PENGUJIAN TERHADAP KETEPATAN KLASIFIKASI ANGGARAN
DIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN APBN
Klasifikasi Anggaran
D
alam pelaksanaan pengujian dan pembayaran tagihan Bendahara harus memperhatikan ketepatann Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi Anggaran secara detil termuat dalam Permenkeu No.214 /PMK.05/2013 tentang
BAS sebagaimana dirinci lebih lanjut dengan Kep. Dirjen Perbendaharaan No. KEP311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Dalam melaksanakan pembayaran Bendahara harus memperhatikan apakah tagihan yang dimintakan sesuai dengan akun yang ada, apakah dana dalam akun tersebut masih tersedia dan apakah akun tersebut boleh dibayarkan oleh Bendahara. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas akun sebagai berikut: 1) Belanja Barang (Akun Belanja: 52). 2) Belanja Modal (Akun Belanja: 53); 3) Belanja Lain-lain (Akun Belanja: 58) 4) Diluar ketentuan pada butir diatas, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
Klasifikasi Akun Standar
1. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi 2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi 3. Klasifikasi Berdasarkan Sub Fungsi 4. Klasifikasi Berdasarkan Program 5. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan 6. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Ekonomi) Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU 17 tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja lain-lain dan Belanja Daerah. Secara rinci klasifikasi berdasarkan jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pemerintah Pusat 1)
Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2)
Belanja Barang Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
3)
Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
4)
Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan
atas
kewajiban
penggunaan
pokok
utang
(principal
outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 5)
Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
6)
Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta organisasi internasional.
7)
Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga
non
pemerintah
bidang
didalamnya bantuan untuk pendidikan
dan
keagamaan.
Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat
yang
bertujuan
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. 8)
Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak
dapat
diklasifikasikan
ke
dalam
pos-pos
pengeluaran
diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
Perbedaan Belanja Barang dan Modal
D
alam pelaksanaan belanja Negara sering sekali terjadi perbedaan interpretasi terkait dengan penggunaan akun untuk belanja barang dan belanja modal. Dalam prakteknya sering terjadi kerancuan dalam
menetapkan apakah suatu jenis belanja termasuk belanja barang (akun 52xxxx) ataukah belanja modal (53xxxx). Dalam istilah akuntansi suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1. Untuk peralatan dan mesin a. Nilai barang per unit Rp.300.000 atau lebih untuk peralatan dan mesin; b. Berumur lebih satu tahun; c. Memerlukan biaya perawatan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
2. Untuk bangunan dan gedung Pengeluaran untuk perawatan/perbaikan bangunan dan gedung dikelompokkan dalam belanja modal apabila: a. Nilai pengeluaran Rp.10.000.000 atau lebih; b. Menambah masa manfaat; c. Menambah kapasitas, kualitas,peningkatan standar kinerja atau volume asset. Apabila suatu belanja tidak memenuhi kriteria atau kategori belanja modal maka dapat dipastikan belanja tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja barang
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
Dalam pelaksanaan belanja Negara sering sekali terjadi perbedaan interpretasi terkait dengan penggunaan akun untuk belanja barang dan belanja modal. Dalam prakteknya sering terjadi kerancuan dalam menetapkan apakah suatu jenis belanja termasuk belanja barang (akun 52xxxx) ataukah belanja modal (53xxxx). Dalam istilah akuntansi suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 3. Untuk peralatan dan mesin d. Nilai barang per unit Rp.300.000 atau lebih untuk peralatan dan mesin; e. Berumur lebih satu tahun; f. Memerlukan biaya perawatan 4. Untuk bangunan dan gedung Pengeluaran
untuk
perawatan/perbaikan
bangunan
dan
gedung
dikelompokkan dalam belanja modal apabila: 1) Nilai pengeluaran Rp.10.000.000 atau lebih; 2) Menambah masa manfaat; 3) Menambah kapasitas, kualitas,peningkatan standar kinerja atau volume asset. Apabila suatu belanja tidak memenuhi kriteria atau kategori belanja modal maka dapat dipastikan belanja tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja barang
1.
