PERAN PERANGKAT DESA DALAM SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO. Yaniar Larasita Susanti Andik Afandi

PERAN PERANGKAT DESA DALAM SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Yaniar Larasita Susanti Andik Afandi

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo email: [email protected]; [email protected])

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan peran dan usaha yang dilakukan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan dalam memungut PBB, faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja perangkat desa di Kecamatan Tulangan dalam melakukan pemungutan PBB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa, yakni cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh perangkat desa di Kecamatan Tulangan serta faktor yang mendorong serta menghambat tugas perangkat desa sebagai petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran perangkat desa dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan selama ini hanya sebagai petugas pemungut tanpa diiringi peran sebagai motivator warga dalam membayar pajak sehingga partisipasi masyarakat sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang. Begitupun juga dengan partisipasi masyarakat bisa digolongkan sedang, karena masih banyak yang tidak tepat waktu melunasi pajaknya. Kata kunci: peran perangkat desa, pajak bumi dan bangunan, partisipasi masyarakat

141

142 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

THE ROLE OF VILLAGE OFFICERS ON LAND AND BUILDING TAX SECTOR IN TULANGAN SUBDISTRICT, SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT The purposes of this research were to explain the role and effort are done by officers in the Tulangan Sub-district in collecting land and building tax (PBB), to explain the factors which encourage and inhibit the performance of officers in sub-district tulangan in collecting PBB. This study used descriptive research with qualitative analysis as it describe how tax of land and building are collected by officers in Tulangan Sub-district as well as factors that drives and hinder the duty of tax collector. The result of this research showed that the role of officers in land and building tax sector was merely as tax collector without having the role of motivator toward citizens to pay the tax, so that public participation as land and building taxpayers is low. Many people were still not punctual in paying off their taxes. Keywords: role of officer, land and building tax, public participation of tax obligation

PENDAHULUAN Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya kegiatan membangun daerah. Adanya pembangunan yang berkelanjutan, baik di daerah ataupun secara nasional diharapkan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah bisa terlaksana apabila disertai dengan otonomi ekonomi dan keuangan yang baik untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya tersebut. Salah satu komponen itu adalah sumber keuangan yang biasa disebut dengan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pada awal tahun 2012

Yaniar dan Andik, Peran Perangkat Desa … | 143

Kabupaten Sidoarjo menerima pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan adanya pengalihan wewenang ini, penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan bisa lebih terserap untuk pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo tercantum pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan selama ini adalah perangkat desa. Secara spesifik peran perangkat desa dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 27 huruf d. Namun dalam Peraturan Bupati tersebut yang memungut pajak hanya Seksi Pemerintahan. Meskipun pada praktiknya semua perangkat desa ikut langsung memberikan bantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak yang harus ditangani berjumlah ribuan orang, begitupun di Kecamatan Tulangan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimakah peran perangkat desa dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan? dan (2) Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran perangkat desa dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

LANDASAN TEORETIS Peran perangkat desa tertera pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008. Peran yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan ini termasuk sebagai jenis pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan mampu mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan Sianipar yang dikutip oleh Sjamsudin (2007) menerangkan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, dan mengurus, serta menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok orang; artinya obyek yang dinilai adalah individu atau pribadi dan organisasi atau sekelompok organisasi. Sjamsudin (2007) menegaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelayanan publik di antaranya adalah:

144 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

1. Faktor kesadaran pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan publik. 2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. 3. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. 4. Faktor pendapatan petugas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 5. Faktor keterampilan petugas. 6. Faktor sarana dalam melaksanakan tugas pelayanan. Gambar 1. Peran perangkat desa Peran yang Diharapkan Peran Perangkat Desa

Peran yang Disesuaikan Peran Bawaan dan Peran Pilihan Peran Kunci dan Peran Tambahan

Partisipasi Masyarakat

Pelayanan: Pemungutan PBB-P2

Pendapatan Daerah

Menurut Groroos di dalam Amin Ibrahim (2008) menyebutkan bahwa pada dasarnya pelayanan yang dilakukan pemerintahan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yakni: (1) Pelayanan Utama, yakni pelayanan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan organisasi atau unit pelayanan yang bersangkutan; (2) Pelayanan Fasilitas, yakni pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan utama, yang mana jika pelayanan fasilitas tidak dilakukan, maka pelayanan utama pun tidak dapat berjalan dengan baik; (3) Pelayanan Pendukung, yakni pelayanan yang dilakukan guna menambah nilai/kualitas pelayanan utama yang diberikan. Jika dikaitkan dengan definisi dari pelayanan publik di atas, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh perangkat desa bisa dikatakan sebagai bentuk dari pelayanan. Hal ini yang dilakukan oleh perangkat

Yaniar dan Andik, Peran Perangkat Desa … | 145

desa merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai jasa publik serta memenuhi ketentuan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat Sastrodipoetra menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok guna mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Sedangkan Alastraire White mengartikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek pembangunan (Ainur dkk, 2012). Istilah partisipasi sering dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Tjokroamidjojo dalam Ainur dkk (2012) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tjokroamidjojo membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan (c) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. METODE PENELITIAN Penelitian kualitatif ini mengambil lokasi di Desa Kajeksan, Desa Grabagan dan Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi wilayah (keadaan permukiman) ketiga desa tersebut. Desa Kajeksan merupakan desa dengan permukiman biasa, namun jarang sekali bisa memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi beban desa tersebut. Desa Grabagan merupakan desa yang memiliki wilayah perumahan terbesar se-Kecamatan Tulangan sehingga beban untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi lebih besar dari desa-desa lainnya. Begitupun juga dengan Desa Kenongo yang juga memiliki wilayah perumahan kavling. Informan penelitian ini antara lain: 1. Pihak kecamatan khususnya bagian pemerintahan; 2. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan 3. Masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada informan-informan tersebut sedangkan data sekunder diambil dari data yang terkumpul tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

146 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Perangkat Desa dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Peran perangkat desa sebagai petugas pemungut pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas perangkat desa, serta termasuk dalam jenis peran yang diharapkan karena tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa. Pemungutan yang dilakukan oleh perangkat desa ini pun merupakan pelayanan utama karena pelayanan tersebut diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan organisasi atau unit pelayanan yang bersangkutan. Akan tetapi, tugas pemungutan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut hanya pada tugas pokok dan fungsi dari seksi pemerintahan. Padahal selama ini praktik pemungutan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh perangkat desa di masing-masing desa. Memang jika dipungut oleh seorang perangkat desa, maka target pelunasan tidak akan bisa tercapai karena jumlah objek pajak bumi dan bangunan di suatu desa berjumlah ribuan. Hal ini bisa dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan Wadijono, Kepala Desa Grabagan. Berikut hasil wawancaranya: “Objek pajak di desa kami jumlahnya banyak, kurang lebih empat ribuan. Kalau hal ini benar-benar diterapkan ya tidak mungkin, bisa-bisa kami tidak akan bisa melunasi pajak yang dibebankan pada desa kami. Wong tidak di terapkan saja kami sudah kesulitan apalagi jika diterapakan? Saya kira di desa-desa lainnya juga tidak akan bisa diberlakukan.” Dari tahun ke tahun, jumlah objek pajak bertambah diiringi dengan pertambahan nominal pajak terutang tiap wajib pajak. Selama itu pula beberapa desa di Kecamatan Tulangan mengalami kenaikan atau penurunan pendapatan dari sektor pajak. Berikut ini tabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tulangan. Tabel 1. Target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kecamatan Tulangan tahun 2008-2012 TAHUN JUMLAH SPPT 2008 44.264 2009 44.264 2010 44.264 2011 44.264 2012 44.264 Sumber: UPTD Dinas Pajak Kecamatan Tulangan

REALISASI 1.244.494.787 1.593.728.358 1.610.337.303 1.594.171.390 1.647.387.512

Yaniar dan Andik, Peran Perangkat Desa … | 147

Sedangkan pendapatan pajak dari Desa Kajeksan, Desa Grabagan dan Desa Kenongo adalah sebagai berikut: Tabel 2. Pendapatan PBB-P2 Desa Kajeksan, Desa Grabagan dan Desa Kenongo Tahun Desa Kajeksan 2008 46.750.137 2009 49.235.482 2010 49.713.695 2011 48.836.723 2012 51.412.632 Sumber: Pengolahan Data Primer 2013

Desa Grabagan 118.800.706 181.054.230 179.193.948 172.620.470 180.558.846

Desa Kenongo 82.748.556 85.907.990 86.147.561 84.302.628 87.733.680

Selama ini pendapatan PBB-P2 di Kecamatan Tulangan mengalami kenaikan dan penurunan. Begitupun dengan ketiga desa yang menjadi objek penelitian. Hal ini tidak terlepas dari peran perangkat desa dalam memungut pajak bumi dan bangunan. Memang selama ini peran perangkat desa dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebagai petugas pemungut saja dan memungut pajak dari pintu ke pintu. Namun hal itu tidak diiringi dengan peran lainnya, misalnya sebagai motivator agar masyarakat lebih aktif dalam membayar pajak. Namun faktanya hal itu tidak dilakukan hingga seringkali masyarakat merasa kurang menyadari tugasnya sebagai wajib pajak karena kurangnya motivasi yang diberikan oleh perangkat desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari mayoritas perangkat desa masih minim. Berikut ini tabel distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Tabel 3. Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Pendidikan Jumlah SD 7 SMP 0 SMA 16 D3 0 S1 2 Jumlah 25 Sumber: Pengolahan Data Primer 2013

Presentase 28% 0% 64% 0% 8% 100

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber adalah tamatan SMA, yakni sebanyak 16 orang (64%) kemudian diikuti oleh tamat SD sebanyak 7 orang (28%) dan terakhir tamat S1 2 orang (8%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perangkat desa masih minim. Bahkan masih ada yang tamat SD atau SR. Sehingga kebanyakan perangkat desa kurang bisa memberikan motivasi kepada warganya agar mereka sadar sebagai wajib pajak. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak sehingga membuat warga masyarakat sebagai wajib pajak menjadi apatis.

148 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

Di ketiga desa yang menjadi tempat penelitian, mayoritas pemerintah desanya mengatakan hal yang sama mengenai peran perangkat desa ini, berikut hasil wawancaranya dengan Wadijono: “Kalau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar rajin membayar pajak, ya sudah kami lakukan setiap hari. Bahkan perangkat desa kami pun sudah berusaha untuk turun ke lapangan setiap hari. Tapi ya begitu itu, setiap kami minta untuk membayar pajak mereka sering beralasan masih belum diaudit (batas akhir pembayaran PBB P-2). Kan orang jaman sekarang udah pinterpinter; begitu ditarik ya itu jawabannya. Tapi begitu perangkat kami datang pada tanggal tersebut, mereka beralasan tidak punya uang. Kan repot kalau seperti itu. Jadi ya kami sering memanfaatkan lahan pertanian untuk menutup pajak. Kami sering menyewakan lahan pertanian kepada Pabrik Gula. Karena kan uang sewa lahannya bisa digunakan untuk membayar pajak. Jadi kalau ada yang menyewa lahan di tempat kami, kami sudah sedikit agak tenang karena kami sudah melaksanakan tugas kami. Sedangkan upaya kami untuk meningkatkan partispasi masyarakat ya tentu saja dengan memberikan reward. Memang bukan kami yang memberikan reward tetapi pemerintah dengan turunnya bantuan-bantuan kepada desa kami. Selain bantuan juga kalau ada apa-apa kami selalu dapat giliran terakhir kalau peringkat kami dalam perolehan PBB paling bawah. Bahkan tingkat pembagian E-KTP sekalipun. Ya itu karena kami berada di posisi terakhir dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan.” Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Grabagan, Kalimatus Sakdiyah Seksi Umum yang bertugas di Desa Kajeksan pun mnyebutkan sesuatu yang hampir sama dengan pernyataan Kepala Desa Grabagan. Berikut wawancara: “Kalau tanah basahnya saya tidak khawatir, karena kemarin lahan sawah yang ada di desa Godekan baru saja disewa oleh Pabrik Gula (PG) Candi, sehingga semua pajaknya sudah dibayar oleh PG. Candi. Kalau tanah keringnya ini warga sangat susah untuk dipungut pajaknya. Mereka beralasan bahwa kemarin baru saja membayar. Ya itu salah mereka sendiri kenapa membayar di saatsaat yang terakhir. Ketika SPPT sudah dibagi lagi mereka mengeluh kalau pembayaran pajaknya terlalu cepat. Seringkali mereka juga meminta saya yang membayar tapi saya tidak diberi uang. Ya saya bayar saja, gak enak tetangga sendiri. Kalau untuk yang rumahnya

Yaniar dan Andik, Peran Perangkat Desa … | 149

jauh-jauh ya saya datangi, terkadang mereka sendiri yang datang kepada saya untuk membayar kewajiban pajaknya. Biasanya saya mungutnya dari rumah ke rumah, saya lakukan pas jam kerja tetapi tidak setiap hari. Kalau kata orang-orang mungut pajak paling mudah ya di PNS karena mereka ada bulan panutan. Saya kira tidak juga, karena di blok pajak milik saya masih ada PNS yang sampai saat ini belum bayar pajak PBB.”

Hal ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan perangkat desa yang tinggi membuat pekerjaan perangkat desa menjadi terhambat. Ketika perangkat desa memungut kepada masyarakat dan masyarakat mengeluh tidak memiliki biaya, maka perangkat desa tidak bisa bertindak lebih. Sehingga mereka, perangkat desa mencari cara lain agar tanggungjawab pajak yang dibebankan kepada mereka bisa berkurang. Biasanya perangkat desa berinisiatif menggunakan uang pribadi mereka untuk membayar pajak yang menjadi beban mereka. Atau menggunakan cara-cara lain, seperti mengoptimalkan himbauan untuk menyertakan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ketika mengurus surat-surat meskipun himbauan tersebut belum benar-benar diberlakukan oleh masing-masing desa. Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan dari pihak kecamatan ataupun DPPKA agar segera melunasi beban pajak dari masing-masing desa tersebut. Meskipun himbauan untuk menyertakan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan itu salah. Karena tidak ada hubungannya antara melunasi pajak dengan mendapatkan pelayanan publik jika mengingat definisi dari pajak adalah iuran rakyat yang bersifat wajib dan tanpa mendapatkan timbal balik, namun setidaknya hal itu mampu menggerakkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk segera melunasi pajak mereka. Hal ini ditunjukkan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kalimatus Sakdiyah berikut ini: “Kalau saya tidak terlalu ambil pusing dengan adanya aturan tentang menunjukkan bukti pelunasan PBB. Kalau di sini jujur kami belum memberlakukan. Tapi kalau mengurus surat-surat di kecamatan pasti diminta, dan saya sering mengakali dengan memakai STTS milik orang lain. Kan ga mungkin juga petugas di kecamatan akan meneliti wajib pajaknya satu persatu?”

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Kalimatus Sakdiyah, Dwi Apriana juga menyebutkan hal yang sama. Dia menyebutkan bahwa himbauan tersebut hanya diberlakukan pada warga Perumahan Taman Anggun Sejahtera yang memang berada di wilayah Grabagan.

150 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

Faktor Pendorong dan Penghambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Bisa faktor dari dalam atau dari luar wajib pajak itu sendiri. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor baik faktor pendorong maupun faktor penghambar yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan: 1.

Faktor Penghambat a. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak PBB-P2. Kesadaran sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak memang tidak sama, ada beberapa orang yang sangat menyadari peran dan fungsinya sebagai wajib pajak yang baik atau sebaliknya, masih enggan untuk membayar pajaknya tepat waktu. b. Perangkat desa menggunakan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya di tingkat pusat, melainkan di tingkat desa juga terjadi penyelewengan uang pajak. Permasalahan inilah yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat kepada petugas pemungut pajak dan akhirnya berakibat kepada keengganan masyarakat dalam membayar pajak. c. Panen yang tidak jelas hasilnya (Bagi wajib pajak yang bermata pencaharian sebagai petani). Saat panen merupakan saat yang ditunggu oleh mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Karena pada waktu itu mereka bisa memetik hasil dari apa yang mereka tanam. d. Tidak diberlakukannya Surat Edaran Bupati tertanggal 09 April 2008 dengan nomor 973/1591/404.4.10/2008 perihal penyertaan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan ketika mengurus surat-surat secara optimal. Meskipun kurang tepat, namun sepertinya pemberlakuan surat edaran tersebut akan mampu membantu pekerjaan perangkat desa dalam sektor pajak bumi dan bangunan. Namun sayangnya, himbauan tersebut tidak benar-benar diterapkan di desa-desa di kecamatan Tulangan termasuk di ketiga desa yang menjadi objek penelitian. e. Sampai saat ini masih ada perangkat desa yang belum membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada masyarakat. Begitu DPPKA membagikan SPPT ke Kecamatan dan Kecamatan kepada masing-masing desa, seharusnya desa-desa tersebut segera membagikannya kepada masyarakat. Namun sayangnya hingga saat ini

Yaniar dan Andik, Peran Perangkat Desa … | 151

2.

masih ada perangkat desa yang belum membagikan SPPT kepada masyarakat. Faktor Pendorong a. Adanya lahan yang disewa oleh pihak luar Pada ketiga desa yang dijadikan lokasi penelitian, yakni Desa Kajeksan, Desa Grabagan dan Desa Kenongo terdapat lahan-lahan basah yang disewakan kepada pihak luar yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Hal ini dinilai cukup membantu ketiga desa tersebut untuk melunasi sebagian dari beban pajak yang harus mereka lunasi. Karena pihak desa bisa langsung memotong biaya sewa lahan tersebut untuk Pajak Bumi dan Bangunan. b. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di desa Kenongo, terdapat wilayah perumahan kapling yang menurut kepala desa, tingkat kesadaran masyarakatnya dinilai lebih tinggi dari warga permukiman biasa. c. Adanya niatan perangkat desa untuk menggunakan uang pribadinya guna melunasi target pajak yang dibebankan kepadanya Adanya tekanan dari pihak kecamatan untuk mengejar target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibebankan kepadanya seringkali membuat perangkat desa menggunakan cara lain untuk melunasinya; yakni dengan menggunakan uang pribadinya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa perangkat desa yang menjadi narasumber pada penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Dari penjabaran mengenai peran serta perangkat desa dalam peningkatan pajak bumi dan bangunan di atas, dapat diambil kesimpulan yakni: a. Peran perangkat desa dalam sektor pajak bumi dan bangunan selama ini hanya sebagai petugas pemungut tanpa diiringi peran sebagai motivator warga dalam membayar pajak sehingga partisipasi masyarakat sebagai wajib Pajak bumi dan bangunan masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan perangkat desa yang mayoritas adalah lulusan SMA. Atau bisa dikatakan bahwa sumber daya perangkat desa masih minim. b. Partisipasi masyarakat (mayoritas) dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti

152 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September 2013, 111-236

ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut dalam artian perangkat desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan yang mereka bayarkan. 2. Saran Adapun saran yang peneliti berikan sebagai pemasukan dalam penelitian ini antara lain: a. Perangkat desa setempat perlu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. b. Perlu adanya pelatihan-pelatihan pada perangkat desa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA Afandi, Andik. (2010). Makro-mikro Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Sidoarjo: Umsida Press. Ainur, dkk. (2012). Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi. Malang: Averroes Press. Ibrahim, Amin. (2008). Teori dan Konsep Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.

Pelayanan

Publik

Serta

Lutphi. (2011). Peranan Sosial. (online) lutphi.blog.fisip.uns.ac.id Putra, Ardian P. (2012). Definisi Peran Sosial Partai Politik. (online). http://ardee.web.id. Santoso, Slamet. (2010). Teori-teori Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama. Sjamsudin, Sjamsiar. (2007). Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.