Penerapan Technical Barrier to Trade melalui Pelabelan (Hang Tag) Identitas Budaya pada Produk Batik

Penerapan Technical Barrier to Trade melalui Pelabelan (Hang Tag) Identitas Budaya pada Produk Batik Siti Zulaekah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Email: [email protected] Abstract This article aim to offer new idea about the new formulation of Indonesian batik safeguarding through the implementation of technical barrier to trade (TBT). Such labelling of culutural identity within hang tag in International trading mechanism. As we know, the implementation of TBT just limited food safety, health and environment. Countries that implemented it’s mechanism outside those description still limited. In order to answer those problem above, this research used doctrinal method with the qualitative design with participatory observation and focus group discussion in searching the primary data. In accordance with technical of data collecting, secondary data is collected by literature review, especially for legal data is done by identifying all regulation related with batik safeguarding. Data analized used three steps. First, data reduction. Second, data display. Third data verification. The result of this research showed that Indonesian government has implemented technical barrier to trade through policy batikmark “BATIK INDONESIA” that statuted by Indonesian ministry of industrial act. No. 74/M-IND/PER/9/2007. Eventhough, this effort above has been constrained by the batik craftmen, because of ineficient registration coct for labelling batikmark “BATIK INDONESIA”. Keywords : Technical barrier to trade, hang tag, cultural labelling, batikmark “BATIK INDONESIA” Abstrak Artikel ini bertujuan menawarkan ide/gagasan baru tentang formulasi perlindungan melalui penerapan hambatan teknis perdagangan (technical barrier to trade/TBT) berupa pelabelan identitas budaya (hang tag) dalam mekanisme perdagangan internasional pada produk batik. Sebagaimana diketahui, perlindungan dalam bentuk hambatan non tarif (non tariff barrier) khususnya TBT yang menyangkut pelabelan produk yang Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian skim Hibah Bersaing dengan judul :”Strategi Perlindungan Batik Indonesia Pasca Pengukuhan Batik sebagai Budaya Takbenda Dunia (Intangible Culture Heritage)” dibiayai DP2M DIKTI Tahun Anggaran 2014

184

185

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014

berlaku selama ini sepanjang pengetahuan peneliti baru sebatas alasan keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Negara-negara yang menerapkan hambatan dalam pelabelan di luar kategori tersebut pun masih sangat terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif dengan desain penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan teknik participatory observation dan focus group discussion sebagai metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk data yang berupa bahan hukum. Agar data (terutama data primer) yang diperoleh teruji keabsahannya, penelitian ini memanfaatkan metode trianggulasi yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kegiatan pengumpulan data primer tersebut. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) tahapan yakni reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan hambatan non tarif dalam bentuk TBT pada produk batik melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang batikmark “batik INDONESIA”. Meski demikian, pelabelan tersebut masih membutuhkan rincian lagi dalam bentuk pelabelan identitas budaya sehingga maksud pelestarian batik sebagaimana diamanatkan Unesco pada Pemerintah Indonesia diharapkan menjadi terwujud. Keywords : Non Tariff Barrier, Technical Barrier to Trade, Hang Tag, Pelabelan Identitas Budaya Pendahuluan

kan pengakuan. Di antara matabu-

Batik Indonesia merupakan wari-

daya tersebut, batik merupakan mata

san luhur budaya masyarakat Indo-

budaya yang paling tradable (berpo-

nesia yang mendapatkan pengakuan

tensi komoditas), baik dalam pasar

Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009

lokal, nasional maupun internasio-

melalui pengesahan budaya takbenda

nal. Selaras dengan fakta empirik

dunia (intangible culture heritage).

tersebut, Unesco mengharapkan agar

Disamping

produk-produk

batik benar-benar beredar dalam

budaya Indonesia juga mendapat

pasar internasional. Sementara itu

perhatian UNESCO dan hingga

disisi lain, berdasarkan data (UNES-

tahun 2014 ini antara lain keris,

CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini

angklung, anyaman papua, tarian

setidaknya terdapat 15 negara yang

saman dan sistem irigasi pertanian

memiliki tradisi proses rintang war-

Sabak di Bali turut juga mendapat-

na. Proses tersebut di Indonesia di-

batik,

186

Siti Zulaeka: Penerapan Technical Barrier

sempurnakan dengan penggunaan

A.Ball dan Wendel H.McCulloch

malam dan kemudian dinamakan

(2000)

sebagai batik sebagaimana diakomo-

atau restriksi atau hambatan dalam

dir dalam Peraturan Menteri Perin-

perdagangan/bisnis Internasional da-

dustrian Nomor 74 tahun 2007

lam praktek bermula pada alasan

tentang batikmark” batik INDONE-

pertahanan nasional. Industri-indus-

SIA”. Banyaknya negara yang me-

tri tertentu memerlukan proteksi dari

miliki tradisi proses rintang warna

impor karena vital bagi pertahanan

tersebut membawa konsekuensi ke-

nasional dan harus tetap diberlaku-

mungkinan peredaran batik dari

kan meskipun terdapat kerugian

negara lain ke Indonesia dan seba-

secara komparatif berkenaan dengan

liknya beredarnya batik Indonesia ke

para pesaing luar negeri. Adapun

negara lain.

alasan-alasan lain suatu negara mela-

mendeskripsikan

proteksi

Atas keadaan tersebut, Indonesia

kukan restriksi adalah karena untuk

sebagai anggota WTO dituntut untuk

melindungi industri yang baru tum-

menyelenggarakan pasar yang adil

buh (infant industry). Alasannya,

artinya memberikan perlindungan

dalam jangka panjang, industri itu

pada batik dalam negeri sekaligus

akan memiliki keunggulan kompara-

bersikap tidak melakukan hal yang

tif,

merugikan bagi batik negara lain

yang baru tumbuh tersebut memerlu-

yang mungkin dipasarkan di Indone-

kan proteksi terhadap impor sampai

sia. Huala Adolf (2004), mengung-

angkatan kerja terlatih, teknik-teknik

kapkan bahwa pada prinsipnya ter-

produksi dikuasai dan industri ini

kait dengan mekanisme perdagangan

sampai mencapai skala ekonomi.

Internasional, General Agreement on

Apabila sasaran-sasaran tersebut ter-

Tarrif and Trade (GATT) hanya

penuhi, proteksi impor tidak diperlu-

memperkenalkan tindakan proteksi

kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah

terhadap industri domestik melalui

perusahaan tidak akan mampu ber-

tarif (menaikkan tingkat tarif bea

tahan hidup karena impor biaya

masuk) dan tidak melalui upaya-

rendah dari para pesaing asing yang

upaya perdagangan lainnya (non

lebih dewasa akan menjual barang-

tarrif commercial measures). Donald

barang yang lebih murah daripada

tetapi

perusahaan-perusahaan

187


mereka di pasar lokalnya. Proteksi

batan dalam perdagangan produk

ini dimaksudkan hanya bersifat

sejenis dari negara lain.

sementara, akan tetapi kenyataannya

Dalam praktek perdagangan serta

sebuah perusahaan akan jarang me-

berdasarkan kesepakatan beberapa

ngakui telah dewasa dan tidak lagi

negara, diberlakukan technical bar-

memerlukan bantuan. Di samping

rier to tariff (TBT) yang merupakan

alasan sebagaimana disebutkan di

bagian dari NTB. Beberapa bentuk

atas, restriksi juga dimaksudkan

TBT yang lazim diberlakukan dalam

untuk

kerja

perdagangan internasional adalah

domestik dari tenaga asing yang

dalam rangka pencegahan penyeba-

lebih murah dengan cara memban-

ran hama, penyakit, jaminan keama-

dingkan tingkat upah per jam tenaga

nan pangan, obat-obatan, hasil perta-

asing yang lebih murah dengan yang

nian dan alasan keamanan lainnya.

dibayar di negaranya.

Hambatan tersebut secara teknis di-

melindungi

tenaga

Hambatan tersebut tidak hanya dibatasi sebagai hambatan dalam

antaranya dilakukan melalui pelabelan produk.

bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan

Beberapa penelitian sebelumnya

tetapi juga hambatan non tarif (non

serta telaah kritis para ahli terkait

tariff barrier). Bentuk halangan

hambatan no tarif untuk produk

dalam perdagangan yang menjadi

meliputi : penelitian dengan telaah

diskursus

anggota

kepustakaan data sekunder yang

WTO adalah hambatan NTB karena

dilakukan, pelabelan produk tektsil

sangat rawan untuk dijadikan dalih

dan pakaian baru sebatas analisis

melindungi produk dalam negerinya

data sekunder seperti yang dilakukan

dengan cara-cara curang. Meskipun

oleh Aswicahyono tentang produk

demikian, sebagai organisasi perda-

Indonesia yang berpotensi beredar di

gangan dunia, World Trade Organi-

negara-negara Asean yang menca-

sation (WTO) telah mengantisipasi

kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di

kemungkinan terjadinya hal tersebut

luar sebagaimana disebutkan di atas,

dengan membolehkan negara anggo-

baru diterapkan secara sangat terba-

ta untuk melindungi produk dalam

tas yakni pelabelan pada tekstil, pa-

negerinya dengan menerapkan ham-

kaian, travel. Pemerintah Indonesia

negara-negara

188


melalui Peraturan Menteri Perindus-

takannya. Sedangkan terhadap kebi-

trian Republik Indonesia Nomor

jakan Pemerintah Pekalongan ten-

74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya

tang pelabelan citybranding sepan-

sudah menerapkan hambatan teknis

jang pengetahuan peneliti belum

dalam perdagangan batik dalam

dilakukan penelitian yang menda-

bentuk kewajiban pelabelan Batik-

lam. Merujuk pada hal tersebut ,

mark “batik INDONESIA”.

menurut peneliti masih banyak hal

Ketentuan tersebut mewajibkan

mendasar terkait hambatan teknis

agar batik yang akan diperdagangkan

yang diterapkan yang menimbulkan

baik dalam pasar nasional maupun

pertanyaan bagi peneliti. Bagaima-

pasar Internasional harus mencan-

nakah bentuk hambatan teknis perda-

tumkan label emas (gold) untuk batik

gangan yang tepat untuk batik yang

tulis, putih untuk batik cap serta

telah mendapatkan pengakuan seba-

perak (silver) untuk batik kombinasi

gai warisan budaya sekaligus sebagai

tulis dan cap. Pada tingkat lokal,

produk komoditas tersebut.

Pemerintah Kota Pekalongan mener-

Penelitian ini bertujuan untuk

bitkan Peraturan Walikota tahun

mendeskripsikan

2014 tentang kewajiban pelabelan

hambatan teknis dalam perdagangan

citybranding kota Pekalongan pada

Internasional, baik hambatan dalam

setiap produk batik buatan warga

bentuk tarrif barrier (TB) maupun

Pekalongan.

non tarrif barrier (NTB) serta me-

bentuk-bentuk

Meskipun Pemerintah sudah

nawarkan gagasan/wacana baru ten-

berupaya memberikan perlindungan

tang perlindungan batik Indonesia

melalui mekanisme tersebut, namun,

melalui pelabelan (hang tag) identi-

berdasarkan temuan penelitian tahun

tas budaya pada produk batik dalam

2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan

perdagangan Internasional.

batikmark justru membebani/me-

Hasil penelitian ini diharapkan

nimbulkan resistensi bagi para peng-

dapat dijadikan salah satu bahan

rajin dan produsen batik. Hal terse-

pertimbangan

but dikarenakan alasan inefisiensi

mengambil kebijakan perlindungan

karena pembebanan biaya pendaf-

produk batik dalam negeri melalui

taran untuk setiap motif yang dicip-

penerapan hambatan teknis dalam

Pemerintah

dalam

189


perdagangan batik saat menghadapi

longan, pelaku eksportir batik, peda-

masuknya produk yang sama dari

gang kerajinan dan batik asal Austra-

negara lain. Untuk semua pihak yang

lia, ahli fashion (AS) serta presiden

memiliki

Craft untuk Asia Tenggara.

minat

dalam

bidang

Hukum Perdagangan Internasional

Untuk menjamin keabsahan data

dan keilmuan terkait, hasil penelitian

yang diperoleh, peneliti menggu-

ini dapat memperluas khasanah

nakan teknik triangulasi sumber

tentang perkembangan bentuk ham-

yang dilaksanakan secara langsung

batan teknis diluar yang selama ini

dan bersamaan dengan kegiatan

dipraktikkan

pengumpulan data primer. Analisis

dalam

perdagangan

internasional.

data menggunakan model Miles dan Huberman yang pada prinsipnya

Metode Penelitian

dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap

Penelitian ini merupakan peneli-

yakni reduksi atau pemilahan data

tian hukum normatif dengan desain

yang diperlukan untuk menjawab

penelitan kualitatif dengan ranca-

permasalahan

ngan participatory observation. Tim

membuat pemaknaan terhadap data

peneliti terlibat secara aktif dalam

yang diperoleh, display/penampilan

langsung dalam kelompok subyek/

data secara deskriptis serta verifi-

informan/partisipan. Teknik peng-

kasi/penarikan kesimpulan.

penelitian

dengan

umpulan data primer melalui wawancara kelompok terarah/Focus Group Discussion (FGD) serta pengumpulan

data

sekunder

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan,

dengan

para pengrajin/produsen, importir,

menggunakan metode penelaahan

serta serta eksportir batik baik pada

pustaka tentang hambatan-hambatan

tingkat lokal, nasional maupun inter-

dalam

internasional

nasional menghendaki agar batik

melalui kegiatan identifikasi peratu-

Indonesia yang telah mendapatkan

ran Internasional maupun peraturan

pengakuan UNESCO sebagai bu-

perundang-undangan di Indonesia.

daya takbenda dunia harus menda-

Subyek dalam penelitian ini menca-

patkan perlindungan yang memadai

kup para pengrajin batik dari Peka-

negara

perdagangan

penghasil

batik.

Bentuk

190


perlindungan tersebut antara lain

jamin keberlangsungan warisan tak-

melalui pembatasan syarat-syarat

benda yang mencakup langkah iden-

yang ketat atas impor batik dari

tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe-

negara lain. Syarat tersebut berkaitan

lestarian, proteksi, promosi, penga-

dengan identitas budaya atas produk

yaan atau pengembangan, edukasi,

dengan tujuan agar ketika produk

pemindahan pengetahuan baik mela-

sampai ke tangan pembeli maka

lui pendidikan formal maupun infor-

mereka tidak hanya menilai batik

mal.

sekedar produk produk fisik semata

Sebagai produk dan identitas

tetapi juga makna atau nilai yang

budaya, beberapa daerah yang me-

terkandung didalamnya. Identitas

miliki sentra batik telah mengimple-

tersebut antara lain mencakup ide/

mentasikan

makna motif batik, siapa pembuat-

dengan pendekatan edukasi dengan

nya, kapan dibuatnya serta dimana

cara mengintegrasikan pengetahuan

tempat pembuatannya.

dan keterampilan membatik dalam

prinsip

perlindungan

Secara yuridis, konsep perlindu-

kurikulum terutama pada pendidikan

ngan (safeguarding) menurut article

dasar. Adopsi batik dalam kurikulum

2 ayat (3) Konvensi perlindungan

tersebut telah dilaksanakan di Solo,

budaya takbenda diartikan sebagai:

Yogyakarta, dan Pekalongan. Di

’…safeguarding

means

measures

samping kebijakan tersebut, ma-

aimed at ensuring the viability of the

sing-masing

intangible heritage including the

mengeluarkan kebijakan bahwa pada

identification, documentation, re-

hari-hari tertentu, Pegawai Negeri

search,

protection,

Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari

promotion, enhancement, transmis-

TK, SD, SMP, hingga SMA wajib

sion, particulary through formal and

mengenakan pakaian batik dengan

non formal education, as well as the

motif khusus daerah. Kebijakan ini

various aspects of such heritage”.

berimplikasi pada dikenalnya dan

preservation,

pemerintah

daerah

Fokus utama dari safeguarding

terlestarikannya motif-motif tradi-

(perlindungan dalam arti luas) diarti-

sional oleh masyarakat khususnya

kan sebagai langkah-langkah atau

PNS dan murid sekolah.

tindakan yang bertujuan untuk men-

Pada sisi yang lain, batik telah

191


berkembang menjadi industri budaya

perdagangan yang bersifat non tarif

dan menjadi komoditas yang tidak

dalam praktik dan perjanjian ber-

hanya diperdagangkan dalam pasar

bagai negara mengalami perkemba-

dalam negeri tetapi juga sudah me-

ngan yang kemudian disebut sebagai

nembus pasar luar negeri. Bersandar

hambatan teknis perdagangan (tech-

pada bentuk-bentuk perlindungan

nical barrier to trade/TBT).

sebagaimana disebutkan dalam kon-

Secara spesifik, hambataan teknis

vensi tersebut, dalam setiap negara

perdagangan diatur dalam Agree-

yang produknya sudah masuk ko-

ment on Technical Barrier to Trade

moditas Internasional maka negara

yang pada pokoknya mengatur 2

yang bersangkutan diberi keluasaan

(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-

untuk memproteksi produk dalam

nical regulation) dan standar/acuan

negerinya dengan tetap memperhati-

baku termasuk pengemasan, penem-

kan kaidah-kaidah dalam perdaga-

patan merek, persyaratan pelabelan,

ngan Internasional.

persyaratan

Berkaitan dengan hal tersebut,

karakteristik

produk,

inspeksi, dan prosedur.

menurut article 2 ayat (3) adalah pro-

Donald A.Ball dan Wendel H.

teksi yang menurut kaidah Hukum

McCulloch (2000), restriksi dikate-

Perdagangan

(lalu-

gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni

lintas perdagangan Internasional)

restriksi dalam bentuk tarif dan res-

diakomodir dalam bentuk hambatan,

triksi/hambatan dalam bentuk non

baik dalam bentuk tarif (tarrif bar-

tarif.

rier) maupun non tarif (non tariff

bentuk tarif meliputi bea impor (ad

barrier) yang diberlakukan terhadap

valorem, spesifik, majemuk, dan pa-

negara lain. Hambatan tersebut men-

jak variabel). Sedangkan restriksi

cakup Anti Dumping Duties (ADD),

dalam bentuk non tarif meliputi ham-

Contervailing Duties (CDD), dan

batan non tarif kuantitatif dan non

Safeguard Measures, Quota, Volun-

kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-

tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-

titatif mencakup kuota tingkat tarif,

dy, import ban, import lisencing, go-

global, diskriminatif, pembatasan

vernment procurement, dan domestic

ekspor sukarela, dan peraturan tertib

contents. Hambatan-hambatan dalam

pemasaran. Hambatan non tarif non

Internasional

Hambatan-hambatan

dalam

192


kuantitatif meliputi partisipasi Peme-

meliputi klasifikasi tarif, persyaratan

rintah langsung dalam perdagangan,

dokumentasi, dan evaluasi produk.

prosedur kepabeanan dan adminis-

Standar-standar meliputi kesehatan,

tratif lainnya serta standar-standar.

keselamatan dan kualitas produk,

Partisipasi Pemerintah langsung be-

kemasan dan pemberian label, serta

rupa subsidi, membeli di dalam ne-

metode pengetesan produk. Bentuk-

geri, lisensi impor, manipulasi kurs,

bentuk hambatan dalam perdagangan

dan kandungan lokal. Prosedur kepa-

terangkum dalam tabel berikut :

beanan dan administratif lainnya Tabel : Bentuk restriksi atau hambatan dalam perdagangan Internasional menurut Donald A.

Ball dan Wendel McCullloch.

NO Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional Hambatan-hambatan Tarif 1 Bea Impor

Hambatan-hambatan non Tarif Kuantitatif

- Ad valorem

- Kuota tingkat tarif

- Spesifik

- Global

- Majemuk

- Diskriminatif

- Pajak Variabel

- Pembatasan ekspor sukarela - Peraturan tertib pemasaran

2 Harga Resmi

Nonkuantitatif a. Partisipasi Pemerintah langsung dalam perdagangan - Subsidi - Membeli di dalam negeri - Lisensi impor - Manipulasi kurs - Kandungan lokal b. Prosedur kepabeanan dan administratif lainnya - Klasifikasi tarif - Persyaratan dokumentasi - Evaluasi produk

193


NO Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional Hambatan-hambatan Tarif

Hambatan-hambatan non Tarif c. Standar-standar - Kesehatan, keselamatan, dan kualitas produk - Kemasan dan pemberian label - Metode pengetesan produk

Haryo

Aswicahyono

(2008)

syaratan kinerja dan batasan untuk

membagi hambatan perdagangan ke

mendiversifikasikan usaha, dan ben-

dalam 3 (tiga) bentuk yakni border

tuk hambatan pada tenaga kerja

measures, beyond the border mea-

berupa pajak atas tenaga kerja asing.

sures, serta across border measures.

Implementasi across border mea-

Implementasi border measures men-

sures mencakup bentuk hambatan

cakup bentuk hambatan pada barang

pada barang berupa standar tertentu

meliputi tarif, kuota, dan hambatan

atas produk, bentuk hambatan pada

non tarif, bentuk hambatan jasa meli-

jasa berupa regulasi tertentu, bentuk

puti registrasi dan ijin serta batasan

hambatan pada modal berupa pema-

jumlah tenaga kerja asing, bentuk

jakan ganda dan pajak ditahan atas

hambatan pada modal berupa pem-

pendapatan perusahaan asing, se-

batasan sektor tertentu yang dibuka

dangkan bentuk hambatan pada

bagi investasi asing dan pembatasan

tenaga kerja berupa standar kompe-

saham pihak asing, bentuk hambatan

tensi tertentu.

tenaga kerja adalah seleksi tertentu.

Hambatan pertama diatasi dengan

Implementasi beyond the border

pembukaan akses pasar, yang kedua

measures mencakup bentuk ham-

diatasi dengan National Treatment

batan pada barang berupa tender oleh

yaitu peraturan yang mesyaratkan

Pemerintah dan pemberlakuan pajak

bahwa suatu barang atau faktor

yang berbeda, bentuk hambatan pada

produksi harus menerima perlakuan

jasa berupa batasan lokasi dan/atau

yang sama seperti produk domestik

jumlah kantor cabang, bentuk ham-

dalam hal pajak dan berbagai pera-

batan pada modal berbentuk per-

turan lainnya. Hambatan yang ketiga

194


diatasi dengan harmonisasi standar

hambatan sekaligus, yakni hambatan

yang lebih dikenal dengan Harmony

dalam bentuk border cross measures

System Code (HS Code) dan peratu-

dan hambatan dalam bentuk across

ran antarnegara karena untuk meme-

border measures.

nuhi standar ini seringkali produsen asing mengalami kesulitan.

Penerapan 2 (dua) hambatan dalam perdagangan tersebut seba-

Pada ketiga bentuk hambatan

gaimana mengacu pendapat Aswi-

dalam perdagangan Internasional ter-

cahyono, menurut peneliti meng-

sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa

aburkan kepastian bentuk hambatan

terdapat persinggungan antara 2

dalam

(dua) hambatan yakni border cross

disebutkan dalam persetujuan WTO

yang memuat hambatan atas perda-

serta kebanyakan pendapat ahli yang

gangan barang dalam bentuk non

lain. Hal tersebut disebabkan karena

tarrif barrier (hambatan non tarif

bentuk hambatan sebagaimana ter-

dan salah satu bentuknya adalah

muat dalam across border measures

hambatan teknis dalam perdagangan)

pada hakikatnya merupakan ham-

dan across border measures yang

batan teknis perdagangan/Technical

memuat

perdagangan

Barrier to Trade (TBT) yang me-

barang berupa standar tertentu atas

rupakan salah jenis hambatan non

produk.

tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).

hambatan

Berdasarkan pengaturan dalam

perdagangan

sebagaimana

Penerapan TBT terbanyak menu-

agreement on technical barrier to

rut

trade maupun kajian beberapa litera-

(2008) ada pada standar dan regulasi

tur, penerapan standar tertentu atas

karena keduanya berperan penting

produk barang, termasuk pendapat

dalam menjaga kualitas, keamanan,

Donald A. Ball dan Wendel McCull-

kesesuaian teknis, dan proses pro-

och, merupakan salah satu bentuk

duksi. Selaras dengan pendapat Har-

hambatan non tarrief. Berdasarkan

yo, negara-negara anggota diperke-

klasifikasi hambatan perdagangan

nankan

yang dilakukan oleh Haryo Aswica-

menjamin kualitas ekspornya, atau

hyono maka batik yang dikategori-

untuk perlindungan atas kehidupan

kan sebagai barang terkena 2 (dua)

manusia, hewan, tanaman atau kese-

catatan

Haryo Aswicahyono

tindakan-tindakan

untuk

195


hatan atau lingkungan atau untuk

sendiri

pencegahan serta praktik curang.

tekstil dalam annex (lampiran) 1

Terkait dengan kewajiban pelabelan

agreement on textile and clothing

produk, dalam praktik perdagangan

yang dilengkapi dengan Harmonized

didominasi oleh alasan keamanan

Commodity Description and Coding

pangan, produk pertanian, pencega-

System (HS Nomenclature). Padahal

han hama, alasan kesehatan maupun

dalam mekanisme produksi batik,

karena alasan lingkungan dan sama

tekstil hanyalah salah satu media

sekali tidak menyebut produk hasil

pembuatan batik. Pengaturan WTO

budaya manusia.

tentang pelabelan produk sebenarnya

memasukkan

pengaturan

Berdasarkan data di WTO, pela-

sangat lentur/luwes. Hal tersebut

belan di luar produk-produk tersebut

terbukti dari perhatian utama dalam

baru

produk

Agrement on Technical Barrier to

tekstil, pakaian serta travel serta baru

Trade hakikatnya adalah dalam

dipraktikkan oleh negara anggota

bentuk regulasi teknis dan standar

secara terbatas. Banyak pihak yang

yang diatur oleh negara anggota dan

mengidentikkan batik sebagai bagian

diberlakukan terhadap negara lain

dari tekstil sehingga pelabelan terha-

yang memiliki kerjasama perdaga-

dapnya cukup terwakili oleh tekstil.

ngan dengan negara yang bersangku-

Bidang produk kerajinan tradisional

tan. Donald A.Ball mengklasifikan-

yang dicatatkan di GATT adalah

nya sebagai bentuk campur tangan

tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat

langsung pemerintah dalam bidang

10 tahun sejak tahun 2004, perjanji-

perdagangan. Kajian lain terkait hal

an tekstil sangat menentukan. Nega-

tersebut, meskipun mengkaji sisi

ra-negara maju secara bertahap harus

persaingan usaha, tentang potensi

menghapuskan sistem diskriminatif

produk Indonesia yang dipasarkan di

yang melanggar GATT dan diterap-

negara-negara ASEAN antara lain

kan terhadap negara-negara berkem-

Malaysia, Singapura, Thailand, Fili-

bang seperti MFA (Multifibre Agree-

pina, serta negara lain yakni Austra-

ment). Proses penghapusan ini dike-

lia dan Selandia Baru mencakup

nal pula sebagai proses pengintegra-

makanan, minuman, dan tembakau,

sian tekstil ke dalam GATT. GATT

tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik

diberlakukan

pada

196


dan peralatan listrik serta kayu dan

dengan warna putih yang diberlaku-

produk kayu. Potensi tekstil pakaian

kan terhadap batik untuk ekspor.

dan kulit mendekati batik dan akan

Mengacu pada penggalian data pri-

dianalisis secara mendalam.

mer yang telah dilakukan terhadap

Pendekatan perlindungan terha-

beberapa pengrajin batik di Solo,

dap tekstil adalah melalui proteksi

Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan

tarif dan subsidi budget seperti yang

Pekalongan, persyaratan pelabelan

diterapkan di Australia. Selandia Ba-

batik mark “BATIK INDONESIA”

ru menggunakan pendekatan penera-

ternyata mendapatkan constrain atau

pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-

perlawanan dari para pengrajin. Ala-

fik untuk produk tekstil, pakaian dan

sannya, kewajiban tersebut justru

sepatu.

membebani para pengrajin karena

Berdasarkan hasil kajian tersebut,

adanya tambahan biaya pendaftaran

pendekatan perlindungan baru dila-

(inefisiensi) karena setiap mengelu-

kukan terhadap tekstil, pakaian dan

arkan produk baru harus langsung

sepatu didominasi dengan menggu-

disertai dengan pendaftaran. Alasan

nakan pendekatan tarif. Pendekatan

lainnya adalah bahwa setiap pengra-

perlindungan dalam bentuk TBT

jin telah memiliki merek masing-

secara khusus terhadap batik sepan-

masing. Singkatnya, perlindungan

jang pengetahuan dan upaya peneliti

yang digagas pemerintah sebenarnya

untuk mencari hasil penelitian lain

masih menjadi perdebatan dan kon-

terhadap batik belum ditemukan.

troversi di antara para pengrajin.

Meskipun demikian, secara khu-

Senada dengan kebijakan peme-

sus TBT yang yang telah diterapkan

rintah pusat, di Pekalongan terjadi

Pemerintah Indonesia dalam bentuk

fenomena yang sama dimana Wali-

kewajiban labelisasi batikmark “ba-

kota Pekalongan mengeluarkan Pera-

tik INDONESIA” baru sebatas kla-

turan Walikota Nomor 76 Tahun

sifikasi batik berdasarkan kategori

2012 tentang kewajiban pelekatan

batik tulis yang ditandai dengan

label batik mark “Batik Pekalongan”

warna emas, batik cap yang ditandai

dengan pelabelan warna yang me-

dengan warna perak, dan batik kom-

reduksi langsung dari prinsip batik-

binasi cap dan tulis yang ditandai

mark “BATIK INDONESIA” yakni

197


warna emas untuk batik tulis, warna

Peserta mengusulkan agar diterapkan

perak untuk batik cap, dan warna

persyaratan pelabelan identitas buda-

putih untuk batik kombinasi cap dan

ya pada produk batik yang akan

tulis. Pertanyaan mendasarnya ada-

masuk ke Indonesia maupun yang

lah bagaimana ketentuan pelabelan-

akan keluar dari Indonesia merupa-

nya apabila ekspor dilakukan atas

kan pilihan yang tepat sebagai bukti

batik yang berasal dari Pekalongan.

perhatian

Apakah perlu mencantumkan merek

maupun negara lain terhadap keper-

individu disertai merek kolektif

cayaan Unesco atas budaya takbenda

(Batik Pekalongan) dan disertai pula

yang dimiliki Indonesia. Pelabelan

dengan batikmark “BATIK INDO-

identitas tidak semata-mata hanya

NESIA”. Kontroversi tersebut masih

untuk memenuhi persyaratan teknis

terus bergulir di masyarakat.

perdagangan, tetapi lebih pada aspek

Pemerintah

Indonesia

Kebijakan pemerintah baik Peme-

filosofis tentang perdagangan berba-

rintah Pusat maupun Pemerintah

sis produk budaya itu sendiri. Me-

Daerah sebenarnya memiliki alasan

lalui pelabelan identitas budaya ini,

pembenar secara teoritis sebagaima-

batik yang sudah menjadi komoditas

na disebut dalam tabel 1 tentang

dalam perdagangan Internasional ti-

bentuk hambatan non tarif dengan

dak hanya dimaknai sebagai barang/

klasifikasi partisipasi pemerintah.

produk tetapi lebih pada pemaknaan

Meskipun demikian, partisipasi pe-

nilai yang terkandung di dalamnya,

merintah yang niat utamanya adalah

termasuk budaya dan asal-usul ma-

melindungi menjadi beban biaya

syarakat pembuatnya, dan pendi-

ekonomi tinggi bagi para pengrajin

dikan yang melekat padanya. Seba-

serta pengusaha batik.

gaimana praktik sosial di Indonesia,

Penelitian kami mencoba melaku-

motif batik dikenakan sesuai dengan

kan pengumpulan data primer de-

momen sosial misalnya pengantin,

ngan cara Focus Group Discussion

selamatan untuk bayi yang baru lahir,

yang melibatkan pengrajin batik,

selamatan untuk bayi yang baru

importir batik dari Australia, maha-

menapak tanah, acara seremonial

siswa, pengamat fashion yang ber-

tertentu, kematian dan momen sosial

langsung pada tanggal 26 Mei 2014.

lainnya. Harapannya, saat mengena-

198


kan produk batik, pembeli tidak

nomenklatur yang berfungsi sebagai

terasing dari produk yang dipakainya

identitas sosial budaya yang otentik.

tersebut dan pembelipun memahami

Proses edifikasi diserahkan kepada

makna corak atau motif pakaian

para budayawan, seniman atau stake-

yang dikenakannya. Ketidakterasi-

holders yang menekuni kebudayaan.

ngan tersebut mendorong pembeli

Usul Aloui, terutama sekali terkait

untuk selalu memelihara batik de-

pengidentifikasian batik sangat sela-

ngan baik tidak memperlakukan se-

ras dengan pesan konvensi perlind-

perti produk barang yang lain yang

ungan budaya takbenda oleh UNES-

mengukuti

membuang

CO dimana pengidentifikasian me-

produk setelah usang. Berbanding

rupakan bagian dari upaya perlin-

terbalik dengan produk lain, semakin

dungan. Sedangkan labelling (pela-

lama batik dipakai, maka nilai

belan) dimaksudkan untuk menegas-

historisnya semakin tinggi. Pembeli

kan meskipun batik merupakan

memahami betul atas arti/makna

bagian yang tidak terpisahkan dari

motif, sejarah penciptaannya. Pen-

produk komoditas, namun esensi

jual dan pembeli tidak semata-mata

budaya tetap melekat sehingga se-

diperantarai oleh batik sebagai ko-

mua pihak yang terlibat dalam tran-

moditas tetapi mampu melakukan

saksi dengan sendirinya juga sedang

penyebaran nilai-nilai yang tidak

melakukan kontak budaya.

kebiasaan

hanya terbatas pada bangsa Indone-

Untuk menjamin kepastian hu-

sia akan tetapi telah merambah pada

kum, pelabelan identitas budaya

lingkungan dunia Internasional.

pada produk batik tersebut harus

Senyampang dengan ide pela-

dituangkan dalam produk hukum

belan atas batik, Alouis Nugroho

teknis misalnya Peraturan Menteri

(2005), salah satu cara yang arif

Perdagangan

untuk menyelamatkan batik yang

AG) Republik Indonesia. Peraturan

tidak bisa lepas dari kepentingan

ini merupakan salah satu bentuk

industri adalah melalui proses edifi-

persyaratan teknis atas persyaratan

kasi terhadap batik yakni sebuah

beredarnya produk batik, baik ke

mekanisme pengidentifikasian dan

maupun dari Indonesia dan diperke-

pelabelan terhadap batik sebagai

nankan dalam mekanisme perdaga-

(PERMENPERIND-

199


ngan Internasional. Analog dengan

atau untuk mencegah praktek yang

hambatan yang diberlakukan pada

merusak. Dilihat tujuannya, pertim-

produk makanan atau prouk pertani-

bangan sisi budaya pada produk

an serta produk perikanan karena

batik memang tidak mendapatkan

alasan kesehatan, keamanan maka-

pengaturan dalam persetujuan TBT.

nan untuk konsumsi manusia, alasan

Namun

keamanan lingkungan, batik yang

pendapat bahwa perlindungan mela-

merupakan salah satu komoditas

lui palabelan produk (hang tag) atas

budaya jaga harus mendapatkan

identitas budaya pada produk batik

proteksi agar kelestariannya terjaga.

memiliki dasar legalitas pada bentuk

Salah satu cara melestarikan batik, di

TBT yang berupa regulasi dan stan-

samping dari aspek ekonomi (batik

dar, khususnya persyaratan-persya-

bersifat tradabel atau sangat mudah

ratan label (labelling requirement).

untuk diperdagangkann) adalah pada

Mengacu pada tabel 1, batik bisa

aspek pemakaiannya secara rutin

mendapatkan perlindungan melalui

pada momen-momen sosial (aspek

standar dengan pelabelan juga pada

budaya) dan aspek keterterusannya

keleluasaan pemerintah untuk meng-

(sustaianability) pada generasi beri-

intervensi dalam kegiatan perdaga-

kutnya (aspek pendidikan). Mengacu

ngan melalui kebijakan meskipun hal

pada agreement on technical barrier

tersebut masih sangat jarang dilaku-

to trade WTO pada putaran Uruguay,

kan. Hal tersebut disebabkan karena

pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal

fokus utama perhatian para pihak

terkait hambatan yakni bentuk dan

dalam perdagangan Internasional

tujuan. Bentuk dari TBT mencakup

adalah pada alasan keselamatan,

regulasi dan standar termasuk di-

kesehatan, lingkungan, dan keaman-

dalamnya pengemasan produk, pene-

an pangan. Alasan tersebut juga

mpelan merek, persyaratan-persyara-

dikuatkan dengan partisipasi lang-

tan label, serta prosedur asesmen.

sung pemerintah dalam bidang per-

Sedangkan tujuan TBT adalah untuk

dagangan yang merupakan imple-

menjamin kualitas ekspor, mem-

mentasi dari NTB.

proteksi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan maupun tanaman

demikian,

peneliti

ber-

Menarik untuk dikaji karena salah satu

bentuk

partisipasi

tersebut

200


adalah adanya kewajiban “kandu-

antarnegara. Menurut peneliti, pem-

ngan lokal”. Dalam praktik perda-

buatan peraturan antarnegara pemilik

gangan, kandungan lokal dimaknai

batik tentang kewajiban pelabelan

bahwa produk luar negeri yang akan

(hang tag) atas produk batik merupa-

dipasarkan di Indonesia harus meng-

kan pilihan yang paling tepat meng-

gunakan

lokal.

ingat beberapa negara di dunia ini

Dengan demikian, kandungan lokal

sama-sama memiliki batik. Pembua-

baru diterapkan terhadap produk

tan peraturan antarnegara menjadi

barang dan bukan pada sesuatu yang

pedoman bagi para negara yang

bersifat

bahan

kasat

material

mata

(intangible)

bersangkutan

dalam

melakukan

misalnya budaya dan adat istiadat.

perdagangan batik secara Internasi-

Peneliti

pemerintah

onal. Harapannya tidak ada negara

melalui Kementerian Perindustrian

yang melakukan praktik curang

dan Perdagangan dapat menafsirkan

dalam

kandungan lokal yang tidak terbatas

memiliki sikap yang sama yakni

pada produk barang.

sama-sama menjaga kelestarian batik

berpendapat,

Seirama dengan argumentasi tersebut serta didasarkan atas pertim-

perdagangan

batik

serta

masing-masing negara. Weren A. Keegan (2000) mengu-

bangan solusi dalam mensikapi ham-

tarakan

batan dalam perdagangan Interna-

perpanjangan tangan WTO adalah

sional, pendekatan penerapan ham-

persetujuan antarnegara tetapi secara

batan pada produk batik mendekati

fungsional merupakan bagian dari

bentuk hambatan yang ketiga yakni

ketertiban hukum domestik dari

across border measures. Alasannya,

setiap negara. Ia berlaku sebagai

dengan menganalogkan hambatan

suatu pertahanan yang dapat dibuat

dalam bentuk standar produk sama

sebagai referensi oleh pemerintah

dengan labelling produk, dalam hal

untuk membela diri terhadap tekanan

ini pelabelan (hang tag) atas identi-

kelompok. Dengan demikian, semua

tas budaya pada produk batik. Solusi

peserta dalam perdagangan Interna-

dalam

ini

sional harus menerapkan prinsip

terdapat 2 (dua) peluang yakni

perdagangan secara berimbang yakni

harmonisasi standar dan peraturan

melindungi kepentingan nasional

mensikapi

hambatan

bahwa

GATT

sebagai

201


dengan tidak mengabaikan bersikap

memenuhi 2 (dua) kriteria seka-

adil terhadap negara lain terutama

ligus yakni melindungi produk

untuk produk yang sejenis.

batik Indonesia dengan tetap tidak merugikan batik negara lain

Kesimpulan

yang akan dipasarkan di Indone-

Merujuk pada hasil penelitian ini

sia.

dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Berdasarkan

praktek

beberapa

Daftar Rujukan

negara, pelabelan (hang tag) iden-

Buku

titas budaya pada produk batik

Anonymus, (2012), Pendahuluan

merupakan pilihan yang tepat

Laporan WTO

sebagai bentuk penerapan halangan teknis perdagangan sepan-

Donald A. Ball dan Wendell H.Mc-

jang ditetapkan oleh negara yang

Culloch, (2000), International

bersangkutan serta didasarkan

Business, terjemahan oleh Syah-

atas perjanjian negara tersebut

rizal Noor, S.E.,M.B.A, Jakarta :

dengan negara lain yang meng-

Salemba Empat

ekspor batik dan sebaliknya. 2. Sebagai bentuk perlindungan atas

Haryo Aswicahyono, dkk, (2008)

batik maka Pemerintah Indonesia

Aspek Persaingan Usaha dalam

dalam hal ini Kementerian Perin-

Perundingan Kerjasama Ekono-

dustrian dan Perdagangan seba-

mi Bilateral

iknya merumuskan hambatan teknis dimaksud secara rinci dalam

H.S. Kartadjoemena, (2002), GATT

produk hukum dan menjadikan-

dan WTO, Sistem, Forum, dan

nya sebagai hambatan teknis bagi

Lembaga di Bidang Perdagangan

produk batik negara lain yang

Internasional, Jakarta : UIPress

akan dipasarkan di Indonesia maupun batik dari Indonsia yang

Huala Adolf, (2005), Hukum Perda-

akan dipasarkan di negara lain.

gangan Internasional, Jakarta :

Dengan demikian, hambatan tek-

PT. Rajawali Press

nis dalam perdagangan batik

Kementerian Perdagangan Republik

202


Indonesia (2012), Evaluasi Ko-

media Komputindo

mitmen Penghindaran Kebijakan Proteksionis Di G20

Yayasan KADIN Indonesia, (2007), Pesona Batik, Warisan Budaya

Lia Amalia, (2007), Ekonomi Inter-

yang Mampu Menembus Ruang

nasional, Jakarta : Graha Ilmu

dan Waktu, Jakarta : Yayasan KADIN Indonesia

Nining Soesilo, (2010), Kilas Sejarah Dibalik Koleksi Batik Widaningsri Soesilo Soedarman di

Peraturan Perundang-undangan

Museum Batik Pekalongan, Ja-

The Results of the Uruguay Round of

karta : Penerbit Fakultas Ekonomi

Multilateral Trade Negotiations,

Universitas Indonesia

1994

Siti Nurhayati, dkk, (2013), Strategi

Undang-Undang Republik Indonesia

Perlindungan Batik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2000 tentang

melalui

Kebijakan

Perjanjian Internasional (Lem-

Harmony System Code Pasca

baran Negara Republik Indonesia

Pengukuhan Batik Sebagai Bu-

Tahun 2000 Nomor 185)

Formulasi

daya Takbenda Dunia (Intangible Culture

Heritage),

Penelitian

Hibah Bersaing

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/ M-IND/PER/9/2007

tentang

Warren C. Keegan (1992), Global

Penggunaan Batikmark “batik

Marketing Manajemen, alih baha-

INDONESIA” pada batik buatan

sa oleh Susanto Budidharmo,

Indonesia.

Pemasaran Global, Jakarta : Elek-

Penerapan Technical Barrier to Trade melalui Pelabelan (Hang Tag) Identitas Budaya pada Produk Batik

Recommend Documents