PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
b.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
c.
bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2008 tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Mengingat
2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 7. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4 11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan bina produksi perikanan; d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran perikanan; e. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan perikanan; f. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha ternak dan pengolahan hasil; g. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan perternakan; h. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; i. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan j. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5 BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian : 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan. b. Bidang Bina Produksi Perikanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi : 1) Seksi Perikanan Tangkap; dan 2) Seksi Perikanan Budidaya. c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi : 1) Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan; dan 2) Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan. d. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi ; 1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan; dan 2) Seksi Pemberdayaan dan Informasi Perikanan. e. Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan Hasil, terdiri dari 2 (dua) Seksi 1) Seksi Usaha Peternakan; dan 2) Seksi Pengolahan, Promosi dan Pemasaran. f.
Bidang Pengembangan Peternakan, terdiri dari 2 (dua) Seksi : 1) Seksi Bibit, Pakan Ternak dan Teknologi Peternakan; dan 2) Seksi Budidaya dan Perwilayahan.
g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari 2 (dua) Seksi: 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. h. Unit Pelaksana Teknis; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6 (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing. BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 9 (1) Eselon pejabat struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Perikanan dan Peternakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Perikanan dan Peternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa
7 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 14 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 4 Januari 2011 BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H. M. AUNUL HADI Diundangkan di Amuntai pada tanggal 4 Januari 2011
TAHUN 2011 NOMOR 7.-
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA I. PENJELASAN UMUM Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisifatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan Dinas Perikanan dan Peternakan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok Dinas Perikanan dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Peternakan dan Perikanan.
II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7 dan 8
:
Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.
Pasal 9 s.d 14
:
Cukup jelas
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TANGGAL 4 JANUARI 2011
BUPATI WAKIL BUPATI DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG BINA PRODUKSI PERIKANAN
BIDANG PENGOLAHAN & PEMASARAN PERIKANAN
BIDANG
BIDANG USAHA TERNAK & PENGOLAHAN HASIL
PENGAWASAN & PEMBERDAYAAN PERIKANAN
SEKSI PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PENGOLAHAN & MUTU HASIL PERIKANAN
SEKSI PENGAWASAN & PEERLINDUNGAN SUMBERDAYA PERIKANAN
SEKSI USAHA PETERNAKAN
SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI USAHA & PEMASARAN HASIL PERIKANAN
SEKSI PEMBERDAYAAN & INFORMASI PERIKANAN
SEKSI PENGOLAHAN, PROMOSI & PEMASARAN PETERNAKAN
SUB BAGIAN ADM.UMUM & PERLENGKAPAN
BIDANG PENGEMBANGAN PETERNAKAN
SEKSI
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN & KES. MASY. VETERINER
BIBIT, PAKAN & TEKNOLOGI PETERNAKAN
SEKSI PENGAMATAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI BUDIDAYA PERWILAYAH PETERNAKAN
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
UPTD
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H.M. AUNUL HADI
