PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR: 2 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
:
a.
bahwa dengan Peraturan Daerah Kaupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2000 telah dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak; b. bahwa Sebagai Pelaksana ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut diatas serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuapten dalam lingkungan Propinsi jawa barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Nomor 3487); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelanggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan di Lingkungan Instansi pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat II; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah wilayah dan Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LEBAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebak; 4. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak; 6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak; 7. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran/pencatatan data Penduduk beserta Perubahannya; 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-masing; 9. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk; 10. Pemberian Akta Penduduk adalah Kegiatan pendaftaran penduduk dan penerbitan kutipan akta penduduk serta surat keterangan lainnya;
11. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama islam. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk. (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Propinsi di bidang Pendaftaran dan pencatatan Penduduk. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk Mempunyai Fungsi: a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk; b. Pembinaan umum dan Teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan; d. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga; e. Pendaftran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran; g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan; h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan; i. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian; j. Pencatatan dan Penerbitan Akta pengakuan dan Pengesahan Anak;
k. l. m. n. o.
Pencatatan Mutasi Penduduk; Pengelolaan data Penduduk; Penyelenggaraan penyuluhan; Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas Pendaftaran Penduduk; Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk;
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Unsur Organisasi Dinas Terdiri atas: a. Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha: 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan; 4. Sub Bagian Umum. c. Seksi Pelayanan Pendaftaran, terdiri dari: 1. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan; 2. Sub Seksi Kartu Keluraga; 3. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk. d. Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari: 1. Sub Seksi Kelahiran; 2. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3. Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian; e. Seksi Mutasi, terdiri dari: 1. Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk; 2. Sub Seksi Perubahan data;
f.
Seksi Data dan Laporan terdiri dari: 1. Sub Seksi Pengolahan data; 2. Sub Seksi Data Statistik dan Informasi; 3. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan; g. Seksi Pengendalian Penduduk terdiri dari: 1. Sub Seksi Pengawasan; 2. Sub Seksi Penyuluhan. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan Pendaftaran Penduduk serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan penyusunan rencana dan program, Keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penyusunan Rencana dan Program, laporan serta evaluasi; b. Pengelolaan Keuangan; c. Pengelolaan administrasi Kepegawaian; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, Perlengkapan, dan perawatan; e. Pengelolaan Urusan Surat menyurat dan kearsipan. (3) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Urusan Program; b. Urusan Kepegawaian; c. Urusan Keuangan; d. Urusan Umum.
Pasal 9 (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan dinas Pendaftaran Penduduk; (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi pegawai dinas pendaftaran penduduk; (3) Urusan keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pembukuan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas pendaftaran penduduk; (4) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan Perawatan.
Paragraf 3 Seksi Pelayanan Pendaftaran Pasal 10 (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini. Seksi pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk warga Negara Asing; b. Pelaksanaan Pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Asing; c. Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Pendaftaran penduduk Warga Indonesia dan warga negara asing; d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (3) Seksi pelayanan peendaftaran terdiri dari: a. Sub Seksi Nomor Induk kependudukan; b. Sub Seksi Kartu Keluarga; c. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk. Pasal 11 (1) Sub Seksi Nomor Induk kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian
berkas pendaftaran, pengelolaan data dan pemberian nomor Induk kependudukan. (2) Sub Seksi Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Keluarga. (3) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Paragraf 4 Sub Pelayanan Pencatatan Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan pencatatan penduduk warga Negara Indonesia dan warga Negara asing; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta kelahiran bagi Warga negara Indonesia dan warga negara Asing; b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; d. Pelaksanaan Pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan Akta pengakuan dan pengesahan Anak Bagi Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing; f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri; g. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama. (3) Seksi Pelayanan Pencatatan, terdiri dari: a. Sub Seksi Kelahiran; b. Sub Seksi perkawinan dan perceraian;
c. Sub Seksi pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian. Pasal 12 (1) Sub Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran di luar negeri; (2) Sub Seksi Perkawinan dan perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan bagi Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan dan perceraian di luar negeri; (3) Sub Seksi Pengakuan, pengesahan Anak dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta akta kematian dan pemberian surat keterangan laporan Kematian di Luar Negeri. Paragraf 5 Seksi Mutasi Pasal 13 (1) Seksi Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang mutasi data Penduduk warga negara Indonesia dan warga negara Asing; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Mutasi mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Pengumpulan data pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Asing; b. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; c. Pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (3) Seksi Mutasi terdiri dari: a. Sub Seksi Administrasi Perpindahan penduduk; b. Sub Seksi Perubahan data; Pasal 14 (1) Sub Seksi administrasi perpindahan penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan, pengumpulan data, pemeriksaan dan penelitian
berkas serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan, administrasi mutasi data perpindahan dan kedatangan penduduk warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing. (2) Sub Seksi Perubahan data penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemeriksaan dan penelitian berkas, serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan mutasi penduduk Warga Negara Asing. Paragraf 6 Seksi Data dan laporan Pasal 15 (1) Seksi data dan laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan data dan laporan penduduk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai Fungsi: a. Pengumpulan, pemeriksaan, penelitian data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing; b. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran penduduk Warga Negara indonesia dan Warga negara Asing; c. Penyiapan bahan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk warga negara indonesia dan warga negara Asing; d. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing; e. Pembuatan data statistik dan laporan data penduduk serta pemberian layanan informasi. Pasal 16 (1) Sub seksi pengolahan data mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pemeriksaan, penelitian, perumusan sistem, menganalisis dan mengaplikasikan, penyiapan bahan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing; (2) Sub seksi Data statistik dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, penyusunan grafik data statistik, memberikan layanan informasi pendaftaran dan pencatatan penduduk; (3) Sub Seksi Penyimpanan dan laporan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan berkas, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta penyusunan laporan data penduduk. Paragraf 7 Seksi Pengendalian Penduduk
Pasal 17 (1) Seksi Pengendalian penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan warga negara asing. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi pengendalian penduduk mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penduduk Warga Negara Indonesia dan warga negara asing; b. Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran pendaftaran dan pencatatan penduduk warga negara Indonesia dan warga Negara Asing; c. Pemantauan pelanggaran administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk warga negara Indonesia dan warga Negara Asing; d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pasal 18 (1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penyidikan pelanggaran administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk. (2) Sub seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk. Paragraf 8 Cabang Dinas Pasal 19 (1) Cabang dinas merupakan unsur pelaksana dinas pendaftaran penduduk yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan; (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala cabang dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pasal 20 (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di satu wilayah atau beberapa wilayah kecamatan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, cabang dinas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pendaftaran penduduk di wilayah kerjanya; b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
c. penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan; d. penyusunan laporan pelasanaan tugas cabang dinas pendaftaran penduduk. Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 23 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan; Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang pendaftaran penduduk, kegiatan operasionalnya diselenggarakan atau di laksanakan oleh seksi Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut tugas dan fungsinya masing-masing Kepala Dinas secara teknis Operasional dan teknis adminstratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan Fungsinya; Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal maupun horizontal; Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Bagian Kedua Pelaporan
Pasal 24 (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasnnya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut; (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 25 (1) Dalan hal Kepala Dinas Berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata usaha. (2) Dalam Hal Kepala Sub Bagian tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat Menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya . BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 25 (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung Jawab menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala daerah di bidang kepegawaian; BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 26 Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Penerimaan dari sumber lain yang sah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 (1) Dengan dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk, maka tugas dan fungsi pendaftaran dan pencatatan penduduk yang berada pada kantor catatan sipil Kabupaten Lebak dan pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas pendaftaran penduduk; (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Hal-Hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkas Bitung Pada Tanggal 18 Februari 2000 BUPATI LEBAK
H. MOCH. YAS’A MULYADI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 2 Seri D Tanggal 25 Februari 2000
