114
berstatus prasejahtera, KS I, KS II, KS III dan KS III+. Pada tahun 2009 di Kabupaten Sumenep masih ada sekitar 83.441 keluarga yang termasuk ketegori Pra-Sejahtera. Jumlah keluarga yang termasuk KS-I sebanyak 102.965 keluarga, KS-II sebanyak 82.571 keluarga, dan KS-III sebanyak 69.254 keluarga. Sedangkan untuk kategori KSIII Plus tercatat hanya 7.030 keluarga. Untuk keluarga KS- I dan KS-II, walaupun mereka belum atau tidak dikategorikan miskin, tetapi dalam kenyataan mereka sebetulnya adalah termasuk keluarga yang terkategori near-poor (dekat dengan kemiskinan). Di Kabupaten Sumenep, beberapa kecamatan yang termasuk kantongkantong prasejahtera adalah Kecamatan Sapeken yang tercatat memiliki 6.449 rumah tangga prasejahtera, Kecamatan Batang-Batang sebanyak 6.137 rumah tangga , Kecamatan Gayam sebanyak 6.525 rumah tangga, dan kecamatan Ambunten dengan 6.636 rumah tangga prasejahtera. Di luar kecamatan yang disebut ini, bukan berarti mereka tidak memiliki keluarga pra sejahtera. Hampir seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumenep menghadapi problema kemiskinan, terlebih pasca terjadinya krisis ekonomi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Tabel II - 12 Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera I, II, III & III+ T A H U N JENIS DATA 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5
SATUAN
KET.
6
7
Penduduk Miskin a. Prasejahtera
84.204
1) Alasan Ekonomi
-
2) Alasan Bukan Ekonomi
-
b. Keluarga Sejahtera I (KS-I)
99.357
83.146
83.441
80.995
83.441
-
KK KK
99.912
102.965
101.988
1) Alasan Ekonomi
-
102.750
101.988
KK
2) Alasan Bukan Ekonomi
-
207
-
KK
c. Keluarga Sejahtera II.
78.748
81.696
82.571
92.421
KK
d. Keluarga Sejahtera III.
71.141
71.532
69.254
68.558
KK
7.291
7.402
7.030
7.123
KK
e. Keluarga Sejahtera III plus.
Sumber data : BPMP & KB Kabupaten Sumenep 115
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari gambaran Produk Domistik Regional Bruto baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. PDRB per kapita, indeks gini, tingkat laju inflasi, investasi, pajak dan retribusi, pinjaman daerah, dana perimbangan, atau sumber penerimaan daerah lainnya. Data perekonomian daerah dapat menjadi sumber untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonominya.
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengertian Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Angka PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten Sumenep 2009 ada 2 versi yakni PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Menurut angka sementara tahun 2009 PDRB dengan migas pada tahun 2009 sebesar 10.371.484,15 (dalam Juta Rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 9.489.791,31 (dalam juta rupiah). Jumlah PDRB ADHB ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dan tahun 2007. PDRB dengan migas pada tahun 2007 sebesar 8.248.022,50 (dalam Juta Rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 7.564.953,08 (dalam juta rupiah). Sementara itu pada tahun 2008 PDRB dengan migas sebesar 9.352.903,58 (dalam Juta Rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 8.571.086,99 (dalam juta rupiah).
Tabel II - 13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2007-2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sektor/Sub Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas& Air Bersih Bangunan Perdag, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi
2007*)
%
2008**)
%
4.284.302,09 841.397,43
51,91 10,22
4.791.711,73 963.329,49
51,23 10,30
5.223.857,76 1.080.148,90
50,37 10,41
204.368,87 17.457,48 182.157,72 1.234.747,12
2,48 0,21 2,21 15,01
229.470,02 19.713,62 206.118,83 1.427.125,68
2,45 0,21 2,20 15,26
250.599,45 21.471,34 226.002,19 1.652.510,12
2,42 0,21 2,18 15,93
318.053,54
3,77
376.231,08
4,02
404.615,30
3,90
116
2009***)
%
8. 9.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
345.182,97 820.355,29
4,19 9,97
398.257,33 940.945,80
4,26 10,06
448.044,50 1.064.234,58
4,32 10,26
PDRB dengan migas
8.248.022,50
100
9.352.903,58
100
10.371.484,15
100
PDRB tanpa migas
7.564.953,08
8.571.068,99
9.489.791,31
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
Selanjutnya jika disimak lebih lanjut angka PDRB atas harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 PDRB dengan migas berdasar harga konstan sebesar 4.768.946,28 (dalam juta rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 4.382.766,41 (dalam juta rupiah). Sedangkan pada tahun 2008 PDRB dengan migas berdasar harga konstan sebesar 4.986.250,94 (dalam juta rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 4.560.878,37 (dalam juta rupiah). Trend peningkatan terjadi sampai pada tahun 2009. Dari data yang ada tercatat pada tahun 2009 kendati masih bersifat sementara PDRB atas dasar harga konstan dengan migas sebesar 5.197.188,88 (dalam juta rupiah) dan PDRB tanpa migas sebesar 4.752.871,98 (dalam juta rupiah). Pembentukan PDRB menurut harga konstan tahun 2007-2009
paling besar
disokong oleh sektor pertanian yang meliputi; tanaman bahan pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2007 sektor ini menyumbang PDRB atas harga konstan mencapai sebesar 52,5%, tahun 2008 menurun menjadi 51,68% dan tahun 2009 sebesar 51,07%. Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan kedua setelah pertanian, yaitu menyumbang sebesar 15,26% tahun 2007, 15,65 tahun 2008 dan pada tahun 2009 sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 16,12% . Terlihat dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi sektor ini terhadap PDRB atas dasar harga konstan senantasa mengalami peningkatan.
Tabel II - 14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2007-2009 Sektor/Sub Sektor 2007*) % 2008**) % 2009**) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan
2.513.156,87
52,50
2.577.169,43
502.746,59
10,50
120.384,23
2,51
117
%
51,69
2.653.959,17
51,07
530.089,84
10,63
555.291,03
10,68
125.840,62
2,52
129.962,70
2,50
Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi/ bangunan Perdagangan, hotel & restauran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan Jasa-jasa
5.001,62
0,10
5.234,67
0,10
5.472,20
0,11
90.692,84
1,89
95.445,15
1,91
98.635,54
1,90
730.365,28 167.862,70 197.757,82
15,26 3,51 4,13
780.227,14 176.269,41 211.425,30
15,65 3,54 4,24
837.531,98 182.032,78 224.915,01
16,12 3,50 4,33
458.978,32
9,59
484.549,39
9,72
509.388,46
9,80
4.786.946,28 PDRB dengan migas 4.382.766,41 PDRB tanpa migas Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
100
4.986.250,94
100
5.197.188,88
100
4.560.878,37
4.752.871,98
Catatan : *) angka diperbaiki; **) angka sementara Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2009
Dilihat lebih rinci sumbangan per subsektor, maka pada sektor pertanian terlihat bahwa sektor ini memberikan kontribusi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku paling besar dibanding lainnya. Dari data yang ada selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa kontribusi sektor ini mengalami peningkatan kendati tidak terlampau besar. Dilihat dari sumbangan PDRB ini maka dapat menggambarkan bagaimana sub sektor pertanian merupakan sisi yang penting di kabupaten Sumenep. Berpangkal pada besarnya sumbangan sektor ini pada PDRB, maka pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa mengabaikan sub sektor ini. Di sisi lain sektor ini sebagian besar diusahakan dan ditekuni oleh penduduk.
Di berbagai wilayah kecamatan tidak sulit menemukan
berbagai jenis tanaman pertanian yang diusahakan oleh penduduk, baik di daerah daratan maupun di kepulauan. Sektor lain yang menempati urutan kedua penyumbang terbesar setelah pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restaouran. Sektor ini dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2007-2009 menunjukkan peningkatan kontribusi dalam PDRB kabupaten Sumenep meski tidak terlampau besar. Menurut catatan pada tahun 2007 kontribusi sektor ini sekitar 15% lebih demikian juga pada tahun 2008. Namun demikian pada tahun 2009 kontribusi sektor ini mencapai 16% lebih. Kendati 2 sektor atau sub sektor 118
tersebut memberikan kontribusi cukup ebsar tetapi PDRB kabupaten Sumenep ternyata juga didukung oleh peranan dari sektor lain seperti; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan sebagainya. Jika dicermarti secara detail data diatas terlihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi paling kecil dalam menyumbang PDRB ADHB kabupaten Sumenep tahun 2007-2009 adalah listrik, gas dan air minum. Sektor ini hanya menyumbang pada PDRB ADHB kurang dari 1% dalam setiap tahunnya. Sektor ini meliputi 2 sub sektor yakni listrik dan air bersih. Dilihat dari sumbangan per sektor terhadap PDRB Sumenep Atas Dasar Harga Konstan tahun 2007 hingga 2009 sektor yang memberikan sumbangan paling besar adalah pertanian. Sementara itu dalam kurun waktu tahun 2007-2009 kontribusi paling kecil dalam PDRB adalah sektor gas, listrik dan air minum.
No.
Tabel II - 15 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2009 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Sumenep 2007 2008 2009 Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas, & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB
%
%
%
%
%
3,07 193,93 3,26 211,96 2,55 237,06 6,36 156,32 6,72 181,59 5,44 207,90 2,37 169,12 2,89 182,77 4,53 205,22 4,60 460,95 4,04 501,40 4,66 566,20 4,74 244,54 4,42 271,41 5,24 307,11 7,12 206,54 7,98 235,32 6,83 271,99 4,68 216,14 5,67 241,05 5,01 285,14 6,38 211,94 5,78 236,80 6,91 273,21 3,71 218,79 6,34 254,76 5,57 297,16 4,25 193,42 4,81 215,20 4,16 244,03
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
119
Tabel II - 16 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007 s.d 2009 Kabupaten Sumenep No.
Pertumbuhan 2007-2008 Hb Hk % %
Sektor
Pertumbuhan 2008-2009 Hb Hk % %
1
Pertanian
12,2
2,5
9,0
3,0
2
Pertambangan & Penggalian
14,5
5,4
12,1
4,8
3
Industri Pengolahan
12,3
4,5
9,2
3,3
4
Listrik,Gas, & Air bersih
12,9
4,7
8,9
4,5
5
Konstruksi
13,2
5,2
9,6
3,3
6
Perdagangan, Hotel, & Restoran
15,6
6,8
15,8
7,3
7
Pengangkutan & Komunikasi
21,3
5,0
7,5
3,3
8
Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
15,4
6,9
12,5
6,4
9
Jasa-jasa PDRB
14,7
5,6
13,1
5,1
13,7
4,2
10,9
4,2
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
2.2.1.2. Laju Inflasi Penghitungan inflasi Jawa Timur didasarkan pada hasil pemantauan/ pendataan harga barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pasar tradisional dan pasar modern di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dari hasil pendataan tersebut diperoleh bahwa pada bulan September 2010 Jawa Timur mengalami inflasi 0,46 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 122,43 pada bulan Agustus 2010 menjadi 123,00 pada bulan September 2010. Sampai dengan bukan September 2010 secara kumulatif Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 5,36 persen. Pada bulan September tahun 2010 inflasi yang terjadi di kabupaten Sumenep sebesar 0,97 Persen sekaligus memperlihatkan inflasi terbesar dibandingkan dengan daerah lain di propinsi Jawa Timur. Secara kumulatif tingkat inflasi di kabupaten Sumenep pada periode Januari sampai September tahun 2010 sebesar 5,73%. Angka ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi inflasi pada tingkat propinsi Jawa 120
Timur. Di kabupaten Sumenep angka inflasi ditentukan berdasarkan pada tujuh kelompok pengeluaran meliputi; bahan makanan, umum, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta transportasi dan komunikasi. Tetapi tingginya inflasi di kabupaten Sumenep saat ini sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak hal antara lain; naiknya harga di kelompok perumahan, terutama pada sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air akibat naiknya harga minyak tanahg seiring dengan dimulainya konversi energi. Selain itu naiknya harga emas perhiasan di Sumenep memberikan sumbangan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Tabel II - 17 Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Sumenep Uraian Inflasi
2006
2007
2008
2009
2010
7,85
6,89
10,20
2,73
6,75
Rata-rata pertumbuhan
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2009
Pada kelompok bahan makanan inflasi diamati berdasarkan berbagai sub kelompok antara lain; padi-padian dan hasilnya, daging dan hasilnya, ikan segar, ikan diawetkan, telur susu dan hasilnya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak serta bahan makanan lainnya. Dari berbagai jenis sub kelompok tersebut pada sub kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada bulan September di tahun 2010 mengalami inflasi sebesar 4,03%. Dari ketiga sub kelompok tersebut sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol memperlihatkan tingkat inflasi cukup tinggi yakni 4,81. Dari data yang ada pada periode September tahun 2010 tingkat inflasi pada kelompok perumahan relatif kecil yakni hanya sebesar 3,36%. Sementrara itu tingkat inflasi untuk kelompk sandang sebesar 5,19%. Sementara itu kelompok kesehatan sebesar 0,66% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 2,38%. Jenis kelompok pengeluaran transport,
121
komunikasi dan jasa keuagan menunjukkan tingkat inflasi paling rendah yakni hanya 0,59%. Selanjutnya dipahami bahwa salah satu roda penggerak ekonomi adalah adanya industri. Di kabupaten Sumenep pada tahun 2007 terdapat sebanyak 32 industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 211 orang. Industri-industri kecil ini tidak tersebar secara merata di berbagai kecamatan. Jumlah industri kecil paling banyak terdapat kecamatan Sumenep, yaitu sebanyak 6 unit. Sebaliknya di beberapa kecamatan tidak terdapat industri kecil, seperti; Giligenting, Talango, Batuan, Ganding, Guluk-Guluk, BatangBatang, Dungkek, Arjasa, Kangayan, Nonggunong, Gayam, Raas, Sapeken dan Masalembu. Sementara itu jumlah koperasi primer yang ada di kabupaten Sumenep tahun 2006 sebanyak 780 unit. Dilihat dari jenisnya, jumlah koperasi pesantren paling banyak diantara lainnya, yaitu sebanyak 88 unit. Sementara itu dilihat dari kegiatan usahanya, koperasi terbagi menjadi pertanian (162 unit), kerajinan (2 unit), jasa (3 unit), konsumsi (2 unit), serba usaha (553 unit), fungsional ( 60 unit), KUD (24 unit), KUD Mandiri (24 unit), dan Non KUD (758 unit)
2.2.1.3. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak daerah diperoleh dari pemasukan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak galian golongan C. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sumenep
pada tahun 2009 sebesar Rp
42.795.564.000,-. Pada tahun 2009, pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak mencapai jumlah sebesar Rp 4.731.214.000,-. Sumbangan terbesar dari pajak daerah berasal diperoleh dari pajak penerangan jalan dan paling kecil dari pajak daerah berasal dari pajak bahan galian golongan C. Jenis penerimaan yang berasal dari retribusi daerah antara
lain pelayanan
kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, biaya KTP dan Akta Catatan Sipil atau 122
kebersihan. Terlampauinya target pemasukan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan biaya KTP dari jelaskan dari dua sisi, yaitu pertama kuantitas yang semakin meningkat dan kedua sanksi jika tidak memberikan retribusi.
Jumlah
penduduk dan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan. Hanya saja berapa jumlah besaran kenaikannya masih sulit diprediksikan secara pasti. Sedangkan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar retribusi merupakan penyebab tercapainya target pemasukan. Dalam soal KTP misalnya, setiap penduduk akan banyak menemui kesulitan di kemudian hari jika tidak memilikinya. Berbagai kebutuhan yang penting seringkali mensyaratkan KTP sebagai kelengkapannya. Perjanjian jual-beli, kontrak kerjasama, pencairan dana, pemberian kuasa, permohonan kredit, pemasangan instalasi listrik atau PDAM, paspor dan masih banyak lagi transaksi yang membutuhkan KTP. Karena itu dapat dimaklumi jika retribusi dari biaya KTP dapat melampaui target yang ditentukan. Terlampauinya retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak jauh berbeda dengan KTP. Ketaatan penduduk memberikan retribusi pengujian kendaraan bermotor di satu sisi disebabkan oleh antisipasi terhadap sanksi bila ketahuan pelanggarannya. Selain itu, ketaatan membayar retribusi juga disebabkan oleh antisipasi terhadap denda atau hukuman jika sampai terlambat memenuhi kewajibannya. Semakin lama jangka waktu keterlambatan membayar retribusi sama saja meningkatkan jumlah denda. Selain itu antipasi terhadap berbagai operasi yang dilakukan aparat berwenang terhadap kendaraan bermotor merupakan faktor taatnya pembayaran retribusi. Selanjutnya dari hasil rekapitulasi yang dilakukan terlihat bahwa pendapatan kabupaten Sumenep bersumber pada 3 komponen besar yaitu; pendapatan asli daerah sendiri; dana perimbangan dan pandapatan lain yang sah. Dari pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sebesar 42.795.564.000,-. Sementara itu dari dana perimbangan sebesar 680.748.237.000,- Sedangkan dari pendapatan lain-lain yang sah kabupaten Sumenep pada tahun 2009 berhasil mencapai 24.522.295.000,- . Dengan demikian secara keseluruhan sumber pendapatan kabupaten Sumenep pada tahun 2009 dari ketiga 123
komponen besar tersebut pencapaiannya melampui target yang telah ditentukan dari total pendapatan yang diperoleh yaitu sebanyak Rp. 748.066.096.000,Tabel II – 18 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep JENIS DATA 3 1. Total PAD
T A H 2008 5
2007 4
U N 2009 6
SAT. KET. 2010 7
8 Rp.
35.944.929.692,86
44.178.604.067,80
44.292.310.516,41
34.095.664.019,39
a. Pajak Daerah
2.456.421.685,00
6.090.310.650,00
5.995.493.501,00
6.930.249.284,00
Rp
b. Retribusi Daerah
8.126.453.692,00
18.832.589.782,00
17.930.575.903,00
14.418.188.372,00
Rp
1.152.999.784,86
4.380.892.630,80
4.540.641.894,50
3.512.904.620,39
Rp
24.209.054.531,00
14.874.811.005,00
15.825.599.217,91
9.234.321.743,00
Rp
c. Bagian Laba Usaha Daerah d. Lain-lain pendapatan 2. Rasio PAD terhadap Realisasi APBD
%
Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang berkaitan
dengan
pembangunan
di
bidang
pendidikan,
kesehatan
maupun
ketenagakerjaan. Secara rinci fokus kesejahteraan sosial berisikan data tentang angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, jumlah penduduk yang bekerja dan sebagainya. 2.2.2.1. Angka Melek Huruf Hasil analisis angka melek huruf dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel11 - 19 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Sumenep No. Uraian 2005 2006 2007 2008 1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun 10.709 14.800 13.916 19.322 yang bisa membaca dan menulis
124
2009 16.048
9
2 3
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke 41.618 atas Angka melek huruf (%) 73,90 Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
40.133
26.336
25.592
28.792
78,62
78,64
78,62
79,00
2.2.2.2. Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan data pada tahun 2010 di Kabupaten Sumenep angka rata-rata lama sekolah adalah 5,25. Sementara itu angka partisipasi kasar pada tingkat SD/MI sebesar 117,91, pada tingkat SMP/MTs sebesar 103,25 dan SMA/SMK/MA sebesar 96,14. Sementara itu angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010 mencapai angka 18,97 dan angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2010 untuk tingkat SD/MI sebesar 98,95 pada tingkat SMP/MTs sebesar 80,62 dan SMA/SMK/MA sebesar 73,15. Tabel II - 20 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Sumenep No. Jenjang Pendidikan 2005 2006 2007 1 SD/MI 1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 125.283 102.196 103.662 jumlah penduduk kelompok 1.2. 113.167 102.588 123.043 usia 7-12 tahun 1.3. APS SD/MI 1,107 0,996 0,842 2 SMP/MTs 2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 25.194 30.019 32.311 jumlah penduduk kelompok 2.2. 52.743 48.985 43.610 usia 13-15 tahun 2.3. APS SMP/MTs 0,478 0,613 0,741 Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
2008
2009
96.367
100.515
92.281
111.071
1,044
0,904
37.552
36.364
47.292
48.013
0,794
0,757
Tabel II - 21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009/2010 KabupatenSumenep SD/MI SMP/MTs jumlah jumlah jumlah jumlah No murid Kabupaten/Kota/Kecamatan*) murid penduduk penduduk . APS usia usia 7- usia 7-12 usia 1313-15 12 thn th 15 th thn 1 Kecamatan Pragaan 6.381 7.076 0,901 36.30 3.252 2 Kecamatan Bluto 4.133 4.241 0,974 2.545 1.957
125
APS
1,116 1,300
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kecamatan Saronggi Kecamatan Giligenting Kecamatan Talango Kecamatan Kalianget Kecamatan Sumenep Kecamatan Batuan Kecamatan Lenteng Kecamatan Ganding Kecamatan Guluk- Guluk Kecamatan Pasongsongan Kecamatan Ambunten Kecamatan Rubaru Kecamatan Dasuk Kecamatan Manding Kecamatan Batuputih Kecamatan Gapura Kecamatan Batang- Batang Kecamatan Dungkek Kecamatan Nonggunong Kecamatan Gayam Kecamatan Ra as Kecamatan Sapeken Kecamatan Arjasa Kecamatan Kangayan Kecamatan Masalembu Jumlah
2.845 2.501 3.224 3.691 6.841 898 4.914 3.271 4.691 4.491 3.189 3.380 2.045 2.297 3.571 2.023 4.615 2.868 1.019 2.342 4.566 7.234 7.662 3.365 2.458
3.444 2.715 3.721 3.582 7.188 1.031 5.540 5.532 6.540 5.047 3.464 3.994 2.990 2.465 2.791 3.093 5.252 3.638 1.708 3.220 5.051 5.230 7.034 2.728 2.756
100.515
111.071
0,826 0,921 0,866 1,030 0,951 0,870 0,887 0,591 0,717 0,889 0,920 0,846 0,683 0,931 1,279 0,654 0,878 0,788 0,596 0,727 0,903 1,383 1,089 1,233 0,891 24,224
658 983 852 986 3.770 154 2.230 1.942 2.627 740 1.144 895 631 495 555 1.375 1.194 788 307 631 962 1.833 2.578 906 953
1.491 1.157 1.709 1.666 3.429 470 2.389 2.366 3.023 1.872 1.671 1.707 1.371 1.126 1.266 1.502 2.264 1.521 599 1.471 1.481 1.738 3.328 889 1.298
0,441 0,849 0,498 0,591 1,099 0,327 0,933 0,820 0,869 0,395 0,684 0,524 0,460 0,439 0,438 0,915 0,527 0,518 0,512 0,428 0,649 1,054 0,774 1,019 0,734
36.364
48.013 ( 24,224
18,913
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
Selanjutnya angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2009 tercatat sebesar 63,4 tahun dan angka usia harapan hidup di Kabupaten Sumenep sebesar 64,5 tahun. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2010 mencapai angka sebesar 73,36. 2.2.2.3. Angka Harapan Hidup
126
Tabel II - 22 Angka Harapan Hidup Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Sumenep Uraian
2006
Angka Harapan Hidup
2007
2008
63,43
2009
2010
64,50
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2009 Tabel II - 23
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Sumenep Uraian
2006
Angka Usia Harapan Hidup 63,65 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2009
2007
2008
2009
64,3
64,9
64,5
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2010 ternyata Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah kesenian yang banyak tersebar di berbagai wilayah. Jenis kesenian yang sampai saat ini masih cukup eksis di Kabupaten Sumenep antara lain; seni hadrah,
orkes melayu, band, ketoprak, gambus, karawitan, saronen, samman,
pesinden, ojung, topeng dalang, macopat, samroh, sandur, sanggar drama, sanggar tari, sanggar lukis, tong tong dan sebagainya. Berbagai jenis kesenian ini sekaligus menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumenep memiliki berbagai jenis kesenian tidak hanya seni tari, melainkan juga seni lukis, musik, seni drama dan sebagainya. Meski cukup beragam jenis kesenian yang ada di Kabupaten Sumenep tetapi menurut catatan yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumenep tahun 2010 menunjukkan bahwa jenis kesenian hadrah merupakan jenis kesenian yang paling banyak dimiliki oleh kabupaten Sumenep. Sampai dengan tahun 2010 terdapat sebanyak 131 kelompok seni hadrah yang ada di kabupaten Sumenep. Jenis kesenian lain yang juga terlihat cukup banyak adalah; Tong-tong (35 UNIT); Karawitan (43 unit); Saronen (36 unit); sanggar drama (32 unit); orkes melayu (26 unit); samroh (19 unit); sanggar lukis (32 unit), gulgul, sintung dan cahe masing-masing 1 unit dan sebagainya.
127
Selanjutnya memperhatikan data yang ada terlihat bahwa pada tahun 2009 di Kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 281 organisasi pemuda, 30 organisasi olahraga yang terdiri dari organisasi olahraga prestasi sebanyak 13 dan olah raga rekreasi sebanyak 17. Sementara itu menurut data yang ada pada tahun 2010 di Kabupaten Sumenep juga terdapat sebanyak 30 kegiatan pemuda, 15 kegiatan olahraga serta 6 gelanggang olah raga dan balai remaja. Lapangan olah raga yang ada di Kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 108 lapangan dari berbagai cabang olahraga. “Mensana in Corpore Sano” artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kesadaran untuk memiliki tubuh yang sehat mendorong sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumenep untuk berolah raga. Akhir-akhir ini marak bermunculan sanggar fitness, senam aerobik, futsal, kolam renang, bulu tangkis, bola volly, tennis lapangan, dsb.
Tabel II - 24 Gedung Kesenian dan Olah Raga Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Sumenep Uraian Gedung Kesenian Gedung Olah Raga
2006
2007
2008
2009
2010
3 Buah 0
3 Buah 0
3 Buah 0
3 Buah 2 Buah
3 Buah 2 Buah
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep
Tabel II – 25 Budaya dan Olah Raga Kabupaten Sumenep JENIS DATA 1
2007 2
T A H U N 2008 2009 2010 3 4 5
KETERANGAN 6
a. Jumlah Suku/Etnis
5
5
5
5
suku
b. Jumlah Bahasa Lokal
5
5
5
5
Buah
128
7 (terdiri : suku Madura, Jawa, Bajoe, Mandar & Bugis) (terdiri : bhs madura, Jawa, Bajoe, Mandar & Bugis)
c. Jumlah Situs Bersejarah
8
8
8
8
Buah
353
353
353
281
Buah
-
-
112
112
(terdiri : 3 patung batu,pendopo keraton,ruang panyepen,museum,kntr kuning,dan komplek peninggalan belanda PT Garam Kalianget)
4. Pemuda dan Olah Raga a. Organisasi kepemudaan b. Sarana olahraga - Standar internasional - Standar nasional
Unit 112
112
Unit
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep Tabel II – 26 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Sumenep NO 1 1
2006 3 60 Kelompok 3 Buah
2007 4 60 Kelompok 3 Buah
TAHUN 2008 5 132 Kelompok 3 Buah
0
0
0
Jumlah Gedung Olahraga Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
0 11 Kali
0 18 Kali
0 10 Kali
2 Buah 12 Kali
2 Buah 13 Kali
3 Set
3 Set
3 Set
3 Set
3 Set
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Organisasi Pemuda
1.225 Buah
1.225 Buah
1.225 Buah
1.225 Buah
1.225 Buah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 Organisasi Pemuda 14 Cabang Olahraga 3 Buah
20 Organisasi Pemuda 14 Cabang Olahraga 3 Buah
0
0
0
6 Buah
6 Buah
0 109.408
0 189.167
0 287.860
4 Buah 503.345
4 Buah 335.685
JENIS DATA 2 Jumlah Group Kesenian Jumlah Gedung
Jumlah Klub Olahraga
Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta) Lapangan Olahraga Kunjungan Wisata
129
2009 6 4 Kelompok 3 Buah
2010 7 137 Kelompok 3 Buah
987 Klub 987 Klub
KET 8
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel
9%
9%
10 %
10 %
11,86 %
Rumah Makan / 7 Buah Melati / 6 Buah
Rumah Makan / 7 Buah Melati / 7 Buah
Rumah Makan / 8 Buah Melati / 9 Buah
Rumah Makan / 11Buah Melati / 12 Buah
Rumah Makan / 11Buah Melati / 12 Buah
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep
2.3.
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum meliputi 2 jenis fokus layanan yakni fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yang meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan Upaya peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang/ strata baik di tingkat dasar dan menengah maupun strata tinggi perlu mendapatkan perhatian serius. 130
Perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi agenda pembangunan penting dengan dilandasi oleh berbagai alasan antara lain; (a), aspek pendidikan merupakan dimensi penting dan memiliki relevansi kuat terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu indikator utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah faktor pendidikan (b). Tingkat pendidikan ternyata juga menjadi salah satu dimensi penting yang menentukan indeks pembangunan manusia selain dimensi kesehatan dan kesejahteraan atau daya beli masyarakat. Mengingat strategisnya posisi variabel pendidikan dalam menentukan indeks pembangunan manusia oleh karenanya adalah wajar jika aspek pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak; (c). melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi kemajuan pembangunan di sektor yang lainnya seperti; kesehatan; politik, ekonomi, psikologis, kultural maupun dan pembangunan fisik; (d). sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menyangkut hak anak maka perhatian terhadap anak dalam bidang pendidikan harus diarahkan pada beberapa kondisi antara lain; (i). Mampu mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan psikis bagi pengembangan diri anak; (ii). dapat mengembangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta prinsip yang tertera dalam piagam PBB; (iii). Mampu mengembangkan penghormatan terhadap orang tua, identitas kebudayaan, bahasa dan nilai-nilai sendiri serta nilai-nilai nasional tempat anak hidup atau terhadap negara di mana ia berasal dan bagi peradaban-peradaban yang berbeda dari yang dimilikinya; (iv). pendidikan yang diberikan pada anak mampu menyiapkan anak untuk hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling memahami, perdamaian, toleransi dan kesamaan seks dan persahabatan di antara semua orang, etnis, kelompok bangsa dan agama serta orang-orang dari asal usul asli; serta (v). Mengembangkan penghormatan terhadap lingkungan alam; (vi). upaya peningkatan
131
kualitas pendidikan memberikan implikasi terhadap peningkatan kecerdasan dan memperkokoh landasan bagi pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Memperhatikan pentingnya faktor pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia oleh karenanya upaya pembangunan pendidikan patut mendapatkan dukungan baik yang menyangkut soal kondisi sarana dan prasarana sekolah, metode pengajaran yang diberikan; kondisi lingkungan sekolah; sistem manajemen sekolah; kondisi sosial ekonomi orang tua; kualitas sumber daya manusia termasuk guru dan kualitas siswa sendiri dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut terlihat betapa urgen perhatian terhadap sektor pendidikan untuk diperhatikan. Sejauh ini diakui telah banyak program yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Sumenep. Tetapi tentu program pembangunan pendidikan yang dilakukan masih menemukan berbagai problematika dalam implementasinya. a. Angka Partisipasi Sekolah Sementara itu angka partisipasi kasar pada tingkat SD/MI sebesar 117,91, pada tingkat SMP/MTs sebesar 103,25 dan SMA/SMK/MA sebesar 96,14. Sementara itu angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010 mencapai angka 18,97 dan angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2010 untuk tingkat SD/MI sebesar 98,95 pada tingkat SMP/MTs sebesar 80,62 dan SMA/SMK/MA sebesar 73,15. Tabel II - 27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sumenep Tahun 2005 s.d 2009 No. 1
Jenjang Pendidikan
2006
2007
2008
2009
125.283
102.196
103.662
96.367
100.515
113.167
102.588
123.043
92.281
111.071
1,107
0,996
0,842
1,044
0,904
25.194 52.743
30.019 48.985
32.311 43.610
37.552 47.292
36.364 48.013
SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok 1.2. usia 7-12 tahun 1.3. APS SD/MI 2
2005
SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 2.2. jumlah penduduk kelompok
132
No.
Jenjang Pendidikan 2005 usia 13-15 tahun 2.3. APS SMP/MTs 0,478 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
N o.
2006
2007
2008
2009
0,613
0,741
0,794
0,757
Tabel II - 28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di KabupatenSumenep Tahun 2009/2010 SD/MI SMP/MTs jumlah jumlah jumlah jumlah murid Kabupaten/Kota/Kecamatan*) murid penduduk penduduk APS usia usia 7- usia 7-12 usia 1313-15 12 thn th 15 th thn
1
Kecamatan Pragaan
6.381
7.076
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kecamatan Bluto Kecamatan Saronggi Kecamatan Giligenting Kecamatan Talango Kecamatan Kalianget Kecamatan Sumenep Kecamatan Batuan Kecamatan Lenteng Kecamatan Ganding Kecamatan Guluk- Guluk Kecamatan Pasongsongan Kecamatan Ambunten Kecamatan Rubaru Kecamatan Dasuk Kecamatan Manding Kecamatan Batuputih Kecamatan Gapura Kecamatan Batang- Batang Kecamatan Dungkek Kecamatan Nonggunong
4.133 2.845 2.501 3.224 3.691 6.841 898 4.914 3.271 4.691 4.491 3.189 3.380 2.045 2.297 3.571 2.023 4.615 2.868 1.019
4.241 3.444 2.715 3.721 3.582 7.188 1.031 5.540 5.532 6.540 5.047 3.464 3.994 2.990 2.465 2.791 3.093 5.252 3.638 1.708
133
0,90 1 0,974 0,826 0,921 0,866 1,030 0,951 0,870 0,887 0,591 0,717 0,889 0,920 0,846 0,683 0,931 1,279 0,654 0,878 0,788 0,596
APS
36.30
3.252
1,116
2.545 658 983 852 986 3.770 154 2.230 1.942 2.627 740 1.144 895 631 495 555 1.375 1.194 788 307
1.957 1.491 1.157 1.709 1.666 3.429 470 2.389 2.366 3.023 1.872 1.671 1.707 1.371 1.126 1.266 1.502 2.264 1.521 599
1,300 0,441 0,849 0,498 0,591 1,099 0,327 0,933 0,820 0,869 0,395 0,684 0,524 0,460 0,439 0,438 0,915 0,527 0,518 0,512
22 23 24 25 26 27
Kecamatan Gayam Kecamatan Ra as Kecamatan Sapeken Kecamatan Arjasa Kecamatan Kangayan Kecamatan Masalembu Jumlah
2.342 4.566 7.234 7.662 3.365 2.458
3.220 5.051 5.230 7.034 2.728 2.756
100.515
111.071
0,727 631 0,903 962 1,383 1.833 1,089 2.578 1,233 906 0,891 953 24,224 36.364
1.471 1.481 1.738 3.328 889 1.298
0,428 0,649 1,054 0,774 1,019 0,734
48.013 ( 24,224
18,913
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
b.
Angka Transisi Di bidang pendidikan, menurut catatan yang ada pada tahun 2009/ 2010
diketahui bahwa rata-rata angka transisi SLTP/MTs Kabupaten Sumenep sebesar 68,50%. Angka transisi pada tingkat SLTP untuk tiap kecamatan sangat bervariasi. Ada 2 kecamatan dengan angka transisi relatif tinggi yakni kecamatan Guluk-guluk dengan angka transisi mencapai 117,45% dan kecamatan Sumenep dengan angka transisi sebesar 107,13%. Sementara itu angka transisi terendah ada di kecamatan Batuputih yaitu sebesar 16,84% dan kecamatan Talango dengan angka transisi sebesar 38,98%. . Untuk angka transisi SLTA/MA tercatat sebesar 61,27%. Angka transisi pada tingkat SLTA/MA di berbagai kecamatan terlihat sangat bervariasi dari yang terendah sebesar 2,4% (di kecamatan Kangayan) dan 3,45% ( di kecamatan Pasongsongan) sampai dengan yang tertinggi yakni sebesar 183,32% (di kecamatan Sumenep) dan 136,41% ( di kecamatan Kalianget). Jika mencermati angka transisi pada tingkat SLTA/MA terlihat bahwa mayoritas angka transisi yang ada di berbagai kecamatan masih mencapai angka dibawah 50%. Tabel II - 29 Perkembangan Angka Transisi Sekolah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 s.d 2010 No. 1
Jenjang Pendidikan
2006
2007
2008
2009
2010
11.548 14.032 121,51
16.754 12.468 74,42
17.828 14.450 81,05
15.540 14.871 96,34
16.631 12.077 68,50
SLTP/MTs
1.1. Lulusan SD/MI 1.2. Siswa Baru SLTP/MTs 1.3. Angka Transisi (%)
134
No.
2006
2007
2008
2009
2010
2.1. Lulusan SLTP/MTs 9.461 2.2. Siswa Baru SLTA/MA 7.357 2.3. Angka Transisi (%) 77,76 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
7.742 5.849 75,55
9.530 7.543 79,15
12.032 8.926 74,19
11.409 6.990 61,27
2
Jenjang Pendidikan SLTA/MA
Tabel II - 30 Angka Transisi Sekolah menurut Kecamatan di KabupatenSumenep Tahun 2009/2010 No .
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kec. Pragaan Kec. Bluto Kec. Saronggi Kec. Giligenting Kec. Talango Kec. Kalianget Kec. Sumenep Kec. Batuan Kec. Lenteng Kec. Ganding Kec. Guluk- guluk Kec. Pasongsongan Kec. Ambunten Kec. Rubaru Kec. Dasuk Kec. Manding Kec. Batuputih Kec. Gapura Kec. BatangBatang Kec. Dungkek Kec. Nonggunong Kec. Gayam
19 20 21 22
SLTP/MTs SLTA/MA Siswa % Siswa Lulusan Lulusan Baru Angka Baru SD/MI SLTP/MTs SLTP/MTs Transisi SLTA/MA 1.173 758 64,62 1.023 337 763 531 69,59 813 315 494 292 59,10 301 423 377 89,12 335 21 567 221 38,97 187 73 714 546 76,47 423 577 263 1.353 514,44 1.256 2.290 156 79 50,64 75 407 948 695 73,31 671 311 668 363 54,34 508 154 854 1.003 117,44 1.036 458 775 538 69,41 290 10 515 403 78,25 380 333 513 308 60,03 281 25 430 345 80,23 226 16 400 258 64,5 166 69 677 114 16,83 159 66 496 492 99,19 472 226
% Angka Transisi 32,94 38,75 6,27 39,04 136,41 182,32 542,67 46,35 30,31 44,21 3,45 87,63 8,89 7,08 41,57 41,51 47,88
788
660
83,75
455
168
36,92
497 183 461
269 131 302
54,12 71,58 65,50
269 83 218
27 141
10,04 64,68
135
23 24 25 26 27 771112 22222
Kec. Ra as Kec. Sapeken Kec. Arjasa Kec. Kangayan Kec. Masalembu
728 1.158 1.142 388 457
321 418 657 346 297
44,09 36,09 57,53 89,17 64,98
Jumlah
16.631
12.077
284 401 620 208 269
2.243,29 11.409
88 112 541 5 220
30,99 27,93 87,26 2,40 81,78
6.990
1.679,28
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
Kendati masyarakat Kabupaten Sumenep, sudah mulai maju, tetapi, kesadaran tentang arti penting sekolah nampaknya masih belum tumbuh dengan maksimal. Dalam satu dekade terakhir, nyaris tidak terjadi perubahan yang benar-benar signifikan tentang apresiasi masyarakat terhadap arti penting pendidikan, khususnya fungsi sekolah. Per teori, pendidikan sebetulnya adalah hak sekaligus semacam tiket untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tetapi, bagi anak-anak dari keluarga yang secara ekonomis tak berkecukupan, pendidikan seringkali menjadi barang mahal karena mereka tidak memiliki kemampuan dan akses yang cukup untuk bisa melangsungkan pendidikan sampai jenjang yang maksimal. Sudah banyak kajian membuktikan, bahwa faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Di samping itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya berhenti sekolah karena
mereka
membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua. Di Kabupaten Sumenep, terutama di daerah pedesaan yang terpelosok dan kepulauan, anak-anak di bawah usia terkadang terpaksa bekerja di rumah membantu orang tuanya di sawah, bekerja di sektor pertanian, perkebunan, industri kecil, dan sebagainya untuk membantu ekonomi orang tua. Jam kerja yang panjang, kelelahan fisik, dan sejenisnya —ditambah lagi pengaruh lingkungan teman seusia yang rata-rata memang kurang perhatian kepada kegiatan belajar— adalah faktor gabungan yang menyebabkan anak-anak usia sekolah di Kabupaten Sumenep terpaksa bekerja acapkali prestasi belajarnya di sekolah relatif kurang berkembang, dan bahkan DO (Drop Out) sebelum waktunya.
136
c. Perkembangan jumlah murid/sekolah/guru dan Kelas Hasil analisis perkembangan jumlah murid, sekolah, guru dan kelas di Kabupaten Sumenep dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II - 31 Perkembangan Jumlah Murid, Sekolah, Guru dan Kelas di Kabupaten Sumenep Tahun 2008-2011 No 1.
uraian SD/ Sederajat SMTP/Sederajat SMTA/Sederajat
101.960 37.624 21.420
120.835 47.106 30.252
111.965 42.746 29.680
SD/ Sederajat SMTP/ Sederajat SMTA/ Sederajat
1.118 291 134
1.230 350 178
1.230 350 178
SD/ Sederajat SMTP/ Sederajat SMTA/ Sederajat
13.751 6.256 2.747
14.819 6.506 3.649
11.392 5.647 3.460
SD/ sederajat SMTP/ Sederajat SMTA/ Sederajat
7.055 1.215 630
7.525 1.558 879
7.002 1.542 866
Guru
4.
2010/2011
Sekolah
3.
2009/2010
Murid
2.
2008/2009
Kelas
-
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep , 2010/2011
Tabel II - 32 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 s.d 2010 No. 1
Jenjang Pendidikan
2007
2008
2009
2010
1.210
1.211
891
1.639
1.172
113.167
102.588
109.927
92.281
111.071
0,011
0,012
0,008
0,017
0,011
SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 1.2. 7-12 tahun 1.3. Rasio 2
2006
SMP/MTs
137
2.1. Jumlah gedung sekolah 239 Jumlah penduduk kelompok usia 2.2. 52.743 13-15 tahun 2.3. Rasio 0,005 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
272
580
505
326
48.985
45.627
47.292
48.013
0,005
0,013
0,011
0,007
Dari data di atas terlihat bahwa jumlah murid tingkat sekolah dasar tahun 2010/2011 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika tahun 2009/2010 jumlah murid SD/ sederajat tercatat sejumlah 120.835 maka pada tahun 2010/2011 jumlah murid SD/sederajat sejumlah 111.965 murid. Kondisi yang hampir sama terlihat pada murid SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Menurut catatan yang ada dalam 2 tahun terakhir secara kuantitatif jumlah murid SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat cenderung mengalami penurunan. Sementara itu jika memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada pada jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat maupun SMA/sederajat ternyata justru mengalami peningkatan. Menurut catatan terakhir jumlah sekolah dan kelas yang tersedia bagi murid pada jenjang SD/ sederajat pada tahun 2010/2011 sejumlah 1.230 sekolah, sementara itu jumlah SMP/ sederajat sebanyak 350 sekolah dan SLTA/sederajat sebanyak 178 sekolah. Dari data yang ada nampak bahwa jumlah sekolah untuk tingkatan sekolah dasar dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Selanjutnya berdasarkan data yang ada juga terlihat untuk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat dan SLTA/sederajat terlihat adanya kondisi relatif tetap di mana jumlah sekolah untuk SLTP/sederajat maupun SLTA/sederajat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Meski jumlah anak usia sekolah SLTP dan SLTA dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan tetapi maka fasilitas dan sarana prasarana pendidikan pada strata tersebut cenderung tetap dalam arti tidak mengalami pernambahan. Dari data yang ada menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan baik jumlah sekolah maupun ruang sekolah termasuk juga jumlah guru untuk pendidikan tingkat menengah baik SLTP maupun SLTA khususnya jika dibandingkan dengan tahun 2008/2009. Apabila dilakukan perbandingan maka terlihat 138
kecenderungan yang adanya peningkatan cukup signifikan dari tahun 2008/2009 ke tahun 2009/2010 dan 2010/2010 baik untuk jumlah murid, sekolah, kelas maupun jumlah guru. Kenderungan seperti ini merupakan fakta positif bagi perhatian pemerintah kabupaten Sumenep terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Ketika jumlah anak usia sekolah kian bertambah maka peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan, sementara itu ketika jumlah murid mengalami penurunan maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dilakukan penambahan berarti.
Tabel II - 33 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009/2010 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep No.
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(2) Kec. Pragaan Kec. Bluto Kec. Saronggi Kec. Giligenting Kec. Talango Kec. Kalianget Kec. Sumenep Kec. Batuan Kec. Lenteng Kec. Ganding Kec. Guluk- Guluk Kec. Pasongsongan Kec. Ambunten Kec. Rubaru Kec. Dasuk Kec. Manding Kec. Batuputih Kec. Gapura Kec. Batang- Batang
SD/MI SMP/MTs jumlah jumlah Jumlah Jumlah penduduk penduduk gedung Rasio gedung Rasio usia 7-12 usia 13-15 sekolah sekolah th th (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7) 73 7.076 0,010 42 3.252 0,013 57 4.241 0,013 27 1.957 0,014 35 3.444 0,010 5 1.491 0,003 25 2.715 0,009 9 1.157 0,008 43 3.721 0,012 6 1.709 0,004 26 3.582 0,007 3 1.666 0,002 37 7.188 0,005 14 3.429 0,004 9 1.031 0,008 1 470 0,002 70 5.540 0,013 26 2.389 0,011 53 5.532 0,009 23 2.366 0,010 56 6.540 0,008 26 3.023 0,009 58 5.047 0,011 11 1.872 0,006 41 3.464 0,011 7 1.671 0,004 49 3.994 0,012 13 1.707 0,008 31 2.990 0,010 5 1.371 0,004 28 2.465 0,011 6 1.126 0,005 54 2.791 0,019 4 1.266 0,003 32 3.093 0,010 12 1.502 0,008 44 5.252 0,008 10 2.264 0,004
139
20 21 22 23 24 25 26 27
Kec. Dungkek Kec. Nonggunong Kec. Gayam Kec. Ra as Kec. Sapeken Kec. Arjasa Kec. Kangayan Kec. Masalembu Jumlah
38 18 38 52 69 70 36 30
3.638 1.708 3.220 5.051 5.230 7.034 2.728 2.756
0,010 0,010 0,010 0,010 0,013 0,009 0,013 0,010
6 3 3 11 22 12 9 10
1.521 599 1.471 1.481 1.738 3.328 889 1.298
0,004 0,005 0,002 0,007 0,013 0,004 0,010 0,008
1.172
111.071
0,010
326
48.013
0,007
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
No. 1 1.1. 1.2. 1.3. 2
Tabel II - 34 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 s.d 2010 Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009
2010
SD/MI 11.967 127.938 0,094
12.354 127.522 0,097
10.330 125.251 0,082
21.989 145.416 0,151
14.037 119.437 0,118
2.1. Jumlah Guru 4.434 2.2. Jumlah Murid 36.678 2.3. Rasio 0,121 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
5.006 40.453 0,124
8.558 65.443 0,131
9.076 70.992 0,128
5.604 49.552 0,113
No. (1)
Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs
Tabel II - 35 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 SD/MI SMP/MTs Kabupaten/Kota/Kecamatan*) Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Rasio Rasio Guru Murid Guru Murid (2)
(3)
(4)
(5=3/4)
(6)
(7)
(8=6/7)
1.211
7.961
0,152
524
4.286
0,122
1
Kecamatan Pragaan
2
Kecamatan Bluto
789
4.887
0,161
426
3.030
0,141
3
KecamatanSaronggi
463
3.635
0,127
107
1.007
0,106
4
Kecamatan Giligenting
331
2.813
0,118
137
1.282
0,107
5
Kecamatan Talango
698
3.952
0,177
95
797
0,119
140
6
Kecamatan Kalianget
404
4.222
0,096
108
1.493
0,072
7
652
7.604
0,086
471
5.147
0,092
8
Kecamatan Sumenep Kecamatan Batuan
106
1.007
0,105
27
214
0,126
9
Kecamatan Lenteng
884
5.628
0,157
370
2.796
0,132
10
Kecamatan Ganding
701
4.302
0,163
338
2.325
0,145
11
Kecamatan Guluk- Guluk
688
5.475
0,126
482
4.568
0,106
12
Kecamatan Pasongsongan
561
5.259
0,107
178
1.023
0,174
13
Kecamatan Ambunten
430
3.731
0,115
154
1.371
0,112
14
Kecamatan Rubaru
491
3.849
0,128
136
1.487
0,091
15
Kecamatan Dasuk
365
2.372
0,154
71
1.067
0,067
16
Kecamatan Manding
383
2.705
0,142
82
713
0,115
17
Kecamatan Batuputih
595
4.488
0,133
92
634
0,145
18
Kecamatan Gapura
520
3.360
0,155
214
1.935
0,111
19
Kecamatan Batang- Batang
522
5.386
0,097
199
1.754
0,113
20
Kecamatan Dungkek
386
3.469
0,111
72
969
0,074
21
Kecamatan Nonggunong
155
1.209
0,128
160
375
0,427
22
Kecamatan Gayam
312
2.528
0,123
65
826
0,079
23
Kecamatan Ra as
464
5.454
0,085
147
1.387
0,106
24
Kecamatan Sapeken
603
8.163
0,074
310
2.715
0,114
25
Kecamatan Arjasa
852
8.901
0,096
321
3.246
0,099
26
Kecamatan Kangayan
160
3.901
0,041
176
1.842
0,096
27
Kecamatan Masalembu
311
3.176
0,098
142
1.263
0,112
14.037
119.437
0,118
5.604
49.552
0,113
Jumlah
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
Persoalannya sekarang adalah bagaimana cara melakukan peningkatan dalam aspek kualitas pendidikannya. Sebab meski secara kuantitatif jumlah murid dan fasilitas sarana prasarana pendidikan mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan kualitasnya niscaya mutu lulusan dan SDM yang ada di kabupaten Sumenep juga akan mengkhawatirkan perkembangannya. Oleh sebab itu ke depan dalam sektor pendidikan Pemerintah Daerah perlu segera bersikap konsisten dengan mengalokasikan sekitar 20% dana APBD untuk pembangunan bidang pendidikan, dan merancang serta melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan yang benar-benar terfokus dan berpihak 141
kepada peserta didik. Sebab dengan sumber daya manusia yang tidak berkualitas tentu cukup sulit bagi Kabupaten Sumenep untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh sebagiaan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan sarana dan prasaran pendidikan terlihat bahwa pada tahun 2009/2010 jumlah fasilitas sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009/20105 jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 521 unit. Demikian juga jumlah kelasnya nampak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009/2010 jumlah ruang mencapai 3.112 kelas atau ruang. Persebaran per kecamatan
jumlah sekolah MI tidak merata. Di beberapa
kecamatan terdapat lebih dari 30 sekolah bahkan 49 sekolah sementara di wilayah lain hanya ada 2 (dua) sekolah. Namun yang menggembirakan di seluruh kecamatan yang ada saat ini telah tersedia fasilitas pendidikan sekolah MI. Kecamatan dengan sekolah MI terbanyak ada di kecamatan Pragaan sebanyak 49 sekolah. Sedangkan di kecamatan Lenteng sebanyak 43 sekolah. Jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak berbeda dengan MI. Pada tahun 2009/2010 jumlah MTs di kabupaten Sumenep
mencapai 235 sekolah.
Di
beberapa kecamatan terdapat sekolah MTs lebih dari 10 (sepuluh) unit, sementara ada kecamatan hanya
terdapat 1 (satu) unit sekolah MTs bahkan tidak ada yakni di
kecamatan Batuan. Sedangkan beberapa kecamatan yang terdapat lebih dari 10 (sepuluh) unit sekolah MTs adalah Pragaan (36 unit), Bluto (23 unit), Lenteng (20 unit) Ganding (15 unit), Guluk-Guluk (18 unit) Sapeken (19) dan Gapura sebanyak 10 unit. Seiring dengan jumlah fasilitas sekolah Madrasah Tsanawiyah, maka ruang sekolahpun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009/2010 jumlah ruang yang ada sebanyak 938 ruang. Dibanding dengan MI dan MTs, jumlah sekolah Madrasah Aliyah (MA) jauh lebih sedikit. Meski demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pada tahun 2009/2010 jumlah sekolah jenjang Madrasah Aliyah mengalami peningkatan. Pada tahun 2009/2010 jumlah menjadi 90 unit. Sedangkan jumlah kelas meningkat menjadi 387 ruang. Di kabupaten Sumenep ternyata tidak semua kecamatan 142
terdapat sarana berupa sekolah MA. Beberapa kecamatan yang tidak terdapat sarana sekolah MA antara lain;
Kalianget, Batuan, Manding, Batuputih, Nonggunong.
Sebaliknya di kecamatan Pragaan terdapat paling banyak sekolah MA, yaitu sebanyak 17 unit. d. Profil Perguruan Tinggi Perkembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Kabupaten Sumenep cukup pesat. Pada tahun 2009/2010 tercatat ada 7 perguruan tinggi yakni; Universitas Wiraraja, STKIP PGRI, STIK Annuqoyah, IDIA Pragaan, STKI Al-Karimiah, STAIM Terate dan STITA Terate. Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumenep pada umumnya berbasic pendidikan agama Islam, kecuali Universitas Wiraraja dan STKIP PGRI. Dari ketujuh perguruan tinggi tersebut STIK Annuqoyah memiliki mahasiswa paling banyak yakni 2.634 mahasiswa. Sementara itu STAIM Terate memiliki mahasiswa paling sedikit yaitu 72 mahasiswa. Berbeda dengan perguruan tinggi lainnya STIAM Terate baru berdiri seumur jagung.
Tabel II - 36 Profil Universitas/Perguruan Tinggi Di Sumenep 2009 No .
Profil Universitas
Univ. Wiraraja
STKIP PGRI
IDIA Pragaa n
STIK Annuqoya h
STKI AlKarimi ah
STAI M Terat e
STIT A Terat e
Jumlah Dosen 168 24 Jumlah 1.843 771 Mahasiswa a. Laki-Laki 1.216 452 627 319 b. Perempuan 232 136 3. Jumlah Lulusan 6 1 4. Jumlah Fakultas 9 1 5. Jumlah Jurusan Sumber: Sumenep Dalam Angka 2010
40 630
60 2.634
38 604
401 221 105 3
1.740 894 586 -
393 211 -
28 72 -
22 789 -
6
4
1. 2.
143
Menurut data yang ada juga terlihat bahwa jumlah dosen terbanyak ada di universitas Wiraraja (sejumlah 168 dosen). Sementara itu STKIP memiliki tenaga pengajar atau dosen paling sedikit yakni 24 orang. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah lulusan paling banyak diantara 4 lembaga pendidikan tinggi tersebut, STIK Annuqoyah merupakan perguruan tinggi dengan jumlah lulusan terbanyak yakni 586 lulusan. Sementara itu jumlah lulusan paling sedikit adalah IDIA Pragaan yakni berjumlah 105. Memperhatikan data yang ada juga nampak bahwa universitas Wiraraja ternyata memiliki fakultas maupun jurusan paling banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain yang ada di kabupaten Sumenep. Jika STKIP PGRI bersifat monoprogram tetapi universitas Wiraraja memiliki berbagai fakultas dan jurusan. Banyaknya fakultas dan jurusan yang dimiliki universitas Wiraraja sesungguhnya mencerminkan adanya respon positif dari pihak perguruan tinggi atas kebutuhan SDM yang diharapkan akan mampu mendukung dan berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.
Tabel II - 37 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sumenep No. 1.
Uraian Jumlah lulusan S1
2.
Jumlah lulusan S2
3.
Jumlah lulusan S3
4.
Jumlah lulusan S1/S2/S3
5.
Jumlah penduduk
6.
Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)
2006 1.319
2007 903
2008 872
2009 942
2010 1.059
Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan Menurut catatan yang ada di bidang pelayanan kesehatan, dilaporkan bahwa pada tahun 2009 telah banyak kemajuan berhasil dicapai. Di Kabupaten Sumenep untuk saat ini tercatat telah memiliki 2 Rumah Sakit, 30 Puskesmas, 71 Pembantu Puskesmas, 144
dan 26 Puskesmas Keliling. Sedangkan jumlah Polindes sebanyak 226 unit. Untuk tenaga medis, tercatat jumlah dokter umu 53 orang, dokter spesialis 10 orang, dokter gigi 22 orang. Sementara itu, untuk tenaga paramedis tercatat sebanyak 510 orang, bidan desa 258 orang dan non-paramedis sebanyak 828 orang. Untuk dukun bayi tercatat sebanyak 2.770, dan Posyandu ada 1.339 tersebar di berbagai wilayah. Dari data yang ada hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Sumenep terdapat 1 orang dokter umum dan tidak semua kecamatan memiliki dokter gigi. Selanjutnya sebaran tenaga paramedis paling banyak terdapat di kecamatan Arjasa, yaitu sebanyak 28 orang dan Pragaan sebanyak 20 orang serta Sapeken (21 orang).
Jumlah
dukun bayi sebanyak 2.770 orang, dan telah terlatih. Jika diamati per kecamatan terlihat bahwa dukun bayi paling banyak terdapat di Lenteng, yaitu sebanyak 380 orang. Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumenep berdasarkan data tahun 2009 terdiri dari : 1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar di Kecamatan Kota Sumenep. 2. Rumah Sakit Islam (RSI) di Kecamatan Kalianget 3. Puskesmas 30 buah. 4. Puskesmas Pembantu 71 buah. 5. Puskesmas Keliling 26 buah. 6. BKIA/Polindes 179 buah. 7. Posyandu 1.275 buah. 8. Apotik 17 buah. 9. Pedagang besar Farmasi 2 buah. Tenaga medis, non medis dan dokter yang ada di Kabupaten Sumenep berjumlah : 1. Dokter Umum (PNS & PTT)
:
53
orang
2. Dokter Spesialis (PNS & PTT) :
10
orang
3. Dokter Gigi (PNS & PTT)
:
22
orang
4. Apoteker
:
1
orang
5. Ahli Gizi
:
21
orang
6. Analisa Laboratorium
:
8
orang
145
7. Ahli Rontgen
:
2
orang
8. Paramedis
:
510
orang
9. Mantri Kesehatan
:
544
orang
10. Ahli Penyehatan Lingkungan
:
19
orang
11. Sarjana Farmasi
:
1
orang
12. Bidan
:
40
orang
13. Bidan Desa
:
258
orang
14. Pembantu Bidan
:
7
orang
15. Non Para Medis
:
828
orang
16. Perawat
:
129
orang
17. Dukun bayi
:
746
orang
18. Posyandu
:
1.253
Menurut catatan Dinas Kesehatan, di Kabupaten Sumenep cukup banyak penduduk yang terjangkit penyakit radang selaput lendir dan penyakit lain saluran pernapasan. Tercatat pada tahun 2009 penduduk yang menderita radang selaput lendir sebanyak 7.255 orang dan pernyakit lain saluran pernafasan sejumlah 15.977 orang. Jika ditinjau kondisi per kecamatan, penyakit radang selaput lendir dan penyakit lain saluran pernapasan ternyata banyak diderita oleh penduduk hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Kangayan, Guluk, guluk dan Masalembu. Dari data yang ada jenis penyakit radang selaput lendir paling banyak terjadi di kecamatan Dungkek, Dasuk dan Bluto yang jumlahnya mencapai 600 lebih. Sementara itu jenis penyakit lain saluran pernapasan paling banyak terjadi di kecamatan Bluto dengan jumlah 4.794 dan kecamatan Sumenep sebanyak 3.575 penderita. Di bidang layanan kesehatan, misalnya, dilaporkan bahwa selama satu dekade terakhir telah banyak kemajuan yang berhasil dicapai. Di Kabupaten Sumenep untuk saat ini (2009/2010) selan telah tersedia Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Keliling juga telah ada Polindes. Dua rumah sakit
terdapat di kecamatan Sumenep dan
Kalianget. Sedangkan di setiap kecamatan terdapat satu Puskesmas. Bahkan di 146
kecamatan Sumenep, Arjasa, Lenteng dan Batang-batang terdapat dua Puskesmas. Ada beberapa puskesmas di beberapa kecamatan yang menyediakan untuk rawat inap, sehingga bagi masyarakat yang hanya menderita penyakit-penyakit ringan atau tidak terlalu parah & memerlukan perawatan secara intensiv bisa langsung ditangani puskesmas. Puskesmas yang menyediakan rawat inap diantaranya
Kecamatan
Pasongsongan, Ambunten, Manding, Gapura, Pragaan, dsb. Sarana kesehatan lainnya adalah praktek dokter umum, praktek dokter gigi dan apotik atau toko obat-obatan.
Tabel II - 38 Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas dan Pembantu Puskesmas No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kecamatan Pragaan Bluto Saronggi Giligenting Talango Kalianget Sumenep Batuan Lenteng Ganding Guluk-Guluk Pasongsongan Ambunten Rubaru Dasuk Manding Batuputih Gapura Batang-Batang Dungkek Nonggunong Gayam Raas Sapeken Arjasa
Rumak Sakit
Puskesmas Pembantu
Puskesmas 1 1 -
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
147
Puskesmas Keliling 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 7 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26. 27.
Kangayan Masalembu Jumlah
2
1 1 30
4 1 71
1 1 26
Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
Sebagaimana data yang berhasil diperoleh di kabupaten Sumenep bahwa di wilayah ini telah tersedia berbagai jenis tenaga medis maupun tenaga paramedis. Hanya saja persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sumenep selain menyangkut soal jumlah tenaga kesehatan yang tersedia juga persebaran tenaga medis yang ada masih dinilai belum merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa di kabupaten Sumenep. Diakui bahwa sejah ini telah tersedia baik tenaga dokter umum, dokter gigi, tenaga perawat, bidan, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat (kes mas), tenahga sanitasi dan sebagainya. Tetapi permasalahannya adalah jumlah tenaga yang tersedia masih relatif terbatas di berbagai wilayah.
Tabel II - 39 Banyaknya Tenaga Dokter di Kabupaten Sumenep Kecamatan 01. Pragaan 02. Bluto 03. Saronggi 04. Giligenting 05. Talango 06. Kalianget 07. Sumenep 08. Batuan 09. Lenteng 10. Ganding 11. Guluk-guluk 12. Pasongsongan 13. Ambuten 14. Rubaru 15. Dasuk 16. Manding 17. Batuputih 18. Gapura 19. Batang-batang
Dokter Spesialis
DokterUmum
Dokter Gigi
-
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -
148
20. Dungdek 21. Nonggunong 22. Gayam 23. Raas 24. Sapeken 25. Arjasa 26. Kangayan 27. Masalembu 28. Dinas Kesehatan 29. RSUD 10 JUMLAH/TOTAL 10 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
1 1 2 2 2 1 2 1 4 14 53
1 1 1 2 2 22
Hingga saat ini ketersediaan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga perawat, bidan, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat (KesMas), tenaga sanitasi, dsb, masih relatif terbatas. Menyinggung masalah jenis penyakit yang diderita penduduk pada umumnya sebenarnya relatif beragam. Beberapa jenis penyakit yang kerapkali menyerang masyarakat antara lain; radang selaput lendir, penyakit lain saluran pernapasan, scabies, anemia, infeksi kulit dan jaringan bawah kulit, penyakit lain pada otot rangka jaringan kulit dan sebagainya. Dari beberapa macam penyakit tersebut, penyakit lain pada otot rangka jaringan kulit paling banyak diderita penduduk.
Tabel II - 40 Jumlah Dokter Spesialias di Rumah Sakit Daerah Kab. SumenepTahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dokter Spesialis Spesialis Bedah Spesialis Anak Spesialis Saraf Spesialis THT Spesialis Kandungan Spesialis Dalam Spesialis Ortopedi tulang Spesialis Mata Spesialis Patologi Klinik
Jumlah (Org) 1 1 1 1 2 1 1 1 1
KET
Tidak 100% ada di Sumenep
Sumber : RSUD. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep
149
2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Panjang jalan raya di Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 mencapai 1.748.330 km. Panjang jalan ini terdiri atas jalan negara (48.830 Km), jalan propinsi (69.600 Km) dan jalan kabupaten sepanjang 1.629.900 Km. Dari sepanjang 1.629.900 Km jalan kabupaten terdiri dari 1.488.400 km merupakan jalan aspal, 94.200 permukaan jalan kerikil dan 47.300 km merupakan jalan tanah. Dilihat dari kondisi jalan, maka sepanjang 1.371.057 km atau 84,12% dalam keadaan baik, 137.655 km atau sekitar 8,45% dalam keadaan sedang dan 76.693 km (4,71%) dalam keadaan rusak serta 41.495 Km (2,55%) dalam keadaan rusak berat. Meski dari aspek panjang jalan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi dalam hal jenis permukaan jalan nampaknya masih memerlukan perhatian. Sebab sampai pada tahun 2009/2010 ternyata di Kabupaten Sumenep masih banyak ditemukan jalan dengan permukaan kerikil maupun tanah. Menurut catatan yang ada pada tahun 2010 di Kabupaten Sumenep jalan kabupaten yang masih berkerikil sepanjang 77.860 Km dan jalan tanah sepanjang 39.736 Km. Kondisi panjang jalan kabupaten
yang
masih baik cukup merata di
berbagai kecamatan. Walaupun demikian kondisi panjang jalan yang
baik paling
banyak ada di Kecamatan Sumenep, yaitu 121.560 km. Sebaliknya jalan paling pendek dalam keadaan baik terdapat di Kecamatan Kangayan (9.020 KM). Selanjutnya jika memperhatikan panjang jalan tiap kecamatan ternyata kecamatan yang memiliki jalan terpendek adalah Masalembu dan Kangayan. Di Kecamatan Kangayan hanya sepanjang 9.020 Km dengan kategori baik dan sepanjang 19.010 Km dalam keadaan rusak dan rusak berat. Sedangkan di Kecamatan Masalembu panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 16.780 Km dan sepanjang 7.940 Km dalam keadaan sedang. Selanjutnya dari data yang ada ternyata Kecamatan Sumenep memiliki jalan terpanjang yakni 124.650 Km dan sepanjang 119.900 Km dalam keadaan baik, 4.400 sedang serta 350 Km dalam keadaan rusak. Jumlah jembatan di Kabupaten Sumenep sebanyak 227 buah dan panjangnya secara keseluruhan yaitu 1.538 m.
150
Untuk pekerjaan umum yang lain meliputi jaringan irigasi, drainase, tangkis laut embung/DAM, dsb, menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan. Sedangkan yang menangani pekerjaan umum seperti drainase perkotaan, jalan lingkungan/paving, tata ruang, MCK adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Tabel II - 41 Data Infrastruktur di Kabupaten Sumenep TAHUN NO 1
JENIS DATA 2 PEKERJAAN UMUM 1. Status Jalan
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
SAT UAN 7
KET. 8 Sumber Data :
1.748,330
1.748,330
1.748,330
1.748,330
a. Nasional
48,83
48,83
48,83
47,48
Km
Dinas PU Bina
b. Propinsi
69,60
69,60
69,60
70,54
Km
Marga Kab.
1.508,712
1.512,304
1.517,134
1.519,774
Km
Sumenep
-
-
-
-
Km
121,188
117,596
112,766
110,13
Km
c. Kabupaten d. Kota e. Desa/Lokal f. Tol
Km
2. Kondisi Jalan
1.748,330
1.748,330
1.748,330
1.748,330
a. Aspal/hotmix
1.627,142
1.630,734
1.635,564
1.637,798
Km
b. Berbatu/krikir
79,693
77,860
74,798
73,047
Km
c. Tanah
41,495
39,736
37,968
37,079
Km
a. Panjang
1.672
1.738
1.846
1.855
M
b. Jumlah
244
250
263
265
3. Jembatan
Buah
4. Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan a. Teknis * - Primer - Sekunder - Tersier
Sumber data : Dinas PU 10.365,00
10.365,00
10.365,00
12.565,00
M
96.410,00
96.410,00
96.410,00
50.442,00
M
305.500,00
305.500,00
305.500,00
214.810,00
M
b. Non Teknis **
M
151
Pengairan *) dam/ bendungan **)air sumber
- Primer
-
-
-
752,00
M
- Sekunder
-
-
-
32.794,00
M
- Tersier
-
-
-
100.179,00
M
749
782
321
9.793
5.850
3.005
2.027
6.736
7.701
4.324
2.193
5. Jenis Prasarana Irigasi Yang diperbaiki a. Teknis - Primer
-
- Sekunder - Tersier
M M M
b. Non Teknis - Primer
-
-
-
-
M
- Sekunder
-
-
-
-
M
1.712
3.999
2.481
818
- Tersier
Rincian Sumber Dana utk. Pemb. Sal. Tersier Tahun 2008 : - APBD = 10.477 m - DAK Prov. 1.223 m
=
M
Tabel II - 42 Panjang Jalan Raya di Kabuapten Sumenep Tahun 2009 NO
1
PANJANG JALAN NEGARA (48.830 Km) BAIK SEDANG RUSAK (Km) (Km) (Km)
PANJANG JALAN PROPINSI (69.600 Km) BAIK SEDANG RUSAK (Km) (Km) (Km)
BAIK (Km)
31.950
3.200
1.382.297
16.110
770
36.000
30.000
PANJANG JALAN KABUPATEN (1.624.900) SEDANG (Km)
RUSAK (Km)
RUSAK BERAT (Km)
129.907
77.860
39.736
Sumber : Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tabel II - 43 Saluran Irigasi di Kabupaten Sumenep NO 1 1
JENIS DATA 2 Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
2006 3 6.530 m2
2007 4 6.530 m2
TAHUN 2008 5 6.530 m2
152
2009 6 6.530 m2
2010 7 6.530 m2
KET 8 Lokasi - Kali Marengan pada Km.3.500-6.500 (L=3 km) di bagian sisi kiri sungai dengan lebar 2 m - Kali Anjuk di bagian kanan sungai sepanjang 10 m dengan lebar 5 m
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
66,37%
38,92 m/Ha
68,29%
41,56 m/Ha
70,30%
44,33 m/Ha
71,41%
45,86 m/Ha
71,97%
46,63 m/Ha
- Avour jalan Dr.Cipto sepanjang 60 m (dibagian sisi kiri saluran ) dengan lebar 4 m - Avour jalan Raung sepanjang 60 m (dibagian kanan saluran) dengan lebar 4 m Berdarkan data luas daerah irigasi Dinas PU Pengairan Kab. Sumenep Tahun 2010 = 6.915 Ha
Sumber : Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sumenep
2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Di Kabupaten Sumenep pengembangan perumahan lebih banyak dilakukan secara individu oleh masyarakat dibandingkan dengan oleh pengembang. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah perumhan yang dibangun oleh pengembang di kawasan perkotaan. Dengan demikian untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas hunian di Kabupaten Sumenep saat ini dipenuhi oleh masyarakat sendiri dan pengembang. Arahan pengembangan perumahan didasarkan pada perkembangan eksisting di masing-masing wilayah dan proyeksi kebutuhan di masa datang. Faktor utama yang dipertimbangkan dalam pengembangan perumahan yaitu perkembangan jumlah penduduk dan rumah tanggga. Penghitungan kebutuhan jumlah dan luas area perumahan di Kabupaten Sumenep didasarkan pada asumsi sebagai berikut: (a). Satu rumah dihuni oleh satu keluarga; (b).Satu keluarga berjumlah 3-4 jiwa sesuai dengan rata-rata tiap kecamatan dan (c). Tipe perumahan yanga baru akan dikembangkan baik oleh masyarakat secara individu maupun pengembang dengan luas lahan ± 200 m². Sementara itu rencana kawasan pemukiman masih mengikuti pola yang sedang berkembang saat ini. Budaya penduduk setempat yang lebih memilih untuk merantau mencari pekerjaan diluar daerah menyebabkan perkembangan pemukiman penduduk
153
tidak proporsional terhadap pertambahan jumlah jumlah penduduk. Diperkirakan selama 10 tahun mendatang tidak terjadi peningkatan permukiman yang sangat besar sehingga belum perlu pembukaan lahan dalam skala besar untuk permukiman. Di samping persoalan perumahan atau pemukiman gerak pembangunan di berbagai daerah termasuk di kabupaten Sumenep tidak dapat terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung
berbagai aktivitas dan kepentingan
masyarakatnya. Pada umumnya sarana dan prasarana banyak berkaitan dengan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti misalnya jalan, pembangunan gedung fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, atau gedung sekolah. Di luar itu prasarana dan sarana untuk perkembangan ekonomi dan komunikasi. Jalan adalah salah satu bentuk prasarana yang dibutuhkan penduduk untuk melakukan mobilitas. Apabila suatu lokasi atau daerah tanpa prasarana jalan maka kemungkinan besar menjadi daerah terisolasi atau terpencil. Prasarana berupa jalan merupakan kebutuhan vital di berbagai daerah.
Tabel II - 44 Lahan pemukiman No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Pragaan Bluto Saronggi Giligenting Talango Kalianget Sumenep Batuan Lenteng Ganding Guluk-guluk Pasongsongan Ambunten Rubaru Dasuk
Luas (Ha) Eksisting 2005
Rencana 2016
1.333,86 1.306,67 1.300,93 633,36 781,00 352,62 992,27 387,00 1.617,50 655,59 967,91 1.505,93 436,78 744,82 144,00
1.408,24 1.667,63 2.678,05 654,01 1.337,91 405,09 1.211,60 459,00 1.927,97 840,43 1.115,94 2.076,51 482,47 778,31 162,03
154
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Manding Batuputih Gapura Batang-batang Dungkek Nonggunong Gayam Raas Sapekan Arjasa Kangayan Masalembu Jumlah
320,00 1.060,67 523,89 2.057,75 622,90 778,90 544,90 671,61 157,90 752,90 225,87 233,51 20.498,17
387,93 1.175,25 571,30 2.253,68 691,31 798,87 663,40 710,84 236,97 759,51 227,853 307,18 25.156,24
9,56 %
12,03 %
Proporsi %
Sumber : Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep
Tabel II - 45 Jumlah Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Sumenep URAIAN
TAHUN 2006
2007
2008
SATUAN 2009
KET.
2010
1. Perumahan Dinas PU. Cipta a. Status Kepemilikan Rumah 1) Rumah milik sendiri
Karya & Tata Ruang 308
235
620
353
13
478
-
-
1) Perumnas
-
2,731
78
2) KPR/BTN
6
2,544
4
2) Rumah dinas/bebas sewa
Unit
Tahun 2011
-
Unit
(Data s/d bln MARET 2011)
2
-
Unit
1
-
Unit
b. Penyediaan Perumahan
3) Real Estate
Unit
- Rumah Sederhana
-
2,317
-
-
3
Unit
- Rumah Sangat Sederhana
-
-
-
-
-
Unit
4) Perorangan
-
-
-
-
-
Unit
c. Kebutuhan Rumah
-
2,317
-
-
-
Unit
Sumber : Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Sumenep 155
2.3.1.5. Bidang Urusan Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang kabupaten ke dalam langkah langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.3.1.5.1. Kebijakan Penataan Ruang Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Sumenep, meliputi: a. pengembangan kawasan minapolitan; b. pengembangan kawasan agropolitan; c. pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan; d. pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan; e. pengembangan sistem pusat kegiatan; f. pengembangan prasarana dan sarana lokal bersinergi dengan nasional dan regional; g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya; h. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; i. pengendalian fungsi kawasan lindung; j. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; l. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis; m. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan n. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. 2.3.1.5.2. Strategi Penataan Ruang Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang, ditetapkan strategi penataan ruang Kabupaten, meliputi: 1. Pengembangan kawasan minapolitan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan sentra-sentra minapolitan 156
b. mengembangkan hasil tangkapan ikan; c. mengembangan budidaya perikanan; d. mengembangkan prasarana pendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan. 2. Pengembangan kawasan agropolitan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan
sentra-sentra
agroproduksi,
agroteknologi,
agroindustri,
agribisnis, dan agrowisata; b. meningkatkan kualitas kelembagaan; c. mengembangkan produk usaha pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan pariwisata; d. mengembangan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. 3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan pariwisata budaya, alam, dan buatan sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan keserasian lingkungan; b. mengembangkan jaringan antar potensi wisata; c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana wisata; d. mengembangkan diversifikasi produk wisata; e. mengembangkan promosi dan kerjasama wisata; f. meningkatkan, melestarikan tradisi dan kearifan lokal. 4. Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan sentra-sentra industri kecil; b. mengembangkan kawasan peruntukan industri; c. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; d. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal; e. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil;
157
f. mengendalikan secara ketat industri berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. 5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis; b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya; serta c. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan. 6. Pengembangan prasarana dan sarana lokal bersinergi dengan nasional dan regional dengan strategi meliputi: a. meningkatkan sistem transportasi antar pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya; b. menata sistem transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; c. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah didaratan dan kepulauan yang menghubungkan kawasan perdesaan dengan perkotaan; d. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan; e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi; f. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya; dan g. mengembangkan prasarana transportasi kereta api. 7. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya dengan strategi meliputi: a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya; c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai; d. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara; 158
e. meningkatkan sistem jaringan Air; f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan; g. mengembangkan sanitasi lingkungan permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan; h. mengembangkan sistem pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri; dan i. meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya. 8. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dengan strategi meliputi: a. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 9. Pengendalian fungsi kawasan lindung dengan strategi meliputi: a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung; b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya; c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan perlindungan setempat; d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan; e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung; f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep berkelanjutan; g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; h. mengembangkan sistem monitoring, evaluasi pengelolaan kawasan lindung; i. rehabilitasi kawasan lindung yang rusak; dan j. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. 10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana dengan strategi meliputi: a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana tanah
longsor, gerakan tanah, dan banjir; 159
b. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana; c. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta
karakteristik wilayah; d. mengembangkan sistem mitigasi bencana; e. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan f. mengembangkan sistem penanganan bencana.
11. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan dengan strategi meliputi: a. mempertahankan lahan sawah beririgasi dan mengendalikan perubahan fungsinya
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil
pertanian; c. mengembangkan sistem pemasaran sesuai tingkat layanan; d. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; e. mengembangan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah
secara terintegrasi; dan f. mengembangan
permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 12. Peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis dengan strategi meliputi: a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan dan pusat bisnis; b. mendorong
pengembangan
pariwisata
terpadu
dengan
mengoptimalkan
pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan c. mempertahankan kualitas lingkungan hidup. 13. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan strategi meliputi: a. meningkatkan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, maupun cagar alam; b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; c.
meningkatkan upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir; 160
d. meningkatkan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan; dan e. mengembangkan kota-kota pesisir. 14. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; c.
mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan. Dalam strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Sumenep ditetapkan beberapa fungsi dan peran wilayah, terutama untuk kawasan perkotaan (Ibukota Kecamatan) yang memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan dalam skala pelayanan (pusat SSWP). Untuk mengembangkan kota tidak saja dilihat faktor internal yang menyebabkan kota tersebut berkembang sesuai tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi secara regional, kota mempunyai kepentingan untuk memberikan andil kepada perkembangan wilayah regional, jadi antara kota dengan kekuatan luar kota saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam konteks regional peranan dan fungsi kota harus ditegaskan, dalam penetapan fungsi tersebut perlu fleksibilitas yang artinya dengan berkembangnya kota disertai dengan kemungkinan terjadinya pergeseran peranan unsurunsur yang ada dapat bergeser pula peranan dan fungsi kota tersebut. Sebagai kriteria yang diterapkan dalam menentukan fungsi dan peranan tersebut adalah adanya unsurunsur perkembangan kota yang menonjol terhadap pola dan perkembangan kota sehingga dapat dikontribusikan bagi perkembangan regional. Sebagaimana diungkapkan dalam teori pembangunan kota bahwa pembangunan yang dilakukan secara seimbang antar berbagai wilayah selain meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi juga akan mampu mengurangi tingkat migrasi penduduk atau urbanisasi desa-kota. Salah satu sarana yang dinilai mampu memacu perkembangan 161
wilayah adalah pembangunan sarana penghubung seperti jembatan dan jalan raya. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan jangka panjang sudah seharusnya memperhatikan sejumlah faktor seperti; pembangunan perumahan, lapangan kerja, infrastruktur, pembangunan sosial ekonomi dan budaya, pembangunan kepariwisataan atau rekreasi dan sebagainya. Proses pembangunan perlu dilakukan secara bersama-sama dan seimbang antar wilayah sehingga kesenjangan antar wilayah tidak terjadi. Dalam proses pembangunan jangka panjang yang dilakukan tidak hanya meliputi pembangunan fisik atau material semata melainkan juga pembangunan mental atau spiritual. Melalui aktivitas pembangunan baik fisik maupun non fisik maka terwujudnya masyarakat sejahtera, maju dan mandiri akan semakin mudah direalisasikan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025, maka pengembangan wilayah Kabupaten Sumenep (rencana fungsi wilayah) diarahkan pada pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, perokanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berkaitan dengan rencana fungsi wilayah tersebut maka rencana pengambangan fasilitas yang dibutuhkan meliputi; (a). Fasilitas Pendidikan yakni pendidikan tinggi dan akademi; (b). fasilitas perdagangan jasa meliputi; peningkatan pasar umum dan pengembangan pasar ikan; (c). fasilitas kesehatan yakni pengembangan rumah sakit tipe C; (d). pengembangan fasilitas transportasi atau terminal regional; (e). Pelabuhan laut dan (f). Fasilitas pariwisata pantai dan budaya. Sehubungan dengan rencana fungsi wilayah dan rencana pengembangan fasilitas yang dibutuhkan maka dirumuskan rencana pengembangan infrastruktur
sebagai
berikut: (a). Pengembangan jaringan jalan regional; (b). pengembangan bandara udara dengan jalur non reguler; (c). pengembangan pelabuhan laut Kalianget serta mengembangkan pelabuhan laut di pulau Pagerungan dan (d). melakukan konservasi rel mati. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ditiap wilayah, maka Kabupaten Sumenep termasuk ke dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madura dan Kepulauan yang meliputi Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep itu sendiri, dengan pusat pengembangan di
162
Kabupaten Pamekasan. Dengan penjelasan mengenai fungsi dan arahan pengelolaan kawasan sebagai berikut: (a). Fungsi Kawasan Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata alam (pantai) dan budaya. (b). Arahan Pengelolaan Kawasan Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah propinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan holtikultura. Mengendalikan konservasi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan. Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fungsi kota. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional. Meningkatkan akses antar wilayah sebagai antisipasi perkembangan jembatan Suramadu (Pamekasan- Sampang- Bangkalan, Pamekasan-Sumenep). Pengembangan objek wisata budaya dengan berbagai paket wisata terpadu. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota. Mengembangkan sektor perikanan dan tambak garam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ada dijelaskan bahwa salah satu muatan dalam RTRW adalah Rencana Struktur Ruang (sebagaimana pasal 17 ayat 1). Struktur pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman (perdesaan dan perkotaan) dan rencana sistem jaringan prasarana (Pasal 17, ayat 2). Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah adalah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.
163
Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep, kebijaksanaan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pola dasar pembangunan, adanya kebijaksanaan tata ruang dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan
daerah,
serta
memelihara
keseimbangan
dan
kesinambungan
pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Dalam kerangka pembentukan struktur ruang, untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, perlu adanya kebijakan pengembangan wilayah yang dijabarkan dalam Wilayah Pengembangan (WP). Kebijakan pembentukan tata ruang sebagaimana yang dijelaskan di atas bertujuan untuk: 1. Memperkuat karakter kawasan melalui pengelompokan wilayah pengembangan yang mempunyai jenis kesamaan, keidentikan
atau keragaman potensi, kondisi serta
fungsi yang dapat saling mendukung dan menunjang secara ekonomi baik dalam skala lokal, regional ataupun nasional. 2. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam dan antar wilayah serta Wilayah Pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil. Secara khusus memperkecil kesenjangan juga dilakukan antara wilayah daratan dan kepulauan sebagaimana yang telah dilontarkan dalam perumusan isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Sumenep. 3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah daratan dan kepulauan dengan konsep yang saling menguntungkan demi terjalinnya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga terwujudnya ekonomi
daerah
yang kuat
dan mampu menunjang serta memperkokoh
perkembangan regional dan nasional. 4. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang dan daerah pantai melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembentukan struktur ruang wilayah dilakukan dengan maksud untuk menata hierarki kota yang ada secara efesien, fungsional, strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisa tentang struktur wilayah, Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 164
beberapa tingkatan orde kota. Tingkat orde perkotaan tersebut dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan kota itu sendiri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1. Jumlah dan perkembangan penduduk kota tersebut. 2. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, morfologi, hidrologi, geologi, kemampuan tanah, klimatologi dan sebagainya. 3. Jumlah dan perkembangan penduduk. 4. Kondisi sosial budaya masyarakat yang ada. 5. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur kota. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sumenep mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa : 1. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Bab 1, pasal 1). 2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Bab 1, pasal 1). 2.3.1.5.1.Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan Pengembangan pusat permukiman perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada desa pertanian / perikanan dan desa industri. Desa pertanian / perikanan secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian di wilayah daratan dan perikanan di wilayah kepulauan (sektor basis). Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (farm village type). Pada kawasan tersebut difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar / perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas / puskesmas pembantu. Sedangkan pada pusat permukiman pada desa 165
yang berbasis perikanan (di wilayah kepulauan), kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar ikan dan TPI, perdagangan skala desa, fasilitas pelabuhan / pendaratan perahu, pelayanan kesehatan yang setara puskemas / puskesmas pembantu. Pusat-pusat permukiman yang berada di wilayah perikanan sebaiknya terhubungkan dalam networking system dengan lokasi Pelabuhan sebagai sarana utama akses menuju wilayah eksternal. Dalam pengembangan sistem perkotaan dan sistem perwilayahan, rencana fungsi perwilayahan Kabupaten Sumenep berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur tahun 2030 adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan dengan pengembangan fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan,
perikanan,
pertambangan,
pendidikan,
kesehatan
dan
pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan struktur tata ruang perdesaan diarahkan untuk pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dengan urban - rural linkages. Pengembangan
sistem
perdesaan
ini
mengacu
pada
Rencana
Fungsi
Perwilayahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masingmasing Kota Kecamatan. Adapun wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel II – 47. Dalam perkembangan sistem perwilayahan, wilayah pedesaan selalu tertinggal oleh perkembangan perkotaan. Wilayah perkotaan sebagai wilayah inti belum dapat memberikan efek mendorong perkembangan perdesaan. Keterkaitan desa – kota sering ditandai terjadinya aliran sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran dengan disertai derasnya proses (speed up processes) migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kota-kota besar. Ketertinggalan wilayah perdesaan juga diakibatkan karena bentuk morfologi kawasan rencana berupa kawasan daratan dan lautan dengan akses dan prasarana / sarana yang sangat terbatas. Kondisi ini sangat jelas mempengaruhi skenario network sistem yang akan di bangun. Keterkaitan pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang, menghasilkan lambatnya pertumbuhan di perdesaan, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih mengutamakan pengembangan desa. Apabila proses urbanisasi tidak terkendali maka akan semakin mendesak produktifitas pertanian serta akan mengancam ketahanan 166
pangan nasional. Oleh karenanya pengelolaan kawasan perdesaan adalah dengan meningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian/perikanan.
Tabel : II – 46 Rencana Sistem Perdesaan Kabupaten Sumenep Pusat Pelayanan
Fungsi Pelayanan
Sistem Perdesaan/Perkotaan Desa Kota Pusat Desa Pusat Pertumbuhan Pertumbuhan
Sumenep (PKL) Gapura (PPK)
Perkotaan/Ibukota Kabupaten Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Saronggi (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Saronggi (pusat) Desa Tanah Merah
Talango (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Talango (pusat) Desa Padike
Batuan (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Batuan (pusat) Desa Torbang Desa Gelugur
Kalianget (PPK)
P Perkotaan PPK
Desa Kalianget Timur Desa Kalianget Barat
-
-
Desa Panagan Desa Gapura Barat Desa Gapura Tengah
Desa Mandala Desa Andulang, Desa Longos, Desa Grujugan, Desa Gapura Timur, Desa Gersik Putih, Desa Palokloan, Desa Banjar Barat, Desa Banjar Timur, Desa Batudinding, Desa Baban, Desa Karangbuddi, Desa Beraji, Desa Poja. Desa Aeng Tongtong Desa Juluk Desa Langsar Desa Pagarbatu Desa Tanjung Desa Kebundadap Timur Desa Kebundadap Barat Desa Saroka Desa Nambakor Desa Muangan Desa Talang Desa Kambingan Timur Desa Cabbiya Desa Essang Desa Kombang Desa Poteran Desa Palasa Desa Gapurana Desa Patean Desa Babbalan Desa Gedungan Desa Gunggung Desa Pinggirpapas Desa Karanganyar
167
Desa Kalimo’ok
Desa Marengan Laok Desa Kertasada Desa Bilaporare Desa Moncek Barat Desa Moncek Tengah Desa Moncek Timur Desa Banaserep Barat Desa Lembung Barat Desa Kambingan Barat Desa Tarogan Desa Poreh Desa Cangkreng Desa Medelan Desa Sendir Desa Daramista Desa Jambu Desa Ellak Daya Desa Ellak Laok Desa Lenteng Barat Desa Ketawang Parebaan Desa Bataal Barat Desa Bataal Timur Desa Rombiya Barat Desa Rombiya Timur Desa Talaga Desa Bilapora Barat Desa Bilapora Timur Desa Ganding Desa Gadu Timur Desa Gadu Barat Desa Bakeong Desa Payudan Dungdang Desa Pordapor Desa Bragung Desa Tambuko Desa Payudan Nangger Desa Payudan Daleman Desa Payudan Karangsokon Desa Batuampar
Lenteng (PKLp)
Perkotaan/Pusat PKLp
Desa Lenteng Timur Desa Lembung Timur Desa Banaresep Timur
Ganding (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Parebaan (pusat) Desa Ketawang Karay Desa Ketawang Larangan Desa Ketawang Daleman
Guluk-guluk (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Guluk-guluk Desa Ketawang Laok Desa Pananggungan
Pasongsongan (PKLp)
Perkotaan/Pusat PKLp
Desa Pasongsongan Desa Panaongan Desa Padangdangan
Ambunten (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Ambunten Tengah Desa Ambunten Timur
168
Desa Montorna Desa Prancak Desa Campaka Desa Rajun Desa Lebeng Timur Desa Lebeng Barat Desa Soddara Desa Ambunten Barat Desa Tambaagung Barat Desa Tambaagung Tengah Desa Tambaagung Ares Desa Sogian Desa Keles
Rubaru (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Rubaru
Dungkek (PKLp)
Perkotaan/Pusat PKLp
Desa Dungkek (pusat) Desa Lapaloak
Batang-batang (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Batang-batang Daya Desa Batang-batang Laok
Batuputih (PPL)
Perkotaan PPK
Desa Batuputih Laok
169
Desa Tambaagung Timur Desa Bukabu Desa Campor Barat Desa Campor Timur Desa Beluk Ares Desa Beluk Kenek Desa Beluk Raja Desa Basoka Desa Mandala Desa Karangnangka Desa Pakondang Desa Matanair Desa Tambaksari Desa Banasare Desa Bunbarat Desa Kalebengan Desa Duko Desa Jadung Desa Romben Barat Desa Romben Rana Desa Romben Guna Desa Bicabi Desa Lapadaya Desa Lapataman Desa Bungin-bungin Desa Bunpenang Desa Tamansang Dea Candi Desa Bancamara Desa Banraas Desa Tamendung Desa Totosan Desa Banuaju Barat Desa Banuaju Timur Desa Pajanangger Desa Nyabakan Timur Desa Lombang Desa Bilangan Desa Dapenda Desa Legung Timur Desa Legung Barat Desa Jangkung Desa Nyabakan Barat Desa Kolpo Desa Larangan Barma Desa Batuputih Kenek Desa Aeng Merah Desa Tengedan Desa Juruan Laok Desa Juruan Daya Desa Badur Desa Gedang-gedang Desa Batuputih Daya
Desa Bantelan Desa Larangan Kerta Desa Bulaan Desa Sergang Dasuk (PKLp)
Perkotaan/Pusat Keciatan Lokal promosi
Desa Nyapar Desa Jelbudan Desa Kertatimur
Manding (PPK)
Perdesaan
Desa Manding Daya Desa Manding Timur Desa Manding Laok
Bluto (PKLp)
Perkotaan/Pusat Keciatan Lokal promosi
Desa Bluto Desa Bungbungan Desa Aengbaja Kenek Desa Lobuk
Pragaan (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Prenduan Desa Pragaan Laok Desa Jaddung
170
Desa Batubelah Barat Desa Batubelah Timur Desa Kecer Desa Bates Desa Bringin Desa Mantajun Desa Dasuk Laok Desa Dasuk Timur Desa Dasuk Barat Desa Kerta Barat Desa Semaan Desa Slopeng Desa Giring Desa Gadding Desa Tenonan Desa Lanjuk Desa Kasengan Desa Gunung Kembar Desa Jabaan Desa Lalangon Desa Aengdake Desa Pakandangan Sangrah Desa Pakandangan Tengah Desa Pakandangan Barat Desa Kapedi Desa Guluk Manjung Desa Sera Barat Desa Sera Tengah Desa Sera Timur Desa Karang Cempaka Desa Aengbaja Raja Desa Polongan Desa Masaran Desa Gingging Desa Gilang Desa Errabu Desa Kaduara Timur Desa Sendang Desa Rombasan Desa Sentol Laok Desa Larangan Perreng Desa Sentol Daya Desa Pakamban Daya Desa Pakamban Laok Desa Pragaan Daya Desa Aengpanas Desa Karduluk
Giligenting (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Aenganyar Desa Galis
Desa Gedugan Desa Bringsang Desa Lombang Desa Jate Desa Banbaru Desa Banmaleng
Arjasa (PPK/PKLp)
Perkotaan/Pusat Keciatan Lokal promosi
Desa Arjasa Desa Kalikatak Desa Sumbernangka Desa Duko Desa Angan-angan Desa Kalianyar Desa Pabian Desa Sambakti Desa Pandenan
Kangayan (PPL)
Perkotaan PPK
Desa Kangayan Desa Tarjek
Sapeken (PPL)
Perkotaan PPK
Desa Sapeken
Desa Buddi Desa Gelaman Desa Pajanangger Desa Sawahsumur Desa Paseraman Desa Kolo Kolo Desa Angkatan Desa Kalisangka Desa Laok Jangjang Desa Bilis-bilis Desa Saobi Desa Cangkramaan Desa Tembayangan Desa Batuputih Desa Daandung Desa Timur Jangjang Desa Jukong-jukong Desa Sabunten Desa Paliat Desa Sasili Desa Sepanjang Desa Tanjungkiaok Desa Pagerungan Kecil Desa Pagerungan Besar Desa Sakala
Gayam (PPK).
Perkotaan/Pusat Keciatan Lokal promosi
Desa Gayam , Desa Pancor
Nonggunong (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Sukarame Pesisir
Ra’as (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Berakas Desa Poteran
171
Desa Jambuir Desa Prambanan Desa Gendang Timur Desa Karang Tengah Desa Nyamplong Desa Gendang Barat Desa Kalowang Desa Tarebung Desa Sukarame Timur Desa Tanahmerah Desa Somber Desa Sonok Desa Nonggunong Desa Rosong Desa Talaga Desa Ketupat Desa Jungkat Desa Keropo Desa Karangnangka Desa Alasmalang
Desa Tonduk Desa Guwa-guwa Masalembo (PPK)
Perkotaan PPK
Desa Masalina, Desa Sukajeruk
Desa Karamian Desa Masakambing
Keterangan : - PKL = Pusat Kegiatan Lokal, PKLp = Pusat Kegiatan Lokal Promosi, PPK = Pusat Pelayanan Kawasan dan PPL = Pusat Pelayanan Lingkungan.
Sedangkan strategi pengelolaannya tetap dengan mengintensifkan keterkaitan Desa – Kota melalui pengembangan Kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Sumenep diarahkan pada Kawasan Agropolitan Pertanian (di wilayah daratan) dan Agropolitan Perikanan (di wilayah kepulauan). Kegiatan pokok yang dilakukan untuk pengelolaan kawasan perdesaan adalah : a. Pemantapan dan pengembangan Kawasan Agropolitan yang strategis dan potensial. b. Pemantapan
kelembagaan
masyarakat
dan
pemerintahan
perdesaan
dalam
pengelolaan kegiatan Pertanian, Kelautan, Perikanan, Agrobisnis, dan Agroindustri. Konsep pengelolaan tersebut di atas didukung dengan kebijakan sebagai berikut : 1. Pemantapan dan pengembangan Kawasan Agropolitan yang strategis dan potensial. 2. Pemantapan
kelembagaan
masyarakat
dan
pemerintahan
perdesaan
dalam
pengelolaan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis, dan agroindustri. 3. Membangun
kawasan
perdesaan
melalui
peningkatan
produktivitas
dan
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan. 4. Meningkatkan keterkaitan aksesibilitas antara kawasan perdesaan dan perkotaan. 5. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 6. Membangun sistem jaringan pelayanan inter dan intra sektor dan wilayah untuk mendukung keunggulan potensi kawasan perdesaan antara lain pendidikan formal dan informal, pemasaran, kelembagaan, teknologi informasi. 7. Meningkatkan daya tarik wilayah untuk mengurangi tingkat migrasi ke pusat kota. 8. Menjadikan pengembangan kawasan perdesaan sebagai penyangga yang mempunyai nilai ekonomis, untuk menjaga pengembangan kawasan perkotaan yang tidak terkendali. 172
2.3.1.5.2.Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
Sistem Perkotaan Sistem perkotaan di Kabupaten Sumenep direncanakan secara berhirarki sesuai
ukuran perkotaan yang disebutkan dalam perkotaan. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada RTRWN. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada RTRWN, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada RTRWP. Dengan demikian maka Perkotaan Sumenep yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Sumenep adalah : 1. PKL, Perkotaan Sumenep, 2. PKLp, Perkotaan Arjasa, perkotaan Lenteng, Perkotaan Pasongsongan, Perkotaan Dungkek, Perkotaan Dasuk, Perkotaan Bluto, Perkotaan Gayam dan Perkotaan Masalembo. 3. PPK, Perkotaan Gapura, Perkotaan Saronggi, PerkotaanTalango, Perkotaan Batuan, Perkotaan Rubaru, Perkotaan Kalianget, Perkotaan Ganding, Perkotaan Guluk-guluk, Perkotaan Ambunten, Perkotaan Batang-batang, Perkotaan Batuputih, Perkotaan Manding, Perkotaan Giligenting, Perkotaan Pragaan, Perkotaan Sapeken, Perkotaan Kangayan, Perkotaan Nonggunong. Perkotaan Ra’as.
Tabel : II - 47 Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Sumenep Tahun 2031 Pusat
KECAMATAN
Pelayanan
JUMLAH
LUAS
KLASIFIKLASI
PENDUDUK
BESARAN
TH 2031
KOTA
PKL
Sumenep
83.404
27,84
K
PPK
Gapura
44.930
65,78
K
PPK
Saronggi
45.437
67,71
K
PPK
Talango
48.564
50,27
K
PPK
Batuan
15.062
27,10
K
PPK
Kalianget
58.773
30,19
K
PKLp
Lenteng
72.729
71,41
K
PPK
Ganding
44.132
53,97
K
PPK
Guluk-guluk
68.485
59,57
K
PKLp
Pasongsongan
53.688
119,03
K
PPK
Ambunten
50.067
50,54
K
PPK
Rubaru
46.758
84,46
K
173
PKLp
Dungkek
46.398
63,35
K
PPK
Batang-batang
62.409
80,36
K
PPK
Batuputih
49.650
112,31
K
PKLp
Dasuk
36.300
64,50
K
PPK
Manding
32.887
68,88
K
PKLp
Bluto
56.630
51,25
K
PPK
Giligenting
27.906
30,32
K
PPK
Pragaan
77.468
57,84
K
PKLp
Arjasa
87.731
241.99
K
PPK
Sapeken
65.380
201,89
K
PPK
Kangayan
31.469
204.68
K
PKLp
Gayam
40.731
88,40
K
PPK
Nonggunong
18.024
40,08
K
PPK
Ra’as
41.325
38,90
K
PKLp
Masalembo
27.154
40,85
K
Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Beberapa kawasan perkotaan menyatu melalui proses penyatuan antar kawasan (konurbasi) sedangkan kawasan perkotaan mengalami pemekaran secara monosentris. Berdasarkan potensi perkembangan perkotaan tersebut hirarki perkotaan di Kabupaten Sumenep berdasarkan tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai Kota Kecil (Lihat RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2030).
Rencana Sistem Dan Fungsi Perwilayahan Rencana Perwilayahan di Kabupaten Sumenep direncanakan dalam Sub Satuan
Wilayah Pengembangan (SSWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan, merupakan upaya untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan mega-urban di pusat kota, menyeimbangkan perkembangan perkotaan lain di wilayah Sumenep,
mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di
perkotaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta
pengembangan
kawasan
kepulauan
dengan
mengoptimalkan
potensi
kebahariannya. Penataan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dengan kedalaman hingga
174
penataan struktur pusat permukiman perkotaan, khususnya perkotaan di SSWP selain SSWP Sumenep, adalah upaya untuk mendorong perkembangan perkotaan yang serasi dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi Sub Satuan Wilayah Pengembangan tersebut dapat efektif berfungsi dalam : 1. Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah. 2. Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan. 3. Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah. 4. Sebagai
stimulator
bagi
perkembangan
perekonomian wilayah.
175
pembangunan
dan
pertumbuhan
Peta II – 4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2010 - 2030
176
Perwilayahan Sumenep dibagi ke dalam sembilan (9) Sub Satuan Wilayah Pengembangan, meliputi : 1. SSWP I meliputi Kecamatan Sumenep, Kecamatan Gapura, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Talango, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sumenep. Fungsi dan peranan SSWP I ini adalah : a. Pusat Pemerintahan Kabupaten; b. Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten; c. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Kabupaten; d. Pusat Pendidikan Skala Kabupaten; e. Pusat Kegiatan Rekreasi dan Olahraga; f. Pusat Kegiatan Kesenian Regional; g. Pusat Pelayanan Umum Skala Kabupaten; h. Pusat Pengembangan Transportasi Darat, Laut dan Udara; i. Pusat Kegiatan Industri Kecil Dan Penggaraman. Kegiatan utama SSWP I akan diarahkan pada kegiatan : a. Pengembangan industri, terutama industri kecil dan penggaraman; b. Pengembangan pendidikan; c. Pengembangan perdagangan jasa; d. Pengembangan pertanian; e. Pengembangan pariwisata religi dan budaya; f. Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan (transportasi). 2. SSWP II meliputi Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding dan Kecamatan Gulukguluk, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Lenteng. Fungsi dan peranan SSWP II ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya.
177
d. Kecamatan Guluk-guluk merupakan salah satu pusat penghasil komoditi tanaman tembakau serta pemasarannya. Sedangkan Kecamatan Lenteng merupakan salah satu pusat penghasil jagung serta pemasarannya. e. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. g. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Kegiatan utama di SSWP II akan diarahkan pada kegiatan : a. Pengembangan pertanian khususnya pada komoditi unggulan (tembakau dan jagung). b. Pengembangan perkebunan dan Pengembangan peternakan. 3. SSWP III meliputi Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten dan Kecamatan Rubaru, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pasongsongan. Fungsi dan peranan SSWP III ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Kecamatan Pasongsongan merupakan salah satu pusat penghasil komoditi perikanan serta pemasarannya. Sedangkan Kecamatan Rubaru merupakan pusat kegiatan agrowisata dengan skala kabupaten. e. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan; f. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan; g. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Prioritas kegiatan di SSWP III ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan kawasan pertanian dalam bentuk kawasan Agropolitan. b. Pengembangan perikanan. c. Pengembangan perkebunan.
178
4. SSWP IV meliputi Kecamatan Dungkek, Kecamatan Batang-batang dan Kecamatan Batuputih, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Dungkek. Fungsi dan peranan perkotaan SSWP IV ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan; e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan; f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata Prioritas kegiatan di SSWP IV ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan kawasan pertanian. b. Pengembangan kawasan perkebunan. c. Pengembangan kawasan perikanan. d. Pengembangan kawasan Pariwisata bersifat kebaharian. e. Pengembangan industri kecil. 5. SSWP V meliputi Kecamatan Dasuk dan Kecamatan Manding, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Dasuk. Fungsi dan peranan SSWP V ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. 179
g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata Prioritas kegiatan di SSWP ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan sektor pertanian (perkebunan dan perikanan); b. Pengembangan industri kecil, dan c. Pengembangan pariwisata kebaharian. 6. SSWP VI meliputi Kecamatan Bluto, Kecamatan Giligenting dan Kecamatan Pragaan, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Bluto. Fungsi dan peranan SSWP VI ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal hingga regional. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai pusat industri kecil. Prioritas kegiatan di SSWP VI ini diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan di sektor pertanian (perikanan dan perkebunan). b. Pengembangan industri kecil dan c. Pengembangan pendidikan. 7. SSWP VII meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Kangayan, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Arjasa. Fungsi dan peranan SSWP VII ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian, perikanan, dan pertambangan. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. 180
e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai tempat pengembangan kawasan wisata alam dan bahari. h. Sebagai kawasan gerbang Kabupaten dari arah timur. i. Sebagai pusat perhubungan laut. Prioritas kegiatan pada SSWP VII diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan di sektor pertanian tanaman pangan. b. Pengembangan di sektor perikanan laut. c. Pengembangan di sektor perkebunan. d. Pengembangan di sektor pariwisata (wisata alam dan bahari). e. Pengembangan di sektor pertambangan. f. Pengembangan di sektor perhubungan. 8. SSWP VIII meliputi Kecamatan Gayam, Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Ra’as, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Gayam. Fungsi dan peranan SSWP VIII ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil. c. Sebagai sub-pusat kegiatan distribusi barang-barang dan jasa bagi wilayah hinterlandnya. d. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. f. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. g. Sebagai pusat kawasan wisata bahari. h. Sebagai pusat perhubungan laut. Prioritas kegiatan diarahkan untuk kegiatan : a. Pengembangan perikanan. b. Pengembangan industri kecil. c. Pengembangan perkebunan. 181
d. Pengembangan peternakan. e. Pengembangan perhubungan laut. 9. SSWP IX meliputi Kecamatan Masalembu, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Masalembu. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat SSWP IX ini adalah : a. Pusat pemerintahan skala kecamatan. b. Sebagai sub-pusat pengembangan kegiatan produksi pertanian dan perikanan. c. Sebagai tempat pelayanan pendidikan tingkat lokal kecamatan. d. Sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lokal kecamatan. e. Sebagai tempat perdagangan yang melayani tingkat lokal kecamatan dan hinterlandnya. Prioritas kegiatan diarahkan untuk : a. Pengembangan pertanian (tanaman pangan). b. Pengembangan perikanan, dan c. Pengembangan perhubungan laut. Perwilayahan di Kabupaten Sumenep ini direncanakan dengan fungsi di masingmasing SSWP dan pusat pengembangannya. Pusat Pengembangan SSWP merupakan pusat permukiman kota atau perkotaan. Sesuai dengan potensi pusat pengembangan atau pusat permukiman kota – perkotaan di setiap SSWP, maka perlu ditetapkan fungsi pusat permukiman perkotaan tersebut. Struktur Pusat Permukiman Perkotaan di setiap SSWP dibagi lagi menjadi beberapa satuan wilayah yang lebih kecil, untuk mengendalikan perkembangan kawasan permukiman perkotaan dalam skala besar yang berpotensi tidak terkendali. Tabel : II - 48 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Sumenep Hingga Tahun 2031 Wilayah Pengembangan
Pusat SSWP
Fungsi Pelayana SSWP
Prioritas Arahan Pengembangan
SSWP I Sumenep
Sumenep
Kawasan Pemerintahan,
Indusri kecil dan
Gapura
perdagangan dan jasa, kesehatan,
penggaraman,
Saronggi
pendidikan, rekreasi dan olahraga,
pendidikan, perdagangan
Talango
kesenian dan budaya, Pelayanan
dan jasa, pertanian,
182
Wilayah Pengembangan
Pusat SSWP
Fungsi Pelayana SSWP
Prioritas Arahan Pengembangan
Batuan
Umum, Pusat transportasi darat,
pariwisata religi dan
Kalianget
laut dan udara, industry kecil dan
budaya, perhubungan /
penggaraman,
sistem transportasi.
Pemerintahan kecamatan,
Pertanian komoditi
pertanian, perkebunan, peternakan,
unggulan (tembakau dan
koleksi distribusi barang dan jasa,
jagung), perkebunan dan
sentra tembakau dan jagung,
peternakan.
SSWP II Lenteng
Lenteng
Ganding
pendidikan, kesehatan, Guluk-guluk
perdagangan
SSWP III Pasongsongan
Pasongsongan
Pemerintahan skala kecamatan,
Pertanian / Agropolitan,
Ambunten
pertanian, perkebunan, perikanan,
perikanan dan
Rubaru
kawasan agropolitan, pendidikan,
perkebunan.
kesehatan, perdagangan lokal. SSWP IV Dungkek
Dungkek
Batang-batang
Pemerintahan kecamatan,
Pertanian, Perkebunan,
pertanian, perkebunan, perikanan
Perikanan, Industri kecil
dan pariwisata, koleksi distribusi
dan Pariwisata bahari.
barang dan jasa, pendidikanm, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata.
Batuputih SSWP V Dasuk
Dasuk
Pemerintahan kecamatan,
Pertanian, perkebunan,
pertanian, perkebunan,
perikanan, industri kecil,
perikanan dan pariwisata,
pariwisata bahari.
koleksi dan distribusi barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, Manding
perdagangan lokal, pariwisata.
SSWP VI Bluto
Bluto
Giligenting
Pemerintahan kecamatan,
Pertanian, perikanan,
pertanian, perkebunan, perikanan,
perkebunan, industri
koleksi dan distribusi barang dan
kecil, pendidikan.
jasa, pendidikan, kesehatan, Pragaan
perdagangan, industri kecil.
SSWP VII Arjasa
Arjasa
Pemerintahan skala kecamatan,
183
Pertanian tanaman
Wilayah Pengembangan
Pusat SSWP
Sapeken
Kangayan
Fungsi Pelayana SSWP
Prioritas Arahan Pengembangan
pertanian, perikanan,
pangan, perikanan laut,
pertambangan, koleksi-distribusi
perkebunan, pariwisata,
barang dan jasa, pendidikan,
pertambangan dan
kesehatan, perdagangan dan jasa,
perhubungan laut.
pariwisata, perhubungan laut.
SSWP VIII Gayam
Gayam
Nonggunong
Pemerintahan skala kecamatan,
Perikanan, industri kecil,
perkebunan, peternakan,
perkebunan, peternakan,
perikanan, industri kecil, koleksi-
perhubungan laut.
distribusi barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, Ra’as
perhubungan laut.
SSWP IX Masalembu
Masalembu
Pemerintahan skala kecamatan,
Pertanian, perikanan laut,
pertanian, perikanan, pendidikan,
perhubungan laut.
kesehatan, perdagangan dan jasa skala lokal.
Sumber : Hasil Rencana, 2031
2.3.1.6. Bidang Urusan Perhubungan Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang ada di kabupaten Sumenep tidak berbeda dengan daerah-daerah lain baik penggunaan maupun jenisnya. Di kabupaten Sumenep hingga tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 85.295 unit. Sementara itu truck, pick up, dan sejenisnya sebanyak 3.309 dan mikro bus/ St wagon sejumlah 3.086 dan jeep sebanyak 142, bus sebanyak 79 dan sedan serta kendaraan sejenisnya sebanyak 400.
Menurut data yang ada jumlah kendaraan di
Kabupaten Sumenep ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kendaraan bermotor menurut penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu untuk umum dan dinas. Jumlah kendaraan berbagai jenis untuk umum terlihat lebih banyak dibanding dengan kendaraan dinas. Kendaraan umum secara keseluruhan mencapai jumlah 90 ribu unit lebih. Sementara jumlah kendaraan berbagai jenis yang dipergunakan untuk dinas hampir mencapai jumlah 2 ribuan unit. 184
Sarana perhubungan laut yang menghubungkan antara wilayah daratan dan kepulauan atau antara pulau yang satu dengan yang lain sehingga segala aktivitas/kegiatan bisa terwujud meliputi sarana :
Dermaga/Pelabuhan bersifat permanen dan berkonstruksi cukup kuat bisa dipakai untuk bersandar dan berlabuh bagi kapal-kapal besar/kapal penumpang. Jumlah dermaga/pelabuhan secara keseluruhan ada 11 masing-masing terdapat di Kecamatan Kalianget sebanyak 3 (terletak di Desa Kalianget Timur) meliputi penyeberangan ke Pulau Talango, antar pulau dan pelabuhan milik PT. Garam. Di Kecamatan Maselembu ada 1 pelabuhan terletak di Desa Masalima. Di Kecamatan Sapeken ada 2 terletak di Desa Sapeken dan Pagerungan Besar. Di Pulau Sapudi ada 2 terdapat di Desa Gayam (Kecamatan Gayam), dan Desa Karamian (Kecamatan Nonggunong). Di Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean) ada 2 yaitu Pelabuhan Batu Guluk I dan II terdapat di Desa Bilis-Bilis. Dan di Kecamatan Raas ada 1 terdapat di Desa Berakas.
Pier/Tanggak atau Pelabuhan Alam, Pelabuhan tradisional terletak di Kecamatan Dungkek (Desa Dungkek), Gapura (Desa Longos), Gili Genting (Desa Aeng Anyar), Talango (Desa Talango), Ra’as (Desa Ketupat), Sapudi, Pasongsongan (Desa Pasongsongan), Ambunten (Desa Ambunten Tengah), Dasuk (Desa Slopeng), Bluto (Desa Lobuk), Pragaan, Saronggi (Desa Tanjung), Nonggunong (Desa Sokarami Paseser). Sarana perhubungan darat yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain di
Kabupaten Sumenep atau yang menghubungkan Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten lainnya agar segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar, kedepan dapat memfungsikan
kembali
sarana Sub-sub
terminal
sebagaimana berikut,
guna
menghindari adanya kepadatan dan kesemrawutan lalu lintas di pusat kota, mencegah dan mengurangi bahaya kecelakaan lalu lintas, menciptakan dan menjaga keindahan kota, serta dapat memberikan alternatif penghasilan bagi penduduk disekitar lokasi tersebut. Adapun beberapa sarana perhubungan darat adalah sebagai berikut :
Terminal (antar kota) terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep.
185
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep.
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep.
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep.
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget.
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek.
Sub Terminal (antar Kecamatan) terletak di Desa Talango Kecamatan Talango. Kabupaten Sumenep memiliki sarana perhubungan udara, hanya saja belum
dapat difungsikan secara optimal. Bandara (bandar udara) atau lapangan terbang Trunojoyo
mempunyai
kedudukan
yang sangat
strategis
dalam
pelaksanaan
pembangunan khususnya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan percepatan perekonomian di Kabupaten Sumenep. Apalagi dengan adanya pembangunan jembatan Suramadu. Oleh karena itu lapangan terbang Trunojoyo yang
merupakan
lapangan
terbang perintis
perlu
difungsikan
kembali
dan
dikembangkan menjadi Bandara kelas III sebagai penerbangan reguler. Bandara yang pernah difungsikan di Sumenep, yaitu :
Bandara Trunojoyo terletak di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep.
Bandara (bekas Pertamina) terletak di Desa Masalima Kecamatan Masalembu.
Bandara (bekas Pertamina) terletak di Pulau Saor Desa Sapeken Kecamatan Sapeken.
Bandara (bekas Pertamina) terletak di Pulau Pagerungan Besar Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken.
186
Tabel II – 49 Perkembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Kabupaten Sumenep T A H U N SATUAN JENIS DATA 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 1. Transportasi Darat a. Angkutan Jalan 1). Terminal - Kelas A
1
1
1
1
Unit
- Kelas B
-
-
-
-
Unit
2). Bus (AKAP)
Unit
- Reguler
4
4
4
4
Unit
- Cadangan
-
-
-
-
Unit
-
-
-
-
Buah
1). Dermaga
3
3
3
3
komersil
-
-
-
-
Unit
perintis 2). Kapal Ferry
4
4
4
4
Unit Unit
1). Yang Diusahakan
1
1
1
1
Unit
peti kemas
-
-
-
-
Unit
semi peti kemas
-
-
-
-
Unit
non peti kemas
1
1
1
1
Unit
2). Yang Tidak Diusahakan
3
3
3
3
Unit
3). Jumlah Timbang
Jembatan
b. Angkutan Penyeberangan
2. Transportasi Laut a. Pelabuhan
b. Kapal 1). Penumpang Pelni/BUMD Jumlah Kapasitas
unit 3
3
3
3
Orang
500
500
500
500
Unit
1
1
1
1
Unit
241
241
241
241
Orang
Swasta Jumlah Kapasitas 2). Barang
Unit
187
c. Jumlah Menara Mercusuar
7
7
7
7
Buah
1). Internasional
-
-
-
-
Unit
2). Domestik
-
-
-
-
Unit
3). Perintis
1
1
1
1
Unit
4). Khusus
1
1
2
2
Unit
3. Transportasi Udara a. Bandara
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep
Tabel II - 50 Jumlah Kepadatan Angkutan Penyebrangan Lintas Kalianget – Kangean Dan Kalianget – Jangkar Tahun 2009 Angkutan Laut No 1
2
Uraian
Jumlah
Keterangan
Lintas Kalianget – Kangean - Penumpang - Sepeda Motor - Sepeda Biasa
58.039 4.799 999
Penumpang Mengalami Penurunan Dibanding Tahun 2008 Sebanyak 63.379 Penumpang
Lintas Kalianget – Jangkar - Penumpang - Sepeda Motor - Sepeda Biasa
94.707 12.888 367
Penumpang Kalianget – Jangkar Mengalami Penurunan Dibanding Tahun 2008 Sebanyak 65.172 Penumpang
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep
2.3.1.7.
Bidang Urusan Sosial
Di wilayah kabupaten Sumenep, eksistensi kelompok masyarakat yang terkategori
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
mengalami
dinamika
perkembangan cukup bervariasi. Pasang surut sebaran dan jumah penduduk yang memiliki masalah terhadap kesejahteraan sosial seolah tanpa henti hadir dari waktu ke waktu seiring dengan ritme denyut nadi perkembangan wilayah. Sebagaimana terjadi di banyak wilayah di berbagai negara biasanya ketika pembangunan kota berlangsung dengan pesat dan tumbuh menjadi kota besar maka pada saat yang sama seolah problematika penyandang masalah kesejahteraan sosial menyertai perkembangan itu. Secara faktual tak dapat disangkal bahwa sesungguhnya perkembangan yang terjadi di 188
kabupaten Sumenep ternyata juga masih diiringi oleh kehadiran penduduk yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa ketika suatu kota berkembang dengan pesat baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung perkotaan maka pada saat yang bersamaan kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar kota untuk memperbaiki nasib sosial ekonominya. Di samping sejumlah daya tarik pusat kota kabupaten Sumenep juga dipicu oleh kemegahan dan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana yang ternyata menciptakan bias tersendiri bagi warga kota maupun penduduk di sekitar kota. Sejauh ini diakui bahwa pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan langkah konkrit dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial salah. Tetapi diakui bahwa penanganan masalah
kesejahteraan sosial memang memerlukan
penanganan yang bersifat holistik, menyeluruh dari seluruh sektor yang ada di jajaran pemerintah kabupaten Sumenep, serta keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat dan stakeholder termasuk pihak swasta. Peran berbagai institusi terkait dalam kurun waktu 20 tahun ke depan cukup strategis dan sangat dibutuhkan. Sebab selain menyediakan tempat penampungan khususnya bagi para gelandangan diharapkan ke depan pemerintah kabupaten Sumenep juga mampu memberikan pembinaan serta melakukan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar menjadi warga masyarakat yang produktif, mandiri dan berdaya. Selain permasalahan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kabupaten Sumenep ternyata juga dihadapkan pada fakta tentang banyaknya permasalahan sosial yang ada. Di luar soal kemiskinan, salah satu persoalan yang juga membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Sumenep adalah keberadaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Permasalahan sosial dimaksud antara lain; anak terlantar, gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, korban bencana alam, wanita rawan sosial ekonomi dan sebagainya. Berdasarkan data yang tercatat di dalam Sumenep dalam angka tahun 2009 jumlah pengemis dan gelandangan sebanyak 178 jiwa, WTS sebanyak 15 jiwa dan korban narkotika sejumlah 4 orang. Untuk korban bencana alam tercatat sebanyak 343 jiwa, keluarga fakir miskin tercatat sebanyak 43.237 jiwa, dan
189
lanjut usia terlantar tercatat sebanyak 3.713 jiwa. Satu hal yang cukup memprihatinkan menurut catatan tahun 2009 ternyata ditemukan sejumlah 431 anak balita yang terlantar. Sebagaimana banyak ditemukan di berbagai wilayah fenomena merebaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami perkembangan pasang surut seolah tanpa henti. Di kabupaten Sumenep, eksistensi kelompok masyarakat yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial
ternyata mengalami
perkembangan berseiring dengan ritme denyut nadi perkembangan wilayah. Kian lama wilayah berkembang pada saat yang bersamaan seolah problematika PMKS senantiasa melengkapi dan menyertai perkembangan itu. Sejauh ini memang ada sinyalemen bahwa ketika suatu wilayah berkembang dengan pesat baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung maka pada saat yang bersamaan ternyata fenomena PMKS juga memperlihatkan eksistensinya. Kendati banyak faktor yang saling bertemali tetapi setidaknya kondisi kabupaten Sumenep, khususnya di pusat kota dengan sejumlah daya tariknya dan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana ternyata menciptakan bias tersendiri.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Tabel II - 51 Permasalahan Sosial Dihadapi Kabupaten Sumenep Permasalahan Sosial Anak Terlantar Pengemis/Gelandang Wanita Tuna Susila Korban Narkotika Anak Nakal Mantan Napi Penyandang Cacat a. Bukan karena penyakit b. Ex penderita penyakit kronis Korban Bencana Alam Wanita Rawan Sosial-Ekonomi Keluarga fakir miskin Lanjut Usia Terlantar Anak Balita Terlantar
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2010
190
Tahun 2010 178 15 4 343 43.237 3.713 431
PERMASALAHAN SOSIAL
Tabel II – 52 Penduduk Rawan Sosial dan sarana TAHUN 2007
2008
2009
SATUAN
2010
Jiwa
a. Keluarga Fakir Miskin
-
43.237
43.237
43.237
Jiwa
b. Balita Terlantar
-
431
431
431
Jiwa
c. Anak Terlantar
1.000
700
6.073
6.072
Jiwa
d. Lanjut Usia Terlantar
4.203
3.713
3.713
3.713
Jiwa
-
-
33
-
Jiwa
2.270
2.270
2.270
Jiwa
3.665
4.542
5.555
5.555
Jiwa
484
202
291
154
Jiwa
80
-
-
178
Jiwa
e. Gelandangan f. Komunitas Adat Terpencil g. Penyandang Cacat h. Korban Bencana Alam dan Korban lain i. Pengemis
KET.
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2010 Tabel II - 53 Perkembangan Panti Sosial, Karang Taruna & Organisasi Sosial Kabupaten Sumenep URAIAN
TAHUN 2007
a. Panti Sosial Asuhan Yatik Piatu
2008
SATUAN
2009
2010
Jiwa
172
176
182
182
Buah/KT
b. Karang Taruna
50
50
50
75
Buah/KT
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial
50
50
60
60
TKSK/PSM
120
120
123
123
Buah
KET.
Masyarakat (TKSM) d. Organisasi Sosial
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumenep
Hasil kajian yang pernah dilakukan, misalnya menangkap adanya sinyalemen bahwa meningkatnya jumlah PMKS tidak lepas dari beberapa kondisi antara lain; (a). adanya situasi yang dinilai cukup menjanjikan di daerah pusat kota terutama dalam konteks ekonomi. Meski tidak menutup kemungkinan adanya motif lain tetapi faktor ekonomi nampaknya paling banyak diungkap sebagai motif seseorang untuk datang ke 191
pusat kota sebagaimana banyak disinggung dalam teori perkembangan dan pembangunan. Apalagi jika jarak daerah asal dengan tujuan (pusat kota) tidak terlampau jauh, sarana trasportasi mudah diakses/ dijangkau, dan berbagai bentuk kemudahan yang lainnya. (b). keterbatasan pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan kerja tak urung juga memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap kian merebaknya penduduk klas bawah dan kaum migran dalam mengembangkan katup penyelamat kehidupan mereka. Akibatnya tidak sedikit orang yang mengembangkan sektor informal yang ilegal sekalipun dengan kondisi kehidupan seadanya sebagai strategi untuk dapat menjaga kelangsungan hidup mereka selama di pusat kota. Tragisnya tidak jarang mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong yang dianggap tidak bermasalah sebagai tempat tinggal. Selain tidak memiliki pekerjaan yang layak mereka juga banyak yang tinggal di bantaran/ pinggiran atau stren kali, kolong jembatan, pemukiman liar, di trotoir, dan sebagainya; (c). Kondisi struktural di luar kemampuan masyarakat seperti; adanya pemutusan hubungan kerja, kesempatan kerja yang terbatas, ketidaaan modal dan keterbatasan akses terhadap informasi berkaitan dengan pekerjaan tidak saja mengakibatkan orang menjadi jatuh miskin tetapi orang-orang yang dekat dengan kemiskinan justru kian terpuruk dan mendapatkan gelar baru yakni sebagai kelompok masyarakat miskin. Satu hal yang patut dicatat bahwa akibat situasi kenaikan BBM bukan tidak mungkin justru melahirkan pengangguran dan kemiskinanbagi penduduk. Nampaknya sampai saat ini situasi tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas dan memberikan implikasi ketenagakerjaan yang luar biasa yakni banyaknya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan masih bertahan pada angka relatif tinggi.; (d). Masih dalam tataran konsep strukturalis bahwa kondisi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak lepas oleh adanya investasi atau penanaman modal serta kekuatan komersial yang memiliki daya untuk menggeser kepemilikan aset produksi dan proses marginalisasi penduduk di wilayah pedesaan. Pembagian keuntungan yang kurang adil, lemahnya posisi bargaining penduduk desa terhadap kekuatan modal besar serta berbagai bentuk eksploitasi dalam banyak hal masih mewarnai aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Akibatnya kemiskinan dan pengangguran serta keterpurukan banyak ditemukan.(e). Selain terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah pedesaan, faktor perbedaan besar penghasilan atau upah 192
antara desa dan kota juga memicu timbulnya fenomena urbanisasi ke pusat kota. Ketika lapangan kerja di desa sulit karena proses komersialisasi dan modernisasi di sektor pertanian, penghasilan atau upah di desa rendah maka kota menjadi harapan satusatunya bagi mereka untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Sebagaimana banyak dikemukakan oleh ahli ekonomi pembangunan bahwa fenomena migrasi termasuk di dalamnya urbanisasi dapat terjadi di dorong oleh adanya harapan untuk memperoleh income yang lebih tinggi (Todaro; 1979, Everett Lee dan Ravenstein serta Mc Gee; 1971). Bahkan Ravenstein mengungkapkan hukum-hukum migrasi antara lain; migrasi kian berkurang jika jarak daerah asal dan daerah tujuan kian jauh. Teori ini kemudian populer dengan sebutan distance – decay theory. Selain itu migrasi juga terjadi karena adanya perbedaan kondisi di desa dan di kota; serta kemajuan teknologi memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap terjadinya fenomena migrasi termasuk di dalamnya proses urbanisasi.; (f). Selain berbagai faktor dengan dimensi sosial dan ekonomi tersebut sesungguhnya eksistensi PMKS, tidak terlepas dari faktor keberadaan peraturan atau hukum berikut implementasinya. Sebagaimana banyak ditemukan bahwa tidak sedikit kaum urban yang memiliki mobilitas tinggi. Jika regulasi formal yang mengatur dan menangani persoalan PMKS tidak jelas maka sejauh itu pula akan dimanfaatkan oleh para urban untuk tetap eksis. Kendati diakui bahwa faktor hukum atau peraturan bukan merupakan jawaban satusatunya terhadap penanganan masalah PMKS, sebab hal ini juga melibatkan unsur nurani dan kemanusiaan tetapi segala bentuk regulasi yang menyangkut persoalan ini tetap diperlukan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Everett Lee bahwa selain faktor jarak dalam melakukan migrasi, termasuk migrasi ke kota, faktor penghalang alami (natural barriers), biaya perjalanan, peraturan atau undang-undang yang menyangkut aktivitas migrasi juga menjadi faktor lain yang menjadi pertimbangan orang melakukan migrasi (g). Selain faktor regulasi dalam banyak hal juga diakui bahwa merebaknya PMKS juga disebabkan oleh lemahnya pemantauan, keterbatasan dana, dan upaya penanganan yang cenderung bersifat punitif represif yakni sekedar melakukan penangkapan tanpa disertai oleh langkah pembinaan yang efektif. Hal ini tentu juga bertemali dengan kondisi lain seperti; belum memadainya tempat penampungan dan pelatihan yang diberikan serta 193
langkah konkrit berupa aktivitas rutin bagi PMKS. Memperhatikan
berbagai
problematika PMKS yang ada oleh karenanya memerlukan penanganan yang bersifat holistik, menyeluruh dari seluruh sektor yang ada di jajaran pemerintah, serta keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat dan stakeholder termasuk pihak swasta. Di Kabupaten Sumenep mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Meski sebagian besar penduduk beragama Islam tetapi pemeluk agama lain juga tidak sedikit ditemukan di Kabupaten Sumenep. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sumenep menerima adanya keberagaman (multikulturalisme) khususnya dalam hal etnis dan agama serta memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Kehidupan beragama di Kabupaten sumenep, baik antar umat beragama, antar sesama agama dan umat beragama dengan sesama agama, demikian juga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpelihara dengan baik, dapat hidup berdampingan, saling toleransi, saling bantu dan saling berupaya untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah masyarakat selain agama Islam penduduk di Kabupaten Sumenep juga ada yang menganut agama Kristen baik Katholik maupun Protestan
serta Hindu. Demikian
dominannya agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep dapat dilihat antara lain dari jumlah rohaniawan dan jumlah tempat peribadatan yang tersedia. Di lingkungan agama Islam ada tiga jenis rohaniawan, yaitu ulama, mubaligh dan khatib. Berdasarkan informasi data keagamaan tahun 2009 dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep, penduduk Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam (99,78%); sedangkan Kristen/Protestan (0,10%); Kristen/Katolik (0,09%); Hindu (0,01%); Budha (0,02%) dan lainnya (7,14%). Jumlah ulama di Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 tercacat 242 orang, mubaligh tercacat sebanyak 535 orang dan chotib sebanyak 7.833 orang. Per kecamatan, ulama paling banyak terdapat di Kecamatan Lenteng sebanyak 30 orang. Selain itu di Kecamatan Guluk-Guluk terdapat sebanyak 22 ulama. Di Kecamatan Guluk-Guluk terdapat pondok pesantren yang cukup dikenal masyarakat. Sementara itu mubaligh paling banyak dapat ditemukan di Kecamatan Sumenep yakni sebanyak 59 orang. Jika memperhatikan data lebih lanjut terlihat bahwa jumlah seluruh chotib yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 7.833 orang. Jumlah chotib tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan jumlah 194
sangat bervariasi dari hanya 97 sampai dengan 763 chotib. Sementara itu rohaniwan yang berasal dari non Islam adalah Pastur Katholik sebanyak
5 orang, Katelkis
Katholik sebanyak 4 orang, guru Injil protestan sebanyak 3, pendeta Hindu sejumlah 2 orang dan pendeta Protestan sebanyak 4 orang. Jumlah tempat peribadatan menurut agama di Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 Mesjid sebanyak 1.363 masjid dan 3.178 mushola serta 5 gereja dan 1 vihara. Tabel II – 54 Perkembangan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Sumenep TAHUN JENIS DATA 2006 2007 2008 2009
NO 1 2 3 4 5 6
Ponpes Masjid Musholla Guru Ngaji Org Keagamaan Gereja & Klenteng
100 332 664 2000 143 3
50 166 332 1000 143 3
30 150 275 900 143 3
30 149 270 413 143 3
2010
KE T.
30 150 285 660 143 3
Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Tabel II – 55 Perkembangan Pemeluk Agama, Tempat Beribadah, Pondok Pesantren & Calon Jemaah Haji URAIAN
TAHUN
SATUAN
2007
2008
2009
2010
Orang
1.051.387
1.045.886
1.066.283
1.1070.021
Orang
1.141
1.068
1.070
1.609
Orang
c. Kristen/Katolik
937
770
727
1.303
Orang
d. Hindu
308
107
101
741
Orang
e. Budha
303
205
205
537
Orang
f. Konghucu
-
-
-
16
Orang
g. Lainnya
-
-
-
-
Orang
a. Mesjid
1.402
1.432
1.435
1.438
Buah
b. Langgar/Mushola
3.178
3.182
3.188
3.199
Buah
c. Gereja Protestan
4
4
4
4
Buah
Pemeluk Agama
:
a. Islam b. Kristen/Protestan
Tempat Beribadah
195
KET.
d. Gereja Katolik
1
1
1
1
Buah
e. Pura/Kuil/Sanggah
1
1
1
1
Buah
f. Vihara/Cetya/Klenteng
1
1
1
1
Buah
247
271
297
370
Buah
30.932
50.070
41.848
48.842
Buah
Laki-laki
16.199
25.816
21.890
28.912
Buah
Perempuan
14.733
24.254
19.776
21.697
Buah
5.243
5.243
3.827
3.927
Buah
a. Berangkat/Embarkasi
963
932
812
821
Orang
b. Datang/Deborkasi
961
929
812
821
Orang
Jumlah Pondok, Santri, Pengasuh a. Jumlah b. Santri
c. Jumlah pengasuh pondok pesantren Jumloah Calon/ Jemaah Haji
Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
2.3.1.8.
Bidang Urusan Tenaga Kerja
Aspek kependudukan dapat juga dilihat dari sisi ketenagakerjaan. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang secara resmi dirumuskan pihak berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk di Jawa Timur.
Konsep
Angkatan Kerja (AK) adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti dan sebagainya) serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Konsep bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam dengan catatan dilakukan berturut-turut dan tidak terputus oleh kegiatan lainnya. Sementara itu mencari kerja adalah kegiatan yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Data tahun 2009 di kabupaten Sumenep menunjukkan angka tenaga kerja sebanyak 417.220 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan tenaga terbanyak berasal dari jenjang SLTA, yaitu mencapai sebesar 96.365. Sebaliknya tenaga kerja paling rendah berasal dari sarjana/pasca sarjana, yaitu hanya sebesar 13.579.Tingginya angka tenaga 196
kerja berasal dari jenjang SLTA di kabupaten Sumenep tidak terlalu menjadi masalah, karena kesempatan kerja yang ada juga banyak jenjang pendidikan SLTA. Data yang ada menunjukkan bahwa kesempatan dari jenjang SLTA mencapai sebesar 101.061. Dilihat dari lapangan usahanya, di kabupaten Sumenep masih berkutat di sektor pertanian, kemudian disusul perdagangan dan bangunan. Sementara itu kesempatan paling rendah terdapat pada sektor listrik, gas dan air. Tabel II – 56 Banyaknya Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Tidak Tamat SD Sekolah Dasar SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Sarjana/Pasca Sarjana Jumlah
Tenaga Kerja 60.560 54.643 79.676 96.365 88.021 24.376 13.579 417.220
Angkatan Kerja 48.190 65.900 94.228 117.834 103.834 26.464 15.668 472.118
Kesempatan Kerja 40.490 59.077 84.267 101.061 92.664 26.540 15.743 419.842
Sumber: Sumenep Dalam Angka, Tahun 2009
Tabel II - 57 Banyaknya Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, Pencari Kerja Dari Tahun 2006 S/D 2010 Kabupaten Sumenep NO
URAIAN
TAHUN 2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
1
Tenaga Kerja Tingkat Pendidikan (Tidak Tamat SD S/D Sarjana Paska Sarjana)
802.903
814.368
815.425
669.685
417.220
2
Angkatan Kerja (Tidak Tamat Sd S/D Sarjana Paska Sarjana)
652.300
661.675
662.094
473.118
472.118
3
Kesempatan Kerja (Tidak Tamat Sd S/D Sarjana Paska Sarjana)
693.244
319.274
319295
417.220
419.842
197
4
Pencari Kerja (Tidak Tamat Sd S/D Sarjana Paska Sarjana)
13.056
0919
3.771
55.593
52428
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa masih cukup banyak penduduk yang terkategori sebagai tenaga kerja berpendidikan SD bahkan tidak tamat SD. Menurut catatan yang ada sebanyak 54.643 orang tenaga kerja dengan pendidikan sekolah dasar dan sebanyak 60.560 tenaga kerja dengan pendidikan tidak tamat SD. Sementara itu jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SLTA sebanyak 96.365 orang dan SLTP sejumlah 79.676 orang. Jumlah angkatan kerja lulusan sarjana muda tercatat 88.021 orang dan sarjana / pasca sarjana sebanyak 13.579 orang. Dengan potensi sumber daya manusia yang masih relatif banyak berpendidikan rendah, tentu sulit bagi Kabupaten Sumenep untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan keterbelakangan, terlebih jika Pemerintah Daerah tidak segera bersikap konsisten mengalokasikan sekitar 20% dana APBD untuk pembangunan bidang pendidikan, dan merancang serta melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan yang benar-benar terfokus dan berpihak kepada peserta didik. Tabel II – 58 Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha dan Ketenagakerjaan TAHUN SATUAN JENIS DATA 2006
2007
2008
2009
Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha
78.952
79.037
79.272
79.770
Orang
a. Pertanian, kehutanan, perburuan
78.952
79.037
79.272
79.770
Orang
4.197
4.201
4.214
4.240
Orang
c. Industri pengolahan
65.227
65.297
65.491
65.903
Orang
d. Listrik , gas dan air
24.932
24.959
25.033
25.191
Orang
e. Bangunan
54.020
54.078
54.239
53.697
Orang
f. Perdagangan besar, eceran,
58.175
58.237
58.411
58.778
Orang
dan perikanan b. Pertambangan dan penggalian
rumah makan dan hotel
198
KET.
g. Angkutan, penggudangan dan
45.709
45.758
45.894
46.183
Orang
8.311
8.320
8.344
8.395
Orang
74.796
74.877
75.100
75.572
Orang
414.319
414.764
415.998
417.729
Orang
a. Penduduk Usia kerja
815.425
669.685
709.193
669.685
Orang
b. Angkatan Kerja
349.568
473.118
489.343
473.119
Orang
192
417.220
377.290
417.729
Orang
15.043
55.898
69.501
55.390
Orang
e. Penempatan TKI ke Luar Negeri
36
11
32
5
Orang
f. PHK pada tahun yang bersangkutan
20
4
0
2
Kasus
g. Jumlah TK di-PHK
20
4
0
5
Orang
5.369.000
5.412.000
831.417
852.430
Rupiah
545.000
590.000
690.000
730.000
Rupiah
3.771
4.194
6.218
7.852
Orang
komunikasi h. Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan i. Jasa kemasyarakatan Jumlah
Ketenagakerjaan
c. Kesempatan Kerja d. Penganggur Terbuka/Pencari Kerja
h. Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum i. Rata-rata Upah Minimum j. Pencari Kerja Terdaftar
Arab saudi RsI Kalianget
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep Tabel II – 59 Perkembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi TAHUN
JENIS DATA 2006 - Rasio Penduduk
2007
2008
KET 2009
2010
yang Bekerja
10.781
11.268
12.124
13.062
13.668
- Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja - Angkatan Sengketa Pengusaha – Pekerja - Per Tahun - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Pencari Kerja yang Ditempatkan - Tingkat Pengangguran Terbuka - Keselamatan dan Perlindungan - Perselisihan Buruh dan Pengusaha
36.382
35.677
35.043
34.230
33.425
-
-
-
-
-
76,90%
75,41%
74,07%
72,35%
70,64%
45
119
403
215
392
41.789 8.781
42.331 9.268
42.946 10.124
42.542 11.862
41.553 11.668
216
243
225
211
210
199
- terhadap kebijakan Pemerintah Daerah - Transmigrasi - Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB - Rasio Penduduk yang Bekerja - Rasio Lulusan S1/S2/S3 - Rasio Ketergantungan
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2% -
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep
Selanjutnya dalam rangka menangani permasalahan pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan usaha baru, maka ke depan perlu diupayakan untuk memberdayakan para sarjana untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri serta berdaya saing. Untuk menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing salah satu upaya pemerintah kabupaten Sumenep yang perlu dilakukan dengan menciptakan usaha baru (wirausaha baru) yakni dalam bentuk program pertumbuhan wirausaha baru bagi sarjana melalui pelatihan/ pembinaan teknik kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan pusat pustakan enterprenuer dan bantuan permodalan dengan bunga lunak yang ditujukan bagi wirausaha baru atau sarjana baru.
2.3.1.9.
Bidang Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas UMKM itu sendiri. Di masa yang akan datang diharapkan usaha mikro yang ada dan tersebar di kabupaten Sumenep mampu meningkat menjadi usaha kecil dan pada gilirannya usaha kecil juga dapat berkembang menjadi usaha dengan skala menengah. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM dalam menghadapi pasar bebas (globalisasi) adalah dengan mendorong UMKM melalui peningkatan produktivitas antara lain; dengan meningkatkan akses pasar, standar kualitas, desain, kontinuitas produski dan sebagainya. Untuk mengembangkannya tentu sangat dibutuhkan dukungan dan perkuatan dalam rangka menjamin terwujudnya akselerasi bagi peningkatan UMKM
200
sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2005 tentang RPJP dan UndangUndang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Untuk mengembangkan UMKM yang banyak tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep sangat dibutuhkan dukungan dan peran pemerintah kabupaten Sumenep. Peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara positif dapat dilakukan melalui berbagai aspek atau kegiatan antara lain; (a). Pendanaan; (b). Fasilitas sarana dan
prasarana, (c).
Informasi usaha; (d). Kemitraan; (e). Perijinan usaha; (f). Kesempatan berusaha; (g). Promosi dagang serta dukungan kelembagaan. UMKM sendiri sesungguhnya merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan menciptakan peluang serta lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu melalui peningkatan UMKM sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sumenep. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Sumenep memperlihatkan telah tersedianya lembaga ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten Sumenep dari wilayah kecamatan sampai pada tingkat desa/ kelurahan. Menurut catatan yang ada di kabupaten Sumenep terdapat beberapa jenis lembaga ekonomi yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah yaitu; (a). Pengembangan usaha nasional dalam bentuk koperasi, pengusaha di luar pedagang dan penyerapan tenaga kerja; (b). lembaga keuangan dan (c). lembaga non perbankan. Di Kabupaten Sumenep, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 memperlihatkan adanya kecenderungan jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 jumlah koperasi aktif sebanyak 421 koperasi, tahun 2009 sebanyak 426 maka pada tahun 2010 meningkat menjadi sejumlah 573 unit koperasi. Sementara itu koperasi tidak aktif menunjukkan kecenderungan adanya penurunan. Dari sejumlah 447 unit pada tahun 2008 maka pada tahun 2010 jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 443 unit. Sementara itu menurut catatan yang ada jumlah koperasi primer ternyata dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan. Jika pada tahun 2008 sejumlah 866 unit, tahun 2009 sebanyak 872 unit maka pada tahun 2010 menjadi sejumlah 1.014 201
unit. Meski jumlah koperasi baik yang aktif maupun koperasi primer menunjukkan adanya peningkatan tetapi jumlah koperasi KUD ternyata relatif tetap. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 jumlah KUD yang ada di kabupaten Sumenep cenderung tetap yakni sejumlah 24 unit. Mencermati data tentang jumlah pengusaha di luar pedagang terlihat bahwa jumlah pedagang kecil yang ada di kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 21.544 orang. Jumlah ini relatif tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah pengusaha menengah juga memperlihatkan kondisi relatif stagnan di mana sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 jumlah pedagang menengah sebanyak 1.281 orang. Untuk pengusaha besar menurut catatan terakhir yang tersedia di Dinas Koperasi dan UKM tercatat sebanyak 130 orang. Keberadaan berbagai jenis lembaga ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten Sumenep dan UMKM sebenarnya memberikan keuntungan khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Selama ini menurut catatan relatif cukup banyak tenaga kerja yang terserap di sektor usaha dengan skala kecil dan menengah. Menurut catatan yang ada sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap cenderung tetap. Jika pada tahun 2008 tenaga kerja yang terserap di sektor usaha kecil sebanyak 28.312 orang maka pada tahun 2010 jumlah tersebut cenderung stagnan yakni sebanyak 28.312 orang. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha ekonomi dengan skala menengah relatif cukup besar yakni mencapai sekitar 10.000 orang. Jumlah ini relatif tetap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Sumenep tahun 2010 juga terlihat cukup banyaknya lembaga non perbankan yang ada di kabupaten Sumenep. Dari data yang ada pada tahun 2010 di kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 858 unit lembaga keuangan mikro. Jumlah ini meningkat relatif signifikan dibandingkan tahun 2009 maupun tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah lembaga keuangan mikro yang ada di kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 569 unit dan tahun 2009 sejumlah 758 lembaga keuanngan mikro.
202
Tabel II – 60 Perkembangan Industri, Sarana Perdagangan, Usaha Nasional & Lembaga Keuangan TAHUN
URAIAN 2006
2007
2008
KET 2009
2010
1. Industri a. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 1. Unit Usaha
28.827
28.830
33.863
33.863
Unit
2. Tenaga Kerja
73.397
73.420
94.256
94.256
Orang
3. Nilai Produksi
43.938
11.000
35.972
35.972
4. Nilai Investasi
6.775
7.080
10.586
10.586
1
1
1
1
Unit
2. Tenaga Kerja
25
25
25
25
Orang
3. Nilai Produksi
20
5
5
5
4. Nilai Investasi
2,4
2,4
2,4
2,4
1.377
1.380
1.485
1.647
Unit
2. Tenaga Kerja
12.706
12.711
13.961
13.961
Orang
3. Nilai Produksi
251.816
238.543
242.890
242.890
Milyar Rp.
27
27
29
29
Unit
419
419
424
424
Orang
65
65
66
66
Buah
b. Pasar Modern
-
-
Buah
c. Pasar Regional
-
-
Buah
d. Pasar Swalayan
-
-
Buah
-
-
Buah
f. Pasar Grosir
-
-
Buah
g. Mal/Plasa
-
-
Buah
h. Pondok Modern
-
-
Buah
Milyar Rp. Milyar Rp.
b. Industri Besar dan Sedang 1. Unit Usaha
Milyar Rp. Milyar Rp.
c. Industri Kecil Menengah 1. Unit Usaha
d. Perusahaan 1. Jumlah Perusahaan Dagang Besar 2. Jumlah Tenaga Kerja 2. Sarana Perdagangan a. Pasar Tradisional
e. Hipermarket
3. Pengembangan Usaha Nasional
203
a. Koperasi 1). Jumlah koperasi aktif
421
421
426
575
Unit
447
447
446
444
Unit
2
2
2
2
Unit
4). Jumlah koperasi primer
812
866
872
1.017
Unit
5). Jumlah Koperasi KUD
24
24
24
24
Unit
21.544
21.544
21.544
21.686
Orang
1.281
1.281
1.281
1.324
Orang
130
130
130
Orang
1). Usaha Kecil
14.115
28.312
28.312
29.291
Orang
2). Usaha Menengah
10.000
10.000
10.000
10.204
Orang
31
Orang
2). Jumlah koperasi tidak aktif 3). Jumlah koperasi Sekunder
b. Jumlah Pengusaha Di Luar Pedagang 1). Pengusaha Kecil 2). Pengusaha Menengah 3). Pengusaha Besar c. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
3). Usaha Besar
31
4. Lembaga Keuangan a. Jumlah Perbankan 1) Milik Pemerintah
6
6
6
6
Buah
2) Swasta Nasional
3
3
3
3
Buah
3) Swasta Asing/Campuran
-
-
-
-
Buah
1
1
1
1
Buah
4) Milik Pemerintah Daerah/Lainnya : - BRI Unit Desa/Kota - Bank Perkreditan Rakyat
Buah Buah
b. Lembaga Non Perbankan 1) Modal Ventura 2) Lembaga Keuangan Mikro
Buah 430
569
758
758
Buah
Sumber : Dinas Koperasi & UKM ; Dinas Perindustrian & Perdagangan, Kabupaten Sumenep
204
Tabel II - 61 Banyaknya Industri Menurut Jenis Industri Kabupaten Sumenep Tahun 2009 NO
JUMLAH INDUSTRI
INDUSTRI SEDANG
NILAI PRODUKSINYA (000 Rp)
INDUSTRI TENAGA KECIL KERJANYA
1 2
Industri 40 BH 4.913 797 Industri 3.017 Kerajinan Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Sumenep
18.188.100,4.309.405,-
Tabel II - 62 Banyaknya Koperasi, Anggota Permodalan, Kios Sarana Produksi, KUD Yang Ikut Pengadaan Pangan Dan Koperasi Jenis Kegiatan Usahanya Kabupaten Sumenep Tahun 2009 JUMLAH KOPERASI MENURUT TINGKATNYA N O
1
ANGGOTA SERTA PERMODALAN MENURUT JENIS KOPERASI
KIOS SARANA PRODUKSI
S e k u n d e r
Primer
Pu sat
Jml. Kop.
Jml. Anggota
Simpanan
Cadangan
Kud
Won kud
Peng. Pangan KUD
2
1.015
0
1.017
56.167
184.929.335
10.878.235
20
20
0
KOPERASI MENURUT JENIS KEGIATAN
Perta nian
P e r t a n i a n
K e r a j i n a n
J a s a j a s a
Serba usaha
167
2
8
2
778
Sumber : Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Sumenep
2.3.1.10. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan ini berkaitan dengan
upaya penegakan hukum oleh pihak yang
berwenang terhadap pelanggar hukum. Pada tahun 2009 di Kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 454 tahanan, 454 perkara dilimpahkan ke pengadilan dan 257 perkara yang telah diputus. Selama tahun 2009 perkara perdata yang masuk sebanyak 35 kasus, sementara telah diputus sebanyak 32 perkara. Sedangkan perkara pidana yang masuk selama tahun 2009 sebanyak 439 dan sisa tahun lalu sebanyak 56 kasus. Sementara itu telah diputus sebanyak 415 kasus. Jumlah pelanggaran selama tahun 2009 sebanyak 205
Fung sional
8.025 kasus, sedangkan yang telah diputus semua, artinya tidak tersisa yang belum diselesaikan. Jumlah narapidana pada tahun 2009 mencapai sebanyak 50 orang, yang emuanya berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari lama menjalani hukuman, sebanyak 20 orang menjalani hukuman selama 1-5 tahun dan 25 orang menjalani hukuman kurang dari 1 tahun. Sedangkan dilihat dari kejahatan atau pelanggarannya, paling banyak terkait dengan kaus pencurian, yaitu sebanyak 11 kasus. Selain itu beberapa kasus tindak kejahatan lainnya adalah perjudian (2 kasus), pembunuhan (2 kasus), perampokan (1 kasus), penganiayaan (1 kasus) dan berkaitan dengan mata uang (3 kasus) serta kasus menyangkut ketertiban umum sebanyak 5 kasus.
NO 1
Tabel II – 63 Perkembangan Kemanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat TAHUN JENIS DATA 2006 2007 2008 2009 2010 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
-
-
-
-
-
79 5 7.961
95 9 9.960
93 13 9.960
91 17 9.960
90 17 9.960
KET
Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Sementara itu dalam dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Sumenep, salah satu pilar dan prasyarat yang dibutuhkan tak pelak adalah kedewasaan sikap berpolitik dan keberdayaan masyarakat sipil (civil society). Keberadaan dan keberdayaan masyarakat sipil ini dibutuhkan, bukan sekadar untuk memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian-bagiannya, dan untuk menyampaikannya kepada para pemegang kekuasaan dan wakil rakyat. Tetapi, yang tak kalah penting peran masyarakat sipil ini adalah untuk membantu memantau dan menjamin agar lembaga-lembaga layanan publik serta pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan benar-benar dilaksanakan secara konsisten, adil dan non206
diskriminatif, serta bagaimana mereka ikut membangun mekanisme kontrol dan memberikan masukan yang konstruktuif melalui mekanisme check and balance. Di Kabupaten Sumenep sendiri, sejak reformasi bergulir, di kalangan masyarakat bukan saja muncul keterbukaan dan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Tetapi, warga masyarakat juga berkesempatan untuk mengorganisasi diri ke dalam berbagai wadah, asosiasi, lembaga, dan juga partai politik tanpa rasa was-was atau dibayang-bayangi dengan berbagai regulasi yang membatasi hak-hak warga untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta menyampaikan aspirasinya. Berbeda dengan situasi satu dekade silam, di mana kebebasan dan kemerdekaan warga masyarakat untuk berpolitik acapkali masih dikendalikan secara sentralistik oleh kekuatan pusat, di era otonomi seperti sekarang ini kehidupan berdemokrasi pelan-pelan mulai berkembang, dan bahkan terus dikembangkan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif kini benar-benar merupakan mitra sejajar yang tidak lagi ada pihak yang tersubordinasi satu dengan yang lain. Demikian pula peran berbagai LSM, CBO (Community Based Organization), tokoh masyarakat, ulama, dan berbagai institusi lokal yang memiliki akar kuat di masyarakat seperti Pondok Pesantren tidak hanya menjadi obyek, tetapi mereka merupakan subyek pembangunan dan kekuatan yang diperhitungkan dalam kehidupan politik. Di Kabupaten Sumenep, salah satu tolok ukur yang memperlihatkan peran penting masyarakat sipil dan sekaligus mencerminkan kedewasaan sikap politik masyarakat adalah keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung yang dilakukan pasca reformasi. Pilkada di sini sesungguhnya bukan sekadar bagian dari proses sirkulasi elit politik atau persaingan partai politik menempatkan figur andalannya untuk menduduki jabatan politik di tingkat daerah. Tetapi, secara ideal makna Pilkada dalam konteks kehidupan berdemokrasi adalah sebuah prasyarat sekaligus instrumen yang dibutuhkan untuk memenuhi hakekat dan tujuan otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kecenderungan Kepala Daerah yang terlalu melayani pusat seperti itulah sebetulnya yang hendak diubah. Dengan menyerahkan proses pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat setempat, bukan saja bermaksud memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk 207
berdemokrasi dan berperan aktif dalam proses politik. Tetapi, juga diharapkan yang namanya Kepala Daerah benar-benar sadar kepada siapa mereka sebetulnya harus berkiblat. Di masa lalu, jika garansi kelangsungan masa jabatan Kepala Daerah sangat tergantung pada restu dan loyalitas mereka kepada pusat, maka di era otonomi daerah jaminan kelangsungan masa jabatan dan terpilihnya Kepala Daerah lebih ditentukan oleh suara masyarakat setempat. Artinya, seberapa jauh kemungkinan seseorang terpilih menjadi Kepala Daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kelihaian mereka melakukan lobi politik dan restu dari elit partai politiknya, melainkan sebagian besar justru ditentukan oleh kemampuan mereka merebut dan menahlukkan hati warga masyarakat setempat. Di tengah kondisi di mana persebaran media massa makin luas dan beragam, yang namanya warga masyarakat Sumenep saat ini tentu tidak lagi bisa diperlakukan semata hanya sebagai massa layaknya “nomor”, tetapi bagaimana pun mereka kini adalah warga masyarakat yang makin paham situasi politik, makin kritis, melek pasangsurut perkembangan kondisi politik, dan bahkan tidak sedikit yang sudah mengaktualisasikan aspirasi mereka melalui berbagai saluran yang tersedia. Di Kabupaten Sumenep sendiri, tidak sedikit ditemui warga masyarakat yang senantiasa bersuara kritis, menyuarakan ketidakpuasan mereka secara spontan melalui berbagai media ketika di sekitar mereka ada sesuatu yang dirasa tidak adil, janggal, atau keliru. Untuk tahun-tahun mendatang, ketika kedewasaan sikap berpolitik masyarakat Kabupaten Sumenep sudah makin dewasa, dan kekuatan masyarakat sipil juga sudah makin berdaya, maka bisa diprediksi bahwa lima, sepuluh atau duapuluh tahun lagi kehidupan berpolitik warga Kabupaten Sumenep benar-benar akan makin demokratis dan transparan, sehingga yang namanya Good Governance niscaya bukan hanya merupakan cita-cita alias benar-benar akan terwujud.
208
2.3.1.11. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Kepegawaian
dan
Persandian Sejak kebijakan otonomi daerah dicanangkan, sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
dan membangun good
governance. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 —yang merupakan tonggak awal (bench mark) pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi— bukan saja mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mencoba lebih peka pada kebutuhan lokal, tetapi juga dapat bekerja lebih efisien dan efektif, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada warga masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah diitetapkan. Disadari bahwa hakekat otonomi, pada dasarnya bukan sekadar pengalihan otoritas dari pusat ke daerah, tetapi yang terpenting adalah: apa implikasi dari pengalihan otoritas itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Studi yang dilakukan Agus Dwiyanto dkk. (2002) tentang reformasi birokrasi publik di Indonesia menemukan bahwa reformasi politik yang tidak diikuti dengan reformasi sistem kelembagaan atau reformasi birokrasi ternyata tidak banyak menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan publik, bahkan sebagian jusru terasa makin menurun. Kendati sejak reformasi kadar keberdayaan masyarakat telah makin meningkat, hubungan eksekutif-legislatif juga makin berimbang dan demokrasi pada batas-batas tertentu juga telah mulai menemukan bentuknya. Tetapi, tanpa dibarengi dengan perbaikan kinerja birokrasi, maka dampak yang bisa langsung dirasakan masyarakat sesungguhnya masih menjadi tanda tanya. Di Kabupaten Sumenep sendiri, meski telah dilakukan langkah-langkah perbaikan, tetapi diakui atau tidak hingga saat ini masih cukup warga masyarakat yang belum memperoleh pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan berbagai bentuk pelayanan publik lain secara maksimal. Situasi krisis yang tak kunjung usai dan masa transisi pasca reformasi bagaimana pun tidak serta merta melahirkan perubahan seperti yang diharapkan. Di tengah keterbatasan dana pembangunan dan 209
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran birokrasi yang masih belum merata — bahkan sebagian masih belum lepas sama sekali dari pola yang lama di masa Orde Baru—, maka upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan membangun good governance seringkali masih tersendat-sendat. Belum dimilikinya standar pelayanan minimal yang bisa dijadikan acuan yang pasti, dan juga karena belum didukung oleh penataan aparat birokrasi yang efisien dan efektif, adalah beberapa faktor yang ditengarai mempengaruhi kualitas pelayanan publik sebagaimana diharapkan. Di Kabupaten Sumenep, menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sumenep diketahui jumlah PNS sekitar 14.779 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.949 orang dan perempuan sejumlah 3.830 orang. Secara keseluruhan jumlah PNS ini sedikit lebih banyak bila dibandingkan jumlah PNS pada tahun sebelumnya. Apakah jumlah aparatur pemerintahan sebanyak ini termasuk efisien atau tidak barangkali masih bisa diperdebatkan. Tetapi, yang jelas, karena sebagian besar aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumenep berpendidikan SMA dan jenjang di bawahnya, maka bisa dipahami jika sampai saat ini ada problema serius di bidang kualitas SDM di jajaran birokrasi. Secara rinci, pendidikan aparatur pemerintahan di Kabupaten Sumenep adalah yang berpendidikan setingkat Pasca Sarjana sebanyak 451 orang, Sarjana (S1) sebanyak 4.115 orang, dan lulusan DI - DIV sebanyak 3.862 orang. Sementara itu PNS yang berpendidikan SLTA sejumlah 5.311 orang dan PNS yang beperndidikan SLTP sejumlah 587 orang dan SD sejumlah 574 orang. Meskipun bukan satu-satunya prasyarat. Tetapi, satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan, prasyarat utama yang dibutuhkan, tak pelak adalah kualitas pendidikan aparatur yang memadai, komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, penataan kepegawaian yang transparan dan profesional, serta dukungan sistem jaringan kerjasama antar lembaga yang solid. Sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance), niscaya tidak akan dapat tercipta jika tidak didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni dan tatanan birokrasi yang profesional dan peka pada lingkungan di sekitarnya. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penataan birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di 210
jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu: penemuan kembali jati diri (reorientasi), penyusunan kembali struktur (restrukturisasi) dan upaya penyatuan sistem kerja yang menghasilkan sinersi kinerja (aliansi). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun good governance, niscaya akan banyak bertali-temali dengan faktor-faktor lain, sehingga penanganan yang dilakukan tentu tidak akan bisa secara parsial, tetapi harus benar-benar komprehensif. Secara garis besar, beberapa kendala yang menghambat upaya membangun good governance di Kabupaten Sumenep adalah: Pertama, masih belum berkembangnya code of conduct yang benar-benar kuat —yang menjadi spirit atau roh bagi seluruh aparat birokrasi dalam menjalankan tugastugas mereka melayani masyarakat. Di masa pemerintahan yang termasuk masih transisional —yakni dari model awal yang semula serba sentralistik dan top-down, kemudian diharuskan berubah ke pola baru yang lebih terdesentralistik dan bottom-up—, harus diakui terkadang masih timbul kegamangan, sehingga respon birokrasi terhadap tuntutan
perkembangan
masyarakat
terkadang
agak
lamban.
Bahkan,yang
memprihatinkan tidak mustahil di tingkat pelaksanaan, terkadang muncul individu birokrat yang bersikap overacting dan melampui wilayah kewenangannya (beyond the scope of their authority). Kedua, sekali pun disadari bahwa tugas utama birokrasi adalah melayani kepentingan publik, tetapi harus diakui masih sering terjadi akuntabilitas birorkasi kepada publik belum berkembang maksimal. Dalam banyak kasus kinerja birokrasi di berbagai daerah masih terjebak pada ruang diskresi yang luas: banyak aparat birokrasi yang merasa lebih perlu bertanggungjawab kepada atasan dan pihak legislatif daripada bertanggungjawab
kepada
publik.
Di
sisi
lain,
tidak
jarang
pula
bentuk
pertanggungjawaban yang dilakukan lebih pada soal-soal administratif, sedangkan bagaimana hasil riil kerja mereka di lapangan masih kurang memperoleh perhatian. Ketiga, sekali pun sudah dirinci tugas dan kewenangan masing-masing dinas, badan atau lembaga sesuai TUPOKSI-nya, tetapi koordinasi dan jaringan kerjasama antar lembaga yang ada umumnya masih belum berkembang secara maksimal. Bahkan, tidak jarang masih berkembang ego sektoral yang kuat, sehingga kinerja birokrasi secara keseluruhan menjadi kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 211
Keempat, fokus dan prioritas jenis pelayanan publik yang dikembangkan jajaran birokrasi di Kabupaten Sumenep harus diakui masih belum tertata dengan baik, sehingga masing-masing dinas atau lembaga yang ada seolah-olah belum memiliki acuan yang sama tentang arah yang hendak dituju. Orientasi dinas atau lembaga, dalam banyak hal lebih melayani kepentingan birokrasi itu sendiri, dan bahkan dalam beberapa kasus justru mengembangkan sikap yang meminta dilayani dengan berbagai fasilitas atau keistimewaan daripada melayani masyarakat. Ke depan, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan membangun tata pemerintahan yang lebih baik, perlu disadari bersama bahwa yang namanya birokrasi sesungguhnya bukan hanya sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat atau sekadar perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan program-program pembangunan. Lebih dari itu, birokrasi adalah sebuah komunitas, kumpulan orang-orang yang memiliki tugas dan peran untuk merencanakan program pembangunan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sekaligus memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat merespon program-program pembangunan dengan memadai. Secara teoritis, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Rashid: 2000). Pertama, memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan menyediakan jaminan keamanan bagi penduduk. Kedua, melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas
usaha,
serta
melaksanakan
pendidikan.
Ketiga,
menyelenggarakan
pembangunan (development) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya. Agar aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep dapat menjalankan tugas dengan baik, selain tetap menjaga akuntabilitasnya kepada publik, yang tak kalah penting adalah bagaimana birokrasi tidak hanya bekerja di bawah garis komando atau instruksiinstruksi yang sifatnya top-down. Kreativitas, sikap inovatif dan kepekaan pada persoalan di tingkat lokal adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memperbaiki 212
kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang bekerja hanya atas dasar proyek dan kepentingan pribadi, niscaya akan selalu lambat merespon situasi terbaru, dan ujung-ujungnya jangan heran jika mereka pelan-pelan menjadi usang, bahkan mengalami krisis dalam dirinya sendiri. Birokrasi yang usang, mereka bukan saja akan menghambat pembangunan, tetapi mereka juga akan menjadi sumber kegagalan pembangunan itu sendiri. Tabel II – 64 Perkembangan Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara & Organisasi Daerah SATU AN
TAHUN
URAIAN 2006
2007
2008
2009
KET
2010
1. Administrasi Pemerintahan a. Propinsi 1). Badan Koordinasi Wilayah
-
-
-
-
Kota
1). Jumlah Kota
-
-
-
-
Kota
2). Jumlah Kabupaten
1
1
1
1
Kab
4). Kota Administratif
-
-
-
-
Kab
3). Jumlah Kecamatan
27
27
27
27
Kec
4). Perwakilan Kecamatan
-
-
-
-
Perwk. Kec.
4). Jumlah Kelurahan
4
4
4
4
Kel
328
328
328
328
Desa
5). Jumlah Desa 2.Aparatur Negara a. Jumlah PNS
BKD 9.626
10.892
11.319
12.278
Orang
115
242
324
389
Orang
2). Golongan II
2.043
2.664
3.027
3.593
Orang
3). Golongan III
5.475
5.658
5.436
5.283
Orang
4). Golongan IV
1.993
2.328
2.532
3.013
Orang
1). Golongan I
b. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I
924
954
1.138
1.144
-
-
2). Eselon II
27
28
30
30
Orang
3). Eselon III
157
146
201
186
Orang
213
Orang
*) Data dari Bln Jan s/d Maret 2011
4). Eselon IV
740
740
867
885
Orang
40
40
43
Orang
6.376
6.319
5.976
7.324
Orang
174
227
196
276
Orang
5). Eselon V c. Jumlah Pejabat Fungsional d. Jumlah Pensiunan PNS 3. Organisasi Daerah 1). Jumlah Bagian
9
9
9
9
2). Jumlah Dinas
15
18
18
18
3). Jumlah Kantor
5
3
3
3
4). Jumlah Badan
8
6
6
6
56
322
322
322
6). Sekretariat DPRD
1
1
1
1
7). RSUD DR. H. MOH. ANWAR
1
1
1
1
1
1
1
5). Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8). Satuan Polisi Pamong Praja 9). Kecamatan
27
27
27
27
10). Kelurahan
4
4
4
4
11). BUMD
5
5
5
5
12). Sekretariat KPU
1
1
1
1
Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga Lem baga
Bag.Organis asi Sejak Thn 2008 s/d thn 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Th 2007 telah dilakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg tertuang dlm PERDA no 15 s/d 19 ttg Organisasi dan Tata kerja SKPD
2.3.1.12. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Selanjutnya untuk fasilitas umum berupa sarana dan prasarana komunikasi antara lain dapat dilihat
adanya penyediaan kantor pos. Pada tahun 2009 di kabupaten
Sumenep terdapat sebanyak 6 rumah pos, 15 kantor pos, 4 bis surat. Selain itu masih terdapat alat telekomunikasi baik lokal maupun interlokal. Selama tahun 2009 nilai penjualan benda-benda pos mencapai sebesar 113.070.000. Sedangkan wesel pos yang diterima dari luar negeri mencapai Rp. 11.273.421.051. Selanjutnya sambungan telepon di kabupaten Sumenep hingga tahun 2009 telah mencapai sebanyak 17.828 unit yang terbagi menjadi 8 lokasi sambungan, yaitu Pragaan (1.678 sambungan), Sumenep (11.983 sambungan), Ambunten (894 sambungan), Batang-Batang 677 sambungan), 214
Sapudi (541 sambungan), Sapeken (337 sambungan), Arjasa (1.271 sambungan) dan Masalembu (447 sambungan). Sambungan telepon di Sumenep jumlahnya paling banyak, yaitu sebanyak 11.983. Lokasi sambungan Sumenep ini meliputi kecamatan Bluto, Saronggi, Kalianget, Kota Sumenep, Lenteng, Rubaru, Dasuk, Manding, Batuputih dan Gapura Tabel II – 65 Perkembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Sumenep TAHUN JENIS DATA 2006 2007 2008 2009 2010
NO
Sistem Informasi Manajemen Pemda Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Website milik Pemerintah Daerah Pameran/expo
4 Ada 2
7 Ada 2
12 Ada 2
14 60,4% 0,007% 48 Ada 2
KET
17 37,4% 0,007% 48 Ada 2
Sebagian tidak terisi karena pada tahun tersebut memang tidak masuk dalam kegiatan
Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tabel II – 66 Perkembangan Pos, Telekomunikasi & Jaringan Internet TAHUN
URAIAN 2006
2007
2008
SATUAN 2009
a. Kantor Pos 1) Jumlah karyawan
43
54
70
70
Orang
1
1
1
1
unit
Online
15
15
15
15
unit
Online semua
9
9
10
10
unit
1
1
unit
Desa Kapedi
1
unit
Online
1
unit
Online 13 Januari 2011
2) Jumlah kantor pos - Kantor pos pemeriksa - Kantor pos cabang - rumah pos/kantor pos desa - pos desa - E-mobile - Mailing room Pemda
1
- Loket Extention 3) Jumlah pengguna jasa
Unit 350
400
215
750
825
/hari
4) Jumlah bis surat
53
53
52
8
buah
1). Kapasitas Sentral
21.493
21.493
21.493
21.493
SST
2). Kapasitas Terpasang
18.442
18.251
17.521
16.025
SST
3). Kapasitas Terpakai
18.442
18.251
17.521
16.025
SST
4). Pelanggan
18.442
18.251
17.521
16.025
SST
-
-
6). Telepon Koin
85
54
7). Telepon Kartu
-
-
1.076
1.001
369
350
SST
9). Warnet
34
34
40
65
SST
10) Keberhasilan Panggil Telepon Lokal
99
99
99
99
Prosen
11) Keberhasilan Panggil SLJJ
88
88
88
88
Prosen
34
34
40
40
Buah
b. Telekomunikasi
5). Telepon Umum Kartu (TUK)
8). Wartel/Kios/Telepon umum tunggu
c. Penyedia jaringan internet
SST 52
24
SST SST
Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, keluatan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
2.3.2.1. Bidang Urusan Pertanian 2.3.2.1.1. Potensi Komoditi Pangan. Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu komoditas beras (padi sawah dan padi gogo) dan komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat). Seluruh komoditas tanaman pangan mempunyai nilai strategis dari segi perannya sebagai bahan makanan pokok, bahan baku industri atau sumber pendapatan bagi masyarakat petani. Berdasarkan data BPS Tahun 2009, luas panen komoditas beras (padi sawah) 29.895 Ha, dengan jumlah produksi masing-masing sebesar 1.784.245 Kw. Untuk komoditas 216
palawija yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat masing-masing sebagai berikut : luas panen jagung adalah 157.442 Ha dengan jumlah produksi 4.770.490,1 Kw, jagung sebagai makanan pokok tetap berada di peringkat pertama. Kemudian untuk luas panen kedelai adalah 7.457 Ha dengan jumlah produksi sebesar 126.102,8 Kw, luas panen kacang tanah adalah 6.744 Ha dengan jumlah produksi sebesar 112.623 Kw, luas panen kacang hijau adalah 16.226 Ha dengan jumlah produksi sebesar 259.619,3 Kw, luas panen ketela pohon adalah sebesar 16.774 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.318.860,2 Kw sedangkan luas panen ketela rambat adalah 198 Ha dengan jumlah produksi 12.175,4 Kw. Tabel II – 67 Perkembangan Produksi Pertanian URAIAN
2006
2007
- Luas Panen - Padi - Jagung - Kedelai
26.788 152.209 6.525
26.870 153.741 6.715
- Produksi - Padi (GKG) - Jagung - Kedelai
136.619 380.523 10.505
TAHUN 2008
2009
2010
26.957 154.830 6.760
29.895 157.442 7.457
29.957 167.833 9.341
137.652 392.040 11.107
158.686 464.486 11.317
178.425 477.049 12.610
180.040 516.350 15.989
68,74% ( 72,628 ton)
71,21% ( 75,708 ton)
81,96 % ( 87,277 ton)
41,08% ( 2,559 ton)
54,09% 55,11% ( 3,369( 3,433 ton) ton)
KET
Luas Panen dan Produksi
Ketersediaan Pangan Utama - - Padi (equivalent beras)
- Jagung
- Kedelai
92,07 % 96,24% Rumus: ( 98,113 ( 99,022 ton) Ketersediaan/ ton) kebutuhan (%) ketersediaan Eqv beras dlm (ton ) 496,13% 539,82% 638,55% 655,21% 734,65% ( 336,597 ( 368,517 ( 436,616 ( 448,426 (485,369 ton) ton) ton) ton) ton)
217
33, 66% ( 3,825 ton)
44, 20% ( 4,850 ton)
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar - Padi (GKG) - Jagung - Kedelai
5,10 2,50 1,61
5,12 2,55 1,65
5,89 3,00 1,67
5,97 3,03 1,69
6,01 3,08 1,71
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep
Tabel II – 68 Perkembangan Komoditas Pertanian SATUA N
TAHUN
URAIAN 2006
2007
2008
26.870,00
26.957,00
29.895,00
29.134,00
117.003,82
134.883,40
151.661,08
149.601,38
137.651,55
158.686,35
178.424,80
176.001,63
73.946,41
85.246,31
95.849,80
94.548,07
0,00
0,00
0,00
0,00
ton/Ha.
5,12
5,89
5,96
6,04
ton/Ha.
75.370,00
87.270,00
88.438,00
88.630,00
Ton
6). Jumlah Konsumsi
105.660,00
106.318,00
106.489,00
106.659,00
Ton
7). Surplus Beras
-30.290,00
-19.048,00
-18.051,00
-18.029,00
Ton
153.741
154.830
157.442
154.620
Ha
392.040,31
464.485,60
477.049,01
469.664,49
Ton
67.884
68.267
68.376
68.485
Ton
6.715
6.760
7.457
8.791
Ha
11.107,45
11.317
12.610,28
14.722,15
Ton
18.413
18.528
18.558
18.588
Ton
**
**
**
**
Buah
KET.
2009
a. Padi 1). Luas Areal Panen 2). Jumlah produksi gabah kering giling Jumlah produksi gabah kering panen 3). Produksi beras 4). Rata-rata produktivitas (GKG) Rata-rata produktivitas GKP 5). Stock beras / Ketersediaan beras.
Ha Ton GKG Ton GKP Ton
b. Jagung 1). Luas Areal Produksi 2) Jumlah produksi 3) Jumlah konsumsi c. Kedelai 1). Luas Areal Produksi 2) Jumlah produksi 3) Jumlah konsumsi d. Industri Pengolahan Hasil Pertanian
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep
218
**belum tersedia data
Tabel II - 69 Luas Panen dan Produksi Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Sumenep NO
1
2
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
Padi sawah Luas panen Produksi
PRODUKSI
29895 HA 1.784245,8 Kwintal
Sorgun Luas panen Produksi
243 HA 2.676 Kwintal
Jagung Luas panen Produksi
157442 HA 4.770.490 Kwintal
Kedelai Luas panen Produksi
7.457 HA 126.102,8 Kwintal
Kacang Tanah Luas panen Produksi
6.744 HA 112.623,0 Kwintal
Kacang Hijau Luas panen Produksi
16.226 HA 259.61,3 Kwintal
Ketela Pohon Luas panen Produksi
16.779 HA 2.318.860,2 Kwintal
Ketela Rambat Luas panen Produksi
198 HA 12.175,4 Kwintal
LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN SAWAH KABUPATEN SUMENEP SEDERH IRIGASI SEMI IRIGASI TADAH ANA/ TEHNIS TEHNIS DESA HUJAN NON 5.385
1.959
1.071
2.049
13.388
Sumber data : BPS 2009
2.3.2.1.2. Potensi Komoditas Hortikultura. Komoditas Hortikultura sering dianggap sebagai komoditas pertanian masa depan yang menjanjikan berbagai keuntungan. Pengembangan hortikultura diharapkan mampu memberi nilai tambah yang besar bagi produsen dan industri pengguna,
219
sedangkan bagi konsumen juga dapat memperbaiki perimbangan gizi dan pola makanan yang saat ini bertumpu pada beras. Komoditas sayur mayur yang diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 berdasarkan data dari BPS (Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep) terbanyak adalah lombok dengan jumlah produksi 24.205,8 Kw dan nilai produksinya sebesar
Rp. 18.517.437.000,-. Peringkat
kedua, tiga dan empat masing-masing adalah jumlah produksi bawang merah 18.117,1 Kw dengan nilai produksi sebesar Rp. 13.950.167.000,- ; jumlah produksi tomat 5.694,1 kw dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.935.960.000,- ; jumlah produksi mentimun 11.546 Kw dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.655.603.000,-. Untuk komoditas yang lain seperti kacang panjang, terong, kangkung dan bayam masing-masing jumlah produksinya 5.089 Kw, 6.950 Kw, 2.413,1 Kw dan 1.685,3 Kw, sedangkan nilai produksinya masing-masing Rp. 687.015.000,- ; Rp. 903.500.000,- ; Rp. 168.917.000,dan Rp. 176.956.000,-. Untuk komoditas buah-buahan jumlah produksinya cukup bervariatif. Buah mangga dengan jumlah produksi 652.401 Kw merupakan komoditas buah tertinggi baik dari segi jumlah produksinya maupun nilai produksinya yaitu sebesar
Rp.
127.218.195.000,-. Peringkat kedua, ketiga dan keempat masing-masing jumlah produksi
buah pisang
190.736,98
Kw dengan
nilai
produksi
sebesar
Rp.
56.267.409,100,- ; jumlah produksi jambu biji 13.928,50 Kw dengan nilai produksi sebesar
Rp. 1.253.565.000,- ; jumlah produksi jeruk 19.826,80 Kw dengan nilai
produksi Rp. 4.064.494.000,-. Sedangkan untuk komoditas yang lain jumlah produksinya sangat bervariatif yaitu jumlah produksi buah pepaya 26.179,22 Kw dan nilai produksinya sebesar Rp. 2.945.162.250,- ; jumlah produksi rambutan 20.614 Kw dan nilai produksinya Rp.4.432.010.000,- ; jumlah produksi sawo 5.636,64 Kw dan nilai produksinya Rp. 901.870.400,- ; jumlah produksi belimbing
501 Kw dan nilai
produksinya Rp. 62.625.000,-. Untuk komoditas buah salak, alpukat dan durian masingmasing jumlah produksinya 398,99 Kw; 300,3 Kw ; 412,40 Kw, sedangkan nilai produksinya masing-masing sebesar Rp. 89.772.750,- ; 123.720.000,-.
220
Rp. 141.014.100,- ; Rp.
Tabel II - 70 Produksi Sayur –Sayuran Menurut Jenisnya Kabupaten Sumenep Tahun 2008 JENIS SAYUR
PRODUK SI Kw
BUAHBUAHA N
PRODUKSI Kw
1
Bayam
1.68,3
176.956.500,-
1
Mangga
176.401,00
2
Tomat
5.694,0
1.935.96000,-
2
Jeruk
19.826,80
3
Terong
6.950,0
903.500.000,-
3
Alpukat
300,03
4
Kacang Panjang
5.950,0
687.015.000,-
4
Rambutan
20.614,00
5
Lombok
24.205,8
18.817.437.000,-
5
Durian
412,40
123.720.000,-
6
Bawang Merah
18.117,1
13.450.167.000,-
6
Sawo
5.636,69
901.870.400,-
7
Mentimun
11.46,
2.656.603.000,-
7
Pisang
190.736,98
8
Kangkung
2.413,1
168.917.00,-
8
Jambu
13.928,50
1.25.565.000,-
9
Papaya
26.19,22
2.945.162.250,-
10
Nanas
7,51
1.239.150,-
11
Salak
398,99
89.772.750,
12
Blimbing
501,00
02.625.000,-
NO
NILAI PRODUKSI (000 Rp)
NO
NILAI PRODUK (000 Rp) 127.218.195,000,4.064494.000,141.014.100,4.432.010.000,-
56.267.409.100,-
JUMLAH 75.700,4 Sumber : Sumenep Dalam Angka 2009
2.3.2.1.3. Peternakan Populasi ternak besar di Kabupaten Sumenep terbesar dan spesifik adalah ternak sapi. Terbukti pada tahun 2010 populasi sapi sekitar 249.073 ekor masih dikelola secara tradisional (sebagai ternak kerja, penghasil pupuk kandang, kegemaran dan tabungan) sebagai sub komponen usaha tani. Sapi Madura sebagai salah satu ternak lokal mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan, namun sangat rawan pula terjadi kepunahan. Beberapa keunggulan sapi madura khususnya sapi Sumenep apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Madura diantaranya :
Mempunyai daya tahan tinggi terhadap stres lingkungan dan penyakit (bersifat spesifik).
221
Mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kondisi alam yang kurang baik dan kualitas pakan yang rendah.
Mempunyai respon yang baik terhadap perbaikan pakan melalui peningkatan protein maupun energi pakan yang ditujukan dengan pertimbangan bobot badan optimal.
Tingkat kesuburan tinggi.
Kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan dengan sapi impor.
Mempunyai tipe sapi potong dan kualitas daging yang baik.
Mudah dipelihara. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki, sapi Madura banyak diminati oleh
para peternak di luar Pulau Madura atau bahkan oleh para akademisi untuk dijadikan bahan kajian. Sudah banyak sapi Madura yang dikirim keluar Pulau Madura bahkan ke Luar Negeri (Malaysia). Setidaknya setiap minggu sekitar 500 ekor sapi Madura dijual keluar Pulau Madura. Berdasarkan data tahun 2008 dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur bahwa populasi sapi pada keempat kabupaten di Pulau Madura sebanyak 601.795 ekor, dengan perincian
Kabupaten Bangkalan 142.567 ekor, Kabupaten Sampang
123.438 ekor, Kabupaten Pamekasan 97.899 ekor dan Kabupaten Sumenep 237.891 ekor. Dari keempat kabupaten di Pulau Madura, Kabupaten Sumenep merupakan penghasil ternak sapi Madura terbesar. Dan dari total populasi sapi sebagaimana tersebut diatas, sapi Madura memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap penyediaan sapi potong di Jawa Timur. Ada rasa kekhawatiran terhadap kepunahan dari sapi Madura. Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya untuk melestarikan sapi Madura. Diantaranya dengan menetapkan Pulau Madura sebagai sentra ternak sapi (Pulau Ternak Sapi. Mematenkan sapi Madura sebagai salah satu ternak khas Indonesia yang berasal dari Madura. Dengan keberadaan sapi Madura yang semakin banyak keluar dari Pulau Madura, maka harus dipertahankan keberadaan plasma nutfahnya agar tidak punah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Pulau Sapudi sebagai Pulau Plasma Nutfah dengan jalan mengosongkan Pulau Sapudi dari sapi selain sapi Madura.
222
Populasi ternak kedua yang banyak dipelihara oleh masyarakat Sumenep khususnya masyarakat kepulauan di Kecamatan Arjasa, Kangayan dan Sapeken adalah ternak kerbau. Di daratan hanya terdapat di Kecamatan Kalianget. Jumlah ternak kerbau keseluruhan adalah 7.092 ekor. Populasi ternak ketiga adalah ternak kuda yang berjumlah 2.477 ekor. Populasi ternak kecil yang banyak dipelihara di Kabupaten Sumenep (data tahun 2010) adalah kambing berjumlah 127.267 ekor dan domba berjumlah 37.086 ekor. Sedangkan untuk ternak unggas yang terbanyak adalah ayam kampung/buras 766.450 ekor. Selanjutnya ayam ras petelur 298.847 ekor; ayam ras pedaging 107.416 ekor, entok 11.845 ekor dan itik 55.028 ekor. Untuk produksi daging di Kabupaten Sumenep bersifat fluktuatif. Sebagai misal produksi daging sapi sebesar 2.288.415 kg, daging kambing 241.642 kg, daging domba 64.201 kg, daging ayam kampung 550.826 kg, daging ayam ras 526.299 kg, daging entok 9.772 kg dan daging itik 44.156 kg. Tabel II – 71 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama dan Populasi Ternak URAIAN
2006
2007
TAHUN 2008
3.294.800 1.707.093
3.316.386 1.915.079
3.383.742 2.084.505
3.901.782 2.432.354
4.019.960 2.535.923
3,290 1,707
3,300 1,810
3,370 1,960
3,790 2,040
3,850 2,127
228.920 114.465 25.469 726.083 183.525
233.470 116.912 27.514 743.303 212.638
237.891 116.970 29.447 761.963 236.932
245.604 125.855 36.686 758.713 284.483
249.073 127.267 37.086 766.450 298.847
103.710
91.597
92.626
106.323
107.416
43.995
44.081
47.596
53.523
55.028
2009
2010
1. Ketersediaan Pangan Utama a. Produksi - Daging (Kg) - Telur ( Kg) b. Konsumsi - Daging (Kg/ Kapita/tahun) - Telur (Kg/ Kapita/tahun) 2. Populasi ternak a. Sapi Potong ( ekor) b. Kambing ( ekor) c. Domba ( ekor) d. Ayam Buras ( ekor) e. Ayam ras Petelur f. Ayam ras Pedaging g. Itik
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep
223
KET
Tabel II – 72 Perkembangan Populasi Ternak Jenis Ternak Sapi Kuda Kerbau Kambing Domba Kelinci
TAHUN/ekor 2007
2005
2006
226.635 3.273 6.862 113.754 25.417 -
228.920 2.946 6.974 114.465 25.469 -
233.470 2.274 7.029 116.912 27.514 1.205
2008
2009
237.891 2.272 7.005 116.970 29.447 1.445
245.604 2.477 7.112 125.855 36.686 2.096
KET
Sumber : Sumenep Dalam Angka. Tabel II – 73 Perkembangan Produksi Ternak Besar, Kecil dan Unggas URAIAN
TAHUN 2007 2008
2006
2009
Satuan
KET
a. Ternak Sapi Potong 1) Jumlah populasi
233.470
237.891
245.604
249.073
Ekor
7.036
7.698
8.012
7.297
Ekor
1,99
1,89
3,24
1,41
%
2
2
2
2
Ekor
2
-
-
-
Ekor
2
-
-
.
Ton
-
-
-
.
%
2
-
-
.
Ekor/pet
10
-
-
.
Lt/ek/hr
1) Jumlah populasi kambing
116.912
116.970
125.855
127.267
Ekor
2) Jumlah produksi
224,67
224,58
241,64
244,35
Ton/thn
3) Jumlah populasi domba
27.514
29.447
36.686
37.086
Ekor
4) Jumlah produksi
51,59
55,21
64,20
64,90
Ton/thn
2) Jumlah pemotongan per tahun*) 3) laju pertumbuhan populasi per tahun 4) Rata-rata kepemilikan b. Ternak Sapi perah 1) Jumlah populasi 2) Jumlah produksi susu per tahun 3) laju pertumbuhan populasi per tahun 4) Rata-rata kepemilikan 5) Rata-rata produktivitas per ekor per hari c. Ternak Kecil
224
*)Pemotongan Tercatat
5) Jumlah populasi babi
-
-
-
-
Ekor
6) Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton/thn
- jumlah populasi
743.303
761.963
758.713
766.456
Ekor
- jumlah produksi
538,89
552,42
550,83
556,45
Ton
- jumlah populasi
212.638
236.932
284.483
298.847
Ekor
- jumlah produksi telur
1.695,87
1.532,08
1.843,45
1.936,53
Ton
- jumlah peternak
295
295
344
356
Peternak
15,86
11,43
20,07
5,05
Ton/th
800
800
827
839
Ekor/kk
- jumlah populasi
91.597
92.626
106.323
107.416
Ekor
- jumlah produksi daging
453,41
458,50
526,30
531,71
Ton/thn
- Jumlah peternak
171
171
206
207
Peternak
600
540
516
519
Ekor/pet
- jumlah populasi
44.081
47.596
53.523
55.028
Ekor
- Jumlah produksi telur
206,30
218,48
250,49
257,53
Peternak
- Jumlah peternak
2.109
2.207
2.427
2.429
Ton/th
21
22
22
23
Ekor/kk
-
-
-
-
Buah
-
-
-
-
Buah
-
-
1
1
Buah
d. Unggas 1) Ayam Buras
2) Ayam Petelur
- Laju pertumbuhan populasi per tahun - rata-rata kepemilikan per peternak 3) Ayam pedaging
- rata-rata kepemilikan per peternak 4) Itik
- rata-rata kepemilikan per peternak e. Industri Peternakan 1) Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam 2) Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong 3) Jumlah Pabrik Makanan Ternak
225
4) Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS) f. Jumlah Koperasi Peternakan
-
-
-
-
Buah
-
-
-
-
Buah
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep
2.3.2.2. Bidang urusan Kehutanan Program pembangunan kehutanan dan perkebunan sebagai bagian dari program pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber daya kehutanan dan perkebunan
dengan
memperhatikan
keunggulan
komparatif
daerah,
sehingga
pembangunan kehutanan perkebunan mempunyai arti penting dalam rangka memacu perkembangan industri dan ekspor impor non migas hasil kehutanan dan perkebunan, meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat petani. Berdasarkan data statistik Tahun 2009 (Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dan Perum Perhutani KPH Madura di Pamekasan), komoditas perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Sumenep sangat bervariatif. Jumlah produksi tertinggi adalah kelapa yaitu 35.132,66 ton dengan luas lahan 50.059,06 Ha dan nilai produksi sebesar
Rp. 122.964.310.000,-. Jumlah produksi lainnya masing-
masing yaitu :
Tembakau 7.461,58 ton dengan luas lahan 13.418,52 Ha dan nilai produksi Rp. 171.616.478.000,- ;
Cabe jamu 8.336,19 ton dengan luas lahan 2.370,20 Ha dan nilai produksi Rp. 245.917.605.000,- ;
Jambu mete 3.097,02 ton dengan luas lahan 9.395,91 Ha dan nilai produksi Rp. 30.970.200.000,- ;
Kapok randu 2.125,83 ton dengan luas lahan 10.093 Ha dan nilai produksi Rp. 42.516.600.000,- ;
Siwalan 623.640 kg dengan luas lahan 5.542,39 Ha dan nilai produksi Rp. 3.430.020.000,Tanaman tembakau merupakan komoditas unggulan yang menjadi komoditas
favorit bagi masyarakat petani di Kabupaten Sumenep, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas unggulan lainnya adalah kelapa, 226
jambu mente, dan cabe jamu. Tanaman cabe jamu banyak diusahakan secara intensif, karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Komoditas perkebunan dari kelompok rempah-rempah, produksi terbesar adalah lempuyang 286,80 ton dengan luas
161 Ha dan nilai produksinya Rp. 774.360.000,-
.Temulawak 256,76 ton dengan luas 131 Ha dan nilai produksi
Rp.
898.660.000,-. Kunyit 154,35 ton dengan luas 175 Ha dan nilai produksi Rp. 848.925.000,- ; asam jawa 101,00 ton dengan luas 101,50 Ha dan nilai produksi Rp. 454.500.000,- ; jahe 88,33 ton dengan luas 102 Ha dan nilai produksi Rp. 750.805.000,-. Komoditas rempah-rempah ini banyak ditanam masyarakat disamping untuk konsumsi rumah tangga juga untuk bahan dasar produksi jamu tradisional madura, sedangkan tanaman rempah terendah adalah kunci yaitu 28,26 ton dengan luas lahan 32 Ha dan nilai produksi sebesar Rp 98.910.000,00,-. Kayu jati untuk pertukangan merupakan komoditas hasil hutan tertinggi jumlah produksinya 3.398 M3 dengan nilai produksi sebesar Rp. 5.197.663.231,-. Peringkat kedua, jumlah produksi minyak kayu putih 812 kg dengan nilai produksi
Rp.
53.516.000.000,-. Kayu putih (daun) jumlah produksinya 104,91kg dengan nilai produksi Rp. 13.433.000.000,-. Kayu pertukangan rimba jumlah produksinya 176 M3 dengan nilai produksi sebesar
URAIAN
Rp. 34.860.385.000,-
Tabel II – 74 Perkembangan Hasil Produksi Kehutanan dan Perkebunan TAHUN 2006
2007
2008
2009
Satuan
Kehutanan a. Hasil hutan non HPH 1) Kayu bulat
5.347,09
4.419,036
1.603,000
M3
2) Kayu Gergajian
2.853,00
1.325,00
3.546,00
M3
- Veneer sayat
-
-
-
M2
- TOP
-
-
-
Lembar
- Penempelan Veneer
-
-
-
Lembar
3) Kayu Olahan Jati :
4) Hasil Hutan Ikutan
227
-
Kopal
-
-
-
Ton
-
Gondorukem
-
-
-
Ton
-
Terpentin
-
-
-
Ton
-
Getah Pinus
-
-
-
Ton
-
Kokon
-
-
-
Ton
-
Cengkeh
32,75
32,75
32,89
Ton
-
Kelapa
35.132,66
35.132,66
8.154,40
Butir
-
Madu
2.830,00
2.875,00
2.810,00
Ltr
104.188,80
103.878,00
103.473.070,00
Ha
b. Luas Lahan Kritis c. Luas Lahan reboisasi d. Luas lahan penghijauan e. Luas kebakaran hutan
1.579,00
Ha 2.730,66
-
Ha
-
Ha
Perkebunan Tanaman Tahunan a. Karet 1) Luas Areal
-
-
-
-
Ha
2) Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton
1) Luas Areal
-
-
-
-
Ha
2) Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton
1) Luas Areal
2,00
2,01
2,02
2,02
Ha
2) Jumlah produksi
0,54
0,54
0,55
0,56
Ton
5,00
5,03
5,05
5,05
Ha
-
-
-
-
Ton
10
10,05
18,05
-
Ha
-
-
-
-
Ton
1) Luas Areal
5
5,03
5,05
5,05
Ha
2) Jumlah produksi
-
-
-
Ton
338
339,69
338,34
338,34
Ha
192,06
193,02
194,50
194,50
Ton
2
2,01
2,01
2,01
Ha
b. Teh
c. Kopi
d. Kenanga 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi e. Kakao 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi f. Lada
g. Pinang 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi h. Kemiri 1) Luas Areal
228
2) Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton
1) Luas Areal
9.285,00
9.707,00
9.395,91
9.395,91
Ha
2) Jumlah produksi
3.097,02
3.097,02
3.094,02
3.079,98
Ton
1) Luas Areal
49.813,00
49.813,14
50.059,06
50.059,06
Ha
2) Jumlah produksi
35.068,66
35.068,66
35.133,66
36.339,95
Ton
1) Luas Areal
2.365,00
2.356,93
2.356,93
2.370,20
Ha
2) Jumlah produksi
8.332,33
8.332,33
8.336,19
8.337,75
Ton
5.542,00
5.542,39
5.542,39
5.542,39
Ha
621,06
621,05
633,64
163,38
Ton
130,5
131,15
239,00
239,00
Ha
18
18,09
32,75
32,89
Ton
10.093,00
10.093,00
10.093,00
10.093,00
Ha
2.125,00
2.125,83
2.125,83
-
Ton
1) Luas Areal
447
449,24
446,43
446,43
Ha
2) Jumlah produksi
397
398,99
404,00
400,55
Ton
102
102,51
101,50
101,50
Ha
93
93,47
101,00
101,00
Ton
40
40,20
40,00
40,00
Ha
-
-
-
-
Ton
115
115,58
115,00
115,00
Ha
-
-
-
-
Ton
1) Luas Areal
19.421,64
14.906,82
13.418,52
10.377,94
Ha
2) Jumlah produksi
11.652,99
8.944,30
7.461,59
2.917,62
Ton
101,2
101,71
88,33
-
Ton
173,15
174,02
154,35
-
Ton
i.Jambu Mente
j. Kelapa
k. Cabe Jamu
l.Siwalan 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi m.Cengkeh 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi n.Kapok Randu 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi o.Serat Nanas
p. asam Jawa 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi q. Nipah 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi r. Mlinjo 1) Luas Areal 2) Jumlah produksi Tanaman Semusim a. Tembakau
Produksi Tanaman Obat-obatan a. Jahe b. Kunyit
229
c. Temulawak
256,85
258,13
256,76
-
Ton
d. Kencur
52,15
52,41
30,17
-
Ton
e. Lengkuas
87,20
87,64
80,96
-
Ton
f. Lempayung
327,15
328,79
289,80
-
Ton
39,42
39,62
28,26
-
Ton
21
21,11
18,00
18,00
Unit
2) Pengolahan gula siwalan
60
60,30
3,00
16,00
Unit
3) Pengolahan buah jambu mete
7
7,04
-
-
Unit
4) pengolahan cabe jamu
1
1,01
1,00
-
Unit
g. Kunci Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 1) Pengolahan minyak kelapa
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep
2.3.2.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep selain memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa golongan A yang terletak di Pulau Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken. Berdasarkan perjalanan waktu selain di Pulau Pagerungan Besar masih ada beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas dan minyak bumi. Diantaranya sekitar perairan Pulau Giligenting, Pulau Masalembu, perairan Kalianget ; perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Kekayaan alam yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan migas dalam negeri maupun luar negeri. Banyak Contraktor Production Sharing (CPS) yang ambil bagian dalam mengelola tambang migas di Kabupaten Sumenep, diantaranya: 1.
ARCO – Kangean Block ;
2.
Trend Java Sea Block 4 ;
3.
Masalembu Shell ;
4.
British Petroleum Sakala Timur ;
5.
Mobile Oil ;
6.
Amco Indonesia :
7.
Hudbay Oil International ;
8.
Petroleum Beyond Indonesia (PBI) ; 230
9.
Anardako ;
10. Petronas Carigali ; 11. Santos Oil. Sumber migas terbesar di Pagerungan dipercayakan Pemerintah kepada PT. Energy Mega Persada (EMP) Kangean Limited dan PT. Santos Oil. Berdasarkan data terakhir menunjukkan bahwa dua pabrik pengolah gas yang berada di Pulau Pagerungan Besar memproduksi gas alam sebesar 200 juta kaki meter kubik per hari/ MMSCFPD (Million Metric Standart Cubic Feet per Day). Kemudian gas alam tersebut disalurkan ke konsumen dengan menggunakan pipa sepanjang 430 km, dengan rincian 350 km berada di bawah/dalam laut (off shore) menuju Porong (sebagai home base) dan 80 km di daratan (on shore). Dari home base ini kebutuhan gas alam dipasok antara lain untuk memenuhi kebutuhan pabrik Petro Kimia di Gresik sebesar 60 juta kaki meter kubik; PT. PJB Unit Pembangkit Listrik (PLN Distribusi Jawa Bali) sebesar 60 juta kaki kubik, masing-masing dipasok oleh PT. EMP Kangean. Sedangkan PT Santos Oil memasok Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar 80 juta kaki meter kubik per hari. Namun pada saat ini produksi gas alam yang ada di Pulau Pagerungan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga diperkirakan pada tahun 2010 akan habis. Sejak tanggal 29 September 2006, PT. Santos Oil mulai berproduksi gas bumi di Blok Maleo I (satu) di perairan dekat Pulau Giligenting. Diharapkan produksi gas ini dapat mensuplai kebutuhan gas di Jawa Timur. Gas yang disalurkan melalui pipa ke PDN (Perusahaan Gas Negara) di Porong, Sidoarjo seharusnya diproduksi 100 juta kaki meter kubik per hari selama 5 tahun. Tetapi pada awal produksi ini baru mencapai 70 juta kaki meter kubik per hari. Kabupaten Sumenep memang layak untuk disebut sebagai daerah kaya minyak. Setelah produksi gas Pulau Pagerungan
mengalami penurunan produksi, di Blok
Kangean masih ada 14 sumur produktif, 7 sumur di darat dan 7 sumur lagi di lepas pantai. Sementara ini masih ada 6 titik migas lagi yang ditemukan dan akan dieksplorasi pada tahun 2006 di sekitar perairan Kalianget dan Masalembu. Sementara pelaksananya adalah investor asing yaitu PT.Anardako dan PT.Petronas Carigali.
231
Tabel II – 75 Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sumenep URAIAN
TAHUN
SATUAN
2006
2007
2008
2009
150.569.772,12
150.569.772,12
150.569.772,12
150.569.772,12
1). Batu gunung / andesit
1.642,00
19.602,00
2). Pasir
4.642,00
1.531,00
1. Pertambangan a. Total luas areal .
Ha
b. Jumlah Produksi
3). Batu Kapur 4). Felspart 5). Tanah liat 6). Dolomit 7). Marmer 8). Pasir Kwarsa 9). Bantonit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10) Tanah Urug 11) Trass 12) Pasir/Krikil Batu (Sirtu)
Ton
67.428,40
13.775 -
Ton
5.708,22
Ton
-
Ton
-
Ton
-
Ton
-
Ton
-
-
5.597,00
6.259,00
27.297,00
14.751,00
-
114.610,42
Ton Ton
-
30.062,04
7.474
82.320,42
52.541,85
Ton Ton Ton
-
2. Energi a. Sumber Energi Listrik 1). PLTA - Jumlah
-
-
-
-
Unit
- Kapasitas Terpasang
-
-
-
-
KW
- Daya Mampu
-
-
-
-
KW
- Kapasitas
-
-
-
-
Kwh
- Jumlah
-
-
-
-
Unit
- Kapasitas
-
-
-
-
Kva/Kwh
2). PLTG
232
3). PLTU - Jumlah
-
-
-
-
Unit
- Kapasitas
-
-
-
-
Kva/Kwh
25
25
25
25
Unit
6.058
6.058
6.058
6.058
KW
4.945
4.945
4.945
4.945
KW
- Jumlah
-
-
-
-
Unit
- Kapasitas
-
-
-
-
Kva/Kwh
2
2
2
2
50.000
50.000
90.000
90.000
4). PLTD - Jumlah - Kapasitas Terpasang - Daya Mampu 5). PLTS
6) Gardu Induk Sumenep - Jumlah Trafo - Kapasitas
Sumber data : Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep
2.3.2.4. Bidang Urusan Pariwisata Pasca pembangunan jembatan Suramadu Kabupaten Sumenep diharapkan akan menjadi tujuan wisata oleh para wisatawan nusantara (domestik) dan manca negara. Ada banyak potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Sumenep baik daratan maupun kepulauan. Kabupaten Sumenep dengan kondisi alam yang sangat indah seperti panorama pantai, panorama bawah tanah (gua-gua), panorama bawah laut (taman laut) dan sumber mata air. Didukung pula adanya peninggalan sejarah berupa keraton, museum keraton dan makam raja-raja Islam, serta kekayaan seni budaya keterampilan tangan rakyatnya berupa seni batik, seni ukir/pahat, makanan dan jamu tradisional, dapat mengarahkan Kabupaten Sumenep menjadi daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep baik daratan maupun lautan dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu : wisata alam, wisata sejarah, dan agamis/ziarah, wisata bahari, wisata konservasi, wisata budaya dan kesenian , wisata minat khusus. Obyek pariwisata tersebut selain banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya kawasan pengembangan masing-masing jenis wisata yang ada di Kabupaten Sumenep antara lain; (a). Wisata alam meliputi, 233
Kecamatan Batang-batang, Dasuk Talango, Masalembu, Saronggi, Pragaan, Sumenep, Arjasa, Kangayan, Guluk-guluk, Ganding, Kalianget, Dungkek, dan Pasongsongan; (b). Wisata sejarah dan agamis/ziarah meliputi Kecamatan Sumenep, Guluk-guluk, Ganding, Kalianget, Lenteng, Manding, Pasongsongan dan Talango; (c).Wisata bahari meliputi Kecamatan Arjasa, Masalembu, Ra’as, Sapeken dan Talango; (d). Wisata konservasi meliputi Kecamatan Arjasa, Masalembu, Ra’as, Sapeken dan Batang-batang; (e).Wisata budaya dan kesenian meliputi Kecamatan Sumenep, Saronggi, Bluto, Ambuten, Talango, Gayam, Masalembu, dan Pasongsongan dan (f). Wisata minat khusus meliputi Kecamatan Sumenep, Pragaan, Guluk-guluk, Lenteng, Kalianget, Dungkek, dan Bluto. Tabel II - 76 Beberapa Kawasan Wisata & Budaya di Kabupaten Sumenep N OBYEK WISATA NO.
JENIS WISATA
LOKASI
1
Pantai Lombang
Alam
Desa Lombang, Kec.Batang-batang
2
Pantai Slopeng
Alam
Kecamatan Dasuk
3 Rumah Kasur Pasir
Alam
4 Sumber Air Kirmata
Alam
5 Pemandian Batuan
Alam
Desa Legung Timur, Legung Barat dan Dapenda di Kec. Batang-batang ± 7 km arah selatan kota Sumenep, Kec Saronggi Desa Batuan, Kec. Sumenep
6
Sumber air panas
Alam
Desa Brumbung, Kec.Batang-batang
7
Gua Payudan
Alam
8
Gua Koneng
Alam
± 30 km arah barat kota Sumenep Kec. Gulukguluk Kec Arjasa di Pulau Kangean
9 Taman laut Mamburit
Alam
Kec Arjasa di Pulau Kangean
1Taman Laut Gililawak
Alam
Pulau Gililawak
1
Taman laut Saor
Alam
Pulau Saor, Kec. Sapeken
1
Pantai Ponjug
Alam
Kec. Talango
1 Sumber Air Belerang
Alam
Kec. Pragaan
1 Keraton Sumenep
Sejarah
Kota Sumenep
Sejarah
Kota Sumenep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Museum 1 Keraton Sumenep 15
234
1
Masjid Agung
Sejarah
Kota Sumenep
1
Asta Tinggi
Sejarah
Kec. Batuan
1 Asta Sayyid Yusuf
Agamis/Ziarah
Kec. Talango
1
Asta Panaongan
Agamis/Ziarah
Desa Panaongan ,Kec Pasongsongan
1
Asta Katandur
Agamis/Ziarah
Desa Bangkal, Timur laut Sumenep
1
Asta Anggo Seto
Agamis/Ziarah
Desa Kebun Dadap Timur Kec Saronggi
1
Asta Belingi
Agamis/Ziarah
Desa Belingi, Kec Gayam Pulau Sapudi
2
Asta Adipoday
Agamis/Ziarah
Desa Nyamplong, Kec Gayam. Pulau Sapudi
2
Asta Joko Tole
Agamis/Ziarah
Desa Sasa, Kec Manding
2
Kerapan Sapi
Budaya
Beberapa kecamatan
2 Upacara Adat Nyadar
Budaya
Kec. Saronggi
2Upacara Adat Petik Laut
Budaya
Kec. Bluto & Saronggi
2
Macopat
Budaya
Beberapa kecamatan
2Topeng Dalang Madura
Budaya
Kec. Gapura
Rumah 2 Taneyan Lanjang
Budaya
Kec. Lenteng
Persilangan 2 Ayam Bekisar
Budaya
Kec. Arjasa
Ayam Bekisar
Konservasi
Kec. Arjasa
3Cagar Alam Pulau Saobi
Konservasi
Kec. Arjasa
1 Pohon Cemara Udang
Konservasi
Kec. Batang-batang
3
Kucing Busok
Konservasi
Kec. Raas
3
Burung Gosong
Konservasi
Kec. Arjasa
3 Pondok Pesantren
Minat khusus
3 Pembuatan garam
Minat khusus
Kec. Arjasa, Guluk-guluk, Lenteng, Kota Sumenep, Ambunten, Gapura, dsb. Kec. Kota Sumenep & Kalianget
3
Sentra Batik
Minat khusus
Kec. Bluto
3Pembuatan ukir-ukiran
Minat khusus
Kec. Pragaan
3 Pembuatan Perahu
Minat khusus
Kec. Ambunten, Pasongsongan, Pragaan, Kalianget
16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
235
3
Pembuatan Keris
Minat khusus
Kec. Bluto
4 Wisata Kesehatan (kandungan oksigennya)
Minat khusus
Pulau Giliyang Kec. Dungkek
39 40
Berdasarkan data dari BPS bahwa pengunjung obyek wisata di Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 kebanyakan berasal dari wisatawan nusantara atau domestik sebanyak 234.134 orang. Sedangkan wisatawan manca negara sebanyak 301 orang. Dari lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep yang mendapat perhatian lebih dari pengunjung adalah makam raja-raja Sumenep di Asta Tinggi sebanyak 63.604, dilanjutkan dengan makam Syeh Yusuf sebanyak 61.076, museum keraton sebanyak 49.804, pantai Lombang sebanyak 31.300 dan pantai Slopeng sebanyak 28.350. Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kabupaten Sumenep maka aktivitas diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemasaran untuk wisatawan domestik selama ini telah cukup besar, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik. Namun untuk wisatawan asing masih belum maksimal. Oleh sebab itu ke depan perlu adanya peningkatan pemasaran untuk pasar luar negeri. Sector kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Obyek-obyek yang sudah ada dipertahankan, serta perlu adanya perluasan untuk kawasan wisata alam. Sementara itu kawasan budaya/sejarah tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Sumenep. Selanjutnya optimisme terhadap pengembangan dalam aspek kepariwisataan harus senantiasa tumbuh di seluruh pihak baik pihak pemerintah kabupaten maupun swasta termasuk masyarakat luas dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Setidaknya dengan pembangunan jembatan Suramadu bukan hal yang tidak mungkin jika ke depan potensi wisata dan obyek wisata yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sumenep banyak dikenal dan dikunjungi tidak hanya oleh masyarakat setempat melainkan masyarakat yang berada di luar wilayah kabupaten Sumenep.
236
2.3.2.5. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep ± 50.000 Km² dengan jumlah pulau yaitu 126 pulau (data terkoreksi), panjang garis pantai ± 577,76 Km. Berdasarkan data statistik tahun 2009 (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep) jumlah nelayan/ petani ikan laut 42.676 orang; ikan payau 370 orang; ikan tawar 74 orang dan perairan umum 52 orang. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan terdiri dari jukung layar 642 unit, jukung mesin 334 unit, perahu layar 950 unit dan perahu mesin 7.749 unit. Jenis alat penangkap ikan terdiri dari gilneet 1.401 unit, payang 1.613 unit, dogol 422 unit, porsen 393 unit, jaring 1.689 unit, pancing 17.344 unit, bagan 1.148 unit dan lain-lain 4.873 unit. Tempat Pelelangan Ikan berjumlah 3 unit. Jumlah desa perikanan ada 83 Desa dan Rumah Tempat Pelelangan (RTP) berjumlah 13.530. Berdasarkan estimasi produksi potensi sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Sumenep mampu menghasilkan per tahun sebesar 50.000 Km² x 4,58 ton = 229.000 ton per tahun. Sedangkan menurut estimasi potensi sumber lestari dihitung 60% dari jumlah potensi yang ada atau 60% x 229.000 ton = 137.400 ton per tahun. Pengembangan produksi perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani nelayan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang berorientasi pada agrobisnis. Produksi perikanan yang dicapai Kabupaten Sumenep pada Tahun 2008 mencapai 44.900,2 ton per tahun atau 25,61% dari potensi lestari dengan nilai Rp. 469.553.210.000,-. Berarti potensi perikanan yang masih belum tergali sebesar 102.211,88 ton per tahun atau 74,39% dari potensi lestari. Kemampuan potensi sebesar ini masih perlu penanganan secara optimal sehingga kemampuan potensi yang ada dapat dinikmati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di lingkungan Kabupaten Sumenep. Produksi tahun 2009 tersebut mengalami penurunan sebesar 5.839,4 ton atau 11,51 % dibandingkan dengan produksi Tahun 2007 sebesar 50.739,6 ton. Adapun perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :
237
Tabel II - 77 Produksi Ikan No 1. 2. 3. 4. 5.
Produksi Ikan Laut Ikan kering Ikan asapan Terasi Ikan Tambak
Jumlah (Ton) 44.900,2 9.600,02 4.208,01 2.584,39 1.0003,70
Sumber: Sumenep Dalam Angka 2009
NO 1.
2.
3. 4.
Tabel II - 78 Perkembangan Produksi Perikanan (satuan ton) JENIS USAHA 2008 2009 Penangkapan - Laut 44.900,2 50.739,6 - Perairan Umum 177,32 161,2
2010 39.737 -
Budidaya - Tambak - Kolam
843,94 31,69
632,95 23,76
814,18 23,76
Rumput Laut
31.704,692
35.400,928
500.775
Teri Nasi 860,413 609,084 609 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
Berdasarkan data tersebut di atas, perkembangan produksi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya perkembangan motorisasi dan alat tangkap yang produktif. Disamping potensi tersebut di atas Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi tambak ikan seluas ± 3.730,26 Ha dengan jumlah produksi 632,95 ton; potensi budidaya rumput laut seluas
± 5.870 Ha, potensi kolam seluas 512 Ha
dengan jumlah produksi 23,76 ton; potensi budaya siput mutiara; budidaya ikan karang (kerapu; lobster; kakap merah; dan ekor kuning); budidaya ikan air tawar dan potensi wisata bahari serta budidaya artemia.
238
Tabel II – 79 Perkembangan Hasil Perikanan Laut dan Darat di Kabupaten Sumenep SATUAN URAIAN TAHUN 2008
KET.
2006
2007
2009
42.729,52
39.394,80
46.955,3
47.894,41
Ton
Data diisi keadaan data
9.235,00
8.705,00
8.705,00
8.705,00
Unit
sampai dengan
9.235,00
8.705,00
8.705,00
8.705,00
KK
30 Maret 2011
39.472,00
42.676,00
42.676,00
42.676,00
orang
3
2
1
1
Unit
19.084.00
30.735.00
31.088.00
52.346,00
Buah
4.386.00
6.325.00
6.415.00
7.247.00
Orang
a. Perikanan Laut 1) Jumlah tangkapan 2) Jumlah Kapal Penangkap ikan 3) Jumlah Rumah Tangga Perikanan 4) Jumlah Nelayan 5) Jumlah tempat Pelelangan Ikan b.
Perikanan budidaya Laut 1)
Jumlah Rakit
2)
Jumlah Petani Rumput Laut
3)
Luas area Budidaya
11.500.00
11.500.00
143.254.00
143.254.00
Ha
4)
Jumlah produksi
36.763.12
60.673.35
328.100.70
349.775,10
Ton
5)
Keramba 20,00
25,00
25,00
250,00
10,00
12,00
12,50
135,00
- luas
788,89
1.027,47
1.027,47
1.027,47
Ha
- jumlah produksi
814,18
810,90
920,50
853,41
Ton
8,65
8,65
8,65
8,65
Ha
65,33
81,40
244,20
122,10
Ton
20
25
25
-
Unit
640
623
623
-
Ton
- Luas - Jumlah produksi
Unit ton
c. Perikanan Darat 1) Tambak
2) Kolam - luas - Jumlah produksi
3) Karamba - luas - Jumlah produksi
239
4) Mina Padi - luas
-
-
-
-
Unit
- Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton
- luas
-
-
-
-
Unit
- Jumlah produksi
-
-
-
-
Ton
5) Sawah Tambak
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
2.3.2.6. Bidang Urusan Industri dan Perdagangan Berdasarkan data tahun 2009 untuk mendukung perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumenep telah dibangun pasar sesuai klasifikasinya yaitu :
Pasar Daerah
: 20 buah.
Pasar Desa/regional
: 35 buah.
Pasar tradisional
: 8 buah
Pasar swalayan
: 15 buah
Apabila dilihat dari perkembangan bentuk usahanya, maka jumlah perusahaan yang telah melakukan pendaftaran adalah :
PT
Koperasi : 10
CV
: 69
PP
: 658
:7
Sedangkan apabila berdasarkan jumlah surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan menurut golongan usaha, maka :
Golongan usaha Besar
:8
Golongan usaha Menengah
: 145
Golongan usaha Kecil
: 703.
240
Tabel II – 80 Perkembangan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Sumenep URAIAN TAHUN SATUAN 2006
2007
2008
2009
1. Industri a. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 1. Unit Usaha
28.827
28.830
33.863
33.863
Unit
2. Tenaga Kerja
73.397
73.420
94.256
94.256
Orang
3. Nilai Produksi
43.938
11.000
35.972
35.972
Milyar Rp.
4. Nilai Investasi
6.775
7.080
10.586
10.586
Milyar Rp.
1
1
1
1
Unit
25
25
25
25
Orang
3. Nilai Produksi
20
5
5
5
Milyar Rp.
4. Nilai Investasi
2,4
2,4
2,4
2,4
Milyar Rp.
1.377
1.380
1.485
1.647
Unit
2. Tenaga Kerja
12.706
12.711
13.961
13.961
Orang
3. Nilai Produksi
251.816
238.543
242.890
242.890
Milyar Rp.
27
27
29
29
Unit
419
419
424
424
Orang
65
65
66
66
Buah
b. Pasar Modern
-
-
-
-
Buah
c. Pasar Regional
-
-
d. Pasar Swalayan
-
-
e. Hipermarket
-
-
Buah
f. Pasar Grosir
-
-
Buah
g. Mal/Plasa
-
-
Buah
h. Pondok Modern
-
-
Buah
b. Industri Besar dan Sedang 1. Unit Usaha 2. Tenaga Kerja
c. Industri Kecil Menengah 1. Unit Usaha
d. Perusahaan 1. Jumlah Perusahaan Dagang Besar 2. Jumlah Tenaga Kerja 2. Sarana Perdagangan a. Pasar Tradisional
Buah 15
15
Sumber data : Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
241
Buah
KET.
2.4.
Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan wilayah lain yang berdekatan maupun secara nasional dan internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Analisis terhadap aspek daya saing daerah dapat dilakukan melalui beberapa indikator antara lain; peningkatan PAD, investasi aset pemerintah, kondisi jalan penghubungan, angkutan darat, jumlah pelabuhan laut/terminal, meningkatnya pola pangan harapan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, produktivitas total daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, penataan ruang, ketaatan terhadap RTRW, luas lahan produktif dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan data dasar pada tahun 2009 tercatat bahwa dalam aspek perhubungan proporsi panjang jaringan jalan
1.629.900 km, dengan kondisi baik
sebesar 84,57%. Sementara itu jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 107.746 orang dan jumlah pelabuhan laut/ terminal bus/udara sebanyak 12. Dalam sektor pertanian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 2.481.086,21 dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 1.972.660.875. Dalam hal ketahanan pangan ketersediaan produksi daging pada tahun 2009 sebesar 4.019.960 dan telur sebesar 2.535.923 kg. Sementara itu konsumsi yang terjadi untuk daging sebesar 3.850 kg/kapita/tahun dan konsumsi telur sebesar 2.127 kp/kapita/tahun. Di sektor peternakan pada tahun 2009 populasi sapi potong sebanyak 245,604 ekor; kambing 125.855 ekor; domba 36.686 ekor; ayam buras sebanyak 758.713 ekor; ayam ras petelur 298.847 ekor dan ayam ras pedaging sebesar 106.323 ekor dan itil sebanyak 53.523 ekor. Di sektor kelautan produksi ikan tahun 2009 tercatat sebanyak 549.780.57 dengan rincian perikanan dengan klasifikasi tangkap sebanya 47.988.78 dan budidaya sebanyak 501.775.59. Selanjutnya untuk perikanan laut sebanya 501.425, 10 dan payau sebanyak 328.39 serta tawar sebanyak 2.210 . Seentara itu untuk konsumsi ikan sebanyak 2.136 kg/kapita/tahun. Menurut catatan yang ada produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2009 sebanyak 384.846,40 dan produksi non perikanan atau garam rakyat sebanyak 200.011. 242
Dalam aspek sektor perdagangan tercatat jumlah usaha perdagangan formal sebanyak 12.018 dan jumlah industri sejumlah 1.713. SEmentara itu pertumbuhan industri pada tahun 2009 sebesar 0,22%. Dalam hal keamanan jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk diperkirakan sebanyak 90
an dan rasio pos siskamling per jumlah
desa/kelurahan sebanyak 17 per desa. Sampai dengan tahun 2009 jumlah petugas Linmas di tingkat kabupaten sebanyak 9.960 orang dan indeks kepuasan terhadap layanan masyarakat (IKM) tercatat sebesar 61,08. Sementara itu jika memperhatikan kondisi angka kriminalitas di kabupaten Sumenep meski tidak menunjukkan jumlah terlampau banyak tetapi kasus yang terjadi nampak relatif beragam. Jumlah narapidana pada tahun 2009 mencapai sebanyak 50 orang, yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari lama menjalani hukuman, sebanyak 20 orang menjalani hukuman selama 1-5 tahun dan 25 orang menjalani hukuman kurang dari 1 tahun. Sedangkan dilihat dari kejahatan atau pelanggarannya, paling banyak terkait dengan kaus pencurian, yaitu sebanyak 11 kasus. Selain itu beberapa kasus tindak kejahatan lainnya adalah perjudian (2 kasus), pembunuhan (3 kasus), perampokan (1 kasus), penganiayaan (1 kasus) dan berkaitan dengan mata uang (3 kasus) serta kasus menyangkut ketertiban umum sebanyak 5 kasus. Pelayanan yang berkaitan dengan
upaya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang terhadap
pelanggar hukum juga terlihat relatif bervariasi. Pada tahun 2009 di kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 454 tahanan, 454 perkara dilimpahkan ke pengadilan dan 257 perkara yang telah diputus. Selama tahun 2009 perkara perdata yang masuk sebanyak 35 kasus, sementara telah diputus sebanyak 32 perkara. Sedangkan perkara pidana yang masuk selama tahun 2009 sebanyak 439 dan sisa tahun lalu sebanyak 56 kasus. Sementara itu telah diputus sebanyak 415 kasus. Jumlah pelanggaran selama tahun 2009 sebanyak 8.025 kasus, sedangkan yang telah diputus semua, artinya tidak tersisa yang belum diselesaikan. Selanjutnya dari sisi sumberdaya manusia yang ada khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan terlihat menurut BPS tahun 2010 di kabupaten Sumenep menunjukkan angka tenaga kerja sebanyak 417.220 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dilihat dari tingkat pendidikan tenaga terbanyak berasal dari jenjang SLTA, yaitu mencapai sebesar 96.365. Sebaliknya tenaga kerja paling rendah berasal dari 243
sarjana/pasca sarjana, yaitu hanya sebesar 13.579. Sementara itu masih cukup banyak penduduk yang terkategori sebagai tenaga kerja berpendidikan SD bahkan tidak tamat SD. Menurut catatan yang ada sebanyak 54.643 orang tenaga kerja dengan pendidikan sekolah dasar dan sebanyak 60.560 tenaga kerja dengan pendidikan tidak tamat SD. Sementara itu jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SLTA sebanyak 96.365 orang dan SLTP sejumlah 79.676 orang. Jumlah angkatan kerja lulusan sarjana muda tercatat 88.021 orang dan sarjana / pasca sarjana sebanyak 13.579 orang. Kendati cukup banyak penduduk dengan pendidikan tingkat menengah tetapi potensi sumber daya manusia yang masih relatif banyak berpendidikan rendah, tentu bukan hal mudah bagi Kabupaten Sumenep untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu ke depan sangat dibutuhkan komitmen dan sikap konsisten dari berbagai pihak untuk senantiasa memberikan dukungan pembangunan terutama di bidang pendidikan agar terwujud cita-cita bagi pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar bekualitas (*).
244
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan jangka panjang yang efektif, salah satu langkah awal yang dibutuhkan tak pelak adalah identifikasi dan analisis isu-isu strategis apa saja yang sebetulnya menjadi permasalahan dan tantangan utama Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep 20 tahun ke depan. Sebagai salah satu kabupaten yang tengah berbenah, dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang kini makin berpeluang maju sejak pembangunan Jembatan Suramadu terealisasi, apa yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah peluang sekaligus tantangan. Dikatakan peluang, sebab sejak adanya Jembatan Suramadu, maka intensitas dan probabilitas terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik niscaya menjadi lebih terbuka karena mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian menjadi lebih dinamis. Sedangkan dikatakan sebagai tantangan, karena dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu bukan tidak mungkin yang terjadi adalah tersedotnya aliran dana dari Sumenep ke Kota Surabaya dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur karena perubahan pola rekreasi masyarakat yang lebih terbuka, atau terjadinya proses infiltrasi, invasi dan bahkan suksesi kepemilikan aset produksi lokal karena kehadiran arus investasi yang tidak ramah masyarakat lokal. Bab ini, secara rinci mencoba memetakan dan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Sumenep dua puluh tahun ke depan. Isuisu strategis yang dirumuskan diperoleh dari hasil pemetaan dan analisis data sekunder, hasil SWOT, masukan dari bawah (bottom up planning), serta hasil FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi, harus diakui masih ada banyak masalah yang dihadapi Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan masyarakat 245
yang benar-benar kesejahtera, yang didukung layanan aparatur birokrasi yang profesional dan akuntabel. Dari hasil SWOT yang telah dilakukan, untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan (2005-2025), kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bisa disimak pada matrik berikut ini: KONDISI INTERNAL
Peluang
KONDISI EKSTERNAL
(Opportunities)
Ancaman (Threats)
Minat investar yang cukup tinggi dari luar Sumenep. Potensi pasar ekspor yang makin terbuka. Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang relatif membaik. Pembangunan Jembatan Suramadu yang membuka dan meningkatkan mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian. Penetapan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus. Dukungan program mandatori dari pusat dan provinsi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi dan arus investasi yang tidak ramah tenaga kerja lokal. Iklim persaingan usaha yang makin kompetitif. Kebijakan dari pusat yang kontra-produktif, seperti kenaikan harga BBM. Potensi pelarian dana masyarakat pasca pembangunan Jembatan Suramadu.
Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
Potensi kegiatan ekonomi kerakyatan dan produk unggulan yang ada di berbagai desa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan Potensi dukungan lembaga sosial-keagamaan yang kuat di tingkat grassroot, khususnya keberadaan Pondok Pesantren. Potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup berlimpah, yang belum banyak tereksplorasi, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kinerja dan akuntabilitas aparatur pemerintahan yang meningkat di bidang pelayanan publik.
Kualitas SDM dan IPM yang rendah. Angka kemiskinan yang masih tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas, yang berbandng terbalik dengan jumlah pencari kerja. Disparitas antara wilayah daratan dan kepulauan. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum merata, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.. Akses masyarakat ke sumbersumber produksi dan permodalan masih terbatas. Dukungan APBD yang terbatas dan tidak sebanding dengan besaran masalah yang dihadapi. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan Pengembangan potensi sumber daya manusia, dan produk lokal. Pengembangan investasi yang ramah tenaga kerja lokal. Pencarian sumber dana alternatif untuk pembangunan daerah. Promosi produk unggulan Kabupaten Sumenep
Deregulasi peraturan perijinan usaha. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri. Peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Eksplorasi kekayaan sumber daya alam berbasis kepentingan rakyat
Mengembangkan pola pengelolaan SDA yang berkelanjutan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Pengembangan industrialisasi yang ramah tenaga kerja lokal. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta permukiman.
246
Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada pengembangan keahlian dan keterampilan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa. Pengembangan aktivitas perekonomian dan pusat perbelanjaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat
Berharap dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil mewujudkan masyarakat yang benar-benar sejahtera, tentu tidaklah mudah, dan harus diakui ada banyak persoalan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, disepakati beberapa permasalahan daerah yang perlu dihadapi dan ditangani Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: 1.
Upaya penanganan kemiskinan dan pengentasan masyarakat miskin seringkali masih terkonsentrasi pada kebijakan yang sifatnya amal-karitatif, sehingga belum mampu menimbulkan daya ungkit yang signifikan. Fakta di lapangan telah banyak membuktikan, bahwa akibat tekanan kemiskinan, kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan keluarga miskin, dalam kenyataan sering menyebabkan masyarakat miskin mengalami proses marginalisasi dan pendalaman kemiskinan. Proses marginalisasi terjadi karena ketidakberdayaan dan keterisolasian masyarakat miskin. Sedangkan pendalaman kemiskinan terjadi ketika masyarakat miskin tidak kuat menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang makin menjejas akibat kerentanan dan kondisi kemiskinan yang dialami.
2.
Kondisi pendidikan di Kabupaten Sumenep umumnya masih memprihatinkan, bukan saja dari segi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata antara wilayah daratan dan kepulauan, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan umumnya masih rendah.
3.
Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang – meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas layanan kesehatan yang ada, dalam banyak juga masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
4.
Potensi sektor pertanian dan perikanan yang sebetulnya berlimpah di wilayah Kabupaten Sumenep masih belum tergarap maksimal, dan nasib petani/nelayan umumnya belum diperlakukan adil di mana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian
margin
keuntungan
yang
lebih
banyak
dinikmati
perantara/tengkulak daripada petani/nelayan sebagai produsen. 247
pedagang
5.
Meski jumlah dan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali, tetapi sebagian besar penduduk umumnya belum menyadari arti penting status kependudukan, termasuk pemilikan akte kelahiran dan akte nikah yang sah.
6.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Sumenep, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kondisi IPM penduduk. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumenep umumnya masih berpendidikan rendah, tidak memiliki daya beli yang layak, dan tidak pula didukung oleh kondisi kesehatan keluarga yang benar-benar memadai.
7.
Jumlah pengangguran relatif masih tinggi, terutama karena belum didukung ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dalam banyak kasus, arus investasi di kabupaten Sumenep masih tergolong rendah, sementara di saat yang sama masyarakat tidak memiliki modal dan aset produksi yang cukup untuk mengembangkan usaha yang sifatnya mandiri.
8.
Kehidupan dan kadar keberdayaan perempuan telah banyak mengalami perbaikan, meski harus diakui masih terasa adanya dominasi ideologi patriarkhis, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.
9.
Perkembangan UMKM seringkali masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses pada pasar. Iklim persaingan yang makin ketat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya produksi seringkali menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal yang dimiliki pelaku UMKM.
10. Upaya menjaga kelestarian lingkungan seringkali masih terhambat perilaku masyarakat yang belum menyadari arti penting lingkungan. Kegiatan eksplorasi dan eksplotasi kekyaan sumber daya alam umumnya masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. 11. Kondisi ketertiban keamanan di masyarakat relatif kondusif. Namun potensi terjadinya gangguan keamanan dan konflik yang manifest masih tetap ada, terutama berkaitan dengan adanya potensi konflik horisontal, dan belum melembaganya saluran untuk menyampaikan aspirasi sosial-politik masyarakat.
248
Untuk lebih jelasnya, berbagai permasalahan yang dihadapi daerah kabupaten Sumenep dalam 20 tahun ke depan dapat disimak pada tabel di bawah ini:
Tabel III - 1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep No.
Bidang Urusan
1.
Kemiskinan
1.1
Keluarga praSejahtera dan KS I
2.
Pendidikan
2.1.
Angka melek huruf >10 tahun
2.2.
Angka rata-rata lama sekolah
2.3.
Angka Partisipasi Sekolah SD
2.4.
2.5.
Rasio ketersediaan sekolah:pendudu k usia sekolah Rasio guru:murid
3.
Kesehatan
Interpretasi
Permasalahan Pembangunan Daerah
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Upaya penanganan kemiskinan seringkali masih terkonsentrasi pada kebijakan yang sifatnya amal-karitatif, sehingga belum mampu menimbulkan daya ungkit yang signifikan. Akibat tekanan kemiskinan, kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan keluarga miskin, dalam kenyataan sering terjadi mereka mengalami proses marginalisasi dan pendalaman kemiskinan. Masih Jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan Program yang kontekstual memprihatinKS I meski menurun, tetapi secara dan berorientasi pda kan. absolut masih besar, yaitu pemberdayaan, serta sebanyak 182.983 Keluarga pengawasan yang transparan. (2010). Kondisi pendidikan masyarakat umumnya masih memprihatinkan, bukan saja dari segi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan yang masih rendah. Masih Angka melek huruf penduduk usia Program kejar Paket A, B memprihatin10 tahun ke atas cenderung dan C perlu dioptimalkan. kan menurun. Masih Angka rata-rata lama sekolah terus Didukung program beasiswa memprihatinmembaik dari 4,73 (2006) menjadi yang memadai. kan, karena 5,25 (2008), namun masih sangat nilai ekonomis rendah karena hanya setingkat SD anak masih –bukan setingkat pendidikan tinggi dasar. Cukup tinggi, APS Tahun 2009 sebesar 860,420, Perlu penanganan khusus namun siswa turun bila dibandingkan tahun kasus rawan DO dan buruh tetap rawan 2008 yang sebesar 959,49 anak. putus sekolah Tidak Rasio ketersediaan untuk jenjang Perlu diatur penyebaran dan seimbang SD sudah baik (94,16), tetapi kesamaan kualitas sekolah di antara jenjang untuk jenjang SMP hanya 46,54 berbagai wilayah. SD dan SMP Kurang Rasio guru:murid untuk jenjang Rasio guru:murid perlu memadai SD/MI/SMP/MTs sudah diarahkan ke jumlah siswa memadai, namun untuk jenjang yang lebih kecil di setiap SMA/MA hanya 70,819 kelasnya. Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang – meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas layanan kesehatan yang ada, dalam banyak juga masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
249
3.1.
Angka Usia Harapan Hidup
Sudah memadai
3.2.
Rasio Posyandu per satuan balita
3.3.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Rasio RS per satuan penduduk Rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk Cakupan Puskesmas
Sudah memadai, tetapi perlu direvitalisasi Belum memadai
3.4. 3.5.
3.6.
Belum memadai Belum memadai dan merata Belum memadai
Angka harapan hidup penduduk terus membaik, yakni 64,9 tahun pada 2008. Rasio ketersediaan Posyandu per satuan balita terus meningkat. Bila pada tahun 2006 sebesar 9,66, maka pada 2010 sebesar 19,11 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk relatif tidak banyak berkembang
Perlu didukung program revitalisasi lansia.
Rasio RS meski membaik, tetapi tidak signifikan Rasio ketersediaan dokter dan tenaga medis meski membaik, namun masih harus ditingkatkan Cakupan layanan Puskesmas masih membutuhkan banyak perbaikan. Di tahun 2011 hanya 1,11 Cakupan layanan Pembantu Puskesmas meski lebih baik dari Puskesmas, namun relatif stagnan, yakni selama 5 tahun terakhir sebesar 21,39
Perlu dibangun RS yang terjangkau masyarakat Perlu penambahan dan persebaran tenaga medis yang lebih merata Perlu didukung program intensifikasi layanan Puskesmas
Perlu didukung peran lembaga sosial-keagamaan dan kelompok sekunder di masyarakat lokal Perlu didukung peningkatan kualitas tenaga medis
3.7.
Cakupan Puskesmas Pembantu
Cukup memadai, tetapi kualitasnya terbatas
4.
Pertanian dan Perikanan
4.1.
Luas panen padi, jagung, kedelai
4.2.
Ketersediaan pangan utama
4.3.
Kontribusi sektor pertanian/perkeb unan terhadap PDRB Cakupan Bina kelompok Tani Nilai Tukar Petani
Potensi sektor pertanian dan perikanan masih belum tergarap maksimal, dan nasib petani/nelayan umumnya belum diperlakukan adil di mana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian margin keuntungan yang lebih banmyak dinikmati pedagang perantara/tengkulak daripada petani/nelayan sebagai produsen. Agak Luas panen umumnya jagung Perlu didukung regulasi mencemaskan (167.833). Untuk padi 29.957 dan untuk membatasi alih fungsi kedelai 9.341. Akibat anomali lahan pertanian produktif cuaca menyebabkan produksi tanaman pangan tidak banyak mengalami peningkatan. Di tahun 2010, padi sebanyak 180.040, jagung 516.350, dan kedelai 15.989. Cukup Ketersediaan pangan utama, Pengembangan pangan memadai khususnya jagung sangat alternatif atau deversifiaksi berlimpah (734,65%) dan juga pangan padi (96,24%). Namun untuk kedelai hanya 44,2%. Perlu Kontribusi sektor pertanian Perlu didukung program ditingkatkan terhadap PDRB masih rendah. revitalisasi sektor pertanian yang berpihak kepada kesejahteraan petani Cukup Cakupan Bina Kelompok Tani Perlu didukung program memadai cenderung meningkat pemberdayaan kelompok tani Masih Nilai Tukar Petani meski terus Perlu didukung program memprihatinmeningkat, namun tidak terlampau perlindungan dan kan signifikan. Pada tahun 2007 pemberdayaan petani.
4.4. 4.5.
250
Perlu didukung program intensifikasi layanan Puskesmas pembantu
sebesar 113,12, pada tahun 2008 sebesar 114,15 Produksi hasil tangkapan perikanan laut dan tambak cenderung fluktuatif. Perikanan laut tahun 2009 sebesar 46.955,30 ton, sementara tahun 2010 sebesar 43.385,60 ton. Untuk perikanan budidaya laut tahun 2009 sebanyak 328.100,70. Sedangkan perikanan darat 863 ton untuk tambak dan 87,3 ton untuk kolam. Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2009 sebesar 263.363,24 ton, naik bila dibandingkan tahun 2007 yang hanya 159.204,23
4.6.
Produksi perikanan
Perlu ditingkatkan
5.
Kependudukan
5.1.
Kepemilikan KTP
5.2.
Rasio bayi berakte kelahiran
5.3.
Pemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
5.4.
Rasio pasangan berakte nikah
Meski jumlah dan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali, tetapi sebagian besar penduduk umumnya belum menyadari arti penting status kependudukan, termasuk pemilikan akte kelahiran dan akte nikah yang sah. Masih Kepemilikan KTP meski Perlu didukung program KTP memprihatinmeningkat, tetapi masih jauh dari on-line kan memadai. Di tahun 2010 hanya 43,45% penduduk yang ber-KTP Masih Rasio bayi yang berakte kelahiran Program akte kelahiran gratis memprihatintidak banyak mengalami kan perbaikan. Tahun 2009 sebesar 0,43%, pada tahun 2010 sebesar 0,39%. Perlu Kepemilikan akte kelahiran per Program akte kelahiran gratis ditingkatkan 1000 penduduk cenderung membaik. Bila tahun 2006 hanya 8.745, kini menjadi 45.820 Masih Rasio pasangan menikah yang Peran KUA perlu lebih memprihatinmemiliki akte nikah cenderung proaktif kan membaik. Bila pada tahun 2006 sebesar 13, kini menjadi 5
6.
Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kondisi IPM penduduk.
6.1.
Pertumbuhan PDRB
Masih memprihatinkan
6.2.
Laju Inflasi
Makin mencemaskan
Pertumbuhan PDRB cenderung fluktuatif. Tahun 2007 sebesar 4,81, sedangkan tahun 2009 sebesar 4,23 Inflasi naik-turun karena dipengaruhi kondisi perekonomian nasional. Tahun 2007 sebesar 6,89, tahun 2008 sebesar 10,2, sedangkan tahun 2009 sebesar 2,73. untuk tahun 2009 naik menjadi 6,75.
251
Perlu didukung program modernisasi perikanan, dan revitalisasi peran TPI
Intervensi program pemerintah pada sektor penyumbang PDRB yang potensial Stabilitas sosial-politik
7. 7.1.
Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja
7.2.
Perselisihan buruh dan pengusaha
7.3.
Rasio penduduk yang bekerja
8.
Pemberdayaan Perempuan dan KB Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan lembaga swasta
8.1.
8.2.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
8.3.
Rasio aseptor KB
8.4.
Cakupan peserta KB aktif
9.
Koperasi dan UKM
9.1.
Persentase koperasi aktif
Jumlah pengangguran relatif masih tinggi, terutama karena belum didukung ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Masih kurang Tingkat partisipasi angkatan kerja Kebijakan yang pro job masih fluktuatif. Tahun 2009 sebesar 70,64% (33.425), sementara tahun 2008 sebesar 74,07% (35.043). Jumlah penduduk pencari kerja yang ditempatkan hanya sekitar 215 hingga 392. Tingkat pengangguran terbuka turun, tetapi tidak terlalu signifikan. Perlu Jumlah perselisihan buruh dan Revitalisasi dan dikurangi pengusaha terhadap kebijakan pengembangan mediasi pemerintah daerah relatif tetap, konflik perburuhan yakni sekitar 210 kasus setiap tahunnya. Perlu Rasio penduduk yang bekerja Pengembangan lapangan ditingkatkan cenderung naik, yaitu tahun 2009 kerja baru yang ramah tenaga sebesar 0,382, sementara tahun kerja lokal 2010 sebesar 0,409. Kehidupan dan kadar keberdayaan perempuan telah banyak mengalami perbaikan, meski harus diakui masih terasa adanya dominasi ideologi patriarkhis, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Cukup Keberdayaan dan partisipasi Perlu didukung program memadai perempuan umumnya meningkat. pemberdayaan perempuan Di lembaga pemerintahan miskin partisipasi perempuan terus naik hingga sebesar 69,48, sedangkan di lembaga swasta sebesar 33,4 – jauh lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2006 yang hanya 0,58. Masih Partisipasi angkatan kerja Pemberian kesempatan memprihatinperempuan cenderung naik, yaitu perempuan mengakses modal kan dari 0,58% tahun 2006 menjadi usaha murah 33,4% di tahun 2010. Perlu Rasio aseptor KB terus Perlu didukung program KB ditingkatkan meningkat. Pada tahun 2006 untuk pria sebesar 68,61%, kini naik menjadi 73,76%. Perlu Cakupan peserta KB aktif naik, Perlu didukung program KB ditingkatkan dari 158.559 di tahun 2006 untuk pria menjadi 183.648 di tahun 2010.
Perkembangan UMKM seringkali masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses pada pasar. Iklim persaingan yang makin ketat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya produksi seringkali menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal yang dimiliki pelaku UMKM. Perlu Jumlah koperasi aktif cenderung Perlu didukung dan fokus ditingkatkan meningkat, yakni dari 326 tahun pada pengembangan Kopwan 2006 menjadi 573 di tahun 2010
252
9.2.
Jumlah BPR/LKM
Perlu ditingkatkan
9.3.
UMKM
Perlu ditingkatkan
10.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah
Upaya menjaga kelestarian lingkungan seringkali masih terhambat perilaku masyarakat yang belum menyadari arti penting lingkungan. Kegiatan eksplorasi dan eksplotasi kekyaan sumber daya alam umumnya masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Makin Dalam lima tahun terakhir, Perlu didukung memprihatinpersentase penanganan sampah pembangunan TPA yang kan menurun drastis. Jika tahun 2006 memadai sebesar 90%, di tahun 2010 hanya sekitar 36%. Cukup Pencemaran status mutu air relatif Perlu didukung kontrol yang memadai membaik. Di tahun 2006 sebesar intensif 8, kini hanya 6,5 Kurang Cakupan pengawasan terhadap Perlu didukung tenaga memadai pelaksanaan Amdal cenderung pengawas Amdal yang meningkat memadai
10.1
10.2
Pencemaran status mutu air
10.3
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Kerusakan kawasan hutan
10.4
11.
11.1.
Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum Angka kriminalitas yang tertangani
Masih memprihatinkan
Jumlah BPR/LKM cenderung meningkat, dari 360 di tahun 2006 menjadi 858 di tahun 2010 Jumlah UMKM cenderung stagnan, yaitu sekitar 21.544 dalam empat tahun terakhir
Kerusakan kawasan hutan di tahun 2010 mencapai 4.089,06 hektar.
Perlu didukung peran Bank Jatim dan subsidi bunga perbankan Perlu stimulus paket bantuan modal murah
Perlu didukung program reboisasi yang konsisten
Kondisi ketertiban keamanan di masyarakat relatif kondusif. Namun potensi terjadinya gangguan keamanan dan konflik yang manifest masih tetap ada, terutama berkaitan dengan adanya potensi konflik horisontal, dan belum melembaganya saluran untuk menyampaikan aspirasi sosial-politik masyarakat. Cukup Angka kriminalitas yang Perlu didukung peran memadai tertangani untuk tahun 2009 turun masyarakat (pemolisian menjadi 299, padahal tahun 2008 masyarakat) sebanyak 475
3.2. Isu-Isu Strategis Dalam pembangunan jangka panjang yang akan dilangsungkan di Kabupaten Sumenep, sudah barang tentu ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian ekstra. Berbagai isu strategis yang diprediksi akan mempengaruhi upaya pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan birokrasi yang profesional dan akuntabel, dan mendesak untuk ditangani bukan hanya berkaitan dengan isu-isu di tingkat lokal dan regional, tetapi juga isu-isu strategis di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan faktor-faktor eksternal yang lain, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 253
masyarakat Sumenep harus diakui merupakan tantangan tersendiri yang berat dan membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku pembangunan: masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh stakeholders. Di tingkat internasional, kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia hingga saat ini masih belum juga stabil. Fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung naik, dan kondisi perekonomian sejumlah negara adi daya, seperti Amerika Serikat dan negaranegara Uni Eropa yang terpukul imbas krisis keuangan adalah faktor eksternal yang sedikit-banyak akan mempengaruhi dinamika perekonomian nasional, tak terkecuali kondisi perekonomian di Kabupaten Sumenep. Di sisi lain, ekspansi berbagai produk dari sejumlah negara lain, terutama barang-barang dari China yang terkenal murah, sedikit-banyak tentunya akan mempengaruhi prospek pengembangan usaha dan pemasaran produk-produk hasil usaha masyarakat. Sekadar contoh, masuknya batik dari China, misalnya, tentu sedikit-banyak akan mempengaruhi potensi pengembangan industri batik tulis dari Kabupaten Sumenep. Demikian juga masuknya barang-barang murah dari China, tentu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dinamika perekonomian para pelaku ekonomi di Kabupaten Sumenep. Di
tingkat
nasional,
faktor
yang
mempengaruhi
efektivitas
program
pembangunan di Kabupaten Sumenep, bukan saja berasal dari implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara keseluruhan. Kebijakan pemerintah tentang harga BBM, tarif dasar listrik, dan keseriusan pemerintah memfasilitasi pengembangan kawasan ekonomi
khusus
Madura,
tentu
akan
sangat
mempengaruhi
perkembangan
perekonomian dan kondisi masyarakat di Kabupaten Sumenep. Di samping itu, komitmen dan keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan kepulauan dan pembangunan dermaga-dermaga di wilayah kepulauan, tentu juga akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah, khususnya dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep secara layak. Di tingkat regional, salah satu faktor yang akan banyak mempengaruhi potensi dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sumenep, tak pelak adalah kehadiran Jembatan Suramadu. Meski di satu sisi, pembangunan Jembatan Suramadu telah 254
memberi kesempatan yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial dan mengembangkan usahanya, tetapi di sisi yang lain harus diakui kehadiran Jembatan Suramadu juga melahirkan berbagai masalah, antara lain masuknya arus modal dari luar dan terjadinya proses penghisapan dana masyarakat ke wilayah urban untuk membiayai kebutuhan konsumsi, pola rekreasi dan perubahan gaya hidup (life style) masyarakat Kabupaten Sumenep. Pembangunan Jembatan Suramadu, bagi Kabupaten Sumenep adalah peluang, namun sekaligus juga tantangan tersendiri. Ketika mobilitas sosial masyarakat makin meningkat, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah proses marginalisasi massyarakat lokal akibat penetrasi kekuatan modal. Arus modal atau investasi yang masuk ke Kabupaten Sumenep, bila tidak ramah dengan karakteristik tenaga kerja lokal, niscaya hanya akan melahirkan kesenjangan yang makin terpolarisasi. Sepanjang masyarakat lokal masih mengidap berbagai keterbatasan, pendidikannya rendah dan tidak didukung penguasaan ketrampilan yang spesifik, maka yang terjadi dapat diprediksi adalah proses marginalisasi. Sebagai salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari kawasan Tapal Kuda, diakui atau tidak, dalam hal kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, kondisi masyarakat Kabupaten Sumenep umumnya masih tertinggal bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Tanpa didukung fondasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, bukan tidak mungkin kesenjangan antarwilayah akan makin terpolarisasi dan menempatkan Kabupaten Sumenep pada ranking terendah di jajaran daerah yang memiliki angka IPM, IKM, dan daya saing yang rendah. Isu strategis lain yang kemungkinan akan ikut mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sumenep menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat lokal. Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha. Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kabupaten Sumenep, dan proses pendalaman 255
kemiskinan
yang
terjadi
di
sebagian
masyarakat,
selain
berkaitan
dengan
ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani. Tabel III - 2 Isu Strategis Jangka Panjang yang Dihadapi Kabupaten Sumenep No. Dunia Internasional
Isu Strategis Jangka Panjang Kebijakan Nasional Regional
Gejolak dan kenaikan harga minyak dunia
Kenaikan harga BBM, dan efek domino yang ditimbulkan
Pembangunan Jembatan Suramadu
Globalisasi perekonomian yang ditandai dengan masuknya barang-barang import murah
Komitmen pemerintah pusat mengembangkan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus, dan komitmen untuk mendorong pengembangan kawasan kepulauan
Ketertinggalan Kabupaten Sumenep dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur
Lain-lain Substansi program penganan kemiskinan yang digulirkan Pemerintah Daerah Keberdayaan para pelaku kegiatan ekonomi kerakyatan, dan akses mereka terhadap sumbersumber produksi, permodalan, dan pasar
Dewasa ini, ada kecenderungan kesejahteraan sosial masyarakat makin sulit diwujudkan dengan segera, selain karena keterbatasan dana pembangunan yang ada, juga karena seringkali dipersulit oleh adanya kesenjangan sosial yang terlampau lebar dan bahkan dalam sejumlah kasus diperparah karena adanya perubahan di tingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional yang kontra-produktif. Banyak kajian telah membuktikan, bahwa kelemahan dari berbagai program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung sentralistik atau terpusat, sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi lain, berbagai program peningkatan kesejahteraan yang digulirkan juga acapkali bersifat populis-karitatif, dan cenderung hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, sehingga cepat atau lambat justru hanya mematikan potensi swakarsa dan kemampuan self-help masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dengan memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai komunitas seringkali dianggap serba sama 256
(uniform)
dan
diyakini
akan
dapat
dipecahkan
semata-mata
hanya
dengan
mengandalkan pemberian bantuan hibah dan bantuan modal usaha. Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan agar program-program pembangunan yang dirancang dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun fondasi sosial yang kuat, mengembangkan program yang saling bersinergi, menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (attacking the roots of poverty), dan sekaligus memastikan semua program benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan berkeadilan. Di Kabupaten Sumenep, agar perkembangan jumlah penduduk miskin bisa dikurangi dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipercepat, maka yang dibutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru yang terfokus pada proses pemberdayaan masyarakat miskin dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan, pengakuan pada potensi lokal, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, dan pengembangan industri yang ramah tenaga kerja lokal, manajemen program yang benar-benar solid dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang profesional, kreatif, transparan, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat di daerah yang tertinggal, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan (*).
257
BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN SUMENEP Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak awal telah menyadari bahwa hakekat dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah yang diinginkan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar sejahtera sebagai modal dan investasi sosial untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Belajar dari pengalaman di masa lalu, bahwa pembangunan yang sifatnya sentralistik dan lebih banyak mengedepankan aspek ekonomi, dalam berbagai kasus cenderung hanya melahirkan polarisasi sosial, kesenjangan antarwilayah dan bahkan proses marginalisasi (pemiskinan). Kendati angka pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan pembangunan fisik nampak maju, tetapi pembangunan yang menafikan posisi sentral masyarakat acap terbukti hanya melahirkan distorsi dan kontra-produktif bagi upaya mensejahterakan masyarakat. Ke depan, untuk lebih menjamin agar pembangunan yang berlangsung benarbenar berpihak kepada masyarakat, selain harus direncanakan secara bottom-up dan bersifat kontekstual, yang tak kalah penting seluruh proses dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Di era otonomi seperti sekarang ini, telah disepakati bahwa peran masyarakat dalam pembangunan benar-benar sentral, sehingga merupakan suatu keharusan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumenep untuk saat ini maupun di masa yang akan datang harus berpusat kepada rakyat. Dalam rangka menjamin dan mengarahkan agar pembangunan yang diagendakan dan tengah berlangsung dapat berjalan dengan efisien dan efektif sebagaimana diharapkan, maka dibutuhkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, kontekstual dan berpihak kepada rakyat. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dicapai pada akhir periode perencanaan (2025), sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan 258
masukan, aspirasi dan didukung komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, maka visi dan misi yang ditetapkan sebagai acuan dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025 adalah:
4.1. Visi “ SUMENEP YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN MAJU MANDIRI” Penjelasan Visi:
Sejahtera, artinya kondisi baik di tingkat masyarakat, keluarga maupun individu yang telah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Agamis, artinya telah mengembangkan sikap dan perilaku yang bermoral berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama yang diyakini.
Maju, perubahan ke arah yang lebih baik secara teratur dan terukur.
Mandiri, artinya tidak tergantung pada bantuan pihak lain, dan berkemampuan untuk tumbuh kembang dengan bertumpu pada kekuatan sendiri, serta memiliki posisi tawar (bargaining position) yang benar-benar berdaya.
4.2. Misi 1.
Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak.
2.
Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat.
3.
Pengembangan fasilitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
4.
Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan ketrampilan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.
Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas.
6.
Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan (*). 259
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP Pembangunan sesungguhnya adalah upaya terencana yang berfokus pada pengembangan dan membangun kehidupan masyarakat yang makin sejahtera, bermartabat, berkualitas, dan dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan dan dikembangkan di Kabupaten Sumenep dengan demikian bukanlah kegiatan yang sifatnya temporer, parsial dan hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek. Pembangunan adalah sebuah proses jangka panjang yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang konsisten, berkelanjutan, sinergis dan terkoordinasi untuk mewujudkan masyarakat yang bukan saja dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, lapangan kerja, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, air bersih, rasa aman serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tetapi, pembangunan juga merupakan proses investasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kemandirian, akses dan keberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Selama proses pembangunan yang dijalankan satu-dua dekade terakhir, mungkin benar bahwa pembangunan ekonomi di satu sisi telah menghasilkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Tetapi, harus diakui bahwa berbagai kemajuan di bidang ekonomi itu ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan kesenjangan antar daerah. Akibat orientasi pembangunan yang cenderung lebih mementingkan pusat-pusat pertumbuhan dan kota besar, sering terjadi wilayah pedesaan dan kepulauan sepertri Kabupaten Sumenep menjadi tertinggal atau terpaksa ditinggalkan dalam kegiatan pembangunan karena selain dipandang kurang produktif, juga karena secara geografis maupun politis jauh dari pusat. 260
Banyak bukti memperlihatkan, model dan orientasi pembangunan yang terlampau sentralistik, seringkali melahirkan program-program pembangunan yang serba homogen, seragam dan tidak peka pada variasi kebutuhan daerah. Proses pembangunan yang lebih mengedepankan proyek-proyek yang sifatnya mandatori, dilakukan semata menurut kepentingan "pusat" acap justru melahirkan efek samping yang kurang diinginkan, dan bahkan terkadang hambatan di tingkat lokal karena sifatnya yang tidak kontekstual. Di sisi yang lain, proses perubahan masyarakat yang semata karena dihela industrialisasi bukan cuma menyebabkan terjadinya kesenjangan dan polarisasi sosial yang makin tajam antara masyarakat daratan dan kepulauan, dan juga antara kelas sosial atas dengan kelas sosial menengah ke bawah, tetapi juga menyebabkan masyarakat lokal seolah teralienasi dari proses perubahan sosial yang dialami dan terjadi di wilayahnya. Proses perubahan dan industrialisasi yang menafikan keberadaan komunitas lokal, dan cenderung lebih banyak terekspresi sebagai proses transplantasi daripada sebagai proses transfomasi niscaya hanya akan melahirkan ketegangan sosial, bersifat a-historis dan merugikan warga masyarakat lokal. Di Indonesia, sejak tahun enampuluhan—bersamaan dengan mulai merebaknya proses modernisasi dan pembangunan nasional—, hingga era pasca reformasi, ternyata di Indonesia justru muncul berbagai kontradiksi. Pengangguran, setengah pengangguran, dan kemiskinan baik di kota maupun di desa tidak berkurang secara berarti, sekali pun telah tercapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ada kesan kuat bahwa hasil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu saja, sehingga menimbulkan kesenjangan. Bahkan, kesenjangan yang terjadi bukan hanya antara kaya dan miskin dalam masyarakat, namun juga antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti sudah dikaji dalam berbagai penelitian, kesenjangan antar kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah memburuk sejak dibukanya perekonomian pedesaan ke arah ekonomi pasar. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, paradigma pembangunan yang semula lebih mementingkan pembangunan ekonomi dan cenderung sentralistik, dalam banyak hal terbukti gagal, dan karena itu perlu dilakukan perubahan. Di Kabupaten 261
Sumenep, sejak pasca reformasi telah disadari bahwa arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan tidak lagi hanya menekankan aspek ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mencakup aspek yang lebih luas tentang pembangunan kemasyarakatan yang berorientasi pada pemerataan, keadilan secara berkesinambungan. Demikian pula halnya dengan strategi pembangunan, tidak lagi hanya didominasi sistem yang sentralistik yang bercirikan perencanana pembangunan dari atas (top down), melainkan desentralistik yang bercirikan perencanaan dari bawah (bottom up) secara berimbang. Di Kabupaten Sumenep untuk saat ini dan 20 tahun ke depan telah disepakati bahwa pembangunan dan berbagai program yang digulirkan harus dilakukan secara proporsional, dapat dinikmati masyarakat daratan maupun masyarakat kepulauan, dan benar-benar terfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan, dalam hal ini meliputi tiga hal. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin menuju kesejahteraan masyarakat diyakini sebagai "paradigma" alternatif yang menawarkan sesuatu yang baru —yang dinilai lebih realistik. Salah satu pakar pembangunan yang setuju dan paham akan arti penting pemberdayaan adalah David C. Korten. Menurut Korten, untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar —sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif 262
kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Menurut Korten, asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni: pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usahausaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pda tingkat individual, keluarga dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. Ketiga, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Pembangunan yang berdemensi kerakyatan memberi peran kepada individu bukan
sebagai
subyek,
melainkan
mengendalikan
sumber
daya,
kehidupannya.
Pembangunan
dan yang
sebagai
aktor
mengarahkan berpusat
pada
yang proses
menetapkan yang
rakyat
tujuan,
memengaruhi
menghargai
dan
mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Karena itu ia mendukung sistemsistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan kemandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Secara lebih rinci, dimensi-dimensi dari pemberdayaan, bukan saja menyangkut upaya merubah kognisi, menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan diri, dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Tetapi juga menyangkut pada usaha memampukan masyarakat miskin melakukan mobilitas ke atas, menumbuhkan perilaku masyarakat miskin agar mereka mandiri dan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup, 263
berorientasi pada kesetaraan, dan membutuhkan iklim demokrasi yang benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan dalam jangka panjang pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial-ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumenep, perubahan yang dimaksud tentu tidak hanya diharapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan dan derajad partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.
Pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu hanya berhasil menghela angka pertumbuhan ekonomi, atau berhasil menyediakan jalan mulus, membangun gedung-gedung sekolah, jembatan yang kokoh atau membangun berbagai prasarana ekonomi. Namun, juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu telah dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri, serta sejauhmana pembangunan itu telah mendorong keberdayaan masyarakat untuk lebih sejahtera tanpa harus kehilangan mekanisme selfhelp mereka sebagai manusia yang mandiri dan bermartabat. Sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, berikut dipaparkan apa saja yang menjadi sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Intinya, apapun sasaran yang telah ditetapkan, semua senantiasa dirumuskan dan diwujudkan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mencapai taraf kesejahteraan yang layak.
264
Tabel V- 1 Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 No
1.
Misi
Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak.
Tujuan
Sasaran
Mengembangkan peran Puskesmas, Polindes dan Poskesdes yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Meningkatkan jumlah Puskesmas kelas A Meningkatkan aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam Polindes/Poskesdes Merumuskan dan melaksanakan SPM berbagai bidang layanan kebutuhan dasar masyarakat. Merealisasikan bantuan subsidi administrasi layanan kesehatan bagi keluarga miskin Meningkatkan kualitas layanan dan saranaprasarana Puskesmas Mengalokasikan anggaran subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin nonkuota Meningkatkan subsidi bantuan biaya operasional bagi Puskesmas
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, energi dan ketenagalistrikan.
Merealisasikan pembangunan sarana dan fasilitas air bersih bagi masyarakat miskin Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas listrik
Memenuhi kebutuhan pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur , pendidikan.
Merealisasikan pembangunan infrastrukur pendidikan yang merata dan berkualitas. Meningkatkan jumlah saluran irigrasi
265
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Dalam jangka panjang, arah pembanguna n yang akan ditempuh adalah berusaha seoptimal mungkin menyediakan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan layanan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sosial, ekonomi yang berkualitas dan layak, yang bisa diakses masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat miskin.
Meningkatkan fasilitas infrastruktur pertanian dan perikanan. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan.
2.
Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat.
Meningkatkan jumlah nelayan dan petani ikan yang terlibat dalam pelatihan ketrampilan alternatif yang bermanfaat untuk meningkatkan kadar keberdayaan mereka. Meningkatkan hasil tangkapan ikan dan produksi hasil perikanan
Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.
Merealisasikan perbaikan kondisi lingkungan permukiman masyarakat miskin. Meningkatkan jumlah rumah keluarga miskin yang layak huni
Memenuhi kebutuhan fasilitas publik sektor ekonomi dan sosial.
Meningkatkan jumlah pasar desa yang layak Merealisasikan dan meningkatnya jumlah mobil perpustakaan keliling Meningkatkan pemilikan aset produksi di kalangan pelaku UMKM Meningkatkan jumlah UMKM mandiri Meningkatkan pangsa pasar produk UMKM Meningkatkan akses informasi para pelaku dan dunia usaha terhadap produk UMKM dari kabupaten Sumenep Meningkatkan kualitas dan aneka produk yang dihasilkan UMKM Meningkatkan peran Program CSR dalam
Untuk mendorong upaya pemberdayaan UMKM dan koperasi yang potensial.
266
Arah pembanguna n yang ditempuh adalah menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi yang mandiri, mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional, yang melibatkan
membantu pemberdayaan UMKM
3.
Pengembangan fasilitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan akses pelaku ekonomi kerakyatan, baik pada sumber permodalan, maupun pasar.
Meningkatkan akreditasi dan saranaprasarana SMK Meningkatkan peran dunia industri dalam pengembangan SDM masyarakat
Untuk memfasilitasi dan membantu pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya kelompok buruh tani, industri kecil dan buruh nelayan.
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas dasar masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemukiman, baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan.
Meningkatkan taraf kesejahteraan buruh industri kecil dan buruh tani Meningkatkan margin keuntungan petani (kecil) Meningkatkan sumber pendapatan alternatif keluarga miskin Meningkatnya hasil produksi pangan alternatif Menambah jumlah tenaga medis dan pendidik untuk mewujudkan pemerataan kebutuhan, baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam program Posyandu Meningkatkan jumlah rumah layak huni Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas air bersih Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas listrik Merealisasikan pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi masyarakat
Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi
Meningkatkan panjang dan kualitas jalan, baik di wilayah daratan maupun di wilayah
267
peran serta penduduk setempat
Arah pembanguna n yang ditempuh adalah meningkatkan dan mengembang - kan SPM dan kualitas layanan prima, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan serta layanan perijinan usaha.
darat dan laut yang memadai, baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengembangan keluarga kecil sejahtera.
4.
Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan ketrampilan berbasis Iptek serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan life skills yang berbasis Iptek dan berlandas-kan iman dan taqwa. Meningkatkan kesejahteraan dan status pendidik. Meningkatkan upaya perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pemberdayaan perempuan.
268
kepulauan Meningkatkan kegiatan eksplorasi SDA di wilayah kepulauan Perbaikan dan pembangunan fasilitas umum dan faslitas sosial. Memperbaiki dan penambahan fasilitas pelabuhan. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan Deregulasi pengurusan perijinan usaha. Meningkatkan jumlah pengadaan akte kelahiran gratis Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam program KB, baik KB pria maupun KB untuk perempuan Meningkatkan peran Posyandu Meningkatkan efektivitas bantuan pendidikan bagi siswa miskin Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah dan saranaprasarana belajar siswa Meningkatkan kompetensi TKI/TKA Merealisasikan pembangunan SMK di bidang pertanian dan kelautan Merealisasikan pembangunan Sekolah Model di berbagai kecamatan Merealisasikan dukungan dana bagi insentif guru di daerah terpencil dan kepulauan Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan buruh
Arah pembanguna n yang ditempuh adalah mewujudkan kualitas SDM terampil dan berkeahlian dengan berbasis Iptek dan berlandaskan iman dan taqwa, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pasar dan perlindungan tenaga kerja yang memadai.
5.
Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas..
Menyusun dan memberlakukan SPM dalam berbagai layanan publik. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Mengembangkan saluran komunikasi umaroh, ulama dan masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara. Meningkatkan potensi sumber keuangan daerah. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran keuangan sektor publik.
269
anak Pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan yang berbasis Iptek. Pengembangan pelatihan dan ketrampilan alternatif bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan Menyusun SPM di bidang kesehatan, pendidikan dan layanan administrasi kependudukan Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur birokrasi terhadap SPM di bidang kesehatan, pendidikan dan layanan administrasi kependudukan Merealisasikan pemasangan “Papan Informasi pembangunan” di masing-masing desa Menyelenggarakan pertemuan rutin antara ulama, umaroh dan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan Menyediakan saranaprasarana aparatur pemerintahan yang lebih baik di desa Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan Meningkatkan sumber dan jumlah pendanaan alternatif pembangunan daerah Menyelenggarakan Musrenbangdes hingga Musrenbang Kabupaten Meningkatkan proporsi dan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin
Arah pembanguna n yang dikembangkan adalah mewujudkan profesionalisme aparatur birokrasi yang adil dan akuntabel.
6.
Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Mendorong pengembangan industrialisasi dan eksplorasi SDA yang ramah tenaga kerja lokal. Mengembangkan eksplorasi dan peningkatan daya saing sektor pertanian dan kelautan. Meningkatkan pengelolaan potensi SDA yang menjamin kelestarian lingkungan. Mendorong implementasi rencana dan penataan ruang daerah yang efisien serta menjamin kelestarian lingkungan hidup. Mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat lokal
Pengembangan industrialisasi dan kegiatan eksplorasi SDA yang berwawasan lingkungan dan ramah tenaga kerja lokal. Pengembangan sektor pariwisata alam dan religi yang berbasis masyarakat lokal. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kebijakan RTRW. Eksplorasi sumber daya laut dan pertanian yang mampu menembus pasar regional, nasional dan internasional.
Arah pembanguna n yang dikembangkan adalah pemanfaatan sumber daya alam sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan.
Sasaran pokok dari program pembangunan jangka panjang yang dikembangkan Kabupaten Sumenep 20 tahun ke depan selain berdasarkan misi, maka untuk lebih detail dibagi menurut bidang yang menjadi tugas masing-masing SKPD. Dalam RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025, sejak awal disadari tentang perlunya memberi kesempatan dan otoritas kepada masing-masing SKPD untuk mengembangkan inisiatif program yang kontekstual sesuai TUPOKSI dan perkembangan tantangan yang dihadapi di lapangan. Berikut arah pembangunan pada masing-masing bidang dan indikator keberhasilan yang menjadi acuan untuk menakar efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
270
5.1.1. Bidang Kesejahteraan Sosial Terwujudnya kesejahteraan, pemerataan, keadilan sosial, ketaqwaan dan keberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan memperoleh kesempatan berusaha, lapangan kerja, kualitas kesehatan, pendidikan, pemenuhan hakhak masyarakat, partisipasi dan membangun hubungan kesetaraan gender antara lakilaki dan perempuan yang proporsional. 5.1.1.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.
2.
Dukungan data kemiskinan dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang akurat dan up to date.
3.
Koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang benar-benar terpadu.
4.
Pelibatan kontrol dan partisipasi masyarakat lokal, terutama Pondok Pesantren.
5.1.1.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang sensitif gender, pengembangan program pembangunan berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan, pengembangan program asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta program pemberdayaan kontrol dan prakarsa masyarakat lokal. 1.
Kebijakan yang Sensitif Gender, diarahkan untuk mengembangkan berbagai program pembangunan yang peka terhadap bentuk-bentuk diskriminasi gender yang acapkali masih terjadi. Upaya pengembangan kebijakan yang sensitif gender ini ditempuh dengan cara: (a) menetapkan dan memfokuskan perempuan sebagai salah satu prioritas kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan, dan (b) memperluas akses perempuan terhadap berbagai fasilitas layanan publik, baik sosial maupun ekonomi.
2.
Kebijakan yang sensitive hak anak, diarahkan untuk mengembangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak anak. Upaya mengembnagkan kebijakan yang sensitive anak ini 271
ditempuh dengan cara: (a) meningkatkan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
dan (b)
menempatkan hak dasar anak, yaitu hak hidup dan hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi dan hak anak untuk berpartisipasi ke dalam berbagai pelaksanaan program pembangunan di lapangan. 3.
Berbasis
Pada
Komunitas
Lokal,
diarahkan
untuk
mendorong
upaya
pemberdayaan dan pengembangan dukungan serta potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (community support system). Upaya pengembangan program berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan ditempuh dengan cara: (a) pelibatan masyarakat dan lembaga-lembaga lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan
dan
pengawasan
program
pembangunan,
(b)
pelibatan
dan
pengembangan dukungan kelompok-kelompok sekunder dan pranata sosial di masyarakat (seperti Pondok Pesantren) dalam pelaksanaan program pembangunan, dan (c) kepekaan dan kinerja aparat birokrasi yang berkompeten dan transparan. 4.
Program Pengembangan Asuransi dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin, diarahkan bukan hanya pada program-program bantuan yang bersifat karitatif, tetapi juga pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan. Yang dimaksud asuransi sosial di sini adalah program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan warga masyarakat miskin dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekadar program darurat yang bersifat kariratif dan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
Upaya pengembangan program
pengembangan asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ini akan ditempuh dengan cara: (a) peningkatan efektivitas pelaksanaan program asuransi sosial bagi
keluarga miskin, dan (b) Meningkatkan akses masyarakat miskin
terhadap berbagai asset dan sumber daya yang tersedia, seperti jaringan sosial, modal, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 5.
Pemberdayaan Kontrol dan Prakarsa Lokal, diarahkan untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya berbagai bias dan bentuk penyelewengan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Upaya pemberdayaan kontrol dan prakarsa lokal ditempuh dengan cara: (a) sosialisasi dan transparansi informasi 272
tentang informasi alokasi dana dan rincian program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan, dan (b) pembentukan tim verifikasi di tiaptiap komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat —termasuk LSM dan ulama— yang bertugas untuk memberikan keputusan terakhir dalam penentuan kelompok sasaran program, sekaligus berperan sebagai kelompok kontrol terhadap pelaksanaan program di luar mekanisme kelembagaan yang sudah ada. 5.1.1.3. Indikator keberhasilan: 1.
Makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin.
2.
Meningkatnya Indeks Kesetaraan Gender.
3.
Meningkatnya Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
4.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5.
Meningkatnya Indeks Kesetaraan Gender (IKG)
6.
Makin meningkatnya akses dan makin banyaknya tersedia fasilitas publik bagi masyarakat miskin.
7.
Makinm meningkatnya akses akses dan makin banyaknya fasilitas public bagi masyarakat miskin.
8.
Makin berkurangnya berbagai bentuk diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat.
9.
Makin berkurangnya kasus pelanggaran, tindak kekerasan dan penelantaran hak anak.
10. Makin berkurangnya jumlah kasus penyimpangan penyaluran bantuan program peningkatan kesejahteraan sosial. 11. Makin meningkatnya angka harapan hidup. 12. Makin menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu dan kasus gizi buruk. 13. Makin besarnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kesejahteraan sosial.
5.1.2. Bidang Politik Terwujudnya good governance, kehidupan berdemokrasi yang sehat dan kekuatan masyarakat madani (civil society) yang benar-benar berdaya secara sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. 273
5.1.2.1. Syarat yang Diperlukan Prasyarat
utama
yang
dibutuhkan
dalam
rangka
mewujudkan
tujuan
pembangunan bidang politik adalah: 1.
Iklim keterbukaan tehadap partisipasi politik warga masyarakat yang tinggi.
2.
Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
3.
Kinerja lembaga-lembaga publik yang efektif dan berorientasi pada masyarakat.
4.
Budaya politik yang sehat.
5.
Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses.
5.1.2.2. Arah Pembangunan Arah
pembangunan
politik
Kabupaten
Sumenep
diwujudkan
melalui
penyelenggaraan pendidikan citizenship (hak, kewajiban, dan etika warga kabupaten); peningkatan kualitas tata-laksana pengawasan kinerja badan-badan publik: peningkatan efektivitas
lembaga
pemerintahan
kabupaten,
organisasi
politik
dan
sosial
kemasyarakatan; pengembangan budaya politik yang sehat; dan penyediaan media komunikasi politik yang obyektif dan terbuka. 1.
Pendidikan kewarganegaraan (citizenship), diarahkan untuk mengembangkan hak, kewajiban dan etika serta kedewasaan sikap politik masyarakat. Upaya menumbuhkan pendidikan kewarganegaraan ini akan ditempuh dengan cara: (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi serta media pembelajaran bagi kehidupan berdemokrasi, (b) pengembangan berbagai saluran komunikasi politik bagi masyarakat, (c) memfasilitasi pengembangan berbagai wadah dan organisasi sosial-politik yang sehat dan berkeadilan.
2.
Kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik, diarahkan untuk mengembangkan peningkatan kualitas dan kinerja berbagai lembaga layanan publik. Upaya untuk membangun mekanisme pengawasan kinerja badan publik ini akan dilakukan dengan cara: (a) penyediaan mekanisme dan saluran bagi upaya pengawasan kinerja badan-badan public, dan (b) peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN).
3.
Peningkatan efektivitas lembaga pemerintahan kabupaten, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintahan dan perangkat daaerah serta organisasi sosial-politik di 274
Kabupaten Sumenep. Upaya peningkatan efektivitas kinerja lembaga pemerintah kabupaten dan organisasi sosial-politik ini dilakukan dengan cara: (a) Membuka berbagai saluran dan forum yang memungkinkan makin terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang berhubungan dengan kepentingan hajat hidup masyarakat, dan (b) pengembangan hubungan kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislative, serta stakeholders terkait. 4.
Pengembangan budaya politik yang sehat, diarahkan untuk
mendorong
tumbuhnya kehidupan berdemokrasi yang benar-benar sehat. Upaya pengembangan budaya politik yang sehat ini dikembangkan dengan cara: (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilainilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan, dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; dan (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan modal sosial berbagai wacana dan media. 5.
Penyediaan media komunikasi politik, diarahkan untuk mewujudkan media komunikasi politik yang transparan antara masyarakat dan pemerintah. Upaya penyediaan media komunikasi politik yang transparan ini dilakukan dengan cara: (a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (a) perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa yang independen; dan (c) penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
5.1.2.3. Indikator Keberhasilan 1.
Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan tata kelola kabupaten, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan.
2.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolahan sumber daya publik.
3.
Menurunnya tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan tata kelola kabupaten. 275
4.
Makin meningkatnya penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam berbagai lembaga layanan public dan control masyarakat.
5.
Meningkatkan kinerja birokrasi dan lembaga perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
5.1.3. Bidang Pemerintahan Daerah Terwujudnya kinerja birokrasi dan aparatur daerah yang amanah dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan dinamika masyarakat secara efektif, efisien dan kontekstual. 5.1.3.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan bidang pemerintahan daerah dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1.
Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selalu terpadu sesuai dengan prinsipprinsip Good Governance dan Clean Government.
2.
Dukungan lembaga perangkat daerah yang efisien dan efektif.
3.
Kebijakan publik di bidang pemerintahan daerah yang mempertimbangkan kepentingan terbaik rakyat dan dapat diakses oleh warga kabupaten.
4.
Dukungan kerjasama antardaerah yang setara dan saling menguntungkan.
5.
Sinergi antar-stakeholders yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan.
5.1.3.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kinerja birokrasi dan aparatur pemerintah Kabupaten Sumenep, penataan kelembagaan pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola kabupaten, peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Sumenep, perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi yang kontekstual, kemitraan antardaerah yang saling menguntungkan, dan sinergi antar stakeholders. 1.
Kinerja
aparatur
pemerintah
Kabupaten
Sumenep,
diarahkan
untuk
mengembangkan kinerja aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan berorientasi pada kepentingan publik. Upaya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang optimal dapat ditingkatkan dengan cara: (a) pengembangan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) peningkatan kualitas 276
pelayanan publik, (c) rekruitmen aparatur pemerintahan yang terbuka, jujur, dan bebas KKN, dan (d) perekayasaan kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Sumenep secara simultan dan integratif. 2.
Kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah,
diarahkan
untuk
mengembangkan struktur kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat ditempuh melalui cara: (a) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga, dan (b) peningkatan kualitas layanan dan fungsionalisasi aparatur pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. 3.
Good Governance dan Clean Government, diarahkan untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar otonom, transparan, memiliki akuntabilitas yang teruji, dan professional. Upaya untuk membangun dan mewujudkan Good Governance dan Clean Government ini dilakukan dengan cara: (a)
pengedepanan
akuntabilitas
dan
transparansi
dalam
seluruh
proses
penyelenggaraan pemerintahan, (b) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan, dan (c) peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses dan kegiatan pembangunan secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. 4.
Kapasitas penyelenggara pemerintah daerah, diarahkan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep. Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemerintah daerah dilakukan melalui cara: (a) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan (b) peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
5.
Kualitas pelayanan publik, diarahkan untuk mewujudkan kinerja lembaga dan aparatur birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan cara: (a) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah agar dapat berfungsi secara memadai, ramping luwes dan responsif, (b) peningkatan efektifitas dan efisiensi 277
ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan jajaran, (c) penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, (d) optimalisasi fungsi dan peran dinas dan lembaga terkait dalam memberikan layanan kepada publik, dan (e) intensifikasi dan ekstensifikasi layanan publik. 6.
Otonomi daerah dan desentralisasi, diarahkan untuk
mengembangkan
kemampuan dan kepekaan daerah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara kontekstual. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Mengembangkan perencanaan program pembangunan secara bottom-up, dan (b) mengembangkan potensi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. 7.
Kemitraan antardaerah, diarahkan untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antardaerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan berbagai masalah yang melewati batas-batas administrasi daerah. Pembangunan kerjasama antardarah melalui sistem jejaring antardarah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dan kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proposional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana , maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerjasama antardaerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensi Sumenep. Untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antardaerah untuk memecahkan masalah bersama, dan (b) pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masingmasing daerah.
8.
Sinergi antar-stakeholders, diarahkan untuk memfasilitasi dan menggali peran stakeholders dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumenep. Upaya untuk membangun sinergi antar stakeholders ini dilakukan dengan cara: (a) peningkatan keseimbangan dan peran antartiga pelaku pembangunan: publik, swasta, komunitas, dan pemerintah daerah, 278
dan (b) Pelibatan stakeholders dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan. 5.1.3.3. Indikator Keberhasilan 1.
Meningkatnya indeks good governance.
2.
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3.
Peningkatan pelayanan publik yang lancar, cepat, murah, sehat, bersih, dan profesional.
4.
Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga kabupaten.
5.
Berkurangnya ketimpangan antarwilayah maupun antarsektor.
6.
Pelibatan peran aktif warga kabupaten dalam pembangunan daerah.
7.
Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah.
5.1.4. Bidang Sumberdaya Manusia Terwujudnya kualitas Sumber daya Manusia masyarakt Kabupaten Sumenep yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, inovatif, berdaya, makmur, serta berakhlak mulia. 5.1.4.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya Kabupaten Sumenep dalam pembangunan bidang sumberdaya manusia dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Keseimbangan antara jumlah dan laju penduduk dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.
2.
Kebijakan pembangunan yang sensitif gender dan berpihak kepada rakyat miskin.
3.
Lapangan dan kesempatan kerja yang memadai.
5.1.4.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan sumber daya manusia dikembangkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar; peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; dan peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang. 1.
Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, diarahkan untuk untuk mendukung peningkatan daya jangkau dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: 279
(a) peningkatan pelayanan kesehatan berkesinambungan (sustainable) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan, (b) pengembangan perilaku hidup sehat masyarakat, (c) peningkatan kualitas gizi masyarakat, (d) peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan, (e) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, (f) peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, (g) pengembangan sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan. 2.
Kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global, diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sumenep, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang mumpuni diwujudkan melalui cara: (a) perubahan orientasi pengelolahan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh dunia industri dan jasa, dan (b) penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global.
3.
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, diarahkan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan kualitas keluarga yang berbahagia dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, (b) penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kabupaten, (c) penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, 280
dan
(d)
peningkatan
peran
pemerintah
kabupaten
dalam
mendorong
terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial. 4.
Partisipasi masyarakat di segala bidang, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan cara: (a) peningkatan kualitas media informasi mencakup pembangunan Kabupaten Sumenep di segala bidang; (b) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga kabupaten sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman, dan (c) pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (learning and critical society).
5.1.4.3. Indikator keberhasilan 1.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2.
Meningkatnya Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).
3.
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
4.
Meningkatnya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi umum, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan angka pendidikan yang ditamatkan.
5.
Meningkatnya indeks daya saing sumber daya manusia.
6.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap media informasi, baik informasi cetak maupun elektronik.
5.1.5. Bidang Ekonomi Terwujudnya kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku ekonomi masyarakat yang maju, kokoh, mandiri, adil dan mengedepankan iklim persaingan yang sehat demi peningkatan kesejahteraan seluruh warga kabupaten Sumenep. 5.1.5.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan bidang ekonomi dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tata kelola ekonomi perkabupatenan yang terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan. 1.
Aturan hukum dan iklim sosial-politik dan kondusif.
2.
Kapasitas pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. 281
3.
Layanan jasa yang produktif dan inovatif.
4.
Kinerja sektor jasa keuangan yang profesional.
5.1.5.2. Arah pembangunan: Arah pembangunan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan peran pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolahan sumber daya perkabupatenan, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktifitas dan inovasi; dan pengembangan keuangan daerah. 1.
Peranan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menciptakan iklim yang kondusif dan menjaga keberlanjutan perekonomian kabupaten. Peningkatan terhadap peranan pemerintah kabupaten dilakukan dengan cara: (a) pengembangan kerangka regulasi non diskriminatif tata perekonomian kabupaten, (b) peningkatan iklim usaha menjamin keberlanjutan perekonomian kabupaten,
(c)
pengembangan
kerjasama
ekonomi
dengan
daerah-daerah
penyangga, (d) memfasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal, dan (e) peningkatan aktivasi pemasaran berbagai produk masyarakat di Kabupaten Sumenep. 2.
Peningkatan kemitraan dalam pengelolahan sumber daya perkabupatenan, diarahkan untuk menumbuhkan harmonisasi keterkaitan berbagi sektor ekonomi dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya kesenjangan dan eksloitasi antar sektor. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan dengan cara: (a) penataan sektor formal dan informal perkabupatenan yang memperhatikan harmonisasi setting social, kultural, estetika, dan lingkungan, (b) peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolahan sumber daya produktif, dan (c) peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku.
3.
Kekuatan
ekonomi
lokal,
diarahkan untuk menumbuhkan potensi dan
keberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat lokal. Upaya untuk mewujudkan kekuatan ekonomi lokal yang benar-benar berdaya dikembangkan dengan cara: (a) peningkatan
dan
memantapkan
kapasitas
kewirausahaan
masyarakat,
(b)
pengembangan sarana dan prasarana publik, sosial dan ekonomi perkabupatenan yang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan (c) pengembangan etos pelayanan di bidang jasa. 282
4.
Produktifitas dan inovasi, diarahkan untuk memacu peningkatkan produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi di Kabupaten Sumenep. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan cara: (a) peningkatan kapasitas warga kabupaten dalam pengelolahan sumber daya produktif dan penguasaan teknologi, (b) pengembangan diversifikasi produk layanan jasa, (c) penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sector jasa, dan (d) peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan.
5.
Stabilitas Keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang stabil dan dapat fungsional mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan melalui cara: (a) pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, (b) revitalisasi sektor jasa keuangan, (c) peningkatan kemampuan fiscal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan (d) peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak.
5.1.5.3. Indikator Keberhasilan 1.
Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
2.
Makin terkendalinya laju inflasi.
3.
Makin meningkatnya investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.
4.
Meningkatnya ecofisiensi pemanfaatan sumber daya produktif.
5.
Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
6.
Adanya kader-kader pembangunan daerah yang handal, cekatan, cerdik dan profesional
dalam
menggerakkan
atau
memberi
motivasi,
meningkatkan
produktivitas serta mengembangkan jaringan distribusi. 7. Meningkatnya pertumbuhan lalu-lintas brang, perdagangan dan investasi; 8.
Terselenggarakannya institusi yang berfungsi sebagai media promosi daerah, pusat informasi data basis, pusat informasi pembangunan dan investasi, dan institusi perekonomian daerah yang mandiri.
9.
Meningkatnya jumlah dan kemandirian pelaku UKM.
283
5.1.6. Bidang Pembangunan Daya Saing Wilayah Terwujudnya pembangunan daerah yang bertumpu pada kekayaan potensi lokal, berkeadilan, memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, dan berkelanjutan. 5.1.6.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan daya saing wilayah dapat tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Sistem perencanaan pembangunan kabupaten yang efektif dan berkelanjutan.
2.
Konsitensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah.
3.
Partisipasi
warga
kabupaten
dan
swasta
yang
menjamin
keberlanjutan
pembangunan kabupaten. 4.
Pemanfaatan dan pengelolaan potensi lokal yang memperhatian pelestarian dan manfaatnya bagi masyarakat.
5.
Sinergi dan kerjasama antarwilayah dan antardaerah.
5.1.6.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan daya saing wilayah diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah secara konsisten; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antar wilayah; peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan; dan peningkatan kerjasama antar daerah. 1.
Fungsi tata ruang wilayah dimanfaatkan secara konsisten sesuai Master Plan yang telah disusun sebagai acuan dan arah koordinasi pembangunan. Konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang dikendalikan dengan cara: (a) peningkatan pengawasan dan penerapan law enforcement pemanfaatan tata ruang yang efektif, (b) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang sinergis dengan pemerataan pembangunan wilayah, (c) perwujudan pengaturan insentif/disentif pemanfaatan lahan terbuka dan non-lahan terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah banjir, kelangkaan sumber air bersih, dan mencegah aglomerasi perkabupatenan yang tidak terkendali (unmanageable urban agglomerations).
2.
Pertumbuhan wilayah dan sinergi antarwilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah dilakukan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara Sumenep 284
dan daerah sekitarnya. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolahan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Sumenep, (b) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan sekitar Sumenep dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antar daerah sekitar Sumenep dan Sumenep, (c) formulasi strategi perkabupatenan dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang terpadu dan dalam suatu regional network yang saling menguntungkan, dan (d) menjaga keserasian pertumbuhan antara wilayah daratan dan kepulauan. 3.
Produk-produk unggulan, diarahkan untuk mendorong perkembangan berbagi produk unggulan yang berbasis pada potensi lokal yang dimiliki masyarakat dan wilayah Kabupaten Sumenep. Sesuai dengan potensi produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Sumenep, maka upaya pengembangannya
akan dilakukan dan
dikembangkan dengan cara: (a) pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif Sumenep melalui pengembangan pasar, meningkatkan akses permodalan, perluasan jaringan keterkaitan, pemanfaatan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif, dan (b) pengembangan potensi maritim dan wilayah potensi kepulauan
dengan menerapkan manajemen modern; serta
menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung pembangunan berbasis maritim. 4.
Kerjasama antardaerah, ditingkatkan untuk mempercepat dan meringankan upaya penanganan masalah yang dihadapi dan meningkatkan potensi bersama yang dimiliki antardaerah. Usaha yang diperlukan pada masa transisi agar Kabupaten Sumenep dapat memaksimalkan potensi kerjasama antardaerah adalah dengan cara: (a) melakukan pembagian kerja dan sinergi dalam upaya penanganan masalah lintas daerah, dan (b) meningkatkan kerjasama antardaerah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan upaya penyediaan fasilitas publik.
5.1.6.3. Indikator Kebehasilan 1.
Makin meningkatnya produksi dan potensi unggulan daerah
2.
Makin meningkatnya produktifitas total daerah. 285
3.
Adanya kemitraan yang saling menguntungkan, saling hormat-menghormati baik di kalangan pelaku usaha, antar daerah, antar lembaga swasta dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pengembangan daerah.
4.
Pembangunan yang ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan).
5.
Terdapat keterkaitan antara industri hulu-hilir yang saling menguntungkan.
6.
Pelibatan unsur swasta dalam pembangunan secara proposional
7.
Meningkatnya sinergi antar pelaku pembangunan kabupaten.
8.
Makin meningkatnya nilai tukar petani.
5.1.7. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Sumenep dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. 5.1.7.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;
2.
Partisipasi masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga publik dalam pengelolahan SDA dan lingkungan hidup.
3.
Penegakkan hukum di bidang pelestarian lingkungan yang konsisten.
5.1.7.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor yang lain; pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan; peningkatan kapasitas lembaga yang peduli pada kelestarian lingkungan; dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup secara konsisten. 1.
Kebijakan lingkungan hidup, diarahkan untuk menjamin adanya sinergi dan konsistensi antar berbagai kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kerjasama rakyat dan antar komponen masyarakat kabupaten Sumenep untuk menjamin dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan, 286
(b) pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang disertai peningkatan koordinasi pengelolahan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah, dan (c) dukungan program dan anggaran yang memadai untuk menjamin kebutuhan fasilitas air bersih dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. 2.
Pengembangan sektor pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pada kepentingan masyarakat lokal. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan dengan cara: (a) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi pariwisata, baik alam maupun budaya secara terintegrasi; (b) Melibatkan dukungan dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari upaya pengembangan sektor pariwisata; dan (c) Tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
3.
Kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan respon sibilitas lembaga pengelola lingkungan hidup. Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga ini dilakukan dengan
cara:
(a) penetapkan
prosedur standar penanggulangan pencemaran lingkungan dan bencana, (b) peningkatan penyebaran data dan informasi lingkungan (informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana), dan (c) Koordinasi dan sinergi antarlembaga, masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4.
Kontrol sosial, diarahkan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk dan pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sumenep. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Pembangunan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, (b) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam memantau kualitas lingkungan hidup, (c) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum terkait dengan pelanggaran eksploitasi lingkungan hidup, dan (d) konsistensi penegakan hukum bagi pelanggaran pencemaran lingkungan.
5.1.7.3. Indikator Keberhasilan 1.
Meningkatnya akses penduduk terhadap air bersih.
2.
Meningkatnya indeks bahan baku mutu udara di seluruh wilayah kabupaten.
3.
Meningkatnya baku mutu air tanah maupun air olahan. 287
4.
Meningkatnya baku mutu tanah.
5.
Meningkatnya baku mutu pangan.
6.
Meningkatnya cadangan sumberdaya energi (resources endowment).
7.
Meningkatnya
indeks
keberlanjutan
pembangunan
kabupaten
(sustainable
development index). 8.
Meningkatnya pemanfaatan dan terkelolanya potensi pariwisata yang berwawasan kelestarian lingkungan.
5.1.8. Bidang Pembangunan Infrastruktur Terwujudnya infrastruktur yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berbagai bidang serta keberlanjutan ekositem kabupaten Sumenep. 5.1.8.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan infrastruktur dapat tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten yang efektif dan berkelanjutan.
2.
Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang seimbang dengan pengembangan kabupaten, baik di wilayah kepulauan maupun daratan.
3.
Partisipasi warga kabupaten dalam menjanin keberlanjutan infrastruktur kabupaten.
5.1.8.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kabupaten; pengembangan sumber daya sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman yang layak; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kabupaten. 1.
Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten, diarahkan untuk menjamin proses perumusan dan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kabupaten yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik, dan memperhatikan keseimbang antarwilayah. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara: (a) pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur 288
kabupaten secara terpadu, baik di wilayah kepulauan maupun daratan, (b) pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten secara
partisipatif,
(c)
pengembangan
sistem
sosialisasi
publik
rencana
pembangunan infrastruktur kabupaten yang aksessibel, dan (d) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan infrastruktur kabupaten. 2.
Kualitas dan kuantitas air bersih, diarahkan untuk menjamin tersedia dan terpeliharanya kualitas dan kuantitas air bersih bagi penduduk Kabupaten Sumenep secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan kualitas dan ketersediaan air bersih yang memadai, akan dikembangkan dengan cara: (a) pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, (b) penurunan tingkat intrusi air laut ke dalam air tanah, dan (c) penurunan tingkat polusi ke dalam sumber-sumber air bersih.
3.
Sistem transportasi, diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang menjamin rasa aman dan nyaman pengguna jalan raya. Untuk mewujudkan hal ini akan dikembangkan dengan cara: (a) peningkatan mutu manajemen transportasi, (b) peningkatan
kesaling-terhubungan
antar
seluruh
wilayah
kabupaten
yang
mendorong pertumbuhan; (c) pengendalian dampak polusi dari berbagai moda transportasi dalam kabupaten; dan (d) peningkatan kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor yang aman dan nyaman. 4.
Perumahan dan permukiman, diarahkan untuk menjamin tersedianya perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat akan dikembangkan dengan cara: (a) pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan
kualitas
perumahan
dan
prasarana-sarana
pemukiman,
(b)
pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan didukung oleh prasarana-sarana publik yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional, mandiri, dan efisien, dan (c) pengembangan perumahan dan prasarana-sarana pemukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 289
5.
Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kabupaten, diarahkan untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara: (a) peningkatan kesadaran dan partisipasi warga kabupaten dalam pembangunan infrastruktur kabupaten yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan, dan (b) peningkatan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.
6.
Pengembangan sektor perhubungan yang menunjang kelancaran mobilitas sosial dan mobilitas arus barang dan jasa yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan dengan cara (a) Merencanakan dan melaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sesuai tata ruang yang telah ditetapkan, dan (b) Menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat umum.
5.1.8.3. Indikator Keberhasilan 1.
Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur kabupaten.
2.
Meningkatnya kualitas air bersih.
3.
Menurunnya unsur polutan dari gas buang kendaraan bermotor.
4.
Meningkatnya kualitas perumahan bagi seluruh warga kabupaten.
5.
Meningkatnya ketersedian fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman kabupaten.
6.
Meningkatnya ketersediaan jalan dan saran perhubungan yang dibutuhkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
5.1.9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Terwujudnya rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan lingkungan social yang benar-benar kondusif. 5.1.9.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep dalam pembangunan bidang keamanan dan ketertiban dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 290
1.
Kebijakan publik yang berorientasi pada aspek pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
2.
Sistem keamanan dan ketertiban yang terpadu.
3.
Partisipasi dan tanggung jawab warga kabupaten yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban.
4.
Aparat keamanan dan ketertiban yang profesional.
5.1.9.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumenep diwujudkan melalui restrukturisasi kebijakan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban; peningkatan kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat; peningkatan peran serta dan tanggung jawab warga kabupaten; serta pengembangan standar pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban. 1.
Restrukturisasi kebijakan publik, diarahkan untuk merevitalisasi kenijakan publik yang implementatif dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, akan ditempuh dengan cara: (a) peninjauan kembali kebijakan publik yang bertentangan dengan asas pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, (b) sinkronisasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, dan (c) kebijakan publik baru yang berorientasi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
2.
Kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan prosedur aparat yang professional dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini akan ditingkatkan melalui cara: (a) intensifikasi upaya pencegahan kejahatan konvensional termasuk kejahatan terorisme, (b) peningkatan kapasitas institusi keamanan Kabupaten Sumenep, (c) mengurangi potensi konflik horizontal antar masyarakat, dan (d) pengembangan keterpaduan sistem keamanan antar wilayah.
3.
Peran serta dan tanggung jawab warga kabupaten, diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyaakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, akan dilakukan dengan cara: (a) peningkatan komunikasi politik tentang kondisi keamanan dan 291
ketertiban warga kabupaten, (b) Revitalisasi dan peningkatan aktivasi sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan (c) pengembangan berbagai institusi dan lembaga sosial yang berperan aktif ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sesuai hukum yang berlaku. 4.
Standar pelayanan publik, diarahkan untuk menjamin tersedianya jasa layanan publik di bidang keamanan dan ketertiban yang responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan standar pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban dikembangkan dengan cara: (a) peningkatan pendidikan warga kabupaten tentang standar-standar keselamatan, keamanan dan ketertiban, dan (b) peningkatan kualitas pelayanan aparat dalam menanggapi dan menangani permasalahan keamanan dan ketertiban secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
5.1.9.3. Indikator Keberhasilan 1.
Menurunnya angka kriminalitas.
2.
Meningkatnya kepuasan warga kabupaten terhadap pelayanan dalam bidang keamanan dan ketertiban.
3.
Meningkatnya penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swadaya.
5.1.10. Bidang Penegakan Hukum Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten, mencerminkan ketertiban dan keadilan, non-diskriminatif, dan menjamin kepastian hukum serta memperoleh legitimasi yang kuat. 5.1.10.1. Syarat yang Diperlukan Terwujudnya tujuan Kabupaten Sumenep ddalam pembangunan bidang penegakkan hukum dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Didukung produk hukum yang berkeadilan.
2.
Penegakkan hukum yang konsisten dan efektif.
3.
Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan.
4.
Partisipasi dan tanggung jawab warga kabupaten yang tinggi.
292
5.1.10.2. Arah Pembangunan Arah pembangunan penegakan hukum diwujudkan melalui pembaharuan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik penegak hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang penegakan hukum. 1.
Pembaharuan peraturan daerah, diarahkan untuk merevitalisasi koitmen pemerintah daerah dalam menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Upaya untuk mewujudkan hal ini akandilakukan secara terus menerus dengan cara: (a) peninjauan kembali dan mengganti peraturan daerah yang tumpang tindih, berlawanan dengan undang-undang dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat; (b) perwujudan peraturan daerah yang berorientasi pada rasa keadilan, dan (c) pengembangan komitmen dalam penegakkan hukum melalui perjanjian kerjasama antar lembaga dengan memperhatikan produk hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.
2.
Peraturan daerah ditegakkan dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara: (a) pengembangan komitmen penegakkan peraturan daerah dengan memanfaatkan peran media, dan (b) Pelibatan dan perwujudan kontrol masyarakat atas pelanggaran hukum dan HAM.
3.
Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan akan benar-benar terwujud bila dilakukan dengan cara: (a) peningkatan profesionalisme aparat penegak hokum, (b) perbaikkan kinerja dan kordinasi antara lembaga hukum dalam penanganan pelanggaran hukum, HAM, dan sesuai dengan perubahan sistem politik, dan (c) peningkatan peran dan fungsi lembaga hukum dan lembvaga advokasi secara sinergis untuk pencegahan dan penganganan pelanggaran HAM.
4.
Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ditujukan untuk peningkatan control masyarakat terhadap integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hokum. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara: (a) peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kontrol, dan (b) peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung upaya penegakan hokum yang benar-benar konsisten. 293
5.1.10.3. Indikator Keberhasilan 1.
Meningkatnya produk Peraturan Daerah yang bermanfaat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
2.
Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegakkan hukum di daerah.
3.
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara sesuai asas keadilan (*).
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep pada dasarnya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Berbagai keberhasilan yang telah diwujudkan selama periode lima tahun sebelumnya, akan menjadi fondasi dan modal sosial bagi percepatan upaya meningkatan kesejahteraan, kemandirian dan kehidupan umat yang makin agamis. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan di masing-masing tahapan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Meski penekanan dan skala prioritas di masing-masing tahapan berbeda-beda, namun semua itu tetap berkesinambungan dari periode ke periode. Secara garis besar, tahapan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sumenep (2005-2025) akan dibagi ke dalam empat tahapan. 5.2.1. Arah Pembangunan Lima Tahunan I (2005-2009) Dalam tahapan awal, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam periode sebelumnya diasumsikan telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat, dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi atau modal sosial bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan periode berikutnya. Dalam periode lima tahun pertama ini, fokus pembangunan yang dikembangkan lebih banyak pada upaya penyelamatan keluarga miskin dari tekanan ekonomi, perbaikan penyediaan kebutuhan dasar, perbaikan infrastruktur dan persiapan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai landasan untuk membangun kemandirian masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. 294
Dalam RPJMD Kabupaten Sumenep periode pertama telah ditetapkan bahwa program pembangunan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut: (1) Memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, (2) Meningkatkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia; (3) Mempercepat pembangunan wilayah kepulauan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah daratan secara proporsional, (4) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan (5) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum.
5.2.2. Arah Pembangunan Lima Tahunan II (2010-2015) Untuk periode ke-2, program pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Sumenep adalah tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, berbeda dengan program-program pembangunan di tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak diwarnai program pembangunan yang berorientasi pada upaya penataan dan revitalisasi kinerja birokrasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pengembangan kadar keberdayaan ekonomi kerakyatan, serta penanganan disparitas antara wilayah daratan dan kepulauan. Untuk periode ke-2 ini, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak pada upaya untuk memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan yang dimaksud peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal dengan didukung kualitas pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Secara garis besar, program pembangunan prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: (1) 295
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, (2) Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, (3) Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial-ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya seimbang dan tidak ada kesenjangan dengan kondisi wilayah daratan,
(4)
Menyempurnakan
dan
mengembangkan
sistem
pendidikan
dan
pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, (5) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan terjangkau masyarakat, baik di wilayah daratan maupun wilayah kepulauan, dan (6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.
5.2.3. Arah Pembangunan Lima Tahunan III (2016-2020) Pembangunan yang berlangsung lima tahun berikutnya bukan saja diharapkan mampu melahirkan kegiatan perekonomian rakyat yang makin mandiri dan berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, berkurangnya jumlah pengangguran, dan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi sekaligus juga mampu mewujudkan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera, berpendidikan, memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam periode ini, selain tetap mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diharapkan pada tahapan ini kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju dapat terkurangi secara proporsional, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, invatif, disiplin, dan akuntabel. Secara garis besar, program pembangunan prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: (1) 296
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional, (2) Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, (3) Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial-ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan, (4) Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional, (5) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata, terjangkau dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, dan didukung tenaga profesional yang akuntabel, dan (6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.
5.2.4. Arah Pembangunan Lima Tahunan IV (2021-2025) Untuk periode terakhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep, program pembangunan yang dirumuskan sudah barang tentu tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, berbeda dengan program-program pembangunan di tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak diwarnai program pembangunan yang berorientasi pada upaya pengembangan modal dasar pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptaan lapangan dan kesempatan kerja, megurangi jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan pengembangan kadar keberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam periode terakhir ini program pembangunan yang dikembangkan akan lebih banyak mendorong partisipasi aktif masyarakat secara mandiri, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan program pembangunan yang benar-benar menghargai serta menempatkan prakarsa dan potensi lokal sebagai tumpuan utama pembangunan. Secara garis besar, program pembangunan prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2021-2025 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: (1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang benar-benar mandiri, bertumpu 297
sepenuhnya pada potensi kekayaan alam dan sumber daya lokal, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional, (2) Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia lokal dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, (3) Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial-ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya benar-benar sejajar kondisi wilayah daratan, (4) Menyempurnakan dan mengembangkan berbagai alternatif sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional, (5) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan latar belakang kelas dan kondisi geografis, dan (6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa, sehingga dapat tercipta transparansi, akuntabilitas pemerintahan, dan good governance yang diidam-idamkan.
298
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Pembangunan sesungguhnya bukanlah proses yang sifatnya temporer dan berjalan sepotong-sepotong tanpa arah yang pasti. Pembangunan adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang jelas dan terukut. Pembangunan yang direncanakan dan dikembangkan di Kabupaten Sumenep sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Disadari bahwa pelaksanaan semua kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget frame), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program maupun dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumenep, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep 2006-2010, RPJMD Kabupaten Sumenep 2011-2015, dan seterusnya. Dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 ini diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pembangunan daerah tidak berjalan terputus-putus, melainkan dapat berlangsung secara bertahap, di mana kinerja pembangunan yang 299
berhasil dicapai pada setiap tahap lima tahunan akan dapat berfungsi sebagai fondasi sekaligus modal bagi pelaksanaan dan kinerja pembangunan daerah di tahap berikutnya hingga tercapai visi-misi sebagaimana ditetapkan.
6.1. Kaidah RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada setiap sektor atau bidang pembangunan daerah yang akan dijadikan pedoman atau referensi bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan : 1. Bahan acuan atau referensi dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD. 2.
Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep 20052025 dengan sebaik-baiknya. 2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep terpilih berkewajiban menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Sumenep (periode lima tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. 3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
300
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Bupati-Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, bagian dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep 2005-2025, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep (periode lima tahunan), Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Sumenep, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Sumenep.
6.2. Langkah Pelaksanaan Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumenep 20052025, secara garis besar ada dua langkah yang harus dilaksanakan. Pertama, secara konsisten pimpinan daerah yang terpilih, termasuk SKPD dan stakeholder yang ada harus memiliki kemampuan dan kreativitas untuk menterjemahkan visi-misi, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025 ke dalam program, terutama program pembangunan yang merupakan inisiatif daerah. Meski dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah setiap tahap lima tahunan, tetapi dalam implementasinya tetap harus mempertimbangkan dinamika perkembangan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, program pembangunan yang dikembangkan dalam kurun waktu lima tahunan maupun program pembangunan setiap tahunnya, seyogianya tetap mengacu kepada data terbaru yang ada, dan harus menghindari kemungkinan terjadinya bias kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Kedua, secara konsisten melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RPJPD dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, tiga pilar Good Governance yang
mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan
pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep adalah : transparansi, akuntablitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders. 301
Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanana, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggunggugatkan. Akuntablitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan. Akutabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat. Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek pembangunan belaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting. 302
Tiga pilar Good Governance sebagaimana dikemukakan di atas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dan stakeholders
terkait
untuk
menjamin
berbagai
program
pembangunan
yang
direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan, yakni mewujudkan: Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju Mandiri (*).
BUPATI SUMENEP
KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si
303
