F 6.0-00-01-04/Rev.0 SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI PRODUK/PENGGUNAAN SPPT SNI ANTARA .................................. DENGAN LSPRO CHEMPACK Nomor : ........................................... Nomor : ......................................
Pada hari ini ..........., tanggal satu bulan ............ tahun ...................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: Rochmi Widjajanti : Manajer Eksekutif Lembaga Sertifikasi Produk Chempack Balai Besar Kimia dan Kemasan
Alamat
: Jl. Balai Kimia no. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp. 021-8717438, Fax. 021-8714928 email :
[email protected]
Sebagai penyedia Jasa Sertifikasi Produk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan Alamat
: : :
sebagai PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dan sepakat melakukan proses sertifikasi produk dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Jenis Pekerjaan PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang memproduksi ................... dengan standar yang diacu ................................. berdasarkan sistem sertifikasi 5. Pasal 2 1
Hak dan kewajiban 2.1
PIHAK PERTAMA berhak : a. Mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang tercakup dalam SPPT SNI yang diwakili oleh personel LSPro Chempack BBKK b. Memberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga, atau menangguhkan serta bila perlu mencabut SPPT SNI , jika terbukti PIHAK KEDUA lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi produk yang sudah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA c. Mengakses ulang apabila ditemukan produk yang tidak sesuai di pasar atau di konsumen d. Menunjuk PIHAK KEDUA dalam rangka audit witness oleh KAN bilamana diperlukan
2.2
PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Memberikan informasi tentang persyaratan sertifikasi, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA serta informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan sertifikasi. b. Menjamin kerahasiaan informasi PIHAK KEDUA yang diperoleh selama kegiatan sertifikasi. c. Melakukan proses sertifikasi produk sesuai standar sesuai permohonan up PIHAK KEDUA serta berdasarkan ketentuan yng berlaku. d. Menerbitkan sertifikat bagi produk yang diajukan PIHAK KEDUA jika sudah memenuhi persyaratan sertifikasi e. Memberi wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk membubuhkan tanda SNI pada produk atau kemasan yang dimaksud dalam dokumen SPPT SNI sesuai dengan skema sertifikasi produk yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
2.3
PIHAK KEDUA berhak : a. PIHAK KEDUA berhak menerima pelayanan atas jasa sertifikasi produk sesuai dengan proses sertifikasi b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Sertiifkat Produk Penggunaan Tanda SNI jika sudah memenuhi persyaratan prosedur sertifikasi
2.4
PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Selalu menjaga konsistensi mutu produk sesuai dengan persyaratan mutu dan menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan. b. Mentaati peraturan/ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA c. Menerima pengawasan berkala melalui surveilan setiap tahun selama masa sertifikat berlaku dan menerima pengawasan sewaktu-waktu apabila ditemukan produk yang tidak sesuai di pasar atau di konsumen ; d. Menerima Verifikasi sebagai akibat adanya : - Penyelesaian keluhan dari pelanggan yang dianggap perlu dilakukan pemeriksaan lapangan maupun uji ulang terhadap produk yang disertifikasi. - Evaluasi ulang sertifikasi e. Mengikuti tatacara pembubuhan tanda SNI yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSN 306-2006. 2
f.
Melaporkan kepada LSPro – ChemPack bila terdapat perubahan desain produk, standar/spesifikasi, kepemilikan perusahaan, alamat perusahaan dan pabrik , struktur organisasi atau manajemen, dan merekam semua pengaduan/keluhan dari pelanggannya g. Memohon sertifikasi ulang atau memperpanjang sertifikasi atau memberitahukan bila memperpanjang sertifikat atau tidak kepada LSPro – ChemPack minimal 3(tiga) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir. h. Apabila sertifikasi dicabut, maka produsen menghentikan penggunaan semua iklan yang mengacu pada sertifikasi, menarik barang yang sudah mendapat sertifikasi dan mengembalikan dokumen sertifikasi sesuai persyaratan lembaga sertifikasi i. Menggunakan sertifikasi hanya untuk produk telah disertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pasal 3 Surveilan 3.1
PIHAK PERTAMA akan melaksanakan surveilan setiap tahun untuk mengetahui kesesuian sistem mutu dan produk yang dihasilkan.
3.2
PIHAK PERTAMA mengirimkan pemberitahuan tentang surveilan kepada PIHAK KEDUA tiga bulan sebelum jatuh tempo.
3.3
PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan pertama apabila Pemegang SPPT tidak dapat melaksanakan survailen lebih tiga bulan dari jatuh tempo.
3.4
PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan kedua apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu bulan terhitung tanggal surat peringatan, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga
3.5
Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu bulan terhitung tanggal surat peringatan ketiga, maka PIHAK PERTAMA menerbitkan surat penangguhan SPPT SNI
3.6
Tidak terlaksananya surveilan setiap tahun akibat keengganan PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan penangguhan SPPT SNI dan pencabutan SPPT SNI.
3.7
PIHAK PERTAMA menerbitkan surat pencabutan SPPT SNI melalui Tim evaluator , apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu dua bulan terhitung tanggal surat penangguhan SPPT SNI
Pasal 4
3
Penanganan Keluhan PIHAK KEDUA harus memelihara rekaman dari semua keluhan pelanggan yang berkaitan dengan produk yang dicakup dalam Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai untuk penyelesaian keluhan/pengaduan tersebut.
Pasal 5 Kerahasiaan PIHAK PERTAMA bertanggungjawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik PIHAK KEDUA yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.
Pasal 6 Biaya sertifikasi/Survailen 6.1
6.2
PIHAK KEDUA harus membayar seluruh biaya yang terkait sertifikasi / survailen yaitu biaya proses audit, biaya administrasi, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pengambilan contoh, pengujian (Laboratorium uji yang disubkontrak ) kepada PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi pihak pertama tidak dapat melakukan audit.
Pasal 7 Modifikasi persyaratan produk 7.1 Apabila ketentuan standar acuan yang tercakup dalam SPPT SNI direvisi, maka PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan PIHAK KEDUA melalui surat tercatat (atau ekuivalen), dengan menyebutkan tanggal revisi standar tersebut serta menginformasikan ke PIHAK KEDUA tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap validitas SPPT SNI yang telah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk perlunya dilakukan asesmen suplemen untuk menilai kesesuaian produk akibat revisi standar itu. 7.2 Dalam periode waktu, yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 diterima, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dengan surat tercatat (atau ekuivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut.
4
7.3 PIHAK PERTAMA dapat membekukan SPPT SNI bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal dimana revisi standar yang dimaksud pada butir 7.1 berlaku secara efektif, apabila: a)
PIHAK KEDUA memberitahukan PIHAK PERTAMA bahwa perusahaan tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud pada butir 7.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau
b) Konfirmasi dari PIHAK KEDUA tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau c)
Hasil dari asesmen suplemen tidak dapat menunjukkan pemenuhan terhadap revisi standar.
Pasal 10 Penangguhan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, apabila terjadi hal berikut ini : a)
PIHAK KEDUA melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI. b) Hasil surveilan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidak sesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang ditentukan. c) Surveilan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat peringatan. d) Penyalahgunaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan atau Tanda SNI yang tidak segera diatasi oleh Produsen dengan melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang tepat. e) Pengaduan terhadap Produsen PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap Ketentuan dan Tata Cara SPPT SNI. f) Penyimpangan lainnya terhadap Ketentuan dan Tata Cara SPPT SNI.
5
Pasal 11 Pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI 11.1 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dicabut apabila terjadi hal berikut ini: (a) Tindakan koreksi/perbaikan yang diambil oleh Produsen tidak memadai dalam kasus penangguhan sertifikat . (b)
Surveilan/pengawasan tidak penangguhan SPPT SNI.
dapat
dilakukan
setelah
diberikan
surat
11.2 Pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui Rapat Komite Evaluasi SPPT SNI 11.3 PIHAK KEDUA dapat mengajukan banding terhadap keputusan PIHAK PERTAMA tentang pencabutan sertifikatnya kepada Dewan Pengarah 11.4 Setelah pencabutan SPPT SNI, PIHAK KEDUA tidak berhak lagi menggunakan Tanda SNI serta harus menarik semua produk yang telah bertanda SNI dari peredaran. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Pasal 12 Pembatalan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI 12.1 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dibatalkan atas permintaan PIHAK KEDUA. 12.2
Pembatalan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui Rapat Komite Evaluasi.
12.3 Setelah pembatalan SPPT SNI, PIHAK KEDUA tidak berhak lagi menggunakan Tanda (Marking) SNI serta menarik semua produk yang telah bertanda SNI dari peredaran. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Pasal 13 6
Tanggung Gugat (Liabilitas) Penyelesaian masalah yang berkaitan berdasarkan peraturan perundangan.
dengan
tanggung
gugat
produk
dilakukan
Pasal 14 Banding atau perselisihan Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 15 Periode Perjanjian Periode Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya SPPT SNI sampai dengan tanggal habis masa berlakunya, kecuali kalau SPPT SNI dicabut oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan atau dibatalkan atas permintaan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Perjanjian Penggunaan SPPT SNI ini diterbitkan dalam rangkap dua, bermaterai ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. ................., ..................
Atas nama PIHAK PERTAMA
Atas nama PIHAK KEDUA
Rochmi Widjajanti Manajer Eksekutif
.............................. Direktur
7
dan
