PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM PERKARA MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI PADANG (Studi di RSUP DR. M. Djamil Padang)
ARTIKEL
LEO DWI CAHYONO NPM. 111 00 1841 2009
Program Studi Ilmu Hukum
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA 2013
0
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM PERKARA MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI PADANG (Studi di RSUP DR. M. Djamil Padang) Leo Dwi Ccahyono¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati² ¹Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] Pada penelitian hukum, undang-undang kesehatan sebagai hukum positif yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum. Hal ini dunia medis dituntut untuk lebih berkualitas, terbuka, hati-hati dalam melakukan tindakan medis, agar tidak terjadi malpraktik, karena malpraktik dapat dituntut melalui perkara perdata dan pidana.Pembahasan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Penerapan Vicarious Liability dalam perkara Malpraktik di Padang? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana Malpraktik di RSUP Dr. M. Djamil Padang? Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit M. Djamil Padang. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, dalam teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif.Tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Kesalahan dalam penanganan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien, tenaga kesehatan beserta rumah sakit memberi ganti rugi pengobatan sampai penggratisan biaya pengobatan. Tetapi apabila kesalahan yang dilakukan mengakibatkan kematian, maka tenaga kesehatan tersebut mempertanggungjawabkan kesalahan secara individu dan mendapat bantuan hukum dari rumah sakit. Kata Kunci : Vicarious Liability, Malpraktik, Tenaga Kesehatan. yang
A. Pendahuluan
semakin
canggih.
Perkembangan ilmu pengetahuan
Perkembangannya terus meningkat dari
yang semakin maju, membuat setiap
tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas
orang untuk berfikir praktis. Hal ini
maupun kualitas tindak pidana yang
membuat
orang
lebih
dilakukan semakin sistematis yang
kepentingan
pribadi
ruang lingkupnya sudah memasuki
setiap
mengutamakan
dari pada kepentingan besama. Dewasa ini tindak pidana itu semakin meluas
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal yang menyangkut
terjadi dalam masyarakat Indonesia
masalah
dengan berbagai modus dan cara-cara
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah
kesehatan,
Undang-undang
1
menjelaskan antara malpraktik dan
tidak
resiko
apabila
meninggal, maka Tenaga Kesehatan
malpraktik terjadi pada pasien dan
rumah sakit tersebut dapat dipidana,
menyebabkan
karena kealpaan dan
medis.
petugas
Dimana
pasien
kesehatan
rugi
dapat
maka
ada,
maka
pasien
akan
kelalaiannya.
dituntut,
Secara yuridis kasus rumah sakit
sedangkan resiko medis tidak dapat
tersebut dapat diajukan ke pengadilan
menyebabkan
pidana
petugas
kesehatan
dituntut.
maupun
malpraktik
Bila ada kemungkinan terjadinya malpraktik, seorang Tenaga Kesehatan
perdata
sebagai
untuk
pembuktian
dilakukan
berdasarkan
standar
profesi Tenaga Kesehatanan.
telah melakukan tindakan kealpaan
Hukum pidana digunakan apabila
yang menyebabkan kematian, atau
timbul akibat berupa kematian atau
kecacatan pasien dimasukkan dalam
cacatnya seseorang. Hukum pidana
tindak pidana, atau hanya perdata ganti
berperan sebagai hukum sanksi (sanctie
rugi kepada pasien, dari Rumah Sakit
recht). Apabila terjadi suatu kematian
atau Tenaga Kesehatan. Secara umum
atau
yang dikatakan malapraktik adalah
Kesehatanan oleh Tenaga Kesehatan
keteledoran oleh seorang profesional,
atau tenaga medis lainnya, untuk
biasanya
membuktikan
Tenaga
Kesehatan,
yang
cacat
setelah
sejauh
Tenaga
mana
kesalahan
pada
pasiennya.
melalui hukum pidana, meskipun tidak
Misalnya, seorang pasien berobat ke
selamanya permasalahan akan dapat
Tenaga Kesehatan, kemudian waktu
diselesaikan melalui hukum pidana.
atau
Tenaga Kesehatan menyuntik, pasien tiba-tiba kolaps akibat tidak tahan obat
harus
terjadi
akibat tindakannya terjadi kerusakan kliennya,
maka
suatu
dibuktikan
Dalam Tindakan Medik oleh Tenaga Kesehatan muncul masalah yang kemudian
suntik yang diberikan. Jika hal ini
terkait dengan hukum pidana. Masalah
terjadi bertindak
Tenaga cepat
Kesehatan
harus
rumah sakit tersebut adalah kelalaian oleh
memberikan
obat,
Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan
untuk melawan keadaan rumah sakit
tindakan
tersebut dengan memberi obat lain.
kelalaian rumah sakit tersebut, Sofyan
Apabila
Dahlan
Tenaga
Kesehatan
tidak
memberi obat, atau karena obat itu
medik.
Untuk
mengemukakan
menentukan
dengan
cara
membuktikan unsur 4 D nya :
1
1. Duty yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapetis
belakang
2. Dereliction of duty yaitu Tidak melaksanakan
kewajiban
Berdasarkan uraian dalam latar
1. Bagaimana Penerapan Vicarious Liability dalam perkara Malpraktik di Padang?
atau kecideraan Causation
yaitu
adanya
2. Bagaimana
dengan
bentuk
pertanggungjawaban pidana pada
hubungan langsung antara kecideraan atau itu
dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut :
3. Damage yaitu timbulnya kerugian
kerugian
maka
yang
seharusnya dilaksanakan.
Direct
masalah
tindak pidana Malpraktik di RSUP
kegagalan
Dr. M. Djamil Padang?
melaksanakan kewajiban.
C. Tujuan Penelitian Doktrin
ini
merupakan
suatu
pertanggungjawaban
pidana
yang
dibebankan
seseorang
kepada
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
atas
perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban
1. Untuk
Malpraktik di Padang.
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lain
pekerjaan
yang atau
berkaitan jabatannya.
dengan
2. Untuk
RSUP Dr. M. Djamil Padang.
liability” ini, walaupun seseorang tidak
D. Metode Penelitian
tidak mempunyai kesalahan dalam arti ia
masih
dapat
dipertanggungjawabkan, bahkan dalam hal tertentu, ia dipertanggungjawabkan sebagai pelaku (pembuat).
Jenis penelitian yang digunakan dalam
memecahkan
yaitu
penelitian
socio
legal
penelitian
maka penulis mengangkat Tesis tentang
untuk
mendapatkan
“PENERAPAN
menemukan
LIABILITY
DALAM
MALPRAKTIK
PERKARA TENAGA
KESEHATAN DI KOTA PADANG” B. Perumusan Masalah
hukum
research)
metode
VICARIOUS
permasalahan
sosiologis/empiris (yuridis sosiologis atau
Dari uraian latar belakang di atas
Bagaimana
pada tindak pidana Malpraktik di
demikian dalam pengertian “vicarious
biasa,
mengetahui
bentuk pertanggungjawaban pidana
Dengan
melakukan sendiri suatu tindak pidana dan
Penerapan
vicarious liability dalam perkara
demikian misalnya terjadi dalam hal
orang
mengetahui
yang
kebenaran
yakni
dilakukan data
dan dengan
menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian
2
secara induktif dan verifikatif untuk
other is legally subjeced to the
menjawab
dalam
exaction.”2 Pertangungjawaban pidana
penelitian1. Hal ini dilakukan dengan
di artikan Pound adalah sebagai suatu
mengumpulkan langsung
kewajiban
permasalahan
data dan
untuk
membayar
informasi dari orang atau narasumber
pembalasan yang akan di terima pelaku
yang
dari seseorang yang telah di rugikan,
terkena
dampak
Malpraktik,
Tenaga Kesehatan yang menangani
menurutnya
juga
bahwa
Pasien, dan semua intansi yang terlibat
pertanggungjawaban yang dilakukan
dalam hubungan kesehatan.
rumah sakit tersebut
tidak hanya
menyangkut masalah hukum semata E. Kerangka Teori dan Konseptual Kerangka sebagai
teoritis
berfungsi
pemandu
untuk
mengorganisasi,
menjelaskan
dan
memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep
secara
deduktif
ataupun
induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi masalah
yang
menggunakan
dan
menganalisa
diteliti,
penulis
teori
hukum
Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability” dalam
akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa
asing
di
sebut
sebagai
“toereken-baarheid,”
“criminal
reponsibilty”,
liability,”
“criminal
pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang rumah sakit tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu3. Untuk menentukan klasifikasi dalam kasus
malpraktik,
tidak
semata-mata
segi falsafah hukum, seorang filosof
dilihat dari aspek sengaja atau tidak
besar abad ke 20, Roscoe Pound
sengaja saja, tetapi kemungkinan yang
menyatakan bahwa : I…Use simple
terjadi dalam kasus malpraktek ini adalah
word “liability” for the situation whereby one may exact legally and 1
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UniveRumah Sakititas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 42.
2
Roscoe Pound, 2000, “ introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Bandung:Mandar Maju, hlm.65 3 S.R Sianturi, 1996,Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, hlm .245
3
karena kelalaian dan tidak terpenuhi
dunia disamakan dengan pembunuhan,
standar
dan kalau korbanya tidak meninggal
prosedur.
Oleh
karena
itu
konsekuensi dalam menentukan teori bisa
dunia
dinamakan
dilakukan atau dikenakan ke 2 (dua) teori :
penganianyaan
tindakan
dengan
sanksi
penganiayaan. 1. Dalam Teori Perdata Pada umumnya perbuatan tenaga
Tetapi perlu diketahui, secara garis
kesehatan, hampir pasti tidak ada unsur
besar tindakan malpraktik hamper pasti
kesengajaan
melakukan
tidak ada unsur sengaja, kalau terdapat
malpraktek. Sebagai konspensasi bila
unsur sengaja namanya bukan lagi
terjadi
malpraktik
untuk
malpraktek,
seorang
tenaga
kesehatan harus memberikan kompensasi
akan
tetapi
dikatakan
pembunuhan atau penganiayaan5.
ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pasien atau keluarganya. Ketentuan ganti rugi ini diatur dalam : Pasal 1338, 1365, 1366, 1370, 1371 KUHPerdata, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 58. Wujud daripada tanggung jawab dari kerugian dalam
F. Pengaturan
Perlindungan
Hukum bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan perlu perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan
dan
kepastian
perdata sudah pasti memberikan ganti
hukum yang adil serta perlakuan yang
rugi terhadap pihak yang dirugikan dan
sama dihadapan hukum.6 Undang-undang
untuk
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
menentukan
kerugian
tergantung
besar pada
kecilnya putusan
Pengadilan atau berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.
Pasal 27 ayat (1) Tenaga kesehatan berhak
mendapatkan
imbalan
dan
4
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 29
2. Dalam Teori Pidana Dalam hukum pidana pada dasarnya
Dalam
hal
tenaga
kesehatan
diduga
sanksi yang diberikan berdasarkan pada
melakukan kelalaian dalam menjalankan
kesalahan atau kelalaian baik yang
profesinya,
kelalaian
diselesaikan
terlebih
disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk kesalahan yang disengaja kalau mengakibatkan 4
korbanya
meninggal
IskandaRumah Sakityah Mudakir, 2011, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Jakarta : Permata Aksara, hlm 90
tersebut dahulu
harus melalui
mediasi. 5
IskandaRumah Sakityah Mudakir, Ibid, hlm 92 6 Amandemen UUD 45, Perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
4
Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1996
tentang
32
Tenaga Kesehatan
Terjadi apabila terdapat hal-hal yang
menyebabkan
Pasal 24 ayat (1) Perlindungan hukum
dipenuhinya
diberikan kepada tenaga kesehatan
(wanprestasi)
yang
melakukan
dengan
isi
transaksi
terapeutik oleh dokter atau tenaga
profesi
tenaga
kesehatan
lain,
perbuatan
atau
terjadinya
melanggar
(onrechmatige
hukum
daad)
sehingga
menimbulkan kerugian pada pasien.
G. Jenis Malpraktik 1. Malpraktek Etik
b. Malpraktek
Malpraktek etik adalah dokter tindakan
yang
bertentangan
dengan
etika
kedokteran.
Sedangkan
etika
dalam
didalam
sesuai
kesehatan.
kedokteran
perjanjian
tugasnya
standar
melakukan
tidak
yang dituangkan da KODEKI
merupakan
seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku
Pidana
(Criminal
Malpractice)
Terjadi
apabila
pasien
meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hatihati atua kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.
untuk dokter. 2. Malpraktek Medik Adanya kegagalan dokter untuk menerapkan terapi
standar
terhadap
pelayanan
pasien,
atau
kurangnya
keahlian,
atau
mengabaikan
perawatan
pasien,
yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada
-
undang
Hukum tentang malpraktik telah tersedia agar pasien bisa mendapatkan kompensasi dan pemulihan dari setiap bahaya
yang
dihasilkan
Perdata
Malpractice)
(Civil
dari
pengobatan di bawah standar medis.
peraturan
3. Malpraktek Yuridik
Tentang
Malpraktik
Standar pemberlakuan
pasien.7
a. Malpraktek
H. Undang
untuk
hukum
malpraktik
dan medis
sedikit berbeda antar negara. Rumah sakit, dokter atau Tenaga kesehatan lainnya mungkin tidak bertanggung
7
http://nathasuarnata.blogspot.com/ 2011/04/malpraktek-medik_25.html
jawab atas semua kerugian pasien yang
5
diderita. Mereka hanya secara hukum
Dalam
melaksanakan
bertanggung jawab atas kerusakan atau
pengabdiannya,
cedera
dari
Rumah Sakit (RS) dapat memberikan
penyimpangan mereka dari kualitas
hasil sebagaimana diharapkan semua
perawatan yang mana dokter yang
pihak. Adakalanya layanan tersebut
kompeten
justru
yang
diakibatkan
biasanya
berada
dalam
tidak
menimbulkan
selamanya
malapetaka;
situasi yang mirip dengan prosedur
seperti cacat seumur hidup, lumpuh,
standar, dan akhirnya mengakibatkan
buta, tuli atau bahkan meninggal dunia.
kerugian atau cedera bagi pasien.
Namun RS tidak perlu merasa khawatir
Di
Indonesia,
Undang-undang
Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang
Praktik
dijadikan
Kedokteran
acuan
dalam
dapat kasus
malpraktik medis, disamping undangundang pidana, dan KODEKI. Para profesional yang terbukti secara hukum melakukan
malpraktek
kedokteran
dapat dijatuhi sanksi pidana, perdata ataupun administrasi.
sebab sepanjang yang dilakukannya sudah benar (sesuai standar yang berlaku) maka adverse events yang terjadi hanya bisa dianggap sebagai bagian dari risiko medik atau sebagai sesuatu yang tak mungkin dihindari, sehingga
RS
tidak
seharusnya
bertanggunggugat atas kerugian yang dialami
pasien,
immateriel.
Lain
materiel
maupun
halnya
apabila
adverse events terjadi karena error
Dari pihak pasien yang mengalami
yang
benar-benar
dapat
dikaitkan
kasus malpraktik kedokteran, tentunya
dengan malpraktik; baik yang bersifat
tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk
kesengajaan (intensional), kecerobohan
melakukan tuntutan hukum. Jika pasien mengalami kecelakaan yang ringan dan menuntut atas malpraktek yang dilakukan oleh
para
profesional
menanganinya,
bisa-bisa
medis
yang
biaya
yang
(recklessness)
maupun
kealpaan
(negligence). Ganti rugi oleh UU Kesehatan,
dimaksudkan
untuk
memberikan perlindungan bagi setiap
dikeluarkan untuk tuntutan lebih besar dari
orang atas sesuatu akibat yang timbul,
pemulihan/perbaikan yang seharusnya bisa
baik fisik maupun non fisik. Kerugian
dilakukan.
fisik adalah kerugian karena hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau
I. Malpraktek dan Korporasi
sebagian organ tubuh, yang dalam
6
bahasa
hukum
disebut
kerugian
Karena
itu
dokter
hanya
materiel. Sedangkan kerugian non fisik
bertanggunggugat atas upaya medik
adalah kerugian yang berkaitan dengan
yang tidak memenuhi standar, atau
martabat seseorang, yang dalam bahasa
dengan kata lain, upaya medik yang
hukumnya disebut kerugian immateriel.
dapat dikatagorikan sebagai civil
Pertanyaan sekarang ialah, siapakah
malpractice.
yang
b. Liability in tort.
harus
bertanggunggugat
atas
timbulnya kerugian itu? Dokter, RS,
Tanggung
gugat
jenis
ini
yayasan ataukah ketiga-tiganya? Untuk
merupakan tanggung gugat yang tidak
dapat menjawab pertanyaan-prtanyaan
didasarkan atas adanya contractual
di atas perlu dipahami lebih dahulu
obligation,
tentang:
melawan
tetapi hukum
atas
perbuatan
(onrechtmatige
1. Jenis tanggunggugat.
daad). Pengertian melawan hukum
2. Pola hubungan terapetik yang
tidak hanya terbatas pada perbuatan
terjadi.
yang berlawanan dengan hukum,
3. Pola hubungan kerja antara dokter dan RS.
kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja
Mengenai jenis tanggunggugat
tetapi juga yang berlawanan dengan
(menurut hukum perdata) dikenal ada
kesusilaan yang baik dan berlawanan
banyak
dengan
macamnya,
antara
lain:
a. Contractual liability.
ketelitian
yang
patut
dilakukan dalam pergaulan hidup
Tanggung gugat jenis ini muncul
terhadap orang lain atau benda orang
karena adanya ingkar janji, yaitu tidak
lain (Hogeraad, 31 Januari 1919).
dilaksanakannya sesuatu kewajiban
Konsep liability in tort ini sebetulnya
(prestasi)
dipenuhinya
berasal dari Napoleontic Civil Code
sesuatu hak pihak lain sebagai akibat
Art.1382, yang bunyinya: “Everyone
adanya hubungan kontraktual.
causes damages through his own
Dalam
atau
tidak
kaitannya
dengan
behavior must provide compensation,
hubungan terapetik, kewajiban atau
if at least the victim can prove a
prestasi yang harus dilaksanakan oleh
causal relationship between the fault
health care provider adalah berupa
and damages”. Konsep ini sejalan
upaya (effort), bukan hasil (result).
dengan Psl 1365 KUH Perdata yang
7
bunyi lengkapnya: “Tiap perbuatan
membayar ganti rugi atas terjadinya
yang
malapetaka
melanggar
hukum
yang
akibat
produk
yang
membawa kerugian kepada orang
dihasilkannya, kecuali produsen telah
lain,
memberikan
peringatan
akan
menimbulkan kerugian itu karena
kemungkinan
terjadinya
risiko
kesalahannya
mengganti
tersebut. Di negara-negara Common
kerugian tersebut”. Dengan adanya
Law, produk darah dikatagorikan
tanggung gugat ini maka RS atau
sebagai
dokter dapat digugat membayar ganti
produsen yang mengolah darah harus
rugi atas terjadinya kesalahan yang
bertanggunggugat
termasuk katagori tort (civil wrong
transfusi
against a person or properties); baik
menularkan virus hepatitis atau HIV.
yang
mewajibkan
orang
untuk
bersifat
yang
intensiona
atau
product
darah
sold
sehingga
untuk
setiap
olahannya
yang
d. Vicarious liability.
negligence. Contoh dari tindakan RS
Tanggung gugat jenis ini timbul
atau dokter yang dapat menimbulkan
akibat kesalahan yang dibuat oleh
tanggunggugat
bawahannya
membocorkan eutanasia
antara rahasia
atau
lain
kedokteran,
ceroboh
(subordinate).
Dalam
kaitannya dengan pelayanan medik
dalam
maka RS (sebagai employer) dapat
melakukan upaya medik sehingga
bertanggung gugat atas kesalahan
pasien
yang dibuat oleh tenaga kesehatan
meninggal
dunia
atau
menderita cacat. c.
yang
Strict liability. Tanggung gugat jenis ini sering
disebut
tanggung
gugat
tanpa
kesalahan (liability whitout fault) mengingat
seseorang
harus
bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa; baik yang bersifat intensional, recklessness ataupun negligence. Tanggung gugat seperti ini biasanya berlaku bagi product
sold
atau
article
of
sebagai
bekerja
dalam
sub-ordinate
kedudukan (employee).
Lain halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter, bekerja sebagai mitra (attending physician) sehingga kedudukannya setingkat dengan RS. Doktrin vicarious liability ini sejalan dengan Psl 1367, yang bunyinya: “Seseorang
tidak
hanya
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya
sendiri,
melainkan juga atas kerugian yang
commerce, dimana produsen harus
8
disebabkan
perbuatan
orang-orang
dilihat rasio antara dokter dan pasien
yang menjadi tanggungannya, atau
adalah 1 : 4 jelas hal ini akan
disebabkan
menimbulkan
barang-barang
yang
berada di bawah pengawasannya”. Jadi dapat tidaknya RS menjadi
penyimpangan
prosedur pelayanan yang seharusnya tindakan-tindakan
invasif
yang
subjek tanggung-renteng tergantung
berwenang melakukan adalah dokter.
dari pola hubungan kerja antara
Dari
tenaga kesehatan dengan RS, dimana
munculnya malraktik, sehingga Kasus
pola hubungan tersebut juga akan ikut
salah injeksi yang terjadi di RSUP DR.
menentukan pola hubungan terapetik
M. Djamil Padang tuntutan hukum yang
dengan pihak pasien yang berobat di
diajukan
RS tersebut.
keluarga pasien kepada
J. Penerapan
Vicarious
Liability
dalam Perkara Malpraktik di Padang
yang
secara
bahwa
seorang
Kesehatan
menyebabkan
kekeluargaan
oleh
rumah sakit
untuk ganti rugi dan rumah sakit memberikan ganti rugi. Untuk tindakan pemasangan kateter, keluarga pasien juga menuntut ganti rugi
Pemahaman Tenaga
sinilah
menggratiskan
dan rumah sakit perawatan
dan
hanya
pengobatan serta memberikan ganti rugi.
melaksanakan perintah dokter masih
Dari sebagian perkara yang ditimbulakan
terkesan dan terjadi pada saat ini dari
akibat
hasil
penelitian tindakan injeksi,
perkara yang masuk persidangan atau
pasang infus, pasang kateter dan
jalur hukum dapat dikatakan tidak ada.
maagslang adalah tindakan
yang
Sebab dari hasil penelitian penulis,
seharusnya dilakukan oleh dokter
perkara yang ada cukup di selesaikan
bukan oleh perawat. Hal ini terjadi
dimungkinkan
oleh
bisa rasio
kelalaian
tenaga
kesehatan,
secara arbitrase (mediasi).
K. Pertanggungjawaban
Pidana
dokter dengan pasien yang tidak
pada Tindak Pidana Malpraktik
sesuai. Di RSUP DR. M. Djamil
di RSUP Dr. M. Djamil Padang
Padang dengan jumlah dokter 219 sedangkan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 800 unit, sementara kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan tidak mungkin ditunda. Jika
Pertanggungjawaban pidana yang terjadi
ketika
adanya
malpraktik
tenaga kesehatan dilakukan secara individu oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan, rumah sakit sebagai
9
instansi dimana tenaga kesehatan
MKEK, selanjutnya dalam tabrakan
bekerja hanya memberikan bantuan
ada unsur disiplin tabrakan maka
hukum
penanganannya
(advokadsi)
dalam
mendampingi proses peradilan. Dari
disampaikan
MKDKI.
kasus yang terjadi di RSUP DR. M. Djamil Padang tuntutan hukum pidana yang diajukan secara kekeluargaan oleh
Pada umumnya rumah sakit tidak bertanggunggugat
atas
kesalahan
rumah sakit
dokter non-organik (non-employee
untuk ganti rugi dan rumah sakit
physician) yang hanya memanfaatkan
memberikan ganti rugi. Untuk tindakan
fasilitas rumah sakit untuk merawat
pemasangan kateter, keluarga pasien juga
pasiennya sendiri (staff privileges).
menuntut ganti rugi
Mereka
keluarga pasien kepada
menggratiskan
dan rumah sakit perawatan
dan
pengobatan serta memberikan ganti rugi. Dari sebagian perkara yang ditimbulakan akibat
kelalaian
tenaga
kesehatan,
perkara yang masuk persidangan atau jalur hukum dapat dikatakan tidak ada. Sebab dari hasil penelitian penulis,
bertanggunggugat
secara
mandiri atas kesalahan yang telah merugikan
pasiennya.
bertanggunggugat
Meskipun
secara
mandiri
namun kesepakatan dengan pihak rumah sakit dapat saja dibuat untuk misalnya
berumah
sakitama-sama
perkara yang ada cukup di selesaikan
menanggung ganti rugi berdasarkan
secara
ini
propo rumah sakit yang disetujui oleh
bertujuan untuk menjaga kridibilitas
kedua belah pihak apabila dokter
rumah sakit dan tenaga kesehatan yang
kalah di pengadilan.
arbitrase
(mediasi).
Hal
berada dinaungannya.
M. Saran L. Simpulan 1. Agar kesalahan yang dilakukan oleh Berdasarkan penjelasan di atas,
perawat, diproses oleh
MDTK di
maka penulis menyimpulkan bahwa
tingkat
Mekanisme tanggung jawab profesi
Keputusan
adanya antisipasi malpraktik dokter
Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin
rumah sakit dilakukan identifikasi
Tenaga
jenis malpraktek dokter dilakukan, malpraktik
tersebut
merupakan
tabrakan etika, dan disampaikan ke
Propinsi Presiden
Kesehatan
berdasarkan Nomor
56
(MDTK),
sebelum ketingkat penyidik yaitu dalam
rangka
pemberian
perlindungan yang seimbang dan objektif kepada tenaga kesehatan
10
dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
2. Untuk pimpinan RSUP DR. M. Djamil Padang hendaknya diadakan sosialisasi terhadap SOP tindakan yang sudah dibuat. Jika terjadi kasus oleh perawat hendaknya jangan langsung dituduh bersalah sebelum kasusnya di proses di sidang Komite Etik dan Hukum.
3. Masa yang akan datang, wakil rakyat di DPR dan Pemerintah dapat membuatkan Keperawatan
Undang-undang yang
mampu
melindungi perawat.
N. Daftar Pustaka Buku-buku Adami Chazawi, 2000, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafido Persada, Jakarta. Agus R, 2010, Aplikasi Metodelogi Penelitian Kesehatan, Nuha Medika, Yokyakarta Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. Kriminologi. Bandung : PT. Refika Aditama Bambang Purnomo, 2007, Hukum Kesehatan, Bahan Kuliah Pasca Sarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan. Budiman , A 2009, Hukum Kesehatan & Malpraktik, Genius, Yokyakarta Djoko Prakoso, 1987, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi
Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta Hadjon, Philipus M 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya Hanafiah, MJ & Amir, A 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta. Iskandarsyah Mudakir, 2011, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Jakarta : Permata Aksara Jusuf Hanafiah, 1999, Etika KeTenaga Kesehatanan dan Hukum Kesehatan. Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. -----------------, 2008, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rita Triana Budiarti, 2004, Rambu – Rambu Rimba KeTenaga Kesehatanan, Gatra Roscoe Pound, 2000, “introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Bandung : Mandar Maju Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Syamsuddin, A 2011, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta. Sianturi, 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam Situmorang, Evan Kebijakan
Elroy. 2008. Formulasi
11
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, Malang Universitas Brawijaya Soekanto, S & Herkutanto 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, Bandung Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta Sofyan Dahlan, 1999, Hukum Kesehatan Rambu – Rambu Bagi Profesi Tenaga Kesehatan, Badan Penerbit Undip, Semarang. Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
Standar Prosedur Operasional, 2011, tentang Penanganan Masalah Etik, Bidang Keperawatan RSUP DR.M.Djamil Padang. Standar Prosedur Operasional, 2011, tentang Pemanggilan dan Sanksi Sumber Daya Manusia RSUP DR. M. Djamil Padang. Sumber Lain
Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap Pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai HUkum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia Wirjono Projodikoro, 1980, Tindak – tindak pidana tertentu di Indonesia, Penerbit PT Eresco, Jakarta – Bandung. Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi KeEmpat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
http://thexqnelson.wordpress.com/2 012/11/30/pembuktianmalpraktik-medik/ diakses pada tanggal 17.06.2013 jam 21.30 http://wonkdermayu.wordpress.com/ artikel/malpraktek-danpertanggungjawabanhukumnya/ diakses pada tanggal 26.07.2013 jam 21.30 http://paradipta.blogspot.com/2011/02/ malpraktik.html di akses pada tanggal 06.09.2013 jan 13.20
Waskito, AA 2009, Kamus Bahasa Indonesia, Wahyumedia, Jakarta PerUndang-undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
12
