PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
BUPATI JEMBRANA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang …………
2
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
SISTEM DAN PROSEDUR KABUPATEN JEMBRANA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 2. Pemegang Kekuasaan…….
3
2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Surat Permintaan………..
4
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 19. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 20. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 21. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 22. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 24. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 25. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
BAB II ……………………
5
BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Pasal 2 (1) Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) setelah DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan/atau DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah mendapat pengesahan. (2) SPD dikeluarkan berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau uraian penjabaran dari APBD Kabupaten Jembrana. (3) SPD dikeluarkan sesuai dengan pagu/kredit pada APBD setiap bulan atau triwulanan sesuai dengan kondisi kas pada Bank yang ditunjuk (4) Format SPD tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati ini. BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN ( SPM – UP ) Pasal 3 (1) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-UP (SPP-1); b. ringkasan SPP-UP (SPP-2) ; c. rincian SPP-UP (SPP-3) ; d. salinan SPD; e. draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan (3) Format surat pengantar SPP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini (4) Format surat pengantar SPP-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran III peraturan bupati ini (5) Format surat pengantar SPP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran IV peraturan bupati ini (6) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran V peraturan bupati ini. (7) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (8) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. (9) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM.
(10) Dalam hal………………
6
(10) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. (11) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. (12) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. (13) Format SPM tercantum dalam lampiran VI peraturan bupati ini. (14) Format surat penolakan SPM tercantum dalam lampiran VII peraturan bupati ini.
BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDIAAN (SPM - GU) Pasal 4 (1) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-GU (SPP-1); b. ringkasan SPP-GU (SPP-2); c. rincian SPP-GU (SPP-3) yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. buku kas umum; h. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; i. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan j. register penutupan kas. (3) Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran VIII peraturan bupati ini. (4) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-GU kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM.
(7) Dalam hal dokumen……..
7
(7)
(8) (9)
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
BAB V SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP – TU) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM - TU) Pasal 5 (1)
Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-TU (SPP-1); b. ringkasan SPP-TU (SPP-2); c. rincian SPP-TU (SPP-3) yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening d. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya (4) Dana tambahan uang harus digunakan dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan rincian kebutuhan. (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran IX peraturan bupati ini. (6) Pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. (7) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (8) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. (9) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. (10) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. (11) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
(12) Penolakan……………...
8
(12) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM – LS) Pasal 6 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD. (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-LS (SPP-1); b. ringkasan SPP-LS (SPP-2); c. rincian SPP-LS; yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening d. lampiran SPP-LS. (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : a. pembayaran gaji induk; b. gaji susulan; c. kekurangan gaji; d. gaji terusan; e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas; f. SK CPNS; g. SK PNS; h. SK kenaikan pangkat; i. SK jabatan; j. kenaikan gaji berkala; k. surat pernyataan pelantikan; I. surat pernyataan masih menduduki jabatan; m. surat pernyataan melaksanakan tugas; n. daftar keluarga (KP4); o. fotokopi surat nikah; p. fotokopi akte kelahiran; q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPR) gaji; r. daftar potongan sewa rumah dinas; s. surat keterangan masih sekolah/kuliah; t. surat pindah; u. surat kematian; v. SSP PPh Pasal 21; dan w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
(3) Kelengkapan...................
9
(3) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. (4) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. (5) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-LS (SPP-1); b. ringkasan SPP-LS (SPP-2); c. rincian SPP-LS (SPP-3); dan d. lampiran SPP-LS. (6) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dai SKPD teknis terkait; c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; I. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. (7) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
(8) Dalam hal ........................
10
(8) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. (9) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (10) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. (12) Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS. (13) Permintaan pembayaran untuk honorarium, lembur, tambahan penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melalui PPK-SKPD. (14) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. (15) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (16) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. (17) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. (18) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. (19) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. (20) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. (21) SPM-LS untuk honorarium, lembur dan tambahan penghasilan diajukan kepada PPKD selaku Kuasa BUD minimal tanggal 20 bulan berkenan.
BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SPP- GU NIHIL DAN SPM- GU NIHIL Pasal 7 (1) Berdasarkan SP2D-UP yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP-GU Nihil kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mempertanggungjawabkan uang persedian pada akhir tahun anggaran
(2) Dokumen..........................
11
(2) Dokumen SPP-GU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-GU Nihil; b. ringkasan SPP-GU Nihil; c. rincian SPP-GU Nihil yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening yang dipertanggungjawabkan d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-GU Nihil; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang persediaan yang dipertanggungjawabkan. g. buku kas umum; h. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; i. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan j. register penutupan kas. (3) Berdasarkan SP2D-TU yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP-TU Nihil kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mempertanggungjawabkan tambahan uang persedian sebelumnya apabila kembali mengajukan SPP-TU dan/atau pada akhir tahun anggaran. (4) Dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-TU Nihil; b. ringkasan SPP-TU Nihil; c. rincian SPP-TU Nihil yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening yang dipertanggungjawabkan d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-GU Nihil; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tambahan uang persediaan telah dipertanggungjawabkan. g. buku kas umum; h. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; i. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan j. register penutupan kas.
BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Pasal 8 (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Kelengkapan....................
12
(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pengantar SPP-UP (SPP-1); b. ringkasan SPP-UP (SPP-2) ; c. rincian SPP-UP (SPP-3) yaitu rincian rencana penggunaan dana sampai dengan kegiatan tanpa mencantumkan kode rekening; d. salinan SPD; e. surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan. (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup : a. surat pengantar SPP-GU (SPP-1); b. ringkasan SPP-GU (SPP-2); c. rincian SPP-GU (SPP-3) yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan g. buku kas umum; h. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; i. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan j. register penutupan kas. (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pengantar SPP-TU (SPP-1); b. ringkasan SPP-TU (SPP-2); c. rincian SPP-TU (SPP-3) yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan mencantumkan kode rekening d. surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS d. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
(9) Format SP2D……………
13
(9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X peraturan bupati ini. (10) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. (11) Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. (12) Format surat penolakan penerbitan SP2D tercantum dalam Lampiran XI peraturan bupati ini. (13) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran/bendahara pengeluaran (14) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN Pasal 9 (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup : a. buku kas umum; b. buku simpanan/bank; c. buku pajak; d. buku panjar; e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan f. register SPP-UP/GU/TU/LS. (2) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran. (3) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan lampiran XII peraturan bupati ini. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, tercantum dalam lampiran XIII peraturan bupati ini (5) SPM yang telah diterbitkan, diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. (6) SP2D-UP dan SP2D-GU yang telah dicairkan pada PT. Bank Pembangunan Bali Cabang Negara secara langsung masuk ke rekening Petugas Penitipan Kas Daerah Kabupaten Jembrana. (7) Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran lebih dari Rp.1.000.000,00 bagi kegiatan yang sifatnya mendesak, maka Bendahara Pengeluaran dapat menarik kas pada Petugas Penitipan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD. (8) Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran lebih dari Rp.10.000.000,00 bagi kegiatan yang sifatnya mendesak, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengambil uang atau menarik kas pada Petugas Penitipan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan melampirkan uraian kegiatan/proposal dan telah mendapat persetujuan dari Bupati. (9) Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran yang sudah ada Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) dapat langsung menarik kas pada Petugas Penitipan Kas Daerah dengan menyampaikan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). (10) Bendahara……………...
14
(10) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan dan keabsahan perintah pembayaran (bukti-bukti pengeluaran) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. (11) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas selisih kas sebagai akibat kelalainnya. (12) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
BAB X PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Pasal 10 (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup : a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan e. register penutupan kas. (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV peraturan bupati ini. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan d. register penutupan kas. (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. (7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
(8) Bendahara………………..
15
(8)
(9)
(10) (11)
(12)
(13)
Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya. Setiap keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberikan sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember untuk masing-masing SKPD disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Format laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran tercantum pada lampiran XV peraturan bupati ini.
BAB XI SISTEM DAN PROSEDUR BENDAHARA KHUSUS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pasal 11 (1)
Bendahara khusus penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan c. buku rekapitulasi penerimaan harian. (3) Bendahara khusus penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah. (4) Bendahara khusus penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(5) Bendahara.........................
16
(5) Bendahara khusus penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan : a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah. (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. (9) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVI peraturan bupati ini. (10) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII peraturan bupati ini. (11) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XVIII peraturan bupati ini. (12) SKPD yang mempunyai tugas atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pemungutannya harus disetor kepada Bendahara Khusus Penerimaan melalui bendaharawan pembantu penerimaan. (13) SKPD yang melakukan pemungutan di Kecamatan Negara, hasil pungutannya disetor paling lambat 1 X 24 jam dan diluar Kecamatan Negara disetor paling lambat 3 (tiga) hari kerja. BAB XII SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PPK-SKPD Pasal 12 (1) PPK-SKKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPP yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, sebelum diterbitkannya SPM oleh Pengguna Anggaran. (2) Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban : a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. (3) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. (5) SKPD ..............................
17
(5) SKPD melalui PPK-SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi : a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan c. catatan atas laporan keuangan SKPD. (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. (7) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pelaksanaan APBD mulai tahun 2007 dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. (8) Setiap keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan APBD/Laporan Keuangan SKPD oleh Pengguna Anggaran yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberikan sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. (9) Format laporan realisasi anggaran SKPD tercantum dalam Lampiran XIX peraturan bupati ini. (10) Format neraca SKPD tercantum dalam Lampiran XX peraturan bupati ini. (11) Format catatan atas laporan keuangan SKPD tercantum dalam Lampiran XXI peraturan bupati ini. (12) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (14) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (15) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (16) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXII peraturan bupati ini. BAB XIII SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PETUGAS PENITIPAN KAS DAERAH Pasal 13 (1) Petugas Penitipan Kas Daerah dalam mengelola administrasi keuangannya menggunakan buku-buku sebagai berikut : a. Buku Kas Umum; b. Buku Panjar; c. Buku Simpanan Bank; d. Buku Bunga Bank………...
18
(2)
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
(9)
d. Buku Bunga Bank; e. Buku masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. Petugas Penitipan Kas Daerah, mempunyai wewenang untuk menolak pencairan dana/penarikan kas oleh Pemegang Kas apabila Panjar Uang belum di-SPJ-kan. Petugas Penitipan Kas Daerah, mempunyai wewenang untuk menolak pencairan dana/penarikan kas oleh Pemegang Kas pada bulan berikutnya apabila dana yang telah ditarik belum di-SPJ-kan. Petugas Penitipan Kas Daerah membuat laporan harian tentang posisi kas dilengkapi dengan register berita acara penutupan kas harian, disampaikan kepada Bupati Jembrana. Petugas Penitipan Kas Daerah membuat Laporan Bulanan Tentang Posisi Kas masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. Petugas Penitipan Kas Daerah, tepat pukul 15.00 Wita tidak lagi menerima transaksi keuangan dengan Bendahara Pengeluaran. Petugas Penitipan Kas Daerah, dalam mengelola keuangan dapat melakukan sirkulasi kas antar masing-masing petugas penitipan kas daerah. Petugas Penitipan Kas Daerah, membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara untuk menampung kas/dana dari masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD setiap pencairan dana/kas pada Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Negara untuk uang persediaan (UP) ganti uang persediaannya (GU) maka SP2D-UP dan SP2D-GU tersebut secara langsung akan masuk pada Rekening Petugas Penitipan Kasda.
BAB XIV PENENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP – UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Pasal 14 (1) SPP-UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa. (2) SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari plafon/pagu anggaran. (3) Perubahan besaran SPP-UP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (4) SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, apabila uang persediaan pada masing-masing SKPD telah di-SPJ-kan. (5) SPP-TU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, apabila SKPD memerlukan dana melebihi dari uang persediaan (UP) yang diterima dan rincian kebutuhan dana tambahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (6) Tambahan Uang Persediaan (TU) hanya dapat diberikan maksimal 50% dari Uang Persediaan yang diterima. (7) Tambahan Uang Persediaan (TU) harus digunakan dalam bulan berkenaan dan tidak diperkenankan untuk menyisakan Tambahan Uang Persediaan (TU). BAB XV…………………………..
19
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) SP2D-UP/GU/TU/LS masing-masing SKPD yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan diterbitkan juga Daftar Penguji SP2D-UP/GU/TU/LS masing-masing SKPD oleh PPKD dengan ketentuan : a. Ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD; b. Dibuat rangkap 2 (dua); c. Lembar pertama (asli) disampaikan ke PT Bank BPD Bali Cabang Negara; d. Lembar kedua sebagai arsip pada BUD/Kuasa BUD. (2) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam fungsi akuntansi meliputi : a. Buku Jurnal Pengeluaran; b. Buku Jurnal Penerimaan; c. Buku Jurnal Umum; d. Buku Besar; e. Buku Besar pembantu. (3) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini (4) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Bupati ini (5) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Bupati ini (6) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini (7) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) e tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupati ini BAB XVI PENUTUP Pasal 16 (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ditetapkan di Negara pada tanggal 16 Pebruari 2007 BUPATI JEMBRANA I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 19 Pebruari 2007 KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA I MADE SUDIADA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 10
LAMPIRAN I
:
PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH NOMOR .......... TAHUN …….. TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
Menimbang :
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan kegiatan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung*) tahun anggaran … perlu disediakan pendanaan dengan penerbitan surat penyediaan dana (SPD);
: 1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) … Nomor … Tahun … tentang Penetapan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota *) … Tahun Anggaran … 2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota *) ... Tahun Anggaran … 3. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun … tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota *) ... 4. DPA-SKPD … Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Nomor … Tahun .. 5. ... ... ... ... ... ...**) MEMUTUSKAN :
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) … Nomor ... Tahun …, tanggal … Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) … Tahun Anggaran … menetapkan/menyediakan kredit sebagai berikut : 1. Dasar penyediaan dana : : Nomor ................................................................. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPALSKPD*) Tanggal ................................................................ 2.
Ditujukan kepada SKPD
: …………………………………………………….
3
Nama PPTK
: ……………………………………………………..
4.
Nama Bendahara Pengeluaran
: …………………………………………………….
5.
Jumlah Penyediaan dana
: Rp ……………………………………………. (terbilang …………………………………………..)
6.
Untuk keperluan beban pengeluaran
: UP/GU/TU/LS*)
7.
Untuk kebutuhan
: Bulan ………… s.d. Bulan ………………..
8.
Atas beban Nama Program Nama Kegiatan
: Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung*) : ……………………………………………… : ……………………………………………………
9.
Iktisar penyediaan dana : : Rp. ………………………………………………. a. Jumlah dana DPA- SKPD/DPPASKPD/DPAL-SKPD*) b.
Akumulasi SPD sebelumnya
: Rp. …………………………………………….
c.
Sisa dana yang belum di SPD-kan : Rp. …………………………………………….
d.
Jumlah dana yang di SPD-kan : Rp. ……………………………………………. saat ini e. Sisa jumlah dana DPA- : Rp. …………………………………………… SKPD/DPPA-SKPD/DPAL(terbilang ……………………………………) SKPD*) yang belum di SPD-kan 10. Ketentuan-ketentuan lain : : ……………………………………………….
Ditetapkan di …………..……… pada tanggal ………………..… PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
(…………………………..) NIP.
Tembusan disampaikan kepada : 1. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota*); 2. Arsip
*)
Coret yang tidak perlu
**)
misalnya perda tentang perubahan APBD apabila SPD diterbitkan setelah Perubahan APBD ditetapkan.
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SURAT PERPINTAAN PEMBAYARAN (SPP) A. SPP-1 KABUPATEN JEMBRANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : ………………………………. Uang Persediaan [ 1 ] SPP-UP 1)
1. 2. 3. 4.
SKPD 2) Unit Kerja 3) Alamat No. DPA-SKPD/DPPA4) SKPD/DPAL-SKPD Tanggal DPA-SKPD/DPPA5) SKPD/DPAL-SKPD 6) 5. Tahun Anggaran 7) 6. Bulan
Ganti Uang Persediaan [ 2 ] SPP-GU Kode : ………………… ( ……. ) : ……………… (……..) : …………………………… : ………………
Tambahan Uang Persediaan [ 3 ] SPP-TU
Pembayaran Langsung [ 4 ] SPP-LS Kode
7. Urusan Pemerintahan8) 9) 8. Nama Program 9. Nama Kegiatan10)
: ……………………………………. : ……………………………………. : …………………………………….
(……..) (……..) (……..)
(……..)
: …………………………………………. : …………………………………………. : ………………………………………….
Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD… … … di… … … ... Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Jembrana Nomor … … … … … Tahun … … … tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut : 11) : Rp. ……………………………………………………………………….. a. Jumlah Pembayaran yang diminta ( terbilang : ………………………………………………………………. ) 12) : …………………………………………………………………………….. b. Untuk keperluan 13) : …………………………………………………………………………….. c. Nama Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga 14) : …………………………………………………………………………….. d. Alamat e. No. Rekening Bank15) : …………………………………………………………………………….. Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
X)
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani.
Lembar Asli Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3
……… tanggal ……………………. Bendahara Pengeluaran
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD : Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
B. SPP-2
KABUPATEN JEMBRANA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : ………………………………. Uang Persediaan 1.
[ 1 ] SPP-UP Jenis Kegiatan1)
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nomor dan Nama Kegiatan Alamat SKPD/Unit Kerja3) 4) Nama Perusahaan Bentuk Perusahaan5) 6) Alamat Perusahaan Nama Pimpinan Daerah7) Nama dan No.Rekening Bank8) Nomor Kontrak9) 10) Untuk Pekerjaan/Keperluan Dasar Pengeluaran11)
2)
Uraian
NO I
II
III
Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan [ 2 ] SPP-GU [ 3 ] SPP-TU : a. Gaji dan Tunjangan b. Barang dan Jasa c. Pengembalian Pendapatan d. Lainnya : ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. b. CV c. Firma d. Lain-lain : a. PT/NV : ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. : SPD ………..Nomor …………… tanggal ……………… Sebesar : Rp. ……………………….. ( Terbilang ……………………………………………. )
Jumlah Mata Anggaran Bersangkutan
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD Tanggal : ……………………………… Nomor : ……………………………… SPD Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ………………………………
I
Nomor : ………………… Nomor : ………………… Nomor : ………………… Nomor : …………………
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
II Rp
I-II Rp.
SP2D Rp. SP2D peruntukan UP: Rp. SP2D peruntukan GU: Rp. SP2D peruntukan TU: Rp. SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan : Rp. SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa : Rp. III Rp II-III Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanX)
*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani. Coret yang tidak perlu
Lembar Asli Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3
………… tanggal ……………….. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
X)
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD : Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
CARA PENGISIAN : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Pembayaran Langsung [ 4 ] SPP-LS
Jenis Kegiatan diisi sesuai dengan melingkar jenis kegiatan. Nomor dan Nama Kegiatan diisi dengan nomor dan kode unit kerja perangkat daerah. Alamat diisi dengan alamat Satuan/Unit Kerja Perangkat daerah. Nama Perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang menjadi pihak ketiga. Bentuk Perusahaan diisi dengan melingkar jenis perusahaan. Alamat Perusahaan diisi dengan alamat jelas perusahaan. Nama Pimpinan Perusahaan diisi dengan nama jelas. Nama dan Nomor Rekening Bank diisi dengan nama bank dan nomor rekening bank. Nomor Kontrak diisi dengan nomor surat kontrak. Untuk Pekerjaan/Keperluan diisi dengan uraian nama pekerjaan atau uraian keperluan pengeluaran. Dasar Pengeluaran diisi dengan nomor SPD dan tanggal SPD serta jumlah rupiah yang yang tercantum dalam SPD.
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
C. SPP-3 KABUPATEN JEMBRANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor : …………………. Uang Persediaan [1] SPP-UP
Ganti Uang Persediaan [2] SPP-GU
Tambahan Uang Persediaan [3] SPP-TU
Pembayaran Langsung [4] SPP-LS
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN ……………. No 1
KODE REKENING (JENIS) 2
URAIAN 3
JUMLAH (Rp) 4
Jumlah Terbilang : ( ……………………………………………………………………………………………………………………..) Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
X)
…… tanggal ……... Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani.
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
CARA PENGISIAN : 1. Tahun Anggaran diisi dengan tahun pelaksanaan anggaran. 2. Kolom 1 No diisi dengan nomor urut. 3. Kolom 2 Kode Rekening diisi sampai dengan kode rekening jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi dengan kode rekening rincian objek untuk SPP-LS. 4. Kolom 3 Uraian diisi sampai dengan uraian nama rekening sampai dengan jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi sampai dengan uraian nama rekening rincian objek untuk SPP-LS. 5. Kolom 4 Jumlah diisi dengan jumlah rupiah.
LAMPIRAN V
:
PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang kami ajukan sebesar Rp… … … (terbilang … … … ). Untuk keperluan SKPD … … … Tahun Anggaran …, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1.
Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan.
2.
Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPPUP SKPD kami.
… …, tanggal … … … Pengguna Anggaran
Nama Lengkap NIP. … … … …
Catatan • Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pengajuan Penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD 1) • Kata Draft dihilangkan apabila Surat Pernyataan telah ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SPM KABUPATEN JEMBRANA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN ANGGARAN ……….. Format : UP/GU/TU/LS*) Nomor SPM : ……. (diisi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPD : ……………………………………………………….. Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) : ……….. ……………………………………………………….. Nomor Rekening Bank : ………………………….. ………………………………………………………. NPWP : ……………………………………………. Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SPD : Untuk Keperluan : ………………………………… ………………………………………………………. 1. Belanja Tidak Langsung **) **) 2. Belanja Langsung Pembebanan pada Kode Rekening : (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… (Kode Rekening) : ………………….. Rp ……………… Jumlah SPP yang Diminta Rp. ……………………….. ( …………………………..) Nomor dan Tanggal SPP : …. dan ……………..
Potongan-potongan :
No. 1. 2. 3.
Uraian (No Rekening) Iuran Wajib Pegawai Negeri Tabungan Perumahan Pegawai …………
Jumlah Potongan
Jumlah
Keterangan
Rp …….
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) No. 1. 2.
Uraian
Jumlah
Keterangan
PPN PPh
Rp …………… Jumlah Jumlah SPM Uang sejumlah : ……………………………………….
Rp ……………
…………….., tanggal ………….. Kepala SKPD, (tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
*) coret yang tidak perlu **) coret yang tidak perlu SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
21
LAMPIRAN VII
:
PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ….. SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM ................, ................... 20..... Kepada Yth. Bendahara/PPTK ...... ..................................................... Di – .............. Nomor Lampiran Perihal
: ................... : ................... : Pengembalian SPP
Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor: .......................... tanggal .................. 200.....
dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut : 1. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................... 2. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ....................
3. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ....................
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
...................., Tangggal..................... Pengguna Anggaran
(Nama Lengkap) NIP.
LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN JEMBRANA
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan
: 1) : 2) : 3) : 4) : 5)
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
SPJ - LS Gaji
1
2
3
(dalam rupiah)
JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan :
s.d. Bulan Lalu 4
Bulan ini 5
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. Bulan ini 6 = (4+5)
s.d. Bulan Lalu 7
Bulan ini 8
*)
SPJ UP/ GU/ TU s.d. Bulan ini 9 = (7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
Bulan ini 11
s.d. Bulan ini 12=(10+11)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini 13=(6+9+12)
Sisa Pagu Anggaran 14 = (3-13)
Kode Rekening 1
Uraian 2
Jumlah Anggaran 3
s.d. Bulan Lalu 4
SPJ - LS Gaji Bulan ini 5
s.d. Bulan ini 6 = (4+5)
SPJ - LS Barang & Jasa*) s.d. Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini 7 8 9 = (7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
SPJ UP/ GU/ TU Bulan ini 11
s.d. Bulan ini 12=(10+11)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) 13=(6+9+12)
Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas
………………, tanggal …………… Mengetahui, Pengguna Anggaran7)
Bendahara Pengeluaran6)
(tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
**) Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. *) Berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran. 2.) 1) Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3.) 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 4.) 3) Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5.) 4) Diisi dengan Tahun Anggaran Pertanggungjawaban Pengeluaran. 6.) 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran. 7.) 6) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran dan Tanda Tangan. 8.) 7) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Catatan : Penandatanganan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan setelah diversifikasi (diparaf) oleh PPK-SKPD. 9.) Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening. 10.) Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Kode Rekening.
(dalam rupiah) Sisa Pagu Anggaran 14 = (3-13)
11.) Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening. 12.) Kolom 4 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan Lalu. 13.) Kolom 5 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini. 14.) Kolom 6 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini. 15.) Kolom 7 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan lalu berdasarkan data dari PPTK. 16.) Kolom 8 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 17.) Kolom 9 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 18.) Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan Bulan lalu. 19.) Kolom 11 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU Bulan ini. 20.) Kolom 12 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/TU/GU sampai dengan Bulan ini. 21.) Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini. 22.) Kolom 14 diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini.
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP *)
Coret yang tidak perlu
1. SPP-UP Surat pengantar SPP-UP Ringkasan SPP-UP Rincian SPP-UP Salinan SPD Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak di pergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Lampiran lainnya 2. SPP-GU Surat pengantar SPP-GU Ringkasan SPP-GU Rincian SPP-GU Salinan SPD Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak di – pergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Lampiran lainnya 3. SPP-TU Surat pengantar SPP-TU Ringkasan SPP-TU Rincian SPP-TU Salinan SPD Surat pengesahan SPJ Draft surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak di – pergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan Lampiran lainnya
4. SPP LS – khusus pembayaran gaji dan tunjangan Surat pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Pembayaran gaji induk Gaji susulan Kekurangan gaji Gaji terusan Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ Kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas SK CPNS SK PNS SK Kenaikan Pangkat
SK Jabatan Kenaikan gaji berkala Surat pernyataan pelantikan Surat pernyataan masih menduduki jabatan Surat pernyataan melaksanakan tugas Daftar keluarga (KP4) Fotokopi surat nikah Fotokopi akte kelahiran SKPP Daftar potongan sewa rumah dinas Surat keterangan masih sekolah/kuliah Surat pindah Surat kematian SSP PPh Pasal 21 Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil daerah 5. SPP LS - khusus pengadaan barang dan jasa Surat Pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Salinan SPD Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga Berita acara penyelesaian pekerjaan Berita acara serah terima barang dan jasa Berita acara pembayaran Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat Pemberitahuan jamsostek) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP16) Tanggal Nama NIP Tanda Tangan Lembar asli Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3
: ……………………. : ……………………. : ……………………. : ……………………. : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD : Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Cara Pengisian : 1) 2) 3) 4)
SKPD diisi dengan nama dan kode satuan kerja perangkat daerah. Unit kerja diisi dengan nama dan kode unit kerja perangkat daerah. Alamat diisi dengan alamat satuan/unit kerja perangkat daerah. No. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan nomor pengesahan DPASKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP. 5) Tanggal DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan tanggal pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP. 6) Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran APBD. 7) Bulan diisi dengan bulan tahun anggaran APBD. 8) Urusan Pemerintahan diisi dengan nama dan kode urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD. 9) Nama Program diisi dengan nama dan kode program SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP. 10) Nama kegiatan diisi dengan nama dan kode kegiatan SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP. 11) Huruf a Jumlah Pembayaran yang dimintakan diisi dengan jumlah Rupiah dalam angka dan jumlah Rupiah dalam kata-kata sesuai permintaan SPP. 12) Huruf b Untuk keperluan diisi dengan uraian keperluan pengajuan SPP. 13) Huruf c Nama Bendahara/Pihak Ketiga diisi dengan nama bendahara pengeluaran (jika pengeluaran SPP bukan LS) dan/atau pihak ketiga (jika pengajuan SPP-LS). 14) Huruf d Alamat diisi dengan alamat bendahara pengeluaran atau alamat pihak ketiga. 15) Huruf e No. Rekening Bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran atau pihak ketiga. 16) Diisi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti. 17) - diisi dengan cara memberi tanda check list ( √ ) jika dokumen ada.
LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU KABUPATEN JEMBRANA SKPD ….. SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. … … … … … … (terbilang … … … … ). Untuk keperluan SKPD … … … … Tahun Anggaran ………., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut : Kode Rekening
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD.
… … … …, tanggal … … … … Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
( nama lengkap) NIP.
Catatan : Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SP2D (kolom 1)
Nomor : ……..
KABUPATEN JEMBRANA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM Dari Tanggal Tahun Anggaran SKPD Bank/Pos : …………………………………………….. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki debet Rekening Nomor … … … … Uang sebesar Rp. … … … … … … … (terbilang : … … … …)
: Kuasa BUD :
(kolom 2)
Kepada : NPWP : No. Rekening Bank : Bank/Pos : Keperluan Untuk : (kolom3)
NO 1
KODE REKENING
URAIAN
2
3
JUMLAH (Rp) 4
Jumlah (Rp)
Keterangan
Jumlah (Rp)
Keterangan
Potongan-potongan : No. Uraian (No. Rekening) 1. Iuran Wajib Pegawai Negeri 2. Tabungan Perumahan Pegawai 3. …..
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. Uraian 1. PPN 2. PPh
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta Rp ……………………,Jumlah Potongan Rp ……………………,Jumlah yang Dibayarkan Rp. …………………..,Uang Sejumlah : …………………………………………………………………………………………. : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal .. … … Lembar 1 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 2 Kuasa Bendahara Umum Daerah : Arsip Kuasa BUD Lembar 3 : Pihak Ketiga*) Lembar 4 (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 a. Nomor SPM diisi dengan Nomor SPM. b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM. c. SKPD diisi dengan nama SKPD. d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). e. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan. f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan nomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank Kuasa BUD). h. Uang sebesar diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. 2. Kolom 2 a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran atau pihak ketiga yang berhak atas SP2D. b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau pihak ketiga yang berhak atas SP2D. c. Kode Rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran atau pihak ketiga yang berhak atas SP2D. d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukkan pencairan SP2D. 3. Kolom 3 a. Nomor diiisi dengan nomor urut. b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukkan SP2D. c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukkan SP2D. d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukkan SP2D. 4. Potongan-potongan : a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan perumahan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) : a. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. b. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh sesuai dengan perundang-undangan. 6. SP2D yang dibayarkan : a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SP2D yang diminta. b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan SP2D. c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan. d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan. 7. *) Lembar 4 diserahkan kepada Pihak Ketiga disediakan untuk pencairan SPM-LS. 8. **) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN XI
:
PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ......................, ................... 20..... Kepada Yth. Pengguna Anggaran ...... ..................................................... Di – .............. Nomor Lampiran Perihal
: ................... : ................... : Pengembalian SPM
Bersama
ini
terlampir
Surat
Perintah
Membayar
Uang
Persediaan/Ganti
Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor: .......................... tanggal .................. 200.....
dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut :
1. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................... 2. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ....................
3. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .................... Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
An. Bupati Jembrana PPKD/BUD
(....................................................)
LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN ATAS PENGELUARAN KABUPATEN JEMBRANA
BUKU KAS UMUM
A. ADMINISTRASI SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
:
1)
: :
2) 3)
Halaman ………
No. Urut 1
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
2
3
3
Jumlah Jumlah bulan/tanggal Rp. Jumlah sampai bulan lalu/tgl Rp. Jumlah semua s/d bulan/tanggal Rp. Sisa Kas Pada hari ini tanggal …………….., 200 …… oleh kami didapat dalam kas Rp. …………. ( …………………………………………………………………………………………………………...dengan huruf ) terdiri dari : a. tunai Rp. b. Saldo Bank Rp. c. Surat Berharga Rp.
Mengetahui, Pengguna Anggaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. *)
Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. 1) Diisi dengan nama SKPD. 2) 2. Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 3. 3) Diisi dengan nama bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran. 4. 4) Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. 5. 5) Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. 6. 6) Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. 7)
Penerimaan Rp. 4
Pengeluaran Rp. 5
Rp. Rp. Rp. Rp.
…………………., tanggal …………………….. Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP
LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT DOKUMEN BENDAHARA PENGELUARAN A. BUKU SIMPANAN BANK
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU SIMPANAN/BANK 1)
: 2) : 3) : 4) :
SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran
No. Urut 1
Tanggal
Uraian
2
3
Penerimaan (Rp) 4
Halaman …………………… Saldo (Rp) 6
Pengeluaran (Rp) 5
Jumlah Mengetahui, Pengguna Anggaran
…………., tanggal …………………….. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
n ( ama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank. 6. Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank. 7.*) Coret yang tidak perlu.
B. BUKU PAJAK PPN/PPh
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU PAJAK PPN/PPh SKPD Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran
No. Urut 1
: 1) : 2) : 3)
Tanggal
Uraian
2
3
Pemotongan (Rp) 4
Penyetoran (Rp) 5
Halaman ………… Saldo (Rp) 6
Jumlah Mengetahui, Pengguna Anggaran
…………., tanggal ……………………. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
( nama lengkap) NIP.
( nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak. 6.Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak. 7.*) Coret yang tidak perlu.
C. BUKU PANJAR
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU PANJAR SKPD Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran
No. Urut 1
1)
: 2) : : 3)
Tanggal
Uraian
Ref
2
3
4
Penerimaan (Rp) 5
Pengeluaran (Rp) 6
Halaman ……………………… Saldo (Rp)
Jumlah
Mengetahui, Pengguna Anggaran
…………………., tanggal …………………….. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar. 4. Kolom 4 diisi dengan nomor urut bku pengeluaran. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/spj atas panjar. 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/panjar yang diberikan. 7. Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di spj kan oleh orang yang diberikan.
D. BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK
SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran
: 1) : 2) : 3) : 4) : 5) Halaman ………………………
Nomor BKU LS 2
1
Pengeluaran (Rp) UP/GU/TU 3
Jumlah 4
Jumlah bulan ini ………………………………………………………………. Jumlah sampai dengan bulan lalu …………………………………. Jumlah sampai dengan bulan ini ……………………………………
Mengetahui, Pengguna Anggaran
……………., tanggal …………………….. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
( nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor BKU. 2. Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuintansi, jika kuintansi tersebut untuk Pengeluaran LS. 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuintansi, jika kuintansi tersebut untuk Pengeluaran UP/GU/TU. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah total Pengeluaran LS dan UP/GU/TU. 5.*) Coret yang tidak perlu.
E. BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPD : … … … …
: : : : :
SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran
1) 2) 3) 4) 5)
Nomor SPP
No. Urut
Tanggal
1
2
UP
GU
TU
Gaji 3
LS Barang & Jasa
Uraian 4
UP
GU
Halaman ……………………… Jumlah SPP (Rp) LS TU Gaji Barang & Jasa 5
Jumlah
Mengetahui, Pengguna Anggaran
…………………., tanggal …………………….. Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
( nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 6.*) Coret yang tidak perlu.
F. REGISTER SPP-UP/GU/TU/LS PPK-SKPD
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPD : … … … …
: 1) : 2) : 3) 4) : : 5)
SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran
Nomor SPP No. Urut 1
Tanggal
UP
GU
TU
Gaji 3
2
LS Barang & Jasa
Uraian 4
UP
GU
Halaman ……………………… Jumlah SPP (Rp) LS TU Gaji Barang & Jasa 5
Jumlah
Mengetahui, Pengguna Anggaran
…………………., tanggal …………………….. PPK-SKPD
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan. 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa). 6.*) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN A. REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
Jumlah SPJ (Rp). 4
Halaman …………… Keterangan 5
Jumlah Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
…………., tanggal ………………….. PPK-SKPD
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan. 5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan. 6. *) Coret yang tidak perlu.
B. REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) No. Urut
Tanggal
Uraian
1
2
3
Jumlah SPJ (Rp). 4
Halaman ………… Keterangan 5
Jumlah Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
…………., tanggal …………………….. PPK-SKPD
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan. 5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan. 6. *) Coret yang tidak perlu.
C. SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
KABUPATEN JEMBRANA SKPD ………… SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
Nomor Lampiran Perihal
: : : Penolakan SPJ
……………., tanggal …………………….. Kepada Yth. Bendahara Pengeluaran ……………………………………… Di …………………………...
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada periode …………………………………. tanggal ………………………… bulan ……………. Tahun ……………….., ditemukan kesalahan sebagai berikut : 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp. ………………………….. pada tanggal ………………… bulan …………………….tahun ……………. (bulan SPJ) tidak dapat disahkan untuk dicatat sebagai saldo tanggal …… bulan ………………….. tahun …………… Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pengguna Anggaran
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Kepala PPKD 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah 3. Arsip.
*)
Coret yang tidak perlu
D. SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) Halaman ………………
No. Urut
Tanggal & Nomor
Uraian
1
2
3
Jumlah SPJ (Rp). 4
Keterangan 5
Jumlah Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
…………., tanggal ……………………. PPK-SKPD
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ. 3. Kolom 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPJ. 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang tolak. 5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan. 6. *) Coret yang tidak perlu.
E. REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
: : :
Jumlah transaksi s/d bulan
:
Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas
Rp. Rp.
Jumlah Penerimaan s/d tanggal …………….. Jumlah Pengeluaran s/d bulan …………….. Saldo Buku
Rp.
Saldo Kas
Rp.
Terdiri atas : 1. Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Pecahan Rp. 50.000 Pecahan Rp. 20.000 Pecahan Rp. 10.000 Pecahan Rp.
5.000
Pecahan Rp.
1.000
Pecahan Rp.
500
= = = = = = =
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
= = = = = =
keping keping keping keping keping keping
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2. Uang Logam Pecahan Rp.
1.000
Pecahan Rp.
500
Pecahan Rp.
200
Pecahan Rp.
100
Pecahan Rp.
50
Pecahan Rp.
25
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D,
Rp.
Wesel, Cek, Saldo Bank, materai, dan sebagainya ………….
JUMLAH
Rp.
Perbedaan Positif/Negatif Rp. 4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : …………………………………………………………... …………………………………………………………...
Mengetahui, Pengguna Anggaran
*)
Mengetahui, Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Coret yang tidak perlu
Catatan : Dalam hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas, letak tanda tangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berada pada sebelah kanan dan bendahara pengeluaran disebelah kiri.
F. REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KABUPATEN JEMBRANA
REGISTER PENUTUPAN KAS Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
: : :
Jumlah transaksi s/d bulan
:
Jumlah Penerimaan s/d tanggal …………….. Jumlah Pengeluaran s/d bulan ……………..
Rp. Rp.
Saldo Buku
Rp.
Saldo Kas Terdiri atas : 1. Uang Kertas
Rp.
Pecahan Rp. 100.000 Pecahan Rp. 50.000 Pecahan Rp. 20.000 Pecahan Rp. 10.000 Pecahan Rp.
5.000
Pecahan Rp.
1.000
Pecahan Rp.
500
= = = = = = =
lembar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
lembar lembar lembar lembar lembar lembar
2. Uang Logam Pecahan Rp.
1.000
Pecahan Rp.
500
= keping = keping Pecahan Rp. 200 = keping Pecahan Rp. 100 = keping Pecahan Rp. 50 = keping Pecahan Rp. 25 = keping 3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, materai, dan sebagainya ………….
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
JUMLAH
Rp.
Perbedaan Positif/Negatif
Rp.
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : …………………………………………………………... …………………………………………………………...
Mengetahui, Pengguna Anggaran
.............., tanggal ................
Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
*)
(nama lengkap) NIP.
Coret yang tidak perlu
Catatan : Dalam hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas, letak tanda tangan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran berada pada sebelah kanan dan bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu disebelah kiri.
LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) A. ADMINISTRASI : 1) : 2) : 3) : 4) : 5)
SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
1
2
3
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
4
5
SPJ UP
SPJ - LS Barang & Jasa*) s.d. s.d. Bulan s.d. Bulan ini Bulan ini Bulan ini Lalu 6 = (4+5)
7
8
9 = (7+8)
SPJ GU
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
s.d. Bulan ini
s.d. Bulan Lalu
10
11
12=(10+11)
13
SPJ TU
Bulan ini s.d. Bulan ini 14
15=(13+14)
s.d. Bulan Lalu 16
Bulan ini s.d. Bulan ini 17
18=(16+17)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
19=(6+9+12+15+18)
20=(3-19)
JUMLAH Penerimaan : - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan :
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji Kode Rekening 1
Uraian
Jumlah Anggaran
2
3
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
4
5
SPJ - LS Barang & Jasa*) s.d. s.d. Bulan s.d. Bulan ini Bulan ini Lalu Bulan ini 6 = (4+5)
7
8
9 = (7+8)
SPJ UP s.d. Bulan Lalu 10
SPJ TU
SPJ GU
Bulan ini
s.d. Bulan ini
11
12=(10+11)
s.d. Bulan Lalu 13
Bulan ini s.d. Bulan ini 14
15=(13+14)
s.d. Bulan Lalu 16
Bulan ini s.d. Bulan ini 17
18=(16+17)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
19=(6+9+12+15+18)
20=(3-19)
Pengeluaran : - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas
………………, tanggal …………… Bendahara Pengeluaran6) (Tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Catatan : Format ini digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka melakukan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
Cara Pengisian : 1. *) Berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran. 2. **) Coret yang tidak perlu. 3.) 1) Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4.) 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 5.) 3) Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6.) 4) Diisi dengan Tahun Anggaran Pertanggungjawaban Pengeluaran. 7.) 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran. 8.) 6) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran dan Tanda Tangan. 9.) Kolom 1 Diisi dengan Kode Rekening. 10.) Kolom 2 Diisi dengan Uraian Nama Kode Rekening. 11.) Kolom 3 Diisi dengan Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening. 12.) Kolom 4 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan lalu. 13.) Kolom 5 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini. 14.) Kolom 6 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini. 15.) Kolom 7 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan lalu berdasarkan data dari PPTK. 16.) Kolom 8 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 17.) Kolom 9 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 18.) Kolom 10 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP sampai dengan Bulan lalu. 19.) Kolom 11 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP Bulan ini. 20.) Kolom 12 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP sampai dengan Bulan ini. 21.) Kolom 13 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU sampai dengan Bulan lalu. 22.) Kolom 14 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU Bulan ini. 23.) Kolom 15 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU sampai dengan Bulan ini. 24.) Kolom 16 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan Bulan lalu. 25.) Kolom 17 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU Bulan ini. 26.) Kolom 18 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan Bulan ini. 27.) Kolom 19 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini. 28.) Kolom 20 Diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini.
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) B. FUNGSIONAL SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan
:
1)
:
2)
:
3)
:
4)
:
5)
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
1
2
3
JUMLAH Penerimaan : - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan :
SPJ - LS Barang & Jasa*)
SPJ UP
s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan Bulan ini Bulan ini Bulan ini Lalu ini Lalu ini Lalu 4
5
6 = (4+5)
7
8
9 = (7+8)
10
11
SPJ TU
SPJ GU
s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini ini Lalu Lalu
s.d. Bulan ini
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
12=(10+11)
18=(16+17) 19=(6+9+12+15+18)
20=(3-19)
13
14
15=(13+14)
16
17
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
1
2
3
SPJ UP
SPJ - LS Barang & Jasa*)
s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan Bulan ini Bulan ini Bulan ini ini Lalu Lalu ini Lalu 4
5
6 = (4+5)
7
8
9 = (7+8)
10
11
SPJ GU
SPJ TU
s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini ini Lalu Lalu
s.d. Bulan ini
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
12=(10+11)
18=(16+17) 19=(6+9+12+15+18)
20=(3-19)
13
14
15=(13+14)
16
17
Pengeluaran : - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran : Saldo Kas Saldo Kas pada Bendahara Saldo Kas pada Kasir
………………, tanggal …………… Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Catatan : Format ini digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka melakukan pertanggungjawaban pengeluaran secara fungsional ke PPKD selaku BUD
Bendahara Pengeluaran6) (Tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian : 1. 2. 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.)
*)
Berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran. Coret yang tidak perlu. 1) Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 3) Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4) Diisi dengan Tahun Anggaran Pertanggungjawaban Pengeluaran. 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran. 6) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran dan Tanda Tangan. Kolom 1 Diisi dengan Kode Rekening. Kolom 2 Diisi dengan Uraian Nama Kode Rekening. Kolom 3 Diisi dengan Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening. Kolom 4 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan lalu. 13.) Kolom 5 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini. 14.) Kolom 6 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini. 15.) Kolom 7 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan lalu berdasarkan data dari PPTK. 16.) Kolom 8 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 17.) Kolom 9 Diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini berdasarkan data dari PPTK. 18.) Kolom 10 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP sampai dengan Bulan lalu. 19.) Kolom 11 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP Bulan ini. 20.) Kolom 12 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP sampai dengan Bulan ini. 21.) Kolom 13 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU sampai dengan Bulan lalu. 22.) Kolom 14 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU Bulan ini. 23.) Kolom 15 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana GU sampai dengan Bulan ini. 24.) Kolom 16 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan Bulan lalu. 25.) Kolom 17 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU Bulan ini. 26.) Kolom 18 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana TU sampai dengan Bulan ini. 27.) Kolom 19 Diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini. 28.) Kolom 20 Diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan Bulan ini. **)
LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN ATAS PENERIMAAN
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU KAS UMUM
A. ADMINISTRASI : 1) SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Ang: 2) : 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu No. Urut 1
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
2
3
3
Penerimaan Rp. 4
Jumlah Jumlah bulan/tanggal Rp. Jumlah sampai bulan lalu/tgl Rp. Jumlah semua s/d bulan/tanggal Rp. Sisa Kas Pada hari ini tanggal …………….., 200 …… oleh kami didapat dalam kas Rp. …………. ( …………………………………………………………………………………………………………...dengan huruf ) terdiri dari : a. tunai Rp. b. Saldo Bank Rp. c. Surat Berharga Rp.
Mengetahui, Pengguna Anggaran
Coret yang tidak perlu
Rp. Rp. Rp. Rp.
...………., tanggal …………………….. Bendahara Penerimaan
(tanda tangan)
(tanda tangan)
( nama lengkap)
( nama lengkap) NIP.
NIP.
*)
Halaman … Pengeluaran Rp. 5
Cara Pengisian : 1. 1) Diisi dengan nama SKPD. 2. 2) Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 3. 3) Diisi dengan nama bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran. 4. 4) Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. 5. 5) Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. 6. 6) Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. 7. 7) Kolom 4 diisi dengan penerimaan kas atau pengeluaran kas. 8. 8) Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 9. 9) Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Catatan : • Pengerjaan Buku Kas Umum dapat menggunakan komputer/aplikasi software. • Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan pertanggungjawa penerimaan oleh bendahara penerimaan ke PPKD. • Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D.
B. BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN SKPD Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Anggaran Tahun Anggaran Nomor Urut 1
: : : : :
Rp. ………………………………
Nomor BKU Penerimaan 2
Tanggal Setor 3
Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya 4
Halaman ……………………. Jumlah (Rp) 5
Jumlah Bulan Ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
…………., tanggal …………………….. Bendahara Penerimaan
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
*)
Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan. 3. Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya. 4. Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan Lainnya. 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.
(tanda tangan) ( nama lengkap) NIP.
C. BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nomor Urut
Tanggal
Referensi
1
2
3
: : :
PAJAK DAERAH (Rp) Kode dan Nama Kode dan Nama Kode Rekening Kode Rekening Rincian Obyek Rincian Obyek 4 5
RETRIBUSI DAERAH (Rp) Kode dan Nama Kode dan Nama Kode Rekening Kode Rekening Rincian Obyek Rincian Obyek 6 7
Halaman …………….. LAIN-LAIN PAD YANG SAH (Rp) Kode dan Nama Kode dan Nama Kode Rekening Kode Rekening Rincian Obyek Rincian Obyek 8 9
Jumlah
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
*)
…………………., tanggal …………………….. Bendahara Penerimaan
(tanda tangan)
(tanda tangan)
( nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas. 3. Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penerimaan. 4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode & uraian kode rekening penerimaan kas (rincian obyek).
LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT SURAT BENDAHARA PENERIMAAN A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)
PEMERINTAH KAB JEMBRANA
NO. URUT : ……….
MASA
:
…………… ………………………………………
TAHUN
:
……………………………………… ……………
NAMA
:
…………… ………………………………………
ALAMAT
:
……………………………………… ……………
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
:
……………………………………… ……………
TANGGAL JATUH TEMPO
:
……………………………………… ……………
NO.
KODE REKENING
URAIAN PAJAK DAERAH
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi
:
a. Bunga b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan Dengan huruf : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ……………………………………… 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diteriman atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. ………., tanggal ………………. a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. potong di sini
NO. URUT : ………… TANDA TERIMA NAMA
: …………………………………………………….
ALAMAT
: …………………………………………………….
NPWPD
: …………………………………………………….
………., tanggal ………………. Yang menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)
*)
Coret yang tidak perlu
Catatan : Penetapan jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak.
B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)
PEMERINTAH KAB JEMBRANA
MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO NO.
KODE REKENING
NO. URUT : ……….
: :
……………………………………… ………………………………………
: : : :
……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… URAIAN RETRIBUSI
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan : Dengan huruf : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ……………………………………… 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diteriman atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. ………., tanggal ………………. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. potong di sini NO. URUT : ………… TANDA TERIMA NAMA ALAMAT NPWR
: ……………………………………………………. : ……………………………………………………. : …………………………………………………….
………., tanggal ………………. Yang menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)
*)
Coret yang tidak perlu
Catatan : 1. Penetapan jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak. 2. Untuk Retribusi seperti Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan sejenis lainnya, format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti penarikan.
C. SURAT TANDA SETORAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No. … … … … …
Bank : ……………………….. No. Rekening : ………………………..
Harap diterima uang sebesar ……………………………………………………………………………………………………………… (dengan huruf) (……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : No.
Kode Rekening
Uraian Rincian Obyek
Jumlah (Rp)
Jumlah
Uang tersebut diterima pada tanggal ……………………………….. Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank) *)
Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan; 2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan; 3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan. Catatan : • Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya).
D. SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI ……. a)
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu …………………………………………………… Telah menerima uang sebesar Rp. ………………………………. b) (dengan huruf ……………………………………………………………………………………………………………) c) dari Nama : ………………………………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………………………… d) Sebagai pembayaran : …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Jumlah e) Kode Rekening (Rp)
e)
Tanggal diterima uang
: …………………………………………..
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
Pembayar/Penyetor (tanda tangan)
(nama lengkap)
Lembar Asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip *)
Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian : 1. a) Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD; 2. b) Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari pihak ketiga, diisi dalam rupiah dan kata-kata; 3. c) Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan pembayaran pembayaran; 4. d) Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayaran yang diterima dar pihak ketiga; 5. e) Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga; 6. f) Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga. Catatan : • Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke bendahara penerimaan.
LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN A. ADMINISTRATIF
KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD (SPJ PENDAPATAN - ADMINISTRATIF) SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
: : :
Sampai dengan Bulan Lalu
Bulan ini
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
1
2
3
4
5
6=(5-4)
Penerimaan
7
Penyetoran
8
Sampai dengan Bulan ini
Sisa
9=(8-7)
Jumlah Anggaran yang Terealisasi
Jumlah Anggaran yang Telah Disetor
Sisa yang Belum Disetor
10=(4+7)
11=(5+8)
12=(11-10)
Jumlah
……………………., tanggal ……………….. Bendahara Penerimaan (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
*)
Coret yang tidak perlu
Catatan : Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi/ Pelampauan Anggaran 13=(3-10)
Cara Pengisian : 1. 2. 3. 4. 5.
Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening; Kolom 2 diisi dengan Uraian/Nama Kode Rekening; Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran Pendapatan yang Ditetapkan Dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening; Kolom 4 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi atas masing-masing Kode Rekening sampai dengan bulan lalu; Kolom 5 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/Dokumen Lainnya sampai dengan Bulan Lalu; 6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampai dengan Bulan Lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4); 7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi pada bulan ini; 8. Kolom 8 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan STS/Dokumen Lainnya bulan ini; 9. Kolom 9 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7); 10. Kolom 10 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7); 11. Kolom 11 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8); 12. Kolom 12 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 11 dikurangi kolom 10); 13. Kolom 13 diisi dengan Jumlah Total Anggaran Pendapatan yang belum terealisasi (Jumlah Anggaran Setahun dikurangi dengan Jumlah Pendapatan yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
B. FUNGSIONAL
KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD (SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
: : :
Sampai dengan Bulan Lalu
Bulan ini
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Penerimaan
Penyetoran
Sisa
1
2
3
4
5
6=(5-4)
Penerimaan
7
Penyetoran
8
Sampai dengan Bulan ini
Sisa
9=(8-7)
Jumlah Anggaran yang Terealisasi
Jumlah Anggaran yang Telah Disetor
Sisa yang Belum Disetor
10=(4+7)
11=(5+8)
12=(11-10)
Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi/ Pelampauan Anggaran 13=(3-10)
Jumlah
Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
……………………., tanggal ……………….. Bendahara Penerimaan (tanda tangan)
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP. (nama lengkap) NIP.
*)
Coret yang tidak perlu
Catatan : Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara fungsional ke PPKD selaku BUD.
Cara Pengisian : 1. 2. 3. 4. 5.
Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening; Kolom 2 diisi dengan Uraian/Nama Kode Rekening; Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran Pendapatan yang Ditetapkan Dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening; Kolom 4 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi atas masing-masing Kode Rekening sampai dengan bulan lalu; Kolom 5 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/Dokumen Lainnya sampai dengan Bulan Lalu; 6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampai dengan Bulan Lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4); 7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi pada bulan ini; 8. Kolom 8 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan STS/Dokumen Lainnya bulan ini; 9. Kolom 9 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7); 10. Kolom 10 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7); 11. Kolom 11 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8); 12. Kolom 12 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 11 dikurangi kolom 10); 13. Kolom 13 diisi dengan Jumlah Total Anggaran Pendapatan yang belum terealisasi (Jumlah Anggaran Setahun dikurangi dengan Jumlah Pendapatan yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
LAMPIRAN XIX
: PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD …….. TAHUN ANGGARAN ……..
Nomor Uraian
Urut 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
2
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2
Transfer Pemerintah Provinsi *) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan lainnya Jumlah BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
2.3 2.3.1
BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Jumlah TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.
(dalam rupiah) Lebih/ Realisasi 4
(Kurang) 5
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
Anggaran Setelah Perubahan 3
Surplus/(Defisit) 3
PEMBIAYAAN
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Jumlah PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembayaran Neto
3.3 *)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Coret yang tidak perlu
……………, tanggal ……………………. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Catatan : - Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota - Untuk Provinsi bagi hasil ke Kabupaten/Kota - Untuk Kabupaten/Kota bagi hasil ke desa
(tanda tangan) (nama lengkap ) NIP.
LAMPIRAN XX
: PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT NERACA SKPD KABUPATEN JEMBRANA
NERACA SKPD ………. Per bulan Tahun n dan Tahun n-1 (dalam rupiah) Jumlah
Kenaikan(Penurunan)
Uraian Tahun n
Tahun n-1
Jumlah
%
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Muka dan Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Uang Muka dari Kas Daerah Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA *) Coret yang tidak perlu ……………, tanggal ……………………. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD ……………
PENDAHULUAN BAB I
Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2. Landasan hokum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV
Kebijakan akuntansi 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD
BAB V
Penjelasan pos-pos lapora keuangan SKPD 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD) 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas dana 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
BAB VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
BAB VII Penutup
PENJELASAN ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab I
Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD. 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD. 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD.
Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 2.1. Ekonomi makro Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan – penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPD. 2.2. Kebijakan keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah SKPD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran SKPD. 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada SKPD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target telah ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada SKPD, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).
Bab IV
Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD. 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah SKPD. 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah SKPD.
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD. Bab V
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan : a. Pendapatan asli daerah b. Dana perimbangan (khusus untuk SKPKD) c. Lain-lain pendapatan yang sah (khusus untuk SKPKD) 5.1.2 Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja : a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal d. Belanja bunga (khusus untuk SKPKD) e. Belanja subsidi (khusus untuk SKPKD) f. Belanja hibah (khusus untuk SKPKD) g. Belanja sosial (khusus untuk SKPKD) h. Belanja bagi hasil (khusus untuk SKPKD) i. Belanja tidak terduga (khusus untuk SKPKD) 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD) 5.1.4 Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset : a. Aset lancar b. Investasi jangka panjang (khusus untuk SKPKD) c. Aset tetap d. Dana cadangan (khusus untuk SKPKD) e. Aset lain-lain 5.1.5 Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban : a. Kewajiban jangka pendek b. Kewajiban jangka panjang (khusus untuk SKPKD) 5.1.6 Ekuitas dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana : a. Ekuitas dana lancar b. Ekuitas dana investasi (khusus untuk SKPKD) c. Ekuitas dana cadangan (khusus untuk SKPKD) 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.
Bab VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu : a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut Berada. b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
c. d. e. f. g. h.
Bab VII
*)
Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan. Kejadian yang mempunyai dampak sosial,misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.
Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.
Coret yang tidak perlu
. ……, tanggal ………………… Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (tanda tangan) (nama lengkap) NIP
LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 10 TAHUN 2007 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2007
FORMAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA SKPD : …………….. TAHUN ANGGARAN …………….. (dalam rupiah)
Nomor Urut
1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1
Uraian
2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2.1.3 1.2.1.4
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil lainnya
1.2.1.1 1.2.1.2
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2
BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
2.3 2.3.1
BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Jumlah TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Realisasi Semester Pertama
Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama
Prognosis
Keterangan
3
4
5
6
7
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan lainnya Jumlah BELANJA
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3
Jumlah Anggaran
Surplus/(Defisit) Pembiayaan PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) *) Coret yang tidak perlu ……………, tanggal ……………….. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
LAMPIRAN XXIII
NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
Nomor SP2D/Nota Bukti Debet Lain
1
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
KABUPATEN JEMBRANA
FORMAT
Tanggal
:
2
Kode Rekening
Uraian
Ref
3
4
5
Jumlah
Akumulasi
( Rp)
( Rp)
6
7
Jumlah
……………., tanggal…………. PPK-SKPD (Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan nomor SP2D/Nota Debet atau Bukti Pengeluaran lainnya yang sah. Kolom 3 diisi dengan kode rekening belanja dan/atau pembiayaan-pengeluaran atau kode rekening lainnya (rincian obyek). Kolom 4 diisi dengan uraian nama rekening belanja dan/atau pembiayaanpengeluaran (rincian obyek). Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar. Kolom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran kas. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi pengeluaran kas.
LAMPIRAN XXIV
FORMAT
Tanggal 1
: PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
Nomor STS/Nota Bukti Kredit Lain 2
Kode Rekening
Uraian
Ref
3
4
5
Jumlah
Akumulasi
( Rp)
( Rp)
6
7
……………, tanggal …………………. PPK-SKPD
(Nama Lengkap) NIP. Cara Pengisian: 1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas. 2. Kolom 2 diisi dengan nomor STS/Nota Kredit atau bukti penerimaan lainnya yang sah 3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening pendapatan dan/atau pembiayaan-penerimaan atau kode rekening lainnya (rincian obyek). 4. Kolom 4 diisi dengan uraian nama rekening pendapatan dan/atau pembiayaanpenerimaan (rincian obyek). 5. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar.
6. 7.
Kolom 6 diisi dengan jumlah penerimaan kas. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi penerimaan kas.
LAMPIRAN XXV
FORMAT
: PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU JURNAL UMUM Tanggal
Nomor Bukti
1
2
Uraian 3
Ref 4
Jumlah (Rp.) Debet 5
Kredit 6
Jumlah
………………, tanggal…………… PPK-SKPD (nama lengkap) NIP.
Cara pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi selain kejadian non kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi/kejadian lainnya. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti misalnya nomor SPJ, surat perintah pencairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS), atau bukti lainnya yang sah. Kolom 3 diisi dengan uraian kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan (rincian obyek). Kolom 4 diisi dengan tick mark (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transkasi selain kas telah telah di cross check dengan buku besar. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah.
LAMPIRAN XXVI
FORMAT
: PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU BESAR SKPD a) Nama Rekening b) Kode Rekening c) Pagu APBD d) Pagu Perubahan APBD e)
: ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : Rp…………………………………………………….. : Rp……………………………………………………..
Tanggal
Uraian
Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah
………………, tanggal…………… PPK-SKPD (nama lengkap) NIP.
Cara Pengisian: 1.
a)
SKPD diisi dengan uraian nama SKPD terkait
2.
b)
Nama rekening diisi dengan uraian nama rekening buku besar
3.
c)
Kode rekening diisi dengan kode rekening buku besar
4.
d)
5.
e)
6.
Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi atau kejadian selain kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi lainnya.
7.
Kolom 2 diisi dengan uraian kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan (rincian obyek).
8.
Kolom 3 diisi dengan tick mark (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transkasi selain kas telah telah di cross check dengan buku jurnal dan buku besar pembantu.
9.
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah sisi debet.
Pagu APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang APBD atas kode rekening buku besar berkenaan
Pagu Perubahan APBD diisi dengan jumlah anggaran dalam Perda tentang Perubahan APBD atas kode rekening buku besar berkenaan
10. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah sisi kredit. 11. Kolom 6 diisi dengan akumulasi jumlah rupiah pengeluaran kas sampai dengan saat tertentu (penghitungan saldo dilakukan setiap periode waktu tertentu harian/mingguan/bulanan/triwulanan/tahunan) sebagai media cross check dengan buku jurnal dan buku pembantu. Catatan: • Buku Besar dapat dirinci lebih lanjut dengan menggunakan buku besar pembantu (tergantung kebutuhan). • Format buku besar dapat berbentuk tabelaris
LAMPIRAN XXVII
FORMAT
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
: 10 TAHUN 2007
TANGGAL
: 16 PEBRUARI 2007
KABUPATEN JEMBRANA
BUKU BESAR PEMBANTU SKPD a) Nama Rekening b) Kode Rekening c) Pagu APBD d) Pagu Perubahan APBD e)
: ………………………… : …………………………(rincian obyek) : …………………………(rincian obyek) : Rp………………………… : Rp…………………………
No.
Tanggal
Nomor Bukti
1
2
3
Uraian 4
Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
Halaman … Saldo (Rp)
5
6
7
8
Jml
…………,tanggal……………… PPK-SKPD
(Nama Lengkap) NIP.
Cara Pengisian: 1.
a)
SKPD diisi dengan uraian nama SKPD terkait
2.
b)
Nama rekening diisi dengan uraian nama rekening buku besar pembantu
3.
c)
Kode rekening diisi dengan kode rekening buku besar pembantu
4.
d)
5.
e)
Pagu Perubahan APBD diisi dengan jumlah anggaran dalam Perda tentang Perubahan APBD atas kode rekening buku besar pembantu berkenaan
6.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi atau kejadian selain kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi atau kejadian selain kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi lainnya yang sah. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti tansaksi misalnya nomor STS, SP2D, Nota Debet, Nota Kredit atau bukti lainnya yang sah. Kolom 4 diisi dengan uraian kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan (rincian obyek). Kolom 5 diisi dengan tick mark (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transkasi selain kas telah telah di cross check dengan buku besar. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah. Kolom 8 diisi dengan akumulasi jumlah rupiah pengeluaran kas sampai dengan saat tertentu (penghitungan saldo dilakukan setiap periode waktu tertentu hari/minggu/bulan/triwulan/tahunan) sebagai media cross check dengan buku besar.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pagu APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang APBD atas kode rekening buku besar pembantu berkenaan
Catatan: • Tidak semua rekening buku besar memerlukan buku besar pembantu (tergantung kebutuhan). • Format buku besar pembantu dapat berbentuk tabelaris
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...
SURAT PERNYATAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SKPD ................ Kabupaten Jembrana yang terdiri dari (a) DPA; (b) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SKPD tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
………….., tanggal … … … Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Lengkap NIP. … … … …
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD ................ Kabupaten Jembrana yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
………….., tanggal … … … Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Lengkap NIP. … … … …
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD ................ Kabupaten Jembrana yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
………….., tanggal … … … Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Lengkap NIP. … … … …
