PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 UMUM Sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 dan Program Pembangunan Nasional (Propenas), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparan, disiplin, adil, efisien dan efektif. Di samping itu, juga mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun anggaran 2000 dan perkiraan perkembangannya dalam tahun anggaran 2001, serta sasaran kebijakan percepatan program pemulihan ekonomi. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan Propenas 2000-2004 bahwa APBN Tahun Anggaran 2001 juga merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2001 berisi : uraian program, kegiatan pembangunan, serta Matriks Rencana Tindak yang mengaitkan antara program-program pembangunan nasional lima tahun dengan program-program APBN Tahun Anggaran 2001; serta Kerangka Ekonomi Makro yang menguraikan perkiraan perkembangan perekonomian sebagai landasan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2001, yang mengedepankan 5 (lima) prioritas pembangunan meliputi : 1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Di bidang agama, prioritas pembangunan dimaksud meliputi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama, dan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Umat Beragama; peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam praktik kehidupan; peningkatan pelayanan kehidupan beragama; pengembangan materi dan metodologi pendidikan agama di seluruh jenjang pendidikan dengan menambahkan muatan budi pekerti; serta pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga-lembaga sosial keagamaan, serta lembaga-lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Di bidang pendidikan, prioritas dimaksud meliputi melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun; mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pendidikan; memperbarui konsep sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan mencerminkan demokrasi, desentralisasi, otonomi dan partisipasi masyarakat; merumuskan konsep dan melaksanakan perintisan manajemen pendidikan berbasis sekolah/masyarakat; meningkatkan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi; menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk kelompok masyarakat yang tidak sempat memperoleh pendidikan formal; meningkatkan kinerja lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang) yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antarlemlitbang.
Di bidang sosial dan budaya, prioritas pembangunan dimaksud meliputi peningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; peningkakan mutu dan jangkauan lembaga pelayanan kesehatan; peningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan sosial dan peran aktif masyarakat; pengendalian kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk; peningkatan kesejahteraan, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja; pengembangan sistem nilai budaya; pengembangan kebebasan berkreasi dalam kesenian; pengembangan, perluasan, diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional; peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; peningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender; peningkakan pembibitan, pemanduan bakat dan prestasi olahraga; peningkatan peran aktif pemuda; serta penanganan masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, yang dilakukan melalui pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan pembangunan daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui percepatan dan pemantapan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan lintas wilayah, termasuk penyelesaian masalah politik dan pelanggaran hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Irian Jaya, Propinsi Maluku, dan Propinsi Maluku Utara, sesuai dengan aspirasi, kemampuan akar budaya masyarakat setempat melalui penanganan khusus. 4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, melalui pembangunan bidang hukum dan sub-bidang penyelenggaraan negara dalam bidang politik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN), upaya pemberantasan KKN akan lebih ditingkatkan, sejalan dengan upaya meningkatkan penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, serta upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara adil. Dalam pembangunan sub-bidang penyelenggaraan negara, akan diprioritaskan upaya-upaya untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN; menyempurnakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, dengan menekankan pada pelaksanaan desentralisasi sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pada pemerintah pusat dan daerah; serta meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.
5. Membangun sistem politik yang demokratis, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di bidang politik, prioritas pembangunan dimaksud mencakup penyempurnaan konstitusi agar sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat; persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dan meningkatkan kualitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan; pengembangan budaya politik demokratis; peningkatan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggara hubungan luar negeri, peningkakan kerjasama internasional guna mendukung upaya pemulihan ekonomi; peningkatan upaya pencegahan dari tindakan KKN di lingkungan aparatur negara;
penataan struktur kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan aparatur negara; penyempurnaan sistem dan pelayanan publik; penciptaan aparatur negara yang profesional dan berkualitas; penyusunan sistem dan mekanisme pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi; dan peningkataan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Di bidang pembangunan pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada upaya mewujudkan postur kekuatan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien dan modern, termasuk mendayagunakan seluruh komponen kekuatan pertahanan negara lainnya, sehingga mampu menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa; serta mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan kamtibmas dan kamdagri, dengan mendayagunakan secara optimal seluruh komponen kekuatan keamanan negara. Sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal tahun anggaran 2000, kebijakan APBN Tahun Anggaran 2001 diarahkan pada upaya menciptakan kesinambungan kebijakan fiskal (fiscal sustainability) dan terwujudnya kebijakan fiskal yang sehat, serta selaras dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2000 yang merupakan masa transisi yang berlaku 9 (sembilan) bulan sejak 1 April sampai dengan 31 Desember 2000, APBN Tahun Anggaran 2001 merupakan tahun awal dari diberlakukannya tahun anggaran baru secara penuh, yaitu selama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001. Kebijakan APBN Tahun Anggaran 2001 dititikberatkan pada :
a. Terwujudnya kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan melalui penurunan pembiayaan defisit anggaran, dan dalam batas-batas kemampuan keuangan negara tetap diupayakan agar mampu memberikan stimulus dan mendukung proses pemulihan ekonomi. b. Berkurangnya beban utang negara secara bertahap, sehingga rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai tingkat yang aman bagi tercapainya ketahanan utang. c. Berkurangnya beban subsidi secara selektif dan tepat sasaran, dengan memperhatikan kebijakan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. d. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dengan menyelaraskan kebutuhan daerah dan pengelolaan ekonomi makro yang hati-hati. Dalam rangka menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2001 diselaraskan dengan upaya menciptakan stabilisasi ekonomi makro, serta diarahkan agar mampu memberikan stimulus terhadap kegiatan perekonomian dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Hal tersebut sejauh mungkin diupayakan agar dapat berjalan seiring dengan kebijakan di bidang moneter, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, nilai tukar dan lalu lintas devisa, serta kebijakan di sektor riil. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mulai Tahun Anggaran 2001 juga memberikan implikasi terhadap dilakukannya perubahan terhadap format dan struktur APBN Tahun Anggaran 2001. Perubahan struktur dan format tersebut berkaitan dengan diperlukannya penambahan pos-pos mata anggaran baru, guna menampung berbagai transaksi keuangan negara yang kewenangan pengelolaan dan pelaksanaannya didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut, APBN Tahun Anggaran 2001
diklasifikasikan atas Pendapatan Negara, Belanja Negara, Keseimbangan Umum (Defisit/Surplus), dan Pembiayaan Defisit. Pendapatan Negara, terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Di sisi Belanja Negara, dengan adanya perubahan tersebut Anggaran Belanja Negara diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja negara dan sekaligus untuk menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri terutama dari penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan. Upaya dimaksud antara lain dilaksanakan melalui pemberlakuan 5 (lima) undang-undang pajak baru, peningkatan penegakan hukum (law enforcement), peningkatan pelayanan dan penyempurnaan sarana dan prasarana perpajakan, pelaksanaan ketentuan perpajakan baru di kawasan berikat secara konsisten, serta ekstensifikasi dan penghapusan fasilitas perpajakan terhadap beberapa jenis objek pajak tertentu. Di bidang belanja negara, kebijakan alokasi anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, percepatan restrukturisasi perbankan, penyediaan subsidi yang tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan masyarakat luas, serta pelaksanaan program-program sosial lainnya yang diprioritaskan bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Di sisi pengeluaran rutin, efisiensi dalam pengalokasian anggaran belanja tersebut terus ditingkatkan, tanpa mengabaikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi defisit anggaran dilakukan penangguhan pembayaran terhadap sebagian cicilan pokok utang luar negeri (rescheduling), sebagaimana disepakati dengan beberapa negara/lembaga donor di Paris pada bulan April 2000 (Paris Club II). Di sisi pengeluaran pembangunan, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 2001 direncanakan hanya terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dikelola Pemerintah Pusat, yang meliputi anggaran pembangunan departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) dan lain-lain pengeluaran pembangunan. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari situasi krisis, serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi, mengakibatkan terbatasnya kemampuan penyediaan anggaran belanja pembangunan Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan itu, pemanfaatan pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 2001 diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang memang harus dilaksanakan Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berdimensi nasional dan membutuhkan manajemen secara terpusat, yang sekaligus merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Lebih rendahnya perkiraan penerimaan dalam negeri dibanding dengan perkiraan kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2001. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, rasio pembiayaan defisit anggaran tersebut terhadap PDB direncanakan lebih rendah dibanding dengan defisit anggaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam GBHN Tahun 1999 - 2004, penggunaan pinjaman luar negeri dilaksanakan secara optimal guna membiayai kegiatan ekonomi yang produktif yaitu untuk membiayai proyekproyek pembangunan yang memiliki prioritas tinggi dan mendukung upaya pemulihan ekonomi, yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.
Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban dalam pengelolaan anggaran negara, serta pengawasannya terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran. Selanjutnya, dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyekproyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada Tahun Anggaran 2001 dipindahkan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2002. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :
a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik; b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dari situasi krisis diperkirakan dapat berjalan, sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang positif; c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional menunjukkan perkembangan yang cukup baik; d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan. e. bahwa untuk memelihara kestabilan moneter, perlu didukung tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak; f. bahwa dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, dapat dikembangkan kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (akuntabel).
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2001, perencanaan hibah ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil). Ayat (5) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Penerimaan perpajakan sebesar Rp 179.891.987.000.000,00. Terdiri dari : (dalam rupiah) a. Pajak dalam negeri 169.519.987.000.000,00 0110 Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas
75.450.100.000.000,00
0111 PPh Pasal 21
12.483.205.000.000,00
0112 PPh Pasal 22
1.205.401.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 Impor 0114 PPh Pasal 23 0115 PPh Pasal 25/ 29 Orang Pribadi
6.055.425.000.000,00 16.947.286.000.000,00 3.035.310.000.000,00
0116 PPh Pasal 25/Pasal 29 Badan
26.777.627.000.000,00
0117 PPh Pasal 26
7.263.194.000.000,00
0118 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
1.682.652.000.000,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam
20.836.877.000.000,00
0121 PPh minyak bumi
8.880.195.000.000,00
0122 PPh gas alam 0130 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) 0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11.956.682.000.000,00
48.853.400.000.000,00 4.466.300.000.000,00
0150 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0160 Pendapatan cukai 0170 Pendapatan atas pajak lainnya
1.175.500.000.000,00 17.100.000.000.000,00 1.637.810.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 10.372.000.000.000,00 0210 Pendapatan bea masuk
9.975.000.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor
397.000.000.000,00
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 83.334.593.400.000,00. Terdiri dari : (dalam rupiah) a. Penerimaan sumber daya alam 64.458.203.900.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi
45.944.898.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi
45.944.898.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam
13.792.821.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam
13.792.821.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum
928.118.400.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap
61.651.900.000,00
0332 Pendapatan royalti
866.466.500.000,00
0340 Pendapatan kehutanan
3.500.645.200.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi
2.251.405.700.000,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan
1.201.153.600.000,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan
48.085.900.000,00
0350 Pendapatan perikanan
291.721.300.000,00
0351 Pendapatan perikanan
291.721.300.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara 10.500.000.000.000,00 0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya
10.500.000.000.000,00 8.376.389.500.000,00
0510 Penjualan hasil produksi/sitaan 628.371.000.000,00 0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan 1.873.900.000,00 0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 8.167.400.000,00 0513 Penjualan hasil tambang 0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 5.000.000.000,00 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 339.700.000,00
599.544.000.000,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya
1.746.700.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
3.988.200.000,00
0519 Penjualan lainnya
7.711.100.000,00
0520 Penjualan aset
15.083.600.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah
85.700.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 0523 Penjualan sewa beli
1.134.900.000,00 13.006.500.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 0530 Pendapatan sewa
856.500.000,00 9.569.100.000,00
0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri
3.146.600.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
4.699.100.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak
717.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
1.006.400.000,00
0540 Pendapatan jasa I
1.696.092.200.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
362.120.600.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum
209.700.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB 0545 Pendapatan hak dan perijinan
304.388.000.000,00 556.455.900.000,00
0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan 0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa tehnologi 0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama
7.696.800.000,00
340.334.300.000,00 62.013.500.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian
62.873.400.000,00
0550 Pendapatan jasa II
471.226.900.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin
37.789.100.000,00
133.000.000.000,00 3.500.000.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil
22.290.000.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa
2.540.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 0557 Pendapatan bea lelang
2.000.000.000,00 75.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara
60.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya
135.107.800.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia 0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 0611 Legalisasi tanda tangan 0612 Pengesahan surat di bawah tangan 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya 0615 Ongkos perkara 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
157.600.000.000,00
21.600.000.000,00
136.000.000.000,00 20.477.500.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00
1.113.000.000,00 10.700.000.000,00 7.904.500.000,00 620.000.000,00
0710 Pendapatan pendidikan
1.137.102.900.000,00
0711 Uang pendidikan
900.286.500.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
232.005.600.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek
2.893.100.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya
1.917.700.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
1.061.600.000,00 79.000.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni
356.000.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
6.192.400.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni
909.200.000,00 8.000.000,00 397.800.000,00
4.877.400.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang
3.754.330.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain
478.847.300.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji
633.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
3.384.300.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara
1.615.200.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
1.496.600.000,00
473.214.800.000,00
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran rutin sebesar Rp 190.092.170.000.000,00. Terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI
111.754.267.000,00
01.1 Subsektor Industri
111.754.267.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
879.325.954.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
312.518.544.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
541.979.932.000,00
02.3 Subsektor Perikanan
24.827.478.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
27.120.208.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
26.377.221.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
742.987.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
367.494.546.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
367.494.546.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI
156.668.839.295.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
101.963.252.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
74.498.095.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
156.453.090.166.000,00 39.287.782.000,00
391.528.892.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
17.370.741.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
38.968.550.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
192.295.231.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 07.2 Subsektor Energi 08 SEKTOR PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan
71.537.106.000,00
71.357.264.000,00 325.035.679.000,00 317.082.339.000,00 7.953.340.000,00 116.877.089.000,00 39.888.257.000,00 76.988.832.000,00
152.586.499.000,00 138.439.202.000,00
14.147.297.000,00
446.352.569.000,00 12.293.658.000,00 434.058.911.000,00
4.244.734.682.000,00 3.713.532.580.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan
433.018.461.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
84.107.813.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
14.075.828.000,0
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 13.2 Subsektor Kesehatan
631.891.775.000,00 631.891.775.000,00
947.172.245.000,00 25.079.404.000,00 922.092.841.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
43.537.283.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
43.508.058.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar
29.225.000,00 1.664.935.846.000,00 365.067.022.000,00 1.299.868.824.000,00
575.613.956.000,00 353.022.975.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
54.844.601.000,00
16.4 Subsektor Kelautan
7.863.005.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 17 SEKTOR HUKUM
2.199.975.000,00 157.683.400.000,00 1.287.582.382.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
1.126.891.105.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
160.691.277.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara
6.604.290.029.000,00 6.220.861.786.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
383.428.243.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN
2.153.898.563.000,00
19.1 Subsektor Politik
67.884.993.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
2.035.944.598.000,00
19.3 Subsektor Penerangan
50.068.972.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
12.451.598.241.000,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia
7.768.809.529.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian
4.478.554.206.000,00
20.4 Subsektor Pendukung
204.234.506.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp
43.987.382.900.000,00.
Terdiri dari : (dalam rupiah) Nilai Rupiah Pinjaman Proyek
Rupiah Jumlah
dan Kredit Ekspor 01 SEKTOR INDUSTRI 1.532.838.000.000,00
138.900.000.000,00
1.393.938.000.000,00
01.1 Subsektor Industri 1.532.838.000.000,00
138.900.000.000,00
1.393.938.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN,DAN PERIKANAN 3.113.680.000.000,00
1.444.300.000.000,00
1.669.380.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 1.795.500.000.000,00
973.100.000.000,00
822.400.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 222.796.000.000,00
60.900.000.000,00
161.896.000.000,00
02.3 Subsektor Perikanan 1.095.384.000.000,00
410.300.000.000,00
685.084.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 3.122.828.000.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 1.695.582.000.000,00
1.241.550.000.000,00
1.881.278.000.000,00
564.550.000.000,00
1.131.032.000.000,00
677.000.000.000,00
750.246.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 1.427.246.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA 185.186.000.000,00
100.300.000.000,00
84.886.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 185.186.000.000,00
100.300.000.000,00
84.886.000.000,00
4.686.422.900.000,00
112.655.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN, USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 4.799.077.900.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 61.373.000.000,00
38.700.000.000,00
22.673.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 101.846.000.000,00
99.800.000.000,00
2.046.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 32.900.000.000,00
30.900.000.000,00
2.000.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 4.303.658.900.000,00
4.266.022.900.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 299.300.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 4.787.171.000.000,00
251.000.000.000,00
37.636.000.000,00
48.300.000.000,00
1.636.680.000.000,00
3.150.491.000.000,00
1.086.500.000.000,00
1.033.570.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 880.459.000.000,00
218.000.000.000,00
662.459.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 945.280.000.000,00
143.900.000.000,00
801.380.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 822.762.000.000,00
169.680.000.000,00
653.082.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 2.120.070.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 18.600.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.467.198.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan 40.200.000.000,00 07.2 Subsektor Energi 2.426.998.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 1.146.873.000.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata 77.355.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 1.069.518.000.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 3.213.232.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 2.710.372.000.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 502.860.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 696.365.000.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 561.005.000.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 135.360.000.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.700.639.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan 9.339.766.000.000,00
18.600.000.000,00
649.800.000.000,00
40.200.000.000,00
0
1.817.398.000.000,00
0
609.600.000.000,00
1.817.398.000.000,00
120.300.000.000,00
1.026.573.000.000,00
75.600.000.000,00
1.755.000.000,00
44.700.000.000,00
1.024.818.000.000,00
550.660.000.000,00
2.662.572.000.000,00
47.800.000.000,00
2.662.572.000.000,00
502.860.000.000,00
172.802.000.000,00
0
523.563.000.000,00
115.942.000.000,00
445.063.000.000,00
56.860.000.000,00
78.500.000.000,00
5.630.370.000.000,00
4.070.269.000.000,00
5.355.000.000.000,00
3.984.766.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 284.394.000.000,00
202.090.000.000,00
82.304.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 41.800.000.000,00 41.800.000.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 34.679.000.000,00
31.480.000.000,00
0
3.199.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 228.736.000.000,00
192.400.000.000,00
36.336.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 228.736.000.000,00
192.400.000.000,00
36.336.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA 2.040.562.500.000,00 3.770.989.500.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 956.600.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan 2.797.499.500.000,00
896.600.000.000,00
60.000.000.000,00
1.127.072.500.000,00
1.670.427.000.000,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja 16.890.000.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 753.644.000.000,00
16.890.000.000,00
543.050.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 734.919.000.000,00
536.550.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 18.725.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA 64.500.000.000,00
1.730.427.000.000,00
6.500.000.000,00
59.100.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 22.100.000.000,00 27.500.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 37.000.000.000,00
37.000.000.000,00
0
210.594.000.000,00
198.369.000.000,00
12.225.000.000,00
5.400.000.000,00
5.400.000.000,00
0
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 651.565.000.000,00
446.418.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 137.958.000.000,00 231.676.000.000,00
205.147.000.000,00
93.718.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 41.810.000.000,00 41.810.000.000,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Tenologi 88.600.000.000,00 16.4 Subsektor Kelautan 118.254.000.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 89.000.000.000,00
86.200.000.000,00
75.800.000.000,00
31.200.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 73.450.000.000,00 82.225.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM 311.720.000.000,00
311.720.000.000,00
0
2.400.000.000,00
42.454.000.000,00
57.800.000.000,00
8.775.000.000,00
0,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 23.820.000.000,00
23.820.000.000,00
0
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 74.010.000.000,00
74.010.000.000,00
0
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 213.890.000.000,00 213.890.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 847.125.500.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 758.525.500.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 88.600.000.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN 225.869.000.000,00 19.1 Subsektor Politik 17.150.000.000,00
476.567.500.000,00
0
370.558.000.000,00
446.967.500.000,00
311.558.000.000,00
29.600.000.000,00
59.000.000.000,00
192.980.000.000,00
32.889.000.000,00
17.150.000.000,00
0
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 15.250.000.000,00
15.250.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan 193.469.000.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2.368.146.000.000,00
160.580.000.000,00
0
32.889.000.000,00
1.087.500.000.000,00 1.280.646.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 2.300.000.000,00 20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia 1.373.275.000.000,00
2.300.000.000,00
598.900.000.000,00
0
774.375.000.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 618.571.000.000,00
262.300.000.000,00
356.271.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 374.000.000.000,00
224.000.000.000,00
150.000.000.000,00
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat ini ditetapkan pada bulan Januari 2001. Setiap perubahan kegiatan untuk Pengeluaran Rutin dan perubahan proyek untuk Pengeluaran Pembangunan karena alasan-alasan mendesak dan alasan-alasan tertentu lainnya, disampaikan dengan segera kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diketahui. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 33.500.000.000.000,00. Terdiri dari : (dalam rupiah) a. Privatisasi b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan
6.500.000.000.000,00
27.000.000.000.000,00
c. Penjualan obligasi dalam negeri
0,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 19.029.481.000.000,00. Terdiri dari : (dalam rupiah) a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto
35.992.723.000.000,00
– Penarikan pinjaman program
13.727.723.000.000,00
– Penarikan pinjaman proyek
22.265.000.000.000,00
Dikurangi dengan : b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
16.963.242.000.000,00
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f dan g Masalah perkembangan moneter dan perkreditan, serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pendapatan Negara, Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan Dana Perimbangan sulit untuk dilaksanakan, untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah : 1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 17 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4052
