PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang
: a. bahwa berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bandara Kabupaten Paser yang sudah disusun oleh Konsultan pada Tahun 2009 dengan mengacu pada Standarisasi Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Tahun Jamak. Sedangkan proses Pelelangan Pembangunan Bandara Sisi Udara (Multiyears) baru dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga perlu dilakukan Revisi Harga, dengan mengacu pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2010, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi eskalasi harga; b.
Mengingat
bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 25), diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Adapun kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diatas adalah sebagai berikut : a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser : 1. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket I 2. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket II 3. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket II.1 4. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket II.2 5. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket III 6. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket IV 7. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket V 8. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket VI.1 9. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket VI.2 10. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket VII.1 11. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket VII.2 12. Pembangunan Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket VIII
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket IX Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket X Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XI Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XIII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XIV Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XV Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XVI Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XVII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XVIII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XIX Jembatan Kabupaten Paser Paket XX Jembatan Kabupaten Paser Paket XXI Jembatan Kabupaten Paser Paket XXII Jembatan Kabupaten Paser Paket XXIII Jembatan Kabupaten Paser Paket XXIV Jembatan Kabupaten Paser Paket XXV Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XXVII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XXVIII Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XXIX Jalan Paket Kabupaten Paser, Paket XXX
b. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser : 1. Pembangunan Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser; 2. Manajemen Konstruksi untuk Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembangunan Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser; 3. Dihapus. 4. Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser; 5. Manajemen Konstruksi Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Kompleks Perkantoran Kabupaten Paser; 6. Pematangan dan Pembangunan Hotel Pemkab Paser; 7. Manajemen Konstruksi untuk Pengawasan Pematangan dan Pembangunan Hotel Pemkab Paser; 8. Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser 9. Manajemen Konstruksi Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser; 10. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier di Tanah Grogot; 11. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier Kota di Kecamatan-Kecamatan; 12. Manajemen Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier di Tanah Grogot; 13. Manajemen Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Distribusi dan Tertier Kota di Kecamatan-Kecamatan; 14. Pembangunan Fasilitas RSUD Panglima Sebaya (Pagar dan Landscape); 15. Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas RSUD Panglima Sebaya (Pagar dan Landscape). c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser : Pembangunan Bandara Kabupaten Paser. d. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya : Pembangunan RSUD Panglima Sebaya Tahap II. Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Panglima Sebaya Tahap II.
2.
Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (2) Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) dibiayai APBD Kabupaten Paser dengan total biaya Rp. 1.921.220.806.909,09. (Satu Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah Sembilan Sen).
3.
Ketentuan dalam Lampiran Rekapitulasi Proyek Multiyears Kabupaten Paser diubah. Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 10 Oktober 2011 BUPATI PASER, ttd Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 10 Oktober 2011
H.M. RIDWAN SUWIDI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd
H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser
H. Suwardi, SH.,M.Si. Pembina NIP. 19620424 199303 1 011
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser
H. Suwardi, SH.,M.Si. Pembina NIP. 19620424 199303 1 011
No.
Nama
Jabatan
1.
H.Andi Azis
Kasubbag.Produk Hukum Daerah
2.
H.Suwardi
Kabag.Hukum
3.
H.Heriansyah Idris
Plt. Asisten Tata Pemerintahan
Paraf
4.
H.Helmy Lathyf
Sekretaris Daerah
