PKPU No. 8 Tahun 2015 Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Masukan DPR
Draft Perbawaslu Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
-2PKPU No. 8 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
Masukan DPR
Draft Perbawaslu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE
-3PKPU No. 8 Tahun 2015 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Masukan DPR
Draft Perbawaslu PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
-4PKPU No. 8 Tahun 2015 dan Wakil Gubernur berdasarkan yang diatur dalam undang-undang
Gubernur ketentuan Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan. 6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersamasama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. 9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa
Masukan DPR
5.
6.
7.
8.
9.
Draft Perbawaslu Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh
-5PKPU No. 8 Tahun 2015 uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. 10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. 11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. 12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. 14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit. 15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Masukan DPR 10.
11.
12. 13.
14.
15.
Draft Perbawaslu KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
-6PKPU No. 8 Tahun 2015 16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik. 17. Hari adalah hari kalender.
Masukan DPR 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Draft Perbawaslu Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye Pemilihan, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik/gabungan partai politik dan rekening perseorangan, atau rekening keuangan pribadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Pasal 2
-7PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR (1) (2)
Pasal 49 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa
Komisi II juga berharap agar Bawaslu mampu mengawasi tidak hanya jajaran KPU di daerah, namun juga oknum-oknum pemerintah daerah, sehingga kepala daerah yang nantinya terpilih adalah kepala daerah yang benarbenar murni dapat membangun daerahnya. Bahwa terkait dengan biaya kampanye yang ditanggung dalam APBD, hal ini merupakan potensi besar dilakukannya penyelewengan oleh jajaran KPU di daerah, oleh karena itu Bawaslu juga harus menjadikan hal ini sebagai titik pengawasan terhadap penyelenggara pemilihan
Draft Perbawaslu Pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap terhadap kepatuhan pasangan calon dan KPU dalam melaksanakan peraturan yang meliputi: a. sumber Dana Kampanye; b. penggunaan Dana Kampanye; dan c. kebenaran laporan Dana Kampanye. BAB II MEKANISME PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengawasan Sumber Dana Kampanye
Paragraf 1 Pengawasan Terhadap Potensi Penyimpangan Sumber Dana Kampanye Pasal 3 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan sumber Dana Kampanye dengan memastikan peserta Pemilihan tidak menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, seperti: a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan Warga Negara Asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
-8PKPU No. 8 Tahun 2015 Kampanye berakhir.
Masukan DPR
Draft Perbawaslu Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 4 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan cara: a. penelusuran dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mengawasi penggunaan yang dilakukan oleh petahana, calon yang didukung petahana dan pejabat daerah yang meliputi: 1. dana bantuan sosial; 2. dana program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah; dan 3. dana bantuan pemerintah daerah; b. penelusuran tokoh pendukung dan/atau pengusaha lokal daerah; Pasal 5 Penelusuran dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. melakukan wawancara mendalam kepada Kesbangpol dan/atau lembaga negara yang berwenang menangani dana bantuan sosial dengan meminta data nama-nama Ormas, OKP, Lembaga Swadaya Masyarakat penerima bansos di wilayah provinsi/kabupaten/kota. b. melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan sosial mengenai pencairan dana bantuan sosial dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan dan hubungan antara ormas/OKP/Lembaga Swadaya Masyarakat
-9PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR c.
Draft Perbawaslu dengan calon petahana atau keluarganya. studi literatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten, kota dilakukan dengan cara mengidentifikasi: Nomenklatur, nama kegiatan, jumlah anggaran, kelompok sasaran.
Paragraf 3 Penelusuran Tokoh Pendukung dan/atau Pengusaha Lokal Daerah Pasal 6 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan penelusuran tokoh pendukung dan/atau pengusaha lokal daerah dengan cara: a. melakukan penelusuran profil kandidat/pasangan calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah; dan b. melakukan penelusuran siapa saja tokoh pendukung dari pasangan calon yang berupa aparat birokrasi daerah, tokoh partai, tokoh masyarakat, dan pengusaha daerah lokal, dan bila ada tokoh nasional yang mendukung seorang kandidat/pasangan calon. Bagian Kedua Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Kampanye Pasal 7 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye untuk memastikan pasangan calon: a. membuat dan mendaftarkan RKDK; b. mencatatkan seluruh sumbangan Dana Kampanye;
-10PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR c. d. e.
Pasal 13 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum. (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon. (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik. Pasal 14 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
Draft Perbawaslu membuat laporan dana kampanye Laporan Awal Dana Kampanye; membuat laporan dana kampanye Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan menyerahkan LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KAP. Paragraf 1 Pengawasan RKDK
(1)
(2)
Pasal 8 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap RKDK dengan memastikan: a. partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota memiliki RKDK dan didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan: a. kepatuhan waktu pelaporan RKDK; b. saldo awal yang dilaporkan; c. sumber dana awal pembukaan rekening; d. saldo akhir yang dilaporkan; e. penggunaan RKDK yang terpisah dari rekening peserta Pemilihan; dan f. pasangan calon melaporkan rekening yang dikelola Pendukung Pasangan Calon untuk mencari bantuan sumbangan dari
-11PKPU No. 8 Tahun 2015 perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
Masukan DPR (3)
Draft Perbawaslu masyarakat. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap dokumen Dana Kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon.
Pasal 9 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap rekening yang dikelola pendukung pasangan calon untuk menerima bantuan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara mengawasi: a. rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik untuk mencari sumbangan; b. rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan berbeda dengan rekening khusus dana kampanye; dan c. untuk memastikan rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon harus dimasukan ke dalam RKDK serta dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
-12PKPU No. 8 Tahun 2015 Pasal 27 (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pasal 28 (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
Masukan DPR
Draft Perbawaslu Paragraf 2 Pengawasan Sumbangan Dana Kampanye (1)
(2)
(3)
Pasal 10 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Dana Kampanye pasangan calon yang diperoleh dari: a. harta pribadi pasangan calon; b. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon; c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta; dan/atau d. sumbangan pihak lain juga termasuk sumbangan yang bersumber dari masyarakat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang dikelola oleh para pendukung. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang dikonversi berdasar harga pasar yang nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
-13PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR (4)
(5)
(6)
Pasal 20 Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK. Pasal 21 (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi: a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
Draft Perbawaslu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas yang jelas. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan terhadap: a. rekening dana kampanye yang digunakan; b. bukti penerimaan sumbangan; c. keterangan identitas pemberi sumbangan yang jelas dan lengkap; d. sumbangan yang melebihi batas; e. duplikasi pemberian sumbangan; dan f. tanda terima sumbangan dan/atau rekening Koran. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan Pengawasan di lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyampaian dokumen yang disampaikan oleh peserta Pemilu. Paragraf 3 Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye
(1)
Pasal 11 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan memastikan laporan awal dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan calon bupati/calon walikota kepada KPU Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat
-14PKPU No. 8 Tahun 2015 perolehan saldo awal atau
b. sumber saldo pembukaan; c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Pasal 22 (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. 2) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 33 (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas. Pasal 34 (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur
Masukan DPR (2)
Draft Perbawaslu dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan; b. memeriksa kelengkapan laporan; c. memeriksa identitas pemberi sumbangan; d. memastikan kepatuhan pedoman pelaporan; e. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; f. memastikan sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan g. memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
Paragraf 4 Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (1)
Pasal 12 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diserahkan oleh Pasangan Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Pasangan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye dimulai.
-15PKPU No. 8 Tahun 2015 dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
Masukan DPR (2)
Draft Perbawaslu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan; b. memeriksa kelengkapan laporan; c. memeriksa identitas pemberi sumbangan; d. memastikan kepatuhan pedoman pelaporan; e. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; f. memastikan sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan g. memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
Paragraf 5 Laporan Penerimaan Sumbangan dan Pengeluaran dari KPU kepada KAP Pasal 13 (1) (2)(1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran laporan dan dokumen pendukung sumbangan dan pengeluaran peserta pemilu melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada kantor akuntan publik di audit paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye. (3)(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memastikan waktu penyerahan laporan; b. memeriksa kelengkapan laporan; dan c. meminta salinan laporan.
-16PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
Draft Perbawaslu Bagian Ketiga Pengawasan Terhadap Kebenaran Laporan Dana Kampanye Pasal 14 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran laporan yakni dilakukan dengan cara melakukan audit hasil pelaporan Dana Kampanye pasangan calon dengan cara: a. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap audit hasil pelaporan dana kampanye pasangan calon dengan cara: 1. mendapatkan Salinan Keputusan dari KPU Provinsi dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai pembatasan pembiayaan Kampanye di daerah tersebut; 2. memastikan kebenaran identitas sumbangan sesuai dengan yang dilaporkan pada dana kampanye; dan 3. memastikan kesesuaian identitas sumbangan dengan kesesuaian profil penyumbang di lapangan. b. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota melakukan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara: 1. melakukan penelusuran lokasi alamat penyumbang sesuai dengan identitas yang diberikan dalam laporan dana kampanye Pasangan Calon; 2. melakukan penelusuran dengan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran penyumbang yang telah melakukan sumbangan kepada
-17PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
c.
Draft Perbawaslu Pasangan Calon pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan 3. mencatat aktivitas paslon saat kampanye terbuka / Rapat Umum dan menghitung jumlah aktiivtas belanja kampanye untuk di konversi dalam bentuk uang; Bawaslu melakukan kegiatan dalam membantu kegiatan pengawasan audit dengan melakukan : 1. penerimaan limpahan wewenang dari Bawaslu Provinsi apabila pemberi sumbangan dana kampanye diluar provinsi yang bersangkutan; dan 2. menelusuri atas kepemilikan akun RKDK Pasangan Calon kepada PPATK dan menelusuri sumber dan aliran Dana Kampanye kepada KPK. LAPORAN HASIL PENGAWASAN Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
(1)
(2)
(3)
Pasal 15 Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum. Dalam hal laporan hasil pengawasan
-18PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
(4)
Draft Perbawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV TINDAK LANJUT DAN Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 16 Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik atau sewaktu-waktu; dan b. laporan akhir tahapan, pelaksanaan kegiatan dana kampanye. Laporan periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud
-19PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
Draft Perbawaslu pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan tahapan dana kampanye; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan dana kampanye Pemilihan; c. penilaian kegiatan pengawasan dana kampanye Pemilihan; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan dana kampanye Pemilihan.
bahwa menurut Komisi II, Bawaslu jangan menggandeng ormas, media massa, atau perguruan tinggi (PT) dalam melakukan pengawasan partisipatif, karena baik ormas, PT, (1) maupun media massa tidak mungkin tidak memiliki kepentingan.
(2)
BAB VII KERJA SAMA PENGAWASAN Pasal 17 Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi pemantau pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati, organisasi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilu.
Pasal 18 Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan dana kampanye Pemilihan, Pengawas Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan: a. membentuk gugus tugas di Kantor Pengawas
-20PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
Draft Perbawaslu b.
Pemilu; dan melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pemilihan.
Pasal 19 Pengawas Pemilu menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan cara: a. melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan b. menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pasal 21 Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai
-21PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
Draft Perbawaslu berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Jakarta pada tanggal
di
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD Diundangkan Jakarta pada tanggal
di
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
-22PKPU No. 8 Tahun 2015
Masukan DPR
Draft Perbawaslu YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
