PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN DALAM OTORITAS PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris : Pedagang Pasar Raya Padang) Octania Amriani1, Herawati1, Yeasy Darmayanti1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRACT Tax compliance is a factor that determines the level of tax revenue. The higher level of tax compliance, so that the tax revenue will be greater. This research aims to determine the effect of trust in government authority and power to tax compliance. Population in this study is that traders in “Pasar Raya Padang” who do trade in their stalls. Sample selection in this study is the convinience method, The sampling is done randomly. This research carried out with the questionnaires. Questionnaires distributed were as many as 95 sheets, while questionnaires were returned about 91 sheets or approximately 95.79%. hypothesis testing performed using SPSS version 16.00. Hypothesis testing results obtained from this research is concluded that, variables of trust in government authority and power have significant influence on tax compliance. Until it can be concluded that, increasing of trust in the merchant to government authorities, will increase tax compliance so that tax revenues will be greater. as well as the power of the government authorities, the greater the power of the government, it will increase tax compliance. Keyword : trust, power, environment authoritiez, tax compliance penerapan
I. PENDAHULUAN Pajak
merupakan
penerimaan
yang
Undang-Undang
dijalankan
oleh
petugas
Masalah
tergambar dari jumlah pendapatan negara
masalah klasik yang dihadapi hampir semua
pada tahun 2013 lalu mencapai 1529,7 T,
negara yang menerapkan sistem perpajakan.
dimaa 77,99% nya berasar dari peneimaan
Masalah kepatuhan pajak dapat dilihat dari
pajak (http://www.anggaran.depkeu.go.id).
segi keuangan, (public finance), penegakan
Oleh sebab itu penerimaan pajak harus terus
hukum
ditingkatkan,
Organisasi (organizational structue), etika
cara
menambah
jumlah angka kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terlepas
dari
sistem
dan
pelaksanaan
(law
pajak
pajak.
terbesar negara Indonesi, hal tersebut dapat
dengan
kepatuhan
perpajakan
enforcement),
merupakan
struktur
(code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Androeni et al, 1998) dalam (Setyabudi, 2007).
Dari segi keuangan publik, apabila
Dalam penelitian ini yang dijadikan
pengelolaan pajak dilakukan dengan benar,
objek adalah wajib pajak orang pribadi
dan sesuai dengan ekspektasi wajib pajak,
yang
maka hal tersebut akan menimbulkan
pedagang. Pedagang dijadikan objek dalam
kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja
penelitian
pemerintah sehingga wajib pajak akan
penghasilan yang diperoleh oleh pedagang
cenderung
pajak.
dalam kegiatan jual beli dagang sehari- hari
kinerja
dirasa mempunyai potensi yang cukup
pemerintah dalam mengelola keuangan
besar untuk menambah penerimaan negara.
publik
Artinya,
Namun
mematuhi
peraturan
sebaliknya,
tidak
apabila
dapat
dijelaskan
secara
melakukan
usaha
ini
bebas
disebabkan
apabila
tingkat
karena,
kepercayaan
transparan, maka wajib pajak tidak akan
pedagang
mau membayar pajak. Dari segi penegakan
besar, maka akan meningkatkan kepatuhan
hukum,
pajak
pemerintah
harus
mampu
terhadap
yaitu
pedagang.
kinerja
Begitu
pemerintah
juga
dengan
menerapkan aturan dan hukum kepada
kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah
semua warga negara secara adil. Peraturan
itu sendiri dalam menerapkan peraturan
pajak yang telah ditetapkan dalam UU
perundang-undangan perpajakan, dimana
perpajakan harus dipatuhi oleh semua wajib
tingkat kepatuhan pajak pedagang akan
pajak. Apabila ada wajib pajak yang tidak
meningkat seiring dengan baiknya kinerja
mematuhi peraturan perpajakan tersebut
pemerintah.
tanpa memandang status dan kedudukan
Penelitian ini menjadikan Pedagang
harus dikenakan sanksi dan denda sesuai
Pasar Raya Padang sebagai objek untuk
dengan peraturan.
diteliti, karena sebagaiman kita ketahui
Dewasa ini, tingkat kepatuhan wajib pajak
masih
sangat
rendah
Pasar Raya Padang merupakan pusat
sekali.
transaksi jual beli dagang terbesar yang ada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah
di Kota Padang. Dengan meminta respon
Sumbar-Jambi,
Zein
dari Pedagang Pasar Raya Padang terhadap
mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak
otoritas pemerintah dalam perpajakam,
di daerash Sumbar-Jambi baru mencapai
dirasakan telah mewakili
68,29% atau 237 ribu dari 555 ribu lebih
pedagang yang ada di Kota Padang.
Ismiransyah
M.
wajib pajak. Angka tersebut masih sangat
Penelitian
respon
sebelumnya
dari
yang
jauh dibawah angka kepatuhan pajak
dilakukan oleh Basri, 2012 mengenai
Nasional
kepercayaan dan kekuasaan dalam Otoritas
yang
tercatat
(www.harianhaluan.com).
85,25%
Pemerintah,
menyatakan
bahwa
kepercayaan dan kekuasaan pada Otorias
Pemerintah mempunyai hubungan yang
pajak di lingkungan KPP Pratama Padang
signifikan
untuk membayar kewajiban peajaknya.
dengan
kepatuhan
pajak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat kepercayaan dan kekuasaan dalam otoritas
pemerintah
meningkat,
II. TEORI DAN PENGEMBANGAN
maka
kepatuhan pajak juga akan meningkat.
HIPOTESIS 2.1.
Berdasarkan fenomena yang terjadi
Theory of Planned Behavior (TPB) Penelitian
mengenai
kepatuhan
dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya
pajak, dapat dilihat dari sisi psikologi wajib
yang telah dilakukan oleh Basri, 2012
pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi
timbul
melakukan
dilakukan mengingat dalam suatu negara
penlitian ini dimana perumusan masalah
yang menganut demokrasi, hubungan antara
yang dikemukakan dalam penelitian ini
pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat
adalah (1). Apakah kepercayaan pada
dilihat sebagai suatu kontrak psikologi
Otoritas Pemerintah berpengaruh signifikan
(Feld and Frey, 2002) dalam (Hidayat,
terhadap
2010).
ketertarikan
untuk
kepatuhan
Kekuasaan
dalam
pajak?
(2).Apakah
Otoritas
Pemerintah
Suatu kontrak psikologi menuntut
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
adanya
pajak?
pembayar pajak tergantung dari seberapa Penelitian
membuktikan pengaruh
ini
bertujuan
secara
hubungan
yang
setara
antara
untuk
besar kedua belah pihak saling memercayai
empiris
tentang
dan mematuhi atau memenuhi komitmen
pada
otorits
kepercayaan
pemerintah terhadap kepatuhan pajak, dan
dalam kontrak psikologi (Hidayat, 2010) Kajian
dala
otoritas
pemerintah
terhadap
kepatuhan
pajak.
perilaku kepatuhan pajak, salah satunya
diharapkan
adalah melalui Theory of Planned Behavior
mempunyai manfaat bagi : (1). Akademisi,
(TPB) (Ajzen, 1991) dalam (Hidayat,
untuk
dan
2010). Berdasarkan model TPB, menurut
pengatahuan, serta dapat dijadikan sebagai
Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa
sumber informasi tentang faktor apa saja
perilaku individu untuk patuh terhadap
yang mempengaruhi kepatuhan pajak. (2).
ketentuan perpajakam ditentukan oleh niat
Praktisi,
(intention).
menambah
memperoleh
ini
wawasan
informasi
sejauh
mana tingkat kepercayaan dan kekuasaan mempengaruhi
tingkat
kepatuha
wajib
yang
psikologi
kekuasaan
penelitian
faktor
bidang
pengaruh
Dimana
mengenai
dalam
mempengaruhi
Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
1.
Behavioral belief
Undang,
Keyakinan individu akan hasil dari
imbalan secara langsung dan digunakan
suatu perilaku (outcome belief) dan
untuk keperluan negara bagi sebesar-
evaluasi terhadap hasil dari keyakinan
besarnya kemakmuran rakyat.
tersebut.
2.
Keyakinan
dan
evaluasi
tidak
mendapatkan
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
terhadap hasil ini akan membentuk
adalah
variabel sikap (attitude).
ketentuan peraturan perundang-undangan
Normatif belief
perpajakan ditentukan untuk melakukan
Keyakinan individu tentang harapan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut
normatif orang lain yang menjadi
pajak atau pemotong pajak tertentu.
rujukannya, seperti keluarga, teman,
Orang
Pribadi
Menurut
yang
Peraturan
menurut
Menteri
dan konsultan pajak serta motivasi
Keuangan No. 208/PMK.03/2009 yang
untuk
tersebut.
berlaku tanggal 10 Desember 2009, Wajib
membentuk
Pajak WPOPPT adalah wajib pajak orang
veriabel norma subjektif (subjective
pribadi yang melakukan kegiatan usaha
norm)
sebagai
Control belief
barang baik grosir maupun eceran dan/atau
Keyakinan individu tentang keberadaan
penyerahan jasa yang mempunyai 1 atau
hal-hal
lebih tempat usaha.
mencapai
harapan
Harapan normatif ini
3.
dengan
yang
menghambat
mendukung perilakunya
atau
pedagang
pengecer
(penjualan
dan
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-
persepsinya tentang seberapa kuat hal-
32/PJ/2010 Wajib Pajak Orang Pribadi
hal
mempengaruhi
Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak
perilakunya. Control belief membentuk
orang pribadi yang melakukan kegiatan
variabel
yang
usaha sebagai Pedagang Pengecer yang
dipersepsikan (perceived behavioral
mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat
control).
usaha. Pedagang Pengecer adalah orang
tersebut
kontrol
perilaku
pribadi yang melakukan: 2.2.
a.
Pajak Berdasarkan UU perpajakan No.16
tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara
yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
b.
penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha
2.3.
akuntan publik dengan pendapat wajar
Kepatuhan Pajak Kepatuhan
perpajakan
pada
tanpa
pengecualian
atau
pendapat
pengecualian
tidak
prinsipnya adalah tindakan wajib pajak
dengan
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
mempengaruhi laba rugi fiskal.
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
dan
peraturan peraturan
2.4.
Kepercayaan
pada
Otoritas
pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
Pemerintah
suatu negara (Siahaan, 2005).
Kepercayaan adalah sesuatu yang
Menurut undangan
peraturan
yang
perundangoleh
kooperatif yang berdasarkan saling berbagi
pemerintah Indonesia, kriteria wajib pajak
norma-norma dan nilai yang sama (Doney
patuh
et. al, 1998) dalam Handayani (2012).
menurut
dikeluarkan
diharapkan dari kejujuran dan perilaku
Keputusan
Menteri
Keuangan No. 544/ KMK.04/2000, wajib
Kepercayaan
terhadap
sistem
pajak patuh adalah sebagai berikut :
pemerintahan dan hukum yang berlaku
a.
Tepat waktu dalam menyampaikan
turut mendorong kemauan wajib pajak
SPT untuk semua jenis pajak dalam
untuk membayar pajaknya ketika wajib
dua tahun terakhir
pajak memiliki kepercayaan yang tinggi
Tidak mempunyai tunggakan pajak
kepada sistem pemerintahan dan hukum
untuk semua jenis pajak, kecuali telah
yang tegas dalam melaksanakan semua
memperoleh izin untuk mengangsur
aturan- aturan yang berlaku.
b.
atau menunda pembayaran pajak c.
d.
berdasarkan pada
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena
Theory of Planned Behavior, dimana
melakukan tindak pidana di bidang
kepercayaan tersebut akan timbul jika ada
perpajakan dalam jangka waktu 10
niat dari wajib pajak itu sendiri. Wajib
tahun terakhir
pajak dapat saja memiliki berbagai macam
Dalam
dua
menyelenggarakan
e.
Penelitian ini
tahun
terakhir
pembukuan
dan
kepercayaan
terhadap
suatu
perilaku,
namun ketika dihadapkan pada suatu
dalam hal terhadap wajib pajak pernah
kejadian
dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
kepercayaan tersebut yang timbul untuk
pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-
mempengaruhi
tiap jenis pajak yang terutang paling
kepercayaan inilah yang menonjol dalam
banyak lima persen
mempengaruhi perilaku individu (Ajzen,
Wajib pajak yang laporan keuangannya
1991) dalam Hidayat (2010).
untuk dua tahun terakhir diaudit oleh
tertentu,
hanya
perilaku.
sedikit
dari
Sedikit
Basri
(2013),
meneliti
tentang
memberikan
arti
keberhasilan
dalam
kepercayaan dan kekuasaan dalam otoritas
memimpin. Jadi, kekuasaan atau penguasa
pemerintah sebagai determinan tingkat
memiliki peranan dalam kemajuan sebuah
kepatuhan pajak dan penggelapan pajak
Negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan
yang dilakukan pada Wajib Pajak Orang
(www.wordpress.com).
Pribadi (WPOP) yang melakukan usaha
Penegakkan
hukum
merupakan
bebas yang terdaftar di KPP Pratama
penentu yang signifikan terhadap kepatuhan
Tampan, Pekanbaru. Basri menyatakan
pajak wajib pajak. Penegakkan legal aturan
bahwa,
otoritas
hukum memberikan landasan yang penting
pemerintah berhubungan positif dengan
untuk pencegahan menyimpang bentuk
kepatuhan sukarela. Hasil penelitiannya
perilaku, seperti korupsi, dan penggelapan
membuktikan
pajak (Schneider & Enste, 2000, 2002;
kepercayaan
pada
bahwa
meningkatnya
kepercayaan terhadap otoritas pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pajak.
Brunetti & Wedder, 2003). Berdasarkan penelitian yang telah
Berdasarkan hal tersebut diatas,
dilakukan oleh Basri (2013) tersebut, Basri
maka dapat dibuat pengembangan hipotesis
menyimpulkan bahwa kekuasaan dalam
sebagai berikut :
otoritas pemerintah berhubungan dengan
H1 : Kepercayaan berpengaruh signifikan
kepatuhan yang ditegakkan. Hal tersebut
terhadap kepatuhan pajak pribadi di
membuktikan bahwa dengan meningkatnya
Kota Padang
otoritas pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pajak.
2.5.
itu
Kekuasaan
dalam
Otoritas
Sehingga,
dapat
dirumuskan
Pemerintah
hipotesis kedua berdasarkan hal-hal tersebut
Max Weber mengartikan kekuasaan
diatas, yaitu :
adalah
sebuah
kemampuan
untuk
H2 : Kekuasaan dalam otoritas pemerintah
membuat orang lain mau menerima dan
berpengaruh
signifikan
terhadap
melakukan apa yang menjadi kemauan kita
kepatuhan pajak pribadi di Kota
walau mungkin hal tersebut tidak disetujui,
Padang
bahkan ditentang. Kekuasaan yang telah memiliki wewenang dan telah memiliki keabsahan atau
pengakuan
dari
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Populasi dan Sampel
anggota-anggota
Pada penelitian ini, yang menjadi
masyarakat, akan banyak membantu dalam
populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
kestabilan
yang melakukan kegiatan usaha bebas
pemerintahan
dan
juga
sebagai Pedagang Pengencer di Pasar Raya
3.3. Variabel Penelitian
Padang. berdasarkan data yang diperoleh
1. Variabel Independen
dari Rekapitulasi Pedagang Pasar Raya
a. Kepercayan
Padang yang bersumber dari Dinas Pasar
pada
Otoritas
Pemerintah (X1)
Kota Padang, maka diperoleh jumlah
Kirchler, Hoezl, dan Wahl (2008)
populasi pedagang sebanyak 2.036 orang
dalam
pedagang.
kepercayaan sebagai pendapat individu dan
Untuk
mempermudah
(Basri,
2013)
mendefinisikan
tahapan
kelompok sosial bahwa otoritas pajak yang
pengolahan data dan mendapatkan sampel
baik hati dan bekerja menguntungkan untuk
yang tepat, maka metode pengambilan
kebaikan bersama. Untuk mengukur tingkat
sampel yang digunakan adalah convenience
kepercayaan wajib pajak pada otoritas
sampling. Dalam metode ini, jumlah sampel
pemerintah, maka digunakan kuesioner
yang akan dijadikan responden ditentukan
yang memuat pertanyaan- pertanyaan yang
dengan
dapat mengukur persepsi terhadap kinerja
menggunakan
rumus
slovin
sehimgga diperoleh jumlah sampel yang
pemerintah.
Pertanyaan
diukur
dengan
akan dijadikan responden dalam penelitian
skala likert 5 point dengan skala 1 = sangat
ini adalah sebanyak 95 orang pedagang.
tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.
3.2. Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh data yang akan dilanjutkan
b. Kekuasaan
dalam
Otoritas
otoritas
didefinisikan
Pemerintah (X2) Kekuasaan
pada proses pengujian penulis melakukan
sebagai persepsi pembayar pajak terhadap
penyebaran kuesioner kepada Pedagang
otoritas
Pasar Raya. Dalam proses penyebaran
menghukum kejahatan pajak (Kirchler,
kuesioner penulis langsung mendatang kios
Hoezl, dan Wahl 2008) dalam (Basri,
tempat para pedagang tersebut berjualan,
2013). Untuk mengukur kekuasaan dalam
dan memnita pedagang tersebut untuk
otoritas
langsung mengisi kuesioner tersebut. Hal
kuesioner
itu penulis lakukan untuk menghindari
pertanyaan yang dapat mengukur pengaruh
banyaknya jumlah kuesioner yang tidak
kekuasaan tersebut terhadap kepatuhan
kembali kepada penulis.
pajak wajib pajak tersebut. Pertanyaan
pajak
untuk
pemerintah, yang
mendeteksi
maka
memuat
dan
digunakan pertanyaan-
diukur dengan skala likert 5 point dengan
skala 1 = sangat tidak setuju sampai dengan
3.5. Metode Analisis Data
5 = sangat setuju.
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari
2. Variabel Dependen (Kepatuhan Pajak
statistik deskriptif, pengujian instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas),
(Y)) Kepatuhan
perpajakan
adalah
pengujian asumsi klasik (uji normalitas dan
tindakan wajib pajak dalam memenuhi
uji
multikolinearitas),
dan
pengujian
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
hipotesis (uji koefisien determinasi (R2), uji
ketentuam peraturan perundang-undangan
F, dan uji t)
dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Siahaan, 2005). Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert 5 point dengan rangking 1=
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian Penelitian yang dilakukan telah
sangat tidak setuju sampai dengan 5=
memperoleh
rekomendasi
sangat setuju. Kuesioner dikembangkan
Keastuan
Bangsa
dari penelitian Korgel et. al (2013) dalam
(KESBANGPOL) dan telah memperoleh
(Basri, 2013).
izin penelitian dari Dinas Pasar Kota Padang.
3.4. Model Penelitian
Proses
dari dan
penyebaran
Kantor Politik
kuesioner
dilakukan pada tanggal 16 januari 2014
Adapun model penelitian dalam
sampai pada tanggal 22 Januari 2014.
pengujian ini adalah Model regresi linear
Jumlah kuesioner yang disebar adalah
berganda yang dapat diformasikan sebagai
sebanyak 95 lembar kuesioner. Namun
berikut :
kuesioner yang kembali dan dapat diolah Y = α+ 𝛽 1 X1 + 𝛽 2X2 + e
dimana : Y
95,79%.
= Kepatuhan Pajak
X1 = Kepercayaan dalam Otoritas Pemerintah X2 = Kekuasaan dalam Otoritas
adalah sebanyak 91 lembar atau sekitar
4.2. Demografi Responden Kriteria responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat
Pemerintah
pendidikan. Dari data yang diperoleh di
= factor eror
lapangan, maka diperoleh data demografi responden sebagai berikut :
digunakan sebagai instrumen penelitian
Tabel 4.1 Data Demografi Responden Keterangan Umur : 18 – 25 26 – 35 36 – 45 >46 Total Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki Total Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA D1 – D3 S1 – S3 Total
Jumlah
Persentase (%)
12 36 36 7 91
13,19 39,56 39,56 7,69 100
28 63 91
30,77 69,23 100
14 57 12 8 91
15,29 62,64 13,19 8,79 100
menjelaskan variabel secara tepat. Alat uji yang
Deskriptif
digunakan
untuk
mengukur
interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis adalah KaiserMeyer-Olkin
Measure
of
Sampling
Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO yang dikehendaki harus > 0,50. Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa data pada semua variabel dalam penelitian ini adalah
Sumber: data diolah, 2014 4.3. Statistik
telah valid, maka instrumen tersebut dapat
valid. Uji
Variabel
reliabilitas
dilakukan
untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran
Penelitian Berdasarkan hasil pengolahan yang
konsisten dan instrumen yang digunakan
telah dilakukan dapat dinarasikan statistik
benar-benar
deskriptif
Konsep reliabel dalam pendekatan ini
variabel
penelitian
yang
adalah
dijelaskan dalam tabel 4.3 berikut ini : Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Penelitian Kepercaya an Kekuasaa n Kepatuha n Pajak
N
Kisaran Teoritis
Kisaran Aktual
91
7-35
9-29
91
3-15
4-13
91
10-50
18-46
Rata -rata 15,48 7,43 30,01
Std Devi asi 4,57
terbebas
konsisten
pertanyaan
dalam
dari
diantara
butir-butir
suatu
instrumen
penelitian. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai cronbach’s alpha > 0,5 (Ghozali, 2005). Dari data hasil pengujian
2,52
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
5,75
semua variabel dalam penelitian ini bersifat
Sumber : data diolah, 2014
reliabel.
4.4. Uji Instrumen Data
4.5. Uji Asumsi Klasik
a.
kesalahan.
Uji Validitas
Setelah dilakukan pengujian asumsi
Dalam pengujian instrumen data,
klasik
yaitu
uji
normalitas
dan
uji
dilakukan pengujian terhadap validitas dan
multikolinearitas terhadap masing-masing
reliabilitas data. Uji validitas bertujuan
variabel dalam penelitian ini, maka dapat
untuk
yang
disimpulkan bahwa data dalam penelitian
digunakan untuk pengujian selanjutnya
ini berdistribusi normal dan tidak terjadi
valid
korelasi
mengetahui
atau
tidak.
apakah
Apabila
data
data
yang
antara
variabel-variabel
independen dalam penelitian ini. Dengan
koefisien simultan (F-test). F-test dilakukan
demikian, dapatdisimpulkan bahwa tidak
untuk menguji hubungan signifikan antara
terjadi permasalahan asumsi klasik dalam
variabel independen dan variabel dependen
penelitian ini.
secara keseluruhan. Dari tabel 4.9 diatas didapatkan nilai F sebesar 51,995. Nilai signifikansi dari pengujian F-statistik ini
4.6. Pengujian Hipotesis Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
statistik
regresi
adalah
sebesar
0,00
artinya
variabel
linear
independen secara bersama-sama (simultan)
berganda dengan menggunakan program
mempengaruhi variabel dependen karena
SPSS versi 16, yaitu menguji pengaruh
mempunyai nilai signifikansi < 0,05.
antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen.
4.7. Pembahasan
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel (constan) Kepercayaan Kekuasaan R2 Fhitung
B T 6,038 2,081 4,004 5,055 1,128 6,366 0,542 (54,20%) 51,994
Sig. 0,04 0,00 0,00
Ket Signifikan Signifikan
Dari tabel 4.3 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 6,038 + 4,004 X1 + 1,128 X2 hasil
pengujian
koefisien
determinasi (R2) yang dilakukan diperoleh nilai R2 sebesar 0,542 atau 54,20%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa, kedua
variabel
independen
Pemerintah
terhadap
Kepatuhan
Pajak Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis pertama yang dapat dilihat pada
Sumber : data diolah, 2014
Dari
1. Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas
yaitu
kepercayaan dan kekuasaan mempengaruhu variabel dependen kepatuhan pajak sebesar 54,20%, sementara sebesar 45,80% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis secara bersamasama dilakukan dengan menggunakan uji
tabel 4.9, maka dapat dijelaskan bahwa variabel kepercayaan memiliki koefisien regresi
bertanda
positifsebesar
4,004
dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Dengan menggunakan nilai α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu pengaruh kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap kepatuhan pajak diterima, karena nilai signifikansi pengujian t-statistik < 0,05. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan
bahwa
apabila
tingkat
kepercayaan
pada
otoritas
pemerintah
meningkat,
maka
tingkat
kepatuhan
pajaknya juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan pedagang
pada
otoritas
pemerintah
disebabkan karena pedagang merasakan
sebelumnya oleh Basri (2013), dimana
sistem perpajakan yang dijalankan oleh
Basri
pemerintah sudah berjalan dengan baik,
kepercayaan mempunyai pengaruh yang
dimana peraturan-peraturan dan ketentuan
signifikan terhadap kepatuhan pajak.
perundang-undangan berlaku
sudah
perpajakan
berlandaskan
menyimpulkan
bahwa
variabel
yang kepada
2.
Pengaruh Kekuasaan dalam Otoritas
kepentingan masyarakat banyak, bukan
Pemerintah
hanya kepada kepentingan kelompok saja.
Pajak
Selain itu, kepercayaan pedagang akan
terhadap
Berdasarkan
Kepatuhan
hasil
pengujian
semakin meningkat karena adanya upaya
hipotesis kedua yang dapat dilihat pada
dari
tabel 4.9, maka dapat dijelaskan bahwa
pemerintah
dalam
melakukan
perbaikan dan reformasi birokrasi seperti;
variabel
perombakan organisasi, perbaikan proses,
regresi bertanda positif sebesar 1,128
peningkatan mutu sumber daya manusia,
dengan nilai signifikansi sebesar 0,00.
serta modernisasi sarana pelayanan pajak.
Dengan menggunakan nilai α = 5%, maka
Upaya pembenahan diri yang dilakukan
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua
pemerintah tersebut, dapat memperbaiki
(H2) yaitu pengaruh kekuasaan dalam
citra pegawai pajak yang belakangan ini
otoritas pemerintah terhadap kepatuhan
rusak karena banyaknya kasus penggelapan
pajak diterima, karena nilai signifikansi
pajak
pengujian t-statistik < 0,05.
yang
terjadi,
sehingga
dapat
mengembalikan kepercayaan wajib pajak. Hal lain yang dapat mempengaruhi peningkatan
kepercayaan
pedagangdisebabkan
memiliki
koefisien
Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan
bahwa
semakin
meningkatnya kekuasaan dalam otoritas
adanya
pemerintah terhadap peraturan perpajakan,
peningkatan manfaat pajak yang telah
maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin
dirasakan
sendiri,
meningkat. Dari data-data yang diperoleh
misalnya penambahan infrastrukur seperti
dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh
fasilitas-fasilitas umum, perbaikan jalanan
pedagang, disimpulkan bahwa Pedagang
umum, serta pembiayaan-pembiayaan lain
Pasar Raya Padang tidak mengetahui
yang dananya bersumber dari anggaran
bagaimana
pengeluaran negara.
penghindaran/ perencanaan pajak, sehingga
oleh
karena
kekuasaan
pedagang
itu
caranya
untuk
melakukan
Hasil pengujian hipotesis pertama
dari kesimpulan itu dapat diartikan bahwa
(H1) yang diperoleh dalam pengujian ini
pedagang tidak akan melakukan kecurangan
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
pajak.
Selain
itu,
pedagang
berasumsi
bab
terdahulu,
maka
bahwa tindakan penggelapan pajak yang
kesimpulan sebagai berikut :
dilakukan akan mudah terdeteksi dan
1. Variabel
diketahui
oleh
pemerintah.
Sehingga
kepercayaan
pemerintah
dapat
ditarik
pada
otoritas
berpengaruh
signifikan
dengan kekuasaanotoritas yang dimiliki
terhadap kepatuhan pajak Pedagang
pemerintah
Pasar Raya Padang. Hasil penelitian ini,
dalam
menetapkan
sanksi-
sanksi hukum yang terdapatdalam peraturan
sesuai
perundang-undangan
perpajakan
dikemukakan, artinya hipotesis pertama
mengakibatkan
melakukan
(H1) diterima,
pedagang
kewajiban perpajakannya dengan baik dan
dengan
2. Variabel
hipotesis
kekuasaan
dalam
otoritas
benar. Artinya tingkat kepatuhan pajak akan
pemerintah
meningkat
pedagang-pedagang
terhadap kepatuhan pajak Pedagang
tersebut tidak mau terkena sanksi hukum.
Pasar Raya Padang. Hasil penelitian ini
Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan
sesuai dengan hipotesis yang diajukan,
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
artinya
pemerintah telah menerapkan peraturan
diterima.
karena
perundang-undangan
perpajakan
berpengaruh
yang
hipotesis
kedua
signifikan
(H2)
juga
sesuai
dengan kekuasaan yang dimiliki.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Hasil pengujian hipotesis kedua (H2)
Penulis menyadari adanya beberapa
yang diperoleh dalam pengujian ini sejalan
keterbatasan yang terjadi selama pembuatan
dengan
skripsi
penelitian
yang
dilakukan
ini
yang
mungkin
akan
sebelumnya oleh Basri (2013), dimana
mempengaruhi hasil dalam penelitian ini,
Basri
seperti :
menyimpulkan
kekuasaan
mempunyai
bahwa
variabel
pengaruh
yang
signifikan terhadap kepatuhan pajak
1. Penelitian ini dilakukan dengan skop pemilihan sampel yang kecil, yaitu hanya kepada Pedagang Pasar Raya Padang saja,
V. KESIMPULAN DAN SARAN
2. Kesulitan pedagang dalam memahami
5.1. Kesimpulan Hasil
yang
diperoleh
dalam
kalimat
yang
terdapat
di
dalam
penelitian ini merupakan studi empiris yang
kuesioner, sehingga ada kemungkinan
dilakukan kepada Pedagang Pasar Raya
mereka menjawab dengan tidak serius
Padang dengan proses penyebara kuesioner.
atau hanya memilih pilihan netral (skala:
Berdasarkan
3), sehingga dikhawatirkan terdapat data
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah diuraikan dalam
bias dalam penelitian ini,
3. Variabel yang diukur dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel yaitu
source; perceived fairnes of the tax system; possibility of beig and tax rate.
kepercayaan dan kekuasaan. DAFTAR PUSTAKA Agoes,
5.3. Saran Berdasarkan kepada keterbatasan yang penulis temukan dalam pembuatan skripsi
ini,
penulis
Trisnawati,
Estralia.
(2010). Akuntansi Perpajakan. Edisi 2 Revisi. Jakarta : Salemba Empat
akan
Basri, Yesi Mutia. (2013). Kepercayaan dan
mengemukakan saran-saran sebagai berikut
Kekuasaan dalam Otoritas Pemerintah
:
sebagai Determinan Tingkat Kepatuhan
1. Sebaiknya,
maka
Sukrisno.
penelitian
selanjutnya
Pajak
dan
Penggelapan
Pajak
:
memperbesar skop pemilihan sampel
Pengujian Assumsi Kerangka Sliperry
seperti halnya pedagang yang ada di
Slope. Makalah Simposium Nasional
Kota Padang sehingga tidak hanya
Akuntansi (SNA) XVI. Manado
terfokus pada Pasar Raya Padang. 2. Sebaiknya peneliti mendampingi dan
Basri,
Yesi
Mutia.
(2011).
Studi
Ketidakpatuhan Pajak : Faktor-faktor
memberi penjelasan kepada pedagang
yang
dalam mengisi kuesioner, agar pedagang
Simposium Nasional Akuntansi (SNA)
memberikan jawaban sesuai dengan
XV. Banjarmasin
kondisi yang mereka alami, sehingga tidak terjadi jawaban bias. 3. Sebaiknya,
peneliti
mempengaruhinya.
Makalah
Nasution, Darmin. (2005). Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa.
selanjutnya
menambahkan beberapa variabel lain
Jakarta: Panitia Lomba Karya Tulis Perpajakan
yang mempengaruhi kepatuhan. Seperti
Depkeu. (2013). Anggaran Pendapatan dan
dijelaskan oleh (Jackson and Milliron,
belanja Negara (APBN). Sumber :
1986) dalam (Hidayat, 2010) bahwa
http://www.anggaran.depkeu.go.id
secara komprehensif terdapat 14 faktor
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2012).
kunci yang mempengaruhi kepatuha
Susunan Dalam Satu Naskah (SNSD)
pajak
Undang-Undang Perpajakan. Jakarta :
diantaranya;
age;
gender;
education; income; occupation status;
Dirjen Pajak
peer or other taxpayer influence; ethics;
Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis
legal sanction; complexity; relationship
Multivariate dengan Program IBM
with taxation authority (IRS); income
SPSS 19. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hamdani.
(2013).
Artikel
Pajak.
www.pajak.go.id.
Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji
Handayani, S. W. Faturokhman, Agus.
Puspitasari,
Chandra
Dewi.
Pratiwi, Umi. (2011). Faktor-faktor
Mendorong
yang
Pajak Melalui Penegakan Hukum
mempengaruhi
kemauan
Tingkat
(2005).
membayar pajak wajib pajak orang
Terhadap
pribadi yang melakukan pekerjaan
Fakultas Ilmu Sosial Yogyakarta :
bebas. Makalah Simposium Nasional
Universitas Negeri Yogyakarta
Akuntansi (SNA). XV. Banjarmasin
Sekaran,
Harian SINDO. (2013). Realisasi Pajak Rendah.
September
17,
2013.
Sumber
:
http://nasional.sindonews.com
Uma.
Pajak.
(2009).
Jurnal
Metodologi
Penelitian Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat Siahaan, Marihot P. (2004). Utang Pajak, Pemenuhan
Hidayat, Widi. Nugroho, Argo Adhi.
Aparat
Kepatuhan
Kewajiban,
Penagihan Pajak dengan
dan Surat
(2010). Studi Empiris Theory of
Paksa. Jakarta : PT Raja Grafindo
Planned Behavior dan Pengaruh
Persada
Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, VOL. 2 No. 2. Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya Mardiasmo.
(2011).
Perpajakan
Edisi
Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Permadi, Tedi. (2012). Studi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang
pribadi
yang
melakukan
pekerjaan bebas. Jurnal Fakultas Ekonomi. Riau : Universitas Riau Probondari, Ryanni, Z. (2013). Faktorfaktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Bintan. Jurnal Fakultas Ekonomi. Tanjung
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
