PERATURAN BUPATI PROPINSI JAMBI NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 2015
BUPATI MERANGIN PROPINSI JAMBI PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5093); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 02); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin. 2. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Merangin. 4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonseia Tahun 1945. 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin. 6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin. 7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagai rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah LPJKD Propinsi Jambi. 10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukun yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. 11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 12. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
13. Pengawasan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan; 14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 16. Tim Pembina Jasa Konstruksi dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 20 /DPU/2015 Tahun 2015. Pasal 2 (1)
Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi di bagi dalam sub klasifikasi sebagai berikut: a. Sub Klasifikasi Arsitektur yang meliputi: 1. Jasa nasehat dan pra desain arsitektur; 2. Jasa desain arsitektural; 3. Jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan gedung; 4. Jasa desain interior; dan 5. Jasa arsitektural lainya; b. Sub Klasifikasi Rekayasa Yang meliputi: 1. Jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik; 2. Jasa desain rekayasa untuk konstruks pondasi serta struktur bangunan; 3. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air; 4. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transpotasi; 5. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan; 6. Jasa desain rekayasa untuk proses industri dan produksi; 7. Jasa nasehat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi; dan 8. Jasa desain rekayasa lainnya. c. Sub Klasifikasi Penataan ruang meliputi: 1. Jasa perencanaan dan perancang perkotaan; 2. Jasa perencanaan wilayah; 3. Jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landskape; 4. Jasa pengembangan pemanfaatan ruang; d. Sub Klasifikasi Jasa konsultasi lainnya yang meliputi; 1. Jasa konsultasi lingkungan; 2. Jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan; dan 3. Jasa manajeman proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
(2)
Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi meliputi: a. Bangunan gedung, meliputi: 1. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan Koppel; 2. Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan multi atau banyak hunian; 3. Jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung dan industri; 4. Jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial; 5. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik; 6. Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa lainnya;
7. Jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan; 8. Jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; 9. Jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainya; b. Bangunan sipil, meliputi: 1. Jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya; 2. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah; 3. Jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara); 4. Jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways; 5. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh; 6. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh; 7. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh; 8. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal; 9. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal; 10. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas local; 11. Jasa Pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olah raga outdoor; 12. Jasa pelaksana bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi; c. Instalasi mekanikal dan elektrikal, meliputi: 1. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanasan dan ventilasi; 2. Jasa Pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (Plambing) dalam bangunan dan salurannya; 3. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan; 4. Jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan; 5. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan; 6. Jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur; 7. Jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, brrtekanan, minyak gas, geothermal (pekerjaan rekayasa); 8. Jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkuta dan alat angkat; 9. Jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan , gas dan energy (pekerjaan rekayasa); 10. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa); 11. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya; 12. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 (sepuluh MW); 13. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik enargi baru dan terbarukan; 14. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan tranmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi; 15. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan trasmisi telekomunikasi dan/atau telepon; 16. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; 17. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; 18. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon;
19. Jasa pelaksana konstruksi system control dan instrumentasi; 20. Jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; 21. Jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainya. d. Jasa pelaksanaan lainya, meliputi: 1. Jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainya dengan operator; 2. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung; 3. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan 4. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator). Pasal 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kualifikasi usaha besar bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifilasi besar; Kualifikasi usaha besar bidang usaha jasa pelaksana memiliki sub kualifikasi besar 1 (satu) dan besar 2 (dua); Kualifikasi usaha menengah bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi menengah 1 (satu) dan menengah 2 (dua); Kualifikasi usaha menengah bidang usaha jasa pelaksanaan memiliki sub kualifikasi menengah 2 (dua); Kualifikasi usaha kecil bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi kecil 1 (satu) dan kecil 2 (dua); Kualifikasi usaha kecil bidang usaha jasa pelaksanaan memiliki sub kualifikasi kecil 1 (satu), kecil 2 (dua), dan kecil 3 (tiga). Pasal 4
Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan pembagian sub klasisikasi dan sub kualifikasi dengan Lembaga, maka pembagian sub klasifikasi dan sub kualifikasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku. Pasal 5 (1)
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin.
(2)
Tata cara permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar;
c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Instansi yang membidangi Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum; d. Bentuk dan surat izin dan tata cara permohonan IUJK dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. (3)
Tata cara perpanjangan IUJK adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan fomulir yang disediakan; b. Pemohon diberi tanda bukti penerima berkas pemohon yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Tim Teknis:
(4)
Tata Cara perubahan IUJK adalah sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan; b. Pemohon diberi tanda bukti penerima berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Instansi Teknis:
(5)
Tata cara Penutupan IUJK adalah sebagai berikut; a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan; dan b. Pemohon diberikan tanda bukti penerima berkas setelah dinyatakan lengkap dan benar;
(6)
Pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan Tata cara penggantian IUJK sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan: b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas, dan waktu penyelesaian setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan c. Pemohon diberikan Duplikasi IUJK dan surat pengantar ke Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis untuk mendapat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); Pasal 6
(1) Tim Teknis melakukan kajian Administrasi dan Teknis terhadap berkas pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam berita Acara Kajian Administrasi dan Teknis. (3) Bentuk Berita Acara Kajian Administrasi dan Teknis yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan.
Pasal 7 (1) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi; (2) Tata cara permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Instansi yang membidangi jasa konstruksi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; c. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi atau instansi teknis; dan d. Bentuk Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan; (3) Syarat permohonan Kartu PJT-BU adalah sebagai berikut : a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; b. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) yang diregistrasi lembaga (bagi penanggungjawab klasifikasi perencana/pengawas dan kelistrikan); c. Fotocopy SKA/SKT yang diregistrasi lembaga (bagi penanggung jawab klasifikasi pelaksana kontruksi); dan d. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (4) Masa berlaku Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah 3 (tiga) Tahun. (5) Jangka waktu penyelesaian penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Pasal 8 (1) Tanda daftar usaha perorangan diterbitkan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Kepala
Badan
(2) Tata cara Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; c. Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapatkan kajian teknis dari instansi Teknis yang membidangi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum; dan d. Bentuk permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan. (3) Tata cara perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut :
a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; dan b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; (4) Tata cara perubahan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; dan b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; (5) Tata cara penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan c. Pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; (6) Tata cara penggantian TDUOP adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan c. Penerbitan duplikat Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; Pasal 9 Masyarakat dapat mengakses informasi terkait IUJK dan TDUOP melalui media internet pada alamat http://www.jasakonstruksi.net/ dan http:// Pasal 10 (1) Setiap BUJK/Orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan wajib menyampaikan : a. Laporan perubahan data BUJK/orang perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan b. Laporan Akhir Tahun.
(2) Laporan perubahan data BUJK/orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; (3) Laporan akhir tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan format yang telah disediakan; (4) Laporan akhir tahun sebagimana pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 15 Januari Tahun berikutnya. Pasal 11 (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan laporan pertanggungjawab pemberian IUJK dan TDUOP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; (2) Laporan pertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan format yang telah disediakan; Pasal 12 (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian jasa konstruksi adalah kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi; (2) Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD), untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa konstruksi dengan cara : a. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi; dan b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengguna jasa konstruksi dengan cara : a. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi; b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengguna jasa; c. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikkan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD); Pasal 14 (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; (2) Pengawasan dan pengendalian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi; (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian IUJK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Selaku Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi; (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
a. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelengaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Pembinaan Penyelengaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku: c. Hasil monitoring sebagaimana dimaskud pada huruf b dirangkum dalam sebuah buku. Pasal 15 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan kepada Bupati; (2) Pengaduan dapat disampaikan melalui surat, email, maupun langsung kepada Bupati; (3) Pengaduan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ditujukan ke alamat Sekretariat Tim Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten Merangin, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin, Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko. (4) Pengaduan melalui email sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
[email protected] (5) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan datang ke Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 2015 BUPATI MERANGIN ttd AL HARIS Diundangkan di Bangko Pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN ttd SIBAWAHI BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 61 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007
Lampiran Ia Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan bahwa: Nama Badan Usaha : Alamat Kantor Badan Usaha : Jalan, Nomor : Kelurahan : RT/RK/RW : Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib isi) Provinsi : No Fax : Nomor Telepon : Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *) Nama 1 : Nama 2 : Nama 3 : N.P.W.P Badan Usaha : Nama Penanggung Jawab Teknik : No Kartu Penanggung Jawab Teknik : telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal ..... Foto Penanggung Jawab Badan Usaha
Dikeluarkan di : ………………………………. Pada tanggal : ..…………………………….. A/n Bupati (Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)
Cap dan tandatangan ( ………………………………. ) NIP …………………….
FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL Lampiran Ib Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Nama Badan Usaha Nomor IUJK : Nomor SBU : Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu
NO
KLASIFIKASI NOMOR KODE
SUBKLASIFIKASI
KUALIFIKASI
:
KEMAMPUAN DASAR TAHUN
Nilai (Juta Rp)
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
Nomor . Lampiran
:
. . . . . . . . . . . . . ., 20. .
:
Kepada Yth. Bupati Merangin ........................... ........................... Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perihal Nasional
: Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Dengan hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk: 1. Permohonan Izin Baru 2. Memperpanjang Izin Usaha 3. Mengubah data 4. Penutupan Izin Di Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . .. untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
N O
KEMAMPUAN DASAR
KLASIFIKASI NOMO R KODE
KUALIFIKASI SUBKLASIFIKASI
TAHU N
Nilai (Juta Rp)
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut : 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK 6. dst. . . . . Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon PT/CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penanggung Jawab Badan Usaha Nama Jelas
(*) coret yang tidak sesuai
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : Nomor Lampiran
: ………………………. : 1 (satu) berkas
tanggal…………..
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak…. Di – ……
Perihal
: Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi
Menunjuk Surat Penutupan Nomor……..tanggal …………perihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No. ……………………..tanggal ………….. dengan masa berlaku sampai dengan …………., telah menghentikan kegiatan usahanya. Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut : Nama Perusahaan
:
Alamat
:
Jenis Usaha Penanggung Jawab Utama Badan Usaha
: :
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Instansi Penerbit IUJK
Ttd
Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker 2. (Nama Badan Usaha)
KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI Nomor : ……………………… ……………………. Lampiran : -
Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Tanggal
Kepada Yth. (Instansi Pemberi IUJK) di -Tempat Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Menunjuk Surat Nomor…Tanggal …, perihal seperti…(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2010 Nomor 157); 2. Memperhatikan Peraturan Daerah………… Nomor : ……………….. tanggal ………………. tentang …………………………………………………………….; 3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari : Nama Perusahaan: …………………………………………………… Nama PJBU : …………………………………………………… Alamat Perusahaan: …………………………………………………… Jenis Usaha : ……………………………………………………. Maka dengan ini …. (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor…. Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) ttd
Lampiran V Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb: Jumlah digit : 1
2
Digit 1 nasional
3
4
5
6
7
8
9
10
: Bentuk usaha diisi
11
1 2 1
13
14
=
15
1 6
1 7
Perusahaan
Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS. Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan 2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan 4 = Gabungan dari ketiganya Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001. No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah Contoh 1. Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional) 2. Kode kota Surakarta : 3372 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana) 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK Kode Badan Usaha
: 809465 :
1 –3372 – 2- 00811- 809465
Lampiran VIa Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru a. b. c. d. e. f.
g. h. i. j. k. l.
m.
mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan; menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ; menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi) menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan
LENGKAP? Ya PENGAMBILAN SERTIFIKAT
TIDAK
Lampiran VIb Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan ggal :untuk Perpanjangan Izin a. b. c. d.
e. f. g. h. i. j. k.
l.
mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ; menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha; menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; menyerahkan IUJK asli menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan
menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan
LENGKAP? Ya
Termasuk daftar sanksi TIDAK PENGAMBILAN SERTIFIKAT
YA
Diselesaikan sanksi nya
TIDAK
Lampiran VIc Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. c. menyerahkan rekaman: 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. d. menyerahkan IUJK asli; dan e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
PENGAMBILAN SERTIFIKAT
Lampiran VId Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli. 2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat. 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK
Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK
LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ………………………… Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi: Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa
No
Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp
1
2
Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan 4
Nilai Pekerjaan 5
Pengawasan: Progres pekerjaan Fisik Keuangan Rencana Realisasi Rencana Realisasi 6 7 8 Bulan ke-1 Bulan ke-1 =......% = …….. % Bulan ke-2 Bulan ke-2 = …..% = …….. % Bulan keBulan ke-3 3=...dan = ……%dan Seterusnya Seterusnya Bangko .............
9
Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha
(....................) Catatan : - Setiap jenis usaha dibuat tersendiri - Termasuk Proyek swasta (Non APBN)
Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI
LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL KABUPATEN / KOTA ………………………………… TAHUN : ……………………………. SEMESTER KE : ……………………… Provinsi Jenis Usaha
: : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan : Jumlah Jumlah IUJK (buah) dokumen Perpanjangan Dikenakan Tahun/ Permohonan Perubahan Permohonan Sanksi No periode (total) Badan USaha bulan Badan Badan selama 6 Badan usaha usaha baru usaha bulan 1 2 3 4 5 6 7
Keterangan
8
Jumlah Keseluruhan s.d 1.Peringatan 1 tgl ini BUJK yang Peringatan 2 diberikan IUJK 2.Peringatan 3 1.Usaha Jasa atau Perencana = Pembekuan 2.Usaha jasa 3.Pencabutan Pelaksana = Sanksi 3.Usaha Jasa 4.Pemberlakukan Pengawasan= Kembali 4. Jumlah Usaha Orang
Peseorangan
…………….., tgl. ………………….
Catatan :
Instansi Penerbit ………………………….
Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR
LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL KABUPATEN / KOTA ………………………………… TAHUN : ……………………………. SEMESTER KE : ……………………… Provinsi Jenis Usaha No Tahun/ Jumlah
: : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan : Jumlah IUJK (buah)
Jumlah
Keterangan
periode bulan
1
2
dokumen Perpanjangan Permohonan Perubahan Permohonan (total) Badan USaha Badan Badan selama 6 usaha baru usaha bulan 3 4 5 6
Dikenakan Sanksi
Usaha Orang Perseorangan
Badan usaha 7 1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK
8 Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=
…………….., tgl. …………………. Pemerintah Kab. Merangin
Catatan :
………………………….
FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
Lampiran X Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
KOP INSTANSI PEMBERI IUJK
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR : Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat No SKA/SKT Klasifikasi/Subklasifikasi Kualifikasi/Subkualifikas i
: : : : : :
Tanda tangan Pemegang kartu FOTO
FOTO
.................................., 20... PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN...... TTD NAMA NIP
Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
KOP INSTANSI PENERBIT IUJK
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN
NAMA
: ………………………..
KABUPATEN/KOTA
: ………………………..
PROPINSI
: ………………………..
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
: ………………………..
ALAMAT
: ………………………..
NO.SKA/SKT
: ………………………..
PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI NO. KODE
URAIAN
……….., Tanggal Ttd Pemohon
1 (nama Jelas Pemohon)
2
PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI NO. KODE 1 2
URAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KOP INSTANSI
KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR : NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR ALAMAT
: : :
NO SKA/SKT NAMA BUJK NO.IUJK
: : :
.................................., 20... INSTANSI......
Tanda tangan Pemegang kartu
TTD NAMA NIP FOTO
