ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
Risalah Kebijakan Maret 2016
Penyiapan Kepala Sekolah yang Efektif
Sistem sekolah yang berkinerja tinggi dipimpin oleh kepala sekolah teladan Kepala sekolah teladan membutuhkan pembelajaran profesional berkualitas tinggi sebelum dan selama mereka menjabat sebagai kepala sekolah Untuk meningkatkan kapasitas semua kepala sekolah di Indonesia pada tahun 2030 diperlukan penyelenggaraan pembelajaran profesional di kabupaten-kabupaten Peran Lembaga Pengembangan & Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) adalah melatih Master Trainer dan Asesor yang ada di kabupaten-kabupaten untuk menyelenggarakan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) Model bisnis dari LPPKS perlu disesuaikan dengan realitas ini dan kebutuhan masa depan
Risalah Kebijakan ini disusun berdasarkan temuan-temuan dari penelitian Evaluasi Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah. Laporan lengkap tersedia di http://www.acdp-indonesia.org/id/publications/acdp-007-laporan-utama-studi-dasar-tentang-kompetensi-kepala-sekolah-dan-pengawas-sekolahdan-madrasah/
Foto: http://www.lppks.org
1
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
KONTEKS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memahami pentingnya peran kepala sekolah teladan dalam sistem sekolah yang berkinerja tinggi. Untuk itu, kepala sekolah harus memiliki kelima standar kompetensi yang dijelaskan dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Peraturan ini menjelaskan pengelompokkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Kompetensi-kompetensi tersebut dikelompokkan menjadi kompetensi ‘kepribadian’, ‘manajerial’, ‘kewirausahaan’, ‘pengawasan’, dan ‘sosial’. Selain Permendiknas No. 13 tahun 2007, Permendiknas No. 28 Tahun 2010 menetapkan landasan hukum bagi penyiapan, sertifikasi, perekrutan dan pengangkatan, serta
Foto: BKLM, Kemendikbud
penilaian kinerja kepala sekolah. Melalui implementasi
mengharuskan peserta untuk melaksanakan penelitian
kebijakan-kebijakan tentang sertifikasi, perijinan, dan
berbasis sekolah; dan 30 jam pembelajaran ‘in-service’
akreditasi program, strategi-strategi ini dimaksudkan
tatap muka dan penilaiannya. Guru-guru yang berhasil
untuk memampukan pemerintah Republik Indonesia dan
menyelesaikan pembelajaran profesional ini kemudian
kabupaten mengontrol perekrutan calon kepala sekolah.
diberikan NUKS.2 Setelah memiliki NUKS, guru-guru tersebut
Permendiknas No. 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa
layak untuk diangkat menjadi kepala sekolah di kabupaten
pendaftar calon kepala sekolah harus merupakan pegawai
mereka.
negeri berpangkat minimal IIIC yang memiliki pengalaman
Penyiapan kepala sekolah yang efektif tergantung pada
mengajar paling sedikit lima tahun; memiliki ijazah Sarjana
pembelajaran profesional yang berkualitas tinggi yang
atau Diploma IV dari universitas yang terakreditasi; berumur
ditempuh sebelum menjadi kepala sekolah dan juga
tidak lebih dari 54 tahun; dan telah bersertifikasi pendidik.
pada pembelajaran profesional yang dilaksanakan selama
Salah satu komponen penting dari Permendiknas No.
menjabat sebagai kepala sekolah. Program pembelajaran
28 Tahun 2010 adalah Program Penyiapan Calon Kepala
profesional seperti PPCKS didasarkan pada hasil penelitian
Sekolah (PPCKS). Program pembelajaran profesional ini
yang menunjukkan bahwa pengembangan profesional
ditawarkan secara nasional oleh Lembaga Pengembangan &
calon kepala sekolah akan berdampak pada peningkatan
Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).1 PPCKS menyiapkan
kualitas sekolah, dan dengan demikian hasil belajar siswa pun
dan mensertifikasi guru-guru untuk menjadi kepala sekolah
meningkat. Risalah Kebijakan ini memaparkan karakeristik-
berdasarkan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki
karakteristik kepala sekolah yang efektif yang dijadikan dasar
kepala sekolah.
untuk pengembangan program penyiapan kepala sekolah yang efektif. Peran LPPKS kemudian dijelaskan dalam konteks
Guru yang mengikuti PPCKS harus berhasil menyelesaikan
pembelajaran profesional yang mengarah pada target tahun
tiga tahap pembelajaran profesional: 70 jam ‘in-service
2030, yaitu semua kepala sekolah memiliki NUKS.
learning’ yang dilaksanakan secara tatap muka; 200 jam ‘on the job learning’ yang dilaksanakan selama 3 bulan dan
1
LPPKS adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
2
2
NUKS adalah Nomor Unik Kepala Sekolah
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
KEPALA SEKOLAH YANG EFEKTIF
Pada sekolah berkinerja tinggi, variabel-variabel sekolah seperti kualitas guru; kualitas kepemimpinan, manajemen dan administrasi; fasilitas sekolah termasuk teknologi; dan proses kurikulum, penilaian, dan pelaporan, semuanya berjalan dengan selaras. Namun ketika variabel-variabel ini dikelola secara terpisah, sekolah hanya menunjukkan dampak yang kecil pada pembelajaran. Ketika setiap variabel tersebut digabung, terciptalah dampak yang signifikan pada kualitas pendidikan dan kualitas belajar siswa. Salah satu peran kepala sekolah adalah membangun kondisi di mana masing-masing variabel tersebut bersinergi dengan baik. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas di sekolah yang mereka pimpin.
Efektivitas kepala sekolah dipandang sebagai hal yang mendasar untuk mewujudkan sekolah yang berkinerja tinggi. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pencapaian hasil belajar siswa yang telah ditentukan, dan oleh karena itu kepala sekolah tidak sekedar berperan sebagai pengawas para guru dan siswa. Kepala sekolah harus menunjukkan kepemimpinan pembelajaran di sekolah mereka; menyediakan pengembangan profesional yang efektif bagi para guru; menyusun prioritas penggunaan dana sekolah; berkerjasama dengan para guru dan komunitas sekolah untuk memastikan bahwa kurikulum dan pedagogi yang diselenggarakan sesuai dengan siswa mereka; dan terlibat dalam evaluasi rutin serta proses peningkatan sekolah.
Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin sekolah yang menghasilkan suatu perbedaan dalam proses belajar siswa memiliki karakteristik sebagai berikut:
Kepala sekolah dengan kepemimpinan di sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang visioner dan dapat mengomunikasikan visi mereka tentang sekolah berkinerja tinggi kepada komunitas mereka dan para penentu kebijakan di luar sekolah. Mereka membangun hubungan atas dasar kejujuran dan saling menghormati di dalam komunitas dan gaya kepemimpinan mereka diadaptasi sesuai kondisi dan lingkungan. Kepala sekolah yang efektif, budaya belajar dan prestasi yang solid mendukung para guru untuk berkinerja dengan baik. Mereka mengarahkan pendekatan pembelajaran profesional untuk pengembangan sekolah dan memastikan bahwa sistem manajemen data bekerja dengan baik dan digunakan untuk menginformasikan strategi-strategi bagi pengembangan sekolah tersebut. Kepala sekolah yang efektif menciptakan kondisi yang tepat untuk melaksanakan penelitian berbasis sekolah3 yang hasilnya digunakan sebagai referensi untuk menyelenggarakan pendidikan. Mereka menganalisa data kinerja siswa dan bertindak berdasarkan temuan mereka. Strategi-strategi ini dinilai dapat membuat perbedaan terhadap kualitas pengalaman siswa di sekolah.
3
mereka memiliki tujuan moral; mereka memahami perubahan; mereka membangun hubungan di dalam dan di luar lingkungan sekolah; mereka mendorong penciptaan pengetahuan dan semangat berbagi pengetahuan di sekolah mereka; mereka ahli dalam mengambil dan menyelaraskan kebijakan untuk dilaksanakan di sekolah mereka; mereka menciptakan kader-kader pemimpin di berbagai jenjang di sekolah mereka termasuk di antara para guru dan siswa; dan mereka meningkatkan mutu profesi mengajar melalui kepemimpinan mereka. Untuk mengembangkan seorang kepala sekolah teladan diperlukan penyiapan kepala sekolah yang efektif.
PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH YANG EFEKTIF
School and Classroom Action Research (CAR)
Hasil evaluasi program-program penyiapan kepala sekolah menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam kurikulum atau pedagogi serta peran administrasi atau manajemen kepala sekolah. Programprogram penyiapan kepala sekolah juga harus mendukung calon kepala sekolah untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka sehingga komunitas sekolah mereka di masa yang akan datang mengenali mereka sebagai pemimpin pendidikan. Rancangan program penyiapan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan tertentu dalam sistem pendidikan. Selain itu, program penyiapan kepala sekolah harus menyediakan bantuan bagi mereka yang akan beralih jabatan menjadi kepala sekolah. Strategi-strategi seperti program mentoring dan coaching memastikan bahwa kepala sekolah yang baru terakreditasi dapat berhasil dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Foto: USAID
3
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
Indikator program penyiapan kepala sekolah yang berhasil antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Tujuan: Tujuan program pembelajaran profesional ini jelas dan fokus pada pendidikan guru-guru yang ingin menjadi pemimpin sekolah. Tujuan program mencerminkan tuntutan bagi pemimpin sekolah masa depan, tuntutan sekolah, dan tuntutan siswa; dan definisi sukses dikaitkan dengan pembelajaran siswa di sekolah yang dikelola oleh lulusan program pembelajaran profesional. Tujuan dari program ini didukung dengan kebijakan-kebijakan dan panduanpanduan administrasi.
2.
Koherensi: Isi program didokumentasikan dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Koherensi dari program tersebut jelas bagi peserta program. Isi program tersebut akurat, logis, koheren, dan terorganisir untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan kepala sekolah di jenis-jenis sekolah tertentu.
3.
Keseimbangan: Isi dari program pembelajaran profesional memadukan teori dan praktik kepemimpinan dan administrasi dengan realitas pekerjaan sehari-hari kepala sekolah di sekolah.
4.
Komposisi fasilitator pembelajaran profesional: Fasilitator-fasilitator yang digunakan dalam program pembelajaran profesional ini meliputi akademisi dan praktisi. Para fasilitator ini adalah ahli dalam kepemimpinan sekolah, memiliki pengetahuan terkini di bidangnya, dan secara intelektual produktif (mereka menulis dan menerbitkan hasil penelitian mereka sendiri). Secara keseluruhan, komposisi fasilitator mencakup bidang keahlian yang dibutuhkan untuk diselaraskan dengan materi yang akan diajarkan, penilaian yang akan dilaksanakan, dan karakter para peserta pelatihan.
5.
6.
Penelitian dan pengembangan: Pendekatan yang digunakan untuk penelitian berbasis sekolah dan pembelajaran profesional dilaksanakan agar calon kepala sekolah dapat belajar bagaimana memimpin penelitian dan mengembangkan staf, sekaligus menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas di sekolah mereka nanti.
7.
Keuangan: Sumber dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program pembelajaran profesional ini mencakup dana untuk menyediakan guru yang akan menggantikan tugas mengajar sehari-hari peserta program ini, sehingga tetap ada guru yang mengajar kelas mereka selama mereka mengikuti program ini.
8.
Penilaian: Program pembelajaran profesional melibatkan peserta dalam penilaian yang berkelanjutan, termasuk penilaian diri dan perbaikan diri dalam komponen pembelajaran profesional off-the-job dan on-the-job.
9.
Evaluasi: program penyiapan kepala sekolah itu sendiri dikaji dan dievaluasi secara rutin berdasarkan umpan balik dari peserta, fasilitator pelatihan, dan pembuat kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program ini berkualitas tinggi, memiliki isi materi yang akurat dan sesuai dengan situasi saat itu, berbasis praktek, dilaksanakan dengan biaya yang efektif, dan berguna untuk praktisi dan pembuat kebijakan.
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH Penyelenggaraan program penyiapan kepala sekolah di Indonesia merupakan tanggung jawab Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). LPPKS didirikan berdasarkan Permendiknas No. 6 Tahun 2009 (Organisasi dan Tata Kerja LPPKS). Pemendiknas No. 39 Tahun 2012 merevisi dan memperbarui tugas LPPKS, sebagaimana halnya dengan Permendiknas No. 45 Tahun 2013. Permendiknas No. 6 Tahun 2009 dan Permendiknas penggantinya tersebut menjelaskan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh LPPKS. Tugas-tugas ini meliputi pengawasan penyiapan, pengembangan dan
Penerimaan peserta: Kriteria penerimaan untuk memilih peserta program pembelajaran profesional ini dirancang agar merekrut calon kepala sekolah yang memiliki kapasitas dan motivasi untuk menjadi kepala sekolah yang berhasil.
Foto: LPPKS
4
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
pemberdayaan kepala sekolah, sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2012 berikut ini.
14.000 calon kepala sekolah yang lulus PPCKS dan menerima NUKS setiap tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2030. Jika PPCKS dilaksanakan dua kali dalam setahun, setiap tahun sampai tahun 2030, maka akan dibutuhkan pelatihan untuk sebanyak 117 Master Trainer tambahan per tahun dan 660 Asesor tambahan per tahun.
Peran LPPKS adalah: menyusun rencana, program, dan anggaran LPPKS; menyiapkan program yang fokus pada pemberdayaan perspektif bagi calon kepala sekolah;
Untuk mencapai tujuan ini juga diperlukan akreditasi institusi di kabupaten-kabupaten yang akan melatih calon kepala sekolah; dan diperlukan pelaksanaan proses seleksi berbasis keunggulan untuk calon peserta PPCKS yang dilaksanakan di kabupaten-kabupaten.
mengimplementasikan program untuk secara khusus meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam hal data dan manajemen data; melaksanakan penyimpanan data dan pemeliharaannya di LPPKS; dan
Untuk itu, LPPKS memiliki tanggung jawab untuk: melatih Master Trainer dan Asesor yang berada di kabupaten-kabupaten;
memimpin pengembangan berkelanjutan LPPKS. Visi LPPKS adalah
mengakreditasi Master Trainer dan organisasi-organisasi penyedia pelatihan di kabupaten untuk dapat menyelenggarakan PPCKS (misal: universitas, LPMP);
“menjadi lembaga terbaik untuk mengembangkan kepala sekolah yang amanah, berjiwa wirausaha, dan profesional”.
memantau kualitas dan konsistensi pembelajaran profesional yang disediakan di kabupaten-kabupaten;
Misi LPPKS adalah:
secara rutin meninjau kembali dan memperbarui materimateri pembelajaran profesional;
Menanamkan kejujuran, integritas dan komitmen pada pendidikan;
mensertifikasi lulusan PPCKS dengan memberi NUKS;
Menanamkan jiwa wirausaha (inovatif, kreatif, percaya diri, kompetitif, kerja keras, berani mengambil resiko, pandai menangkap peluang) melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembekalan yang relevan bagi kepala sekolah;
senantiasa memelihara basis data calon kepala sekolah dan kepala sekolah yang memiliki NUKS; mengembangkan peran LPPKS untuk bekerja dengan Dinas Pendidikan dan BKD untuk memantau penempatan lulusan PPCKS;
Membangun kemampuan kepala sekolah yang sesuai dengan praktik teladan internasional (international best practice);
melatih pengawas sekolah untuk mendukung implementasi PPCKS dan mendukung peserta yang berhasil dan yang tidak berhasil di kabupaten-kabupaten;
Mengembangkan keterampilan manajerial, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan teknologi kepala sekolah; dan
secara rutin meninjau kembali model bisnis yang melandasi penyelenggaraan PPCKS untuk mengakomodasi praktik-praktik yang diperlukan;
Memadukan konsep kepemimpinan spiritual dengan pendekatan manajemen modern sebagai landasan nilainilai dan budaya kerja kepala sekolah dalam memimpin sekolah.
membangun hubungan strategis dengan Kemenag; dan menawarkan PPCKS ke sektor sekolah swasta.
Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, LPPKS diharapkan bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Yang akan menjadi salah satu peran utama LPPKS adalah melatih Master Trainer yang ada di kabupaten-kabupaten. Penyediaan pembelajaran profesional akan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam konteks lokal mereka untuk:
PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH DI TAHUN 2016 DAN PROYEKSI MASA DEPAN
mendukung pembelajaran aktif siswa di kelas; memimpin strategi-strategi pengembangan sekolah;
Terdapat sekitar 217.000 kepala sekolah di Indonesia dan hanya sekitar 5.000 kepala sekolah yang telah memiliki NUKS. Di samping itu, terdapat sekitar 9.000 calon kepala sekolah yang telah memiliki NUKS. Untuk memastikan semua kepala sekolah di Indonesia memiliki NUKS pada tahun 2030 , maka LPPKS harus berperan sebagai lembaga nasional pengembang kepemimpinan sekolah tertinggi di Indonesia. Lebih lanjut, jika semua kepala sekolah di Indonesia wajib memiliki NUKS pada tahun 2030, maka harus ada sekitar
memimpin pengembangan profesional guru-guru di sekolah; menyelenggarakan coaching dan mentoring dengan berdialog dengan para guru; melaksanakan penilaian kompetensi guru; meningkatkan partisipasi orang tua siswa dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah;
5
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership Selain itu, infrastruktur Teknologi Informasi (TI) online LPPKS juga akan perlu dikembangkan sehingga data lulusan PPCKS terhubung dengan informasi NUKS mereka; dan informasi kontak para lulusan PPCKS disimpan secara online dengan aman dan diperbarui secara berkala. Peninjauan dan pemeriksaan data NUKS secara rutin akan dibutuhkan untuk memastikan keakuratannya.
menjadi akuntabel di komunitas sekolah mereka; dan meningkatkan jumlah pemecahan masalah aktif oleh siswa di kelas. Seluruh Master Trainer harus memiliki keterampilan teknologi digital yang kuat dan mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas.
Untuk memastikan protokol manajemen data dan kompatibilitas data sudah selaras dan disetujui, maka perlu dibentuk sekelompok pengelola kompatibilitas data nasional.
Pembelajaran profesional berskala besar ini akan memerlukan website LPPKS sebagai fokus nasional dalam penyediaan informasi terkini dan sumber-sumber materi untuk mendukung peserta dan lulusan PPCKS. Langkahlangkah berikut akan diperlukan untuk mendukung opsi kebijakan ini:
Masing-masing pendekatan untuk penyiapan kepala sekolah di Indonesia ini membutuhkan komitmen untuk mengacu kepada peraturan-peraturan terkait serta usaha yang konsisten dan berkelanjutan paling tidak untuk dua dasawarsa ke depan.
website LPPKS dikembangkan untuk menyediakan informasi terkini selama proses sosialisasi, yang dikoordinasikan dengan proses-proses di kabupatenkabupaten; semua sumber informasi dan materi yang digunakan dalam PPCKS disediakan di bagian website LPPKS yang dilindungi password, yang secara rutin dikelola dan diperbarui; website LPPKS memuat pusat penyimpanan sumbersumber yang mendukung PPCKS dan mencakup artikelartikel jurnal terkait yang terkini serta sumber-sumber lain yang relevan; dan beberapa modul pembelajaran profesional perlu ditransfer ke dalam moda pembelajaran online sehingga peserta didorong untuk membangun keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mereka, untuk aktif mengakses materi dan sekaligus mempelajari isi materi.
Foto: ACER
ACDP Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui Australian Aid, Uni Eropa (UE), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (Education Sector Support Program/ESSP). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Risalah Kebijakan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAid dan Uni Eropa melalui ACDP.
Risalah Kebijakan ini disusun dari penelitian yang didukung oleh ACDP, yaitu Penelitian Evaluasi Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (ACDP 042), yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini dilaksanakan oleh Australian Council for Educational Research (ACER), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Regional Economic Development Institute (REDI) atas nama Cambridge Education. Sekretariat ACDP Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Gedung E, Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Tel. : (021) 578-51100 Fax: (021) 578-51101 Email :
[email protected] Website : www.acdp-indonesia.org
6
