,
-4-
pEnqs$ffisn f,tEU?EtrH rnn FERATURAN DAERAH KAEUPATEru PATI
NGMOR
:9 TAHUN2S03
THruTAruG
|JIN USAFIA FERNAGANGAN
ilTNGAN RAHAflAT TUI"+AhIYANG M,AHA ESA
!
SUPATI PATI
Menimbang :
a,
bahwa dalarn rangka meningkatkan kelancaran pemherian rjin
di
bidang perdagangan dan berdasarkan perirnpahan k*wenangan yang t*lah ditetapkan didalarn pelaksanaan otenomi Da*rah, rnaka pertru nre*etapkan kenrbali ketentuan cian tata eara pernberian ljin Usaha perdagangan; L t,
bahwa untuk maksud tersebut huruf
a, perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan ilaerah.
$li*ngingai
ilndang-undang Nornor
'1
13 Tahun 1gs*
tentai-.rg
Fembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkung*n FropinsiJawa Tengah { Berita Negara Tahun jg50i;
undang-undang Nomor I Tahun 1gg1 tentang Hukum Acara Pidana { Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun .!gg1
N*nr*r 7s, Tanrbahan L*mbaran Negara Repirblik lndanesla Ncmor 3?0$i
'l
;
undang-undang Nsmor 3 Tahun 1gg2 tentang wajib Daftar Parusahaan { Lembaran lrlegara Republik lndonesia Tahun
1gs2 Nomcr 3, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Fi*rror 3?14 )
'
t
I 4"
Undang-undang
l{omor 25 Tahun 1992
tentang
F*rkcperasian i Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1992 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Republik f
ndonesia Ncmor 350? i;
5. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1SS5 tentang Perseroan
Terbatas ( Lembaran Negara Republik lnd*nesia tahun tggs
Ncmcr '!3, Tambahan Lembaran lrlegara Republik lndonesia lrlomcr 3587
i
;
I
Tahun 1gg5 tentang Usaha Kecil { Lembaran friegara Repubtik lndonesia Tahun 1995 Nomor 74,
6. Undang-undang Ncmor
Tambahan Lembaran Negara Republik lndcnesia Nomor 3611);
(
7. Undang-undang Nom+r
?? Tahun 1gg*
tentang
Pernerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik lnd*nesia
Tahun lggg Nomor 60, Tambahan Lenrbaran
Negara
Republik indonesia Nomor 383* i,
L
Undang-undang Nomor 25 Tahun lggg tentang Perimbangan Keuangan antara F*merir"ltah Fusat dan Saerah { Lembaran Negara Republik lnd+nesia Tahun 19gg Nomcr T2,Tambahan Negara ReB*blik lndonesia Nomor 3848)
;
g. Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 Felaksanaan Undang-r:ndang Nomer
I
tentang
Tahun 19S1 t*ntang
H*kum Acara Pidana { Lembaran Negara Republik lndcnesla Tahun 1SS3 i'lamor S, Tambahan !-eni'naran Negara Repub,lik lndonesia liomsr 3258 )
;
'lS.Feraturan pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi sebagai
Daerah Otsnom
{
Lembaran Negara Republik lndanesia
Tahun 200+ Norner 54, Tambahan Lernbaran Republik !ndonesia Nomor 3952 );
Negara
't1' Keputusan presiden Nomor 44 Tahun lsgg tentang Teknik peraturan Penyusunan perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan peraturan
Pemerintahan, Rancangan Keputusan presiden
;
f2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang penyidik pegawai
4 Tahun 1gS7 Negeri $ipil d; Lingkungan
Pemerintah Daerah;
13.
Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Ncmor sgl/MPPlKepil0llggg tentang Ketentuan dan Tata cara Femberian Surat ijin Usaha perdagangan $lUp {
};
14'Keputusan Menteri perineiustrian dan perdagangan Nomor TSlMPplKp/31'0s1 tentang pedoman
$tandart
Pelayanari di bidang Ferindustrian dan Ferdagangan
Minirnar
;
15'Feraturan Faerah Kabupaten Daerah ringkailr Fa* Namor ggs Tarrun l tentang penyidik pegawai
Negeri
B
sipii di
Lingkungan pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat ff pati {Lembaran Daerah Kabr-rpaten Daerah Tingkat pati * rahun lgBS Nonr+r i0 $eri * Na.6i ; 16'Peraiirran Daerah Kabupaten pati Nomcr
tentang Retribusi
rjin
ii
rahun Is*g Gangguan {Lembaran ilaerah
Kabupaten pati Tahr.in 1S$g fiJom*r 1S )
;
17. Peraturan
Daerah Kabupaten pati Nornor S Tahun A0*0 tent*ng pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Fati
{Lembaran Daerah Kabupaten Fati Tahun 900* Nomoi.gS $eri S ) ;
18'Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomar ?0 Tahun zs*? tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten p*ti
Nomor
6 Tahun ?00s tentang Fembentukan
Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Fa*
srganisasi
{Lernbaran saenah
Kabupaten pati Tahun 2002 Nomor S6 $eri Di.
*engan persetujuan DFWAru FERIJVAKiLAN RAKYAT SAERAH KASUPATEN PAT!
MEMUTU$KAN Menetapkan
:
PERATURAi{ DAERAI{ KABUPATFN PATI TENTANG IJII.I U$AHA PFRDAGANGAru.
BAB
I
KETEhITUAN UMUM
Pasal
I
Dalam Feraturan Daerah iniyang dimaksud
a. b. e. d.
:
Daerah adalah Kabupaten Pati;
Pemerintah **erah adalah Pemerintah Kabupaten Pati
;
B*paii adalah Supati Pati; Pejabat yang ditun"iuk adalah Fegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
e.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang rneliputi Perseroan Terbatas, Ferseroan Komanditer. Ferseroan lainnya, Eadan Usaha Milik Negara dengan Nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,Lembaga, Dana Pensiun
,
Bentuk Usaha Tetap
serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
f.
Perdagangan adalah Kegiatan .!ual beli barang atau jasa
yang dilakukan s*cara terus meneru$ dengan
tujuan
pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbaian atau kompensasi
;
g. Perusahaan adalah setiap hentuk usaha
yang
rnenjalankan setiap ,lenis Usaha yang bersifat tetap dan
terus ffienerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalar* wilayah Kabupaten Pati untuk memperoleh keuntungan dan atau laba
;
h,
Surat ljin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat
SIUP adalah Surat ljin untuk rnelaksanakan kegiatan usaha perdagangan
;
Surat Fermintaan ljin lJsaha Perdagangan adalah formullr
yang diisi cieh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memBeroleh SIUP Kecil / Menengah I Besar; I J"
Ferubahan F*rusahaarr adalah Peruhahan dalam perusah*an yang rneliputi perubahan Nama Perusahaan,
Bentuk Ferusahaa*, Alarnat Kantor Ferusahaan, Nama
Femilik
I
Penanggung Jawab. Alamat Femilik I
Fenanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Hersih
{
netto
} , Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang I
Jasa Dagangan Utama k.
Cabang
Ferusahaan
;
.
adalah Perusahaan
yang
rn*rxpakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditenrpat yang berlainan dan dapat bereiiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya t.
;
Penruakilan Perusahaan adalah perusahaan yang
bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk nrelakukan s*atu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuaiwewenang yang diberikan
;
m. Fer*rakllan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaa*
yang diberi kewenangan bertindak untuk rn*wakili kantcr
pusat perusahaan dan b*kan merupakan bagian dari kantor pusat ?'!
;
Perdagangan b*rjangka komoditi adalah suaiu bentuk p*rjan.lian jual
b*li
yang dibuat melalui anggota bursa-
bursa yang ;"nengikai
si
penjual dan
si p*mbeli untuk
menyerahkan atau menerima sejumlah kcmaditi dengan r*utu tert*ntu dan waktu penyerahan dikemudian hari.
BAB
II
5URAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal
l
{1)$etiap Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memperoleh SlUp.
{2} SIUP sebagaimana dirnaksud ayat {1} pasal dari
terdiri
:
a. SIUF Kecit { SIUF - PK}; b. $lUF Menengah { S|UP - FM }; c" $iUP Besar { SIUP - pE i ;
Pasal 3 {1) Kewenangan pemberlan SlUp berada pada Fupati. {?} Eupati
dapat melimpahkan kewenangan sebagairnana
dimaksud ayat (1i Pasal ini kepada pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4
sruP diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dirnaksud pasa! 3 ayat i1) Feraturan Daerah ini berlaku diseluruh wilayah Republik lndonesia.
Pasal 5
{1}
Perusahaan
yang
melakukan keglatan
usaha
perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih {netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.CI00.000; (dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SlUp Kecil.
{2} Perusaha*n yang melakukan kegiatan usaha perdaga_
ngan dengan moda! dan kekayaan bersih { netto } seluruhnya dlatas Rp. 200.000.000; i dua ratus juta rupiah ) sanrpai dengan Rp. 5ss.0s0.s00; ( rima ratus juta rupiah ) fidak termasuk tanah dan bangunan
usaha, wajib rnemperoleh $llJF llrlenengah. 13i
tempat
Peiusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdaga_ nsan dengan rnodal dan kekayaan bersih ( netta ) seiuruhnya diatas Rp. 800.000.000; { lima natus juta rupiah ) fidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha, wajib memperaleh $lUp BesarPasal 6
Ferusahaan kekayaan
yang meiakukan perr.lbahan modal dan bersih { netto } baik karena peningkatan maupun
penurunan yang dibuktikan dengan Akta perubahan dan atau
neraca Ferusahaan, wajib memperoleh ljin Usaha Ferdagangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam FasalS peraturan Daerah ini.
Pasal 7
setiap perusahaan yang terah memperoreh $rup
daram
jangka uraktu 3 {tiga) bulan terhitung mulai knggal diterbitkan sluP wajib mendaftarkan perusahaannya dararn
Dafrar
Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang
beriaku.
BAB
III
BAB
III
TATA CARA FERMINTAAN SIUF pasal g
{1) Fermintaan
srup Kecir, Menengah dan Besar bagi
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati"
(2) Permintaan SlUp sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal
ini harus ditandatangani Direkiur Utama atau
Fenanggungjawab perusahaan.
pasal g
$ruF karena Berubahan modar sehagaimana dimaksud Fasal 6 peraturan Daerah ini diajukan kepada Permintaan
Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
pasal 10 {1} P*rmintaan
Pasal
g
slup
sebagaimana dimaksud pasal
peraturan Daerah
g
dan
ini wajib merampirkan
dokumen-dokum*n dengan ketentuan sebagai ber!kut
:
a' Perusahaan yang berbentuk Ferseroan Terbatas ; 1. Copy Akta Notaris Fendirian perusahaan. ,. Copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukurn
3'
dari Menteri Kehakiman bagi perseroan Terbatas. copy Kartu Tanda penduduk ( KTp pemirik atau
)
ilireldur Utama atau Fenanggung jawab perusahaan.
4. eapy t\iFWp perusahaan. 5. eopy Surat ijin Gangguan. S.
Neraca Aural Ferusahaan.
b. Perusahaan berbentuk koperasi
:
t. *opy akta
pendirian koperasi yang
telah
mendapatkan pengesahan dari instansi b*rwenang
2" Cspy Katu Tanda Penduduk {KTP} pirnpinan I penanggung jawab koperasi.
3. eopy ilIFWF perusahaan 4. Copy surai ijin gangguan. 5, Neraca awal Perusahaan.
.
Perusahaan yang tidak berbentuk pers*r*an terbatas dan'moperasi
:
1. Ferusahaan persekutuan a) Ccpy akta pendirian perusahaan / AKa l.lotaris .
yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
b) Copy Kartu Tanda Fenduduk {KTP} pemilik i pena*gSl,tng jawab p*rusahaan.
ci Copy fdPWP perusahaan di Ccpy surat ijin gangguan ei Neraca awal perusahaan. 2.
Ferusahaan perorangan
a) Cspy Kartu Tanda
.
.
:
Penduduk qKTP
penanggung jawab perusahaan
)
pernilik /
.
b) 0opy NPWP perusahaan.
c)
C*py surat ijin ganggu*n
di
Neraca awal perusahaan
{2i Apabila dalam jangka waktu 15 { lima belas } hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan
Huk*r* kepada Menter! Kehakiman dan
HAM,
permohcnan SiUP sebagaimana dlmaksud ayet {1i huruf belum mendapatkan surat keputusan pengesahan
a
Badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka pemohon SIUP cukup melarnpirkan Sopy Data Akta
Pendirien Persercan dan copy Bukti Setor Fiaya Administrasi Fen:b*yaran, pr$ses p*ngesahan badan hukunr dari Departemen K*hakiman dan HAM sebagai kelengkapaft psrsyaratan guna mendapatkan $lUP.
i3) T*rhaciap pem*hon $lup sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila terah memperoreh surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Mentei.i Kehakirnan dan
${AM, wajib rnenyan}paikan ccpy surat keputusan peng*sahan Badan F{lrkum dari Menieri Kehakiman dan HAM h:epada Bupati paling lambat ,14 { *mpat belas } hari
kerja t*rhitung sejak tanggaN diterbitkannya $urat F*ngesahan ter*ehut,
{4}
*agi Ferersah*an seiragairnana dimaksud ay*t {1} pasal
ini y*ns iidak dipersy*ratkan
memperoreh
Gangguan berdasarkan ketentu*n
surat
ljin
Undang_uneiang
Sansguan iHO), sesuai ketentuan yang berlaku tidak wajib
m*lampirkan $urat Keterangan
ljin
Gangguan dari
Fem*r!ntah Daerah setempat;
i5) capy dakumen sebagainnana dimaksud ayat (1) Fasal ini
harus disertai aslinya gilna peneritian dan
akan
dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dckr-lnnen selesai
"
8AB IV I'slA$A BERLAKLi
Fasal 'i1
.5iuP b*rl*kr-i selama Ferusahaan menjalankan kegiatan r-ls*har':ya
.
SAB V FERUSAi.,*AAN YANG DI SEBA$KAN
rARt KEf#AJIBAN MEfuIPEROLEH SILJP Faqei 1j
{1} Fe:'usah*an ysns
dib*baskaEr
memperaleh $ltJP adalah
:
dari
kewajiban
e*bang I Perwakilan perusahaan yang tJalam m*njalankan kegiatan usaha perdagangan rneilgsunakan ijin usaha pendagangan perusahaan pusat; I^ u.
Ferusahaan kecii perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut
:
1.
Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
?.
Diurus
,
.
dijalankan atau dikelola sendiri oleh
perniliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga / kerabat terdekat.
c. Fedagang keliling.
pedagang asCIngan, pedagang
pinggir jalan atau pedagang kaki lima
;
{2} Perusahaan yang dibebaskan dari
kewajiban
SlUp sebagaimana dirnaksud ayat
rnemperoleh
{1}
huruf a dan b Fascr !ni, dapat diberikan sruF apabira dikehendaki aleh perusahaan dengan rfienyarnpaikan
surat p*rinintaan SlUp kepada Bupati melanrpirkan
deng*n
:
a. copy Kartu Tanda penduduk {KTp} pemirik / Direktur Utarna atau Penangguns Jawab
b
$urat Keterangan dari Lurah
;
/ Kepala Desa Desa
setempat yang diketahui oleh Camat setenrpat.
{3i Copy Kartu Tanda pendudirk (KTp} sebagaimana dimaksud ayat {2) huruf a pasal ini disertai aslinya gllna
penelitian
dan akan dikernbalikan kepada yang
bersangkutan setelah penelitlan selesai.
Fasai 13 {1i seiarnbat-lambatnya r ( tujuh } hari kerja terhitr.rng sejak dit*rimanya Surat Permohonan $lUp yang lengkap dan benar sebagairnana dimaksud pa*a! tr 0 peraturan Daerah ini, Eupati wajib menerbitkan $lUp.
{?}
Apabila pengisian Surat Permohonan SlUp kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat
(1)
dan
Pasa!
ini belum lengkap dan benar ,Bupati selambat-lambatnya 5 {lima } hari kerja terhitung sejak diterimanya $ilrai Pernrohonan $ll.JP, wajib memberitahukan $erara tertulis
kepada Perusahaan yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya"
{3} Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat
{2} Pasal
wajib r*elakukan perbaikan dan atau
lni
melengkapi
persyarata* selambat-lambatnya 7 itujuh ) hari kerja terhitung sejak diterinnanya surat penundaan pemberian SIUP.
(4) Apabila jangka vraldr*l yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksuei
ayat {3} Fesai ini
Perusahaan yang
bersangki;tan iidak dapat men:enuhi persyaratan dengan
iengkap cian b*nar, Bupati rnenoiak Permohonan SIUP yang bersangkutan.
{5i Perusahaan yang dit*lak Permohonan $lUFnya dapat rnengajukan kembali Perrrohonan $lUP.
8AB VI FEMtsUKAAN CABANG I PERWAKILAN PERIJSAHAAN
Pasal 14 Perusahaan pemegans $lUP yang akan mernbuka
Kant*r Cabang Perwakilan Perusahaar:, wajib me!aporkan sec&ra tertulis kepada tsupati ditempat
kedudukan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.
1?\
Dalam menyampaikan lapcran tertulis sebagain:*na dim*ksud ayat {1} Pasal ini wa.!!b dilampiri dokumen sebag*i b*rikui:
il
SlUp Ferusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Fejabat ]rang berwenang menerbitkan ljin U*aha
eopSr
Perdagangan tersebut; L
U"
Ccpy Akta Notaris atau bukti lainnya
tentang
pembukaan Kantor Cabang Perusahaan; t.
eepy Kartu Tanda Penduduk {KfF) penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Parusahaan
;
d. Ccpy Tanda Daftar Perusahaan { Kant*r Pusat 5
CeBy $ur*i
ljin
Gangguan
di
}
;
Karrtor Cabang
Ferusahaan yang baru;
i3) $elambat-larnbatnya 7 {tu;uh} hari kerja terhitung sejak dlterimanya lap*ran dan dokurnen sebagairnana dimaksud ayat {1) dan ayat {2} Pasal ini secara lengkap dan henar, Fupati ditennpat kedud*kan Kantor Cabang j
Feruvakilan Perusahaan sudah membubuhkan tanda tangan, eap, stempei pada copy $lUF Ferusahan Fusai
sebagai bukti bahwa SIUF tersebut berlaku juga bagi Kantor eabang i Pensakilan Perusahaan.
i4i
Perusahaan yang bukan rnerupakan bagian dari Kantsr Pusat yeng diiunjuk sebagai Fennrakilan perusahaan,
Wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati diternpat kedudukan Ferusahaan Perwakilan yang bersangkutan dengan melampirkan dakumen sebagai berikut:
a" eopy $lUP dan copy Tanda
Daftar perusahaan {TDp}
Per*sahaan yang ditunjuk;
b. $alinan
/
Capy AHa Fenunjukan peruakilan atau
$urat tentang Fenunjukan Perwakilan;
c. Cspy Kartu Tanda Fenduduk {KTP) penanggung Jawab Perusahaan;
d" Copy $urat ljin Gangguan
e.
;
eopy Nornor F*kok Wajib Fajak (NFWP).
{5)
$elambat-rarnbatnya
T
(tujuhi hari terhitr.rng sejak diterimanya laporan dan d*kumen sehagaimana
dimaksud ayat {4} pasat ini secara lengkap dan benar,
Bupati ditempai kedudukan Kantor
Ferwakiran
Ferusahaan rnensatat daram Buku Lapcran Fembukuan
Kantor cabang
/
Fenrvakiran perusahaan dan
memhubuhkan tanda tangan, eap stempel pada copy Akta Fen*njukan atau surat tentang penur,jukan perwakilan Perusahaan sebagai bukti pernbukaan Kantar perwakiran Perus*haan.
tsAB ViI PFRUBAHAN PERUSAHAAN
pasal 15 {'!} F*rusahaan
yang telah memperoreh srup
apabira
nr*iakukan perubahan sebagaimana dimaksud Fasar 1 huruf j Feraturan Daerah ini, kecuari modar dan kekayaan bersih {nettoi, serambat-rarnbatnya 3 (tigai buran
terhitung sejak dirakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SlUp kepada Bupati.
i2) Ferusahaan yang terah *rer"nperoreh srup apabira melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pasai huruf
j
1
Feraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut modar dan kekayaan bersih (nefio) dit*tapkan sebaga!
berikut:
a. sruP Kecir yang rnengadakan
perubahan moda! dan kekayaan bereih (netto) sehingga menjadi !eb!h ,besar dari semuta tetapi tidak melebihi Rp. 200.G00.000; {di;a ratus juta rupiah) iidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan $IUP;
b. slLJP Kecir yang mcdar dan kekayaan bersih {netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.0e0.0s0;
{dua ratus juta rupiahi sampai dengan Rp.
500"000.000; (rima ratus juta rupiah tidak termasuk ) tanah dan bangunan tempat usaha, wajlb mengajukan perubahan
e.
$lup Kecil menjadi lMenengah; $lUF Kecil yang kekayaan bersih {nettoi setelah perubahan menj*di diatas Rp. F00.000.0CI0; linra {
ratus juta rupiah ) ti*ak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUF Kecli menjadi Besar;
d. sluF
FJenengah yang mengadakan perubahan modai
dan Kekayaan bersih inetto) sehingga menjadi lebih besar der! sernula, tet*pi tidak melebihi Rp. 5**.s$*'$0*; { rima ratu* Juta rupiah } tid*k terrnasuk
tanah dan bangunan ten:pat usaha, tidak
r,vajib
*re*gaji.rkan perubahan $lUF;
e. SiUF Menengah yang
modal dan kekayaan hersih {nettoi turun menjadi dlbawah Rn. 2CI0.000.000: idua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
ternpat *s*ha, wajib menyesuaikan SlUp nrenjadi l-^-:r. t\giril t-
t
$iuF Menengah yang rTier=gadakari perubahan moda! ejan kekayaan bersih inettai menjacii diatas Rp. 50*.fi0*.*00; ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mcngajukan penye$uaian rnenjadl $lup Besar;
g. SIUP Sesar yang mengadakan p*ruhahan modal da*
kekayaan bersih {netto} iurun menjadi sar:,ipai deng*n dlbawa$r Rp. 5S*.00S.000; { iima ratus Juta Rupiah
}
tidak termaeuk f,anah dan bangunan tempat usaha wagib rneriyesuaikan $lUp menjadi menengah; h. $lt"JF Fesar yang rnengadakan peruhahan modai dan
k*ka-vaan berslh (nettc) dan rnenjadi sampai dengan dibawah Rp. 20*.000.000; idua ratus juta rr,lpiah )tidak
ierm*suk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menye$uaikan $ILJF menjadi
$lup
Kecil.
{3}
Fupati selambat-lambatnya
T
{tujuhi hari terhitung
sejak
diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat {2} Pasal iniwajib menerbitkan SlUp perubahan.
i4) Ferubahan Perusahaan yang tidak termasuk datam pasal i huruf j Peraturan saerah ini wajib melaBorkan secara tertulls kepada Bupati.
{5) supati selambat-lambatnya
T {tujuh} hari
ker.la terhitung sejak
diterimanya laporan perr,rbahan sebagainrana ciimaksud ayat i4) Fasal ini wajib nrengeiuarkan $urat Fersetujuan perubahan $lup
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sltjp yang ielah diper*leh. Pasal 16 {1} Apabila sluP yang telah dipersleh Ferusahaan hilang atau rusak
tidak terbaca, Perusahaan yans bersangkirtan harus mengajukan permintaan penggantian tertuiis kepada Bupaii . (2) Permintaan penggantian $lUF
sebagalnrana dlmaksud ayat {1} ketentuan sebagai berikut : e. iliiakukan sesuai ketentr:an Fasal
yan$ hilang atau rusak Pasal ini diajukan dengan 'i0
Peraturan Daerah ini
.
b.Melampirkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepalisian setenrpat bagi $iUP yang hilang. e.
MelarnBirkan SIUP asli bagi yang rusak.
i3)$elambat-lambatnya 7 itujuhi hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perrrintaan penggantian siuF sebagaimana dimaksud ayat (2) Fasal lni Bupatiwajib rnenerbiikan
$lup
baru"
BAB
VIII
FELAFORAN
Pasal 17
i1i Perusahaan pemegang slup kecil yang modal dan kekayaan bersih {netto} dibawah Rp. s0.000.000; (rima puluh juta rupiah} tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan
d*ri kewajiban nrenyarnpaikan laporan. {2i Perusahaan sebagaimana dlmaksuci Fasal E ayat {1i Feraturan Daerah ini yang telah menrperoleh $!up Kecii dengan madal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 80.000.00G; i fima puluh
juta rupiah ) sanrpai dengan Rp. 200.000.000;
i
dua ratus juta
rupiah) tidak terrnasuk tanah dan bangunan ternpat usaha, wajib
ffienyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekafi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
i3) Ferusahaan sebagaimana dimaksud Fasal
Daerah ini yang telah rnemperoleh
s ayat {2} peraturan
slup
f,/lenengah, wajib
menyampaikan laporan k*pada *r:pati mengenai kegiatan xsahany* sebanyak 1 {satl:} kali dalan: s*tahun selanrbatlan:batnya tanggai 31 Ja*uarr tahun berikutnya.
i4i Ferusahaan sebagaimana ciimaksud pasal s ayat i3) peraturan Da*rah ini yang telah memperoleh slup Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 {satu) kali dalam setahun, selambatlambatnya tanggal 30 .,fanuari tahun berikutnya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat {z}, (3} dan {4} pasal ini disampaikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku"
Pasal 18 Perusahaan yang telah menrperoleh
$lup
wa.iib m*mberikan data
atau infcrmasi mengenai kegiatan usahanya apabila
*Jiminia
sewaktu-waKu oleh Pemerintah Daerah atar.r pejabat yang ditunjuk.
Pasal
1S
i1) s*tiap Perusahaan yang sue{ah tidak lagi rnelakukan kegiatan u*aha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib m*laporkan seeaila te*ulis kepada Fupati disertai dengan alasan an-alasan dan m*ngembalikan SlUp asli.
{2} *upati yang m*ng*luarkan srup yans ditutr:p sebagaimana dimaksud ayat{1} pasal ini, seianjutnya rnenerhitkan Keputusan
pen*tupan Ferusahaan.
Pasal ?0 Bentuk-bentuk i*rrnulir yans dipergunakan untuk rnalak*anakan pen*ibitan $lUP akan dlatur lebih lanjut oleh Bupati. SAts IX SANK$i
Pasal
21
{1} Perusahaan Cib*ri n*ringatan tertuils apabila
a. tidak m*laleukan
:
kerrva.iiban sebagalmana
dlatur dalam
Feraturan ilaerah ini;
b.
Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang, kegiatan usaha dan jenis barang l jasa dagangan utama yang tercantum dalarn SiUp yang telah diperolehnya
*. d.
;
Felum mendaftarkan peru*ahaan dalam daftar perusahean: Adanya l*prrarr / peng*duan dari pejabet yang bennrenang
ataupun pentilik dan atau p€megang Hak Atas K*kayaan intelelttual {HAKIi, bahwa perusahaan yang bersangkutar:
melakukan sel*ngsaran Hak Atas Kekayaan lntelekt*a!, paten dan n'rsrk;
e.
I peng*duan dai"i pejabat yang
Adanya laporan
berw*nang
bahwa perusahaan terssbut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
{*i F*ringaian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1} Pasal
ini
diberikan s*banyak-banyaknya 3 {tiga} kali berturut-turut dengan
tenggang waktr,r
1 {satii} bulan oleh Pejabat yang
berwenang
mengeluarkan $lUF.
Pasal 22 {1} $}UP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila
:
a. tidak rrengindahkan peringatan sebagaimana dimaks*d Fasal ?1 ayat i2) Peraturan Daerah ini;
b.
Melakukan kegiatan usaha yeng men:iliki kekhususan sepe*i perdagangan jasa 1 penjuaian berjenjang dan iieiak sesuai dengan hridang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama:lang tereantum dalam SIUF yang dipersieh:
c. Seeang diperiksa di
sidang Pengactrilan karena didalam r*elakukan p*langgaran i{ak Atas Kekayaan lntelelstual {}-lAKl}, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
{2i
$elama
$lup
Perusahaan yang bersangkutan dlbekukan,
perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
(3i Jangke walctl: pembekuan $lUP bagi perusahaan sebagairn*na
huruf a dan b Pasal ini, berlaku selama S fenam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan
dimaksucl ayat {1} pembukuan SiUP.
{4} Jangka waktu pembekuan
$lUp bagi perusahaan sebagaimana dlrnaksud ayat {1i huruf c pasa! ini b*rlaku sanlpai dengan adanya Keputusan Badan peradilan yang telah berkekuatan hukurn tetap.
{5} Fembekuan $llJP dilakukan oieh Bupati.
is)
$!uP yans
dibekukan dapat dlberlakukan
Penusahaaft yang b*rsangkutan
lagi apabita
:
a. telah rnengindahkan peringatan dengan
melakukan
perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Feraturan Daerah ini.
b.
ilinyatakan tidak terbirkti rnerakukan pelanggaran hak atas kekayaan inielelctual {HAK|) dan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya sesuai Peraturan perundang-r..rndangan lrang
berlaku.
Pasal 23 SIUP dapat dicabut apabila
a.
:
Diper*leh berdasarkan ket*rangan
1
data yang tidak bsnar atau
palsu dari Perusahaan yafig b+rsangkutan atar.i tidak ses*ai ketentuan dalam Feraturari Daerah ini
b.
e
.
;
Ferusahaan yang bersangkutan tidak nrelai
Ferusahaan _yanc b*rsangkutan telah dijatuhi hr"lkurnan pelanggaran lrak atas kekayaan intelektual {F{AK!} dan atau meNakukan tindek pidana lainnya yang ditetapkan oleh Eadan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Ferusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan aerundang-undangan yang mernuat sanksi pencabutan $lup.
Pasal 24
Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Supati, perusahaan yang bersangkutan selambat*lambatnya 30 itiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
tsAB X
KETINTUAN PINANA Fasal 25 {1} Barang siapa melanggar keteniuan dalam Pasal 2, 7 dan Pasal t5 ayat {1) Feraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 {enam} bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000; {lima juta rupiah )dengan atau
tanpa
ftieraf,fipas barang tertentu r"lntuk kepentingan
Daerah.
{2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat
{t}
Fasal ini
adalah Felanggaran.
BAB Xt KETENTUAIJ PENYISIKAN
Fasal 26
{1} Pejabat Pegawai Negeri $ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kfrusus s*bagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana *ebagaimana dlmaksud dalam Undang-undar:g frlomor
I
Tahun iS81 tentang Hukum Acara Fidana.
t2)
Werqrenang penyidik sebagainnana dimaksud pada ayat {1i
Pasal ini adalah
:
G. menerima, mefiear! mengurnpulkan dan meneliti k*t*rangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau lapcran tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. L{eneliti, meneari dan rnensumpulkan keterangan meng*nai srang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan aehubungan dengan tindak pidana tersebut; c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana .memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
d.
Melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan br.rKi pennbukuan pencatan dan dokumendckumen lain, serta melakr.rkan penyitaan terhadap bahan buittitersebut;
e.
Meminta bantuan tenaga
ahli dalarn
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g
Menyuruh berhenti atau ntelar*rrg seseolang meninggalkan ruaftgan atau tempat pacia saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identiias orang atai,l dokumen yang dibawa sebaimana dirnaksud pada huruf e;
g, Mernotret $eseorang
pldarra h.
yang berkaitan dengan tindak
;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai t+rsangka atau saks!; Menghentikan penyidikan
;
Melakurkan tindakan lain yang perlu uniuk kelancaran
penyidikan tindak pidana rnenurut hukunr yang dapat dipertanggung jawabkan.
i3)
Fenyidikan sebagaimana dimaksud ayat {1} Pasal ini mentberitahukan penyidikan dan menyampalkan hasii penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
k*teni*an yang diatur dalarn Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Flukunr Acara Pidana.
S
SAB XII KITENTUAN LAhI-LAIN Pasal 27 P*rusal'raan yang merakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minurnan beralkohal dan pasar modern, perijinannya diatur tersendiri sesuai ketentuan
perundang-uneiangan yang berlaku.
Pasal 28
sluP tidak berraku untuk kegiatan perdagangan
berjangka
kornoditi.
Pasai 29
Hal-ha! yang berum diatur daram peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut *leh Bupati.
BAB
XIII
KETENTUAI.J PERALIHAN
Pasal 30 {1} Tanda Daftar usaha p*rdagangan atau
srup yang terah
diperoleh perusahaan seberum ditetapkan peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
a'
Telah diperareh randa ilaftar usaha perdagangan yang
dinyatakan berraku sebagai $rup kecir berdasarkan Peraturan saerah ini tanpa diperrukan perrnintaa* perubahan
;
$iUF y*ng telfth dip*r*leh Perusahaan, !/ang rnsdal dan k*kayaan bersih { netto } diatas Rp. 200.*00"000; { dua ratus juta rupiah
) sampai dengan Rp. 5S0.000.000; ( lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempai usaha dinyatakan berlaku sebagai $lUP menengah A
;
$iUP yang tetah diperoleh Perusahaan yans mada! dan kekayaan b*rsih {nett*} diat*s Rp. 5**.*00.S00; {lirna ratus juta rupiah) tid*k t*rmasuk tanah dan banglinan tenepai usaha eiinyatakan berlaku sebagai SIUP *esar.
{7i Terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat i1} Fasai ini dap*t rnelakukan permintaan p*rubahan apabiia dikendaki oleh Fe:'usahaan yang bersangkutan"
Fasal
31
{1i Feru*ahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha
Ferdagangan {TDUF} apabila meiakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf j, yang modal dan kekay*an bersih {netto} seluruhnya setelah perubahan turun rnenjadi atau kurang dari Rp. 20S.000.000; {dua ratus juta rupiahi
tidak termasuk ianah dan bangunan tempat usaha,
rvajib
melakukan perubahan TDUF dengan SIUF Keeil.
i?) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagairnana dimaksud Pasal t hurut j, yang rnodal
dan kekayaan bersih {ne$o} seluruhnya setelah menjadi diatas Rp. ?00.0G0.000;
i dua
perubahen
ratus juta rupiah ) sampai
dengan Rp. 5S0.SS0.G0S; { iima ratus juta rupiah } tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha wajib melakukan perubahan ijin uisaha perdagangan tersebut dengan SIUP Menengah.
{3} Ferusahaan yang telah m+rnperoleh slup apabira merakukan perubahan sebagaimana dirnaksud pasar h*ruf j, yang moda!
t
dan kekayaan bersih {netto} seruruhnya seterah perubahan menjadi diatas Rp. s00.CI00.000; { lima ratus juta rupiah i tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib merakukan perubahan ijin usaha perdagangan tersebut menjadi
slup
Besar.
Fasal 32 {-t}
Terhadap perusahaan yailg mengajukan pernrintaan untuk memperoreh $rup yang sedang daram pr.ses penyeresaian sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini, wajib mengajukan
kembali permintaan baru kepada Bupati untuk memperoleh sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
slljp
i2) Bagi setiap perusahaan yang memiliki TDUF dan atau slup sebelum ditetapkan ketentuan ini wajib menye$uaikan dengan Peraturan seerah ini selarnbat-lambatnya
z
{dua) tahun setelah
Peraiuran Saerah ini berlaku.
BAB XV KETET..ITUAN PENUTUP
Pasal B3
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka sega!a Feraturan yang bertentangan dengan peraturan saerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi"
Fasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Ag*r sufaya setrsp ry rfi€rnor$n}ahlen Fongundfftgan BorsnpsftEnnya dahm Lombaren
&rd
moryeg${1ynr
F&uhffit &€finlt *tS' SflWrl Dwat{{tHrp$Em'roi.
Sihtnplen d{ pads
brgal
zuPATI FATI
TA$IMAN Dturailanghaa di
padn hnggal
ffi
l7Jsni
2m
NR$ OAERAH I{ABUFATEN PATI
LEFdF/AR{N
DA€
AH ICffiJPATEN FATI
TAHUN 2OO3 NOil'lOR 1S SERf H
ffi 1? .lunl
200t
t
A a - ty L, L_ r- at L, .-t ^r ii
ATAS
PFRATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR:9 TAHUNZS03 TENTAT\ic IJIN USAHA PTRDAGANGAN
I.
PENJELASAN UMUM.
*engan diraksanakannya otoncm! Daerah yang !uas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun ggg t
tentang Femerlntahan Daerah, maka Menteri perlndustrian dan perdagangan telah menerbitkan surat Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor TSlndPP/Kepl3/?001 tentang Pedoman standart pelayanan Minimal { PSPM ) Sidang perindustrian perdagangan. dan
sehubungan dengan har tersebut guna kepentingan kerancaran pemberian sruF yang merupakan regaritas usaha dibidang perdagangan serta sebagai arat untuk keperruan penerbitan, pengarahan pennbinaan dan pengawasan rr-egiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha dan perlindungan konsurnen. rnaka pernerintah Kabupaten pati *-*r-'i", P*raturan Daerah tentang ljin Usaha perdagangan. Ii. PENJELASAIT DEMI PASAL.
Pasal 1 e ukup jelas
Pesal 2 Ayat {1) Cukup jeias Ayat iZ]
slup Kecii' sluP
Menengah dan Fesar didasarkan atas Klasifikasi msdal usaha Ferdagangan Kecil, Menengah dan Besar. Pasal 3 Cukup j*las
*c:l! * si#r? *it*r"hitit*n h*r#"***rk*i: t+i'r:p*t #im*n* k*gi*iar: *,Ji.r":iu,',istr**i **n ;l" u '*p*i*si*r:af iJ*ai::r F*i"d*ger:g*i: ,*liakuka= d*r: ,*ap*i eiigi*n*k*r:
niu k k'*g
u
i*t*n'-isaha p*r*aganga* *'isei* rr,: h .r{/il*yah
ffi
*pu bli k ! r.ldrfi esic
Faua;3 iJL;kirp
j*las
F*sni $
P*r***haan yanG rnengalemi Beningkat*rr dan afar: p*nu!.LJnan rnodal dan k*kny*** b'*rsih h*r'** rr:*riib*h sruF b*r*nngkutan eesu*! der:g*n
p*r;.;**f:*r:nya.
F*s*;
F
uukup 3*las #*sni S
**kup j*!n* II3=.:q! u+ili fI +' uii'tL;F
ff*aai
j#:$b
i*
*ukur.jeias tsasai "li {}r;kr;p jelas
Fa*si '!? **ku:p jelas Fasal
"13
e ukup;eias
Fasaf t4 Air*t {1}
*ukupj*fa* ,Altnf
/?\
C.ukup jelas
Ay*t i3i Cur"ip.leias Airat i4]
huruf a
Tanda Daftar usaha Ferdagangan yang *elanjutnya dlsebirt T*UP ad*lah Surat Tanda Dafiar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000; {dua ratus juk rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408lMPP1Kep/1 0/1 gg7 diberlakukan sebagai SlUp.
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 1E Cukup jelas Pasal
lT
Cukup jetas
Fasal 18 Cukup jelas
Fasal
l9
Sukup jelas Fasal 20
*ukup jelas Pasal ?1 Cukup jelas HAsAi ZZ
Cukup jelas Pasat 23
Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Hasal 25
Sukup jelas Pasai 25 Gukup jelas Pasal 27
Pengaturan Perijinan yang diatur tersendiri untuk perusahaan yang nrelakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
!-i*l i:":! di*ebabkxn nengaturan perijinan !'nerupakan *u*tu Bernbebanan k*pada [tr-e':i ?F
ri''ias'3:* r*
kat.
ilukup jelas Fasal 29 Cukua jelas
Fa**i 3S Cukup jelas **.--.1 i &Ja!#t t'!
tukup jeias Flaeal
3!
Pasai ini nneruBakan ketcnt*an p€ngaturan ffi€figsnai perusahaan yang nr!*lakukan perubahan perusahaan khususnva dibiriang permodalan y*ng diiakuken eebelury: dit*tapkannya Perat*ran Sa*r"eh tentang l,gin U*aha P*rd*gar:g*r'1.
**hinggx i*rhaeiap p*rubaha* i':r***! tersel:ut per*sahaan
'\',;e,!ib
i:}€Rye$ijaikan d*r:gan keter:tufrft yans distur daiam Feratltran *a*re?: in!. itrasei 33 i"lukirp j*las Flqcrrl -*d
Cukr*p
j*la*
