www.btn.co.id
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut: A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat Hari / Tanggal Waktu Tempat
: Jumat, 17 Maret 2017 : Pukul 14:56 WIB s.d 17:44 WIB : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat - 10130
B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen
: Bapak I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen
: Bapak Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen
: Bapak Arie Coerniadi
Komisaris Independen*
: Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris
: Ibu Sumiyati
Komisaris
: Bapak Maurin Sitorus
Komisaris**
: Bapak Iman Sugema
* **
Bapak Lucky Fathul Aziz Hadibrata dialihkan jabatannya dari Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bapak Iman Sugema diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Direksi Direktur Utama
:
Bapak Maryono
Direktur
:
Bapak Mansyur S. Nasution
Direktur
:
Bapak Iman Nugroho Soeko
Direktur
:
Bapak Adi Setianto
Direktur
:
Bapak Sulis Usdoko
Direktur
:
Bapak Oni Febriarto R
Direktur
:
Ibu Handayani
Direktur* * Bapak
:
Bapak Catur Budi Harto
Catur Budi Harto diangkat sebagai Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2017.
Anggota Komite Audit Ketua
:
Bapak Kamaruddin Sjam
Anggota
:
Bapak I Wayan Agus Mertayasa
Anggota
:
Ibu Sumiyati
Anggota
:
Bapak Maurin Sitorus
Anggota
:
Bapak Waldy Gutama
Anggota
:
Ibu Sondang Gayatri
Anggota
:
Bapak Rachmat Supratman
C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.574.506.637 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,97% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat ketujuh yang hanya bersifat laporan. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan setiap mata acara dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam dilakukan pemungutan suara secara terbuka dimana Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan mata acara Rapat kedelapan dilakukan pemungutan suara secara tertutup dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas pada saat registrasi, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik. Untuk mata acara Rapat ketujuh, tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan. F. Pihak Independen Penghitung Suara Hasil pengambilan keputusan dalam setiap mata acara Rapat dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. G. Keputusan Rapat 1. Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.
Jumlah Penanya Dalam mata acara Rapat pertama terdapat 2 (dua) orang penanya. No 1
Pertanyaan Bagaimana sikap manajemen terkait tantangan untuk menghadapi konsolidasi perbankan BUMN mengingat Perseroan memiliki fokus pembiayaan rumah?
Jawaban Pelaksanaan pembentukan Holding Perbankan dan Jasa Keuangan didasari ketentuan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2005 tentang Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2016 dimana Negara sebagai pemegang saham dapat mengalihkan saham miliknya melalui mekanisme inbreng ke BUMN lainnya. Pembentukan Holding adalah murni tindakan pemegang saham (shareholder’s action) dan tidak ada proses merger atau akuisisi anggota Holding. Holding ini dimaksudkan untuk peningkatan nilai, penguatan daya saing, perluasan jaringan usaha, dan kemandirian pengelolaan BUMN.
2
Sampai saat ini proses pembentukan Holding masih berjalan dan penyelesaiannya secara teknis menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah. Pembentukan holding diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan terutama bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai program NAWACITA Pemerintah. Apakah Perseroan dengan LDR 102,66% LDR Perseroan berada di atas 100%, akan didenda oleh BI atau BI dapat mengingat Perseroan harus memiliki menerima alasan Perseroan? sumber dana jangka panjang untuk menurunkan risiko maturity mismatch karena memiliki kredit yang juga berjangka panjang. Perseroan tidak dikenakan denda oleh BI karena posisi LDR ini, namun demikian Perseroan harus menjaga rasio CAR minimal 14%.
Hasil Penghitungan Suara Setuju 8.554.045.697 (99,76%)
Tidak Setuju 17.117.940 (0,20%)
Abstain 3.343.000 (0,04%)
Keputusan mata acara Rapat pertama 1) a Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2935/PSS/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. b. Mengesahkan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2973/PSS/2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material 2)
Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Mata Acara Rapat Kedua Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2016. Jumlah Penanya Dalam mata acara Rapat kedua terdapat 1 (satu) orang penanya No 1
Pertanyaan Perseroan sebagai salah satu anggota Himbara dimana anggota himbara yang lain memberikan special dividend, apakah alasan Perseroan tidak memberikan special dividend?
Jawaban Perseroan memiliki target pertumbuhan kredit yang tinggi dan di atas pertumbuhan industri untuk mendukung percepatan program Sejuta Juta Rumah dari Pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan harus menjaga tingkat kecukupan modal sesuai ketentuan, sehingga mengusulkan pembayaran dividen 20%.
Hasil Penghitungan Suara Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara kedua
Keputusan mata acara Rapat kedua Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 2.618.905.537.321,00 sebagai berikut: 1. Dividen sebesar 20% atau Rp. 523.781.107.464,20 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp 314.268.664.478,52 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah Nomor: 502.000000980 di Bank Indonesia 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebesar 80% atau Rp 2.095.124.429.856,80 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
3.
Mata Acara Rapat Ketiga Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017. Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat ketiga Hasil Penghitungan Suara Setuju 8.105.194.165 (94,53%)
Tidak Setuju 461.960.572 (5,39%)
Abstain 7.351.900 (0,08%)
Keputusan mata acara Rapat ketiga 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 4. Mata Acara Rapat Keempat Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, Tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta Pemberian Insentif Jangka Panjang Berbasis Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat keempat
Hasil Penghitungan Suara Setuju 8.567.572.337 (99,92%)
Tidak Setuju 2.925.400 (0,03%)
Abstain 4.008.900 (0,05%)
Keputusan mata acara Rapat keempat 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017. 5. Mata Acara Rapat Kelima Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat kelima Hasil Penghitungan Suara Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara kelima Keputusan mata acara Rapat kelima Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan. 6. Mata Acara Rapat Keenam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat keenam Hasil Penghitungan Suara Setuju 6.899.128.552 (80,46%)
Tidak Setuju 1.620.551.895 (18,90%)
Abstain 54.826.190 (0,64%)
Keputusan mata acara Rapat keenam 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 7. Mata Acara Rapat Ketujuh Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap II tahun 2016. Jumlah Penanya Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan 8. Mata Acara Rapat Kedelapan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Jumlah Penanya Tidak terdapat penanya pada mata acara Rapat kedelapan Hasil Penghitungan Suara Setuju 6.790.208.379 (79,19%)
Tidak Setuju 1.598.257.723 (18,64%)
Abstain 186.040.535 (2,17%)
Keputusan mata acara Rapat kedelapan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi: - Sdr. Maryono sebagai Direktur Utama. - Sdr. Mansyur Syamsuri Nasution sebagai Direktur. - Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur - Sdr. Sulis Usdoko sebagai Direktur Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi: - Sdr. Maryono sebagai Direktur Utama - Sdr. R. Mahelan Prabantarikso sebagai Direktur - Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Direktur - Sdr. Budi Satria sebagai Direktur 3. Mengangkat Sdr. Garuda Wiko sebagai Komisaris Independen. 4. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang
bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris
: : : : : : : :
I Wayan Agus Mertayasa Kamaruddin Sjam Arie Coerniadi Lucky Fathul Aziz Hadibrata Garuda Wiko Sumiyati Maurin Sitorus Iman Sugema
: : : : : : : :
Maryono Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Oni Febriarto R. Handayani R. Mahelan Prabantarikso Nixon L.P. Napitupulu Budi Satria
Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap caloncalon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp. 523.781.107.464,20 atau sebesar Rp.49,459972 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut: Jadwal Pembagian Dividen Tunai NO
KETERANGAN
TANGGAL
1
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai
24 Maret 2017 30 Maret 2017
2
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai
27 Maret 2017 31 Maret 2017
3
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Record Date)
30 Maret 2017
4
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016
13 April 2017
Tata Cara Pembayaran DividenTunai 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau record date pada tanggal 30 Maret 2017 dan/atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Maret 2017. 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28 – lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 30 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Maret 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 15 Mei 2017. Jakarta, 20 Maret 2017 Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
