XII
Per June 2009
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGADILAN NIAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
b.
c.
d.
e.
f. g.
Mengingat:
1.
2.
3. 4.
bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; bahwa bahwa era globalisasi, terutama di bidang perniagaan, menimbulkan banyak permasalahan hukum di masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat, adil, terbuka dan efektif; bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum; bahwa penanganan permasalahan hukum di bidang perniagaan menjadi kewenangan pengadilan niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; bahwa hingga saat ini, belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai Pengadilan Niaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Niaga; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44); Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927:227); Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Lembaran Negara Republik
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Indonesia Tahun 1847 Nomor ***, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ***); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN NIAGA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. 2 Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim niaga. 3. Panitera adalah panitera di dalam lingkungan peradilan umum. 4. Penitera Muda Niaga adalah panitera muda pada pengadilan niaga. 5. Panitera Pengganti Niaga adalah panitera pengganti pada pengadilan niaga. 6. Juru Sita Pengganti adalah jurusita pengganti pada pengadilan niaga. BAB II TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Pengadilan Niaga berkedudukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, serta Pengadilan Niaga pada Pengadilan-Negeri lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden. Pasal 3 Daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga meliputi wilayah sebagai berikut: a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Nanggroe Aceh Darussalam. 3
d.
e.
Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB III KEWENANGAN
(1) (2)
Pasal 4 Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara niaga. Perkara niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi perkaraperkara sebagai berikut: a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak; b. Hak atas Kekayaan Intelektual : 1. Desain Industri 2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 3. Paten 4. Merek 5. Hak Cipta c. Lembaga Penjamin Simpanan : 1. Sengketa dalam proses likuidasi. 2. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha. d. Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang
BAB IV SUSUNAN PENGADILAN NIAGA Pasal 5 Susunan Pengadilan Niaga terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Muda Niaga, Panitera Pengganti Niaga dan Jurusita Pengganti.
(1) (2) (3)
Pasal 6 Pimpinan Pengadilan Niaga terdiri dari atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Niaga. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Niaga.
4
(4)
(5)
Dalam hal tertentu Ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wakil Ketua. Panitera pada pengadilan negeri karena jabatannya menjadi panitera pada pengadilan niaga.
Bagian Pertama Pengangkatan Hakim
(1) (2) (3)
Pasal 7 Hakim diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Tunjungan dan hak-hak lainnya bagi Hakim diberikan selama menjalankan tugas sebagai hakim niaga. Tunjangan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 8 Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpengalaman sebagai Hakim Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun; b. berpengalaman menangani perkara perdata dan bidang perniagaaan; c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas; d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana; dan e. wajib mengikuti dan lulus pelatihan dan pendidikan sebagai Hakim Niaga.
. Bagian Kedua Pemberhentian Hakim Pasal 9 Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; c. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau d. telah memasuki masa pensiun
Pasal 10 Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
Pasal 11 5
(1)
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (2) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. (3) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d, berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian maka pemberhentian sementara berakhir demi hukum. (5) Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani perkara. Pasal 12 Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Kepaniteraan Pasal 13 (1)
(2)
Penitera muda niaga, panitera pengganti niaga dan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Niaga. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti niaga, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima tahun) sebagai panitera pengganti di dalam lingkungan peradilan umum; b. harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan khusus.
Pasal 14 Tugas dan kewajiban panitera muda niaga menyelenggarakan administrasi Pengadilan Niaga.
BAB V TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
(1) (2) (3)
Pasal 15 Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Niaga menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Niaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Mahkamah Agung.
6
BAB VI HUKUM ACARA
(1) (2)
(1)
(2)
Pasal 16 Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang yang bersangkutan, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menunjuk kepada jangka waktu sebagaimana diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan.
Pasal 17 Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengadili perkara niaga dilakukan oleh majelis Hakim yang jumlah anggotanya ganjil, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga, dan susunan Majelis Hakim pada Makkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB VII PEMBIAYAAN
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 18 Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Niaga. Panjar biaya perkara di Pengadilan Niaga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga dan panjar biaya perkara di Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Biaya perkara baik pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dibebankan kepada para pihak. . BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, adalah Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 20 Semua peraturan perundang-undangan pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 21 7
Perkara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang ini yang telah dilimpahkan atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan dan peninjauan kembali, diperiksadan diputus berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal ................ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ................. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
8
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGADILAN NIAGA
I.
UMUM Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah perdagangan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, perlu pengaturan mengenai Pengadilan Niaga dalam suatu undang-undang tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara niaga. Pengadilan Niaga berkedudukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Niaga pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini dan undang-undang tentang cakupan niaga yang bersangkutan. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur: a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Niaga; 9
b.
mengenai susunan majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali; dan c. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Niaga. Selain itu, undang-undang tentang Pengadilan Niaga ini juga mengatur masalah pembiayaan dalam penyelenggaraan Pengadilan Niaga serta transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Niaga.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta hal-hal yang berkaitan dengannya” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan ”hal tertentu” misalnya antara lain masalah yang berkaitan dengan beban perkara atau beban tugas. Ayat (5) 10
Cukup Jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Hakim yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Ketua Mahkamah Agung. Huruf b Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. 11
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Niaga melalui keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pengadilan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
12
