PENGARUH MODERNISASI PERTANIAN TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DI PEDESAAN: SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HADRIANA MARHEINI MUNTHE Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Sumatera Utara Pendahuluan TAP MPR No: IV/MPR/1999 tentang GBHN di dalam Bab IV tertera arah kebijakan pembangunan nasional dalam bidang social dan budaya. Kebijakan dalam bidang ini meliputi tiga hal yaitu : 1. Kesehatan dan kesejahteraan social 2. Kebudayaan, kesenian dan parawisata 3. Kedudukan dan peranan perempuan. Sehubungan dengan kebijakan pembangunan dalam aspek social budaya ini maka yang menjadi persoalan adalah tentang kedudukan dan perempuan pada pembangunan yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa di negara ini. Adapun lengkapnya kebijakan tersebut berbunyi sebagai berikut : a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadialan gender. b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historisperjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Menyimak uraian GBHN ini maka isu wanita masih menjadi sorotan penting dalam pembangunan. Selain itu timbul pula pemikiran mengapa isu utama wanita dalam pembangunan masih menjadi pokok persoalan ? Apakah pembangunan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan status maupun peranan perempuan ? Mengapa saya pertanyakan, karena kalau saya bisa jujur pembangunan yang selama tiga dasawarsa dilaksanakan di negara ini telah banyak menimbulkan permasalahaan baru di kalangan perempuan. Khususnya ini terjadi pada kelompok perempuan tani di pedesaan. Pembangunan telah banyak merugikan mereka dari sisi kedudukan (baca : status) maupun peranan (baca : partisipasi). Beberapa pemerhati masalah perempuan dalam pembangunan telah menilai bahwa pembangunan yang kita laksanakan selama ini gagal memperhatikan nasib maupun kepentingan perempuan. Partisipasi perempuan yang secara historis dan traditional yang telah memainkan peranan penting di sector pertanian pedesaan telah dihancurkan oleh pembangunan melalui program-program yang disebut dengan Revolusi hijau (baca : pembangunan pertanian ). Khususnya mengenai Revolusi hijau beberapa ahli social mengatakan (Ester Boserup, 1975, Irene Tinker, 1975, Partini dan Dewi, 1993) bahwa revolusi hijau sebagai implementasi dari modernisasi pertanian telah banyak merusak tatanan masyarakat dipedesaan. Pandangan ini apabila disikapi dari isu gender bahwa pembangunan pertanian telah menciptakan perubahan struktur masyarakat. Jika sebelum modeernisasi pertanian diintrodusir ke tengah masyarakat pedesaan pola hubungan antara pria dan perempuan bersifat hubungan kesetaraan gender atau keseimbangan gender tetapi setelah modernisasi diterapkan maka dalam perspektif sosiologis hubungan struktural berubah menjadi ketimpangan gender. Artinya adanya hubungan dominasi dan subordinasi antara pria dan perempuan didalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat termasuk dalam aktivitas pertanian. 2002 digitized by USU digital library
1
Tentang perspektif modernisasi yang secara teoritis dan praktis telah banyak mengilhami para pengambil kebijakan pembangunan. Mereka telah melahirkan kebijakkan-kebijakkan pembanguna disegala bidang. Oleh karena itulah mereka pulalah pihak yang harus bertanggungjawab tasa kegagalan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang diterapkan secara Topdown Planning dengan asumsi “Tricle down Effect” yang selama ini dianggap berhasil menaikkan kesejahteraan masyarakat tani ternyata sebaliknya sangat merugikan mereka. Dalam hal ini adalah kelompok petani perempuan yang secara mayoritas mereka umumnya adalah petani kelas bawah atau miskin. Untuk memahami persolan ini maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu seperti apakah ide modernisasi yang banyak mewarnai kebijakan pembangunan nasional di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru khususnya pada petani perempuan di pedesaan. Perspektif Modernisasi, Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Adapun penganut paradiguna modernisasi berpihak pada pandangan bahwa perubahan sosial terjadi oleh pengaruh modernisasi yang berkembangan dari barat. Pemikiran modernisasi selalu didasarkan pada peristiwa penting dalam perkembangan masyarakat barat yaitu Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Politik di Perancis. Akibat revolusi ini telah membawa perubahan-perubahan di dunia baik dibidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan. Perubahanperubahan yang membawa masyarakat pada suatu keadaan yang baru, mewarnaipemikiran tentang proses modernisasi yang terjadi di dunia Barat. Suwarsono dan So (1991) menulas berbagai pandangan para ahli mengenai hal ini dan mengidentifikasi pemikiran mereka yang berkaitan dengan perubahan social. Teori evolusi dan teori fungsionalisme banyak mempengaruhi pemikiran tentang modernisasi sebagai faktor yang mewujudkan realitas perubahan. Dari sudut pandang ini,perkembangan masyarakat terjadi melalui proses peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori evolusi memandang perubahab bergerak secara linear dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Dan bergerak perubahan itu mempunyai tujuan akhir. Sedangkan teori fungsionalisme, memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang selalu berada dalam keseimbangan dinamis. Perubahan yang terjadi dalam unsur sistem itu akan diikuti oleh unsur sistem lainnya dan membentuk keseimbangan baru. Penganut modernisasi klasik memandang perkembangan masyarakat akan menuju pada suatu tata kehidupan masyarakat modern. Smelser, melihat fungsi kelembagaan modern lebihkomplks dari pada kelembagaan tradisional. Dalam perkembangan ekonomi menurut Rostow, masyarakat modern berada dalam tahap komsumsi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan masyarakat tradisional mengalami hanya sedikit perubahan baik dibidang ekonomi maupun social budaya. Sejalan dengan Smelser, Coleman melihat terjadinya dan tumbuhnya prinsip kesamaan dan keadilan. Beberapa ahli meneruskan kajian modernisasi klasik dengan mengamati perkembangan di tingkat masyarakat. Mc. Cleland, meggunakan pendekatan psikologi. Bagi dia, kemajuan di bidang ekonomi dipengaruhi tingkat kebutuhan berprestasi. Masyarakat modern di barat memiliki tingkat kebutuhan berprestasi yang tinggi. Pendapat Inkeles menyatakan manusia modern tidak memperlihatkan gejala ketegangan atau penyakit psikologis akibat modernisasi, bahkan menunjukkan pola yang stabil. Selanjutnya ahli sosiologi Max Weber juga ikut memperkaya kajian modernisasi melalui studinya tentang pengaruh ajaran agama terhadap kemajuan ekonomi. Bagi Weber nilai agama (etika) Protestan di barat telah menumbuhkan dorongan pada manusia untuk bekerja keras sebagai suatu tugas suci untuk mencapai kesejahteraan hidup, Kajian Weber kemudian dikembangkan oleh Bellah 2002 digitized by USU digital library
2
pada masyarakat Jepang. Etika Samurai yang tercermin dalam nilai-nilai agama Tokugawa resisten dalam perkembangan ekonomi industri modern di Jepang. Perubahan social dalam pandangan modernisasi klasik, menitikberatkan kemajuan masyarakat modern terbentuk melalui suatu proses yang sama. Pandangan ini ditinjau kembali oleh para penganut modernisasi aliran baru. Wong, misalnya menyatakan, kemajuan ekonomi di Hongkong digerakkan oleh perusahaanperusahaan yang memiliki sistem organisasi tradisional yang bersifat nepotis, paternalistic dan kekeluargaan. Kasus Indonesia yang diamati Dove, memperlihatkan bahwa budaya local mengalami perubahan yang dinamis dalam dirinya. Sedangkan, Davis menilai ekonomi kapitalisme di Jepang tumbuh oleh terbentuknya rasionalisasi agama dan moral dalam lingkar barikade budaya. Dari sudut pandang politik, Huntington menyatakan budaya atau agama mempunyai korelasi yang tinggi dengan demokrasi. Aliran baru teori modernisasi tersebut mengandung pemikiran bahwa nilai tradisional dapat berubah oleh karena dalam dirinya mengalami proses perubahan yang digerakkan oleh perkembangan berbagai factor kondisi setempat misalnya, factor pertumbuhan penduduk, teknik, apresiasi nilai budaya. Secara keseluruhan perspektif modernisasi pada tahun 1960-an telah diterapkan sebagai model pembangunan pada masyarakat negara dunia ke III termasuk di antaranya Indonesia. Khusus untuk Indonesia, Tjondronegoro mengulas revolusi hijau sebagai suatu program pembangunan pertanian yang diilhami oleh teori modernisasi. Ia membahas tema revolusi hijau sebagai satu strategi untuk menimbulkan perubahan social dipedesaan Jawa. Menurutnya, revolusi hijau sebernarnya suatu program intensifikasi tanaman pangan yang membawa ide modernisasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain dalam hal pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan sarana-saranaproduksi dan pengaturan waktu panen. Disamping penerapan teknologi, ide modernisasi juga terlihat dalam hal mengatur kelembagaan produksi. Seiring dengan pengenalan terhadap pola yang baru dilakukan pula pembenahan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan pertanian, seperti : kelompok tani, KUD, PPI, Bank Perkreditan, P3 A dan sebagainya. Selanjutnya muncul pula pola pengembangan revolusi hijau dalam bentuk, usaha Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi. Dampak Negatif dari Revolusi Hijau Terhadap Partisipasi Perempuan Desa di Sektor Pertanian. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa revolusi hijau telah mendatangkan kemajuan yaitu tercapainya produksi pertanian yang mencapai puncaknya yaitu swasembada pangan. Namun dibalik kesuksesan ini semua harus dibayar dengan penderitaan para petani yang sangat diuntungkan oleh pembangunan ini selebihnya banyak petani miskin yang tersingkir karena tidak siap menerima perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Adapun modernisasi di bidang pertanian dengan revolusi hijaunya telah menyebabkan beberapa masalah di dunia ketiga, khususnya Indonesia seperti : 1. Peningkatan jumlah pengangguran. 2. Merosotnya nilai-nilai tradisional dan bentuk ikatan lainnya. 3. Norma-norma saling membutuhkan dan ketergantungan yang hidup dipedesaan mulai menghilang. 4. Terjadinya polarisasi sosial dan 5. Terjadinya penurunan status wanita di pedesaan. Beberapa sosiologi maupun antropologi yang sekaligus sebagai pengamat pembangunan seperti Margaret Mead, Rae Lesser Blumberg, Fatima Mernissi dan Tinker menyepakati adanya hubungan negatif antara pembangunan sosio-ekonomi suatu negara atau modenisasi dengan pembangunan ekonomi, social dan berbagai perempuannya. Margaret Mead, misalnya, menegaskan dalam suatu penelitiannya 2002 digitized by USU digital library
3
disuatu negara berkembang bahwa perempuan tidak diberi kesempatan terhadap akses teknik-teknik pertanian modern, sebagian karenan adanya nilai bahwa perempuan tidak dapat menangani mesin-mesin (T.O. Ihromi, 1995). Lebih jauh lagi Irene Tinker menyakinkan kepada kita bahwa status dan peranan perempuan dinegara berkembangan pada awalnya cukup tinggi dan dihargai oleh masyarakat. Artinya wanita memiliki partisipasi nyang setara dengan pria dalam kegiatan ekonomi. Tetapi ketika “ Western model middel-class bias “ dan pembangunan yang “ sex male-bias “ ini telah merasuki pemikiran perencana pembangunan, mereka telah mengabaikan arti penting dari peran wanita yang secara tradisional telah dimainkan perempuan di masyarakat dengan sisitem ekonomi dan pertanian yang subsisten. Dampak buruk lainnya dari pembangunan yang mengikuti model-model barat yang telah merugikan perempuan, yaitu mekanisasi dibidang pertanian (dalam arti luas) yang telah menghapuskan peran ekonomi perempuan yang secara tradisional menjadi bidangnya. Kondisi seperti ini telah memperlihatkan bagaimana perempuanperempuan yang terdesak dari sektor pertanian sebagai konsekuensi dari pembangunan terdampar ke kota dengan keterampilan yang minim, menembah barisan/orang miskin kota, sebagai buruh-buruh murah, pelacur. Inilah yang dikenal dengan konsep “ pemiskinan perempuan “. Perempuan tani pedesaan merupakan kelompok orang yang tak berupaya yang tercampal dari proses pembangunan. Kenyataan yang senada juga dikemukakan oleh Mansour Fakih (1999) bahwa pembangunan di Jawa telah menimbulkan marginalisasi perempuan atau telah memiskinkan kaum perempuan. Misalnya saja program Revolusi Hijau di Jawa yang memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistemtebang dengan menggunakansabit, tidak memungkinkan lagi penggunaan ani-ani, masuknya huller juga menggeser peran tradisional perempuan sebagai pemunbuk padi. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa menjadi termarjinalisasi, partisipasi tradisional mereka sebagai pekerja di sawah menjadi tersingkir. Ini berarti bahwa program revolusi hijau itu dirancang tanpa memperhitungkan apek gender perempuan. Sesuai dengan kenyataan ini maka telaah kepada kita bahwa modernisasi sebagai perspektif pembangunan di Indonesia telah membawa akibat yang fatal terhadap perempuanyang bekerja di sector pertanian. Konsekuensi kebijakan pembangunan yang direncanakan tanpa mempertimbangkan aspek gender, khususnya gender perempuan telah menciptakan beberapa hal yaitu : 1. Gagal memperhatikan peran produktif perempuan yang telah dimainkannya yaitu perempuan partisipasinya sudah tinggi dalam aktivitas ekonomi kemasyarakatannya berubah menjadi lemah bahkan sama sekali ditiadakan. 2. Mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas perempuan dibatasi di sekitar tugas-tugas rutin rumahtangga, disekitar mengurus anak dan 3. Perspektif modernisasi sebagai strategi pembangunan di negara berkembang menciptakan bias nilai mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat sedang berkembang. Akhirnya kita dapat menarik beberapa garis dari dampak modernisasi pertanian terhadap partisipasui pembangunan perempuan dipedesaan sebagai berikut : 1. Perempuan hanya sebagai korban semata dari pembangunan; dengan demikian perempuan tidak akan pernah menjadi subjek (penikmat) dari pembangunan. 2. Cita-cita pembangunan nasional yang ingin menaikkan peranan dan kedudukkan wanita dalam kehidupan bangsa dan juga keinginan negara untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan hanya menjadi harapan semata. Harapan ini hanya tingal harapan apabila 2002 digitized by USU digital library
4
model pembangunan yang selama ini diterapkan tidak dapat mengintegrasikan wanita dalam pembangunan . Pembangunan yang tadinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan sebaliknya hanyalah memperlemah statusnya yaitu wanita menjadi model pembangunan yang tidak mengindahkan nilai-nilai etis tentang perempuan. 3. Sudah waktunya kita meninggalkan pembangunan yang dalam realita tidak bersikap ramah kepada perempuan. Perspektif modernisasi sebagai model pembangunan import ala Barat secara structural dan cultural banyak tidak cocok diterapakan pada perempuan pedesaan yang bekerja sebagai petani. Oleh karena itu pembangunan ini harus ditinjau kembali. Kita harus mencari model pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Sepatutnyalah kita gali model pembangunan yang peka atau sensitive terhadap gender perempuan. Sebagai saran yang penting untuk diperhatikan para perumus kebijakan pembangunan bahwa sudah saatnya kita menentukan model pembangunan yang murni dari kesadaran, kepentingan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang dapat diperhitungkan adalah pendekatan partisipatoris baru. Dibawah label “ community based resource management “ (Korten, 1988) atau dengan sebutan lain pendekatan pembangunan sumberdaya berwawasan komunitas. Pendekatan ini tidak lain merupakan pengembangan dari pendekatan “ community development “. Pendekatan pengelolaan sumberdaya berwawasan komunitas ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi pembangunan lebih luas yang bertujuan untuk mencapai suatu transformasi kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai yang berpusat pada manusia (people centered development values) dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologiteknologi maju berlandaskan informasi (information-based technologies). Pendekatan pengelolaan sumber daya berwawasan komunitas merupakan landasan berpijaknya, bukan birokrasi dan program-program serta proyek-proyek yang dirancang dan dikelola secara terpusat. Dengan pengertian lain pendekatan pembangunan yang berwawasan komunitas sebagai alternatif pembangunan pada masyarakat pertanian pedesaan merupakan pembangunan yang dirancang dan dikelola secara oleh masyarakat itu sendiri seperti apa yang menjadi kebutuhankebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, dan lebihd ari pada itu penguasaan atas sumber daya dan nasibnya sendiri. Model pembangunan seperti ini sangat mendukung terjaganya partisipasi atau peran alami perempuan pedesaan yang hidup dari sektor pertanian tradisional. Pembangunan yang positif pada perempuan adalah pembangunan yang dapat mengintegrasikan wanita pada setiap iramanya bukannya mencampakkan mereka dari proses pembangunan. Mudah-mudahan cita-cita luhur kebijakan pembangunan yang memperhatikan perempuan sebagaimana yang tertera di GBHN akan menjadi kenyataan apabila pembangunan yang sedemikian dapat diterapkan.
2002 digitized by USU digital library
5
