Pengalaman dari Lapangan

KEHUTANAN MASYARAKAT

Pengalaman dari Lapangan

Yunus Takandewa, Rufinus, Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim & Satriyo Hadi, Dudun Handikto & Fransisca Eny Mariska, Aiden Yusti & Mangarah Silalahi, Nurhadi, Sunarni dan Muhammad Alif KS

Editor: Andri Santosa, Murhananto & Samiaji Bintang

© 2011 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang ISBN 978-602-19799-0-7

Foto sampul depan: © Satriyo Hadi Desain dan Layout: D. Andriadi Santosa, A., Murhananto dan Bintang, S. (ed) 2012 Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan. FKKM, Bogor, Indonesia.

Daftar Isi Kata Pengantar

v

Bagian I: Hutan Adat, Kukuhnya Kearifan Tradisi dan Gamangnya Kebijakan

1

Mutiara Hijau di Bumi Cendana, Pengelolaan Hutan Adat di Timor Tengah Selatan Yunus Takandewa Hutan Adat Tomawakng Ompuk Sanjan Menanti Pengakuan Rufinus Usulan Pengakuan Hutan Mukim di Aceh, Sebuah Pengalaman Praktis Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim dan Satriyo Hadi Bagian II: Hutan Kemitraan, dari Pelibatan ke Kesetaraan Pengelolaan Hutan Laboratorium KM di Dusun Sei Kunang: Manfaat Bagi Multipihak Dudun Handikto dan Fransisca Eny Mariska Kolaborasi di Desa Segati: Menyelesaikan Konflik, Melahirkan Harapan Aiden Yusti dan Mangarah Silalahi Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri Nurhadi Bagian III: HKm & Hutan Desa, Mengurai Masalah Untuk Memupuk Harapan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Rigis Jaya: Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera Sunarni Mengatasi Masalah Global Lewat Tradisi Masyarakat Lokal Muhammad Alif KS

3 29

45

65 67

85

111

125 127 155

Kata Pengantar Sejak didengungkan pada Kongres Kehutanan Dunia 1978 yang diselenggarakan di Jakarta, semangat forest for people atau hutan untuk rakyat terus berkembang sesuai dinamika yang ada, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah dan Perum Perhutani kemudian mengembangkan Perhutanan Sosial hingga kemudian bertransformasi menjadi PHBM, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kelompok masyarakat sipil kemudian mempromosikan SHK atau Sistem Hutan Kerakyatan. Kemudian dikembangkan project Hutan Kemasyarakatan hingga kemudian mendorong lahirnya kebijakan tentang HKm, juga Hutan Desa, dan Kemitraan, yang merupakan skema pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan sekitar hutan. Hutan Adat yang sejak dulu dikembangkan oleh masyarakat adat tetap bertahan dan berkembang sesuai dinamikanya, walau kemudian diadopsi dalam kebijakan kehutanan, akan tetapi pertentangan legalitas hingga kini belum termufakati. Pada sisi lain, kawasan konservasi seakan mempunyai kebijakan tersendiri sehingga pola kemitraan hanya menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebut, skema HKm juga tidak serta merta bisa diterapkan di kawasan ini. FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, yang berperan sebagai pendorong gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia, akan menjadi wadah dalam pergulatan ini. Selama kurun waktu 2009-2011, FKKM mencoba memasukkan isu perubahan iklim dalam konteks kehutanan masyarakat di Indonesia. Delapan lokasi belajar menjadi mitra dalam pengembangan Laboratorium Kehutanan Masyarakat dan Perubahan Iklim: Aceh, Riau, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan dua lokasi di Kalimantan Barat. Minimal ada 5 tipologi kehutanan masyarakat akan dilihat dari project yang didanai oleh Ford Foundation ini: Hutan Adat, Hutan Kemitraan, Hutan Kolaborasi, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Walau dimulai dengan intervensi isu perubahan iklim, akan tetapi di lapangan persoalan kejelasan dan kepastian tenurial masih menjadi permasalahan mendasar yang mau tidak mau harus dihadapi oleh penggiat kehutanan masyarakat.

Hutan Adat identik dengan keberadaan masyarakat adat yang kehidupannya tidak dipisahkan dari keberadaan hutan. Tiga cerita hutan adat dari Aceh, Timor Tengah Selatan (NTT), dan Sanjan (Kalimantan Barat) menyatakan bahwa adat masih tumbuh kuat dan dihormati oleh masyarakat dimana hutan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Yunus Takandewa menuturkan bahwa Hutan Adat di Timor Tengah Selatan berpotensi besar dalam menjaga lingkungan, akan tetapi pengakuan dan dukungan belum didapatkan dari pemerintah. Rufinus, menceritakan upaya mengukuhkan alasan-alasan di balik proses Pemetaan Hutan Adat Tomawakng Ompuk sebagai proses menjaga tradisi dan memperoleh pengakuan dari pemerintah atas Hutan Adat, hingga kini proses itu masih berlangsung. Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim, dan Satriyo Hadi, mengurai pengalaman mereka dalam mengajukan usulan Hutan Mukim kepada pemerintah, setelah diyakini bahwa syarat diakuinya masyarakat adat sudah dikantongi dengan keluarnya Qonun tentang Mukim, walaupun kemudian tidak serta merta pengakuan itu diperoleh. Kemitraan dalam konsepnya adalah kerjasama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Walau demikian kebijakan teknis tentang Hutan Kemitraan ini hingga saat ini belum ada. Ketidaktegasan kebijakan ini menjadikan kemitraan dianggap tidak menjadi keharusan bagi pemegang izin pemanfaatan dan konsesi hutan, akibatnya kesetaraan dan saling menguntungkan menjadi hal yang sulit dijumpai dalam praktek-praktek yang dikembangkan. Dudun dan Eny, dua staf PT Finnantara Intiga berbagi pengalamannya bagaimana menginisiasi Hutan Kemitraan di Sei Kunang, dimana masyarakat dilibatkan dalam pembelajaran untuk mengelola lahan kemitraan dengan pola tumpangsari sehingga hasil untuk masyarakat dapat lebih dari biasanya. Aiden Yusti dan Mangarah Silalahi menuturkan pengalaman FKKM Riau mengubah konflik menjadi kemitraan di Segati, bahkan membangun kesepakatan bersama untuk membangun kawasan konservasi desa Segati yang merupakan areal kerja PT RAPP. Pada bagian lain, Nurhadi menyampaikan panjangnya proses membangun kesetaraan dalam kolaborasi/kemitraan pengelolaan areal rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri, serta memperluas wilayah kemitraan dari 7 ha menjadi 4000 ha dalam kawasan.

HKm dan Hutan Desa adalah dua skema pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat pengelola kemudian diberi izin untuk mengelola kawasan hutan negara. Sejarah panjang dilalui oleh masyarakat dalam mendapatkan izin ini, terutama Hutan Kemasyarakatan. Sunarni, menceritakan dengan seksama sejarah masyarakat Rigis Jaya mendapatkan izin HKm dan kemudian melakukan pengaturan di dalam kelompok dan areal kerja untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Muhammad Alif KS, menuturkan bahwa dalam membangun Hutan Desa diperlukan kearifan tersendiri, baik ketika proses perjuangannya maupun ketika sudah mendapatkan izin pengelolaan. Kisah-kisah dari delapan lokasi belajar diatas tidak sepenuhnya didukung oleh FKKM, akan tetapi merupakan kontribusi banyak insitusi, lembaga, dan individu-individu yang peduli pada pengembangan kehutanan masyarakat. Kami berterimakasih diberi kesempatan melanjutkan inisiasi yang sudah dirintis dan menyampaikan kisah-kisah yang dirangkai dengan baik oleh para penulis: Yunus Takandewa – Rufinus – Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim, & Satriyo Hadi – Dudun Handikto & Fransisca Eny Mariska - Aiden Yusti & Mangarah Silalahi – Nurhadi – Sunarni – dan – Muhammad Alif KS. Kami menyadari bahwa proses perjuangan dan pengembangan kehutanan masyarakat di lokasilokasi tersebut masih jauh dari yang dicita-citakan. Harapannya, buku ini dapat menambah motivasi bagi para penulis dan para pengiat kehutanan masyarakat lain untuk terus mengembangkan kehutanan masyarakat di Indonesia. Selain kepada penulis, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada mas Murhanto dan mas Samiaji Bintang yang telah membantu proses edit dari buku ini, juga kepada Ford Foundation yang mendukung penerbitan buku ini. Tentu masih banyak kekurangan dari buku bunga rampai kehutanan masyarakat ini, walau demikian diharapkan kehadirannya dapat menjadi catatan bagi para pihak untuk melihat posisi kehutanan masyarakat saat ini: sampai dimana Hutan Untuk Rakyat telah diperjuangkan.

Andri Santosa Sekretaris Eksekutif Nasional FKKM

Bagian I

Hutan Adat, Kukuhnya Kearifan Tradisi dan Gamangnya Kebijakan

Kawasan Mutis - Timor Tengah Selatan, NTT / Foto © Andri Santosa

Mutiara Hijau di Bumi Cendana, Pengelolaan Hutan Adat di Timor Tengah Selatan Oleh: Yunus Takandewa1

K

abupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak 110 km arah Timur Kota Kupang. Dahulu, daerah ini terkenal sebagai penghasil cendana. Kini, kisah itu tinggal legenda. Di kabupaten ini terdapat Cagar Alam Mutis yang menjadi jantung ekologi Pulau Timor dengan luas 12.000 ha. Kawasan ini memiliki sekitar 3.000 sumber mata air dan menjadi hulu sungai besar, seperti Sungai Benenain-Noelmina. Kawasan Mutis memiliki potensi non-kayu yang telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat. Seperti madu hutan, kemiri dan asam. Namun kondisi kawasan hutan saat ini mengalami tekanan yang sangat hebat baik dari praktik illegal loging, pertambangan, peternakan maupun pertanian. Eksploitasi potensi tersebut belum didukung upaya konservasi di sekitar kawasan, terutama sebagai penyangga Kawasan Mutis.

Dinamika Kehutanan Masyarakat di NTT Data Litbang Kehutanan Provinsi NTT tahun 2007 memperlihatkan degradasi lahan Timor Barat dalam waktu 22 tahun terakhir. Luas lahan kritis pada DAS Benanain terus bertambah, kini mencapai 255.960 ha. Laju rata-rata pertambahan per tahun 11.635 ha. Sedangkan pada DAS Noelmina luas lahan kritis mencapai 50.603 ha dengan rata-rata sebesar 2.300 ha/tahun. Dengan laju kerusakan per tahun tersebut, diperkirakan hutan yang masih ada di DAS Noelmina dengan luas 22.460 ha akan habis pada tahun 2013. Data tersebut tersebut sesuai Hutabarat (2006), bahwa rata-rata laju peningkatan lahan kritis 1 Sekretaris Eksekutif Wilayah FKKM NTT

4 | Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011

di NTT selama 20 tahun terakhir mencapai 15.163,65 ha/tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah melaksanakan rehabilitasi hanya 3.615 ha/tahun. Perbandingan antara laju degradasi dan upaya penanaman mencapai 4:1. Selanjutnya deviasi meningkat tajam menjadi 8:1, apabila persentase tumbuh tanaman pada kondisi iklim semi arid hanya mencapai 50 persen. Kondisi ini sebenarnya sudah lama diprediksi oleh Suriamihardja (1990), bahwa kegiatan pembakaran vegetasi di NTT mencapai satu juta hektare per tahun di padang rumput dan 100.000 ha/tahun di hutan sekunder. Tantangan rehabilitasi hutan dan lahan makin serius. Sekitar 81 persen masyarakat di NTT adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jumlah penduduk yang hidup dari sektor pertanian tidak sebanding dengan lahan produktif yang tersedia. Dampaknya, tekanan sumberdaya lahan makin meningkat. Adaptasi terhadap kondisi tersebut membuat masyarakat semi arid memiliki ciri khusus sebagai petani polipalen. Karena berprofesi ganda sebagai petani sekaligus peternak, petambak dan usaha-usaha lain. Sekalipun demikian, tidak membawa perubahan signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penduduk di Timor Barat dan NTT pada umumnya memiliki disparitas pendapatan yang sangat tinggi. Masing-masing sebanyak 84,39% dan 94,09%. Memiliki pendapatan lebih kecil dari Rp 200.000/bulan, hanya 15,65% dan 5,91% yang memiliki pendapatan di atas Rp 200.000/bulan. Dengan dominasi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka tekanan dan ketergantungan terhadap sektor kehutanan makin meningkat. Kondisi ini mendorong Forum Kehutanan Masyarakat (FKKM) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui dukungan Sekretariat Nasional FKKM melakukan serangkaian kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga adat setempat sebagai aktor kunci dalam pengembangan Hutan Adat. Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS), pada bagian tengah, terdapat potensi enam lokasi hutan adat yang secara turun temurun dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dari beberapa lokasi hutan adat tersebut, FKKM NTT bersama masyarakat adat setempat telah mengembangkan Laboratarium Kehutanan Masyarakat sebagai media belajar bersama antar pihak.

Laboratorium KM di Hutan Adat

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 5

Lokasi Hutan Adat yang menjadi Laboratorium KM ini dilakukan di dua kawasan, yaitu Hutan Adat Koto dan Hutan Adat Nasinoah. Hutan Adat Koto di Kecamatan Boking dengan luas sekitar 100 ha. Lokasi ini diawasi dan dikelola oleh komunitas masyarakat adat Keluarga Banunaek. Hutan ini terletak di Desa Boking, sekitar 70 kilometer dari So’e, ibukota TTS. Luas desa diperkirakan 12 kilometer persegi. Bagian timur berbatasan dengan Sungai Fofo, Desa Leonmeni. Bagian barat dengan Sungai Meno, Desa Nunkolo. Sebelah utara dengan Desa Nano. Sebelah selatan dengan laut. Vegetasi di hutan ini semak belukar dan pepohonan, seperti kayu merah, kapok hutan, jambu air, dan pepohonan lainnya. Satwa yang hidup di dalamnya adalah rusa, sapi hutan, babi hutan, ayam hutan, kakatua, monyet, burung-burung termasuk kakatua sebagai salah satu jenis burung endemik Timor, dan banyak lagi. Jumlah penduduk sekitar 595 Kepala Keluarga, terdiri dari 1.999 jiwa. Laki-laki 952 dan 1.047 perempuan. Penerima Raskin, 239 RTS (Rumah Tangga Miskin). Sebagian masyarakat mendapatkan sumber penghasilan dari laut, pertanian berupa jagung, ubi, pisang, dan kelapa. Dari perkebunan berupa kelapa dan asam. Fungsi Hutan Adat Koto yang selama ini dirasakan, yaitu sebagai penyedia air minum dan suplai mata air untuk sungai Meno. Air dari Hutan Adat Koto selama ini digunakan untuk peternakan, pertanian, dan sebagainya. Terdapat salah satu mata air dengan debit air yang cukup besar, membentuk sungai kecil. Di dalamnya hidup udang, ikan, belut, dan sebagainya. Ada juga satu binatang sejenis kura-kura yang belakangnya berduri. Binatang ini secara adat diyakini sebagai pelindung mata air dan Hutan Adat Koto. Tanaman ekonomis yang tumbuh di dalamnya antara lain cendana, asam, kemiri, papi (semacam cendana), dan sebagainya. Selama ini buah-buahan atau hasil hutan yang boleh dipetik adalah asam, buah-buahan musiman lainnya, dan kayu api. Hasil hutan berupa kayu tidak boleh diambil, kecuali atas izin ketua adat. Hutan Adat Nasinoah di Kecamatan Mollo Selatan memiliki luas sekitar 400 ha. Kawasan hutan ini diawasi dan dikelola oleh komunitas masyarakat adat Keluarga Mella. Hutan ini terletak di Desa Biloto 7 km dari So’e. Di lokasi ini juga terdapat hutan adat sekitar 5.000 ha yang dikelola oleh lembaga adat yang sama, yaitu Hutan Adat Taisu. Hutan adat seluas 5.000 ha ini mencakup Desa Biloto sebagai desa induk, dan Desa Bikekneno sebagai desa pemekaran. Bagian timur berbatasan dengan Desa Kesetnana dan Noebila. Bagian barat juga berbatasan dengan Desa Tuasene, Kecamatan Molo Barat. Selatan dengan


Desa Benlutu dan Boentuka, Kecamatan Batu Putih. Dan utara dengan Desa Bikekneno dan Bisene. Vegetasi Hutan Adat Nasinoah adalah semak belukar, pepohonan dan padang. Jenis satwa yang ditemukan dalam hutan adat ini, antara lain rusa, babi hutan, musang, kuskus, belut, ikan, sapi liar atau sapi hutan, lebah madu, burung, dan ayam hutan. Hutan ini memiliki tiga mata air. Sedangkan di dalam kawasan Desa Biloto, terdapat 38 mata air.

Adat, Kepercayaan dan Sumberdaya Hutan di Timor Dengan dukungan struktur masyarakat adat yang kuat, praktik pelestarian kawasan Mutis dan sekitarnya secara adat diposisikan sebagai Oele Matan Ma Hune Baan artinya sumber mata air dan akar rumput. Kearifan lokal yang diterapkan penduduk dalam memanfaatkan kedua sumberdaya ini terangkum dalam ungkapan “Miun Oel Naikan Te Lule, Muah Ma’u Naikan Te Ba’an.” Arti ungkapan ini, minum airnya jangan sampai keruh dan makan rumput jangan sampai akarnya. Pandangan ini diartikan bahwa jangan merusak kawasan vital sebagai sumber kesejahteraan. Selain itu sebutan adat bagi hutan Mutis adalah Pahe Kulin, Pahe Nakan. Hutan tersebut dianggap sebagai mahkota bumi. Kini, pemahaman ini disebut pola pemanfaatan keberlanjutan secara lestari, terutama pemanfaatan lebah hutan dan suf telah lama menyatu dengan alam. Masyarakat adat TTS telah lama mengenal sistem ekosistem dengan sebutan budaya One Ma Sisi Minik Ma Haumeni, artinya madu daging serta lilin dan cendana. Untuk menyatukan langkah bersama masyarakat adat sekitar kawasan hutan Mutis (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara) diungkapkan dalam bahasa Dawan (bahasa pemersatu di pulau Timor) dengan sebutan Tiun Tatai Bi Mutis Sain, Tah Tatai Bi Mutis Sun. Artinya, minum bersama aliran air Mutis dan makan bersama di hamparan sekitar Mutis. Pada umumnya Orang Timor menyebut sang Khalik Maha Agung pencipta alam raya dengan nama Uisneno. Orang Dawan menyebut Allah nenek moyangnya Uis neno, asal katanya Usi artinya Raja dan Neno artinya cakrawala, matahari, alam semesta, siang dan malam. Sehingga Uisneno artinya Raja atau Penguasa Semesta Alam. Penyebutan ini sudah dilakukan sebelum kedatangan agama modern. Mereka melakukan ritual adat di hutan-hutan, di batu, di


kayu atau pohon, air dan tempat-tempat yang keramat secara turun-temurun. Tujuannya untuk menghormati atau menyembah Uisneno itu. Di kebunkebun pertanian juga dilakukan ritual adat. Memohon kepada Uisneno untuk memberkati kebun, melindungi tanaman pertanian dari hama dan binatangbinatang liar. Mereka juga melakukan ritual minta hujan, dan bila hujan berlebihan mereka melakukan ritual memohon mengurangi curah hujan. Ritual-ritual itu bentuk doa sejak sebelum adanya cara doa modern. Masyarakat juga melakukan ritual adat di kuburan-kuburan sebagai bentuk penghormatan arwah yang sudah meninggal. Mereka percaya konsep kehidupan abadi, konsep eskatologis yang meyakini kehidupan yang akan datang setelah kematian dalam wujud berbeda dan di dunia yang berbeda pula. Sebagian orang Timur, umum melakukan ritual ini. Mereka yakin leluhur mereka yang sudah pasti sangat mencintai. Sekarang mereka hidup dalam wujud dan di tempat yang berbeda. Mereka yakin, leluhur mereka hidup sudah dekat dengan Uisneno. Masyarakat membuat rumah adat sebagai tempat untuk melakukan ritual atau doa sebagai bentuk rasa hormat dan rasa syukurnya kepada Uisneno. Tidak jarang kita menemukan warga yang melakukan ritual adat untuk meminta hujan, lalu hujan pun turun. Sebaliknya, saat curah hujan berlebihan, orang melakukan ritual memohon agar curah hujan dikurangi. Mereka dengan keyakinan yang sungguh dalam bentuk dan cara apapun, berdoa dengan cara modern maupun tradisional. Masyarakat percaya, “Dengan iman sebiji sesawi, jika anda memerintahkan kepada gunung ini, beranjaklah ia dan tercampaklah ia ke tengah laut.” Doa dengan cara apa pun tujuannya kepada Sang Khalik. Pencipta langit dan bumi, alam jagat raya. Lewat tradisi orang Timor atau Dawan, penduduk melakukan tradisi adat dengan sarana beras, arak atau sopi (jenis minuman lokal beralkohol), menyembelih hewan, dan oko mama (pemberian sirih-pinang). Ritual ini wujud etika dan penghormatan kepada sesama manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesama manusia dengan alam (termasuk hutan), Uisneno sebagai Pencipta dan Pemilik Alam Jagat Raya. Salah satu good will Pemerintah Desa dalam mendukung hutan adat dapat dilihat di Desa Biloto. Salah satu wilayah sasaran yang telah dibentuk Lembaga Adat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Melalui perangkat kebijakan


dan potensi hutan adat di TTS, gerakan kehutanan masyarakat dapat menjadi semangat baru guna menekan laju degredasi hutan dan lahan. Model kehutanan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi Laboratarium Kehutanan Masyarakat, disesuaikan dengan karakteristik dan tipologi daerah beserta aspek sosial ekonomi dan budaya. Prioritas pengembangan Kehutanan Masyarakat adalah kepastian ruang kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur setempat. Sehingga dapat merangsang para pihak lain dalam mengembangkan tata kelola hutan. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman saling keterkaitan dan keterpaduan antara kegiatan kehutanan, pangan, perkebunan yang mempunyai fungsi dan manfaat ekonomi, sosial serta ekologi yang mempertimbangkan karakter sosial budaya dan biofisik setempat. Strategi untuk meningkatkan ruang kelola masyarakat melalui kemitraan pengembangan dan pengelolaan Kehutanan Masyarakat. Strategi ini memadukan berbagai sektor yang berkepentingan untuk melihat peluang Kehutanan Masyarakat sebagai jembatan program lintas sektor. Potensi kearifan lokal masyarakat sangat mendesak untuk digerakkan untuk merevitalisasi semangat kolaborasi di antara banyak pihak.

Tantangan Kehutanan Masyarakat di NTT Pembangunan kehutanan Indonesia bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan diperuntukan bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun visi tersebut telah menabrak realitas. Dari 219,9 juta populasi Indonesia, sebanyak 48,8 juta jiwa tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan. Dari jumlah itu, sekitar 10, 2 juta jiwa tergolong miskin yang amat tergantung secara ekonomi dan sosial (RPJP Kehutanan Tahun 2006-2025, Dephut 2006). Upaya yang diambil pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin ini melalui penerbitan aturan dan kebijakan yang mendukung visi mulia tersebut. Namun, sejauhmana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan manusia? Atau justru menimbulkan ketidakpastian? Sudah banyak hukum atau kebijakan yang diterbitkan. Dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah. Kenyataannya, degradasi sumberdaya alam, ketidakpastian pengelolaan dan konflik masih terjadi di mana-mana. Persoalan siapa yang berhak mengontrol dan mengelola hutan dan kawasan hutan negara, telah menimbulkan tafsir yang beragam


dan ketegangan antar pihak. Multitafsir pengelolaan dan pengawasan telah menyebabkan perbedaan mendasar tentang peran pengawasan terhadap sumberdaya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda. Ini juga akan menjadi masalah jika tidak ada upaya serius dan terorganisir untuk merasionalisasi “Kawasan Hutan Negara” melalui strategi tindakan yang jelas dan tegas. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah wilayah yang kaya akan hutan, lautan, perairan dan sumber daya mineral. Eksploitasi secara berlebihan dan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam terjadi di wilayah ini. Eksploitasi yang berlebihan telah mempercepat laju penurunan sumberdaya alam di kawasan ini yang berdampak pada penghidupan masyarakat. Masyarakat miskin di pedesaan yang paling dirugikan oleh pengrusakan tersebut. Kerusakan ini memicu penyusutan kawasan hutan di NTT. Organisasi World Wildlife Foundation (WWF) menyebut, data citra satelit tahun 2002 menunjukkan persentase luas hutan di NTT yang masih tersisa dengan baik tak lebih dari 15 persen. Bahkan di pulau kecil, seperti Pulau Sumba, kawasan hutan yang tersisa tinggal 6 persen. Hal serupa terlihat di kawasan hutan Gunung Mutis. Daerah resapan air utama di Timor dalam kondisi yang terancam. WWF menyebutkan, Pulau Timor perlahan-lahan akan berubah menjadi gurun. Dari segi partisipasi masyarakat, ada enam poin misi kehutanan Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab. Butir ini juga terselubung dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, fakta tetap menunjukkan tindakan aparat pemerintah di daerah kurang memahami substansi dari kebijakan secara holistik. Aparat lebih menerbitkan aturan yang bersifat larangan, penangkapan, dan pengusiran masyarakat. Masyarakat menjadi takut. Kerawanan sosial muncul karena aparat pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat secara konkrit di lapangan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat. Aturan ini memberi peluang partisipasi rakyat dengan model HKm (Hutan Kemasyarakatan), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), Hutan Desa, dan Kemitraan. Ironisnya, pemahaman aparat pemerintah daerah terhadap peraturan ini masih lemah. Masyarakat sebagai pengelola hutan juga belum memahami kebijakan pengelolaan hutan.


Alih-alih mendorong partisipasi, pembangunanan sektor kehutanan saat ini cenderung memicu ketidakpastian terhadap peranan masyarakat. Apalagi peran serta masyarakat adat yang memiliki ketergantungan terhadap hutan untuk pemenuhan hidup rumah tangga, seperti pemanfaatan kayu bakar, makanan ternak, industri kecil nonkayu, dan sebagainya. Paralel dengan persoalan lokal di atas, dunia dan Indonesia secara khusus menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming). Pemicu utama adalah meningkatnya emisi karbon, akibat penggunaan energi fosil, seperti bahan bakar minyak dan batubara, yang tidak dapat diperbarui. Penghasil terbesarnya adalah negeri-negeri industri, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Kanada, Jepang, China dan sebagainya. Ini akibat pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat negera-negara utara yang 10 kali lipat lebih tinggi dari penduduk negara selatan. Meski tidak besar, konsumsi energi di industriindustri yang ada di negara-negara berkembang juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Industri penghasil karbon terbesar di Indonesia adalah perusahaan tambang migas, batubara, dan industri-industri yang menggunakan energi fosil. Penyebab lain yang cukup mencengangkan adalah kerusakan hutan Indonesia yang tahun ini tercatat pada rekor dunia The Guinness Book of Records sebagai negara tercepat dalam rusaknya hutan (Pemanasan Global menjadi Tragedi Peradaban Modern , Walhi 2007). Menurut temuan Intergovermental Panel and Climate Change (IPCC), sebuah lembaga panel internasional yang beranggota lebih dari 100 negara, menyatakan, tahun 2005 terjadi peningkatan suhu di dunia antara 0,6 hingga 0,7 derajat. Kenaikan suhu di Asia bahkan lebih tinggi, mencapai 1,0 derajat. Lembaga ini mengungkapkan, kenaikan suhu ini menyebabkan ketersediaan air di negeri-negeri tropis berkurang 10-30 persen dan melelehnya gletser (gunung es) di Himalaya dan Kutub Selatan. Secara umum juga dirasakan oleh seluruh dunia saat ini adalah makin panjangnya musim panas dan makin pendeknya musim hujan. Selain itu makin maraknya badai dan banjir di kotakota besar (el nino) di seluruh dunia. Serta meningkatnya cuaca secara ekstrem, yang tentunya sangat dirasakan di negara-negara tropis. Jika ini kita kaitkan dengan wilayah Indonesia tentu sangat terasa. Begitu juga dengan kota-kota yang dulunya dikenal sejuk dan dingin, kini makin hari makin panas saja. Demikian halnya untuk kawasan Nusa Tenggara yang merupakan kawasan yang ekstrim topografi dengan kemiringan yang terjal dan tutupan hutan yang semakin menipis.


Upaya-upaya peningkatan kapasitas para pihak di lapangan mendesak dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan global seperti disebutkan di atas. Tujuannya agar masyarakat memahami hukum dan produk kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, dan mencari peluang-peluang strategis pengelolaan hutan secara kolaboratif. FKKM perlu membuka kesempatan untuk membangun kerjasama yang erat dalam memperkuat masyarakat sipil dan meningkatkan kesadaran maupun keterampilan-keterampilan teknis dalam membangun bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengembalikan fungsi ekosistem kawasan hutan dan mengurangi kemiskinan. Khususnya masyarakat kawasan strategis di NTT. Program pengembangan dan pengelolaan kehutanan masyarakat perlu mendorong kaum miskin dan perempuan sebagai aktor utama. Baik untuk memperbaiki pengetahuan dan kemampuan mereka maupun mendorong pemanfaatan hutan yang mempertimbangkan harmonisasi ekologis.

Persoalan yang Dihadapi Eksploitasi sumberdaya hutan (SDH) oleh perusahaan besar di sektor kehutanan telah mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia. Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Kementrian Kehutanan mengubah paradigma pola pengelolaan SDH dari eksploitasi menjadi pola pengelolaan SDH yang berkelanjutan. Hutan tidak lagi dipandang hanya sebagai sumber penghasilan negara, tetapi juga sebagai sumberdaya yang harus dilestarikan. Perubahan paradigma tersebut ditunjukkan lewat program-program social forestry, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) oleh Kementrian Kehutanan di seluruh wilayah Indonesia, dan program-program Kehutanan Masyarakat lainnya yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat melalui Community-Based Forest Management (CBFM) dan hutan adatnya, maupun oleh pihak swasta di sektor kehutanan. Semua itu bermuara kepada terciptanya sebuah model pengelolaan SDH secara berkelanjutan. Namun persoalan kembali muncul. Sejauh mana program-program tersebut mampu menciptakan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat lokal yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan? Sejauh mana programprogram tersebut mampu meminimalisir potensi konflik kepentingan dalam


distribusi penguasaan wilayah hutan? Apakah program-program ini mampu mengatasi konflik-konflik horizontal lainnya di masyarakat sebagai dampak dari pemberdayaan dan penyerahan hak kelola sumberdaya hutan kepada masyarakat lokal di sekitar dan di dalam hutan? Di lapangan, elit-elit desa, kecamatan, bahkan kabupaten justru memanfaatkan kebijakan penyerahan hak kelola dari pemerintah kepada masyarakat. Elit-elit lokal itu menguasai wilayah hutan lebih luas untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu. Di tengah pergolakan dan usaha mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut, Hutan Adat muncul sebagai salah satu pilihan model pengelolaan SDH secara berkelanjutan dan lebih adil. Model Hutan Adat muncul sejak lama dan menjadi ciri khas pengelolaan hutan pada umumnya di NTT. Namun pola tersebut tidak berkembang dalam konsep hubungannya dengan kebijakan SDH. Pola pengelolaan SDH melalui model Hutan Adat bertujuan untuk mencoba menjawab persoalan-persoalan degarasi hutan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta konflik penguasaan wilayah. Dari proses yang berjalan selama ini, beberapa pembelajaran dapat dipetik dari model pengelolaan SDH melalui pengembangan Hutan Adat oleh Lembaga Masyarakat Adat sebagai bentuk adopsi model Hutan Keluarga (hutan dalam tanah hak milik) yang selama ini juga berkembang di NTT. Proses tersebut di antaranya: Pertama, kewenangan mengelola sumberdaya alam desa memberikan ruang yang cukup sebagai bagian terkecil dari Sistem Pemerintahan yang berlaku di Negara Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah, desa memiliki wilayah adminstratif yang jelas. Bahkan dalam UU No 22. tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat dalam wilayah administrasinya sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). SDH di dalam wilayah admistrasi desa dikuasai dan diatur pemanfaatannya oleh desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan yang sah, bukan oleh individu. Sehingga sumber daya hutan yang ada di desa dapat dikonversi ke dalam sistem pemerintahan desa yang memberikan ruang kepada lembaga adat untuk mengatur secara teknis tentang sistem pelestarian hutan.


Kedua, persoalan Distribusi Penguasaan Wilayah Hutan secara lebih adil. Kewenangan penguasaan dan pengelolaan SDH oleh desa perlu diatur agar sesuai dengan UU No. 22 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan Otonomi Desa. Tujuannya agar desa dapat mengatur distribusi pemanfaatan lahan Hutan Adat secara adil kepada semua warga desa melalui lembaga adat. Sehingga tidak ada warga desa atau orang lain yang mampu menguasai kawasan hutan dalam skala yang luas. Ini juga ditegaskan dalam UU Agraria yang mengatur hak kepemilikan lahan hanya seluas 2 ha perorang. Melalui penetapan Hutan Adat, kawasan hutan tidak akan hanya dikuasai oleh kelompok kelompok elit atau orang-orang kaya di desa, kecamatan dan kabupaten. Hutan dapat dikelola bersama oleh semua penduduk desa. Model pengelolaan hutan adat ini akan mencegah munculnya konflik-konflik horizontal penguasaan wilayah antar penduduk desa asli dengan pendatang. Ketiga, model pengelolaan Hutan Adat dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Kemiskinan di desa disebabkan pihak dari luar desa mendominasi penguasaan sumberdaya di desa. Penduduk desa rata-rata hanya menjadi penonton atau bekerja sebagai buruh pada orang atau kelompok yang menguasai sumberdaya. Ini menyebabkan pola kemiskinan yang terstruktur di desa. Banyak warga desa tidak mampu menyekolahkan anak mereka ke SLTA. Apalagi perguruan tinggi. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia di desa mengakibatkan banyak warga tidak mampu memperbaiki perekonomian keluarga. Di sisi lain, pembangunan desa sangat tergantung kepada dana dan programprogram pemerintah. Rata-rata desa tidak memiliki fasilitas dan prasana yang memadai. Desa tidak memiliki Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang menjadi sumber pendanaan program-program pembangunan desa. Hutan Adat atau desa mencoba menjawab persoalan tersebut. Model Hutan Adat memberikan kesempatan kepada semua orang desa untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di desa menjadi sumber-sumber perokonomian baru tanpa menghilangkan fungsi hutan.


Di Desa Biloto yang berada di antara kawasan hutan, pemerintahan desa memfasilitasi masyarakat desa untuk mengembangkan konservasi tanah dan air dengan menanam pohon-pohon kayu lokal dan nonlokal untuk bahan bangunan. Lahan kritis di kawasan ini diubah menjadi lahan produktif yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Lahan ini berubah menjadi savana yang dijadikan kawasan berhutan melalui tanaman perkayuan. Desa dapat mengalokasikan sebagian kawasan hutan sebagai lahan produktif ini menjadi sumber pendapatan desa (PADes). Sehingga desa akan memiliki sumber dana bagi program-program pembangunan desa secara mandiri tanpa bergantung kepada program-program pemerintah daerah atau pusat. Keempat, persoalan pergeseran nilai-nilai budaya tradisional. Desa tetap dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam pengelolaan hutan. Caranya dengan melegitimasi lembaga adat tingkat desa dengan memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan pengalokasian lahan Hutan Adat, menurut rencana tata ruang desa, antara lain sebagai: 1). Cadangan lahan untuk areal penyangga hutan sebagai kawasan peningkatan karbon desa. 2). Cadangan lahan untuk areal pemukiman sebagai kawasan untuk pertumbuhan sosial dan budaya. 3). Kawasan untuk areal perlindungan hutan (Hutan Lindung) sebagai kawasan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dalam mengelola hutan. Kelima, persoalan Jaminan Pelestarian Fungsi Hutan. Di Kabupaten TTS terdapat ratusan desa. Namun tidak semua memiliki kawasan hutan. Jika diasumsikan ada 100 desa yang memiliki kawasan hutan, dan mengalokasikan 250 ha untuk dijadikan kawasan hutan lindung Adat, maka luas kawasan hutan yang dapat terjaga dan terjamin kelestariannya mencapai 250.000 ha. Dengan asumsi yang sama, kita dapat menghitung luas kawasan hutan di Indonesia yang akan terjaga dan fungsi hutannya dapat diselamatkan. Dari asumsi ini, ribuan desa dapat memiliki PADes dan melakukan pembangunan bagi desa mereka masing-masing secara mandiri. Tanpa harus tergantung pada APBN dan program-program pembangunan dari pemerintah.

Keterlibatan Multipihak


Dari dua lokasi pengembangan Hutan Adat, terdapat berbagai pihak yang saling mendukung selama ini, baik terlibat langsung maupun tak langsung. Misal, Lembaga Adat di Desa Biloto. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa, lembaga ini memiliki fungsi untuk mengawasi, melestarikan, dan memberi sanksi berdasarkan nilai-nilai budaya lokal yang tidak tertulis. Sedangkan pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintahan otonom, memberi dukungan lewat kebijakan pembangunan yang mendorong kelestarian hutan adat. Fungsi pemerintahan desa adalah melakukan koordinasi, pengendalian, integrasi program pemerintah desa dan membangun kerjasama multipihak dalam rangka memberikan peluang kerjasama yang masuk ke tingkat desa.

Rencana, Harapan dan Ancaman Beberapa rencana tata kelola Hutan Adat yang telah disusun bersama di antaranya sebagai berikut: 1. Melakukan pendampingan teknis selama delapan bulan untuk mengembangkan pemahaman yang sama mengenai kerangka tata kelola hutan adat, visi bersama dan tahapan pengelolaan hutan. Pendampingan ini juga akan diarahkan pada perumusan berbagai target dan strategi advokasi di tiap titik area hutan adat. Pendampingan ini juga untuk memberi dukungan dan saran pembangunan kapasitas secara rutin kepada kelompok masyarakat adat dan desa agar dapat membantu mereka berhubungan dengan pihak pemerintah secara lebih efektif. Serta mencapai berbagai target advokasi yang berkaitan dengan hal atas areal hutan adat. 2. Melakukan pemetaan masalah teknis, sosial dan peran stakeholders. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dari setiap tantangan yang mereka hadapi dan merumuskan sejumlah strategi pemecahannya secara partisipatif di lokasi belajar. Hasil pemetaan yang obyektif sangat membantu dalam rangka mengembangkan analisis sosial sesuai karakteristik lokal dan melakukan pembagian peran para pihak yang saling berkepentingan. Hasil analisis merupakan negosiasi Masyarakat Adat dalam mengelola hutan secara arif dan berkelanjutan. 3. Melakukan penyiapan kelembagaan masyarakat. Serangkaian diskusi dan negosiasi dengan lembaga adat akan dilakukan mengacu pada berbagai nilai


dan tradisi lokal untuk membentuk kesepakatan dan sistem bersama bagi pengelolaan yang berkelanjutan. Baik di tingkat desa maupun antar desa yang menyangkut mekanisme kesepakatan dan aturan main tingkat desa dan lembaga adat. Pada saat yang bersamaan, Lembaga Adat Desa akan difasilitasi untuk dapat mengeksplorasi serta mengembangkan berbagai sumber pendanaan mandiri yang lebih berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat, tercermin dari praktik pengelolaan kelompok atau lembaga adat secara demokratis, merupakan keniscayaan. 4. Melakukan penyiapan agenda kebijakan pendukung. Kegiatan konsultasi publik akan dilakukan dengan memaksimalkan Forum Parlemen TTS sebagai core institusi dalam mengembangkan inisiatif kebijakan daerah yang berjangka panjang. Sebagai bagian dari penguatan pemerintahan kehutanan yang baik (good forest governance), selain Forum Parlemen, juga dilakukan sejumlah konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait, misalnya Dinas Kehutanan, BPDAS, dan media massa. Bila perlu, melakukan konsultasi kepada Bupati TTS guna memberikan pengakuan legal terhadap lembaga adat dan hak kelola Hutan Adat. 5. Melakukan perencanaan teknis Hutan Adat TTS sebagai Laboratorium KM. Perencanaan teknis berkaitan dengan penyepakatan sejumlah langkah dan tahapan kegiatan yang terkait dengan upaya konservasi dan rehabilitasi hutan adat dengan berbagai kebijakan pemerintah setempat juga dengan program Pemda. Di antaranya, program RHL, program cendana, tata areal hutan adat, dan sejumlah program kehutanan lainnya dari SKPD. 6. Meningkatkan kapasitas (capacity building) lembaga-lembaga adat terkait berbagai kebijakan, manajemen teknis kehutanan, pemberdayaan ekonomi kelompok atau lembaga adat melalui pertemuan bulanan di daerah sasaran. Kegiatan ini diharapkan dapat merangsang kelompok masyarakat sasaran untuk menumbuhkan kesadaran dalam wadah lembaga adat dengan tetap mempertajam pengetahuan mereka tentang cita-cita organisasi yang kuat dan mandiri. 7. Serangkaian pertemuan internal FKKM, lobi dan negosiasi dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi dan lembagalembaga lain yang memiliki sumberdaya dalam perancangan atau penyusunan kebijakan, anggaran dan pengembangan ekonomi kelompok/


lembaga adat guna memperkuat posisi organisasi dan penguatan ekonomi masyarakat. 8. Pengawasan dan evaluasi partisipatif yang disertai dokumentasi atas penilaian dampak program. Monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan pada akhir program.

Mewujudkan Harapan Besar Sebuah harapan besar terpatri. Harapan untuk memperkuat kapasitas para pihak demi terselanggaranya ruang kelola masyarakat dalam mengelola hutan adat, menekan laju degradasi kawasan hutan dan lahan. Harapan ini diwujudkan di lokasi belajar bersama Laboratarium Kehutanan Masyarakat di Kabupaten TTS, antara lain melalui program-program di bawah ini: 1. Pembentukan organisasi masyarakat yang otonom dengan kapasitas untuk mengamankan hak atas sumber daya hutan secara legal melalui pengelolaan hutan adat. Serta mendukung kelompok pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan. Minimal di dua lokasi prioritas hutan adat. 2. Pembentukan sentra belajar bersama tata kelola hutan adat yang lebih baik, dan hubungan sosial yang lebih setara antar masyarakat miskin hutan. Prioritas sentra ini adalah strategi pengurangan kemiskinan, degradasi hutan dan lahan. 3. Pengembangan model pengelolaan hutan dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih baik dari berbagai lembaga utama di TTS. Melalui proses belajar, internalisasi dan dokumentasi yang berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan gerakan Laboratarium Kehutanan Masyarakat di atas, perlu upaya peningkatan kapasitas dalam hal penguatan lembaga adat dan lembaga desa, mekanisme dan upaya komunikasi, koordinasi dan negosiasi dengan pihak luar dalam menggalang sumberdaya pengelolaan hutan di dua lokasi prioritas hutan adat. Saat ini lembaga adat telah meningkatkan aset sumber daya alam mereka melalui pengembangan hutan adat serta upaya konservasi terhadap aset di dalam kawasan hutan. Namun ini masih membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk pencapaian


Beberapa aspek lain yang juga dianggap penting dalam pelaksanaan program •• Keberadaan forum masyarakat antar desa yang berkelanjutan, disertai mekanisme ke arah kemandirian lembaga adat dan lembaga desa. •• Perubahan kebijakan dengan melalui perjanjian atau pengakuan pengelolaan dan akses jangka panjang atas areal hutan bagi berbagai kelompok masyarakat atau lembaga adat desa. •• Kesepakatan antar desa mengenai pengelolaan sumber daya hutan bersama. •• Organisasi lokal otonom yang didanai secara mandiri di semua area program dengan kemampuan untuk menarik dana bersama dari pemerintah demi dukungan bagi penghidupan dan untuk mendukung sistem tata kelola yang lebih transparan serta akuntabel. •• Hasil publikasi media melalui press conference, opini, expose pembelajaran yang memberikan gambaran pusat belajar bersama Lab KM TTS dan peringatan ancaman perubahan iklim. •• Sedikitnya lima fasilitator, baik dari kalangan masyarakat adat dan kader desa di TTS memiliki keahlian dalam memfasilitasi hutan adat. •• Adopsi pendekatan yang lebih pro-kaum miskin di kawasan hutan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten TTS.

berbagai rencana pembangunan hutan adat. Dukungan ini untuk memenuhi target pendokumentasian berbagai pelajaran berharga, proses dan outcome sebagai bahan pembelajaran. Dukungan pemerintah juga diperlukan untuk memperkuat jaringan yang ada bagi perbaikan kerja sama di tingkat kabupaten ke arah jaringan yang lebih luas serta memperkuat proses berbagi dan pembelajaran secara horisontal antar para praktisi di berbagai site yang berbeda.

Ancaman Utama Salah satu ancaman paling serius adalah ruang kelola hutan adat. Karena hutan adat belum memiliki pondasi hukum yang kuat. Ini mengakibatkan pengelolaan hutan adat sampai dengan saat ini hanya bersandarkan pada tujuan mulia pengelolaan hutan: Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera. Akibatnya yang


didapatkan adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan ruang kelola secara optimal masih menjadi perdebatan cukup serius di dua lokasi ini. Disamping itu, berdasarkan analisa kendala teknis di Hutan Adat Nasinoah dan Hutan Adat Koto, diperoleh gambaran seperti pada tabel-tabel berikut ini:

Menuai Hasil Selama proses pendampingan, beberapa target keberhasilan telah mulai tampak. Pertama, tumbuhnya kesadaran untuk membangun organisasi lembaga adat desa yang otonom yang memiliki kapasitas untuk mengamankan hak atas sumber daya hutan secara legal melalui pengelolaan hutan adat. Kesadaran tersebut dilihat dari tingkat partisipasi para pihak, kemauaan aparat desa menggalang dukungan dan kapasitas masyarakat adat. Kedua, munculnya kesadaran untuk menjadikan kawasan hutan adat sebagai sentra belajar bersama tata kelola hutan adat yang lebih baik, dan hubungan sosial yang lebih setara antar masyarakat miskin hutan dalam upaya pengurangan kemiskinan, degradasi hutan dan lahan. Ketiga, DPRD dan pemerintah kabupaten siap memberi dukungan kebijakan dan anggaran dari berbagai lembaga utama di TTS dalam mengelola model pengelolaan hutan. Belajar dari Kearifan Adat Mengelola Hutan Pemangku Hutan Adat Nasinoah adalah keluarga adat Mella. Kepemilikan hutan dan perlindungannya dilakukan secara sistematis. Kepemimpinan adat di daratan Timor, termasuk dalam keluarga adat Mella, dipimpin oleh seorang raja. Raja dalam bahasa Dawan disebut usif. Usif membawahi beberapa Amaf atau pimpinan suku-suku. Suku-suku ini terbentuk secara tradisional karena berkembangnya keturunan suku tertentu. Misal, seorang ayah memiliki beberapa anak laki-laki, keturunan anak laki-laki ini akan berkembang menjadi beberapa suku. Suku-suku ini dikepalai oleh seorang pemimpin, dalam istilah adat setempat disebut Amaf. Dalam keluarga Mella ada delapan Amaf, yaitu Bahan, Banobe, Mnanu, Tasekeb, Ufi, Neken, Opat, dan Bokimnasi. Usif biasa dipilih secara aklamasi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, seperti kemampuan berbahasa Dawan dengan baik, memiliki kecakapan berbahasa tutur adat, mampu memimpin, bisa merangkul, panjang sabar atau tabah, dan sebagainya.

Kondisi lembaga adat

• Membutuhkan sumber daya ekonomi Dulu ada rusa, babi hutan, kus-kus, dan biaya monitoring. musang, kera, kakatua, burung dara, burung nuri besar, bebek hutan. Ada • Masih perlu penguatan SDM juga pohon-pohon besar: jambu air, kayu • Masih minim aturan (AD/ART) yang merah, serutu, nitas, kabesak. ada aturan dan sanksi-sanksi. • Masih kurangnya sosialisasi akibat Ancaman: kurangnya dana. • Burung dara, nuri, dan kus-kus hampir punah. • Bebek hutan dan pohon besar tidak ada lagi. • Ikan, belut dan udang hampir punah. • Debit air berkurang. • Nasinoah, dahulu 500 ha yang bervegetasi hutan, sekarang sisa sekitar 100 ha.

Tantangan di lokasi hutan adat

Tabel 1. Kendala Teknis yang Dihadapi di Hutan Adat Nasinoah Tantangan sosial lainnya • Ilegal logging di Nasinoah dan Taisu. • Ada orang dari luar desa Biloto melakukan perburuan liar terhadap margasatwa. • Ada kebakaran di kawasan hutan adat. • Masih ada yang melanggar aturan adat. • Ada pencurian ternak, hasil-hasil kebun: pisang, kelapa, sirih, pisang, pepaya, ubi dan cabai.


• Ilegal logging. • Memanfaatkan jalan di tengah hutan hutan untuk perburuan liar. • Ada kebakaran di kawasan hutan adat. • Masih ada yang melanggar aturan adat. • Ada pencurian ternak, hasil-hasil kebun: pisang, kelapa, sirih, pisang, pepaya, ubi dan cabai.

• Membutuhkan fasilitasi pembentukan lembaga adat. • Masih perlu penguatan SDM. • Belum ada aturan main (AD/ART) bagi lembaga adat. • Masih kurangnya sosialisasi akibat kurangnya dana.

Di dalamnya hidup udang, ikan, belut, dll. Ada juga satu binatang semacam kura-kura, belakangnya berduri. Binatang ini secara adat diyakini sebagai pelindung mata air sekaligus hutan adat Koto.

Ancaman: • Penangkapan ikan, belut, dan yang lainnya dengan menggunakan alat listrik/setrum. • Kura-kura terancam punah. • Ikan, belut dan udang hampir punah. • Debit air berkurang. • Vegetasi hutan yang semakin terdesak karena belum ada penegakan aturan yang ketat.

Tantangan sosial lainnya

Kondisi lembaga adat

Tantangan di lokasi hutan adat

Tabel 2. Kendala Teknis yang Dihadapi di Hutan Adat Koto



Pemilihan usif berbeda dengan pemilihan ketua atau pemimpin dalam organisasi-organisasi formal. Usif dipilih atas dasar kesadaran dan kedewasan serta ketulusan masing-masing Amaf. Dalam kesepakatan adat dinyatakan, “dilarang melakukan eksploitasi dalam kawasan hutan adat, menebang pohon, mengambil tali hutan untuk membuat rumah tradisional, memanen madu, menangkap belut, berburu dan semacamnya”. Setiap 10 tahun, terhitung sejak hari H pencanangan lembaga adat pada 18 Mei 2009, panen hasil hutan dalam kawasan hutan adat baru boleh dilakukan. Acara panen diawali dengan ritual adat dan doa bersama. Bagi yang melanggar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan terkena sanksi secara mistis. Hal ini hanya bisa diterima dan dimengerti secara adat. (Keputusan Kepala Desa Biloto No.1 Thn. 2009). Talak adalah hutan larangan yang merupakan aturan dan sanksi bersifat massal. Yang juga merupakan kesepakatan adat bersama untuk tidak boleh memasuki kawasan hutan adat tertentu. Terlebih tidak boleh mengambil hasil hutan dalam bentuk apapun. Bunuk, yakni larangan adat berupa ritual pemasangan racun secara perorangan untuk mengamankan tanaman yang sedang berbuah. Misalkan mangga, pisang, kelapa, sirih, pinang, dan yang lainnya. Sanksinya, oknum yang memetik atau mengambil dan mengkonsumsi buah akan keracunan. Banu, yaitu larangan adat yang bersifat massal, mirip talak. Tapi talak itu khusus hutan (hutan larangan). Sedangkan banu juga merupakan kesepakatan adat untuk melindungi tanaman buah tertentu. Misal, banu untuk melindungi kelapa pada wilayah tertentu. Dalam wilayah itu tidak boleh melakukan panen kelapa sebelum tiba waktu panen yang disepakati bersama. Setelah tiba waktu panen, pemanenan dilakukan bersama-sama. Di Hutan Adat Koto, pemangku adat dipimpin seorang usif bernama Banunaek-Funan. Saat ini pewarisnya adalah Yusmina, putri Yohanes Timotius Banunaek (almarhum), usif pemilik hutan adat. Yusmina cukup menguasai bahasa atau tutur adat termasuk sejarah dan seluk beluknya. Diceritakan lagi, kepemimpinan usif dalam keluarga Banunaek bersifat warisan, artinya tergantung pemegang tongkat kepemimpinan sebelumnya. Biasanya diwariskan kepada putra atau anak laki-laki. Usif mendapat kuasa untuk berinteraksi dengan Faut Leo, Oe Leo atau Faut kana Oe kana. Artinya, batu dan air yang dikeramatkan secara adat.


Tabel 3. Nilai adat dan Visi Hutan Adat Nasinoah Nilai-nilai adat yang diakui

Visi/cita-cita membangun hutan adat

• Ada tuan atau pemiliknya, yaitu Usif Mella dan amaf-amaf (ada delapan). Yang pada kenyataannya bisa berinteraksi dengan alam (Uis Pah). • Ada keyakinan, kehidupan berasal dari tanah (alam), dan tanah adalah pelindung, pemangku dan pemelihara kita (manusia), afafat ma amnaifat • Alam juga dianggap sebagai pemberi makan dan pemberi minum, ahaot ma afatis • Hutan Adat Nasinoah dianggap sebagai: »» Penjaga kehidupan pepohonan dan satwa termasuk manusia »» Nais tala: hutan yang dilindungi oleh adat. »» Warisan nenek moyang sejak Usif pertama yaitu Nube Mella. Kemudian diwariskan turun temurun ke Muke Mella, diwariskan lagi ke Lo Mella hingga sekarang Yohanis H. Mella

• Dalam ungkapan adat hau ma tani na mnas terjemahannya: kayu dan tali menjadi tua. Maksudnya Hutan menjadi lestari. • Penanaman kembali. Konservasi dan rehabilitasi. • Hutan adat memberi manfaat. • Lembaga Adat diperkuat menuju kemandirian. • Perlu adanya keterlibatan para pihak: pengelolaan secara kolaboratif.

Sekarang tala atau larangan merusak hutan adat tidak dipatuhi lagi. Karena Yohanes Timotius Banunaek telah wafat. Ketika almarhum masih hidup, tala masih patuhi penduduk karena mereka takut mendapat sanksi adat, bisa bertemu binatang buas, celaka, dan lainnya. Sebaliknya, kini warga berani masuk ke hutan karena menganggap orang tua sudah wafat. Namun sanksi adat, seperti bertemu binatang buas dan mendapat petaka, kadang terjadi kadang juga tidak.

Kesimpulan dan Rekomendasi Dari pendekatan dan pendampingan masyarakat yang dilakukan selama ini, terangkum beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk keberhasilan program.


Analisa Peran Para Pihak di Hutan Adat Nasinoah 1. Lembaga Adat: dibentuk untuk menjaga kelestarian hutan dengan aturan adat. 2. Lembaga Pemerintahan Desa: mitra dalam memperkuat posisi lembaga Adat. 3. Gereja: memberi dukungan melalui khotbah di gereja. 4. Yayasan Kelola: penyandang dana bagi lembaga adat, dan melakukan sosialisasi tentang lingkungan. 5. Inisiatif Komunitas Kreatif: mediator Yayasan Kelola dengan lembaga adat dan masyarakat. 6. FKKM: Penguatan Kapasitas, advokasi dan dukungan kebijakan. 7. CWS: perlindungan mata air, gizi buruk, posyandu, ibu hamil dan pertanian. 8. Litbang Kehutanan: sosialisasi pembibitan tanaman kehutanan. 9. PNPM: Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana desa. 10. BPDAS: Penyuluhan tentang DAS 11. Plan Internasional: Pendidikan, Kesehatan ibu dan anak serta sanitasi.

1. Advokasi kebijakan masih sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan ruang kelola secara paramanen kepada masyarakat adat. Ini dilakukan karena pengakuan secara nonformal tidak cukup memberikan kepastian. Namun dibutuhkan pengakuan secara hukum melalui payung hukum negara dalam bentuk peraturan yang lebih operasional terhadap pengelolaan hutan adat di Indonesia. 2. Dengan belum adanya kepastian hukum, diharapkan praktisi rimbawan terus menggalakkan Kehutanan Masyarakat dalam berbagai model dengan melihat potensi lokal yang ada. Karena hal ini cukup memberikan semangat KM yang lebih besar dengan menghidupkan kembali praktek dan model pengelolaan hutan berbasis budaya lokal. 3. Penguatan lembaga desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan tingkat desa. Dari pengalaman ini dapat ditarik kesimpulan lembaga desa lebih nyaman memberikan peluang tata kelola hutan berbasis budaya dan adat-istiadat setempat. Karena lembaga adat merupakan kekuatan dan basis pemerintahan desa.


Peran para pihak dalam Pengembangan Hutan Adat Koto 1. Pemangku adat: lembaga ini menetapkan aturan adat dan sanksi. 2. Pemerintah Desa: bermitra dengan Pemangku Adat. 3. Gereja: menghimbau pentingnya kenservasi hutan untuk keseimbangan hidup lewat kotbah. 4. ACF: mengadakan program kemanusiaan lewat sanitasi (MCK), perbaikan gizi, peternakan dan pertanian. 5. OISCA: program kemanusiaan lewat sanitasi (MCK), perbaikan gizi, peternakan dan pertanian. 6. P2DTK sekarang berubah nama menjadi PNPMDTK: merupakan program pembangunan infrastruktur perdesaan. 7. FKKM: fasilitasi Kehutanan Masyarakat 8. Pemerintah Kecamatan: melakukan penyuluhan setiap tahun lewat kegiatan bulan bakti.

Tabel 4. Nilai adat dan Visi Hutan Adat Koto Nilai-nilai adat yang diakui

Visi/cita-cita membangun hutan adat

• Ada tuan atau pemiliknya, yaitu Usif Banunaek dan amaf-amaf yang pada kenyataannya bisa berinteraksi dengan alam (Uis Pah). • Ada keyakinan, kehidupan berasal dari tanah (alam), dan tanah adalah pelindung, pemangku dan pemelihara kita (manusia), afafat ma amnaifa” • Alam juga dianggap sebagai pemberi makan dan pemberi minum, ahaot ma afatis • Hutan Adat Koto dianggap sebagai: »» Tempat berlindung satwa »» Nais tala: hutan yang dilindungi oleh adat.

• Dalam ungkapan adat hau ma tani na mnas terjemahannya: kayu dan tali menjadi tua. Maksudnya Hutan menjadi lestari. • Penanaman kembali konservasi dan rehabilitasi. • Hutan adat memberi manfaat. • Lembaga Adat diperkuat menuju kemandirian. • Perlu adanya keterlibatan para pihak: pengelolaan secara kolaboratif.


4. Dibutuhkan argumentasi dan lobi yang kuat di tingkat pemerintah daerah dan DPRD guna membuka ruang kebijakan dan anggaran cukup dalam membangun pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Serta menjamin keberlanjutan dari gerakan ini. Anggaran dan kebijakan merupakan dua sisi mata uang yang saling mendukung. Karena kebijakan daerah tanpa didukung oleh anggaran yang cukup, maka akan terjadi stagnan pada tataran operasional. 5. Membangun gerakan masyarakat melalui pendekatan hutan adat sangat kompleks dan penuh dengan dinamika sosial budaya. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mengedepankan aturan dan keyakinan masyarakat setempat dengan benar-benar memperhatikan terlebih dahulu peta sosial masyarakat adat di sekitar kawasan hutan. Hal ini dibutuhkan sehingga pendekatan Kehutanan Masyarakat tidak diarahkan untuk mengubah dan apalagi mengubah struktur masyarakat yang sudah ada. 6. Aturan adat dan keyakinan masyarakat lokal sangat dihargai dan ditaati oleh masyarakat setempat, namun pada umumnya merupakan aturan yang bersifat turun-temurun dan tak tertulis. Sehingga dibutuhkan pendokumentasian yang lebih teliti.

Pemetaan Hutan Adat Tomawakng Ompuk Sanjan - Sanggau, Kalimantan Barat / Foto © Rufinus

Hutan Adat Tomawakng Ompuk Sanjan Menanti Pengakuan Oleh: Rufinus 2

Pendahuluan Awalnya tidak pernah terlintas dalam pikiran para leluhur orang Sanjan. Tujuan mereka hanya menjaga hutan adat agar tetap lestari agar dan dapat diwariskan kepada anak cucu. Namun selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan hak dan kearifan masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan. Demi pembangunan, apapun boleh dilakukan, termasuk merambah hutan. Dampaknya, hutan-hutan adat mengalami degradasi. Sebagian besar kawasan hutan yang disebut masyarakat adat dengan nama “tembawang” telah banyak beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Hutan-hutan alam juga berubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan juga menjadi lokasi pertambangan. Prinsip dan tradisi para leluhur orang Sanjan dalam menjaga tembawang perlu diwariskan. Sebab, tradisi menjaga kelestarian alam yang mereka lakukan telah memberi dampak pada dunia. Hutan menyediakan kebutuhan dasar yang penting bagi penduduk, seperti sumber air bersih, pangan, dan udara. Terlebih lagi, saat ini dunia dihadapkan pada perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming). Dunia membutuhkan kawasan hutan untuk menyimpan cadangan atau stok karbon sebagai penyeimbang suhu bumi.

Sejarah dan Masyarakat Kodatn Sanjan merupakan pemukiman baru. Leluhur orang Sanjan mendiami tembawang Sebiau. Menurut legendanya, orang Kodatn Sebiau berasal dari Tampun Juah, tanah leluhur orang Bidayuh yang dikenal sebutan suku Dayak. 2 Penggiat Perkumpulan TOMaS – Topakng Olupm Macatn Sangi’, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Sanggau – Kalimantan Barat


Tabel 1. Ketemenggungan Kodatn atau Pongkodatn. No

Tahun

Temenggung

Wakil

1.

Dasa

Apu

2.

Apu

Mpuk

3.

1945-1955

Acap

Awet

4.

1955-1958

Awet

P. Akie

5.

1958-1973

P. Akie

Adek

6.

1973-1975

A. Liong

-

7.

1975-2007

John Luh. SK Gubernur Kal-Bar No. 205 Tahun 1975 Tanggal 30 Agustus 1975.

-

Awalnya kehidupan di Tampun Juah aman tentram dan berkomunikasi menggunakan satu bahasa. Setelah melakukan perpindahan, mereka mempunyai bahasa baru. Tidak dimengerti oleh satu sama lain meski berasal dari tempat yang sama. Di Tampun Juah, mereka memasak jamur, dan mereka mabuk jamur. Ini menyebabkan bahasa berbeda. Bahasa ini pula membawa perbedaan arah. Kemudian mereka membawa bahasa, budaya dan adat berbeda. Perbedaan itu juga menjadikan orang Bidayuh berbagai sub-suku Dayak, salah satunya adalah Dayak Kodatn. Suku Kodatn juga biasanya disebut Pongkodatn atau Pangkodan. Ketemenggungan Kodatn yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, meliputi beberapa kampung, antara lain Lape Berancet Keladau, Embaong, Sei Mawang, Nyandang, Sanjan, Rantau Prapat dan Sei Majau. Menurut sejarah, Kodatn diambil dari nama sejenis pisang hutan yang berbiji. Pisang tersebut banyak tumbuh di sekitar aliran sungai. Kampung-kampung ini terbentuk oleh suku-suku Dayak pendatang. Semula mereka hanya mendirikan pondok untuk bernaung. Lama-kelamaan mereka mulai menetap sebagai penghuni baru. Kala itu, kawasan hutan belum terjamah penduduk. Nama saja belum punya. Penduduk pendatang kemudian memberi nama hutan itu dengan Kodatn. Selain sebagai nama hutan, nama yang sama juga diberikan untuk nama sungai dan nama suku mereka. Dalam sejarahnya, suku Kodatn sering berpindah-pindah dari satu tembawang ke tembawang lain. Tujuan mereka untuk mencari hunian baru, tempat untuk berburu, berladang, dan untuk menghindar dari serangan musuh. Dalam


sejarah, perang antar suku dan antar sub-suku Dayak kerap terjadi. Perang ini memperebutkan kepala manusia. Peristiwa ini dikenal dengan “ngayau”, sebuah tradisi perburuan terhadap kepala manusia. Kepala manusia digunakan sebagai syarat dalam pelaksanaan ritual “notokng”. Upacara adat ini diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil. Kepala manusia juga menjadi syarat bagi kaum muda dalam suku ini yang ingin menikah. Seorang pemuda telah dianggap layak berumah tangga apabila memiliki kepala hasil perjuangan sendiri. Ketika seorang pemuda sudah berhasil dalam mengayau, artinya ia sudah mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, bisa melindungi keluarga. Sebab, untuk menjaga keluarga dibutuhkan keberanian. Ngayau juga menunjukan kekuasaan atau kedaulatan kepada suku lain. Namun, perang suku ini kerap memaksa suku Kodatn meninggalkan perkampungan dan mencari tempat hunian baru. Beberapa bekas perkampungan tersebut kini menjadi tanda perjalanan sejarah, yang ditemukan dalam bentuk tembawang. Menurur sejarah, penduduk Kodatn datang dan menghuni tembawang Sebiau. Lalu mereka ke tembawang Soba, ke Tembawang Soju, pindah ke Tembawang Enturok. Dari Enturok pindah lagi. Namun kali ini ada dua kelompok menyebar di dua tempat. Kelompok terbanyak pindah ke Tembawang Nyandang. Satu kepala keluarga pindah ke Tembawang Sanjan, pindah lagi ke Ompuk Somu (Kampung atas), terakhir di tempat sekarang ini.

Hutan Tembawang sebagai Sumber Kehidupan Tradisi ngayau berhenti setelah ada kesepakatan damai di Tumbang Anoi Kalimantan Tengah pada tahun 1894. Saat itu semua perwakilan suku Dayak yang gagah perkasa membuat perjanjian damai. Pertemuan ini terjadi atas campur tangan Pemerintah Hindia Belanda. Warga suku Kodatn mulai menetap dalam satu wilayah dan mengelola kawasan hutan sebagai sumber kehidupan. Hutan adalah warisan budaya untuk generasi suku Kodatn. Hutan dikelola dengan kearifan lokal, tidak dengan teknologi modern. Sehingga nilai-nilai luhur dapat diwariskan, terutama kecintaan terhadap alam. Selain menjaga kawasan hutan yang sudah ada, para leluhur dan masyarakat adat berinisiatif membuat kawasan hutan baru. Proses pembuatan hutan versi


masyarakat adat ini dikenal dengan pembuatan “tembawang”. Tembawang yang telah berusia ratusan tahun dapat dinikmati masyarakat adat dan banyak orang. Keanekaragaman sumberdaya hutan memberi multi manfaat. Buahbuahan, pohon-pohon penghasil kayu bangunan, dan manfaat jasa lingkungan lainya. Tak heran jika terjadi perambahan kawasan tembawang akan memicu perkara besar. Warga yang berasal dari keturunan yang sama akan berjuang mempertahankan hak adat mereka. Manfaat dari model pengelolaan hutan secara tradisional lebih nyata dirasakan penduduk setempat. Mereka beranggapan, mengelola hutan dengan kearifan lokal berarti menjaga kelestarian. Banyak hal dapat kita pelajari dari hutan, terlebih lagi hutan buatan berupa tembawang. Budaya menanam perlu diajarkan kepada generasi muda suku Kodatn. Bukan hanya mewariskan fisik hutannya, tetapi budaya menanamnya. Model hutan tembawang menekankan betapa penting arti sebuah kemauan untuk menanam. Hutan sebagai warisan budaya bukan penggalan kata tak bermakna. Ada beberapa ungkapan penting selalu menjadi wejangan para orang tua kepada anak cucunya. Salah satu ungkapan Kakek Tale almarhum, ”Kalau makan buah-buahan, bijinya jangan ditelan”. Artinya bijinya harus ditanam. Pernah pada suatu masa ia memergoki pencuri buah durian miliknya. Dengan terbata-bata ia bertanya kepada si pencuri. “Enakkah buah durian?” tanya sang kakek. “Enak,” balas pencuri. ”Kalau enak silakan ditanam bijinya,” ujar sang kakek.

Menyatu dengan Hutan Masyarakat adat di Sanjan tidak bisa dipisahkan dari hutan. Hutan dan masyarakat Sanjan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, selalu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Masyarakat adat di Sanjan sudah mengelola hutan dengan kearifan lokal serta pengetahuannya. Turun temurun mendiami hutan, jauh sebelum republik ini berdiri. Namun sejak Orde Baru berkuasa, Hutan Adat dijadikan objek pembangunan. Masyarakat hanya jadi penonton dan tidak pernah jadi pemain. Bahkan tak jarang mereka menjadi korban pembangunan. Padahal, dalam kehidupan masyarakat adat ada tiga hal utama yang saling terkait, yaitu hutan, tanah dan air. Sejak berabad-abad lalu


manusia sudah mengusahakan tanah untuk bercocok tanam. Hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya mengakui hak pengelolaan oleh Masyarakat Adat, bukan dengan memberikan izin atas hak mereka sendiri. Jika pemerintah mengakui hak pengelolaan masyarakat Adat, maka masyarakat adat berdaulat atas hutan, tanah dan air di mana mereka tinggal. Artinya, masyarakat adat berdaulat atas sumberdaya hutan. Namun Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 justru mencerminkan pengingkaran terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Negara mengklaim sebagai penguasa tunggal atas sumberdaya alam, termasuk hutan. Negara menentukan status hutan sebagai hutan negara dan hutan hak. Negara seolah berhak menentukan status kawasan hutan dan memberi izin pengelolaan hutan kepada para investor. Melihat kondisi ini pengakuan terhadap hutan adat menjadi amat penting.

Wilayah adat Batas wilayah kawasan hutan adat mulai dari Sungai Sokoyapm, muara Sungai Konau menuju ke muara Senunuk, Sungai Perongakng. Setelah itu menyusuri belantara rimba Sayu ke Muara Sungai Engkubokng sampai ke Muara Jonti hingga menuju Teluk Sekudok di Sei Sokoyam, kemudian mudik sampai ke Muara Kanau lagi. Saat ini kampung Sanjan dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Kampung yang berbatas langsung seperti Senunuk di sebelah barat, sejak tahun 1982 sudah bergabung dengan PTPN VII, sekarang PTPN XIII. Kampung Engkalet yang terletak di sebelah utara sudah bergabung dengan PT SIME INDO ARGO, perusahaan perkebunan sawit milik pemerintah Malaysia sejak tahun 1996. Di sebelah timur yang berbatasan dengan kampung Nyandang, adalah daerah perluasan perkebunan dari PT. SIA Sei Mawang Project yang meliputi Sei Mawang, Nyandang, Majau, Sei Kosak dan Senunuk. Perusahaan di atas kini merger dengan PT. Mina Mas, sebelumnya dengan PT. Golden Hope.

Kodatn Sebiau Komunitas Kodatn Sebiau terdapat di dua kampung, yakni Sanjan dan Nyandang. Penduduk terbanyak mendiami kampung Nyandang. Dahulu orang sering menyebutnya Kodatn Sebiau Kule Keladau. Diyakini itu adalah tempat tertua Suku Kodatn.


Kodatn Sebiau, merupakan bagian sub Suku Dayak Kodatn. Ada yang mengatakan bahwa Orang Sebiau lain dari orang Kodatn. Karena ketika ada sebagian pindah ke Tembawang Sebiau sudah ada penduduk di sana. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka memang saudara dekat. Karena dari segi bahasa dan budaya tidak jauh berbeda, anak-suku ini disebut Kodatn Sebiau.

Hutan Adat Tomawakng Ompuk Nama Rimma Ompuk atau Pulo Ompuk berarti kawasan rimba kampung. Sering juga disebut Rimma Tutupan Ompuk. Sebuah kawasan yang berada di sekitar kampung. Masa pra-kemerdekaan, pesawat penjajah sering terbang rendah. Orang-orang takut pemukiman jadi sasaran bom, atau ditembaki dari udara. Oleh karenanya, Kakek Bok sebagai ketua kampung pada tahun 1931 melarang meladangi rimba di sekitar kampung. Sepeninggal Kakek Bok, Kakek Panyi mendapat mandat menjaga Rimma Ompuk. Sampai 17 Agustus 1945, keadaan Rimma Ompuk masih utuh. Pada tahun 1950, Pateh Anom Ating menegaskan kembali kebijakan para pendahulunya untuk penataan batas. Maksudnya agar rimma dapat diwariskan kepada anak cucu. Pengelolaan Hutan Adat mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang diputuskan melalui pertemuan atau rapat kampung. Beberapa kesepakatan dan ketentuan yang diputuskan dalam rapat kampung, antara lain: ••

Hutan tidak boleh diladangi.

••

Dalam Kawasan hutan tidak boleh ditanami tumbuhan untuk pribadi/perorangan,

Susunan Pengurus Hutan Adat Tahun 1950 Domong Kobayan Ketua Rimma Ompuk Wakil Ketua Anggota

: Pateh Anom Ating : Nyade : Tani : Kasen Mas : Tale, Nane, Nyangkau, Toli, Mina, Nureng, Layang, Apuk, Asin, Niah, Panyi, Bel, Lunding, Malikmg, Baken, Amat dan Alek.

Domong

Pate Anom Ating Kobayan Nyade Jumlah KK 21

Saleh Jumlah KK 23

Pati Dana Muda Amantius Kobayan Piros Jumlah KK 26-32

Santi Kobayan Jawi Jumlah KK 36

Amantius Kobayan Kimin LKMD P.Kiong dibangun Balai Kampung dan Kapel. KK 38

Tahun

1950-1964

1964-1966

1966-1973

1973-1978

1982

Temenggung Felik Kodatn Sebiau

Herman Ceng

1979

Pateh Anom Ating Wakil Pateh Nyade

Temenggung

1970

1950-1964

Tahun

Tabel 2. Kepengurusan Hutan Adat di Sanjan dari masa ke masa.

Ketua Suden Wakil Kimin Ketua Anjang Wakil Lubu Sekretaris Okt. Otn Bendahara Kimin

1978

1986

Ketua Lubu Wakil Bari. Perombakan hutan oleh Aman dan Lat untuk kolam ikan, diadat 3 tail/orang.

Ketua Tani Wakil Kasen Mas

1964-1966 1966-1973

Ketua Tani Wakil Kasen Mas

Pengurus Hutan adat

1950-1964

Tahun


Domong

Paul Kiong Kepala Kampung Gaya lama. RT 1. Ok.Otn RT 11. Lat/ Y.Ubing

Kadus. M.Inggon RT 1. Ok. Otn/ Apon RT 11. Loteus

Kadus. M. Inggon RT 1. G. Lar RT 11. Apon RT 111. Loteus RT 1V. Y. Pong

Kadus. M. Inggon RT 1. Maet RT 11. Loteus

Kadus. Markus RT I. E. Sehat RT II. Yusanto

Tahun

1990-1998

2001

2003

2005

2007

Kepala Adat Lubu

Kepala Adat Jambi

2004-2008

Kepala Adat Herman Ceng Wakil Lubu

Temenggung

2002

1998

Tahun

Ketua Lukas Sekretaris Rufinus Ada kasus penjualan kayu gaharu oleh Piyot, Tolang dan Lubu, dikenakan adat masingmasing 3 tail. Ketua A. Iskandar Sekretaris Donatus N Bendahara Piyot

2003

Ketua Jawi Wakil Lukas. Ada kasus penjualan kayu oleh Pak Uwel kepada Muklis( orang luar) diadat masingmasing 3 tail.

Ketua Jawi Wakil B. Bal

Pengurus Hutan adat

2002

2001

1998

Tahun


Kadus. Anselmus AS RT I. E.Sehat RT II. Y. Pong

Kadus. M Inggon. RT I.Baco RT II.Y. Pong dan sebagai PLT Kadus

Kadus. D. Atos RT I. Baco RT II. Y. Pong

2010

2010

2011

2010

Kadus. LG. Doni Iskandar 2009 RT I. E. Sehat RT II.Y. Pong

2009

Tahun

Domong

Tahun

Kepala Adat. P. Anjang

Kepala Adat Herman Ceng

Temenggung 2009

Tahun

Ketua Loteus Sekretaris Jambi Bendahara Piyot

Pengurus Hutan adat



••

Hasil hutan berupa kayu, rotan, damar, jenis anggrek dan lainnya tidak boleh dijual ke pihak luar untuk kepentingan pribadi/perorangan,

••

Orang luar tidak diperkenankan memetik hasil hutan yang ada,

••

Menebang pohon hanya untuk ramuan rumah, sesuai kebutuhan,

••

Tanaman milik pribadi dalam kawasan hutan boleh digarap oleh pemiliknya,

••

Tanahnya menjadi milik komunal, kecuali kebun karet, kebun tengkawang, kebun nyatu, yang ditanam sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai rimma ompuk.

Hutan Adat Tomawakng Ompu Sanjan menyimpan kekayaan hayati. Berdasar penelitian yang dilakukan Perkumpulan Tapakng Olupm Macatn Sangi, terdapat ratusan jenis tanaman dalam kawasan hutan yang telah diidentifikasi namanya. Namun masih terdapat ratusan jenis flora lain yang belum diidentifikasi. Hutan Adat Tomawakng Ompu Sanjan juga menjadi habitat aneka ragam fauna. Dari penelitian, kawasan ini menjadi kawasan bagi populasi babi hutan, ular, rusa dan burung. Namun, dari penelitian diketahui beberapa jenis satwa yang punah dan terancam punah karena aktivitas perburuan. Hewan seperti rusa, babi hutan, dan beberapa jenis burung, kini mulai sulit ditemui akibat aktivitas dan perluasan perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri. Kepunahan beberapa jenis binatang dan burung ini disebabkan belum adanya upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Sementara kegiatan perburuan masih merajalela, apalagi perburuan terhadap satwa yang dilindungi seperti trenggiling, burung enggang dan ruai.

Keberhasilan Hutan Rakyat Disamping Hutan Adat, masyarakat adat Sanjan mengembangkan program Hutan Rakyat. Pada tahun 2010 lewat program pembangunan Hutan Rakyat, masyarakat Sanjan telah menanam 20.000 pohon di luar kawasan Hutan Adat.


Tabel 2. Kegiatan Hutan Rakyat dan Kebun Bbibit Rakyat selama 2010 2011 No

Program

Jumlah

Target

Ket

1.

Hutan rakyat

20.000 Batang

90 Ha

Semua kk

2.

Kebun bibit rakyat

50.000 Batang

125 Ha

Melebihi kk

Tujuan kegiatan ini adalah membuat hutan yang terencana dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dari jumlah tersebut 60% adalah kayu hutan penghasil kayu dan getah. Sedangkan 40% adalah karet, dan dibagikan kepada 90 anggota kelompok tani. Ini tentu saja jauh dari cukup, tapi sebagai stimulan untuk petani, menambah sendiri bibit untuk ditanam dilokasi masing-masing. Tahun 2011 ini, kembali penduduk Sanjan menanam 50.000 bibit kayukayuan endemik, dengan luas sasaran 125 ha. Jenis kayu-kayuan yang akan ditanam adalah Keladan 10.000 batang, Omang 10.000 batang, Gaharu 4.000 batang, Nyatu 1.000 batang, Janang 1.000 batang, Laban 1.000 batang, dan Karet 20.000 batang. Ini adalah program Kebun Bibit Rakyat yang dicanang pemerintah untuk mengurangi dampak pemanasan global. Sebaiknya masyarakat mengabaikan pasar karbon, tetapi berusaha mencari pendanaan karbon, karena dengan menanam pohon masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Meski sekarang banyak orang menertawakan pilihan ini sebagai hal bodoh dan tidak menghasilkan uang dalam waktu cepat. Akan tetapi program ini sangat membantu masyarakat untuk menanam dan membuat hutan kembali. Sebaliknya, jika menanam tumbuhan yang cepat mendatangkan keuntungan seperti kelapa sawit, maka tanah kosong tak tersisa. Upaya menyelamatkan bumi yang semakin panas, perlu usaha mempertahankan hutan alam dan membuat hutan baru, hutan terencana yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain mengurangi dampak gas rumah kaca, juga memberi nilai tambah bagi masyarakat pemilik lahan, dapat dirasakan manfaatnya oleh dunia.

Tantangan Legalisasi Hutan Adat dan Keterlibatan Multipihak Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat menjadi persoalan yang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola Hutan Adat Tomawakng Ompuk. Masyarakat adat di Sanjan masih awam terhadap


pentingnya pengakuan pemerintah atas hak-hak mereka dan wilayah hutan adat. Namun agar dapat memperoleh pengakuan hukum ini, dibutuhkan pemetaan terhadap hutan adat. Pemetaan hutan adat merupakan usaha penataan batas wilayah kelola masyarakat secara individu dengan hutan komunal. Pemetaan diperlukan untuk dapat mempertahankan kawasan hutan melalui kepastian wilayah tatakelola hutan oleh masyarakat. Apabila tidak ada usaha penataan batas, lambatlaun ketersediaan hutan sebagai tempat hidup hewan, tumbuh-tumbuhan dan habitat lainnya akan habis. Hilangnya daerah resapan air, sumber air, dan daerah penangkal banjir. Ada beberapa tujuan dari pemetaan Hutan Adat Tomawakng Ompuk, antara lain; 1. Masyarakat Adat mampu merencanakan tata guna lahan dalam kawasan Hutan Adat beserta aturan pengelolaanya. 2. Masyarakat Adat dapat mentransfer kearifan lokal dan pengetahuan tentang sejarah, kebudayaan dan tradisi dalam pengelolaan kawasan pada generasi muda. 3. Pembuatan Peta Kawasan Hutan Adat di Kampung Sanjan, mempertegas atas kelola Adat. 4. Masyarakat memahami serta mengetahui potensi sumberdaya alam yang ada dalam kawasan Hutan Adat. 5. Membendung pengaruh ekspansi perkebunan skala besar terhadap wilayah kelola masyarakat, dengan pengelolaan kawasan berbasis hutan dan adat. Tantangan berikutnya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat adat yang umumnya belum terlalu menyadari arti penting dari pemetaan. Bahkan sering kali disalah artikan dan memicu perdebatan. Ada warga yang menganggap, pemetaan kawasan hutan dimaksudkan untuk penjualan tanah kepada investor tertentu. Beberapa kali pertemuan membahas tujuan dari pemetaan yang direncanakan, belum cukup untuk meyakini masyarakat. Namun Perkumpulan Tapakng Olupm Macatn Sangi’selalu berusaha agar pemetaan Hutan Adat Tomawakng Ompu’ dapat terlaksana. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh tua dan muda dilakukan untuk meyakinkan manfaat pemetaan untuk menjaga batas hutan adat melalui bahasa yang sederhana


dan mudah dipahami agar semua mengerti, dan membuahkan hasil yang diharapkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat terlibat aktif dalam mendukung usaha masyarakat adat di Sanjan untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat. Melalui Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Kalbar, Drs. Sujarni Alloy, lembaga ini kerap menyuarakan pentingnya melestarikan hutan kepada masyarakat adat. Dalam setiap kesempatan ia selalu mengingatkan bahwa masyarakat adat yang memelihara hutan berarti memelihara adat budaya. Untuk mempertahankan eksistensi hutan, masyarakat adat mesti berupaya menjaga hutan dari usaha dan kegiatan yang hanya mengekploitasi hutan. Pemetaan menjadi salah satu cara untuk menguatkan batas-batas hutan agar tetap terjaga. Selain AMAN, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) ikut berperan aktif dalam mendampingi masyarakat adat di Sanjan agar memperoleh pengakuan terhadap hukum dan pengelolaan hutan adat. Sementara, HuMa, kelompok masyarakat madani yang juga bergerak di sektor kehutanan, ikut berperan dalam memberi pemahaman kepada masyarakat adat di Sanjan tentang pemetaan kawasan hutan adat sebagai syarat utama untuk sebuah legalitas. Pada pertemuan masyarakat adat Sanjan yang dilaksanakan pada 20 Mei 2010, isu penting yang disampaikan kepada masyarakat adalah, pertama, pengakuan pemerintah terhadap Hukum Adat, dan kedua, pengeloloaan Sumberdaya Alam versi Masyarakat Adat.

Kesimpulan Berbagai teori dan penafsiran tentang UU Kehutanan menimbulkan berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya menguasai sumberdaya alam, dan mengaburkan hak-hak masyarakat adat. Kebijakan para penguasa dan investor telah mengubah wajah negeri ini. Pemerintah terkesan merampas hak pengelolaan sumberdaya alam dari masyarakat adat yang setia menjaga Sumberdaya alam yang dimiliki, dijaga dan dikelola ratusan tahun sebagai warisan leluhur masyarakat adat, dengan mudah berpindah tangan. Hutan di negeri ini menjadi komoditi utama pembangunan. Pembangunan yang mengeksploitasi sumberdaya hutan telah mengubah bentangan alam lewat penerbitan izin Hak Penguasaan Hutan dan Hak Guna Usaha kepada investor. Hutan menjadi tempat kehidupan makhluk hidup dan habitatnya. Berjuta pesona hutan membuat orang ingin mempelajari lebih jauh tentang hutan.


Selain berfungsi sebagai pelindung ekosistem bumi, hutan menjadi apotik hidup, dan memberi jasa yang dinikmati manusia, fauna dan flora. Karenanya hutan membutuhkan perlindungan agar hutan dapat memberikan fungsi sebagai penyangga kehidupan. Berkembangnya ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam tidak banyak membawa dampak lebih baik untuk menyelamatkan hutan. Nafsu serakah para penguasa dan investor mendominasi pengelolaan hutan. Parahnya tidak disertai kajian memadai bagaimana pengelolaan hutan lestari. Kini, bumi kita sedang sakit. Bumi membutuhkan uluran tangan para dermawan. Dokter sendiri tidak mampu menyediakan obat. Sama seperti para rimbawan. Mereka tidak bisa mempraktekkan ilmunya, jika tanpa didukung biaya memadai untuk merestrukturisasi bumi. Membangun dan mengelola hutan membutuhkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Masyarakat lokal sudah terbukti dapat mengelola hutan dengan lestari. Seperti konsep agroforestry. Masyarakat Dayak sudah menerapkan sejak ratusan tahun silam. Hasil karya mereka masih dapat lihat dalam bentuk hutan tembawang. Di dalamnya ada suatu nilai yang dapat dipertahanakan keberadaannya. Nilai historis dari tembawang tidak bisa dihargai dengan materi.

Tangse - Pidie, Nangroe Aceh Darussalam / Foto © Satriyo Hadi

Usulan Pengakuan Hutan Mukim di Aceh, Sebuah Pengalaman Praktis Oleh: Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim dan Satriyo Hadi 3

B

agi masyarakat adat Aceh, hutan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan adat mereka. Sejarah telah membuktikan, kearifan tradisional yang dipraktikkan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan Aceh. Meski sempat dihapuskan oleh kebijakan pemerintah, kelembagaan adat yang diwariskan para leluhur (indatu) masih tetap terjaga. Aturan-aturan adat masih dijadikan pegangan kuat bagi sebagian masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Masih kuatnya kehidupan adat tersebut tercermin dari semboyan kehidupan bermasyarakat. “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana.” Dalam bahasa Indonesia artinya, adat dari Sultan, hukum dari Ulama, qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana. Wilayah hutan menjadi teritorial hak adat (hutan ulayat) untuk menjalankan kehidupan adatnya menggunakan standar si uro jak wo (sehari perjalanan pergi dan pulang). Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Aceh dilakukan berdasarkan hukum dan aturan dalam mukim.

Sejarah, Mukim dan Masyarakat Bila di beberapa daerah menggunakan sistem desa, yang terdiri dari beberapa dusun, di Aceh dikenal dengan sistem mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong 4 yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. 3 Ketiganya adalah anggota Perkumpulan Resourcing Indigeneus Communities for Nature’s Management (Rincong). 4 Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang


Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh dimulai sejak masuknya Islam di Aceh. Dalam sejarahnya, Mukim sebagai unit pemerintahan telah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda, sejalan dengan perkembangan zaman mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan saat itu. Dinamika dan sejarah perkembangan sistem Mukim diuraikan dalam poin-poin di bawah ini. Masa Kesultanan Aceh. Lembaga Mukim termasuk dalam lima posisi pokok dalam jenjang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh, yaitu secara berturutturut: (1) Sultan yang memimpin kerajaan dan wilayah taklukannya, serta mengkoordinir para Ulee Balang, (2) Panglima Sagoe yang membawahi beberapa daerah Ulee Balang, (3) Ulee Balang mengkoordinir beberapa Mukim, (4) Imeum Mukim yang membawahi beberapa gampong, dan (5) Geuchik yang memimpin gampong. Masa Kolonial dan Kemerdekaan. Pada masa ini, keberadaan Mukim dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh tetap terpelihara dan diakui sejak zaman kesultanan, lalu dilanjutkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Mukim tetap diakui akan tetapi tidak lagi berada di bawah Ulee Balang melainkan di bawah camat dan membawahi beberapa gampong. Masa Orde Baru. Di masa ini, terjadi sentralisasi dan penyeragaman struktur pemerintahan daerah hingga ke unit pemerintahan terkecil. Di Aceh, fungsi dan kelembagaan Mukim dalam struktur pemerintahan formal dihapuskan lewat pemberlakuan Undang Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu Mukim tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan di Aceh. Penghapusan ini berdampak pada hilangnya pengakuan terhadap lembaga Mukim dalam hukum formal. Desa dibentuk berdasarkan gampong-gampong yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Mukim. Dengan demikian fungsi otonomi juga dipindahkan ke Desa. Meski dihapus dari sistem pemerintahan formal, keberadaan dan pengakuan terhadap Mukim tetap kuat dalam keseharian masyarakat. Fungsi Imeum menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.


Mukim sebagai pemimpin adat tetap dihormati. Demikian juga dengan keberadaan lembaga adat seperti Panglima Uteun, Panglima Laot, Petua Seunebouk dan lain-lain yang masih berlaku. Aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam juga masih dipraktikkan. Masa Reformasi. Keberadaan Mukim sebagai lembaga adat kembali diakui dengan berlakunya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UndangUndang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi dasar terbitnya Qanun No. 4 Tahun 2003 tenang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam qanun ini Mukim diposisikan sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat. Masa Pasca MoU Helsinki. Setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI, pemerintah pusat dan DPR menerbitkan undangundang yang mengatur pemerintahan baru di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini kembali menegaskan pengakuan yang kuat terhadap lembaga Mukim sebagai lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat. Dengan adanya pengakuan Mukim sebagai lembaga adat, maka Mukim memiliki hak adat atau hak ulayat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan kembali Hutan Ulayat Mukim sebagai hak adatnya. Mukim sebagai pemangku adat di Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam sepanjang sejarahnya memiliki kelembagaan adat yang jelas. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh Panglima Uteun, laut oleh Panglima Laot, pelabuhan oleh Syahbandar, Kebun oleh Peutua Seunebok, sawah oleh Kejruen Blang, pasar oleh Arya Peukan dan sungai oleh Pawang Krueng. Dalam sistem Mukim, seorang Imeum Mukim adalah tokoh yang sangat dihormati, baik sebagai pemimpin agama, penyelesaian sengketa dan menjadi mediator selama konflik. Kuatnya nilai adat, tradisi dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat tercermin dari tetap terjaganya nilai-nilai adat yang berkaitan dengan hutan.


Tradisi dan adat istiadat hutan juga masih dijumpai di sebagian masyarakat melalui upacara tradisional khanduri uteuen. Ritual dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan untuk memulai kegiatan di dalam hutan agar terhindar dari musibah. Tahapan upacara ini berturut-turut antara lain, upacara membakar dupa (teöt kemeunyan), menepung-tawari (peusijuk) perkakas alat kerja dan para awak seuneubok, lalu diikuti dengan berdoa bersama (meudoa) yang dipimpin oleh tengku dan makan bersama (pajoeh bu khanduri). Upacara ini dilakukan setiap melakukan kegiatan di dalam hutan seperti: mulai membuka hutan (chah rimba), memotong kayu-kayu besar (teumeubang), membelah kayu-kayu besar (seumeuplah), membakar ranting, dahan, belukar dan pohon-pohon kecil yang telah ditebang (seumeuteut), mencari rotan (meuawé), dan mencari lebah madu (meu unoe). Tradisi lain yang tetap dijaga adalah masih berlakunya sejumlah hukum adat berupa larangan atau pantangan-pantangan adat yang telah mentradisi dan ditetapkan oleh pemangku adat setempat harus dituruti oleh masyarakat yang berdomisili di kawasan hutan. Larangan-larangan yang masih berlaku di antaranya, tidak melakukan aktivitas ke hutan pada hari Jumat, tidak melakukan aktivitas ke hutan pada hari Rabu terakhir sebelum bulan puasa (rabu abeeh), dan sebagainya. Selain itu masih ditemukan beberapa kearifan lokal lain yang masih dilestarikan hingga kini untuk mempertahankan dan melestarikan hutan dalam kemukiman. Seperti menanam bak reudeup (pohon dadap hutan) sebagai tanaman pelindung, sekaligus penyubur tanah. Sedangkan dalam pemilihan lahan lokasi pembukaan kebun dilakukan dengan mempertimbangkan posisi letak kemiringan yang berpedoman pada poin-poin berikut: 1. Tanoh siheet u timu, pusaka jeurat, (miring ke timur pusaka kubur). 2. Siheet u barat, pusaka papa, (miring ke barat pusaka papa) 3. Siheet u tunong, tanoh geulantan, (miring ke utara tanah yang menang) 4. Siheet u seulatan, pusaka kaya (miring ke selatan pusaka kaya). Sementara, untuk penetapan musim tanam padi dilakukan berdasarkan perhitungan kalender lokal yang disebut keunong. Misal, dalam bercocok tanam padi, kalender yang digunakan antara lain:


Beberapa Hukum Adat Terkait Pengelolaan Hutan Dalam Ke-Mukiman a. tidak melakukan aktivitas ke hutan pada hari Jumat; b. tidak melakukan aktivitas ke hutan pada hari Rabu terakhir sebelum bulan puasa (rabu abeeh); c. hutan tidak boleh dimasuki oleh orang hamil; d. tidak boleh riya dan takabur apabila memasuki hutan; e. tidak menebang kayu di ulayat hukum adat di luar pengetahuan tokoh adat; f. tidak menebang pokok kayu manakala padi akan dipanen karena akan mendatangkan hama “geusong” (bek teumebang watee padee mirah”); g. juga dikenal adanya pantang darut, yaitu dilarang ceumecah (menebang semak belukar bukan pohon kayu besar) pada saat hujan atau sedang roh padee (padi mau berisi). Karena kalau pantangan ini dilanggar, akan mendatangkan petaka hama belalang, yaitu jutaan belalang akan memakan batang padi yang masih muda sehingga tidak bisa di panen; h. dan saat roh padee pun dilarang membawa daun nipah secara terbuka. Kalau pantangan ini dilanggar akan tertimpa penyakit puteh padee, sehingga padi tersebut tidak berisi manakala dipanen; i. tidak menebang kayu kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa; j. tidak menebang kayu kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai; k. tidak menebang kayu kira-kira 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai (alue).

1. Keunong 11, tabu beu jareung; (bulan Juli) 2. Keunong 9, tabu beurata; (bulan Agustus) 3. Keunong 7, padee lam umong; (bulan September) 4. Keunong 5, padee ka dara; (bulan Oktober) 5. Keunong 3, padee ka roh; (bulan November) 6. Keunong 1, padee ka tuha; (bulan Desember).


Dinamika, Keterlibatan Multipihak dalam Usulan Hutan Mukim Pengusulan hutan mukim merupakan salah satu dari rangkaian proses penguatan Mukim yang dilakukan oleh banyak pihak di Aceh seperti Fauna Flora Internasional (FFI) Aceh, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dan pihak lain. Sejak awal kegiatan pada 2000, FFI Aceh telah melibatkan Mukim dalam pelaksanaan biodiversity survey. Dalam perkembangannya, legitimasi Mukim di masyarakat makin kuat. Baru pada 2005, Imeum Mukim Aceh Jaya difasilitasi untuk membentuk Asosiasi Mukim. Asosiasi Imeum Mukim ini bertugas antara lain untuk merumuskan kembali tugas pokok dan fungsinya, menyusun kembali struktur kelembagaan di 21 Mukim Aceh Jaya, mendata sebaran penduduk di masing-masing Mukim, dan menyusun rencana kerja. Dukungan FFI Aceh terhadap Seurikat Mukim Aceh Jaya terus berlanjut dengan membantu penyusunan RTRWK Aceh Jaya berbasis Mukim. Namun RTRWK ini menuai pro dan kontra. Karena hasil PRA (Participatory Rural Appraisal) di tingkat Mukim menyepakati untuk memasukkan wilayah kelola Mukim dalam wilayah yang dianggap sebagai kawasan hutan adat. Wilayah kelola Mukim tersebut meliputi zona lindung dan zona budidaya. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RTRWK berbasis Mukim, Seurikat Mukim Aceh Jaya dengan dukungan penuh FFI Aceh melalui divisi Community Based Conservation melakukan kegiatan Perencanaan Mukim dan Pemetaan Hutan Mukim. Untuk mendukung kegiatan tersebut, FFI Aceh menyusun buku panduan melaksanakan perencanaan Mukim dan pemetaan Hutan Mukim berjudul “Panduan Penguatan Masyarakat Adat: Perencanaan Mukim”. Berpedoman buku panduan tersebut FFI Aceh memfasilitasi keterlibatan LSM lokal untuk melakukan kegiatan ini di wilayah lain, yaitu Institute Green Aceh di Mukim Ulee Gle Barat – Pidie Jaya, JKMA Pidie di Mukim Beungga – Pidie, PeNa di Mukim Leupung - Aceh Besar, YSNI Lamno di Mukim Keuluang – Aceh Jaya, JKMA BTU di Mukim Lango – Aceh Barat dan Papan di Mukim Meurebo – Aceh Barat. Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Mukim dan Peta Usulan Hutan Mukim. Tercatat 17 Mukim yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Aceh Barat selesai melakukan Pemetaan Hutan Mukim. Idealnya, proses ini dilanjutkan dengan


Pengusulan Pengakuan Hutan Mukim dalam hukum positif, lalu dilanjutkan dengan menyusun rencana pengelolaan Hutan Mukim dan membangun model pengelolaan Hutan Mukim. Namun, pada bulan Juni 2010 FFI Aceh menghentikan dukungannya terhadap proses peguatan Mukim ini. Kegiatan ini dilanjutkan oleh Perkumpulan Rincong. Perkumpulan ini dibentuk oleh eks-staff FFI. Staff FFI yang selama ini bertanggung jawab dalam penguatan Mukim untuk mengusulkan Hutan Mukim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkumpulan Rincong bekerjasama dengan Asosiasi Mukim (Seurikat Mukim Aceh Jaya, Forum Mukim Aceh Barat dan Mukim Pidie), IGA, JKMA BTU dan JKMA Pidie mendapat dukungan dari Sekretariat Aceh Green, FKKM dan FFI Aceh. Pengusulan Hutan Mukim dipilih di tiga Kabupaten yaitu Aceh Jaya/Rincong (Mukim Pante Cermen, Mukim Pante Purba dan Mukim Panga Pucok), Kabupaten Aceh Barat/JKMA BTU (Mukim Lango), Kabupaten Pidie/JKMA Pidie (Mukim Beungga) dan Kabupaten Pidie Jaya/IGA (Mukim Ulee Gle Barat). Usulan-usulan luas Hutan Mukim seperti diuraikan di bawah ini. •• Mukim Panga Pucok Kabupaten Aceh Jaya. Mukim ini meliputi 11 Gampong. Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), luasan Hutan Ulayat Mukim yang diusulkan seluas 17.958,67 ha atau 45,74% dari luas Mukim Panga Pucok dengan perincian 13.219.20 ha merupakan Hutan Produksi dan 4.739,47 ha merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Usulan Hutan Ulayat Mukim di hutan produksi seluas 13.219,20 ha merupakan areal kerja HPH/IPHHK PT. Aceh Inti Timber. Sedangkan PT. Lamuri Timber memiliki wilayah konsesi di hutan lindung Mukim Panga Pucok. •• Dari 4.739,41 ha luasan Hutan Ulayat di Area Penggunaan Lain, 3.369,43 ha telah dikuasai PT. Aceh Inti Timber dan 1.368 ha dikuasai PT. Bosowa Megapolis. Sedangkan dari 13.214,15 ha Hutan Ulayat di Hutan Produksi 13.201,04 ha dikuasai PT. Aceh Inti Timber dan 13.12 ha dikuasai PT. Bosowa Megapolis. Selain di APL, 2.918,07 ha areal kerja PT. Aceh Inti Timber merupakan pemukiman dan kebun masyarakat yang telah ada sepanjang sejarah Mukim Panga Pucok. •• Mukim Pante Cemin Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), luasan Hutan


Ulayat Mukim Pante Cermin yang diusulkan pengakuan dan penetapannya adalah 17,015.74 ha atau 47,65% dari luas Mukim. Berdasarkan fungsinya, dari luasan usulan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 8.739,17 ha (51,36%), Hutan Produksi 6.809,79 ha (40,02%), APL 1.422,48 ha (8,36%) dan Perairan/Sungai 44,30 ha (0,26%). Berdasarkan pemanfaatannya 15,161.55 (89, 90%) merupakan areal kerja HPH/IUPHH PT. Alas Aceh Perkasa dan 972.36 (5,71%) milik PT. Aceh Inti Timber, 847.92 ha (7,02%). Dari areal yang dikuasi PT. Alas Aceh Perkasa 7.844,42 ha merupakan Hutan Lindung, 6.233,60 ha merupakan Hutan Produksi, 1.053,32 merupakan APL dan 30,21 ha merupakan perairan/sungai. Sedangkan Areal PT. Aceh Inti Timber, 677, 57 ha merupakan Hutan Lindung, 280,68 ha merupakan APL dan 14,10 ha merupakan perairan/ sungai. •• Mukim Pante Purba Kabupaten Aceh Jaya. Mukim ini membawahi enam gampong. Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), luasan Hutan Ulayat Mukim Pante Purba yang diusulkan pengakuan dan penetapannya adalah 12.081,67 ha atau 52.34% dari luas Mukim. Berdasarkan fungsinya, dari luasan usulan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 8.023,87 ha (66,41%), APL 4.033,41 ha (33,38%) dan Sungai 24.39 ha (0,20%). Berdasarkan pemanfaatannya 10.229,54 ha (84,67%) merupakan areal kerja HPH/IUPHH PT. Aceh Inti Timber, 847.92 ha (7,02%) merupakan area kerja PT. Alas Aceh Perkasa 459.93 ha (3,81%) milik HGU PT. Beuna Coklat Coorp. dan 544.29 ha (4,51%) merupakan APL. Areal kerja PT. Aceh Inti Timber di Mukim Pante Purba merupakan Hutan Lindung dan APL, juga 1.720,78 ha diantaranya berada dalam kawasan pemukiman dan areal pertanian/perkebunan. •• Mukim Lango Kabupaten Aceh Barat. Ada empat gampong dalam Mukim ini. Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), luasan Hutan Ulayat Mukim Lango yang diusulkan pengakuan dan penetapannya adalah 29.825,58 ha atau 65,57% dari luas Mukim. Berdasarkan fungsinya, dari luasan usulan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 24.977,82 ha (83,75%), Hutan Produksi 3.546,86 ha (11,89%) dan, APL 1.300,89 ha (4,36%).


Berdasarkan pemanfaatannya hutan ulayat saat ini, 28,524.68 ha merupakan wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Raja Garuda Mas Lestari (24.977,82 ha di Hutan Lindung, 3.546,86 ha Hutan Produksi) dan 1.300,89 dikuasi HGU PT. PT. Mapoli Raya. •• Mukim Beungga Kabupaten Pidie. Mukim ini membawahi enam gampong. Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), Hutan Ulayat Mukim Beungga yang diusulkan seluas 14.088,65 ha. Kawasan hutan ini terdiri dari Hutan Produksi seluas 6.347,53 ha (45%), Hutan Lindung seluas 6.385,37 ha (45%) dan Areal Pemanfaatan Lain (APL) seluas 1.355,75 ha (10%). Luasan ini termasuk 1.347, 06 ha Hutan Produksi 1.183, 82 ha Hutan Lindung yang terdapat kebun, ladang atau tanda secara adat bahwa lokasi tersebut telah ada penggarapnya. •• Mukim Ulee Gle Barat Kabupaten Pidie Jaya. Ada sebelas gampong dalam Mukim ini. Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), luasan Hutan Ulayat Mukim Ulee Gle Barat yang diusulkan pengakuan dan penetapannya adalah 1.939,49 ha atau 29,23% dari luas Mukim. Berdasarkan fungsinya, dari luasan usulan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 745,42 ha (38,43%), Hutan Produksi 1.039,59 ha (53,60%) dan APL 154.48 ha (7,96%). Berdasarkan pemanfaatannya keseluruhan (1.939,49 ha) hutan ulayat tersebut berada dalam wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Trijasamas Karya Inti. Selain berada dalam hutan ulayat, wilayah kerja HPH tersebut berada di APL sekitar 1.579,51 ha. APL tersebut merupakan kebun dan ladang yang aktif dikelola masyarakat maupun telah memiliki tanda adat bahwa lahan tersebut telah ada pemiliknya. Keeenam wilayah Hutan Mukim yang diusulkan berada dalam kawasan Hutan Ulumasen5. Kawasan ini dikenal sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Kawasan yang menjadi habitat berbagai satwa liar langka, seperti Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Kawasan ini juga menjadi sangat penting. Karena selain menjadi sumber 5 Ulumasen merupakan kawasan strategis di Nangroe Aceh Darusallam yang memiliki luas ± 750.000 Ha, wilayah ini menyambung dengan koridor Kawasan Ekosistem Leuser dan secara administratif berada pada Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Pidie dan Pidie Jaya


penyimpan karbon juga menjadi sumber mata air dari sungai-sungai besar di Aceh. Kawasan ini juga dikenal sangat kaya akan kandungan bahan tambang. Tidak heran bila banyak pihak berkeinginan untuk mendapatkan hak mengelola dari kawasan ini. Sebagian besar kawasan ini kini telah dikuasai oleh pemegang izin HPH dan HGU. Masyarakat di sekitar hutan yang sebagian besar merupakan petani juga menggantungkan hidup dan kehidupannya dari kawasan hutan. Kebutuhan akan terjaganya keselamatan hidup dari bencana alam, layanan ekosistem yang tetap terjaga, kebutuhan akan hasil hutan kayu dan nonkayu serta penyedia kebutuhan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Proses pengusulan pengakuan Hutan Mukim di 6 Mukim di atas telah dilakukan dengan mengirim Dokumen Usulan ke Bupati di masing-masing kabupaten dengan tembusan disampaikan ke Menteri Kehutanan, Gubernur Aceh, DPR Aceh dan DPRD Kabupaten. Dokumen usulan Hutan Mukim terdiri dari surat pengantar (ditandatangani Imuem Mukim), Berita Acara Duek Pakat Mukim (ditandatangani Imeum Mukim, pimpinan Duek Pakat (Tuha Lapan Mukim) dan semua perangkat Mukim), Profil Mukim (memuat gambaran umum wilayah, sejarah, penduduk, lembaga mukim, sosial-budaya, dan fasilitas umum), dan Pengantar Usulan Pengakuan Hutan Ulayat Mukim (berisi latar belakang pengusulan, dasar hukum, dan pilihan-pilihan kebijakan untuk pengakuan hutan ulayat Mukim disertai dengan peta lokasi). Namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak-pihak tersebut.

Tantangan dalam Pengakuan Hutan Mukim Penghapusan kelembagaan Mukim selama kurun 30 tahun pemerintahan Orde Baru berdampak pada pelemahan lembaga dan pemahaman tentang fungsi dan wilayah kerja Mukim. Ketika kelembagaan diaktifkan kembali, tantangan yang dihadapi dalam membangun kembali pemahaman tentang hutan Mukim, pemetaan dan pengusulan hutan Mukim antara lain: 1. Mulai pudarnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan Mukim termasuk tugas pokok dan fungsinya,


2. Belum semua Mukim memiliki struktur kelembagaan yang lengkap, khususnya Panglima Uteun, 3. Belum semua Mukim dan perangkat Mukim memahami tugas dan kewenangannya telah diakui secara resmi oleh Pemerintah, 4. Sulitnya mencari pelaku sejarah yang memahami persis sistem pengelolaan hutan Mukim di masa lalu, 5. Mulai hilang dan kurang ditaatinya aturan-aturan adat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, 6. Sulit menentukan batasan kawasan Hutan Mukim. Terlebih lagi, Qanun tentang Mukim menyatakan, “Hutan Ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim.” Sementara tantangan yang terkait legalitas adalah munculnya keraguan banyak pihak untuk pengakuan Hutan Mukim karena merupakan istilah lokal Aceh dan hanya terdapat di Aceh. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hutan adat dapat dijadikan hak milik. Sementara, perangkat Mukim dan masyarakat kurang memahami hak-hak Mukim sebagai masyarakat adat. Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami definisi hutan adat dalam konteks hutan negara sehingga mereka belum mengerti mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah untuk membuat usulan Pengakuan Hutan Adat. Sebagian masyarakat apatis terhadap kapasitas lembaga Mukim karena selama ini masyarakat adat kurang mendapatkan tempat dalam sistem pengelolaan hutan oleh negara. Disamping itu, pengakuan Hutan Mukim dalam Qanun Mukim tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan yang lain di tingkat masyarakat. Qanun Mukim juga tidak disertai dengan pengaturan hak-hak Mukim berkaitan dengan hutan dalam qanun-qanun yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Usaha membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga menghadapi banyak tantangan. Seperti, munculnya kekhawatiran bahwa pengakuan hutan Mukim ini akan bertentangan dengan perundangundangan yang berada di atasnya. Sementara, aparat pemerintah daerah kurang memahami hak-hak masyarakat adat sehingga komitmen pemerintah untuk memberikan hak-hak Mukim untuk mengelola dan memanfaatkan hutan masih


lemah. Apalagi masalah ini tidak diatur secara tegas hak-haknya dalam UndangUndang Kehutanan. Ditambah lagi, pemerintah daerah belum memiliki inisiatif untuk membangun model pengelolaan hutan Mukim sebagai dukungan dengan pengakuan haknya sebagai masyarakat adat dalam sistem perundang undangan. Selain itu muncul kekhawatiran bahwa pengakuan hutan Mukim berdampak pada terancamnya ekosistem hutan. Kekhawatiran ini muncul karena kapasitas masyarakat dianggap belum memadai untuk mengelola dan kemungkinan terjadinya penguasaan hutan menjadi hak milik. Sebaliknya, di pihak pemerintah muncul kekhawatiran bahwa pengakuan hak ini akan menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghambat proses investasi. Dalam proses penyusunan dokumen usulan Hutan Mukim, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: terbatasnya kapasitas perangkat Mukim dan masyarakat dalam melakukan pemetaan; munculnya kekhawatiran perangkat desa bahwa hutan di wilayahnya telah diambil hak pengelolaannya oleh Mukim; adanya kekhawatiran masyarakat bahwa lahan cadangan akan semakin sempit dengan penguasaan oleh mukim; menurunnya kepercayaan Mukim dan perangkat Mukim karena proses yang terputus di antara serangkaian tahapantahapan pelaksanaan di lapangan. Sementara tantangan yang berkembangan selama proses pemetaan dan pembuatan dokumen usulan Hutan Mukim adalah perbedaan persepsi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak tidak sepaham tentang lokasi Hutan Mukim, bahkan ada yang berpendapat bahwa seluruh hutan di wilayah Mukim merupakan Hutan Mukim atau Hutan Ulayat. Ada pandangan bahwa Hutan Mukim merupakan milik Mukim sehingga Mukim berkuasa penuh terhadap hutan tersebut. Sebaliknya, ada kalangan yang berpendapat bahwa pengusulan Hutan Mukim yang dilakukan akan mengurangi kedaulatan Hutan Mukim. Pendapat ini didukung kecurigaan bahwa proses yang dilakukan ini merupakan pesanan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Sebagian kalangan malah menilai pengusulan Hutan Mukim memiliki dasar hukum yang lemah karena secara faktual sulit ditemukan kelembagaan adat maupun aturan adat yang mendukung.


Persoalan yang Dihadapi Pengusulan pengelolaan Hutan Mukim menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Di lembaga Mukim dan masyarakat belum tumbuh inisiatif untuk mendapatkan kembali hak ulayat mereka dengan menggunakan mekanismemekanisme legal formal yang telah diberikan oleh undang-undang. Komunikasi yang intensif dengan perangkat Mukim dan tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk mengingatkan bahwa upaya-upaya ini harus dilakukan secara swadaya oleh Mukim setempat dan warganya. Sementara kehadiran pihak luar (LSM) hanya sebagai pendukung dengan keahlian dan pendanaan terbatas yang dimiliki. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa hak ulayat/hak adat/hutan Mukim tersebut merupakan hak yang harus diminta sesuai dengan perundangundangan yang ada. Jika tidak diminta, maka hak tersebut tidak akan didapatkan. Selain membangun komunikasi intensif, peyebarluasan informasi berupa undang-undang dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Mukim juga dilakukan. Upaya-upaya pengusulan pengakuan Hutan Mukim yang sedang dilakukan belum menjadi kesadaran kolektif masyarakat namun masih menjadi kepedulian elit lembaga, tokoh masyarakat dan sekelompok masyarakat yang menyadari bahwa lembaga Mukim telah diakui dalam hukum positif sebagai lembaga adat. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan secara aktif perangkat Mukim, tokoh masyarakat dan masyarakat dalam seluruh rangkaian proses. Upaya-upaya yang dilakuan secara bersama akan memperbesar kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui proses ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman yang selanjutnya masing-masing pihak yang terlibat dapat berbagi informasi dengan masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan. Keterbatasan kapasitas lembaga Mukim untuk melakukan Pemetaan Hutan Mukim dan Pembuatan Dokumen Usulan Hutan Mukim menjadi masalah tersendiri. Karena itu, untuk mendukung pengembangan kapasitas lembaga Mukim dilakukan serangkaian pelatihan fasilitator di tingkat Mukim untuk mengaplikasikan panduan pemetaan yang digunakan. Fasilitator tersebut direkrut dari kader-kader Mukim yang dipilih dari masing-masing gampong/ desa. Selain itu perangkat Mukim diberikan kesempatan untuk memimpin seluruh rangkaian proses dan peran pihak luar hanya sebagai pendamping.


Di pihak pemerintah, komitmen pemerintah daerah dan pengambil kebijakan untuk memberikan Pengakuan Hutan Mukim masih sangat rendah. Langkah mengatasi persoalan ini melalui komunikasi dan konsultasi dengan pihak Pemeritah Kabupaten dan DPRK dalam peroses Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Usulan Hutan Mukim. Upaya menghimpun dukungan dari pihak luar seperti akademisi, jejaring NGO, LSM, Forum dan pihak lain terus dilakukan. Dukungan tersebut diupayakan dengan penyebarluasan informasi melalui konsultasi dan komunikasi, pelibatan dalam proses, lokakarya dan diskusi milis. Persoalan lain adalah pemerintah belum secara jelas dan tegas memberi pengakuan terhadap Hutan Mukim dan Mukim diberikan hak pengelolaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan Hutan Mukim yang disertai dokumen pendukung seperti yang menjadi prasyarat pengusulan hutan desa ke Bupati di masing-masing Kabupaten, dengan tembusan disampaikan ke Menteri Kehutanan RI, Gubernur Aceh, DPR Aceh, DPR Kabupaten, Bappeda, Dinas Kehutanan dan Kecamatan. Namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Sumber pendanaan yang minim telah menghambat upaya pengawalan proses ataupun menindaklanjuti inisiatif yang sudah dilakukan. Tidak adanya sumber pendanaan untuk melanjutkan kegiatan merupakan persoalan terbesar. Upaya yang telah dicoba untuk mengatasi masalah pendanaan ini adalah dengan melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber terus dilakukan baik di lokal, nasional maupun internasional.

Pihak yang Terlibat Pihak-pihak yang terlibat dalam Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim di 4 kabupaten di Aceh adalah: 1. Asosiasi Imeum Mukim (Seurikat Mukim Aceh Jaya, Forum Mukim Aceh Barat dan Forum Mukim Pidie). Asosiasi Imeum Mukim mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kabupaten dengan Pemerintah dan Lembaga Mukim. 2. Lembaga Mukim: Mengorganisir dan memimpin pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seluruh proses dibawah tanggung jawab Imeum Mukim.


3. Perkumpulan Rincong. Secara teknis bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengusulan Hutan Mukim. 4. Fauna Flora International Program Aceh (FFI Aceh): merupakan lembaga yang sejak awal menginisiasi mendanai kegiatan pengakuan hutan Mukim sampai dengan tahapan pemetaan. Meskipun akhirnya menghentikan dukungan namun memberikan peminjaman peralatan kerja dan fasilitas GIS. 5. Secretariat Aceh Green: Memberikan dukungan data, asistensi teknis dan pendanaan. Institut Green Aceh: pelaksana di Mukim Ulee Gle Barat – Pidie Jaya. 6. JKMA Bumo Teuku Umar: pelaksana di Mukim Lango – Aceh Barat 7. JKMA Pidie: pelaksana di Mukim Beungga – Pidie. 8. Sekretariat Nasional FKKM: memberikan dukungan dana untuk Pengusulan Hutan Mukim.

Rencana , Harapan dan Ancaman Rencana yang akan dikembangkan untuk menindak lanjuti usulan pengakuan Hutan Mukim adalah: 1. Mendokementasikan seluruh rangkaian proses Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim, 2. Membuat publikasi tentang Pengalaman Lapangan Proses Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim, 3. Membangun Model Pengelolaan Hutan Mukim (kelembagaan, aturan dan model pengelolaan sesuai dengan karakteristik lokal). Harapan dari proses yang sudah dilakukan selama ini adalah: ••

Adanya pengakuan dari pemerintah dalam hukum positif,

••

Tetap terbangun dan terkawalnya proses penguatan masyarakat adat (Mukim) dalam pengelolaan Hutan Mukim,

••

Adanya replikasi dari Mukim-Mukim lain untuk mengusulkan pengakuan Hutan Mukim di wilayah masing-masing,


••

Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk pelaksanaan program yang melibatkan mukim di wilayah yang diklaim sebagai Hutan Mukim.

Ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat apabila tidak adanya pengakuan hutan Mukim ini adalah: ••

Hilangnya nilai adat dan budaya Aceh yang menyatakan bahwa hutan adalah warisan indatu beserta aturan dan tradisi yang berkaitan dengan hutan.

••

Semakin besar peluang terjadinya bencana alam oleh upaya-upaya eksploitasi hutan dan konversi lahan yang dilakukan di wilayah mukim.

••

Semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan satwa liar (gajah) terhadap masyarakat yang berada di sekitar hutan.

••

Tidak adanya jaminan hukum bahwa masyarakat di sekitar hutan akan menerima manfaat secara adil sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

••

Penguasaan lahan dan sumberdaya alam lainya oleh pihak luar.

••

Proses pemiskinan yang terjadi karena kerusakan ekosistem yang terjadi di wilayah hulu.

••

Tidak berperannya masyarakat untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan di wilayah mereka.

Keberhasilan Beberapa catatan keberhasilan dari proses pengusulan hutan Mukim adalah: ••

Dokumen Pengusulan Hutan Mukim selesai disusun. Dokumen ini berisi tentang Profil Mukim, Kesepakatan Mukim, Analisis Legal dan Peta. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan menerapkan metode PRA dan Pemetaan Partisipatif. Peta Hutan Mukim menggambarkan secara jelas lokasi, luasan dan batas-batas hutan Mukim yang disepakat masyarakat.

••

Peningkatan kapasitas lembaga Mukim dan masyarakat. Rangkaian kegiatan diskusi di tingkat masyarakat dan Pelatihan Fasilitator dari masyarakat menjadi upaya pengembangan kapasitas. Di setiap Mukim tersedia


10–20 Fasilitator Masyarakat yang terlatih untuk proses Perencanaan dan Pemetaan. ••

Pemahaman tentang Hutan Mukim di tingkat masyarakat mulai terbangun. Proses-proses yang dibangun yang melibatkan masyarakat secara aktif berdampak pada penyebarluasan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat adat (Mukim) terhadap hutan. Perangkat Mukim dan masyarakat memahami bahwa sistem perundang-undangan telah mengakui lembaga Mukim sebagai Lembaga Adat dan masyarakat Aceh sebagai masyarakat adat memiliki hak ulayat yang dijamin oleh Undang-undang.

••

Hutan Mukim menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Aceh Jaya, keberadaan Hutan Mukim dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hutan. Mukim juga dilibatkan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayahnya.

••

Mukim dilibatkan dalam pengambilan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam pembahasan program REDD, Pemerintah Aceh melibatkan Mukim-mukim dalam kawasan Ulumasen. Dalam forum GCF (Governoors Climate Change Forum) satu side event telah diberikan untuk membahas dan menyampaikan aspirasi Mukim.

••

Hutan Mukim mulai dikenal secara luas di tingkat lokal, provinsi dan nasional. Dalam forum-forum yang berkaitan dengan isu kehutanan, Mukim menjadi tokoh kunci yang mendapat kesempatan untuk hadir dalam forum tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pengusulan Hutan Mukim di atas mendapat tanggapan positif sejumlah pihak. Dr. Taqwaddin Husein, SH, M. Hum., seorang akademisi Aceh menyambut positif upaya untuk memberi pengakuan kepada Mukim ini. “Upaya ini sangat baik dan sangat penting. Pada dasarnya seluruh prasyarat yang diharuskan oleh sistem perundang-undangan untuk pengakuan masyarakat adat telah terpenuhi dalam sistem Mukim. Oleh karenanya keberadaan Mukim sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat tak terbantahkan. Sehingga sudah seharusnya hak-hak Mukim dalam pengelolaan hutan sudah seharusnya didapatkan,” Taqwaddin menjelaskan.


Sementara, Ir. Buni Amin, M. Agr. Sc. menilai bahwa program ini telah memberi pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pengakuan terhadap Hutan Mukim. “Karena sesungguhnya Hutan Mukim telah ada sejak zaman kesultanan, dan saya juga masih menemukan praktek pengelolaan yang diterapkan oleh para orang tua di gampong.” Sambutan positif juga disampaikan Bupati Pidie. Ia menilai, “Dengan adanya pengakuan Hutan Mukim, masyarakat memiliki lahan untuk ditanami dengan tanaman berkayu yang dapat dimanfaatkan hasilnya.” Sementara, Ketua DPRK Pidie mengatakan, “Pengakuan Hutan Mukim harus didukung untuk menjaga tatanan adat istiadat Aceh yang merupakan warisan indatu (leluhur).”

Pelajaran yang Diperoleh Beberapa pelajaran diperoleh dari upaya mengembangkan program kerja Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim. Pertama, membangun kepercayaan pihak yang didampingi merupakan sebuah keharusan. Kedua, pelaksanaan proses yang konsisten akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang didampingi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses. Ketiga, memberikan peran secara penuh kepada lembaga Mukim dan melakukan pendampingan secara penuh sebagai bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan Mukim. Keempat, penyediaan panduan pelaksanaaan kegiatan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Kelima, untuk membangun/melakukan sesuatu yang baru perlu upaya yang lebih serius untuk meyakinkan para pihak bahwa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum positif dan kita sebagai pendamping memiliki kompetensi untuk melakukan. Keenam, dalam pelaksanaan program, usaha mengkomunikasikan ide dan melibatkan pihak lain (Pemerintah dan LSM) perlu dilakukan sejak awal perencanaan proses. Ketujuh, proses yang terputus mengharuskan kita sebagai pendamping untuk mengulang kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir, dukungan dari akademisi lokal yang dianggap memiliki kapasitas akan memudahkan proses penerimaan dari pihak-pihak yang melakukan.


Penutup Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Aceh yang memiliki Hak Ulayat. Hal ini telah diatur dalam sistem perundang-undangan. Sehingga sudah seharusnya masyarakat adat mendapat pengakuan terhadap hak ulayatnya (Hutan Mukim) yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan aturanaturan adat yang tetap terjaga. Oleh karenanya, upaya usulan pengakuan hutan Mukim merupakan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan kembali hak ulayatnya dalam mendukung perekonomian dan menghindari kerusakan hutan di wilayahnya. Dukungan semua pihak amat dibutuhkan untuk memperoleh pengakuan Hutan Mukim melalui skema-skema yang tersedia dalam kebijakan nasional. Terlebih lagi apabila lahan-lahan yang diusulkan tumpang tindih dengan areal HPH, HGU, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan APL. Dukungan tersebut harus disertai dengan dukungan program yang memungkinkan masyarakat adat (Mukim) dapat mempraktikkan sistem pengelolaan berbasis masyarakat adat. Upaya pengusulan hutan Mukim yang dilakukan telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pengusulan Hutan Desa.

Bagian II

Hutan Kemitraan, dari Pelibatan ke Kesetaraan Pengelolaan Hutan

Fasilitasi Hutan Kemitraan Sei Kunang - Sanggau, Kalimantan Barat / Foto © F. Enny Mariska

Laboratorium KM di Dusun Sei Kunang: Manfaat Bagi Multipihak Oleh: Dudun Handikto dan Fransisca Eny Mariska 6

Latar Belakang Perubahan iklim sedang berlangsung. Pemanasan global memicu naiknya suhu bumi, antara 1 - 2 oC per tahun. Es abadi di kedua kutub bumi mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Sebagian daratan mulai tenggelam. Dampak pemanasan global (global warming) dan efek rumah kaca (green house effect) mulai dirasakan warga dunia, termasuk di Indonesia. Di beberapa wilayah di Indonesia, terjadi musim kering maupun musim hujan yang lebih panjang. Anomali iklim El Nino, fenomena penyimpangan iklim di mana suhu permukaan laut naik dan terjadi cuaca panas yang berkepanjangan, kerap memicu paceklik di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, musim kering yang panjang memicu kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, fenomena La Nina, penurunan suhu permukaan laut dan menyebabkan musim hujan yang lebih lama, seringkali menyebabkan banjir di beberapa wilayah, termasuk kota-kota besar. Tak pelak, untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kehutanan menjadi perhatian warga dunia. Sebut saja persoalan laju deforestasi dan degradasi hutan, hingga masalah alih fungsi kawasan hutan menjadi non-hutan. Pembangunan Kehutanan Masyarakat menghadapi tantangan berat. Berangkat dari keprihatinan atas fenomena tersebut, mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, di Dusun Sei Kunang, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dibentuk Laboratorium Kehutanan 6 Keduanya adalah Staf PT Finnantara Intiga yang memfasilitasi pengembangan Laboratorium Kehutanan Masyarakata di Sei Kunang.


Masyarakat (KM). Dalam praktiknya, laboratorium ini merupakan program pengelolaan hutan kemitraan antara masyarakat dan perusahaan. Lokasi program ini berada dalam areal kerja IUPHHK-HT PT. Finnantara Intiga.

Sejarah Sei Kunang Menurut cerita Ketua Adat (dalam bahasa setempat dipanggil Tobo), sejarah berdirinya Dusun Sei Kunang berawal dari kedatangan seorang perantau yang bernama Babai Liong. Ia menetap di daerah pinggiran Sungai (dalam bahasa lokal, sungai disebut sei) Kunang untuk mencari ikan. Kala itu Sei Kunang banyak terdapat ikan. Beberapa tahun kemudian, Babai Liong tidak hanya mencari ikan. Ia pun membuka hutan untuk berladang. Daerah yang ditempati Babai Liong lambat laun berubah. Daerah itu menjadi lahan pertanian subur yang mendapat air dari sungai. Hasil pertanian yang dikelolanya mengundang perantau lain datang, hidup berdampingan bersama Babai Liong hingga membentuk komunitas perantau di dusun tersebut. Dusun ini dinamai Dusun Kunang, nama dusun diambil dari nama sungai di daerah tersebut.

Adat dan Masyarakat Saat ini, di Dusun Sei Kunang terdapat sekitar 68 KK dengan total penduduk sekitar 300 orang. Mayoritas penduduk Dusun Sei Kunang menganut agama Kristen Katolik, sekitar 80 persen. Selebihnya menganut Kristen Protestan. Selain keyakinan terhadap agama yang dianut, masyarakat Kunang masih memegang teguh adat istiadat setempat. Hukum adat berlaku di dusun ini. Kelembagaan adat di Dusun Sei Kunang terdiri atas kepengurusan kolektif yang merupakan wujud perwakilan masyarakat di dusun. Pengurus adat terdiri dari Ketua Adat (Tobo) dan dua orang anggota pengurus adat, disebut Akim dan Along. Tugas anggota pengurus adat membantu kepengurusan dan kegiatan adat yang diselenggarakan masyarakat adat. Masa jabatan pengurus adat di Sei Kunang tergantung pada hasil musyawarah warga. Periode jabatan ketua adat bisa berlaku sepanjang hidup sepanjang masyarakat adat masih memberi kepercayaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi


pengurus. Apabila ketua adat meninggal, kedudukannya diganti oleh orang lain yang dipilih oleh masyarakat. Tidak harus berasal dari garis keturunan. Orang yang terpilih adalah orang yang dianggap masyarakat layak dan mampu menjadi ketua adat. Pertemuan-pertemuan adat biasanya dilaksanakan di rumah ketua adat. Adat istiadat di Dusun Sei Kunang masih terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Beberapa adat yang masih berlaku sampai sekarang di antaranya, adat pernikahan, adat kelahiran, adat pemakaman, adat buka ladang, tanam dan panen padi. Aturan-aturan adat berkaitan dengan perilaku juga masih dijaga.

Masyarakat Peladang Mayoritas penduduk di Sei Kunang bekerja sebagai peladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggarapan ladang dilakukan secara berkelompok. Tumbuhan yang biasa ditanam warga berupa padi dan sayur-mayur. Sebelum membuka ladang baru, masyarakat harus mengadakan upacara adat yang dikenal sebagai upacara “buka ladang” yang dikenal dengan “bepomang.” Ritual ini dilakukan oleh kelompok peladang yang ingin menggarap tanaman di lahan garapan baru. Lahan garapan yang dipilih ini merupakan kawasan yang tidak banyak ditumbuhi pepohonan. Setelah membuka ladang, kelompok tani ini menentukan hari untuk menanam dan mulai merawat padi atau sayur‑mayur. Pada masa panen, dilakukan pesta adat yang disebut “begawai”. Ritual ini diadakan sebagai bentuk syukur atas keberhasilan panen dan kerja keras kelompok kerja. Masyarakat biasanya mengadakan pesta panen selama tiga hari. Seminggu sebelum pesta “begawai” dimulai, masyarakat biasanya membuat minuman khas tuak yang terbuat dari sari tape ketan, lemang, dan “ngimpuh ompink”, penganan terbuat dari ketan yang ditumbuk dicampur dengan gula atau kelapa parut.


PT Finnantara dan Pengelolaan Hutan Kawasan hutan yang dikelola PT. Finnantara Intiga terletak di Kabupaten Sanggau dan Sintang. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/ Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996, luas kawasan ini sekitar 299.700 ha. Mengacu pada Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat serta perkembangan tata batas fungsi hutan, areal PT. Finnantara Intiga meliputi kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 240.056 ha dan dalam areal penggunaan lain (APL) seluas 49.867 ha, dan hutan lindung (HL) seluas 49 ha. Gambaran umum lokasi kerja PT. Finnantara Intiga tertera pada Tabel 1. Tabel 1. Gambaran Umum Areal Kerja PT Finnantara Intiga No Deskripsi

Keterangan

1.

Batas Geografis

110°30’00” − 110°40’00” BT 000°00’00” − 000°50’00” LS

2.

Batas areal kerja Sebelah Utara

HPH PT Inhutani III, HPH PT Batasan, HPH PT Anuraga dan Areal Transmigrasi

Sebelah Timur

HPH PT Tawang Meranti, Perkebunan (Pkb) PT Rahmat Perkasa, Pkb. Kalimantan Jaya Permai, Pkb. Kalimantan Sanggau Pusaka, HPH PT Patriot Andalas

Sebelah Selatan

Areal Transmigrasi, HP PT Hasal Agung, Pkb. PT Patriot Andalas, Pkb. PT Kalimantan Segar Pusaka, PT Kalimantan Jaya Permai, Pkb. Rahmat Perkasa Jasa, HPH PT Tawang Meranti dan PT Tunas Indo Timber

Sebelah Barat

Pkb. PT Perkasa Indonesia dan PT Sapta Saksi

3.

Administrasi Pemerintah

Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang

4.

Kelompok Hutan

S. Belitang, S. Mengkiyang dan S. Sekayam.

5.

DAS/Sub DAS

DAS Kapuas Tengah yang meliputi Sub DAS Mengkiyang, Sekayam, Kedukul, Malas, Merabang, Belitang, Ayak, Jungkit, Ketungau.

6.

Kelas kelerengan

lereng A/datar (0 – 8 %) 229.078 ha lereng B (9 – 15 %) - lereng C (16 – 25 %) 46.396 ha lereng D (> 25%) 14.499 ha

7.

Ketinggian Tempat

64 – 385 meter dpl

(79.00%) (16.00%) ( 5.00%)


Berdasarkan penutupan lahannya seluruh areal kerja PT Finnantara merupakan semak belukar dan ilalang, tidak ada konversi hutan alam dalam pengembangan hutan tanaman oleh perusahaan. Kawasan yang menjadi unit pengelolaan kelestarian PT Finnantara dibagi dua area; area Sanggau seluas 200.474 ha (66.89 %) dan area Sintang seluas 99.226 ha (33.11 %). Kegiatan operasional di kawasan ini berupa penanaman HTI yang dimulai pada tahun 1994. Namun pengelolaan komersial baru mulai dilakukan tahun 1996. PT. Finnantara Intiga tidak melakukan penebangan hutan alam berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam proses land clearing. Perusahaan ini menggunakan lahan non-hutan berupa semak belukar dan ilalang untuk kawasan HTI. Kawasan pengembangan HTI dibagi menjadi beberapa distrik yang terdiri dari beberapa satuan unit pengelolaan terkecil, petak–petak atau kompartemen tanaman. Pembentukan distrik dilaksanakan berdasarkan rencana pengaturan produksi dan hasil risalah yang memperhatikan faktor-faktor kelompok areal, kondisi topografi tanah dan kualitas lahan. Sedangkan penetapan petak-petak tanaman didasarkan pada kemampuan pengelolaan setiap regu kerja, dengan luas antara 20 – 25 ha. Areal kerja PT Finnnantara ditata dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/1995 tanggal 6 Pebruari 1995, yang diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 246/Kpts-II/1996 tanggal 29 Mei 1996, tentang Penataan Areal Hutan Tanaman Industri. Pengaturan tata ruang areal kerja PT. Finnantara Intiga seperti tercantum pada Tabel 2. Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok pada PT Finnantara didasarkan pada tujuan pembangunan hutan tanaman, kesesuaian lahan, nilai ekonomi, kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan. Secara khusus, tujuan pembangunan hutan tanaman PT Finnantara adalah rehabilitasi sumber daya hutan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pulp atau bubur kertas. Sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp. Namun krisis ekonomi global yang terjadi sejak 2008 berdampak pada perdagangan dan industri pulp. Penjualan pulp dan kertas ke luar negeri merosot. Kondisi ekonomi dunia yang tak stabil ikut memengaruhi pengelolaan


Tabel 2. Tata Ruang Setiap Distrik PT. Finnantara Intiga Distrik

Tan. Pokok

AREA SANGGAU Entajan 12.255 Mengkiang 12.609 Jeropet I 37.163 Jeropet II 7.215 Beringin 21.449 Total Area Sanggau 90.691 AREA SINTANG Lubuk Tapah 9.025 Tembawang Alak 7.492 Tumbuk – Mengaret 4.367 Nanga Beloh 17.060 Total Area Sintang 37.944 TOTAL 128.635

Tan. Tan. Unggul Kehid.

1.696 1.374 2.887 1.847 1.582 9.387

1.665 1.274 3.492 1.025 1.055 8.512

SarPras

Kaw. Lindung

Ldng, kmpng, overlap,dll

Luas Total (Ha)

1.184 1.184 3.420 1.278 1.914 8.979

1.513 1.587 7.301 4.828 1.427 16.656

7.039 25.352 5.739 23.768 16.943 71.206 14.209 30.402 11.903 39.330 55.832 190.058

898 245 791 799 985 781 716 1.539 788 2.354 2.853 2.248 4.766 5.622 4.608 14.154 14.134 13.587

2.936 3.619 3.201 4.880 14.637 31.293

1.435 15.329 1.393 15.069 7.023 17.635 22.487 51.881 32.337 99.914 88.170 289.973

Sumber: PMD PT. FI 2010

areal HTI di PT Finnantara. Perusahaan memutuskan untuk menurunkan target operasional, baik penanaman maupun pemanenan. Dalam pengembangan HTI, PT Finnantara melibatkan masyarakat setempat yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Masyarakat terlibat dalam pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, program pengembangan HTI berbasis masyarakat diperluas dengan kegiatan usaha produktif agroforestry baik dengan tanaman padi-padian maupun tanaman lain. Tujuannya agar nilai ekonomi dan lingkungan dari lahan tanaman HTI meningkat. Pada awalnya perusahaan bersama masyarakat setempat sepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan lahan sebagai model pengembangan hutan tanaman industri terpadu. Kedua belah pihak setuju untuk saling mendukung upaya mewujudkan konsep hutan tanaman lestari (sustainable) dan masyarakat mandiri-sejahtera. Kesepakatan menjadi prasyarat utama, baik dalam pengelolaan lahan maupun pengembangan masyarakat (community


development). Tujuan utama pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di PT Finnantara adalah membina dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program terpadu dengan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri. Diharapkan masyarakat dapat berhasil dan berkembang serta mampu membangun kemandirian.

Program Hutan Kemitraan di Sei Kunang Pembangunan Laboratorium Kehutanan Masyarakat (Lab. KM) Sei Kunang merupakan salah satu rintisan usaha mewujudkan misi perusahaan. Program Lab. KM ini dilaksanakan di areal konsesi PT Finnantara Intiga dengan tanaman pokok Acacia mangium. Dibentuknya program Laboratorium KM ini, merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama hutan kemitraan. Dalam hal ini, perusahaan memberi dukungan dalam bentuk penggunaan lahan di areal perusahaan, menyediakan bibit tanaman, penyuluhan masyarakat mengenai program Laboratorium KM dan pembinaan secara rutin. Dalam kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat setempat, terkait pengembangan Lab. KM, PT Finnantara menyerahkan sepenuhnya kepada warga di Dusun Sei Kunang untuk melaksanakan program Laboratorium KM. Perusahaan memberikan hak lahan untuk pengembangan Laboratorium KM. Bibit atau benih tanaman disediakan oleh perusahaan. Perusahaan memfasilitasi kegiatan sosialisasi penyelenggaraan dan penyuluhan untuk pengembangan keberlangsungan Laboratorium KM. Disamping itu, perusahaan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian menetap, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat berupa kelompok usaha bersama dalam bentuk pelatihan, studi banding dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam (SDA) yang mereka miliki, seperti penguasaan teknologi pertanian, perkebunan, kehutanan, serta usaha-usaha intensifikasi pertanian dan penggunaan teknologi tepat guna. Pembentukan program hutan kemitraan di Sei Kunang bertujuan sebagai tempat pembelajaran multipihak (stakeholder) dalam hal pengelolaan hutan. Sejumlah stakeholder yang terlibat dalam pembentukan Laboratorium KM Sei


Kunang, antara lain warga Dusun Sei Kunang, tokoh pemuda, perangkat desa, tokoh adat, dan FKKM – Forum Komunikasi Kehutana Masyarakat. FKKM dan PT Finnantara Intiga memfasilitasi masyarakat setempat untuk mengikuti program dan kegiatan di hutan kemitraan ini. Di Dusun Sei Kunang, FKKM memberi bantuan dana bertahap pada kelompok kerja. Sedangkan PT Finnantara membantu dalam pengadaan transportasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti benih tanaman, pupuk dan pestisida. Kegiatan dalam program Laboratorium KM ini meliputi pengembangan komunitas (community development), praktik lapang untuk strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, membangun kapasitas (capacity building) masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan program-program terkait corporate social responsibility dari PT Finnantara. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan agar para mitra yang berpartisipasi dalam program ini dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan kualitas lahan, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, laboratorium ini dapat menjadi model tata kelola kehutanan yang baik (good forestry governance). Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi tentang perubahan iklim kepada masyarakat. Sosialisasi ini disertai penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi diintegrasikan dengan tujuan program hutan kemitraan, serta proses belajar bersama berbagai pihak. Masyarakat umumnya menghendaki hutan kemitraan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat, minimal kepala-kepala keluarga di Sei Kunang. Setelah sosialisasi dan penjaringan aspirasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja. Namun pembentukan kelompok kerja ini tak berjalan lancar, terutama saat penentuan ketua kelompok kerja. Sebagian warga menghendaki agar ketua kelompok berasal dari kalangan pemuda, sedangkan yang lain menghendaki agar kelompok kerja dipimpin oleh kalangan adat. Dari hasil musyawarah dan mufakat, disepakati pembentukan empat kelompok kerja. Masing-masing kelompok beranggota maksimal 15 orang. Keempat kelompok kerja ini diharapkan dapat berkembang menjadi kelompok usaha bersama. Kelompok kerja ini memilih dan menentukan jenis tanaman tumpang sari yang sesuai dengan kondisi lahan. Karena umumnya sudah menanam padi di ladang masing-masing, anggota kelompok kerja menginginkan jenis tanaman lain, seperti kacang panjang, jagung manis dan terong. Pemilihan jenis tanaman ini


Kegiatan Hutan Kemitraan di Dusun Sei Kunang Mitigasi: Pemantapan RPKM (Regu Pemadam Kebakaran Masyarakat). Adaptasi: Penanaman Agroforestry (kacang panjang, kangkung, terong, kacang tanah). Publikasi dan Diseminasi: Penyediaan dan penyebarluasan informasi di media lokal. Outcome: a. Mitigasi (Pemantapan RPKM) •• Memberikan peningkatan keterampilan kepada masyarakat dalam hal penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran hutan dan lahan. •• Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. •• Melakukan sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada masyarakat, agar dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. •• Meningkatkan kerjasama masyarakat dengan PT. Finnantara Intiga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. b. Adaptasi (program agroforestry/tumpangsari) •• Membuat demplot percontohan agroforestry dengan pola tanam organik, antara tanaman pokok HTI dengan tanaman pangan dan tanaman semusim (padi, jagung, kacang-kacangan, laboratoriumu) seluas 2 ha. •• Meningkatkan hasil panen tanaman pokok HTI dan tanaman tumpang sari. •• Memperkuat ketahanan pangan masyarakat. •• Meningkatkan kualitas hasil panen tanaman pangan, yang diusahakan dengan teknologi pasca panen. •• Membentuk jaringan pasar hasil panen tanaman tumpang sari. d. Publikasi dan Diseminasi •• Melakukan publikasi program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui media lokal cetak maupun elektronik. •• Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh stake holder KM, tentang program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim KM melalui media lokal cetak maupun elektronik. •• Sebagai forum komunikasi dan berbagi informasi program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara Laboratorium KM PT. Finnantara Intiga dengan Laboratorium KM yang lain. •• Dengan adanya publikasi, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa memiliki di masyarakat, sebagai peserta program kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.


sebagai pembelajaran teknologi pertanian. Masyarakat dapat mempraktikkan budidaya tanaman, khususnya sayur‑mayur.

Mulai Menikmati Hasil Yudi, salah seorang ketua kelompok kerja yang terlibat dalam program ini mengungkapkan, ia dan anggota kelompok kerja yang dipimpinnya telah menikmati hasil program hutan kemitraan di Lab. KM Dusun Sei Kunang. Ia menuturkan, pengelolaan tanaman tumpang sari telah memberi keuntungan yang bagus bagi kelompok kerja mereka. Apalagi bila pengelolaan tanaman ini dilakukan dengan serius. Tanaman yang dikembangkan biasanya memiliki kemampuan adaptasi serta mempunyai nilai ekonomi di pasar lokal. Keberhasilan penanaman periode pertama membuat semangat kelompok kerja semakin tinggi. Yudi mengaku, lahan yang ia garap dan kelompok kerjanya sudah menghasilkan ratusan kilogram kacang panjang. Sebagian hasil panen tanaman tersebut mereka konsumsi, sebagian lagi dijual. Hasil penjualan kacang panjang disimpan dalam kas kelompok. Tujuannya agar dana ini dapat digunakan sebagai modal untuk penanaman selanjutnya. Meski demikian, agar keberhasilan pengelolaan tanaman oleh kelompokkelompok kerja masih perlu ditingkatkan. Karena tidak semua jenis tanaman dapat berhasil dipanen dengan baik. Yudi dan anggota kelompok kerja yang lain berencana untuk pengembangan luas areal lahan ditambah dengan varietas tanaman lain. Rencana pertama adalah pelebaran lokasi lahan tanam. Ini dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas tanaman. Hal ini sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan pemasaran dan peningkatan hasil panen perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu juga penambahan varietas jenis tanaman lainnya, yang bisa digarap kelompok kerja. Rencana kedua, sehubungan dengan perluasan lahan, menambah anggota kelompok kerja agar dapat menggarap lahan lebih luas. Ini perlu kerjasama dari masyarakat untuk menambah anggota kelompok kerja baru.


Rencana ketiga ialah menjalin kerjasama pemasaran hasil panen dalam skala besar, sehingga juga memberikan hasil lebih besar dari sebelumnya. Terakhir, kelompok kerja merencanakan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan tanaman dengan memperhatikan pemakaian pupuk. Keberhasilan yang mulai dipetik warga lewat program Lab. KM ini mendapat respon positif dari PT Finnantara. Perusahaan memberi bantuan dana dan dukungan transportasi. Perusahaan menganggap program ini telah banyak membantu perusahaan dan masyarakat, terutama pembukaan lahan tanam. Secara otomatis membantu perawatan tanaman Acacia di sekitarnya. Sehingga tanaman Acacia akan lebih bagus pertumbuhannya. Sementara, FKKM menyediakan dana untuk pengembangan program ini di areal konsesi PT Finnantara mengingat program tersebut sukses dilaksanakan di Kalimantan Barat. Tanggapan positif juga diberikan pemerintah daerah dan Departemen Pertanian. Pemda dan Deptan, khususnya Dinas Pertanian Provinsi Kalbar, Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau, telah memantau keberhasilan sebagian areal di Dusun Kunang, dan menjadikan program hutan kemitraan di Dusun Sei Kunang sebagai model program ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sasaran pemerintah adalah lahan-lahan marginal di sekitar hutan untuk ditanami tanaman pangan, baik dengan pola tumpang sari maupun dengan pola tanaman pangan lahan kering. Dalam jangka panjang, program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sekaligus meningkatkan perekonomi masyarakat di sekitar hutan. Namun sampai saat ini, program tersebut belum berjalan secara operasional, tetapi sudah dilakukan sosialisai yang melibatkan banyak pihak, antara lain aparat desa, kecamatan, dan penyuluh pertanian setempat.

Tantangan yang Menghadang Sejak lama warga Dusun Sei Kunang terbiasa berladang dengan membuka lahan baru tiap kali masa bercocok tanam dimulai. Warga awam dengan teknik budidaya, apalagi intensifikasi budidaya tanaman sayur-mayur. Melalui kegiatan praktik lapangan di kawasan hutan kemitraan, warga dapat memperoleh


pengetahuan dan ketrampilan teknik budidaya, termasuk pengetahuan dalam hal pembiayaan dalam teknik budidaya agroforestry. Namun program hutan kemitraan ini masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Dalam pengembangan Kehutanan Masyarakat, PT Finnantara menghadapi persoalan terkait sistem penguasaan lahan yang bersifat adat, terbagi atas lahan adat (komunal/umum) dan lahan pribadi. Tata aturan ini tumpang tindih dengan aturan formal. Bahkan kadangkala penguasaan lahan adat ini berbenturan aturan formal. Ini memerlukan solusi dimana aturan adat dapat selaras dengan aturan formal, terutama terkait pembagian fungsi kawasan. Selain adat, tantangan lainnya menyangkut proses pembelajaran dan pendampingan masyarakat perlu dijalankan secara simultan. Pasalnya, pengetahuan masyarakat terhadap teknik budidaya tanaman agroforestry masih belum memadai. Karena sebagian besar masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan adalah keluarga yang kurang mampu, warga yang menjadi peserta dalam program hutan kemitraan ini membutuhkan bantuan pendanaan atau pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para petani dalam mengelola hasil dan pengembangan budidaya tanaman. Proses pengembangan KM di Dusun Sei Kunang nyaris tidak mengalami penolakan baik oleh masyarakat atau pemerintah. Masyarakat antusias terlibat dalam pembangunan Laboratorium Kehutanan Masyarakat. Ini juga didukung lokasi Lab. KM yang berada di wilayah kerja PT Finnantara yang telah memiliki dokumen IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan. Meski program ini disambut antusiasme warga dan mendapat dukungan pemerintah setempat, realisasi pembangunan dan pengembangan hutan kemitraan dalam program Lab. KM Dusun Sei Kunang menghadapi kendalakendala di lapangan. Beberapa diantaranya seperti diuraikan di bawah ini.

Kelembagaan Sejauh ini lembaga dalam pembangunan Laboratorium KM adalah kelompok kerja. Namun bentuk kelompok kerja ini tidak memadai untuk programprogram pengembangan hutan kemitraan. Pada tahap selanjutnya, diperlukan peningkatan kapasitas (capacity building) untuk anggota kelompok kerja ini, misal melalui proses pendampingan secara simultan dan terus menerus. Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, kelompok-


kelompok kerja ini dapat membentuk lembaga milik bersama, seperti koperasi. Lembaga koperasi ini diharapkan akan mendukung keberhasilan usaha pertanian dan dalam bidang lainnya.

Penguasaan Teknologi Budidaya Pertanian Penguasaan teknologi budidaya pertanian merupakan kunci utama keberhasilan pertanian. Terutama untuk jenis tanaman yang memerlukan perawatan semi intensif maupun intensif. Di program ini, jenis tanaman agroforestry yang ditanam merupakan kombinasi tanaman pokok kehutanan (Acacia mangium) dan tanaman sayur mayur. Tanaman pokok kehutanan (Acacia mangium), merupakan tanaman kayukayuan yang termasuk jenis polong-polongan (leguminoceae). Bintil akar tanaman ini mampu mengikat nitrogen di udara yang berguna untuk menyuburkan tanah. Namun daun yang telah kering tanaman ini memiliki sifat yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Sehingga dapat mengganggu laju pertumbuhan tanaman pertanian. Untuk memperoleh hasil tanaman kayu berkualitas dan tanaman tumpang sari mendapatkan hasil terbaik, diperlukan teknologi budidaya tanaman secara intensif. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan, antara lain persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pencegahan atau pemberantasan hama, teknologi paska panen hingga pemasaran hasil panen. Dalam jangka panjang, program penyuluhan, pendampingan dan pembekalan teknis budidaya tanaman pertanian kepada kelompok kerja perlu dilakukan rutin minimal dua minggu. Pendampingan kelompok kerja juga meliputi proses pemantauan terhadap kualitas tanaman. Tujuannya agar anggota kelompok kerja dapat belajar dan praktik langsung di lapangan.

Akses Informasi yang Minim dan Pesta Adat Akses pendidikan yang sulit memengaruhi sikap dan pola pikir serta membatasi wawasan masyarakat di Dusun Sei Kunang. Rata-rata warga di dusun ini hanya menikmati pendidikan di tingkat dasar. Sebagian warga malah tidak lulus sekolah dasar. Ini berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi sebagai bahan evaluasi dan inovasi. Program penyuluhan,


sosialisasi dan komunikasi secara simultan sangat diperlukan agar masyarakat dapat menyerap, mengolah dan memperoleh manfaat atas informasi-informasi yang terkait dengan peningkatan taraf hidup dan ekonomi. Salah satu alternatif solusi atas persoalan ini, pendampingan dapat dilakukan melalui komunikasi dan penyebaran informasi intensif menggunakan alat telekomunikasi yang telah banyak dimiliki warga, telepon seluler (HP). Pesta adat yang berlebihan, melebihi kemampuan keuangan atau ekonomi, kerap membebani warga. Seperti pada pesta adat untuk mengawali masa bercocok tanam di ladang ataupun sawah yang biasa disebut ”gawai”. Untuk mengadakan pesta adat ini, biaya yang harus dikeluarkan terkadang lebih besar dibanding dana yang dimiliki suatu keluarga. Besar pasak daripada tiang. Ini masih terjadi karena adanya anggapan di masyarakat, jika tidak melaksanakan pesta adat akan berkesan kurang baik di mata tetangga. Ini salah satu hambatan dalam meningkatkan kapasitas usaha pertanian warga. Hasil pertanian yang mestinya dapat digunakan sebagai modal pengembangan, malah habis sebelum digunakan. Musyawarah-mufakat terkait pesta-pesta adat agar ritual ini disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Aturan anggaran pesta perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga. Biaya pesta tidak harus ditanggung sendiri oleh penyelenggara pesta, melainkan ditanggung secara berkelompok untuk meringankan beban keuangan masyarakat.

Rencana Pengembangan Laboratorium KM Pengembangan program hutan kemitraan ini direncanakan akan difokuskan pada kegiatan agrofeorestry, mengembangkan tanaman tumpang sari. Rencana pengembangan ini akan disesuaikan luas lahan yang diperuntukkan untuk program laboratorium KM. Saat ini luas lahan yang sudah direalisasikan sekitar 1 ha dengan jenis tanaman yang berbeda-beda. Empat jenis tanaman yang sudah ditanami masih dalam proses pengembangan varietas tanaman, selain tanaman yang sudah diujicoba sebagai tanaman tumpang sari. Pada tahapan ini, kelompok-kelompok kerja yang sudah dibentuk diharapkan menjadi pelopor dalam menyuburkan gairah masyarakat dalam melakukan penanaman tumpang sari. Tumpang sari berbagai tanaman yang diminati oleh masyarakat dan memiliki pasar konsumen.


Harapan dan Ancaman Program Laboratorium KM ini, diharapkan dapat berkembang luas dengan kerjasama dan kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait pengembangan program. Terutama dari kerjasama dan kekompakan kelompok kerja Dusun Sei Kunang. Kerjasama kelompok kerja dapat membuat program ini berjalan dan berkembang. Dari luas satu ha berkembang menjadi delapan ha. Jika usaha ini berjalan lancar, pengembangan ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga, disamping pemasukan utama dari hasil penjualan karet. Seiring masa pengembangan program Laboratorium KM, ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan kelompok kerja harus diperhatikan. Perpecahan dapat menghambat perkembangan program Laboratorium KM. Ancaman-ancaman tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Ancaman internal yang berasal dari dalam komunitas atau kelompok kerja. Salah satu penyebabnya, timbul sifat iri sesama anggota kelompok tumpang sari atas hasil panen yang diperoleh. Sehingga membuat anggota satu dengan yang lain bisa saling menjatuhkan. Sedangkan ancaman yang bersifat eksternal, datang dari luar komunitas atau kelompok kerja. Misalnya, jika ada pihak luar menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk mengelola lahan. Dalam prosesnya bisa saja terjadi perselisihan, yang membuat terhambatnya pengelolaan lahan program Laboratorium Kehutanan Masyarakat. Ancaman lain yang mungkin terjadi ialah perubahan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan lahan.

Manfaat dan Pelajaran bagi Multipihak Seiring berjalannya proses pembelajaran dalam kegiatan hutan kemitraan dalam program Laboratorium KM, pihak-pihak yang terlibat dan mendukung telah memetik aneka manfaat dan pelajaran-pelajaran berharga. Melalui program hutan kemitraan ini, misalnya, masyarakat Dusun Sei Kunang mulai terdorong dan tergerak membentuk kelompok-kelompok kerja dimana kerjasama antar anggota memperkokoh ikatan sosial (social cohesiveness). Setiap anggota bergotong royong dalam pengelolaan agar tanaman yang digarap dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota.


Di kelompok-kelompok kerja, masyarakat belajar bermusyawarah, mencari solusi dan membuat keputusan yang disepakati bersama, seperti dalam menentukan konsep dan jenis tanaman tumpang sari yang akan digarap. Dalam kelompok kerja, warga bermusyawarah untuk membahas pengelolaan program Lab. KM hingga memilih ketua kelompok. Melalui program Laboratorium Kehutanan Masyarakat ini, masyarakat mengenal cara bercocok tanam tanaman tumpang sari, yaitu tanaman yang bisa ditanam berdampingan tanaman pokok di areal konsesi. Masyarakat belajar menguasai teknik penanaman di sekitar tanaman acacia. Dalam proses pembelajaran di Laboratorium KM ini warga mulai mengenali dan belajar mengatasi kendala apa saja yang timbul di lapangan, misal cuaca buruk, hama, penyakit-penyakit tanaman, cara memilih dan memperoleh bibit unggul hingga mekanisme penjualan di pasar. Sebelum ada program hutan kemitraan, pendapatan masyarakat hanya bergantung pada hasil kebun karet. Masyarakat menjual getah karet. Namun sejak program Laboratorium KM diadakan di Dusun Sei Kunang, masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan. Walhasil, masyarakat dapat menabung dari hasil penjualan panen. Dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil panen, masyarakat dapat mengelola hasilnya untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hasil penjualan panen disimpan bersama-sama. Kelak simpanan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program Laboratorium KM selanjutnya. Bagi PT Finnantara, program hutan kemitraan ini membantu pengelolaan tanaman pokok areal konsesi. Pemeliharaan tanaman tumpang sari dengan penyiangan dan pemupukan membantu pertumbuhan acacia menjadi lebih baik. Acacia menjadi lebih subur dan tumbuh cepat. Teknik tumpang sari, secara umum telah meningkatkan nilai lahan hutan kemitraan ini. Secara keseluruhan, program hutan kemitraan di Dusun Sei Kunang menghasilkan banyak manfaat. Masyarakat, dengan adat istiadatnya sebagai aturan hidup, tetap dapat menjaga hutan dan lahan pertanian warisan leluhur.

Jalan logging PT RAPP menuju Segati, Riau / Foto © Andri Santosa

Kolaborasi di Desa Segati: Menyelesaikan Konflik, Melahirkan Harapan Oleh: Aiden Yusti dan Mangarah Silalahi 7

S

ebuah program kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sedang berlangsung di areal konsesi perusahaan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kemitraan ini merupakan proses panjang untuk menyamakan tiga pihak yang berbeda pandangan dan kepentingan menjadi satu pemahaman untuk mengelola sumberdaya hutan yang lestari. Program jangka panjang ini melibatkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau, dan masyarakat di Desa Segati. Selain menceritakan tentang profil Segati ditinjau dari aspek sosial budaya, ekonomi, potensi keragaman hayati dan keunikannya, tulisan ini menguraikan proses dan pengalaman kolaborasi pengelolaan hutan yang diawali dengan membangun kepercayaan, pembentukan Lembaga Konservasi Desa (LKD), implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga harapan dan tantangan ke depan. Walaupun terjadi kesenjangan program yang didukung oleh berbagai pihak, pembelajaran membangun kelembagaan LKD tidak hanya berkutat pada pengelolaan kolaborasi kawasan konservasi. Namun tetapi juga menjadi motor utama penggerak pembangunan Desa Segati. Bahkan, sampai akhir 2010 telah terbentuk 11 LKD yang diinisiasi oleh PT. RAPP di sekitar operasional perusahaan.

7 Aiden Yusti adalah Sekretaris Eksekutif Wilayah (Sekwil) FKKM Riau 2008-sekarang, dan Mangarah Silalahi adalah Sekwil FKKM Riau 2005-2008


Segati dan Penduduknya Segati adalah desa hutan yang terletak di daerah aliran sungai (DAS) Kampar dan sub-DAS Segati. Nama Segati adalah inspirasi pemberian nama dari sungat Segati tersebut. Desa Segati terdiri dari tiga dusun yaitu, Segati Kampung Lama (Segati Dalam), Segati Simpang Empat (Segati Luar), dan Tasik Indah. Ketika belum ada perusahaan yang dibangun dan beroperasi, penghuni Segati homogen, yaitu suku adat Petalangan berpuak-puak yang seluruhnya menganut agama Islam. Pada zaman Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan KamparPelalawan, warga setempat telah menjalin hubungan dagang dan sosial dengan warga dari suku lain, khususnya Minangkabau, melalui jalur Sungai Kampar. Namun Segati kian beragam di era 1980an ketika para pendatang dari tanah Batak, Nias, Jawa dan lain-lain, mulai masuk ke desa ini dan bekerja di sektor kehutanan maupun perkebunan. Saat ini para pendatang umumnya bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) di beberapa perusahaan, baik di bidang hutan tanaman maupun perkebunan sawit. Diantaranya: PT RAPP, PT Agrita Sari, PT Raja Garuda Mas, PT Cempaka dan perusahaan lain. Tak dapat dipungkiri, kekayaan sumberdaya alam di Segati, yang didukung kondisi geografis dan letaknya yang strategis, menjadi rebutan banyak pihak. Desa Segati juga berbatasan dengan desa-desa Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Kampar. Di sebelah utara terdapat Desa Sotol dan sebelah selatan ada Desa Situgal. Sementara di sebelah barat terdapat Desa Langkan, Kabupaten Kuansing, dan di sisi Timur ada Desa Rantau Kasih, Kabupaten Kampar. Segati ibarat putri cantik dan jelita, karena ia memiliki topografi yang datar, sebagian kecil ada rawa gambut, dan sebagian besar ada podsolik merah kuning dengan tipe iklim A (Smith dan Ferguson). Sehingga tanah dan kawasan ini sangat cocok untuk tanaman jangka panjang, seperti karet, kelapa sawit dan akasia. Penduduk Desa Segati saat ini berjumlah sekitar 3.362 jiwa yang terdiri dari 724 KK. Dari total populasi itu, laki-laki berjumlah 1.753 jiwa (52,14%), sedangkan perempuan 1.609 jiwa (47,86 %). Penduduk Segati rata-rata berpendidikan rendah, umumnya hanya tamat SD atau SMP. Sedikit yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga SMU dan perguruan tinggi.


Sebelum pendatang masuk, pekerjaan utama penduduk Segati adalah bertani dan mencari ikan. Hasil hutan dan ikan yang diperoleh masyarakat ini berlimpah. Namun hutan makin sempit sejak berdirinya perusahaan-perusahaan yang mengkonversi kawasan hutan dan kehadiran para pendatang. Dampak lainnya, sungai semakin dangkal dan kecil. Penghasilan penduduk pun ikut menyusut. Kondisi ini mendorong masyarakat setempat tersisih. Sebagian penduduk beralih profesi menjadi buruh di perusahaan. Atau mencari pekerjaan di luar Desa Segati, serta mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Warga setempat yang memutuskan tetap bertani amat bergantung pada kebun sawit dan karet yang mereka tanam. Namun luas kebun sawit warga jauh lebih kecil dibandingkan lahan milik perusahaan-perusahaan sawit. Sebagian warga lainnya menanam karet. Ada tiga jenis karet yang mereka tanam, karet kampung yang baru dapat ditakik saat umurnya lebih dari delapan tahun dengan daur 35 tahun, karet unggul yang dapat ditakik sekitar 6 tahun dengan daur 25 tahun, dan karet lambau yang dapat ditakik antara 7-8 tahun dengan daur antara 25 hingga 35 tahun. Sebagai mata pencaharian tambahan, sebagian masyarakat Segati mengambil hasil hutan non kayu seperti tanaman obat, rotan, madu hutan, pandan hutan dan jenis buah-buahan lainnya. Selain itu, masyarakat masih mengambil kayu, diantaranya jenis Meranti, Kruing, Bintangur, dan jenis lainnya untuk kebutuhan papan. Saat ini hasil hutan non kayu yang diperhitungkan adalah madu hutan Sialang. Dalam proses pengambilannya masyarakat harus taat pada aturan yang dibuat oleh pesukuan mereka. Sedikitnya ada lima pesukuan yaitu, Pelabi, Modang, Piliang, Melayu, dan Mendailing. Tiap-tiap pesukuan umumnya memiliki Kepung Sialang. Mereka mempunyai aturan dalam pengambilan madu, yaitu hasilnya dibagi tiga. Bagi pemilik Kepung Sialang mendapat bagian 1/3, untuk anak-kemenakan yang membantu dalam proses pemanenan mendapat 1/3 bagian, dan 1/3 bagian lagi untuk orang yang memanjat sialang itu sendiri.

Fasilitas Desa Tak Memadai Desa Segati memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Namun prasarana tersebut masih jauh dari layak. Di


desa ini terdapat sebuah Sekolah Taman Kanak-kanak, dua buah Sekolah Dasar dan dua buah setingkat Sekolah Menengah. Untuk meningkatkan pendidikan, masyarakat merencanakan akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk bersekolah SMA dan perguruan tinggi harus ke ibukota kabupaten dan provinsi. Namun masih banyak warga yang belum dapat menyekolahkan anakanak mereka ke sekolah karena tidak ada biaya. Sarana kesehatan juga tersedia, baik itu formal maupun non formal. Desa Segati memiliki sebuah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan sebuah balai pengobatan. Namun bangunan Pustu ini rusak berat sehingga pelayanan kesehatan dilakukan di rumah penduduk. Di desa terdapat seorang bidan desa. Tapi tidak ada perawat. Kegiatan Posyandu berjalan aktif namun belum ada bangunan pendukung. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Dusun II juga sangat diharapkan warga desa. Pasalnya, kondisi bangunan Pustu di Dusun II sudah rusak berat. Bahkan, Dusun I yang memiliki jumlah penduduk terbanyak malah belum terdapat Pustu. Bila Pustu dibangun, pelayanan kesehatan akan lebih optimal. Namun, dari sisi lain masyarakat masih memegang pengobatan alternatif tradisional dan paranormal. Meski jalan menuju desa ini sudah ada, jalan akses utama ke desa ini sepanjang 21 km adalah jalan logging perusahaan milik PT. RAPP. Hanya ada jalan lingkungan desa sepanjang 10 kilometer berupa jalan tanah yang belum tertata baik, bahkan sebagian rusak. Prasarana listrik juga sudah masuk desa, tetapi ini listrik swasta dan genset pribadi yang ongkosnya cukup mahal. Warga Desa Segati juga menghadapi persoalan air bersih. Mereka mengandalkan sumber air dari sungai serta sumur gali untuk kebutuhan mereka sehari-hari yang ketika musim kemarau sumber air mengering. Warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan desa, di Segati terdapat sebuah pasar tradisional. Warga juga membentuk dan memiliki Koperasi (Koperasi Segati Jaya). Koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari-hari. Perangkat desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), PKK, Lembaga Kepemudaan (Karang Taruna), Majelis Taklim, Wirid Yassin dan lembaga sosial lainnya, telah ada di sini. Sebuah lembaga baru yang diinisiasi oleh program ini adalah Lembaga


Konservasi Desa (LKD). Kegiatannya fokus menjaga dan melestarikan hutan di Segati.

Sistem Sosial Budaya dan Perekonomian Masyarakat Desa Segati memiliki adat yang hampir sama dengan adat yang dipakai oleh orang Minangkabau. Menurut penuturan para tokoh adat Segati, asal-muasal orang Segati dari keturunan langsung Raja Pagaruyung. Pimpinan adat di Nagori Segati ada dua orang, yaitu Datuk Antan-Antan (yang saat ini dipegang oleh Datuk A. Wahab) dan Datuk Batin (yang saat ini dipegang oleh Datuk Bujang Baru). Datuk Antan-antan yang dipegang oleh Datuk A. Wahab bersuku Melayu. Datok Tuo, merupakan pucuk pimpinan adat tertinggi dalam Nagori Segati yang mengatur adat. Semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di Nagori Segati adalah tanggung jawab Datuk Antan-antan. Datuk dibantu oleh staf dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Datuk Batin saat ini dipegang oleh Datuk Bujang Baru yang bersuku Sungai Modang. Ia bertugas untuk menghadap raja/penghulu dan menentukan batas hutan atau tapal batas. Pada intinya, tugas Datuk Batin Bujang Baru ini adalah bersifat ekstern atau bidang yang mendukung tugas utama. Sedangkan Datuk Antan-antan tugasnya bersifat intern Nagori Segati. Selain Datuk Antan-antan dan Datuk Batin, desa ini juga memiliki pimpinan adat persukuan besar yang menjadi staf atau menteri dari Datuk Antan-antan. Diantaranya, pertama, Suku Melayu. Dipimpin oleh Datuk Sailelo. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Muslim. Kedua, Suku Sungai Modang yang dipimpin oleh Datuk Muncak. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Amin. Ketiga, Suku Palabi yang dipimpin seorang pemimpin suku yang dikenal dengan Datuk Maindo. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Pi’i. Keempat, Suku Panyabungan. Pucuk pimpinan suku dikenal dengan Datuk Monti Mudo. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Hasyim. Kelima, Suku Bedagu. Pucuk pimpinan suku dikenal dengan Datuk Matolobi. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Dulawali. Keenam, Suku Salak. Dipimpin oleh Datuk Madubalang. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk


Hisyam. Ketujuh, Suku Songgan. Pucuk pimpinan suku dikenal dengan Datuk Montigola. Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Datuk Laham. Selain tokoh-tokoh adat di atas terdapat juga dua jabatan adat lain. Tetapi dua tokoh tersebut saat ini sudah tidak ada yang menyandangnya. Jabatan adat tersebut adalah Datuk Palimo Putih dari suku Melayu dan Datuk Kombuik dari suku Sungai Modang.

Aturan Adat dalam Pemanfaatan Hutan Menurut Tenas Effendy (2000), masyarakat Petalangan adalah salah satu puak suku asli Riau yang bermukim di Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Sebagai keturunan orang Petalangan, masyarakat Segati asli masih memegang adat yang berlaku untuk melindungi dan memelihara hutan. Meskipun diakui, aturan adat tersebut sudah tidak seketat dan selengkap pada masa-masa sebelumnya. Ada tataran nilai yang berubah seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Petalangan berasal dari kata “Orang Talang” yaitu sebutan kepada masyarakat yang biasa menggunakan “Buluh Talang” untuk mengambil air dan membuat pagar rumah. Petalangan terbagi kedalam 29 suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang “Batin”. Batin mempunyai wilayah kekuasaan tertentu atau disebut juga “Hutan Tanah Wilayat”. Batin-batin inilah yang mendukung kerajaan Pelalawan dan di nagori-nagori secara otonom. Masyarakat Petalangan menilai, hutan, tanah dan isinya bukan sekedar sumber ekonomi semata, melainkan juga menjadi sumber keberlanjutan budaya dan nilai yang mereka anut. Mereka yang melanggar hutan adat dapat dikenai sanksi berat. Seperti dikucilkan dari masyarakat dan membayar denda. Menurut Datuk Antan-antan, A.Wahab. S, hutan adat boleh dijual karena 4 hal. Pertama, Mayat terbujur di tengah rumah. Kedua, anak daro/gadis tak bersuami. Ketiga, rumah soko ketirisan. Keempat, mengangkat gelar adat. Penduduk yang akan membuka lahan untuk berladang di Hutan Wilayat Pebatinan, menurut adat yang lain, diperbolehkan membuka ladang tanpa ada batas maksimal selama dapat memanfaatkan sesuai fungsinya, tetapi dilarang untuk menjual lahan. Mereka harus mengeluarkan zakat sebesar 10 persen dari total kekayaan dan diserahkan kepada Masjid. Mereka yang akan mendapat bagian dari zakat tersebut antara lain adalah Batin dan Antan-antan.


Pendatang yang ingin membuka lahan dikenai aturan tersendiri, yakni pembukaan lahan dibatasi dan zakat yang diserahkan dibagi dua, yaitu untuk Desa Segati dan Desa asal pendatang. Namun seiring dengan era globalisasi, keterbukaan informasi, dan masuknya berbagai pihak ke desa ini, aturan-aturan tadi mulai luntur. Perubahan sosial terlalu cepat menggilas sistem sosial dan adat yang ada menuju transformasi adat Petalangan secara keseluruhan.

Ekonomi Warga Masyarakat desa yang mata pencahariannya bertani dengan komoditas tanaman karet merupakan salah satu ciri desa-desa tua yang banyak dihuni oleh masyarakat asli. Biasanya pengembangan komoditas karet dilakukan secara turun temurun. Namun, lama kelamaan komoditas ini tergantikan oleh kelapa sawit yang menjadi “primadona”. Warga mengaku menanam sawit atau karet dilihat dari aspek budidaya dan pemasarannya. Budidaya kelapa sawit dan karet tidak memerlukan teknis penanaman dan perawatan yang sulit, dibanding komoditas pertanian lainnya, seperti padi atau palawija. Selain itu, pemanenan tidak terlalu sering dilakukan sehingga tidak terlalu menyita waktu petani. Sementara itu, hasil yang diterima relatif lebih besar dibandingkan komoditas lainnya. Namun ada juga perbedaan antara sawit dan karet. Pemanenan sawit tidak tergantung dari kondisi dan cuaca. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab beralihnya petani karet untuk bertani sawit. Masyarakat Segati, Hutan dan Kawasan Konservasi PT RAPP Masyarakat Segati tidak dapat lagi menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari hutan akibat penyusutan areal hutan alam maupun hutan adat. Warga umumnya telah meninggalkan pekerjaan sebagai peramu di hutan. Kini banyak penduduk yang berkebun kelapa sawit dan karet. Pemanfaatan kayu hutan oleh masyarakat adalah untuk diolah menjadi papan dan bahan-bahan bangunan. Masyarakat memperoleh berbagai jenis tanaman obat, madu, buah-buahan, rotan dan lainnya di hutan. Pengambilan tumbuhtumbuhan obat lebih banyak dilakukan oleh dukun-dukun kampung. Madu kini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat karena harga jual yang tinggi.


Kondisi hutan yang dulu dengan sekarang telah jauh berbeda, baik dari segi luasan maupun hasil yang diperoleh dari hutan. Dampaknya, penduduk tak bisa lagi bergantung dengan keberadaan hutan. Hutan bukan lagi harapan yang bisa diandalkan. Sebaliknya, penyusutan luas hutan berdampak pada perubahan iklim, suhu bumi semakin panas. Berkurangnya kawasan hutan memicu gajahgajah liar mengganggu perkebunan dan pemukiman penduduk. Sebagaimana dikemukakan Tennas Effendi (2000), bagi masyarakat Petalangan, alam sekitar (hutan, tanah, sungai dan suak, tasik dan danau, bukit dan pematang, redang dan bencah serta seluruh isinya) adalah milik pesukuan yang pemeliharaan dan pemanfaatannya diatur dengan ketentuan adat. Karena hutan tanah tersebut milik pesukuan, maka pemanfaatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pesukuan dan masyarakat desa. Lebih lanjut Tennas Effendy (2000;1994), membagi hutan-hutan orang Petalangan ke dalam empat kelompok sesuai dengan pemanfaatannya. Pertama, Tanah kampung; yaitu tanah tempat pemukiman, tempat mendirikan rumah dan pekarangan. Diatas tanah ini ada hak milik pribadi. Kedua, Tanah dusun; yaitu tanah untuk berkebun tanaman keras, seperti durian, rambutan, cempedak, karet dan juga sebagai cadangan perluasan kampung. Ketiga, Tanah peladangan; yaitu tanah khusus untuk berladang yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah mengikuti aturan tertentu. Keempat, Rimba larangan; yaitu kawasan rimba belantara yang tidak boleh dirusak kecuali untuk keperluan yang bersifat khusus, antara lain sebagai berikut: 1. Rimba Kepungan Sialang; yaitu tempat tumbuhnya beberapa pohon sialang atau pohon kayu yang menjadi tempat lebah bersarang. Karena hamparannya cukup luas, kawasan ini juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Antara lain untuk menjaga ketersediaan air bagi tanah perladangan dan habitat bagi satwa liar. 2. Rimba simpanan; yaitu hutan tempat hidup berbagai jenis pohon dan hewan yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Hal ini terungkap dalam pepatah “rimba simpanan, tempat hidup bertahan”. Oleh karena itu, meskipun dapat dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan, bangunan dan keperluan adat lainnya, hutan tidak boleh dirusak.


Kolaborasi Menyelesaikan Konflik Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Petalangan telah memiliki kearifan lokal terkait dengan pelestarian sumberdaya hutan. Karena itu penduduk Desa Segati menyatakan bahwa kawasan lindung atau hutan konservasi yang ada dalam konsesi PT RAPP adalah hutan yang harus dijaga keberlangsungannya. Masyarakat berharap bahwa hutan konservasi dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Namun, akses warga untuk masuk ke dalam hutan konservasi milik PT RAPP cukup sulit. Penjagaan dari perusahaan sangat ketat, meskipun masyarakat hanya berniat mengambil tanaman obat yang tumbuh di hutan konservasi. Di sisi lain, perusahaan secara legal memiliki izin konsesi dan mencadangkan areal ini sebagai areal KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) dan green belt. Ini memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat adat. Konflik dan saling klaim terhadap kawasan hutan alam tersisa tersebut harus diselesaikan agar masyarakat dan perusahaan merasa nyaman. Berawal dari keluhan perusahaan terhadap konflik yang terus-menerus, penduduk dan perusahaan mengalami kerugian. Kecurigaan masyarakat akan perusahaan sudah sangat tinggi. Sebaliknya, perusahaan menggunakan aspek legalitas dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat. Sebagai anggota FKKM, PT RAPP berdasarkan statuta memiliki hak untuk mendapatkan fasilitasi konflik dari FKKM. Perusahaan, sebagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda tajam dengan masyarakat, tidak dapat menyelesaikan konflik. FKKM sebagai forum yang multipihak dan memiliki tujuan memediasi konflik hutan berkewajiban untuk menyelesaikan konflik. FKKM dan perusahaan sepakat untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan hutan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. FKKM Riau dan PT RAPP kemudian menginisiasi program kolaborasi dalam pengelolaan hutan konservasi antara perusahaan dengan masyarakat tempatan. FKKM sebagai tim independen dianggap bisa menjadi mediator antara kedua pihak tersebut. Tujuannya agar hutan konservasi yang secara legal dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebatas pada hasil hutan non-kayu. Warga tidak diperbolehkan mengambil kayu untuk mendukung perekonomian. Hal yang penting lainnya bahwa fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem


dan iklim mikro serta makro dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat dan perusahaan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu ini menjadi angin segar bagi masyarakat Segati. Perusahaan memberi ruang dan akses masyarakat terhadap hutan tanpa khawatir kehilangan pohon-pohon kayu. Pelibatan langsung dalam pengelolaan hutan konservasi yang ada di dalam konsesi PT RAPP merupakan wujud nyata dan terciptanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat tempatan.

Pemberdayaan Masyarakat Segati Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sangat penting untuk menunjang pembangunan kehutanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sedikitnya ada tiga pertimbangan yang dapat menjadi alasan mengapa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Pertama, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah dan pihak swasta dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dulu dikenal dengan program CD (Community Development). Ada potensi untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu oleh masyarakat di kawasan yang dikuasai oleh perusahaan. Kedua, karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di sekitar hutan, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap pelestarian dan konservasi hutan itu sendiri. Ketiga, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam konservasi hutan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Penolakan di Awal Program Juni 2007, tim FKKM Riau pertama kali berkunjung ke Desa Segati, bertemu Estate Manager Langgam PT RAPP, Kepala Desa Segati dan masyarakat Desa Segati. Pertemuan dengan penduduk desa dilakukan di ruang SDN 013 Simpang Empat. Sekitar 30 orang tokoh masyarakat adat, termasuk diantaranya yang kontra dengan perusahaan, hadir di ruangan itu. Pertemuan berlangsung alot dan panas. FKKM Riau diwakili oleh Aiden Yusti, Mangarah Silalahi, Ana Juliarti, Defri Yoza dan Dian Gracia Lestari. Sementara, PT RAPP diwakili oleh Sutarno, Solihin, Fery Alfiansyah dan Dibyo. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat pertemuan tersebut merupakan perwakilan masyarakat


yang memegang jabatan penting di Desa Segati, baik aparat pemerintahan desa, tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Pada sosialisasi awal tersebut terjadi penolakan keras terhadap pelaksanaan program di Desa Segati. Warga tidak percaya terhadap niat perusahaan dan kehadiran LSM yang datang bersama perusahaan yang hanya memanfaatkan situasi. Warga menganggap tidak ada bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan perusahaaan. Alasannya, sejumlah persoalan antara masyarakat dengan perusahaan masih belum selesai, seperti sengketa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) maupun persoalan lainnya. Sebagian warga mendesak agar persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum pelaksanaan programprogram baru. Namun tidak semua warga menolak rancangan program hutan kemitraan sebagai upaya penyelesaian konflik. Beberapa tokoh masyarakat menginginkan program kolaborasi tersebut bisa segera dilaksanakan. FKKM menerima setiap keluhan masyarakat dan mendukung usulan masyarakat kepada perusahaan. Sejumlah warga yang semula menolak rencana program kemitraan ini akhirnya menyatakan setuju dan mendukung. Pertemuan-pertemuan lanjutan dalam rangka sosialisasi dan silaturahmi dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik. Berbagai program disepakati untuk dilaksanakan melalui pertemuanpertemuan antara perwakilan masyarakat, perusahaan, dan FKKM Riau.

Pelaksanaan Program Kolaborasi Tahap awal pelaksanaan program yang sangat penting adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa FKKM akan berlaku adil. Kepercayaan dan interaksi yang baik dari masyarakat dan perusahaan menjadi pondasi awal terlaksananya kegiatan. Selanjutnya diikuti dengan memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan yang masih tersisa di desa mereka. Satu orang staf perempuan yang intens ditempatkan FKKM dalam berbagai kegiatan dan aktifitas, dari diskusi, dialog, hingga kegiatan pengajian warga. FKKM Riau juga melakukan komunikasi yang intens dengan perusahaan agar bersedia mendukung pelaksanaan program ini. Program dan kegiatan disusun bersama bagi pengelolaan kolaborasi. Perusahaan bersedia membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kawasan konservasi tersebut secara baik dan lestari. Kemudian, FKKM Riau bersama


masyarakat dan perusahaan melakukan beberapa kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya alam di sekitar Desa Segati. Kegiatan tersebut antara lain pemetaan partisipatif, investigasi dan pendokumentasian mengenai situasi, kondisi dan peran sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dijalankan masyarakat. Kegiatan lainnya adalah menggali dan memetakan potensi ekonomi alternatif dan sumber pendapatan lainnya bagi masyarakat, terutama di kawasan konservasi. Kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sesuai kebutuhan mereka. Untuk memperlancar proses pelaksanaan program, FKKM Riau melakukan pendekatan langsung atau tatap muka baik ke masyarakat secara umum, maupun langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat. FKKM juga melakukan kampanye konservasi kepada para stakeholder dan masyarakat desa, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, baik yang bersifat kerohanian, kepemudaan maupun kebudayaan. Kawasan konservasi di areal konsesi PT. RAPP Estate Langgam memiliki potensi yang cukup besar. Baik keanekaragaman hayati (fauna dan flora), fungsi lindung untuk tata air dan jasa lingkungan lainnya. Selain itu, kawasan konservasi perusahaan yang berupa rivarian berada di hulu-hulu sungai. Ia mengalir melewati Desa Segati dan menjadi sumber air warga desa. Areal konservasi di Estate Langgam sebagian besar berupa KPPN - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah. Pada beberapa tempat potensi ini masih terjaga. Namun pada tempat lain kawasan konservasi di dalam konsesi mengalami kerusakan yang tidak sedikit. Data dan informasi awal terkait situasi desa dan kawasan konservasi menjadi hal yang penting sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dalam merancang dan melanjutkan ke program selanjutnya. Data yang dikumpulkan adalah datadata yang terkait dengan data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta data menyangkut kondisi terkini kawasan konservasi HTI PT RAPP yang berada di sektor Langgam. Pengumpulan data dilakukan secara bersama-sama oleh FKKM Riau, perwakilan masyarakat dan staf lapangan PT RAPP dengan melibatkan praktisi dari perguruan tinggi Univeritas Lancang Kuning (UNILAK) Riau. UNILAK juga melakukan survei potensi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi dan survei sosial-ekonomi di desa.


Potensi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Estate Langgam Hasil penelusuran dan survei, tim berhasil memperoleh gambaran potensi dan keunikan keanekaragaman hayati yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan dapat melestarikan kawasan konservasi ini sebagai sumber air bersih dan penyeimbang iklim mikro di desa.

Keanekaragaman fauna Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi di lapangan, jenis ikan yang umum terdapat di sungai-sungai sekitar kawasan konservasi terdiri dari sembilan jenis ikan. Daftar jenis ikan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel di atas menunjukkan famili Cyprinidae mendominasi perairan yang terdapat di kawasan konservasi Estate Langgam. Binatang dalam famili ini banyak ditangkap oleh masyarakat, baik yang berada di kawasan sungai maupun yang terdapat di kanal-kanal. Ikan-ikan ini merupakan sumber protein utama bagi masyarakat desa Segati.

Keanekaragaman flora di Sempadan Sungai Segati Survei potensi pemanfaatan dilakukan terhadap tumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik eksploitasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Tabel 1. Jenis-Jenis Ikan yang Ditemukan di Kawasan Konservasi PT. RAPP No

Nama Lokal

Nama Ilmiah

Famili

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Baung Selais Motan Sepat Barau Gabus Kapituok Toman Pantau Juara

Macrones sp. Kryptopterus sp. Thynnichthys thynnoides Trichogaster sp. Hampala macrolepidota Channa striatus Puntius schwanefeldi Channa micropeltes Rasbora argyrotaenia Pangasius micronema

Bragiidae Siluridae Cyprinidae Belontiidae Cyprinidae Channidae Cyprinidae Channidae Cyprinidae Pangasidae

Sumber: FKKM Riau (2007)


sekitar hutan konservasi maupun yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang lain. Survei menggunakan metode transek dengan lebar jalur 20 meter sepanjang 100 meter di kawasan rivarian dengan luas terbatas dan sepanjang 300 meter di kawasan rivarian yang tak terbatas. Potensi pemanfaatan dilakukan terhadap hasil hutan kayu dan non-kayu. Hasil hutan kayu biasanya digunakan masyarakat sekitar kawasan konservasi PT RAPP sebagai bahan bangunan untuk konsumsi sendiri atau dijual untuk bahan bangunan. Sedangkan hasil hutan non-kayu seperti rotan dan pandan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan, madu untuk bahan minuman, vegetasi untuk tumbuhan obat, dan daun tumbuhan sebagai bahan atap rumah. Masing-masing lokasi memiliki karakteristik tumbuhan dengan potensi sumberdaya hutan yang berbeda. Namun masing-masing memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi PT RAPP. Hasil survei yang dilakukan terhadap kawasan konservasi PT RAPP di sempadan Sungai Segati, ditemukan jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan sebanyak 10 jenis. Jenis-jenis tumbuhan ini tersebar di jalur pengamatan seluas 0,2 ha. Tumbuhan yang dianalisa meliputi habitus pohon dan herba. Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan sempadan Sungai Segati dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kerajinan, bahan bangunan, dan mebel. Daftar jenis tumbuhan yang bermanfaat di sempadan Sungai Segati dapat dilihat pada Tabel 2. Dari survei yang dilakukan terhadap kawasan konservasi PT RAPP di sempadan Sungai Seminai diperoleh tiga jenis rotan dan tiga jenis tanaman herbal yang digunakan sebagai obat. Kawasan yang disurvei seluas 0,6 ha atau sepanjang 300 meter. Jenis-jenis rotan (Calamus sp dan Daemonorops sp) dan jenis-jenis pandan (Pandanus sp.) juga terdapat di kawasan ini. Ada jenis rotan yang digunakan sebagai pewarna dari buahnya yang dikenal dengan nama rotan jernang (Daemonorops draco). Selain keterampilan dan dana yang sangat terbatas, kesulitan warga untuk memanfaatkan sumberdaya hutan ini adalah ketiadaan aturan menyangkut pemungutan dan pemanenan hasil hutan. Rincian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan pada sempadan Sungai Seminai dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 2. Potensi Sumberdaya Hutan yang Berguna bagi Masyarakat di Lokasi Sempadan Sungai Segati No Nama lokal 1. 2. 3. 4.

Nama Ilmiah

Rengas ayam Gluta sp. Medang siora Alseodaphne sp. Redan Nephelium Mempening cuspidatum Quercus sp.

5. 6.

Mengkanang Kincuang

7.

Rotan orap

8.

Rotan udang

9.

Rotan saga

Unidentified Hornstedtia sp. Daemonorops sabut Korthalsia echinometra Calamus optimus Calamus sp.

10. Rotan rawa

Potensi 2 batang 4 batang 3 batang

Bagian Bermanfaat Batang Cairan/getah batang

1 batang

Buah

1 batang 1 batang

Buah Daun

15 rumpun 99 batang 9 rumpun 42 batang 2 rumpun 10 batang 8 rumpun 15 batang

Bunga Batang Batang Batang

Kegunaan Untuk perabot Untuk obat malaria Untuk makanan Untuk permainan gasing Untuk atap Untuk bumbu dapur Untuk meubel Untuk meubel Untuk meubel Untuk meubel

Batang


Keanekaragaman flora di Rawa Perbadaran Survei yang dilakukan terhadap kawasan konservasi PT RAPP sepanjang 100 m ditemukan bahwa sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berjumlah sebanyak tujuh jenis. Jenis-jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

KPPN Bakung Sementara survei yang dilakukan terhadap kawasan konservasi PT. RAPP di lokasi KPPN Bakung ditemukan lima jenis tumbuhan yang bermanfaat (Tabel 5).


Tabel 3. Potensi Sumberdaya Hutan yang Berguna bagi Masyarakat di Lokasi Sempadan Sungai Seminai No Nama lokal

Nama Ilmiah

Potensi

Bagian Kegunaan Bermanfaat Untuk cerocok 59 batang Batang Syzigium sp. 1. Ubar Untuk Canarium commune 11 batang Kulit 2. Kenari menyimpan padi 1 batang Kulit Irvingia malayana 3. Kayu batu Untuk timba mengambil Pohon madu Tempat bersarang lebah 1 batang Buah Parkia speciosa 4. Petai (sialang) 6 batang Getah Hevea brasiliensis 5. Karet Untuk dimakan 2 rumpun Batang 6. Rotan rawa Calamus sp. Getah dijual 10 batang Untuk meubel 7 rumpun Batang 7. Rotan getah Calamus sp. 24 batang Umbut Baringtonia reticulate 1 batang Kulit batang Untuk meubel 8. Putat Untuk dimakan Unidentified Untuk obat Eurycoma longifolia 4 rumpun Akar 9. Akar jago gemuk pada 7 batang Akar 10. Pasak bumi Dyospyros sp. anak 8 batang Daun Calamus optimus 11. Ribu-ribu Untuk obat kuat 7 rumpun Batang 12. Rotan sogo Untuk obat kuat 18 batang Untuk obat panas Untuk meubel Sumber: FKKM Riau (2007)

Hutan Bomban Di kawasan konservasi Hutan Bomban, berdasarkan hasil survei, ditemukan sebanyak tujuh jenis tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat di Hutan Bomban dapat dilihat pada Tabel 6. Tumbuhan Kepau memiliki manfaat yang tidak sedikit bagi penduduk, misal daunnya sebagai atap rumah dan dimanfaatkan sebagai tempat ketupat. Umbut tumbuhan ini dapat dimakan.


Tabel 4. Potensi Sumberdaya Hutan yang Berguna bagi Masyarakat di Lokasi Rawa Perbadaran No Nama lokal

Nama Ilmiah

Potensi

Bagian Kegunaan Bermanfaat Untuk meubel 6 rumpun Batang

1.

Rotan lilin

Calamus exilis Dyospyros sp.

2.

Ribu-ribu

3.

Sijangkang

15 batang Daun Xylopia malayana 2 batang Akar 1 batang Calamus sp.

4. 5.

Rotan situmai Calamus Rotan gelang polystachys Pandanus sp. Pandan

6.

Bakung

7.

Batang

3 rumpun 9 batang Batang 4 rumpun Crinum asiaticum 16 batang Daun 2 batang 3 batang Daun

Untuk obat panas Untuk tunam pengambil madu Untuk meubel Untuk meubel Untuk kerajinan pandan Untuk pembungkus lepat

Sumber, FKKM Riau (2007)

Tabel 5. Potensi Sumberdaya Hutan yang Berguna bagi Masyarakat di Lokasi KPPN Bakung No Nama lokal

Nama Ilmiah Calamus optimus

1.

Rotan sogo

2.

Rotan banca Calamus zollingeri

3.

Rotan lilin

4.

Asam kelubi Nypa fructicans

5.

Rotan danan Calamus manan

Calamus exilis


Potensi

Bag. yang Bermanfaat 2 rumpun Batang 12 batang 2 rumpun Batang 17 batang 2 rumpun Batang 9 batang 2 batang Buah 6 rumpun 28 batang Batang

Kegunaan Untuk meubel Untuk meubel Untuk meubel Untuk manisan Untuk meubel


Pohon Sialang Penghasil Madu Alam Pohon Sialang tersebar di beberapa tempat di kawasan konservasi PT RAPP. Pohon ini dimiliki berdasarkan kesukuan. Pohon itu tumbuh di tanah ulayat suku bersangkutan. Pohon ini menjadi tempat lebah-lebah hutan membangun sarang dan menjadi tempat penghasil madu tropis alam. Para pemilik pohon Sialang di Desa Segati mewakili suku masing-masing, antara lain Jamin, Jamian, Datuk Batin, Selang, Bahar, M. Nur, Buyung Gogay, Udin Nonga, Hasan Bulir, Bansal, Tabe, B. Kemal, dan Tami. Potensi Sialang yang ada di kawasan konservasi PT RAPP telah dipetakan dan diberi koordinat. Setiap Sialang telah diposisikan pada peta dan dilindungi keberadaannya. Koordinat masing-masing pohon Sialang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 6. Potensi Sumberdaya Hutan yang Berguna bagi Masyarakat di Lokasi Hutan Bomban No Nama lokal

Nama Ilmiah

Potensi

1.

Kepau

Pothos latifolius

4 batang

2.

Punak

1 batang

3.

Tikam seratus

Tetrameristra glabra Unidentified

Bagian Bermanfaat Daun Daun Umbut Batang Daun

5 batang Daun

Litsea sp.

5.

Kelat ompang lukah Pandan

6.

Rotan getah

Calamus sp.

7.

Rotan udang

Korthalsia echinometra

4.

Pandanus sp.


1 batang

Daun

Batang Umbut 9 rumpun Batang 48 batang 3 rumpun Batang 15 batang 1 batang

Kegunaan Untuk atap rumah, ketupat Untuk dimakan Untuk kusen Untuk obat kompres sehabis melahirkan Untuk lalap Untuk kerajinan tikar Untuk meubel Untuk dimakan Untuk meubel Bahan kerajinan


Tabel 7. Jenis-Jenis Pohon Sialang No Nama lokal 1. Pulai 2. Kayu batu

Nama Ilmiah Alstonia scholaris Irvingia malayana

Koordinat Dirinci pada tabel berikutnya


Gambar 1. Jenis Kepau yang multi manfaat

Gambar 2. Pohon Sialang di Sungai Seminai

Potensi 3 batang 1 batang


Tabel 8. Koordinat Sialang di Kawasan Konservasi PT RAPP No

Jenis Pohon

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris Alstonia scholaris

Koordinat E 101 32 18,88 E 101 32 25,30 E 101 34 20,78 E 101 34 35,39 E 101 36 25,00 E 101 36 29,68 E 101 36 34,36 E 101 36 59,50 E 101 37 22,01 E 101 37 22,01

N 0 8 56,78 N 0 8 32,06 N 0 9 14,72 N 0 8 40,87 N 0 7 22,87 N 0 7 34,05 N 0 7 39,64 N 0 7 51,12 N 0 8 5,24 N 0 7 52,59


Pohon-pohon Sialang yang terdapat di areal konsesi PT RAPP Estate Langgam dijaga kelestariannya. Pemungutan hasil tanaman ini dilakukan oleh suku yang menjadi pemiliknya.

Lembaga Konservasi Desa Setelah potensi di desa dan kawasan konservasi HTI milik PT RAPP berhasil dipetakan, proses berikutnya adalah membangun lembaga yang bertanggung jawab mengelola kawasan konservasi tersebut. Lewat diskusi yang panjang, masyarakat sepakat membentuk Lembaga Konservasi Desa (LKD). Lembaga ini diharapkan mampu mengelola dan memelopori gerakan penyelamatan lingkungan di desa, termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan konservasi masyarakat. Sebagai lembaga yang baru dan pelaksana program ke depan, keberadaan LKD Segati disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Segati. Struktur kepengurusan yang melaksanakan organisasi selama beberapa tahun ke depan segera dibentuk. Anggota lembaga ini mengangkat M. Ali Syahputra sebagai Ketua LKD, dan Chandra sebagai sekretaris dibantu oleh wakil dan anggotaanggotanya. Anggota LKD berasal dari beberapa elemen desa, baik dari kalangan pemerintah maupun wakil masyarakat.


Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKD Segati sebagai tonggak dasar dan aturan main sebuah organisasi telah ditetapkan. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di desa mendukung lembaga ini. Kepala desa secara resmi mengakui dan mensahkan AD dan ART LKD Segati sebagai lembaga resmi yang diakui untuk terlibat di dalam pembangunan desa, terutama mendorong program konservasi di desa. Peningkatan kapasitas pengurus LKD dilakukan melalui kegiatan studi banding. Tujuan studi banding agar anggota LKD mendapat wawasan dan pengetahuan menyangkut kearifan lokal pengelolaan hutan. Studi banding sudah dilakukan ke Hutan Adat Buluh Cina di Desa Buluh Cina, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Selain kunjungan ke lokasi hutan, di sini anggota LKD berdiskusi dan menyerap pengalaman warga Desa Buluh Cina dalam pengelolaan hutan. FKKM Riau secara rutin membantu dan mendampingi proses penyempurnaan dan kelengkapan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas pengurus LKD, seperti penyiapan infrastruktur organisasi, penyempurnaan struktur kepengurusan, AD/ART organisasi hingga memberi bantuan biaya operasional selama setahun yang diberikan secara bertahap. FKKM Riau ikut memfasilitasi perencanaan kegiatan dan memberi pelatihan tentang manajemen organisasi yang meliputi perencanaan kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi, manajemen administrasi dan keuangan. Peningkatan kapasitas juga dilakukan dengan mengikutsertakan anggota LKD dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional maupun provinsi melalui forumforum FKKM. Anggota-anggota LKD juga menjadi pembicara dalam seminarseminar kehutanan dan kemasyarakatan yang difasilitasi oleh FKKM. Di tingkat provinsi, FKKM melibatkan LKD desa Segati dalam rapat besar FKKM Riau pada tahun 2008 lalu di Pekanbaru. Pada Pertemuan Nasional FKKM di Bogor tahun 2008, FKKM melibatkan dua pengurus LKD. Pada November 2010, ketua dan sekretaris LKD mengikuti pelatihan perhitungan cadangan (stok) karbon di Jember, Jawa Timur selama lima hari. Di Desa Segati juga dilaksanakan program penguatan kelembagaan. Ada empat pelatihan yang telah dilakukan. Pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat di areal konservasi perusahaan. Kedua, pelatihan penanaman dan budidaya melinjo. Ketiga, pelatihan terkait pemanfaatan hasil-hasil hutan non-


kayu oleh masyarakat di areal konsesi. Keempat, pelatihan teknik budidaya ikan keramba. Peningkatan pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku merupakan hal yang mendesak. Timbulnya konflik lahan, penyerobotan dan pembakaran lahan dilakukan kerap kali disebabkan minimnya pemahaman masyarakat tentang persoalan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pelatihan penanaman melinjo merupakan pra-kondisi yang diperlukan untuk melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan melinjo sebagai alternatif hasil hutan non-kayu yang kelak dimanfaatkan masyarakat melalui LKD. Pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai tanaman melinjo akan memudahkan penanaman, perawatan dan pemanfaatan tanaman tersebut. Walaupun selama ini telah dilakukan oleh sebagian penduduk Segati, pemanfaatan hasil hutan non-kayu perlu dijelaskan ke masyarakat agar menjadi alternatif sumber pendapatan. Pelatihan pemeliharaan ikan dengan keramba merupakan upaya untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan areal sungai sebagai alternatif pendapatan, selain hasil hutan non-kayu. Setelah mengikuti pelatihan teknik budidaya ikan keramba, masyarakat dapat mempraktikan teknik ini secara intensif di Sungai Segati.

Pelajaran dan Manfaat di Balik Kolaborasi Beberapa pelajaran dapat ditarik dari proses kegiatan kolaborasi di Desa Segati. Pertama, fasilitasi dan mediasi konflik bisa dilakukan jika ada kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Mediator konflik harus bisa memberikan trust bahwa ia mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan gap antara perusahaan dan masyarakat. Kedua, dalam memfasilitasi konflik, mediator harus netral dan bijaksana dalam mengambil langkah-langkah yang dapat disepakati kedua belah pihak. Komunikasi yang intens penting dilakukan terutama dalam meningkatkan kapasitas dan penyadaran masyarakat. Sehingga kedudukan masyarakat meningkat dan seimbang dengan perusahaan ketika melakukan negosiasi. Di Desa Segati, FKKM Riau menempatkan seorang fasilitator perempuan yang handal. Sudah hampir dua tahun ia berada di desa dan ikut dalam kegiatan


sehari-hari. Ia bekerja sebagai fasilitator lapangan, mediator lapangan dan sekaligus sebagai fasilitator masyarakat desa. Seluruh pihak di desa perlu dilibatkan dalam pembentukan lembaga desa. Keterlibatan semua pihak juga menjadi alat legitimasi organisasi dalam proses negosiasi, pengelolaan sumberdaya alam, dan penyelesaian konflik. Membangun kelembagaan dan meningkatkan kapasitas lembag bukanlah hal mudah. Apalagi kelembagaan yang dibentuk didasarkan pada manajemen moderen, bukan pengelolaan dengan cara tradisional atau adat. Proses internalisasi, pembuatan aturan main, serta ketaatan sangat penting bagi perusahaan dan masyarakat. Komitmen perusahaan harus total dalam program pengelolaan hutan kemitraan ini. Sedangkan masyarakat desa, perlu terus memperkuat lembaga konservasi desa agar dapat mandiri dan memanfaatkan berbagai kesempatan di desa. Kelembagaan desa yang baik dan kokoh akan memberi beragam manfaat. Sebagai contoh, LKD selain bertanggung jawab dalam kolaborasi pengelolaan hutan konservasi di areal konsesi, lembaga ini juga ikut menjadi motor penggerak pembangunan desa. Salah satu hasil nyatanya adalah memfasilitasi pelatihan dan ujicoba budidaya ikan keramba. Saat ini, dari satu keramba milik LKD, sudah terdapat 10 keramba ikan masyarakat. Bagaikan virus yang menjalar secara cepat, saat ini secara swadaya banyak masyarakat yang membuat keramba sendiri. Hasilnya dijual di desa maupun ke luar desa. Masyarakat pun senang. Karena, jika selama ini masyarakat harus membeli ikan di Pangkalan Kerinci. Sekarang mereka bisa mendapatkannya dengan mudah, bahkan menjual ke desa dan kota lain. Hasil lainnya, beberapa kemitraan yang dijalin antara LKD dan perusahaan juga masih dilaksanakan paska program selesai, seperti kegiatan penanaman pohon di sepanjang jalan Desa Segati. Pohon-pohon ini bermanfaat untuk penghijauan dan mengurangi debu di jalan.

Harapan dan Ancaman Beberapa pekerjaan masih tersisa dan belum disepakati, seperti mekanisme pemanfaatan hasil hutan non-kayu di kawasan konservasi PT RAPP. Bila mekanisme tersebut telah disepakati, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu di kawasan tersebut secara legal. Perusahaan dapat memantau kelestarian kawasan tersebut bersama LKD. Pengesahan dan penetapan


mekanisme kerjasama yang saat ini adalah kesepakatan (agreement) menyangkut akses dan pengelolaan kawasan konservasi di areal konsesi perusahaan. Melalui keberadaan LKD, PT RAPP berharap agar gangguan yang terjadi di kawasan lindung dalam konsesi perusahaan, seperti pembalakan liar (illegal logging) maupun perambahan lahan, akan makin berkurang.

Kesimpulan Uraian ini menggambarkan cerita yang menarik dan panjang. Sejarah desa dan kepemimpinan adat dan alam yang asri hingga terdegradasi dalam perkembangan sosialnya. Desa Segati yang dulunya dipenuhi dengan hutan yang diperebutkan berbagai pihak. Di masa orde baru, pemerintah telah menggerus sistem sosial, budaya dan pola pengelolaan hutan secara adat. Berbagai pihak merebutkan sumberdaya desa Segati karena letaknya yang strategis, dekat dengan kota kabupaten dan provinsi, serta jenis tanah yang sesuai dengan tanaman primadona, seperti kelapa sawit, HTI, dan karet. Situasi yang sulit telah memaksa penduduk, yang semula mengandalkan sumberdaya hutan dan sungai, menjadi buruh. Warga bertahan di antara gemuruh perebutan sumberdaya hutan dan lahan. Satu-satunya yang bisa masyarakat lakukan adalah memanfaatkan sisa hutan. Sisa hutan sebenarnya disediakan perusahaan HTI untuk kawasan KPPN dan green belt. Sementara, perusahaan yang secara legal mempunyai hak untuk tidak mau kehilangan haknya. Apalagi dituduh pemerintah sebagai pihak yang tidak bisa mengamankan konsesinya. Maka inisiasi dan ide untuk resolusi konflik oleh perusahaan dilontarkan ke pihak idenpenden dan netral. Dalam program hutan kemitraan di Segati, FKKM Riau mampu membangun trust dan menjadi mediator yang fair dan netral dalam penyelesaian konflik melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang berkeadilan. Proses fasilitasi tidak berjalan mudah dan cepat. Namun hambatan dan tantangan selama proses mediasi konflik berhasil dilalui. Sementara, LKD dan masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan partisipatif. Mulai dari pendataan data, pemetaan hingga fasilitasi. Pendekatan kolaborasi ini


berdampak multi dimensi. Selain menyelesaikan konflik, juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian dan peningkatan kapasitas. Kedepan, pola-pola keterbukaan bagi perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan perlu diperlebar. Harapan ke depan adalah kerjasama dan akses tidak hanya di kawasan konservasi perusahaan. Bila perlu di areal konsesi produksi dalam skema HTR dan program-program CD lain yang bisa menguntungkan semua pihak. Kalau ini dilakukan, prinsip dasar dan tujuan perusahaan termasuk PT. RAPP, seperti 3 P (people, planet and profit) bisa tercapai. Tanpa adanya keterbukaan, kerja sama, sikap saling percaya, dan komitmen yang tinggi, tujuan 3P tadi hanya slogan belaka. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi hutan kemitraan di tempat lain.

Aktivitas Praktek Pengukuran Potensi Cadangan Karbon di TN Meru Betiri, Jawa Timur Foto © Andri Santosa

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri Oleh: Nurhadi 8

Pendahuluan Taman Nasional Meru Betiri (TN Meru Betiri) bisa diibaratkan sebuah keluarga. Masyarakat dan para pihak adalah keluarga yang lain. Keduanya hidup bertetangga. Dalam hubungan bertetangga, relasi yang diinginkan adalah saling menguntungkan. Pola hubungan yang kurang baik dan merugikan mesti dihindari. Permusuhan dan sengketa hanya akan berujung pada kerusakan satu sama lain. Sebaliknya, semangat kekeluargaan harus dipelihara. Berkaca pada pola relasi di atas, keberadaan TN Meru Betiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seyogianya tidak dipersepsikan sebagai sebuah kawasan yang terisolir dari hiruk pikuk partisipasi masyarakat dan para pihak. Taman nasional ini merupakan bagian integral yang berada ditengah-tengah komunitas masyarakat dan para pihak yang ingin hidup secara berdampingan (coexistence). Mereka bergantung satu sama lain. Kepentingan masing-masing perlu dikelola dengan baik agar coexistence yang diharapkan dapat terwujud secara lestari. Dalam bingkai tersebut mengakomodir dan mengintegrasikan kepentingan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan TN Meru Meru Betiri merupakan pilihan yang tepat dan rasional. Tujuan co-existence dapat terwujud apabila memperhatikan rambu-rambu yang telah disepakati. Pengelolaan TN Meru Betiri sebagai kawasan konservasi telah terikat pada strategi konservasi yang berfokus pada tiga hal. Pertama, 8 Penggiat LSM Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL) yang berbasis di Jember – Jawa Timur.


perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kedua, pengawetan keanekaragaman hayati, dan ketiga, pemanfaatan yang lestari, dapat diejawantahkan secara selaras dan seimbang. Fokus pertama berorientasi pada fungsi ekologis hutan sebagai kawasan peresapan air, sumber air tanah, hidrologis, habitat berbagai spesies fauna dan flora, dapat terjaga. Fokus kedua menitikberatkan pada jaminan ketersediaan plasma nutfah guna kegiatan pengembangan, pemuliaan dan budidaya. TN Meru Betiri merupakan salah satu media pengawetan keaneragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan bank genetik hidup. Fokus ketiga mengandung pengertian bahwa kegiatan perlindungan dan pengawetan memberikan peluang bagi pemanfaatan sumberdaya alam. Karenanya perlu diciptakan mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari. Pola integrasi kepentingan masyarakat dan para pihak dalam tata kelola TN Meru Beru Betiri mesti dikerangkakan dalam keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan secara lestari.

Kemitraan sebagai Kerangka Bertetangga Relasi bertetangga ini dapat ditumbuhkembangkan dengan baik dan dapat dikerangkakan dalam pola keseimbangan, antara pelestarian dan pemanfaatan secara lestari. pendekatan kemitraan merupakan instrumen yang dijadikan sebagai landasan. Kemitraan merupakan terjemahan dari manajemen kolaborasi. Kemitraan berintikan pada kesetaraan dalam melakukan pekerjaan dengan para pihak. Para pihak yang mempunyai kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan kawasan TN Meru Betiri, pendekatan kemitraan diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dan para pihak yang memiliki kepentingan sama terhadap pengelolaan TN Meru Betiri secara adil dan lestari. Dalam kemitraan tidak saja mengandung pengertian sama-sama bekerja atau saling bekerjasama, tapi juga mempunyai tujuan yang sama: hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Dengan semangat kemitraan, kebertetanggaan yang dijalankan senantiasa diikat dengan komitmen dan nilai-nilai, seperti sikap saling menghormati, saling percaya, berbagi manfaat atau keuntungan. Pola kemitraan juga didukung oleh partisipasi para pihak yang tinggi dalam memberikan kemudahan dan menanggung keringanan beban pekerjaan. Apabila terdapat hambatan dan permasalahan, maka solusi mesti dicari bersama-sama. Duduk dalam satu forum


dan berdiskusi secara demokratis. Masing-masing pihak dapat menyumbangkan kemampuan sesuai dengan kapasitas dan otoritas yang dimiliki.

Mendeteksi Kepentingan dalam Bertetangga Kebutuhan adanya pendekatan kemitraan dalam menjaga peran masyarakat dan para pihak guna mencapai kelestarian TN Meru Betiri. Ini sesungguhnya merupakan resultansi dari adanya kesadaran. Kesadaran bahwa antara TN Meru Betiri, masyarakat dan para pihak merupakan sebuah entitas ekosistem yang saling bertetangga dekat, yang memiliki ketergantungan, kebutuhan dan kepentingan satu sama lain. Berikut di antara kebutuhan dan kepentingan setiap pihak dalam bertetangga: ••

TN Meru Betiri, memiliki kepentingan agar sumberdaya alam yang di dalamnya dapat berkembang secara lestari dan berperan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyeimbang ekosistem. Dalam konteks kekinian sangat dibutuhkan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Karbon yang berkontribusi dalam menstabilkan iklim mikro dan makro.

••

Pengelola TN Meru Betiri, memiliki kepentingan agar dengan kapasitas dan otoritas yang dimilikinya dapat mengemban tugas dengan sebaikbaiknya dalam mengelola TN Meru Betiri secara adil dan lestari. Menyadari sedalam-dalamnya berbagai keterbatasan yang dimiliki. Keterbatasan kemampuan personel, finansial, ketrampilan, pengetahuan dan sebagainya. Begitu pula di lapangan, dalam batas-batas tertentu masih menghadapi permasalahan pembalakan liar (illegal logging), perambahan kawasan, perburuan satwa liar, dan sebagainya.

••

Masyarakat, memiliki kebutuhan agar interaksi masyarakat dengan TN Meru Betiri yang telah berjalan dalam waktu lama dan turun-temurun dapat dikelola. Bahkan dikembangkan dalam kerangka pemanfaatan secara lestari. Masyarakat perlu jaminan agar memperoleh manfaat jangka panjang sebagai sumber penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Tingginya tingkat ketergantungan terhadap TN Meru Betiri tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lahan pertanian yang terbatas. Lahan sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini diketahui, penduduk yang bermukim di sekitar TN Meru Betiri, utamanya yang tersebar di lima desa: Andongrejo,


Tabel 1. Kepemilikan lahan pertanian di desa-desa sekitar TN Meru Betiri No Nama Desa 1. Andongrejo 2. Curahnongko 3. Sanenrejo 4. Curahtakir 5. Wonoasri Total

Luas Lahan Pertanian 82 ha 99 ha 355 ha 350 ha 248 ha 1.134

Jumlah KK 1.345 1.716 1.488 3.263 1.917 9.729

Rata-rata kepemilikan lahan pertanian/ha 0,06 0,05 0,23 0,10 0,12 0,11

Sumber: Hasil Penelitian KAIL (2004) yang didukung oleh Yayasan KEMALA

Curahnongko, Sanenrejo, Wonoasri dan Curahtakir. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan buruh tani. Namun lahan pertanian yang tersedia hanya 1.133 ha. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian hanya 0,11 ha per KK. ••

Pemerintah Daerah (di dalamnya dinas-dinas terkait): berkebutuhan agar masyarakat yang berada di sekitar kawasan TN Meru Betiri dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraannya. Melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara lestari di TN Meru Betiri. Masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal.

••

Perguruan Tinggi, memiliki kebutuhan agar kapasitas keilmuan yang mereka miliki dapat mengembangkan penelitian. Pengembangan pada potensi sumberdaya alam di TN Meru Betiri dan beragam aktivitas masyarakat di sekitar TN Meru Betiri.

••

Lembaga Swadaya Masyarakat, memiliki kepentingan agar dengan kemampuan yang dimilikinya dapat diaktualisasikan menjadi fasilitator dan pendamping masyarakat. Dalam melakukan aktivitasnya menuju ke arah penguatan dan kemandirian. Sehingga dapat mendorong ke arah kesetaraan dan kesederajatan masyarakat di antara para pihak. Para pihak yang terlibat dalam mengelola kawasan TN Meru Betiri maupun dalam aspek lain yang lebih luas.

••

BUMN/Swasta, memiliki kepentingan agar kapasitas finansial mereka dapat mengembangkan usaha untuk mendukung pembangunan kawasan TN Meru Betiri. Terlibat dalam kegiatan sosial-ekonomi masyarakat


yang didasarkan pada prinsip keadilan, berbagi keuntungan dan kelestarian kawasan. Intervensi kegiatan perekat dalam relasi bertetangga (coexistence) ini adalah program pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri bersama masyarakat.

Pengembangan Demplot Agroforestry Tujuh Hektar Intervensi kegiatan perekat ini merupakan sebuah pintu masuk strategis (strategic entry point). Ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dapat menjadi daya tarik masyarakat dan para pihak yang disesuaikan dengan kepentingan dan kewenangan masing-masing. Pintu masuk strategis itu berupa program pengelolaan TN Meru Betiri Bersama Masyarakat. Program ini pada awalnya diwujudkan melalui pembuatan demplot agroforestry tumbuhan obat. Demplot seluas tujuh hektar dikerjakan bersama masyarakat, Konsorsium Fahutan IPB-LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) dengan Pengelola TN Meru Betiri, tahun 1995. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan demplot ini sebanyak 43 KK (Kepala Keluarga) berasal dari Desa Andongrejo, khususnya dari komunitas Timur Sawah yang mayoritas penduduknya dari etnis Madura. Demplot agroforestry tersebut ditanami jenis-jenis tanaman hasil seleksi dan usulan para petani. Petani memilih jenis-jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Selama ini, dari hutan TN Meru Betiri, petani memanfaatkan buah, daun, akar dan bagian-bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Kini demplot agroforestry tumbuhan obat seluas tujuh hektar sudah tampak seperti hutan mini. Hutan buatan yang di atasnya ditumbuhi sebanyak 1.892 pohon yang berdiri kokoh dan menjulang dengan ranting yang membentang bak payung hijau. Pohon- pohon ini terbagi dalam 4 jenis tanaman obat, antara lain Kedawung (Parkia roxburghii) sebanyak 1.321 pohon, Kemiri (Aeurites molluccana) sebanyak 45 pohon, Pakem (Pangium edule) sebanyak 161 pohon, dan Trembesi (Samanea saman) sebanyak 365 pohon. Saat ini keempat jenis tanaman obat tersebut sudah mulai berbuah. Bahkan sebagian biji-bijiannya telah dibudidayakan kembali oleh petani. Pengembangan demplot ini secara khusus bertujuan untuk, pertama, memaduserasikan antara aspek pelestarian dan pemanfaatan. Kedua, melestarikan keragaman hayati tumbuhan obat melalui usaha budidaya


dengan sistem agroforestry. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat (income generating) dalam pengelolaan hutan TN Meru Betiri. Keempat, bertujuan mengembalikan signifikansi peran serta masyarakat agar terintegrasi dalam sistem pengelolaan TN Meru Betiri secara berkelanjutan. Kelima, membangun sistem organisasi petani hutan yang kuat dan handal agar mampu menjadi aktor utama (main actor) dalam pengelolaan hutan TN Meru Betiri. Keenam, menciptakan alat perekat untuk membangun kemitraan dengan mengintegrasikan kepentingan para pihak dalam pengelolaan hutan TN Meru Betiri. Untuk memperkuat pengembangan demplot, pada tahun 1997 diteruskan dengan pengembangan kemitraan pada tingkat formalistik sebagai media untuk membangun kesamaan persepsi, konsensus dan memudahkan koordinasi antar instansi. Ini ditandai dengan terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan Penyangga TN Meru Betiri. Formalisasi forum ini dikuatkan dengan SK Bupati No. 34 tahun 1997. Forum pertemuan berkala diadakan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan penyangga TN Meru Betiri. Supaya Tahap Pengembangan Demplot Tujuh Hektar Pengembangan demplot melalui proses dan tahapan yang cukup panjang. Sosialisasi program ini dimulai sejak tahun 1994. Sasaran diprioritaskan kepada: 1. Masyarakat, secara hirarkis meliputi: a. Memilih komunitas sasaran. b. Membentuk kelompok. c. Mengadakan pertemuan rutin kelompok. d. Mengadakan pelatihan-pelatihan. 2. Pengelola TN Meru Betiri, secara hirarkis meliputi: a. Ka Subdit Taman Nasional. b. Direktur Bina Pelestarian Kawasan untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. c. Kanwil Kehutanan Jawa Timur – untuk membuat nota kesepakatan atau MoU (Memorandum of Understanding). d. Pengelola TN Meru Betiri – untuk membuat kontrak kerja antara pengelola TN Meru Betiri dengan petani penggarap.


rumusan hasil dari pertemuan-pertemuan yang berupa konsep-konsep dapat diaplikasikan di tingkat praktis, dibentuk Forum Koordinasi di tingkat kecamatan yang beri nama Forum Koordinasi Antar Warga Zona Desa Penyangga (FKWAD) TN Meru Betiri, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kecamatan No. 03: Tahun 1998. Anggota Forum Koordinasi terdiri atas seluruh instansi terkait di jajaran tingkat kabupaten. Anggota di tingkat kecamatan diisi oleh instansi terkait di kecamatan ditambah wakil-wakil kelompok masyarakat lokal dan para kepala desa.

Dari 7 Hektar Menjadi 4.000 Hektar Keberhasilan mengembangkan demplot tujuh (7) hektar tersebut telah mendorong pihak pengelola TN Meru Betiri memperbarui kebijakan dengan mengakomodasi dan mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan TN Meru Betiri dalam skala lebih luas. Perubahan kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari momentum reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Namun masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi menciptakan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya huru-hura di Jakarta hingga ke sejumlah daerah, termasuk Jember. Di antara sekian dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya fenomena open access resources atau penjarahan terbuka terhadap sumberdaya hutan di seluruh penjuru negeri, termasuk di TN Meru Betiri. Sejak 24 Mei 1999, model demplot agroforestry 7 hektar dijadikan sebagai konsep untuk mewujudkan perubahan kebijakan. Melalui pengembangan program rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman obat bersama masyarakat dan para pihak. Melalui sistem agroforestry, lahan kritis tersebut dihijaukan kembali oleh masyarakat. Di kawasan tersebut, penduduk menanam beragam tanaman kehutanan berupa tanaman obat dan tanaman multiguna lainnya. Seperti kemiri, kluwek, kedawung, petai, nangka, sukun, joho lawe, joho keling sebagai insentif jangka panjang. Di sela tanaman kehutanan, masyarakat menanam tanaman tumpangsari, seperti jagung, padi, kedelai, kacang tanah sebagai insentif jangka pendek. Kini lahan yang direhabilitasi telah mencapai 4.000 hektar. Program rehabilitasi kawasan ini melibatkan sekitar 3.556 KK, yang terbagi ke dalam 108 kelompok


tani hutan. Mereka berasal dari 5 desa, yakni Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Wonoasri dan Curahtakir, Kecamatan Tempurejo. Hasil penelitian KAIL bersama masyarakat tahun 2004, lahan rehabilitasi telah dihijaukan kembali dengan kurang lebih 250.000 pohon dari 30 jenis tanaman obat dan tanaman multiguna lainnya. Menariknya, dari ratusan ribu pohon yang telah ditanam dan hidup merupakan hasil usaha swadaya petani. Sebaliknya, bibit-bibit tanaman bantuan dari Departemen Kehutanan tak berumur lama, umumnya mati setelah ditanam. Pasalnya, bantuan bibit datang terlambat. Bibit-bibit bantuan baru datang ketika musim hujan akan berakhir. Selain itu, proyek bantuan bibit tidak dikerjakan oleh petani sendiri dalam pembibitannya, melainkan bibit tersebut dibeli dari kebun-kebun bibit yang letaknya jauh dari lokasi rehabilitasi. Sehingga daya tahan bibit tidak sama dengan bibit yang dihasilkan oleh petani di sekitar lokasi pembibitan. Pada tahun 2011, menurut rencana, TN Meru Betiri akan mendapat bantuan pengadaan bibit dari DAS Bondowoso untuk lahan rehabilitasi seluas 350 hektar guna memenuhi kebutuhan bibit bagi lahan rehabilitasi yang tanaman pokoknya masih belum lengkap. Pada November tahun ini pula, Kedutaan Finlandia di Jakarta membantu pembibitan masyarakat sebanyak 18.000 bibit untuk ditanam di lahan rehabilitasi seluas 90 hektar. Pembibitan dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan mengutamakan peran kelompok-kelompok perempuan yang juga terlibat dalam program rehabilitasi. Tangan-tangan kaum perempuan diharapkan dapat memberikan sentuhan magis dalam merawat tanaman. Di sisi lain, dengan melibatkan kaum perempuan sebagai aktor utama dalam pembibitan, harapannya diperoleh hasil bibit yang berkualitas. Sehingga saat ditanam memiliki daya tahan hidup yang kuat dan dapat tumbuh dengan baik. Keterlibatan semacam ini dapat mendorong penguatan peran kaum perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lewat penguatan kelembagaan dan pengembangan ekonomi berdimensi konservasi di TN Meru Betiri.

Perubahan Positif dari Kehutanan Masyarakat Pengembangan kehutanan masyarakat diwujudkan dalam bentuk program rehabilitasi telah membawa perubahan positif. Baik secara ekologis, ekonomi, sosial dan kelembagaan serta perubahan persepsi masyarakat dan para pihak.


Ekologis. Lahan rehabilitasi yang ditanami masyarakat dengan beragam tanaman obat dan tanaman multi guna lainnya telah memberikan dampak positif bagi perbaikan daya dukung mutu lingkungan di sekitarnya. Lahan rehabilitasi telah mulai mengembalikan fungsi hutan sebagai penata dan pengatur air. Mencegah terjadinya banjir, longsor dan kekeringan. Serta berkontribusi bagi kestabilan iklim mikro dan makro. Pepohonan yang makin rimbun telah mengubah lingkungan sekitar semakin nyaman. Kenyamanan itu telah mengundang beberapa jenis satwa datang dan berkembangbiak, seperti kera, budeng, trenggiling, dan kijang. Kini kawasan hutan menjadi habitat satwa-satwa liar. Ekonomi. Saat ini dari tanaman tumpangsari yang dipanen telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat diperkirakan makin bertambah saat panen raya tanaman pokok. Peningkatan pendapatan juga diperoleh dari kegiatan pengolahan tumbuhan obat menjadi produk jamu tradisional. Seperti yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu TOGA “Sumber Waras” Desa Andongrejo. Hasil kajian KAIL bersama masyarakat 2005 menunjukkan hasil tanaman semusim atau tumpangsari seperti jagung, padi, kedelai, kacang tanah dapat menutupi sekitar 52% dari kebutuhan pokok petani. Kelak, diperkirakan hasil panen dari tanaman pokoknya akan jauh lebih besar. Saat ini beberapa petani telah mulai panen dan hasil panennya mencapai Rp 1 juta permusim. Sosial. Tumbuhnya kebersamaan antar kelompok tani dengan petugas kehutanan, pemerintah desa dan para pihak. Ini terlihat dari kegiatan gotong royong dalam memperbaiki jembatan yang rusak, rumah penduduk yang hampir roboh, keterlibatan Kepala Kepolisian Sektor Tempurejo dalam memberi penyuluhan kehutanan. Juga adanya kunjungan antar kelompok untuk berbagai informasi, pengetahuan dan pengalaman. Dari segi pengamanan hutan, masyarakat juga aktif dalam memberikan informasi kepada petugas bilamana ada kegiatan illegal logging, perambahan maupun perburuan satwa. Kelembagaan. Kelompok-kelompok tani yang terlibat dalam program rehabilitasi juga telah melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan kelompok tani, mencetak kader potensial, mengembangkan kegiatan usaha bersama, saling kunjung antar


desa dan membuat jaringan antar kelompok di tingkat desa (Jaketresi 9 di Curahnongko dan Permata Resi10 di Andongrejo). Mekanisme kelembagaan telah membangun semangat kebersamaan dan memperluas wawasan dan cakrawala pengetahuan dan ketrampilan petani. Baik menyangkut kehutanan maupun masalah sosial kemasyarakatan. Ini sangat berguna bagi modal sosial petani meningkatkan peranannya dalam pengelolaan TN Meru Betiri.

Perubahan Persepsi Masyarakat Manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang diperoleh petani dari keterlibatannya dalam program rehabilitasi telah mengubah persepsi masyarakat dan para pihak. Dulu, menyandingkan jagawana11 dengan masyarakat, ibarat menyatukan air dengan minyak. Kini, adagium ini tidak selalu benar. Meminjam istilah Kyai Mbeling Emha Ainun Nadjib, kini para jagawana telah berubah dan memilih menjadi ruang bagi masyarakat daripada terus-menerus menjadi perabot bagi organisasi dan egosentrisnya yang kontra-produktif. Program rehabilitasi telah memugar dan membangun citra baru Jagawana, dari citra sebagai ‘Jagawana Perabot’ yang mengedepankan pendekatan keamanan semata dan tidak peduli terhadapat kesulitan dan persoalan yang dihadapi masyarakat, menjadi ‘Jagawana Ruang’. Jagawana ruang memiliki profil kecakapan yang memadai dalam memaduserasikan pendekatan keamanan yang konvensional dengan pendekatan manajerial yang melalui prinsip-prinsip persuasi dan edukasi. Jagawana ruang senantiasa bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman (share), menampung dan menanggapi keluhan-keluhan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat dengan arif, objektivitas akal pikiran serta ketajaman intuisi. Masyarakat dipahami kondisi objektivitasnya, bukan disalahpahami ketidakberdayaannnya.

9 JAKETRESI atau Jaringan Kelompok Tani Rehabilitasi, adalah sebuah jaringan kelompok tani di Desa Curahnongko, sebuah desa di sekitar TN Meru Betiri. 10 PERMATA RESI atau Persatuan Masyarakat Rehabilitasi adalah kelompok tani di Desa Andongrejo yang melakukan rehabilitasi kawasan di Meru Betiri. 11 Jagawana atau penjaga hutan, biasanya adalah POLHUT atau polisi kehutanan yang bertugas menjaga hutan dari ancaman perusakan.


Perubahan jagawana yang demikian tidak lepas dari pergumulan mereka dalam mengembangkan program rehabilitasi bersama masyarakat. Di sini, jagawana terlibat dalam pertemuan rutin kelompok, menjelajahi lahan rehabilitasi bersama ketua kelompok dan pendamping, melakukan mediasi dan resolusi konflik secara santun dengan mengutamakan kearifan lokal. Program rehabilitasi beserta kegiatan-kegiatan produktif telah mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Jember untuk menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan yang bernilai strategis dalam penentuan arah dan pembangunan daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Jember bertanggungjawab dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan potensi-potensi lokal yang ada untuk pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan masa sebelumnya dimana desa-desa penyangga TN Meru Betiri dianggap sebagai beban dan tidak tersentuh derap langkah pembangunan, kini Pemerintah Kabupaten mulai memperhatikan potensi dan kemampuan desadesa penyangga. Misal, pembangunan prasarana jalan aspal telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Transportasi pemasaran hasil pertanian masyarakat menjadi lancar.

Peningkatan dan Pemantapan Peran Masyarakat Berjalannya program kemitraan dalam bertetangga yang diwujudkan dengan Program Pengelolaan TN Meru Betiri Bersama Masyarakat, dalam takaran tertentu telah memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan para pihak. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan para pihak dalam batasan tertentu telah terakomodasi dan terintegrasi dalam kegiatan rehabilitasi di TN Meru Betiri dan kegiatan lainnya. Peran dan keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam program rehabilitasi dalam skala lebih luas didedikasikan untuk kelestarian TN Meru Betiri. Peran dan keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan TN Meru Betiri dengan berbagai implikasi positifnya perlu ditingkatkan dan dimantapkan, meminjam istilah ushul fiqih, “al-muhafadlotul ala qodimis sholih, wal akhdlu ala jadidil ashlah”, memelihara yang telah berkembang, dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Dengan demikian, intervensi kegiatan


perekat yang sudah berjalan merupakan sebuah kontinuitas yang senantiasa membutuhkan perbaikan dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan dan pemantapan dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan dan pemantapan itu merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan lanjutan yang dihadapi masyarakat dan para pihak dalam keterlibatannya dalam pengelolaan TN Meru Betiri. Beberapa aspek masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan dalam kerangka kemitraan sekaitan dengan program pengelolaan TN Meru Betiri bersama masyarakat, antara lain: 1. Mengakselerasi Pembangunan Bio-fisik Kehutanan di Lahan Rehabilitasi Dengan cara menanami yang masih kosong, melengkapi tanaman yang masih kurang dan merawat yang sudah ada. Serta menghentikan perambahan dan perburuan satwa liar. Pun diantisipasi dan dideteksi sejak dini. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada illegal mining, yang tentunya dapat merusak keutuhan dan kelestarian TN Meru Betiri. 2. Masalah Tenurial Dalam kaitan ini masyarakat membutuhkan ‘legal security’ untuk memperjelas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam mengelola lahan rehabilitasi guna menjamin keberlanjutan masyarakat dalam memperoleh hak akses dan kontrol. Serta manfaat jangka panjang dari lahan rehabilitasi yang mereka kelola. Kepastian hukum ini secara bersamaan juga akan makin meningkatkan keterlibatan masyarakat melakukan pemeliharan dan perlindungan terhadap kawasan secara berkelanjutan. Karena mereka memperoleh manfaat secara berkelanjutan. 3. Memperkokoh Modal Kemitraan yang telah terbangun secara informal Mempererat kerjasama dengan dinas-dinas terkait, seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas UMKM guna menggalang mendukung terhadap kegiatan rehabilitasi dan kegiatan masyarakat desa-desa penyangga. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat Dalam kaitan ini perlu adanya dukungan bagi masyarakat dari para pihak untuk mendukung pemasaran dari hasil tanaman kehutanan yang sudah mulai buah, seperti petai, nangka supaya laku di pasaran dan meningkat nilai jualnya. Selain pemasaran, juga dibutuhkan intervensi teknologi agar


hasil tanaman kehutanan. Contohnya nangka, dapat diolah menjadi keripik nangka sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Di sisi lain, bagi kelompok TOGA memerlukan dukungan teknologi tepat guna, perijinan dan modal. Begitu pula bagi masyarakat yang di Sarongan dan Kandangan. Dua daerah ini memerlukan dukungan untuk mencari pengganti alternatif kayu bakar untuk pengolahan gula aren. Alternatif bahan bakar itu guna mengurangi dan bahkan menghentikan tekanan terhadap TN Meru Betiri. Demikian pula bagi nelayan dan pengembangan usaha ikan. Mereka juga memerlukan dukungan modal dan alat serta dukungan lainnya yang relevan. 5. Mengintegrasikan pembangunan desa-desa penyangga TN Meru Betiri Ini menjadi bagian skala prioritas dalam rencana strategis pembangunan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Potensi alamiah yang dimiliki oleh desa-desa penyangga TN Meru Betiri dan beragam potensi lainnya, dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Potensi untuk dikembangkan menjadi sentra tumbuhan obat dan eko-wisata. Dengan menjadi pilihan skala prioritas, maka akan mendorong laju pembangunan di desa-desa penyangga. Mulai dari perbaikan infrastruktur dan selanjutnya akan berimplikasi pada percepatan laju perkembangan ekonomi lokal yang berbasis sumber daya lokal. Dalam kaitan ini akan mendukung bagi pengembangan desa konservasi mandiri, di dalam pengembangannya tidak semata-mata bertumpu pada kemampuan programatik TN Meru Betiri. Tapi juga membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah daerah.

Penutup Masyarakat dan kawasan konservasi seperti Taman Nasional selalu dapat hidup berdampingan dan bertetangga dengan baik. Keduanya dapat saling memberi sumber kehidupan yang menguntungkan satu sama lain. Keduanya juga saling membutuhkan dan menjaga kelestarian untuk masa depan yang lebih baik. Mayoritas penduduk di sekitar Taman Nasional memiliki interaksi dan ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Anggapan bahwa masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah ancaman bagi kelestarian Taman Nasional yang muncul selama ini, ternyata keliru. Peran masyarakat dalam


program rehabilitasi lewat mengelola lahan kritis dengan tanaman obat dan tanaman multiguna lainnya di TN Meru Betiri, terbukti telah menjadi wahana pembelajaran dan bermetamorfosa sebagai sumberdaya potensial yang dapat didayagunakan untuk menyeimbangkan antara aspek pemanfaatan dan pelestarian. Antara pelestarian dan pemanfaatan dapat dipertemukan dan dapat diwujudkan dalam alam nyata.

Bagian III

HKm & Hutan Desa, Mengurai Masalah Untuk Memupuk Harapan

Aktivitas Praktek Pengukuran Potensi Cadangan Karbon di HKm Rigis Jaya, Lampung Foto © Mangarah Silalahi

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Rigis Jaya: Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera Oleh: Sunarni 12

J

alan tanah masuk menuju kampung itu naik dan turun. Hanya sebagian ruas yang telah disemen. Siapa saja yang hendak menuju kampung itu juga mesti menyeberangi sungai dengan jembatan kayu. Kampung itu bernama Pekon Rigis Jaya, pekon artinya kampung atau desa, terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dari Kota Bandar Lampung ke kampung ini memakan waktu sekitar lima jam. Di ujung kampung dijumpai jalan bertanah dengan lebar sekitar tiga meter. Di kiri kanan tampak jelas tanaman campuran multistrata. Di tahun 2000an, tanaman di lokasi ini didominasi tanaman kopi dan mulsa cabe. Saat itu sudah ada tanaman kayu-kayuan, tapi belum cukup tinggi. Kini kawasan ini berubah menjadi bukit yang lebih hijau dibanding tahun 2000an. Dalam kawasan itu aneka tanaman campuran multi strata (agroforestry) tumbuh subur. Di sana terdapat pohon alpukat, cempaka/medang, dadap, durian, jati, kayu afrika, kayu hujan, kayu manis, kayu putih, kopi, lada, melinjo, pepaya, pinang, pisang, sengon semedo, sono keling, durian, petai, rambutan, randu, lamtoro hantu, dan kemiri. Di dalam hutan juga dapat dijumpai beragam rotan, bambu betung, bambu kapur, aren, salak, dan bunga anggrek hutan. Selain kekayaan flora, beragam fauna dapat dijumpai dalam kawasan hutan ini. Sebut saja beruang madu, harimau, kukang, kijang, babi hutan, kelinci hutan, landak, biawak, sero, musang, binturung, senggung, kucing hutan, ular, katak bertanduk, monyet, lutung, beruk, siamang, simpai, tupai, bajing terbang, 12 Penggiat di Perkumpulan WATALA, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu lingkungan dan kehutanan yang berbasis di Lampung.


jelarang, dan kelelawar. Kawasan ini juga menjadi habitat aneka populasi unggas, antara lain rangkok, jentare, kutilang, kacer, petet, kutilang emas, pelatuk, laladi, elang hitam, elang madu, hantu, prenjak, puyuh, ayam hutan, dan beberapa jenis burung yang namanya belum diketahui penduduk. Di bawah ketinggian hutan rimba terdapat areal yang berisi tanaman campuran sebagai sumber kehidupan masyarakat. Di sini tidak ditemukan lagi areal yang didominasi tanaman kopi seperti sepuluh tahun yang lalu. ”Sekarang areal ini dapat dikatakan sudah lebih baik” kata Muayat, Ketua Kelompok Tani Rigis Jaya II.

Sejarah Pekon, KPPH dan HKm Semula Pekon Rigis Jaya adalah dusun yang bernama Sinar Harapan Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong. Tahun 1998 bernama Dusun Rigis Jaya II Pekon Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong. Nama Pekon Rigis Jaya terinspirasi dari nama Bukit Rigis. Bukit Rigis berada di kawasan Hutan Lindung Register 45 B. Pada 11 Mei 2010, terjadi pemekaran wilayah. Status Rigis Jaya naik, menjadi salah satu pekon dalam Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Rigis Jaya membawahi empat dusun, antara lain Dusun Atar Obor, Dusun Wana Jaya, Dusun Buluh Kapur, dan Dusun Rejosari. Total populasi di pekon ini mencapai 844 orang. Pada tahun 1980an itu, pemerintah melaksanakan program reboisasi. Tumbuhan yang ditanam melalui program reboisasi adalah sonokeling dan kaliandra. Ketika itu masyarakat penggarap dilibatkan hanya menjadi buruh tanam dengan upah Rp 1.500 per hari. Dalam program reboisasi itu, warga dipaksa meninggalkan lahan garapan di kawasan hutan tersebut. Pemerintah beralasan, warga hanya mementingkan keuntungan materi dari kawasan hutan dan mengabaikan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan lahan. Namun penduduk tetap melakukan penggarapan lahan di kawasan secara sembunyisembunyi, seperti menanam kopi. Tahun 1998, setelah pemerintahan Suharto jatuh, masyarakat pendatang itu berbondong-bondong menggarap kawasan hutan negara secara terang-terangan. Mereka kembali menggarap lahan yang telah lama mereka kelola dan tanami dengan tanaman kopi.


Menjelang tahun 2000, nilai jual kopi cukup tinggi, mencapai Rp 15.000 per kilo. Namun tingginya harga komoditas ini justru membuat masyarakat merasa tidak aman. Pungutan liar (pungli) dari hasil panen kopi merajalela, bahkan dilakukan oknum aparat pemerintah. Lewat pungutan-pungutan liar, seolah kekeliruan yang telah dilakukan masyarakat di kawasan hutan itu telah mendapat izin dan pengakuan dari pemerintah. Tim dari Watala, sebuah LSM di Lampung yang bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan, kemudian mendatangi petani di Pekon Rigis Jaya. Tim ini bertujuan mendampingi masyarakat untuk memperoleh pengakuan hak pengelolaan hutan. Watala membuat pertemuan bersama warga dan membahas peluang pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan. Model pengelolaan yang ditawarkan adalah pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Awal Agustus 2000, difasilitasi oleh Watala dan ICRAF, sebuah lembaga penelitian internasional untuk isu agroforestri, sebelas orang perwakilan masyarakat Pekon Rigis Jaya melakukan studi banding ke Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) Talang Mulya di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman yang berada di Register 19 Gunung Betung. Sejak tahun 2000, KPPH Talang Mulya telah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang berlaku selama tiga tahun dari Kanwil Kehutanan Provinsi Lampung. Sebelumnya di wilayah tersebut, KPPH Sumber Agung telah mendapat izin yang sama pada 1999 selama lima tahun oleh Menteri Kehutanan (Menhut). Sebelas orang itu kemudian melakukan sosialisasi atas hasil belajar dan studi banding mereka ke penduduk di Pekon Rigis Jaya, baik melalui kegiatan keagamaan, pengajian, maupun mendatangi rumah-rumah penduduk. Mereka menjelaskan soal pentingnya untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas pengelolaan hutan. Sosialisasi mereka mendapat sambutan baik dari warga pekon. Tak lama kemudian, warga membentuk kelompok pada Agustus 2000 yang diberi nama Kelompok Masyarakat Peduli Hutan (KMPH) Rigis Jaya II dengan sub kelompok yang terdiri dari Rigis Atas dan Rigis Bawah. Pendampingan untuk penguatan kelembagaan kelompok HKm juga dilakukan LSM Watala atas dukungan dari Ford Foundation, bekerjasama dengan lembaga peneliti ICRAF.


Pembentukan kelompok bertujuan untuk mendiskusikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam mengelola lahan garapan di kawasan hutan. Pengelolaan lahan di kawasan hutan ini melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan, pengamanan terhadap kerusakan hutan, dan menjaga kelestarian hutan. Selain konservasi, pengelolaan hutan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan pembentukan kelompokkelompok masyarakat di sekitar Register 45 B di Kecamatan Sumber Jaya dan Way Tenong, dilakukan upaya untuk memenuhi syarat-syarat mendapatkan izin HKm. Seperti membentuk struktur dan menetapkan pengurus lembaga, merancang program, data kelompok, data tanam tumbuh, peta sketsa berkoordinat, menyusun mekanisme kerja, memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menyusun proposal hingga mengajukan surat permohonan izin HKm ke Bupati. Tahun 2000, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mulai mensosialisasikan HKm. Sosialisasi ini terkait perambahan hutan, degradasi lahan dan fungsi hutan lainnya. Mengatasi persoalan tersebut, Dinas yang didukung LSM Watala dan Lembaga Peneliti ICRAF kemudian menginisiasi dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan dengan skema HKm. Prioritas kerja adalah kawasan yang sudah telanjur digarap masyarakat sekitar sebagai sumber penghidupan. Melalui izin pengelolaan lewat skema HKm, hubungan antara masyarakat penggarap dan Pemda setempat jadi harmonis. Saling percaya (mutual trust) terbangun. Kedua pihak saling berbagi peran dalam memulihkan fungsi hutan dan pengurangan kemiskinan. Tahun 2002, sesuai Surat Keputusan Menhut No. 31 tahun 2001 Tentang HKm, KMPH Rigis Jaya memperoleh izin HKm selama lima tahun dari Bupati Lampung Barat bersama tiga kelompok lainnya. Tahun 2007, izin pengelolaan HKm KMPH Rigis Jaya diperpanjang. Bahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37 tahun 2007 Tentang HKm, Kelompok Rigis Jaya II mendapat izin HKm definitif selama 35 tahun.

Pengelolaan Hutan di Rigis Jaya Pengelolaan hutan di Pekon Rigis Jaya sudah dilakukan sejak sekitar tahun 1970an oleh warga pendatang dari Sumatera Selatan maupun dari Pulau Jawa. Penduduk pendatang ini membuka lahan garapan di kawasan hutan, dengan


cara tebang tebas, sebagai ladang. Ladang ini ditanami padi, lalu tanaman kopi, dan lain-lain. Belakangan, ladang ini menjadi perkebunan kopi monokultur. Perambahan kawasan hutan ini memicu konflik antara penduduk di sekitar kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan. Pemerintah mengusir penduduk agar meninggalkan lahan garapan mereka di kawasan hutan. Namun masyarakat tetap mengarap lahan di kawasan hutan. Sebab, lahan garapan itu sumber penghidupan utama warga. Pemerintah tidak dapat terus memaksa penduduk pindah. Paska jatuhnya Orde Baru, penduduk di Pekon Rigis Jaya, melalui dukungan organisasi non-pemerintah, membentuk kelompok masyarakat pengelola hutan. Model pengelolaan hutan pada lahan garapan yang semula dilakukan penduduk mengalami perubahan. Areal garapan dipetakan untuk memperoleh kejelasan kepastian luas garapan masyarakat, dan untuk mempermudah penyusunan rencana pengelolaan, pengawasan, perlindungan, dan pengamanan hutan. Tanaman yang semula padi dengan ladang berpindah, diganti dengan kopi dan coklat. Bahkan beberapa bagian tanaman monokultur diganti pohon kayu, tanaman buah, dan tanaman multiguna atau multi purpose trees spesies (mpts). Berdasar pengetahuan melalui ujicoba dan pengalaman, masyarakat memilih sendiri jenis tanaman kehutanan yang cocok dengan kondisi lahan, memiliki nilai ekonomi dan berfungsi dalam konservasi. Untuk tanaman pembatas antara blok perlindungan hutan rimba dengan blok pemanfaatan ditanami bambu. Bambu juga ditanam di sepadan sungai. Sebelum 1998, pada blok pemanfaatan pernah dilakukan pengolahan lahan dengan persawahan dengan luas sekitar 6 ha sebelum akhirnya menjadi ladang tanaman palawija dan tanaman campuran multistrata. Terdapat pula pembiaran semak belukar sekitar 2 ha pada areal miring dan di dekat sumber mata air yang hingga kini tidak mengalami perubahan. Ini merupakan hasil keputusan dalam musyawarah kelompok. Bila lahan tersebut dikelola seperti pada lahan lainnya dapat berisiko longsor. Selama tahun 2003-2004, masyarakat menanam cabe mulsa pada lokasi paska pemanenan sawah sekitar 6 ha. Selain bertujuan mengeraskan lahan, juga sebagai bentuk “protes” kelompok. Saat itu kegiatan pendampingan secara intensive khususnya dari LSM Watala, sedang vakum. Aksi protes ini cukup berhasil menarik perhatian banyak pihak. Mereka tidak menduga jika


kelompok akan melakukan penanaman monokultur cabe mulsa. Sehingga akhirnya Watala kembali mendampingi. Watala bekerjasama dengan ICRAF dan dukungan Pemda setempat. Pasca panen cabe mulsa, pola pengolahan lahan pun dikembalikan menuju pola tanaman campuran multistrata. Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama pihak ketiga melakukan evaluasi kepada Kelompok Rigis Jaya II. Evaluasi dilakukan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat No. 225/2006 Tentang Panduan Teknis Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Hutan Kemasyarakatan Lampung Barat. Hasilnya, kelompok Rigis Jaya II masih dianggap layak untuk dapat meneruskan pengelolaan areal kerja HKm. Ini mendorong upaya revitalisasi dalam pengembangan kelembagaan kelompok dan perbaikan pengelolaan areal, khususnya pada blok pemanfaatan. Areal kerja HKm kelompok Rigis Jaya II, dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan bersamasama oleh Watala, masyarakat, dan Dinas Kehutanan Lampung Barat, seluas 224.604 ha. Areal ini terbagi menjadi dua blok seperti pada tabel di bawah. No.

Wilayah

1.

Blok Perlindungan - Hutan Tua (Rimba)

2.

Blok Pemanfaatan

TOTAL

Luas (ha) 145,603 79,001 224,604

Pembagian blok pada areal kerja HKm yang dilakukan secara partisipatif ini dimaksudkan untuk menghindari perluasan areal garapan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lindung, dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi. Dari tabel di atas dapat terlihat luas areal kerja HKm lebih banyak digunakan sebagai blok perlindungan kawasan hutan dibanding blok yang dimanfaatkan oleh penduduk. Blok perlindungan adalah kawasan yang masih utuh sebagai hutan rimba atau hutan tua yang telah lama dijaga penduduk. Masyarakat membutuhkan keutuhan lahan tersebut dari segi pemanfaatan maupun pelindung dari ancaman bencana. Areal yang dijadikan blok perlindungan lain seperti areal yang dilalui anak sungai. Atau daerah aliran sungai, kemiringan lahan dan lahan


yang dibiarkan tetap semak belukar. Sedangkan blok pemanfaatan diputuskan berdasarkan kesepakatan kelompok dimana lahan hamparan dibagi dua blok, KMPH Rigis Atas dan KMPH Rigis Bawah. Batas kedua hamparan tersebut adalah batas alam berupa sungai.

Tanaman Campuran di Kawasan HKm Pengeloaan hutan yang dilakukan dengan tanaman campuran merupakan model bagi masyarakat untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tanaman campuran berada di blok pemanfaatan areal kerja HKm. Sedangkan pada blok perlindungan, seutuhnya dikelola dengan menitikberatkan pada kepentingan melestarikan fungsi lindung. Model pengelolaan areal kerja HKm pada blok pemanfaatan mencakup antara lain pengolahan lahan, rehabilitasi lahan, perlindungan dan pengamanan hutan (areal kerja HKm dan sekitarnya), dan pemanfaatan kawasan pada areal kerja HKm.

a. Pengolahan lahan Model penanaman dilakukan secara merata dengan pemilihan bibit, penyemaian, pembuatan lubang tanam, pemberian pupuk, penanaman dan pemeliharaan. Jenis tanaman yang terdapat di lahan garapan areal kerja HKm dan sekitarnya meliputi tanaman yang bertajuk tinggi, sedang dan rendah. Jenis tanaman dipilih atas dasar kecocokan bila ditanam dengan lahan di KMPH Rigis Jaya II, karena menguntungkan secara ekonomis dan ekologis yang berarti dapat berfungsi melestarikan hutan. Penanaman dilakukan kaum lelaki yang terkadang dibantu anggota keluarga lainnya. Tahun 2002, pengurus kelompok berhasil melakukan pendataan. Seluruh jenis tanaman yang ada dilahan garapan KMPH Rigis Atas dan Rigis Bawah sebanyak 15 jenis. Jumlah keseluruhan 173.351 batang tanaman. Kegiatan pemeliharan meliputi pembersihan rumput (penyiangan), pemberian obat rumput, pembuangan ranting, penunasan, pemupukan (pupuk kompos dan pupuk kimia, dan pupuk organik). Saat ini lebih dominan menggunakan pupuk organik. Serta membuat konservasi jangka pendek (teras siring, rorak/


lubang angin, strip bangku). Pemeliharaan umumnya dilakukan sendiri oleh kepala rumah tangga. Kendala yang dihadapi sebagai tantangan kedepan dalam pengolahan lahan, antara lain: 1. Cuaca yang tidak menentu (menghambat pemupukan, dan penanaman), 2. Kurangnya modal, 3. Kesulitan dalam memberikan waktu yang cukup untuk mengelola lahan, karena kelompok sering kedatangan tamu baik dari pemerintah, maupun dari pihak terkait. Baik itu hanya sekedar wawancara atau diskusi, maupun observasi ke lokasi areal kerja HKm, dan ke lokasi kegiatan kelompok lain, 4. Hama tanaman (ulat batang, jamur, virus, semut).

b. Rehabilitasi lahan Masyarakat merehabilitasi lahan melalui pembuatan demplot tanaman, konservasi jangka pendek (pembuatan rorak, tersering, strip rumput), konservasi jangka panjang (penanaman, tambal sulam), pemupukan, pengkayaan tanaman (multistrata tajuk). Rehabilitasi dilakukan pada areal kerja HKm, lahan kolektif kelompok, lahan marga dan lahan sekitar pemukiman/tempat tinggal. Rehabilitasi pada blok pemanfaatan dilakukan secara perorangan (pembuatan demplot di marga, sekitar pemukiman/tempat tinggal dan di lahan garapannya pada areal kerja HKm), kelompok (pembuatan demplot kelompok), dan bantuan dari satwa (burung rangkok, beru, musang, simpai). Sedangkan rehabilitasi pada blok perlindungan dilakukan dengan fasilitasi kelompok masyarakat. Persoalan yang menjadi kendala dalam rehabilitasi, antara lain; keterbatasan dana, dan pengadaan bibit tanaman unggul yang terbatas.

c. Perlindungan dan pengamanan hutan Untuk perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerja HKm dan sekitarnya, maka dilakukan pembuatan blok perlindungan di areal kerja HKm, pembuatan terasering, pembuatan rorak, penanaman lebih rapat pada lahan


miring, mengangkat seksi keamanan di kelompok atau Pam Swakarsa, dan pengkayaan tanaman di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Perlindungan dilakukan pada areal rimba/hutan tua, lereng/lahan dengan kemiringan kurang dari 50 derajat, daerah aliran sungai (DAS), sumber mata air, dan tebing. Seluruh anggota kelompok bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. Persoalan yang dianggap sebagai penghambat dalam melakukan kegiatan perlidungan dan pengamanan kawasan hutan, antara lain; dana, akses jalan yang belum memadai, dan cuaca yang tidak menentu.

d. Pemanfaatan kawasan pada areal kerja HKm Pemanfaatan kawasan pada areal kerja HKm antara lain pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pemanfaatan jasa lingkungan, seperti penyediaan air bersih, pengairan untuk kolam ikan, pengairan sawah kampung, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan obyek wisata alam. Untuk pemanfaatan HHBK, hasil panen sebagian besar dijual. Sisanya dikonsumsi sendiri. Penjualan HHBK dilakukan melalui tengkulak yang datang ke petani, dijual ke pengepul, atau dijual ke pasar. Proses pemanfaatan dalam penanganan paska panen sampai pemasaran dilakukan oleh seluruh anggota keluarga (kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak yang sudah dewasa). Penanganan pasca panen dengan cara menjemur dilakukan para perempuan di sekitar pekarangan rumah. Sedangkan untuk pemasaran meski sebagian besar dijual sendiri ke pengepul, didukung juga oleh kelompok. Jenis tanaman tertentu seperti pinang dan kemiri dijual oleh kelompok saat kuota produk HHBK tersebut sudah cukup banyak ditampung. Harapannya, pembeli dapat mengambil langsung ke lokasi dengan nilai jual yang memadai. Harga yang tidak menentu, jauhnya tempat distribusi/pasar, akses jalan yang kurang memadai, merupakan persoalan yang menghambat proses pemasaran produk HHBK. Tambahan modal juga diperlukan sebagai dana talangan kelompok untuk menampung produk-produk HHBK. Ini dilakukan terutama di saat harga turun. Sehingga harapan kelompok dapat menampung produk dan akan menjual kembali setelah harga jual menguntungkan. Minimal dapat mengembalikan harga seperti sebelumnya.


Cuaca juga sebagai hal yang cukup menghambat, khususnya pada musim hujan. Terkadang jembatan yang dilalui terendam air. Bahkan licin pada jalan yang belum di semen.

e. Pemanfaatan jasa lingkungan Hutan memiliki sumberdaya air yang melimpah. Namun warga kampung yang dekat hutan tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Air kerap keruh di musim hujan. Tim Watala yang mendampingi masyarakat membuat program penyediaan air bersih yang berasal dari sumber mata air terdekat yang berasal dari hutan. Lalu dibangun bak penampungan air bersih berukuran 1,25 x 2,25 meter. Air sungai-sungai kecil yang berhulu di hutan tua (rimba) mengalir hingga ke kampung. Air ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari baik melalui bak penampungan air bersih, maupun yang langsung memanfaatkannya dari sungai. Manfaat lainnya untuk pengairan sawah kampung dan kolam ikan milik masyarakat. Atas inisiatif dari masyarakat sendiri, sejak tahun 2005 dibentuk empat kelompok air, yaitu kelompok Kumpai Lestari, kelompok Way Mahal, kelompok Tirta Kencana, dan Telaga Tirta. Tujuan dibentuk kelompok air agar pengelolaan pemanfaatan air dapat terpelihara dengan baik dan berkelanjutan, khususnya di musim hujan. Biaya pemeliharaan dan kerusakan ditanggung para anggota pengguna/penerima manfaat air bersih yang berjumlah sekitar 180 KK. Mekanisme pembagian peran dalam melakukan pemeliharaan atau kerusakan serta besarnya sumbangan dilakukan melalui musyawarah. Sementara, pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dimulai tahun 2008 dengan bantuan dana dari LSM Watala dan swadaya masyarakat di Kelompok Rigis Jaya II. Saat itu terdapat empat unit turbin yang terpasang. Masyarakat secara berswadaya melakukan pengembangan PLTMH. Tahun 2010, Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rimba Sejati” dampingan Kelompok Rigis Jaya II, mendapat bantuan pemasangan satu unit turbin dari Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) Project. Kini total PLTMH di sekitar lokasi ada tujuh unit turbin dengan daya 11.400 Watt. Daya ini disalurkan ke 46 rumah.


Ongkos pemeliharaan dan pengembangan PLTMH disepakati melalui musyawarah kelompok HKm. Setiap rumah/keluarga yang menggunakan listrik ini dikenai iuran bulanan sebesar Rp 10.000 per bulan. Meski tidak dibatasi, pemakaian daya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Iuran itu sebenarnya belum cukup untuk menutupi ongkos pemeliharaan, apalagi untuk membeli suku cadang yang rusak. Penerima manfaat PLTMH masih terbatas pada keluarga yang berada di hulu. Menurut rencana, masyarakat yang berada di hilir juga mendapat manfaat. Bila masyarakat hulu dan hilir merasakan manfaat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian fungsi kawasan hutan, dan menjadi tambahan pendapatan masyarakat di hulu sebagai bentuk penghargaan/jasa lingkungan. Dalam pengembangan PLTMH sempat mengalami tantangan karena adanya pemasangan listrik tenaga surya. Penggunanya sampai akhir tahun 2010 ada sekitar 40 KK. Karena biaya pemasangan cukup mahal, dan masa pemakaian listrik tenaga surya tidak lama, sekitar 5 tahun, masyarakat beralih dan mengandalkan PLTMH yang bersumber dari air di kawasan hutan. Harapannya, dalam jangka lima tahun ke depan Pekon Rigis Jaya menjadi pekon mandiri energi listrik. Areal kerja HKm di hutan rimba juga memiliki potensi wisata karena pemandangan alam dan air terjun. Namun sampai saat ini belum ada pengelolaan khusus untuk pengembangan sebagai tempat wisata. Sebab, muncul kekhawatiran, jika dilakukan pengembangan sebagai obyek wisata untuk masyarakat umum, akan terjadi gangguan terhadap kerusakan kawasan hutan.

Potensi Sumber Ekonomi Baru Meski masyarakat berupaya untuk tetap memperhatikan antara kepentingan ekonomi dan ekologi di dalam mengelola kawasan hutan, itu masih sebuah mimpi. Mimpi untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan keterbatasan kapasitas pemerintah maupun pihak ketiga lainnya yang tidak selalu dapat mendukung secara berkelanjutan. Upaya yang penting dipersiapkan di tingkat masyarakat adalah mencari terobosan ekonomi baru dimana masyarakat tidak menggantungkan pendapatan pada hasil hutan bukan kayu. Penghasilan dari


pemanfaatan HHBK sangat tergantung berapa luas lahan yang digarap sebuah keluarga. Anggota kelompok HKm memiliki luas lahan garapan bervariasi. Berdasarkan kemampuan dalam mengelola dan masa perolehan lahan. Indvidu yang lebih dulu datang menggarap, umumnya akan memperoleh lahan garapan lebih luas dibandingkan yang belakangan. Walau begitu, hanya satu orang anggota Kelompok Rigis Jaya II yang paling luas menggarap areal kerja HKm dengan lahan seluas tiga hektar. Sedangkan rata-rata lahan garapan anggota lain hanya satu hektar. Pendapatan dari pemanfaatan hutan telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya kesehatan, dan tabungan. Masyarakat perlu mencari terobosan ekonomi baru, alternatif lain selain memanfaatkan kawasan hutan. Alternatif ekonomi baru itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah tinggal untuk ditanami palawija, tanaman bumbu-bumbu dapur dan atau sayuran, membangun kebun campuran dan menanam palawija di tanah marga yang kosong, dan melakukan pengembangan ekonomi non lahan, seperti beternak kambing, unggas, sapi, budidaya ikan, penyadap nira, tenaga upahan di lahan garapan anggota kelompok yang membutuhkan, dan pengembangan lebah madu. Pendampingan LSM Watala untuk pengembangan usaha produktif non lahan merupakan program yang mendukung ketahanan pangan keluarga. Di kelompok Rigis Jaya II dikembangkan ternak kambing dan unggas. Pendampingan sejak tahun 2007 atas dukungan dari Heifer Indonesia Project. Pendampingan telah memberikan tambahan penghasilan. Khususnya untuk menambah kebutuhan pendidikan anak-anak dan kesehatan.

Kesepakatan yang Mengikat Warga Pengembangan kehutanan masyarakat baik melalui skema HKm maupun skema lainnya sangat tergantung pada komitmen masyarakat dalam menjalankan model pengelolaan. Kesepakatan masyarakat menuju hutan lestari masyarakat sejahtera menjadi landasan selain peraturan pemerintah yang berlaku untuk tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan. Regulasi lokal penting dibangun untuk mengatur mekanisme kerja kelompok-kelompok dalam mengelola kawasan, terutama di areal kerja HKm dan sekitarnya. Aturan yang disusun


bersama mengacu pada aturan pemerintah dan etika yang berlaku dalam berkelompok guna pengembangan kelembagaan kelompok. Namun aturan yang dibuat secara partisipatif oleh seluruh anggota ini dikemas secara sederhana agar mudah dipahami dan dijalankan. Tahun 2000 adalah awal pembuatan aturan bersama. Tantangannya ketika itu adalah ketidakpahaman masyarakat akan hakikat peraturan bersama. Yang dipahami masyarakat baru sebatas untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan izin HKm. Namun tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan main bersama cukup tinggi. Dalam tempo empat bulan melalui pendampingan Watala dan Icraf, aturan main itu dapat selesai dan disepakati bersama. Peraturan ini mendapat pengesahan dari Peratin Gunung Terang serta diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat. Bagi Pemerintahan Desa dan Dinas Kehutanan Lampung Barat aturan main ini merupakan perangkat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan di dalam kawasan hutan. Dalam perkembangannya, selain sebagai syarat mengajukan izin HKm, aturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Aturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta bentuk-bentuk larangan dalam pengelolaan kawasan. Yang menarik, dalam aturan main kelompok ini, poin kewajiban dan larangan justru lebih banyak dicantumkan ketimbang hak yang diterima masyarakat. Ini bukti masyarakat sangat peduli pada aspek konservasi. Pelaksanaan aturan ini dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk menjabarkan poin-poin daalam aturan kelompok. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan terhadap warga atau anggota kelompok yang melanggar aturan main, melalui musyawarah kelompok. Apabila pelanggar adalah pihak di luar anggota kelompok, maka kelompok akan segera menangkap dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Jika ada masalah hal yang belum tertuang dalam aturan main, maka kelompok menyelesaikannya melalui musyawarah kelompok. Sejak 2007, aturan main kelompok selalu mengalami penambahanpenambahan pasal untuk melengkapi kebutuhan yang belum terakomodasi dalam aturan main. Hingga tahun 2010, aturan revisi lengkap masih dalam proses penyelesaian.


Aturan main internal kelompok, bagian hak, kewajiban, dan larangan. Hak Anggota 1. Setiap anggota berhak di lindungi oleh seluruh kelompok. 2. Setiap anggota berhak mengutarakan pendapatnya dan didengarkan keluhannya. 3. Setiap anggota kelompok mempunyai pendirian. 4. Hak dan aktivitas anggota wajib mendapat perlindungan kelompok sepenuhnya. 5. Setiap anggota berhak atas lahan garapan dan seluruh hasilnya. 6. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok Kewajiban 1. Setiap anggota di wajibkan menjaga hutan tua. 2. Setiap anggota di wajibkan menanam tanaman tajuk rendah, tajuk tengah, tajuk tinggi. 3. Setiap anggota harus mentaati aturan kelompok. 4. Setiap anggota diwajibkan berusaha menyatukan kesadaran masyarakat dalam berkelompok 5. Setiap anggota wajib menjaga kerukunan antar anggota dan antar kelompok. 6. Setiap anggota harus meningkatkan keaktif-an dan kebersamaan. 7. Setiap anggota diwajibkan mensosialisasikan kegiatan kelompok kepada anggota kelompok lainnya. 8. Setiap anggota wajib mencegah kebakaran hutan. 9. Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok bila ada pencuriaan hasil kebun. 10. Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok bila penebangan/pengesekan kayu di hutan baik yang dilakukan masyarakat rigis maupun yang dilakukan masyarakat luar rigis. Larangan 1. Dilarang menebang pohon yang masih subur/hidup walaupun dilahan kelola. 2. Dilarang menjadikan lahan sebagai jaminan hutang. 3. Dilarang mengambil isi hutan seperti; kayu, rotan, hewan-hewan yang dilindungi secara diam-diam. 4. Apapun alasannya dilarang memperluas/membuka lahan yang berbatasan langsung dengan hutan


5. Dilarang menjual kebun dan lahan garapan kepada orang lain. 6. Dilarang mencuri dan menampung hasil curian 7. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang merugikan kelompok 8. Setiap anggota kelompok tidak boleh main hakim sendiri. 9. Setiap masyarakat dan anggota kelompok dilarang membakar rumput yang diarit kebunnya sendiri. 10. Dilarang membuat keruh permasalahan dan memperpanjang masalah.

Perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan Dalam sebuah keluarga, seorang istri dan seorang ibu, tidak dapat dipungkiri memiliki peran sangat penting. Perempuan paling mengetahui secara detail permasalahan ekonomi keluarga. Sehingga ia dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan. Jika ada ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran, maka akan muncul inisiatif untuk membantu mengatasi persoalan. Biasanya kaum perempuan mendukung penuh pekerjaan suami. Ia dengan senang hati membantu. Kaum perempuan juga lebih kreatif untuk mencari sumber ekonomi alternatif. Demikian halnya jika kepala keluarga memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kaum perempuan bisa dipastikan memiliki peran penting pula dalam urusan pengelolaan hutan. Peran kaum perempuan di Kelompok Rigis Jaya II sangat penting dalam pengelolaan hutan. Perempuan membantu dalam proses penanaman, pemeliharaan dengan membersihkan rumput atau hama tanaman, penyemaian, pemupukan hingga masa panen. Untuk pengolahan paska panen, perempuan terlibat dalam penjemuran hasil hutan bukan kayu. Untuk komoditi kopi, semua proses hingga menjadi kopi bubuk dilakukan oleh perempuan. Kelompok Rigis Jaya II sangat mendukung terhadap peran perempuan. Tahun 2007, kelompok pengajian dan arisan kaum perempuan difasilitasi untuk membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) bernama Rimba Sejati. Jumlah anggota KWT sebanyak 30 orang. Kegiatan rutin kelompok, selain arisan, pengajian dan simpan pinjam, menjadi tenaga kerja di lahan anggota yang membutuhkan tenaga tambahan pemetik kopi dan pemelihara lahan. Baik lahan kebun di luar kawasan maupun pada areal kerja HKm di dalam kawasan. Pekerjaan setengah hari mendapat upah Rp 12.500. Dari upah itu, sebanyak


Rp 2.000 disumbangkan untuk kas kelompok, sisanya untuk masing-masing individu. Kas KWT, selain untuk membantu anggota dalam bentuk pinjaman, juga digunakan untuk kepentingan sosial kampung, seperti sumbangan untuk warga yang mengalami musibah. Inisiatif membentuk kelompok arisan yang non struktural merupakan salah satu pengembangan model microfinance. Disertai dengan pembuktian hasil, menggerakkan inisiatif Kelompok Rigis Jaya II untuk membentuk menjadi Kelompok Wanita Tani (KWT). Sehingga kelembagaan kelompok lebih terstruktur dan aktivitas dapat direncanakan secara sistematis dan terarah. Tidak hanya berdasarkan kepada kebutuhan, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan. LSM Watala saat itu hanya membantu memfasilitasi pembentukan awal. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya, KWT ini secara mandiri melanjutkan langkah aktivitas kelompok arisan sebelumnya. Kebutuhan konsultatif terhadap pengembangan kelompok, sewaktu-waktu dapat dilakukan kepada pihak ketiga seperti Watala. Namun secara rutin dilakukan kepada Kelompok Rigis Jaya II. Pada dasarnya kegiatan KWT Rimba Sejati adalah untuk mendukung kegiatan kelompok HKm Rigis Jaya II. Sebagian dana kas kelompok digunakan untuk menyewa lahan yang digunakan untuk kegiatan kolektif kelompok, seperti untuk membuat demplot pembibitan dan penanaman jenis kayu-kayuan/mpts. Kegiatan lain, pengolahan HHBK paska panen, dan pemasaran olahan HHBK. KWT juga berinisiatif mencari dukungan pendanaan untuk pemanfaatan kawasan. Bentuknya penyediaan turbin untuk pengembangan listrik tenaga mikro hidro. Meski secara teknis banyak dilakukan oleh Kelompok Rigis Jaya II, dukungan pihak luar merupakan bentuk pengakuan keberadaan kaum perempuan dalam KWT Rimba Sejati.

Tantangan pengelolaan kawasan hutan melalui skema HKm Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, tidak percaya bahwa masyarakat mampu memperhatikan aspek konservasi dalam pengelolaan kawasan. Ini tantangan awal yang dihadapi kelompok. Untuk diskusi dan dialog-dialog awal antara masyarakat dan pemerintah kabupaten, difasilitasi oleh LSM


Watala. Perdebatan terhadap komoditas kopi yang bukan merupakan tanaman kehutanan, mendapatkan dukungan dari ICRAF. Berdasarkan hasil penelitian lembaga itu, kopi merupakan tanaman yang mampu menahan tekanan erosi. Dan untuk sedimentasi juga masih di bawah ambang batas. Dalam prosesnya, pemerintah kabupaten pun memberi kesempatan kepada masyarakat dengan menyediakan ruang untuk dapat berdiskusi dan berdialog secara rutin. Bahkan pemerintah kabupaten tak jarang turut serta beraktivitas dalam penguatan kelembagaan kelompok HKm. Tantangan lain adalah kebijakan HKm yang kurang proaktif terkait pencadangan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan. Sesuai SK Menhut No. 31 Tahun 2001, untuk mendapat izin HKm, terlebih dahulu mesti dikeluarkan SK Menhut Tentang Pencadangan Areal Kerja HKm. Selama 2001 hingga 2006, tidak mudah untuk mendapat SK Menhut untuk pencadangan areal kerja HKm. Sehingga izin HKm cenderung menjadi stagnan. Namun, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan terobosan untuk memperoleh izin HKm. Tim Dishut Lampung Barat, bersama kelompok masyarakat, LSM, dan peneliti, berkunjung ke Bupati Lampung Barat untuk mensosialisasikan keberadaan kelompok masyarakat petani hutan yang bergantung pada kawasan hutan negara. Tim juga menyampaikan kegiatan-kegiatan positif kelompok dan manfaatnya serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Bupati kemudian mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ini diwujudkan dengan menerbitkan izin HKm sementara selama lima tahun kepada kelompok masyarakat sekitar hutan. Termasuk KMPH Rigis Jaya II. Pemberian izin HKm ini membatasi areal kerja yang dikelola masyarakat agar tidak meluas pada areal kawasan yang belum tersentuh. Izin HKm juga dipandang sebagai penghargaan bagi masyarakat yang bersedia membantu pada aspek pengamanan hutan, kelestarian hutan alam, kelestarian flora dan fauna di kawasan serta rehabilitasi lahan kawasan, khususnya pada areal kerja HKm. Pemenuhan syarat-syarat mendapatkan izin ini cukup berat bagi kelompok, karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Peningkatan kapasitas kelompok dilakukan secara cepat melalui praktik lapang (learning by doing). Namun pada bagian tertentu, seperti digitasi peta sketsa areal kerja HKm berkoordinat, belum dapat dilakukan oleh masyarakat. Termasuk peta digitasi dengan skala


sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi. Namun ini akhirnya harus dilimpahkan seutuhnya pada masyarakat untuk berswadaya dan pihak ketiga yang dapat mendukung. Sebab, anggaran daerah belum dapat mendukung penyelenggaraan HKm. Sehingga biaya untuk pra-kondisi dan pemenuhan syarat perolehan izin sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat dan pihak ketiga. Termasuk dalam pengawalan proses paska pengajuan izin HKm ke Bupati, konsultasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Kunjungan mereka ke lokasi untuk proses verifikasi areal kerja HKm maupun monitoring dan evaluasi HKm. Belum meratanya kapasitas di tingkat kelompok membuat pengurus atau personal yang memiliki kemampuan kewalahan. Sebagian kerja dalam pengelolaan lahan milik pengurus ikut terhambat. Untuk ini, peran pihak ketiga sangat dibutuhkan untuk memotivasi perjuangan masyarakat agar kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat harus tetap dilanjutkan. Juga upaya menularkan ilmu pada yang lain harus terus berjalan. Namun pendampingan pihak ketiga untuk penguatan kelembagaan kelompok tidak untuk selamanya, ada batasan waktu. Pendampingan hanya memberi bekal persiapan untuk menjalankan skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kewajiban-kewajiban bagi para pemegang IUPHKm menjadi hal baru yang dianggap lebih menyulitkan dibandingkan dalam proses pemenuhan izin HKm. Pemenuhan kewajiban itu tidak mungkin dipenuhi semuanya tanpa bantuan pemerintah dan pihak lain yang berkompeten. Mengacu Permenhut dan Perdirjend tentang HKm, dalam memenuhi kewajibannya tersebut, seharusnya kelompok masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah setempat. Namun pemerintah kabupaten pun mengalami keterbatasan sumber dana dan sumberdaya manusia. Begitu pula yang harus dijalani oleh KMPH Rigis Jaya II. Ia tertatih-tatih untuk menjalankan semua proses dan menjalankan fungsi kewajibannya. Tantangan berikutnya adalah pemasaran HHBK yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk meningkatkan nilai jual komoditas HHBK, kelompok petani secara swadaya mencoba membangun kerjasama dengan pihak swasta. Namun masih sebatas penjajakan.


Dalam pengelolaan hutan lestari, tantangan yang selalu berkembang adalah masyarakat dituntut untuk dapat secara mandiri menyelesaikan persoalanpersoalan. Persoalan yang dihadapi baik dalam penguatan kelembagaan kelompok maupun dalam pengelolaan kawasan areal kerja HKm. Persoalan yang masih bergelayut adalah mengenai keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kelompok. Misal, untuk ketrampilan dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin HKm seperti digitasi pemetaan untuk pembuatan peta persil, penataan batas areal kerja HKm, pengisian blangko untuk rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO). Masyarakat memiliki keterbatasan. Begitu pula pemerintah. Pemerintah juga memiliki keterbatasan kapasitas. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan jelas dinyatakan, pemerintah daerah wajib memfasilitasi masyarakat. Namun tampaknya Pemda harus mengakui jika belum sepenuhnya dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Alasan yang lazim diutarakan karena keterbatasan sumberdaya manusia. Khususnya keterbatasan sumberdana yang bersumber baik dari APBD maupun APBN. Alih-alih berpangku tangan, keterbatasan ini justru memotivasi masyarakat untuk mencari dukungan pihak lainnya. Sampai saat ini masyarakat masih berupaya menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin Hkm, dengan atau tanpa dukungan pihak terkait. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengelolaan pada areal HKm dikumpulkan secara swadaya. Bersumber dari penjualan hasil panen, iuran kelompok, pinjaman pada kas kelompok atau kepada anggota kelompok yang mampu. Bahkan dari hasil penjualan ternak. Tentu ternak milik anggota yang telah dikembangkan. Untuk dana pengembangan kelembagaan kelompok dan pengelolaan lahan terkadang berasal dari penjualan bibit. Misalnya seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR). Jenis tanaman yang dipilih oleh Kelompok Rigis Jaya II untuk program KBR adalah sengon semendo dan lamtoro hantu (tahan kutu). Dua jenis tanaman ini cocok untuk naungan kopi dan berguna untuk rambatan tanaman lada. Bunganya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lebah madu. Daunnya untuk pakan ternak kambing, kelinci, dan sapi. Sebagian keuntungan dari pengadaan bibit melalui program KBR, digunakan untuk membeli bibit tanaman karet, dan kebutuhan tekhnis administrasi kelompok.


Sedangkan kebutuhan dana untuk memperoleh izin HKm, hingga dana untuk menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin Hkm, tidak sedikit. Dana tersebut didapat dari hasil panen tiap musim melalui iuran yang dikelola oleh kelompok. Bagi pengurus kelompok, waktu berharga mahal. Ia harus mengelola lahan, meningkatan kapasitas anggota yang lain. Yang paling sering adalah menerima kunjungan pihak luar. Ini membuat kelompok menjadi kewalahan. Di satu sisi mendapatkan manfaat. Namun di sisi lain membuat terbengkalai sebagian urusan internal. Tantangan kedepan, bagaimana kelompok mampu melakukan pengelolaan. Baik dalam menerima kunjungan, berbagi peran antar anggota/pengurus, dan hal-hal lain yang mendukung sehingga tidak mengganggu aktivitas. Terkait isu perubahan iklim, yang dipahami masyarakat adalah cuaca yang sulit diperkirakan, tidak menentu, ekstrim, musim hujan lebih panjang, suhu bumi meningkat, dan bencana yang terjadi di mana-mana. Dampak yang paling dirasakan masyarakat, misalnya perubahan musim panen kopi yang mengakibatkan hasil panen kopi menurun. Namun karena kegiatan ekonomi lain non kawasan telah terbangun, maka masyarakat dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ketika Kelompok Rigis Jaya II sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan pengukuran dan perhitungan karbon, atas kerjasama Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Watala, masyarakat menganggap kegiatan ini sebagai sebuah peluang. Namun mereka belum memahami mekanisme perdagangan karbon. Baik dengan skema REDD ataupun dengan skema lainnya. Ketidakyakinan atas keberhasilan program tersebut membuat warga mengabaikan pentingnya menghitung stok karbon. Namun mereka tetap terbuka bagi pihak manapun yang bersedia memfasilitasi kegiatan tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah mendukung upaya menuju hutan lestari masyarakat sejahtera.

Keterlibatan para pihak Selain penduduk di Rigis Jaya II, keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan Hkm, seperti LSM, akademisi, lembaga peneliti, media massa, cukup signifikan.


Mereka berperan melestarikan hutan dengan cara dna kapasitasnya masingmasing. Peran LSM dan lembaga peneliti untuk melakukan pendampingan penguatan kelembagaan kelompok Hkm melalui forum dialog dan konsultasi baik untuk urusan kebijakan maupun teknis pengelolaan, penyediaan data-data dan informasi sesuai kebutuhan. Pemerintah kabupaten yang semula bagaikan musuh, kini berperan sebagai mitra pendukung. Hubungan menjadi lebih baik. Aparat pemerintah daerah membangun pilar kepercayaan. Episode pengelolaan kawasan hutan pun menjadi semakin baik, sesuai dengan aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama. Keterlibatan Pemda tidak hanya sebatas pada dinas terkait kehutanan. Namun juga lintas sektoral, sesuai kebutuhan peningkatan ekonomi. Seperti peternakan, perikanan, pemasaran, termasuk pemerintahan desa. Keterlibatan para pihak baik dalam bentuk kerjasama langsung maupun melalui kelembagaan multipihak mulai dari tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Keterlibatan Kelompok Rigis Jaya II pada kelembagaan multipihak/jaringan, antara lain: •• Anggota Wadah Rembuk Tani Hutan (WaRem TaHu), Lampung Barat, •• Anggota Astahula (Asosiasi Petani Hutan Lampung) Provinsi Lampung, •• KWT Rimba Sejati (dampingan kelompok Rigis Jaya II) terlibat dalam Gapoktan Hulu Hilir Kecamatan Air Hitam, •• Balai Kesehatan Ternak Terpadu (kumpulan sukarelawan kesehatan hewan), •• Support produk olahan untuk “Warung Organik” milik Gapoktan Hulu Hilir, •• Forum DAS Lampung Barat, •• Forum HKm Provinsi Lampung, dan •• FKKM Lampung.

Rencana mewujudkan harapan masa depan Semula rencana kelompok yang dinyatakan secara tertulis, dibuat untuk kepentingan mengajukan izin HKm yang menitikberatkan pengelolaan lahan yang


menganut prinsip konservasi. Selanjutnya, perencanaan dibuat berdasarkan pada harapan yang diinginkan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Untuk pengolahan lahan, diharapkan hasilnya dapat lebih meningkat melalui teknik pengolahan lahan yang tepat dan persiapan dalam penanganan hama tanaman tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Dukungan dari pihak lain untuk kemandirian rehabilitasi lahan amat penting. Sehingga kelompok tidak tergantung lagi bantuan pihak lain. Untuk akses jalan, diharapkan ada dukungan semua pihak untuk pembangunan jalan. Infrastruktur ini untuk mendukung transportasi dari dan ke Pekon Rigis Jaya II. Termasuk dapat menunjang kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat. Semua masih menjadi mimpi. Saat ini semua telah tertuang rencana kerja. Baik rencana umum (RU) untuk kurun 35 tahun. Maupun rencana operasional (RO) setiap setahun sekali. RU dan RO merupakan salah satu kewajiban pemegang izin HKm. Selebihnya, kedepan diharapkan dukungan pemerintah agar semua dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Lima tahun pertama memprioritaskan aspek pengelolaan lahan dan pengelolaan kelembagaan kelompok HKm. Lima tahun kedua memprioritaskan pada kepentingan aspek ekonomi non kawasan hutan, termasuk pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan. Prioritas lima tahun berikutnya adalah kemandirian kelompok dalam pengolahan usaha pemanfaatan HKm, antara lain pekon mandiri energi listrik, penjualan air bersih dalam kemasan, penampungan produk unggulan HHBK, dan pengelolaan keuangan mandiri serta rehabilitasi lahan mandiri dengan cara mengembangkan lokasi khusus pembibitan untuk tanaman kayu-kayuan/mpts.

Keberhasilan Keberhasilan di sini adalah perubahan yang lebih baik dari masa lalu ke masa kini. Capaian manfaat dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat dan hutan itu sendiri, dan pihak lain yang secara tidak langsung merasakan dampak positifnya.


Dari segi akses kelola secara legal untuk mengelola kawasan hutan negara. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah kenyamanan dan keamanan dalam mengelola kawasan. Nyaman dalam berinvestasi dan bebas dari para pungutan liar. Sehingga hasil panen dapat utuh diterima masyarakat. Ketergantungan terhadap tengkulak di kala paceklik pun menurun drastis. Menginjak tahun ke sembilan sejak diberikan izin HKm, terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Ini bisa dilihat dari jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang transportasi keluarga. Motor dapat digunakan sewaktu-waktu untuk ojek sebagai tambahan penghasilan. Tingkat pendidikan anak dapat dicapai hingga ke tingkat SMA. Bahkan tidak sedikit keluarga yang telah menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Indikator lainnya, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas menu hidangan pada acaraacara penting di kampung. Pemanfaatan jasa lingkungan telah dirasakan oleh masyarakat. Kini mereka semakin peduli terhadap kelestarian fungsi hutan. Masyarakat selalu menjaga lokasi-lokasi perlindungan, hutan rimba dengan flora dan fauna di dalamnya selalu terjaga. Jika dahulu pemukiman berpencar di sekitar kawasan. Kini pemukiman terkonsentrasi pada satu lokasi. Sehingga mempermudah dalam melakukan pembangunan kampung. Kelompok juga mampu bergotong royong baik tenaga maupun dana untuk membangun sebagian jalan kampung. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dalam membangun jalan secara swadaya. Melalui kebijakan dan program HKm, hubungan antara pemerintah dan masyarakat khususnya menjadi lebih baik. Masing-masing pihak membangun kepercayaan, saling berbagi dan mendukung. Perambahan hutan pada areal kerja HKm Rigis Jaya II tidak terjadi lagi. HKm menjadi solusi untuk mengembalikan fungsi hutan sekaligus mencegah terjadinya perluasan pembukaan lahan pada areal kawasan hutan lainnya. Perlindungan dan pengamanan hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok HKm. Ini juga dilakukan Tim Pam Swakarsa, tim yang terdiri dari perwakilan kelompok bekerjasama dengan Polisi Hutan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, anggota Pam Swakarsa diberi seragam dan biaya operasional bulanan.


Perubahan tutupan lahan juga dijadikan indikator keberhasilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan areal kerja. Berikut gambar perubahan tutupan lahan di tahun 2001 dan tahun 2011.

Gambar 1. Landscape Rigis Jaya, Maret 2001

Gambar 2. Landscape Rigis Jaya, Pebruari 2011 Foto: Suhendri, Watala, Pebruari 2011


Hikmah pembelajaran Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerbitkan izin HKm adalah sebuah keputusan berani. Karena Keputusan Menteri untuk pencadangan areal kerja HKm saat itu belum turun. Ini merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa. Ketika masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian tenurial. Izin sementara tersebut merupakan suatu penghargaan yang tidak ternilai sebagai bentuk pengakuan dan kepercayaan. Masyarakat merasa harus membuktikan bahwa mereka mampu melakukan usaha pemanfaatan hutan. Sekaligus pemulihan dan pelestarian fungsi hutan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Pemerintah daerah saat itu merasa perlu mengimplementasikan kebijakan HKm. Namun hanya pada kawasan yang sudah terlanjur digarap masyarakat, terutama pada lahan kritis. Syaratnya, masyarakat mesti membentuk kelompok agar pengelolaan hutan lebih terarah sesuai aturan yang berlaku. Proses diskusi, dialog, konsultasi antara masyarakat dengan pemerintah dan para pihak lain yang terkait (multi stakeholder), menumbuhkembangkan nilai-nilai dalam membangun kebersamaan. Membangun pemulihan fungsi hutan dan pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Menyatukan pemahaman di tingkat masyarakat akan pentingnya melakukan pengelolaan hutan. Tidak hanya pada aspek ekonomi saja. Menyadari akan keterbatasan kapasitas baik dana ataupun SDM, pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah merangkul para pihak untuk dapat tetap mendukung gerakan Kehutanan Masyarakat dalam skema HKm. Pemerintah menyadari, penambahan tenaga pengamanan hutan (Polhut) dan dana pemulihan atau restorasi hutan dibutuhkan akan memakan biaya besar. Sedangkan masyarakat memiliki kemampuan melakukan peran dan fungsi itu dengan kesadaran penuh secara swadaya. Sebaliknya, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomis dan ekologis dari skema pengelolaan Hkm.

Kesimpulan Pembangunan pemulihan kondisi hutan cukup kompleks. Mustahil jika dilakukan hanya oleh pemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas. Untuk itu dibutuhkan pihak lain untuk mendukung secara penuh baik dalam bentuk materi maupun non materi agar dapat mengelola hutan berkelanjutan.


Pengembangan Kehutanan Masyarakat adalah pilihan yang cukup tepat untuk membantu menyelesaikan persoalan kerusakan kawasan hutan. Jika ternyata masyarakat hidupnya amat tergantung kepada hutan, itu berarti hutan dan masyarakat adalah satu kesatuan. Keduanya harus terus menerus diperkuat dalam satu ikatan. Tidak akan pernah hidup keduanya bila salah satunya akan dimusnahkan. Masyarakat lokal telah terbukti sepanjang sejarah kehidupannya, mereka selalu memperjuangkan keutuhan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan makluk hidup di dalam dan di sekitarnya. Pengembangan Kehutanan Masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) hanya sebuah pilihan yang secara administrasi sudah cukup dianggap siap untuk diimplementasikan. Skema ini memberi pengakuan kepada masyarakat secara berani dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah salah satu bukti legal atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Namun pengakuan dalam bentuk penerbitan izin saja belum cukup. Karena masyarakat tidak beda halnya dengan pemerintah maupun pihak lain. Mereka tetap saja memiliki keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama multipihak guna melengkapinya. Terlepas dari kelemahan-kelemahan dalam implementasi kebijakan HKm, skema ini merupakan salah satu model yang cukup baik untuk pengembangan kehutanan masyarakat. Khususnya pada kawasan hutan yang sudah terlanjur digarap oleh masyarakat dan pada lahan kritis. Pembuktian atas keberhasilan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan melalui kelompok HKm Rigis Jaya II ini dapat menjadi pembelajaran yang menarik bagi semua pihak. Kekurangan dan kelemahan justru memicu proses pendewasaan diri dan peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Tanpa mereka sadari, itu mengubah pola pikir dan pola tindak menuju tatanan yang lebih baik.

Hutan Desa Campaga - Bantaeng, Sulawesi Selatan Foto © Andri Santosa

Mengatasi Masalah Global Lewat Tradisi Masyarakat Lokal Oleh: Muhammad Alif KS 13

B

utta Toa adalah sebutan untuk Kabupaten Bantaeng, yang artinya Tanah Terdahulu. Kabupaten ini salah satu daerah tertua di Sulawesi Selatan. Di zaman penjajahan Belanda, wilayah ini pernah dijadikan sebagai Afdeling yang membawahi beberapa kabupaten di wilayah Selatan Sulawesi Selatan. Seperti Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) terendah setelah Kabupaten Jeneponto. Kini setelah ada terobosan yang dilakukan Pemkab Bantaeng, pemerintah pusat melalui Kementerian Daerah Tertinggal menyatakan Kabupaten Bantaeng bukan lagi daerah tertinggal. Salah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemkab Bantaeng adalah Pembangunan Hutan Desa. Kebijakan ini berawal dari kegelisahan Bupati Bantaeng melihat hutan Bantaeng yang semakin rusak. Dampaknya, setiap lima tahun wilayah Bantaeng dihantam banjir bandang. Bencana banjir juga melanda hampir setiap tahun. Di sisi lain, sebagian masyarakat telanjur menduduki

Gambar 1. Sketsa Peta Penataan Areal Pengelolaan Hutan Desa di Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Campaga Sumber: dokumen Rencana Usaha Hutan Desa Bantaeng, 2010

13 Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin yang juga Fasilitator Wilayah FKKM Sulawesi Selatan


kawasan hutan. Aktivitas ini memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik tersebut merugikan banyak pihak. Masyarakat seringkali merasa diburu oleh pemerintah. Kerusakan hutan bertambah parah akibat pengelolaan yang buruk. Program Hutan Desa menjadi pilihan pemerintah Kabupaten untuk meretas konflik yang ada.

Mengelola Hutan Desa Pada 22 November 2010, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada masyarakat di Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kab. Bantaeng. Luas hutan yang dikelola di Desa Labbo sebesar 342 ha. Luas hutan di Desa Pattaneteang sekitar 339 ha dan di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu seluas 23 ha. Kawasan Hutan Desa umumnya adalah hutan alam. Di sebagian kecil areal hutan desa terdapat kegiatan intensif. Sepeti di Desa Pattaneteang dimana terdapat sekitar 320 KK dan di Desa Labbo sekitar 20 KK yang melakukan budidaya tanaman kopi. Budidaya tanaman kopi yang dilakukan oleh

Gambar 2. Tanaman kopi di kawasan Hutan Desa.


Gambar 3. Warga mengupas buah Pangi yang dipetik dari kawasan hutan desa.

masyarakat semestinya mendukung fungsi lindung, karena kawasan tersebut bagian dari Hutan Lindung. Penduduk Desa Pattaneteang dan Desa Labbo umumnya petani kopi di dalam kawasan Hutan. Sedangkan masyarakat di Kelurahan Campaga umumnya bekerja memungut buah pangi. Buah ini dijual sebagai bahan rempah-rempah. Luas kebun kopi penduduk di kawasan Hutan Desa di Desa Labbo dan Desa Pattaneteang mencapai 250 ha dengan sistem penguasaan lahan yang berbedabeda, antara lain: 1. Areal yang memiliki bukti pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT). Lahan ini dikuasai dan dikelola sekitar 300 KK di Desa Pattaneteang. Menurut penduduk Desa Pattaneteang, penguasaan areal ini berdasar atas bukti SPPT dan membayar pajak rente ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa. Areal ini didominasi perkebunan kopi. Namun produktivitas kebun kopi masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut relatif rendah. Setiap tahun, kebun ini hanya mampu menghasilkam kopi jenis robusta 0,518 ton/ha. Sedangkan untuk tanaman kopi jenis arabika


hanya 0,489 ton/ha. Selain kopi, masyarakat memanfaatkan hasil hutan berupa rotan, bambu dan madu. Namun potensi rotan perlu dikembangkan melalui teknik budidaya di kawasan hutan yang dekat dengan permukiman. Sedangkan potensi madu alam relatif tinggi dengan volume rata-rata mencapai 750 sampai 1.000 botol per tahun. Sayangnya kualitas madu alam ini belum memenuhi standar pasar, sehingga harga jualnya relatif murah. Masyarakat juga mengembangkan budidaya tanaman Markisa pada lahan-lahan di luar kawasan hutan. Tanaman tersebut berpotensi untuk dikembangkan di dalam kawasan hutan melalui pengembangan pola-pola agroforestry. 2. Penguasaan lahan tanpa bukti SPPT. Areal ini juga didominasi oleh kebun kopi. 3. Areal yang didominasi oleh rotan yang belum dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Di kawasan ini penduduk memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti madu, markisa dan rotan. 4. Areal bekas Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Kawasan ini sebelumnya dijadikan areal rehabilitasi. Petani memanfaatkan lahan ini untuk menanam kopi. Jarak antar tanaman kopi 5x5 meter. 5. Areal open acces dan dilindungi oleh masyarakat. Luas kawasan ini sekitar 70 % dari total kawasan hutan. Tumbuhan rotan alam mendominasi kawasan hutan alam ini.

Kearifan Lokal untuk Mengatasi Masalah Global Menurut penuturan Pudding, seorang warga Desa Labbo, di desanya terdapat seorang tokoh bernama Daeng Cimba dan di Desa Pattaneteang bernama Puang Muhamma’. Keduanya memiliki kitab klasik, kita’ pitika atau sura’ riolo. Lewat kitab itu, Daeng Cimba dan Puang Muhamma’ dapat meramal kejadian yang terkait cuaca dan iklim, pantangan-pantangan, dan hari baik dalam bercocok tanam. Uniknya, Daeng Cimba dan Puang Muhamma’ mampu meramal cuaca dan iklim dengan sistem perbintangan dan peredaran bulan. Namun Pudding khawatir terhadap usia kedua tokoh itu yang kian senja. Terlebih lagi, masyarakat cenderung melupakan kearifan para tokoh.


Kecemasan Pudding kian bertambah. Selama dua hingga tiga tahun terakhir, iklim di wilayah tempat tinggalnya sulit diprediksi. Musim hujan bertambah panjang. Perubahan musim ini membuat masyarakat mengubah pola dan jenis tanaman. Tapi perubahan iklim ini tak bisa diperkirakan kearifan lokal? Apa mungkin perubahan iklim dan cuaca ini dapat diramal lewat cara-cara tradisional seperti yang dilakukan Daeng Cimba dan Puang Muhamma’? Riri, salah satu staff LSM lokal di Kabupaten Bantaeng bercerita, di masa kecil ia mudah sekali menemukan sarang laba-laba embun, terbuat dari embun pagi, di halaman rumahnnya. Sarang laba-laba embun ini diyakini sebagai “cenning rara” atau pengasih. Jika diusapkan ke wajah seraya membaca shalawat Nabi, konon wajah seseorang akan cerah sepanjang hari. Kini ia amat sulit menemukan sarang laba-laba embun. Cuaca makin panas. Riri menduga fenomena ini sebagai salah satu pertanda terjadinya perubahan iklim dunia. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki indikator tersendiri dalam merasakan perubahan iklim. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana sistem lokal dapat bersinergi dengan upaya menghadapi perubahan iklim global lewat aksi dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Bupati Bantaeng menyatakan bencana yang dipicu oleh perubahan iklim global perlu diantisipasi secara serius. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah membentuk Brigade Siaga Bencana. Brigade ini terdiri atas 8 anggota tim SAR, 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 40 tenaga medis, dan tiga dokter terlatih bencana. Tim ini didukung oleh kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan penyuplai, masing-masing tiga unit. Selain itu, telah disiapkan enam unit ambulans dan tiga unit perahu evakuasi. Bila terjadi musibah di laut maupun di darat, warga dapat segera menghubungi nomor telepon darurat 113, 118, atau 22724. Menurut Kepala Desa Labbo, Subhan, program ini sangat popular di masyarakat Bantaeng. Karena banyak masyarakat dipelosok desa memanfaatkan jasa ini. Meskipun hanya bencana kecil. Misalnya, masyarakat butuh dokter karena ada anggota keluarga yang jatuh sakit. Tim SAR pun dengan siaga memberikan pertolongan medis.


Sumber Air dan Tata Hutan Desa di Campaga Meski di Kelurahan Campaga areal Hutan Desa hanya seluas 23 ha, tapi kawasan ini menyimpan potensi cukup besar. Kawasan ini menjadi habitat beragam flora dan fauna, salah satunya kera. Kelompok hewan ini biasa terlihat di sepanjang jalan sekitar kawasan Hutan Desa. Di kawasan hutan ini terdapat banyak mata air. Sumber air ini memasok kebutuhan air bagi warga di daerah ini. Bahkan, salah satu mata air di hutan menjadi sumber utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Bantaeng. Setiap hari, berkubik-kubik air yang bersumber dari mata air di kawasan Hutan Desa dialirkan ke Kota Bantaeng. Warga di kota menikmati air tersebut. Sebaliknya, warga di Kelurahan Campaga malah kerap bertanya-tanya. Warga desa mempertanyakan mengapa air yang diambil dari kawasan mereka lebih banyak dinikmati oleh desa tetangga. Air itu dimanfaatkan desa-desa tetangga yang memiliki ratusan hektar sawah tanpa biaya kompensasi kepada warga Kelurahan Campaga yang berada di kawasan hutan desa. Kegelisahan penduduk Campaga mendapat tanggapan pemerintah. Tahun 2010, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat keputusan (SK) No. 3806/XI/Thn 2010 tentang pemberian hak pengelolaan Hutan Desa di kawasan Hutan Lindung Campaga. SK ini memberi harapan kepada penduduk desa untuk dapat menjaga hutan seraya mengelola kawasan tersebut sebagai kompensasi atas penggunaan sumber air di desa mereka oleh desa tetangga maupun dari PDAM. Kawasan hutan lindung di Campaga juga memiliki potensi wisata alam yang indah. Masyarakat setempat berusaha keras untuk memgembangkan potensi alam ini. Kelak, kawasan ini menjadi tempat yang dapat menarik wisatawan. Namun Karaeng Ancu, Ketua Unit Usaha Hutan Desa BUMMAS, Babang Tangayya, mengeluhkan tanggapan dari instansi pemerintah terhadap usulan penduduk Campaga. “Perlu koordinasi yang baik dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata belum memahami dengan baik kondisi Hutan Desa ini,” kata Karaeng Ancu. Ia juga mengeluhkan pendekatan multisektor dalam membangun Hutan Desa yang belum tersosialisai di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sehingga Dinas Pariwisata di kabupaten belum memberi tanggapan positif terhadap rencana pengembangan Hutan Desa ini.


Gambar 4. Suasana pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan Hutan Desa berbasis masyarakat yang dilaksanakan RECOFTC.

Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat Beberapa pegiat kehutanan masyarakat mengungkapkan, masyarakat berhak mengelola sumberdaya hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat ini menjadi agenda utama dalam menyikapi perubahan iklim. Kepastian atas hak masyarakat lokal dapat mengoptimalkan kawasan hutan untuk kepentingan ekologis dan kesejahteraan bersama. Sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Ketika program Hutan Desa diperkenalkan, warga umumnya tidak yakin bila program ini akan berhasil dan mendapat dukungan pemerintah. Praktik di lapangan seringkali berbeda. “Kehutanang (sebutan warga untuk Dinas Kehutanan),” menurut warga, kerap melarang rencana-rencana mereka untuk mengelola hutan. Ini membuat warga pesimis. “Tidak mungkin kami diperbolehkan menata kawasan Hutan” kata seorang warga. Namun kampanye tentang hak pengelolaan Hutan Desa tetap dilakukan. Sosialisasi Hutan Desa secara rutin disampaikan kepada masyarakat. Kampanye


ini memerlukan pendamping yang mewakili pemerintah atau lembaga lain yang mendukung promosi program Hutan Desa. Menurut Adam, staf LSM Jaring Emas Bantaeng, kawasan hutan seharusnya dikelola oleh rakyat. Bentuk pengelolaan ini dapat dilakukan melalui program Hutan Desa. “Saat ini yang paling penting adalah bagaimana mengisi hak yang telah diberikan, jangan sampai hak yang didapat justru menjadi konflik baru sesama masyarakat. Sehingga kepercayaan pemerintah kembali hilang,” ujar Adam. Pengelolaan hutan di Desa Labbo menjadi salah satu model. Berdasarkan rancangan aturan BUMDES, ada dua syarat utama bagi pengelola Hutan Desa: (1) mereka yang miskin, (2) tidak diperkenankan mengelola lebih dari 0,5 ha. Dua aturan utama ini menjadi landasan reformasi agraria di kawasan Hutan Desa Labbo. Jika ada petani yang telanjur mengelola kawasan lebih dari 0,5 ha, maka dilakukan dialog antara petani yang mengelola dengan para calon petani baru. Lain desa, lain program. Di Desa Pattaneteang, penduduk berniat mengembangkan program microhydro yang mengandalkan sumber air dari Hutan Desa. Untuk merealisasikan program ini diperlukan kelembagaan pembangunan dan pengaturan microhydro. Kapasitas masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk tata kelola Hutan Desa tersebut. Ini menjadi tantangan bagi pegiat Kehutanan Masyarakat seperti Adam dan kawan-kawan. Selain memastikan sistem tata kelola Hutan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, mereka harus merealisasikan tuntutan lima desa tetangga. Desa-desa itu menginginkan kesetaraan hak untuk memperoleh hak kelola Hutan Desa. Ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak (multi stakeholder). Masyarakat tak dapat bekerja sendiri. Program pengelolaan berbasis masyarakat ini membutuhkan kerjasama semua stakeholder. Selama jangka 2008 hinga 2010, RECOFTC yang mendapat dukungan Ford Foundation, berperan aktif bersama stakeholder lain mendukung rencana program ini melalui penguatan kapasitas masyarakat lokal dan aparat Pemerintah Kabupaten. Program pendampingan masyarakat ini harus tetap dilanjutkan dan didukung stakeholder yang terlibat, sesuai posisi dan peranan masing-masing. Sebab, program pengelolaan Hutan Desa ini membutuhkan payung kebijakan, pendanaan,


sistem pengolahan hasil hutan dan membantu pemasaran produk masyarakat. Bupati Bantaeng telah menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Hutan Desa. Bupati menyatakan siap mendukung anggaran Hutan Desa melalui dana APBD.

Penutup Membincangkan perubahan iklim di desa perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim mesti disesuaikan dengan indikator-indikator yang dipahami penduduk. Kegiatan-kegiatan ini harus bertolak dari kebutuhan warga. Akses terhadap sumberdaya hutan dan tata kelola Kehutanan Masyarakat yang baik merupakan kebutuhan masyarakat yang relevan ketika desa membincangkan perubahan iklim.

Pengalaman dari Lapangan

Recommend Documents