PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang

: a. bahwa tarif Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini; b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486 ); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

www.djpp.depkumham.go.id

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16. 17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor Km.48 Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;


Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2002) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Buleleng. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor selain dari termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian babannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.


14.

15.

16.

17. 18. 19.

20. 21.

22. 23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kerata gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian Berkala Awal/Pertama adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan baru yang akan diopersikan di jalan untuk pertama kali dan atau bagi kendaraan yang belum pernah diuji sebelumnya. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaran Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian di luar wilayah domisili kendaraan baik di dalam maupun di luar propinsi. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa kepingan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Sertifikat Uji Type adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa type kendaraan bermotor,kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan persetujuan Dinas Perhubungan tentang pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnmya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan Nama lain dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(1) (2)

3.

Pasal 5 Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Seksi Kendaraan dan Pengujian Bidang Teknis Sarana Dinas Perhubungan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Penguji kendaraan bermotor diangkat oleh Bupati setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas usul Kepala Dinas. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya penguji kendaraan bermotor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan (3) Dihapus

4

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : Pasal 19

(1)

(2) (3)

(4)

5.

(1) (2) 6.

Jenis pembiayaan terdiri dari : a. Biaya Fomulir …………………... Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) b. Upah Uji. b.1. Mobil Penumpang / Kereta Gandengan / Kereta Tempelan …………… Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) b.2. Mobil Bus / Barang ………… Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) c. Buku Uji ………………………… Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) d. Tanda Uji………………………… Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) e. Tanda Samping…………………... Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) Sebagai tanda lunas pembayaran, diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bupati. Jika kendaraan yang akan diuji itu tidak didatangkan pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan menurut Pasal 9 ayat (3) tanpa alasan yang sah maka pembayaran yang disebut pada ayat (1) huruf a dan b wajib dibayar kembali. Setiap pergantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 Semua pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disetor ke kas daerah. Dihapus Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan satu bab, yakni BAB XII A sehingga berbunyi sebagai berikut :


BAB XII A PENYIDIKAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 25 A Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka. j. menghentikan penyidikan. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan BAB XIV dihapus.


Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 31 Agustus 2009 BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 31 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR 11


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dangan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan perawatan/pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melancarkan jalannya Pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang salah satu aspeknya adalah pembangunan dibidang transportasi. Untuk menunjang kegiatan tersebut dengan mengingat kebutuhan operasional yang cukup tinggi dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana serta menberikan jasa pelayanan terhadap kegiatan pelaksanaan pengujian bermotor. Dan atas jasa yang diberikan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pada saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5


Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents