Perum LPPNPI KANTOR PUSAT: Geeltrug 611 Air fraffic Sen'ices l:i.ttrtl.rr.r S,)L I..rr I1\! I I'llt'l
'lr,lcLr\rlr: l12l - 5:tIllql. t)ll-550('l;t l,.tx: ,)l I iqr) I I li. {)l I-iqr'61;l'
AirNav Indonesia
rvrvw.airtlal' ir-rt1()nesia''()'id
PERATTTRAI\DIREKSIPERTJMLEMBAGAPENYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI-PENERBAFIGANINDONESIA NoMoR: PER' O l6 n'PPNPrlxIJzols TENTANG PELAYANAI[ KESEIIATAN PELAYANAN KARYAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA NAVIGASI PENERBAI\GAI[ IIIDONESIA DIREKSI PERUM LEMBAGA PEIYYELENGGARA PELAYANAIINAVIGASIPENERBANGANII\DONESIA pemberian
Menimbang:
a.
b.
karyawan khususnya bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan perlu diatur pelaksanaan iu*iru" kesehatai t.fuou karyawan. dan keluarganya, pelayanankesehatanku.V,*unyangdisesuaikandengankemampuanperusahaan; perlu menetapkan Peraturan Direksi bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lembaga Penyelenggara Pelayanan tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan Perutn Navigasi Penerbangan Indonesia'
Mengingat
:
1.
PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomorTTTahun2012tentang perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara .Pelayanan Navigasi
Nomor penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 176);
2.
Nomor sK-I5/MBU12013 tanggal Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara 2013 tentang pengangkatan Direksi Perum Lembaga 16 Januari
Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia; 3.
4.
tanggal Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'00liLPPNPI/X/2013 Lembaga Perum 3 Oktober 2013 tentang organisasi Dan Tata Kerja Pusat; Kantor Indonesia pelayanan peny"len ggara N avi gis i Penerbangan tanggal Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.002/LPPNPI/X/2013 Perum Lembaga Penyelenggara 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Jakarta Air Traffic Kintor e.iujunun Navigasi fir.r[ungun lndonesia Services Centre (JATSC);
5.
6.
tanggal Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.003/LPPNPI/X/2013 Perum Lembaga Penyelenggara 3 oktober 2013 tentang organisasi Dan Tata Kerja pelayanan Navigasi eEn"r[ungan lndonesia Kantor Cabang Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC); tanggal Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'004/LPPNPV}U2013 Penyelenggara Lembaga Perum 3 Oktober 2013 tentang organisasi Dan Tata Kerja pelayanan Navigasi e""r.riangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang' Surabaya, DenPasar, BalikPaPan;
7.
tanggal Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'005/LPPNPI/X/2013 Penyelenggara Lembaga Perum 3 oktober 201 3 tentang Organisasi Dan Tata Kerja pelayanan xuri#i pEn.r6ungu, lndonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh'
Kupang' Lombok' Manado' Padang' Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim'- Jambi''semarang, Solo, Tanjung Pinang' p"funUu.o,
pangkal pinang,
Poniianak,
Yogyakarta; tentang
8.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'O11/LPPNPVX/2o13 tentang perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/ LPPNPI/X/2013 Pengawas Penyelenggara Pelayanan Organisasi dan Tata ["4u R.ru, L'embaga Juku.tu Air Traffic Services Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor cabung Centre (JATSC);
9.
PER'012/LPPNPyX/2013 tentang Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor tentang perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.003/ LPPNPVX/2013 Penyelenggara Pelayanan organisasi dan Tata r<.4u r.tu, L"embaga Pengawas Makasar Air Traffic Services Navigasi penerbangan Indonesia Kantor tuUung Centre (MATSC);
l0.PeraturanDireksiPerumLPPNPINomorPER.0l3/LPPNPI/X/2013tentang PE,R.004/ I,PPNPVX/2OI3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor perum Limbaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan organisasi oun iuiu Kerja Medan. Palembang, Surabaya' Navigasi penerbangan lndonesia Kantor Labang Denpasar dan BalikPaPan;
PER'0I4/LPPNPIiX12}I3 tentang 11. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'005i LPPNPI/X/2o13 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor Penyelenggara Pelayanan Organisasi dan iata Kerja Perum Lembaga Pengawas Banda Aceh, Bandung, Ambon, Navigasi penerbangan Indonesia Kantor ii.t.it Padang' Pangkal Manado' Banjarmasin, giuL," Halim, Jambi, Kupang' Llmb.ok' pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta' MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
KESEHATAN KARYAWAN : PERATfIRAN DIREKSI TENTANG PELAYANAN
PERUMLEMBAGAPENYELENGGARAPELAYANANNA\.IGASI PENERBANGAN INDONESIA. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam keputusan ini Yang dimaksud:
l. 2. 3. 4.
Lembaga Penyetenggara Pelayanan Navigasi Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Penerbangan Indonesia' jawab atas Pengurusan Perum untuk kepentingan Direksi adalah organ Perum yang bertanggung oi dalam maupun di luar pengadilan' dan tujuan perum serta *.*ukili F..um uait (Perum) Lembaga PenyelenggaraPelayanan Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perus ahaan Umum Navigasi Penerbangan lndonesia'
(Perum) Lembaga Penyelenggara Kantor cabang adalah Kantor cabang Perusahaan Umum Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia'
2
5.
dan atau Distrik Manager Perusahaan General Manager/Distrik Manager adalah General Manager Indonesia' Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
6.
persyaratan penerimaan Karyawan Masa Percobaan adalah seseolang yang telah memenuhi perusahaan' karyawan dan sedang menjalani masa percobaan sebagai karyawan dan kewajibannya Karyawan adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak ketentuan peraturan diteiapkan oleh Direksiberdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan
7.
perundang-undangan dibidang ketenagakerj aan'
8.
9.
Angkasa Pura I Karyawan Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil atau karyawan PT' Perusahaan setelah (persero) dan PT. Angkasa Pura Ii (Perserof yang diperbantukan pada Direksi PT. Angkasa Pura I mendapat persetujuan d-ari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau (Persero) atau Direksi PT. Angkasa Pura II lPersero)' dan tercantum dalam Keluarga Karyawan adalah istri atau suami serta anak karyawan yang sah tanggungan karYawan.
dari karyawan 10. Anak Karyawan adalah semua anak sah dari karyawan yang menjadi tanggungan Perusahaan' dan terdaftar pada daftar gaji sesuai ketentuan yang berlaku di usia pensiun atau 11. pensiunan adalah karyawan yang berhenti dengan hormat dan telah memenuhi masa kerja pensiun.
12. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan
sesuai
ilmu kedokteran.
(dm puluh dua) minggu' 13. Bersalin adalah melahirkan anak setelah hamil sekurang-kurangnya 22 praktik medis tanpa 14. Dokter umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan untuk memeriksa masalahharus spesifik memiliki spe-sialisasi terte;u, hal ini memungkinkannya masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
ilmu kedokteran 15. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang tertentu. Manager dan atau 16. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditunjuk Direksi atau General jalan" Distrik Manager untuk melayani rawat inap dan rawat restitusi' 17. Rumah Sakit Standar adalah Rumah sakit yang ditunjuk sebagai pedoman besaran dan atau distrik 1g. Apotek Rujukan adalah apotek yang ditunjuk Direksi atau General Manager urtrk melayani plmberian obat bagi karyawan berdasarkan resep dari dokter umum atau Manager dokter spesialis"
dan rumah sakit 19. Resume Medis adalah hasil pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis yang telah dibayarkan 20. Restitusi adalah penggantian atas biaya pelayanan kesehatan dan perawatan perusahaan atau tarif oleh oleh karyawu, ."tirrili-tingginya ,"b"rur standar tarif yang ditentukan
rumah sakit rujukan 2\. Jam Kerja perusahaan adalah jam kantor administrasi di kantor pusat atau kantor cabang' yang memperoleh pelayanan 22. Pasien adalah karyawan dan keluarga karyawan atau pensiunan kesehatan karyawan sesuai haknya yang ditentukan oleh perusahaan dan 23. KartuKesehatan adalah kartu tanda berobat bagi pasien yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan'
BAB II PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN Bagian Kesatu Umum
Pasal2
(1)
Pelayanan kesehatan dan Perawatan terdiri atas:
a. Rumah Sakit; b. Dokter; c. Apotek; dan d. Laboratorium
(2)
dan sarana tempat pemeriksaan penunjang lainnya.
Pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana disebut padaayat (1) meliputi:
yang a. pelayanan kesehatan dan perawatan sesuai rumah sakit, dokter, apotek dan laboratium
ditunjuk oleh Perusahaan; dan b. pelayanan kesehatan dan perawatan terhadap rumah sakit, dokter, apotek dan laboratorium, diluar yang ditunjuk oleh perusahaan. dan perawatan sebagaimana disebut pada ayat melalui pihak ketiga sesuai Peraturan Direksi'
(3) pelayanan kesehatan
(1) dapat dilaksanakan
Pasal3 pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana disebut dalam Pasal karyawan Perum LPPNPI. (2) Karyawan Perum LPPNPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(l)
2
diberikan kepada
a. Karyawan; dan b. Karyawan Diperbantukan.
(3) Selain karyawan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pelayanan kesehatan dan perawatan
diberikan kepada:
a. Keluarga karyawan yang telah terdaftar dan diakui pemsahaan; dan b. Pensiunan. dan pasanganny a y angterdaftar dan diakui perusahaan. Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Bagi Karyawan
Pasal4
(l)
penerima pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dan ayat (3) huruf a meliputi:
a. Rawat Jalan Tingkat Pertama; b. Rawat Jalan tingkat lanjutan;
3
ayat
(l),
c. Rawat Inap, kecuali karyawan masa pefcobaan selain akibat d. PelayanarrPersalinan kecuali karyawan Masa Percobaan; e. Perawatan khusus;
f.
g.
kecelakaan kerja;
Perawatan darurat; dan Pelayanan obat.
(2) Kepada Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b pelayanan kesehatan yang meliputi
disediakan
:
a. obat-obatan (sesuai standar perusahaan) di apotek rujukan; b. Rawat Inap diberikan kamar perawatan kelas 2 (dua)'
(3)
rumah sakit tidak dikenakan Pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di haknya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan'
btayar.purlung menggunakan
perusahaan kesehatan rawat inap sesuai ketentuan yang ditetapkan bea materai' sebagaimara dimaksud pada ayat(3) termasuk biaya administrasi
(4) Biaya pelayanan
(5) Biaya pelayanan kesehatan rawat inap
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak
termasuk biaYa non medis.
(6)
Biaya non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. Obat-obatan sejenis kosmetik; b. Sabun dan shamPoo; c. Makanan baYi;dan d. Minyak angin
(7) Pelayanan kesehatan dan perawatan diberikan kepada karyawan dan satu orang j Karyawan suami/istri serta maksi-r* (tiga) orang anak atau yang menjadi tanggungan belum yang bersangkutan sampai mencapai usia 21 (dua puluh iatu) tahun apabila menikah.
(8) Usia sebagaimana dimaksud
pada ayal
(7)
dapat diperpanjang maksimum sampai dengan
formal yang usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih aktif mengikuti pendidikan pendidikan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dan hasil studi setiap tahun dari dimana yang bersangkutan terdaftar.
(9) Dalam hal salah satu anak yang ditanggung tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau meninggal-dunia maka hak tersebut dapat disubstitusi (4). dengan batisan usia maksimum sebagaimana tersebut pada ayat
Bagian Ketiga Rawat Jalan Tingkat Pertama
Pasal5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: huruf a. diberikan oleh Dokter Umum di luarDokter Umum Perusahaan a. Konsultasi pemeriksaan dan pengobatan termasuk pengobatan gigi; pemeriksaan b. Pemeriksaan penunjang aiagnostit yang meliputi laboratorium dan radiologi; c. Pelayanan rehabilitasi medis ringan; d. Pemberian obat sesuai kebutuhan medis; dan medis' e. pemberian rujukan ke Dokter Spesialis/Rumah Sakit rujukan sesuai indikasi
(1) Lingkup rawat jalan tingkat pertama
pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat peftama, pasien diharuskan berobat ke tempat praktek dokter umum'
(2) Untuk memperoleh
penunjang diagnostik terlebih dahulu pemeriksaan harus mendapatkan surat pengantar dari Dokter Umum. Apabila fasilitas dan lain hal, satu karena atau rujukan penunjang diagnostik tidak tersedia di rumah sakit rumah sakit atau maka pasien yang bersangkutan dapat dirujuk ke Dokter Umum lain
(3) Dalam hal pasien harus mendapatkan pemeriksaan
1ain.
(4) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu yang membidangi dibayarkan oleh pasieri untuk kemudian direstitusikan ke unit pelayanan kesehatan Perusahaan.
Bagian KeemPat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
Pasal6
(1) Lingkup rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4
ayat (1)
huruf b, dilakukan oleh Dokter Spesialis meliputi:
a. Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan; b. Pemeriksaan penunjang diagnostik; c. Tindakan ro"iir aad yang ringan sampai yang memerlukan keterampilan khusus dan mengandung resiko;
d. Pelayanan rehabilitasi medis; dan e. Pemberian obat sesuai kebutuhan medis'
(2)
karena pasien Rawat jalan tingkat lanjutan diberikan atas rujukan dari Dokter Umum memerlukan penanganan rawat jalan tingkat lanjutan'
(3)
Pasien rawat jalan tingkat lanjutan wajib:
a. Membayar terlebih dahulu biaya rawat jalan tingkat lanjutan; dan unit b. Menyerahkan foto copy hasii pemeritsaan dan bukti pembayaran asli kepada yang membidangi pelayanan kesehatan perusahaan'
Bagian Kelima Rawat InaP Pasal T
c dan huruf d (1) Lingkup rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dengan kelas perawatan yang adalah tagi pasien yang hur* dirawat di rumah sakit sesuai menjadi haknYa, meliPuti:
a. Fasilitas kamar Perawatan; perawatan 1. Jabatan satu tingkat di bawah Direksi atau jabatan yang setara, mendapat dua tingkat di atas kelas 1 (satu): 2. Jabatandua dan tiga tingkat di bawah Direksi atau jabatan yang setara, mendapat perawatan satu tingkat di atas kelas 1 (satu); dan
3. Staf, mendapat perawatan kelas
1 (satu)'
b. Pemeriksaan/perawatan oleh Dokter Spesialis
;
Pemeriksaan penunj ang diagnostik; d. Perawatan intensif bila diperlukan; e. Pelayanan rehabilitasi medis; f. Pemterian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan t-.
o b'
pelayanan operasi termasik bedah gigi dan mulut, kecuali tindakan yang bersifat kosmetik.
(2)
pelayanan Daftar rumah sakit rujukan ditetapkan lebih lanju! oleh pejabat fungsi Distrik Kantor dan kesehatan di Kantor pusat untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang JATSC lainnya Halim Perdanakusuma. sedangkan untuk Kantor cabang dan Kantor Distrik ditetapkan oleh General Manager/Distrik Manager'
(3)
pasien yang akan menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan diharuskan mendapatkan pengantar dari Perusahaan. pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada pelayanan Pasal 3 menlalani rawat inap di luar jam kerja perusahaan atau memerlukan Sakit Rumah luar di gawat darurat medis dan penangunu*yu di ruang ICU/ICCU kesehatan i.ujukan maka diharuskan segera melapor ke unit yang membidangi pelayanan
(4) Dalam hal penerima
perusahaan pada hari kerja berikutnya.
(5)
(4), dimungkinkan Pasien yang menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayal untuk ,rr"rduputkan surat jaminan perawatan dari Perusahaan atau terlebih dahulu yang berlaku membayar biaya perawatan untuk kemudian direstitusikan sesuai ketentuan dan pengobatan Biaya perusahaan. ke unit yurg -"-bidangi pelayanan kesehatan standar dengan perawatan ,"lu*u di ruan-gan ICU/ICCU ditanggung Perusahaan sesuai tarif restitusi bagi karyawan yang bersangkutan'
(6)
rincian Setelah menjalani rawat inap, Pasien atau yang mewakili wajib menandatangani biayarawat inap.
Bagian Keenam Perawatan Gigi Pasal
(1)
S
untuk Karyawan dan keluarga' Perawatan gigi termasuk pembuatan gigi palsu diberikan
2 (dua) tahun (2) Gigi palsu untuk karyawan dan keluarga diberikan untuk jangka waktu untuk gigi yang sama. besaran standar tarif lebih llijuioleh Kepala Unit yang membidangi fungsi Manager dengan berpedoman pada ketentuan
yang ditanggung oleh perusahaan dan (3) Jenis-jenis perawatan gigi "diut,r, restitusi perawatan gigl kesehatan atau GenJrIl Munug.r/Distrik Pasal 13.
orthodonti (4) Perawatan gigi yang bersifat kosmetik dan estetika termasuk perawatan (meratakan gigi) tidak ditanggung oleh Perusahaan'
Bagian Ketujuh PelaYanan Persalinan
Pasal9
(1)
(2)
(1) huruf d' diberikan Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ke-1 (kesatu), ke-2 anak kepada karyawan wanita Jan istri karyawan untuk kelahiran (kedua) dan ke-3 (ketiga) diberikan penggantian biaya persalinan. Pelayanan persalinan untuk kasus tertentu, ditetapkan sebagai berikut;
a. Persalinan anak kembar dihitung sebagai 1 (satu) kali persalinan' persalinan b. untuk persalinan anak ke-4 (keempat) dan seterusnya, apabila terjadi denganpenyulit,btayaperawatanuntukibuditanggungolehPerusahaan'
(3) Lingkup
pelayanan persalinan diberikan sesuai pelayanan rawat inap.
(4) Untuk pelayanan persalinan, karyawan wajib mendapatkan surat jaminan
dari
Perusahaan.
Bagian KedelaPan Perawatan Khusus Pasal 10
(1) Lingkup perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dokter spesialis, meliputi: -.irpuku-, perawatan lebih lanjut melalui rujukan a. Pelayanan kasus jantung/Paru: 1. Operasi jantung/Paru; 2. Kateterisasi dan dilatasi jantung; dan
e'
3. Pacujantung. b. Pelayanan kasus ginjal: 1. ESWL (Electro Short [4/ave Litotipsy) 2. Transplantasi ginjal; dan 3. Cuci darah.
c. Pelayanan kedokteran nuklir dan radio terapi; d. Alat bantu dengar, untuk jangka waktu dua tahun; e. Prothese alat gerak;
f. Vaksinasi dasar;
g. Tindakan Trans Arteial Emboli; h. Circumsisi atas indikasi medis;
i. j
Bantuan kacamata untuk jangka waktu dua tahun; dan i' harus mendapat Perawatan khusus yang tiJak tercantum pada huruf a sampai huruf menangani pelayanan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi c.q pejabat yang berwenang kesehatan, diantaranYa adalah:
1. Penyembuhan PenYakit jiwa; 2. Penyembuhan kemandulan; 3. Penyakit AIDS; dan 4. Penyembuhan akibat percobaan bunuh diri'
(2) Bantuan pemberian kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf penerima pelayanan kesehatan dan plrawatan sebagaimana dimaksud dalam
i
diberikan kepada Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sekali'
(3)
pada ayal (2) terdapat Dalam hal sebelum masuk jangka waktu ditentukan sebagaimana dimaksud diberikan bantuan indikasi medis untuk p"rguntian kacamata dengan persetujuan perusahaan dapat pemberian kacamata.
(4)
(2) dan ayat (3) diberikan Penggantian uang bantuan kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)' kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat (2, karyawan waiib Mata yang ada di Rumah memenuhi ,ya.utiengan menyerahkan rujukan asli dari Dokter Spesialis Sakit Rujukan.
(5) penggantian uang pembelian
kota setempat, dalam perawatan khusus fasilitas pengobatan tidak tersedia di rumah sakit rnaka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit di kota lainnya'
(6) Apabila
(7) Berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter, maka pasien dalam perawatan khusus
dapat bantuan didampingi oieh salah satu petugas medis dan atau anggota keluarga serta diberikan transpoftasi dari dan ke rumah sakit yang dirujuk'
Bagian Kesembilan Perawatan Darurat (EmergencY) Pasal 11
(1)
dalam Pasal 3 yang Penerima pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud perawatan darurat mengalami atau memerlukan perawatan segera, berhak memperoleh
lanjut, ditempuh instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit terdekat. Untuk perawatan lebih dalam Pasal 7' sesuai prosedur yang berlaku untuk rawat inap sesuai ketentuan
(2) Lingkup Perawatan darurat
sebagaimana yang tersebut pada ayat
(1) dalam kondisi
meliputi: kecelakaan lalu atau cedera serius karena kecelakaan termasuk kecelekaan kerja, lintas dan kecelakaan dalam rumah tangga;
a. Sakit
b. Seranganjantung; c. Distress pernafasan termasuk
serangan asma menetap (status asthmaticus), tenggelam dan benda asing dalam saluran pernafasan; d. Pendarahan hebat termasuk pendarahan pada kehamilan; e. Kej ang-kej ang tetmasuk ePilePsY;
f. Muntaber disertai dehidrasi; g. Kehilangan kesadaran termasuk koma hepaticum dan koma diabetikum; h. Demam tinggi; dan i. Gangguan jiwa.
(3) Dalam kondisi yang memerlukan perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada terdekat dan ayat (2), yarg bl.rJrrgkutan dapat iangsung menghubungi rumah sakit perusahaan diutamakan Rumah Sakit Rulukan tanpa harus mendapat surat pengantar dari atau Dokter Umum atau Dokter Spesialis'
Bagian KesePuluh PelaYanan Obat Pasal 12
(1)
jenis pelayanan kesehatan Pelayanan obat diberikan di Apotek Rujukan untuk setiap berdasarkan resep dari Dokter Umum atau Dokter spesialis, dengan mengutamakan penggunaan obat-obatan generik atau standar obat yang ditetapkan Perusahaan' obat tidak tersedia di Apotek Rujukan atau pos pelayanan Apotek Rujukan harus dilengkapi keterangan tertulis dari Apotek Rujukan/pos pelayanan Apotek Rujukan pada salinan resep.
(2) Dalam hal pelayanan
(3) Keterangan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat bukti dalam
proses Restitusi.
(4)
Pengendalian pelayanan obat terhadap pasien menjadi tanggung jawab Perusahaan'
(5)
Resep dari dokter luar berupa suntik dan vitamin harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetuj uan Pej abat yang membidangi pelayanan kesehatan. 10
(6)
di luar Apotek Rujukan Resep yang diperoleh dari Dokter Umum atau Dokter Spesialis hari libur yang hanya aiU"iit rr-r sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari pemakaian atau sesuai yang Bila masih ada sisa, copy resep harus mendapat persetujuan dari Pejabat berurutan. membidangi pelayanan kesahatan.
(7) Untuk obat rutin yang digunakan pasien dapat diberikan maksimal untuk 14 (empat kebutuhan obat rutin selanjutnya pasien harus mendapat belas) hari, sedanipi
""*t
resep baru dari Dokter Umum atau Dokter Spesialis'
Bagian Kesembilan Medical Check UP Pasal 13
(1)
pemeriksaan kesehatan (Check-Llp) diberikan kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: jabalan a. Kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawatan yang menduduki pemeriksaan struktural (satu samiai iengan tiga tingkat di bawah Direksi), dilakukan kesehatan yu.rg -".ryeluruh (General Check-Up) setiap 1(satu) tahun; jabatan b. Kepada p"rr"ri"-u p"luyurrun kesehatan dan perawatan yang tidak menduduki struktural dilakukan pemeriksaan kesehatan standar (Standard Check-(/p) setiap 2 (dua) tahun, dengan jinis pemeriksaan akan ditentukan oleh Perusahaan; c. Kepada penerima=p.iuyunu, kesehatan dan perawatan tertentu yang oleh karena kesehatan sesuatu hal dan atas rekomendasi Perusahaan, dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh (General C heck-tJp); dan d. Kepada p"n"ii-u pelayanan kesehatan dan perawatan tertentu yang oleh karena sifat pemeriksaan tugasnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku diharuskan dilakukan dilaksanakan tugasnya, kesehatan sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan keiehatan sesuai dengan ketentuan dari instansi yang berwenang.
(2) Seluruh biaya untuk pemeriksaan kesehatan (Check-Llp) dan pemeriksaary'pengobatan sebagai tindak lanjui hasil pemeriksaan kesehatan (Check-Up) ditanggung oleh Perusahaan.
BAB III
ADMINISTRASI PELAYANAN Pasal 14
(1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan kepada Pasien diberikan Kartu Kesehatan yang mencantumkan nama karyawan atau keluarga yang ditanggung, yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan dari perusahaan.
(2) penerbitan Kartu Kesehatan dilakukan unit kerja yang membidangi kesehatan
untuk
Kantor Pusat atau pihak ketiga yang ditunjuk Perusahaan'
tt
(3) Kartu kesehatan wajib dibawa (4) Karlu kesehatan dimiliki
pada saat Pasien berobat maupun mengambil obat.
setiap karyawan dan orang yang ditanggung kesehatannya oleh
perusahaan. kesehatan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak selain yang namanya tercantum pada kartu Kesehatan.
(5) Kartu
(6) Kartu kesehatan harus segera dikembalikan kepada unit kerja yang
membidangi
personalia, apabila yang bersangkutan telah berhenti menjadi karyawan.
BAB IV RESTITUSI Pasal 15
(1) Restitusi dapat diberikan untuk rawat jalan, rawat inap dan pemeriksaan penunjang medis, dalam hal:
Obat yang dibutuhkan tidak tersedia di Apotek Rujukan sehingga pasien harus membeli obat di luar Apotek Rujukan, disertai dengan keterangan tertulis dari Apotek Rujukan, atau dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang membidangi pelayanan kesehatan; b. Dalam keidaan gawat darurat Pasien dapat membeli obat di luar Apotek Rujukan dengan memberitahukan Pejabat yang membidangi pelayanan kesehatan; Penggunaan ambulance selama dalam perawatan Rumah Sakit; d. Pelayanan kesehatan dan perawatan di luar Rumah Sakit Rujukan; e. Pemeriksaan penunjang diagnostik di luar; dan f. Untuk perawatan khusus non kosmetik yang tidak memerlukan rawat inap.
(2)
Restitusi dapat dibayarkan apabila telah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Kwitansi asli dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, penunjang diagnostik dan rumah sakit dengan batas waktu berlakunya kwitansi maksimal 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya kwitansi dan telah dilegalisir; b. Surat pengantar dari perusahaan atau provider yang ditunjuk kecuali untuk Dokter Umum; c. Untuk pelayanan obat dengan copy resep yang telah dilegalisir; dan d. Keterangan lain yang diperlukan (hasil laboratorium, rontgen dan keterangan medis lainnya).
(3) Restitusi dapat dibayarkan kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, apablla pasien sedang berada di luar wilayah kerjanya agar melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. b. c.
Surat cuti karyawan/karyawati; Surat Perintah Tugas Karyawan/karyawati; dan Surat penjelasan dari karyawan yang bersangkutan dengan diketahui oleh atasannya.
1.2
(4)
tetapi tidak termasuk obatPembelian obat-obatan dapat diganti dengan melampirkan copy resep, serta yang tidak terkait dengan obatan kosmetik, sabun, shampoo, makanan bayi dan minyak angin penyembuhan Pasien.
(5)
Restitusi tidak tetmasuk:
a.
tissue dan Jasa non medis yang diberikan rumah sakit seperti telepon, telex,
lain-lain fasilitas
sejenis; dan
b. Biaya pembelian
alat-alat non medis'
Kantor Pusat' kepada unit kerja yang membidangi pelayanan kesehatan untuk Kantor Cabang dan Kantor Distrik.
(6) Restitusi diajukan
Pasal 16
(1)
sefia Kantor Distrik Halim Standard tarif Restitusi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang JATSC perdanakusuma ditetapkan oleh Direktur Personalia dan Umum, sedangkan Kantor Cabang sesuai dengan tarif lainnya ditetapkan oleh General Manager dan atau Distrik Manager setempat Rujukan yang berlaku untuk Kantor Cabang dan Kantor Distrik setempat' Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih di Kantor Pusat dahulu dikoordinasikan dengan pejabat yang membidangi pelayanan kesehatan serta menyampaikan daftar tarif restitusi yang akan diberlakukan.
(2) periodisasi pemberlakuan standard tarif Restitusi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan atau Distrik dituangkan dalam edaran Direktur Personalia dan Umum atau General Manager Manager.
(3) penetapan periodisasi standard tarif restitusi
(4) Dalam hal pasien menjadi pesefta asuransi kesehatan atas biaya sendiri maka restitusi (2). diberikan sesuai ayat (1i jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 15 ayat
akan
(5) Penggantian selisih biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi a.r!u" bukti foto copy kwitansi yang telah dilegalisir oleh asuransi kesehatan. (6) Dalam hal biaya pelayanan
kesehatan
di luar Rumah Sakit Rujukan melebihi biaya
standar
tarif
menjadi tanggung restitusi ,"bugaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biaya tersebut jawab karyawan.
BAB V SANKSI Pasal 17 atau Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh karyawan dan dan Kartu Kesehatan keluarganyu *ulu biaya Vu"g aiti-buikan tidak menjadi tanggungan Perusahaan, dikenakan sanksi akan serta (tiga) bulan yu.rg bl.rurrgkutan serta kelia, ganya akan dicabut selama 3 sesuai dengan peraturan
disiplin Karyawan.
13
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku juga bagi penerima pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang pada saat ditetapkannya peraturan ini berada dalam perawatan di rumah sakit.
BAB
VII
PENUTUP Pasal 19 Peraturan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
TANGERANG Ncv embtr
,lcti
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Dewan Pengawas; 2. Direktur Utama; 3. Para Direktur;
4. Sekretaris 5. 6. 7. 8. 9.
Perusahaan; Kepala Satuan Pengawasan Internal; Kepala Biro Pengadaan; Para Senior Manager; Para General Manager; dan Para Distrik Manager.
1,4
