PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR
72
TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 2. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 4. Sekretariat adalah adalah Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 2
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 15. Urusan hukum adalah penyiapan produk-produk hukum dan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD. 16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu. BAB II RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 2 Kepala Badan mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dokumen perencanaan dan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja; e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan; f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi keuangan, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Badan; h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 4 3
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; d. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Badan; e. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; f. melaksanakan administrasi dan kearsipan data kepegawaian Badan; g. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan; h. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Badan; i. mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. memelihara kendaraan dinas; k. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Badan; l. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 5 Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Badan; d. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Badan; e. menkoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD; f. mengkoordinasikan penyusunan KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD; g. menyusun dan mengelola data base; h. mengembangkan Sistem Informasi; i. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 6 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : 4
a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. mengkoordinasikan penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang; j. mengusulkan penghapusan barang milik daerah; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Pasal 7 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan; d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan; e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 8 Sub Bidang Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan; d. melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pencemaran lingkungan; e. melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian dalam usaha pencegahan dan penangguhan pencemaran air, udara dan tanah; f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam usaha pencegahan dan penangguhan pencemaran air, udara dan tanah; 5
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah; h. menyiapkan bahan operasional pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran lingkungan; i. melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan; j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 9 Sub Bidang Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan dokumen pengelolaan lingkungan; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), UKL, UPL dan SPPL; e. melaksanakan pengendalian teknis analisa menganai dampak lingkungan UKL, UPL dan SPPL; f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan; g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan dokumen lingkungan; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Pasal 10 Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis operasional yang berhubungan dengan penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup; d. melaksanakan koordinasi penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup; e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup; f. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan hidup; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan 6
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 11 Sub Bidang Penataan Hukum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan penataan hukum di bidang lingkungan hidup; d. menyiapkan bahan penyusunan perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup; e. melaksanakan pemantauan atas penerapan perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup; f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sub Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengembangan kapasitas pengendalian lingkungan hidup; d. mengembangkan dan memberdayakan institusi dan masyarakat peduli lingkungan hidup; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pengendalian lingkungan hidup; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 13 Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengembangan kapasitas pengendalian lingkungan hidup; d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam; e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran d kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
7
f. g. h. i.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 14
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengendalian kerusakan lingkungan; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; e. melaksanakan monitring dan evaluasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 15 Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan konservasi sumber daya alam; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam; e. melaksanakan monitring dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidangnya; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
8
BAB III FUNGSI Pasal 17 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 18 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Pasal 19 Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 20 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
kepada pejabat lain yang
Pasal 21 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 22 Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan. Pasal 23 Rincian tugas masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
9
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
GENDUT SUDARTO
10
