PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR : 18 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN TINGKAT II MUARA ENIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruangan diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti. b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim. Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
6.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Tranmigrasi.
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pengairan.
9.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati. 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Perlindungan Hutan. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LNRI No. 25 Tahun 1987, TLN No. 3352). 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri. 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Muara Enim.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim. c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim. d. Bupati Kepala Daerah adalah bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim. e. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat yang selanjutnya disingkat RUTRK Kabupaten adalah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan Budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu. f.
Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
g. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya Pertanian dan kawasan budidaya non Pertanian. h. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat, manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. i.
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
j.
Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya.
k. Rencana tata ruang adalah hasil Perencanaan Ruang.
BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Azaz Pasal 2 Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten didasarkan atas azas : a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan. b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah. c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dan pola intensitas pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua
Tujuan Pasal 3 Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten didasarkan atas azas : a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan. b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah. c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk : a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Tingkat II Muara Enim. b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Tingkat II Muara Enim. c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II Muara Enim. d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah Tingkat II Muara Enim serta pelaksanaan Pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4
Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah : a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung. b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan. c. Tertatanya sistem transportasi. d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya. e. Tertatanya kawasan pusat produksi. f.
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah untuk : a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah. b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang sudah ditetapkan.
BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA Pasal 6 Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah : a. Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I kebijaksanaan-kebijaksanaan Pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun Daerah Tingkat II Muara Enim c. Merupakan dasar penyusunan Rencana rinci Tata ruang Kawasan.
Pasal 7 Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 957.500 ha.
Pasal 8 Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.
BAB IV STRUKTUR TATA RUANG Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan Pasal 9 Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim adalah : a. Kota Muara Enim berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa industri dan Pendidikan. b. Kota Prabumulih berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri, pertambangan dan Pendidikan. c. Kota Talang ubi berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, argo industri dan pertambangan. d. Kota Gunung Megang berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan industri dan pertanian. e. Kota Gelumbang berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan.
f.
Kota Beringin berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, argo industri dan pertanian.
g. Kota Pulau Panggung berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, pertanian dan pariwisata. h. Kota Tebat Agung berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, pertanian argo industri.
Bagian Kedua Sistem Transportasi Pasal 10 Sistim transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.
Pasal 11 (1). Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari : a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan jalan Talang Ubi Muara Enim. b. Meningkatkan kwalitas jalan perkebunan jalur Prabumulih Curup tenang. c. Memperbaiki jaringan jalan menuju hiterland perkebunan dan pertanian guna meningkatkan produksi dan mempercepat pemasaran. d. Memperbaiki aksen ke arah Kecamatan Talang Ubi serta kearah Sekayu. e. Mengembangkan jaringan jalan ke Semendo. f.
Mengembangkan "Short Cut" Jalur Kereta Api Tanjung Enim Batu Raja secara langsung dan atau mengembangkan "double tracks" Jalan Kereta Api untuk mengangkut Batu bara.
(2). Strategi pengembangan Perhubungan Sungai/danau terdiri dari : a. Mengembangkan fasilitas pengangkutan komoditi melalui sungai. b. Meningkatkan kwalitas lalu lintas sungai dengan menjaga kedalaman sungai.
(3). Strategi pengembangan Perhubungan Udara terdiri dari : a. Peningkatan kwalitas lapangan terbang (di Talang Ubi dan Tanjung Enim). b. Pengembangan Lapangan terbang perintis di Bangko Air Strip Tanjung Enim. (4). Lokasi dan fungsi Bandar Udara : a. Di Bangko Air Strip Tanjung Enim yang berfungsi sebagai Lapangan untuk pelayanan umum. b. Di Talang Ubi yang berfungsi sebagai Lapangan Terbang/helipod.
Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan sarana lain. Pasal 12 Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan Air dari kawasan budidaya pertanian.
Pasal 13 (1). Pengembangan energi listrik dan energi tenaga Uap ditujukan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai. (2). Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.
Pasal 14 Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan : a. Pemerintahan. b. Perdagangan dan jasa. c. Industri
d. Pemukiman penduduk. e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.
BAB V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Kawasan Lindung Pasal 15 Kawasan Lindung di Kabupaten Dati II Muara Enim terdiri dari : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. b. Kawasan perlindungan setempat. c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam. d. Kawasan Rawan Bencana.
Pasal 16 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir a mencakup. a. Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Semendo dan Tanjung Agung. b. Kawasan bergambar yang terletak di Kecamatan Gelumbang dan Talang Ubi. c. Kawasan Rawan Bencana yang terletak di Kecamatan Semendo dan Tanjung agung, Talang Ubi dan Gunung Megang.
Pasal 17 Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir mencakup.
a. Kawasan Sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 M dikiri kanan sungai Lematang dan Enim. b. Kawasan sempadan sekitar Danau Segayam yang meliputi dataran sepanjang tepian danau yang lebarnya propisional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 M dari titik pasang tertinggi kearah darat. c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 M disekitar mata air Gemuhak Semendo. d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 M disekitar mata air.
Pasal 18 Kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir c mencakup : a. Cagar Alam. − Cagar Alam Isau-Isau Pasmah terletak di Kecamatan Semendo. b. Suaka Margasatwa. − Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasmah terletak di Kecamatan Semendo.
Pasal 19 Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir terletak di : a. Kecamatan Semendo mempunyai fungsi lindung untuk menghindari kerusakan lingkungan dan perlu pengawasan yang ketat. b. Kecamatan Tanjung Agung Kawasan Pasca Tambang Batu Bara dan sepadan sungai Enim perlu perlindungan. c. Kecamatan Talang Ubi dan Gunung Megang Kawasan Pasca Tambang Migas dikembangkan untuk Budidaya Perkebunan atau kawasan Hutan lindung.
Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 20 Kawasan Budidaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim terdiri dari : a. Kawasan Hutan Produksi. b. Kawasan Pertanian. c. Kawasan Pertambangan. d. Kawasan Perindustrian. e. Kawasan Pariwisata. f.
Kawasan Permukiman.
g. Kawasan Lainnya.
Pasal 21 Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada butir a Pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Hutan Produksi terbatas yang terletak di Kecamatan Rambang Lubai, Rambang Dangku dan Tanjung Agung. b. Kawasan Hutan Produksi tetap yang terletak di Kecamatan Gunung Megang, Talang Ubi, Rambang Lubai, Muara Enim dan Rambang Dangku. c. Kawasan Hutan Produksi Konservasi yang terletak di Kecamatan Gelumbang dan Talang Ubi.
Pasal 22 Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah terletak di Kecamatan Semendo, Tanjung Agung dan Gelumbang. b. Kawasan Tanaman Pangan Kering terletak di Kecamatan Prabumulih Barat dan Prabumulih Timur, Muara Enim, Talang Ubi, Rambang Dangku dan Rambang Lubai.
c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Kecamatan Talang Ubi, Gunung Megang, Muara Enim, Tanjung Agung, Rambang Dangku, Rambang Lubai dan Prabumulih Barat. d. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Semendo, Tanjung Agung, Gunung Megang dan Talang Ubi. e. Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Semendo, Tanjung Agung, Muara Enim dan Talang Ubi.
Pasal 23 Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c Pasal 20 terdiri dari : a. Pertambangan Migas terletak di Kecamatan Talang Ubi, Gunung Megang dan Prabumulih Barat. b. Pertambangan Batu Bara terletak di Kecamatan Tanjung Agung. c. Pertambangan Andesit terletak di Kecamatan Tanjung Agung. d. Pertambangan Batu Kali terletak di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Gunung Megang dan Rambang Lubai. e. Pertambangan Pasir terletak di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim Gunung Megang dan Rambang Lubai. f.
Pertambangan Energi panas bumi terletak di Kecamatan Semendo.
Pasal 24 Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Industri Argo Industri terletak di Kota Muara Enim, Prabumulih, Tanjung Enim dan Pendopo. b. Kawasan Industri kecil dan kerapian terletak disemua Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
Pasal 25
Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Wisata Alam terletak di Kecamatan Tanjung Agung, Gelumbang dan Semendo. b. Kawasan Wisata Tambang terletak di Kota Tanjung Enim. c. Kawasan Wisata Budaya terletak di Kecamatan Semendo, Gelumbang dan Tanjung Agung.
Pasal 26 Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Pemukiman Perkotaan terletak di Kecamatan Gelumbang, Prabumulih, Muara Enim, Tanjung Agung, Pendopo dan Gunung Megang. b. Kawasan Pemukiman Pedesaan terletak di Kecamatan Gelumbang, Prabumulih, Muara Enim, Tanjung Agung, Gunung Megang, Talang Ubi dan Rambang Lubai.
Pasal 27 Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada butir g pasal 20 terdiri dari : a. Kawasan Bandara Udara terletak di Kecamatan Lawang Kidul. b. Kawasan Bandara Udara terletak di Kecamatan Talang Ubi (Pendopo).
Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas Pasal 28 Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.
Pasal 29
Wilayah Prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari : a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya, terletak di Kecamatan Gelumbang, Talang Ubi, Gunung Megang, Rambang dangku dan rambang Lubai. b. Kawasan Kritis yang perlu di pelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Semendo, Tanjung Agung, Talang Ubi dan Gunung Megang. c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan/Kotif Prabumulih Kota Muara Enim, Kota Tanjung Enim dan Kecamatan Semendo. d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan/Kotif Prabumulih, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Talang Ubi. e. Kawasan perbatasan, terletak di Kecamatan Gelumbang, Talang Ubi, Rambang Lubai, Gunung Megang, Tanjung Agung dan Semendo. f.
Kawasan terpencil terletak di Kecamatan Talang Ubi, rambang Lubai, Gelumbang dan Semendo.
BAB VI PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN Pasal 30 Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.
Pasal 31 Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, sruktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 32 Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
Pasal 33 Masyarakat berhak untuk mendapatkan informal mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten secara tepat dan mudah.
BAB VII PENGENDALIAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG Pasal 34 (1). Pengendalian dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. (2). Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
Pasal 35 (1). Pengendalian Pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten. (2). Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten. (3). Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
BAB VIII PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG Pasal 36 (1). Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan. (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 37 (1). Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2). Selain tindak Pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak Pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 38 (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil mana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana. b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
g. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan Rumah. b. Pemasukan Rumah. c. Penyitaan Benda. d. Pemeriksaan Surat. e. Pemeriksaan Sanksi. f.
Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung. b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan. c. Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.
Pasal 40 Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 42 Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII PENUTUP Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim.
Muara Enim, 29 Desember 1992. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
MUARA-ENIM,
MUARA-ENIM, KETUA
Drs. ALIZAMAN M. NOOR
Back
HASAN ZEN, SH.
