Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
1
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENILAI PRESTASI MANAJER PEMASARAN PT NARWASTU AGUNG SENTOSA Lucia Ika Andriningtyas Dini Widyawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
ABSTRACT Responsibility accounting can be used as a means of assessing manager performance that is by comparing between budget and actual result or the realization of implementation that is the responsibility of each responsibility center so the targets and the goals which have been set can be reached. The components which support the implementation of responsibility accounting is organization structure, budget, account code, income statement, and operating cost and achievement assessment of each component. The purpose of this research is to evaluate and to assess the marketing manager performance based on the responsibility center at PT Narwastu Agung Sentosa. This research is a qualitative approach type and the data analysis uses qualitative methods in searching, collecting, and then processing the data which has correlation with responsibility accounting. Based on the result of the research which correlated with the implementation of responsibility accounting can be concluded as follow: (1) the company has implemented decentralization system and has organization structure which is supported by clear job description and there is a delegation of responsibility and authority to the divisions in the company, (2) the company has not performed the classification whether the revenue and expenditure is controllable or not so revenue and expenditure control become less effective since the revenue that has been obtained and expenditure that has been expensed cannot be traced directly, (3) The giving of code for each of revenue and expenditure shows that company’s revenue and expenditure accounting system is already adequate, only in the classification of revenue, expenditure, and account code the separation has not been carried out clearly, (4) the responsibility report of marketing manager efficient since the revenue can be realized and the realization of expenditure does not over the budget. Keywords: responsibility accounting, budget, expenditure, and manager’s achievement
ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengevaluasi dan menilai prestasi manajer pemasaran berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada PT Narwastu Agung Sentosa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pelaksanaan analisis data dimana peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi dilakukan dengan mengemukakan uraian-uraian serta penjelasan. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perusahaan telah menerapkan sistem desentralisasi serta memiliki struktur organisasi yang didukung dengan job description yang jelas serta adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab kepada bagian-bagian dalam perusahaan,(2) Perusahaan belum melakukan klasifikasi berdasarkan terkendali tidaknya suatu pendapatan dan biaya sehingga pengendalian pendapatan dan biaya menjadi kurang efektif karena tidak dapat ditelusuri secara langsung pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan, (3) Pemberian kode untuk masing–masing jenis perkiraan dari pendapatan dan biaya menunjukkan bahwa sistem akuntansi pendapatan dan biaya perusahaan memadai, hanya saja dalam pengklasifikasian pendapatan, biaya dan kode rekening belum melakukan pemisahan secara jelas, (4) Laporan pertanggungjawaban manajer pemasaran dikatakan efisien karena pendapatan yang dianggarkan dapat direalisasikan serta realisasi biaya tidak melebihi anggaran. Kata kunci: akuntansi pertanggung jawaban, anggaran, biaya dan prestasi manager
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
2
PENDAHULUAN Kehidupan dunia perekonomian tidaklah semudah yang dibayangkan dan sesederhana seperti apa yang terlihat. Begitu pula dalam menjalankan suatu perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan menjadi salah satu prioritas utama berjalannya suatu perusahaan. Karena setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun industri. Untuk perusahaan yang bersifat profit oriented, tujuan perusahaan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Pada umumnya tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memperoleh laba/ keuntungan seoptimal mungkin. Sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan sangat beragam, mulai dari kelangsungan hidup, pertumbuhan perusahaan maupun menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat. Pengaruh lingkungan dan perkembangan suatu perusahaan yang semakin kompleks mengakibatkan tugas manajemen puncak dalam mencapai tujuan perusahaan semakin sulit dan kompleks pula. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perusahaan harus senantiasa berusaha meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam tiap strategi yang dilakukan, baik menjalankan seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan maupun mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien, manajemen melakukan suatu proses yang disebut dengan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan membentuk unit-unit kekuasaan kecil yang disebut pusat pertanggungjawaban agar mampu menunjang kinerja perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan para pimpinan untuk mengawasi secara langsung dan terus menerus jalannya perusahaan secara keseluruhan. Terlebih bila perusahaan yang memiliki perluasan usaha hingga di beberapa daerah, maka pembentukan pusat pertanggungjawaban adalah suatu keharusan. Dalam kondisi demikian peranan akuntansi sebagai sumber informasi dapat mengisi tugas untuk menyediakan informasi–informasi yang diperlukan manajemen, agar manajemen dapat mengetahui segala kejadian–kejadian finansial dalam perusahaan setiap saat. Dari segi manajemen, akuntansi sebenarnya merupakan alat manajemen untuk memberi informasi tentang kejadian–kejadian selama satu periode waktu, sehingga manajemen sanggup menguasai keadaan perusahaan, mengetahui jalannya operasi dengan baik maupun sanggup menguasai jalannya operasi demi efisiensi kerja. Efisiensi kerja adalah merupakan salah satu tujuan penting bagi manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan adalah dengan mengadakan pengawasan melalui pengendalian terhadap biaya–biaya usaha. Pengendalian yang baik adalah sistem pengendalian manajemen merupakan alat yang baik yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Hal itu dilaksanakan melalui pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tingkatan manajemen yang lebih tinggi kepada unit-unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer. Manajer tersebut bertanggung jawab atas aktifitas yang menjadi wewenangnya dan setiap pusat pertanggungjawaban tersebut menjalankan peranan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut seorang manajer harus melakukan evaluasi terhadap aktifitas yang telah dilakukan. Proses evaluasi tersebut mencakup penetapan suatu sistem pengukuran, perbandingan hasil yang dicapai dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam periode tertentu. Hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting bagi manajer dalam rangka pengambilan keputusan yang kemudian dinyatakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan tahap yang penting dalam proses pengendalian, yang secara efektif menyampaikan informasi pada semua tingkatan manajemen. Laporan pertanggungjawaban inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
3
sarana atau alat menilai kinerja manajer yaitu dengan cara membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual atau realisasi pelaksanaan yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pusat pertanggungjawaban, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana penerapan pusat pertanggungjawaban dapat digunakan untuk menilai prestasi manajer pemasaran pada PT Narwastu Agung Sentosa?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menilai prestasi manajer pemasaran berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada PT Narwastu Agung Sentosa. TINJAUAN TEORETIS Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh perusahaan dan badan usaha lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien. Adapun empat karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2009:191), yaitu: 1) Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban; 2) Standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu; 3) Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dan anggaran; 4) Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:139) akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja sepanjang garis pertanggungjawaban. Hansen dan Mowen (2005: 116), Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Samryn (2006:15-16) akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Usry dan Hammer (2007:454) konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban lebih menunjukkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar sebagai berikut: 1) Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab (departemen-departemen) manajerial pada setiap tingkat dalam suatu organisasi, dengan tujuan membentuk anggaran bagi masingmasing departemen; 2) Titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagan organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama antar penyelia, kepala departemen atau manajer biaya tersebut dituangkan dalam anggaran perusahaan; 3) Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang terkendali oleh personel yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas beban terkendali atau yang dipertanggungjawabkan berdasarkan dalam cakupan wewenang yang dilimpahkan. Pusat Pertanggungjawaban Pusat pertanggungjawaban menurut Sriwidodo (2010) ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
4
dipandang sebagai suatu sistem yang mengelola masukan (input) menjadi keluaran (output). Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, atau berbagai jenis jasa lain. Semua bahan masukan diproses dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Supriyono (2008:326) adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas pusat pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini digunakan sumber-sumber yaitu input biaya yang dibebankan ke pusat pertanggungjawaban dimaksud untuk menghimpun input yang dipakai dalam periode waktu tertentu seperti seminggu atau sebulan. Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu pusat pertanggungjawaban terjadi penggolongan input menjadi output. Hubungan Input dan Output dan Pengukurannya Hubungan input dan output pusat pertanggungjawaban untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output (Anthony dan Govindarajan, 2009:172). Hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai karakteristik tertentu. Hampir semua masukan suatu pusat pertanggungjawaban dapat diukur kuantitatif, namun tidak semua keluaran pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif. Karakteristik hubungan masukan dan keluaran pusat pertanggungjawaban yaitu (Anthony dan Govindarajan, 2009:172): 1) Masukan pertanggungjawaban mempunyai hubungan nyata antara masukan dengan keluaran ditentukan oleh teknologi atau oleh kondisi yang mengharuskan konsumsi sumber daya tertentu untuk menghasilkan keluaran tertentu; 2) Masukan pusat pertanggungjawaban mempunyai hubungan artifisial atau semu dengan keluarannya; 3) Masukan pusat pertanggungjawaban mempunyai hubungan erat dengan keluarannya; 4) Masukan pusat peertanggungjawaban mempunyai hubungan tidak erat dengan keluarannya. Jenis–Jenis Pusat Pertanggungjawaban Menurut Anthony dan Govindarajan (2009:175) pusat pertanggung jawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kegiatannya adalah mengolah masukan (bahan, tenaga kerja atau jasa) menjadi keluaran (barang atau jasa) yang diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban yang lain dalam suatu organisasi atau dijual kepada pihak luar yang merupakan penghasilan bagi pusat pertanggungjawaban tersebut. Ada empat jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian : 1) Pusat Biaya (Cost Center), menurut Hansen dan Mowen (2005:116): Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya; 2) Pusat Pendapatan (Revenue Center), menurut Supriyono (2008:361) pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerjanya dinilai atas dasar pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut; 3) Pusat Laba (Profit Center), adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerja manajemennya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Adapun yang menjadi perhatian dalam pusat pertanggungjawaban itu adalah besar laba yang diperoleh, yaitu dengan membandingkan biaya sebagai input dengan pendapatan sebagai output (Anthony dan Govindarajan, 2009:237); 4) Pusat Investasi (Investment Center), menurut Supriyono (2008:469) pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang manajernya dinilai kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Viyanti dan Se Tin (2010), Sistem Akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 1) Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
5
(traditionally responcibility accounting), yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang menfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya oleh responsible manajer; 2). Activity-based responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya; 3) Sistem biaya standar yaitu akuntansi manajemen tradisional menekankan pengendalian terhadap harga pokok penjualan (product cost). Dalam akuntansi pertanggungjawaban, pihak yang diberi wewenang harus melaporkan hasil kerja yang dicapainya yang disebut laporan pertanggungjawaban karena akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri berawal dari adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Pendelegasian wewenang itulah yang akan menimbulkan tanggung jawab kepada orang yang memberi wewenang. Akuntansi pertanggungjawaban mempermudah bagi pimpinan perusahaan dalam pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Setiap manajer pada tingkat menengah akan diberi kekuasaan atas suatu bagian yang lebih kecil dan dalam akuntansi pertanggungjawaban akan di evaluasi prestasinya. Jadi pimpinan perusahaan selain mendapat laporan mengenai informasi akuntansi, juga akan membantu memberikan motivasi bagi setiap manajer. Struktur Organisasi Dalam pusat pertanggungjawaban setiap manajer dalam organisasi bertanggungjawab kepada atasannya atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. Maka dari itu, perlu disusun suatu struktur organisasi agar wewenang dan tanggungjawab dari setiap pimpinan. Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada lower manager agar pembagian kerja yang bermanfaat. Menurut Wahyuningsih (2012) struktur organisasi merupakan alat pengendalian organisasi yang menunjukkan tingkat pendelegasian wewenang manajemen puncak dalam pembuatan keputusan kepada senior manajer dan manajer level menengah yang secara ekstrem dikelompokkan menjadi dua: Sentralisasi dan Desentralisasi. Sedangkan menurut Supriyono (2008:2) struktur organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama–sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Struktur organisasi merupakan rerangka hubungan antar satuan–satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing–masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Mulyadi (2009:183) memberikan definisi struktur organisasi sebagai berikut: “struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kapada manajemen yang lebih bawah, agar dapat tercapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat.” Ada tiga struktur yang bisa digunakan oleh perusahaan dengan menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu (Anthony dan Govindarajan, 2009:180): 1) Struktur organisasi fungsional, berdasarkan fungsi memisahkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi perusahaan; 2) Sruktur organisasi divisional, dalam struktur organisasi ini pemisahan bagian-bagian tidak berdasarkan fungsi operasi dan staf tetapi berdasarkan jenis produk yang dibuat atau bidang usaha; 3) Struktur organisasi matriks. Dalam organisasi matrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggungjawab terhadap unit-unit fungsional. Masalahnya pengendalian manajemen pada organisasi matrik jelas lebih sulit dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Perencanaan harus disesuaikan pula dengan kebutuhan program atau proyek dan disesuaikan pula dengan kebutuhan program atau proyek dan disesuaikan pula dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
6
Anggaran Definisi anggaran (budget) menurut Simamora (2006: 201) yaitu sebuah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (programming). Sedang menurut Supriyono, (2008:82) anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber–sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony et al. (dalam Wahyuningsih, 2012) bahwa empat tujuan pokok dari penyusunan anggaran adalah: 1) Memperbaiki rencana strategis; 2) Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi; 3) Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer atas kinerja mereka; 4) Sebagai perjanjian dan komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya. Biaya
Menurut Mulyadi (2009:8) biaya adalah sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya berarti pengorbanan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh manfaat saat ini maupun manfaat yang akan datang. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas: 1) Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 2) Diukur dalam satuan uang; 3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; 4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokkan biaya ke dalam berbagai kategori untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, maka dalam pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban, harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendali dengan biayabiaya yang tidak terkendali. Pemisahan biaya menjadi terkendali dan tidak terkendali bagi seseorang sejak penetapan anggaran adalah sangat penting agar tidak terjadi tanggung jawab ganda terhadap biaya tertentu dan agar setiap pimpinan pusat biaya dapat mengetahui dengan jelas batas-batas tanggung jawabnya. Demikian pula menurut Blocher dan Lin (2002: 96), biaya untuk pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Biaya terkendali (controllable cost). Biaya dikatakan terkendali jika manajer atau pekerja mempunyai kebijakan dalam keputusan terjadinya biaya atau secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya dalam suatu periode tertentu yang biasanya jangka pendek.; 2) Biaya tak terkendali (uncontrollable cost). Biaya dikatakan tak terkendali jika manajer atau pekerja tidak mempunyai kebijakan dalam keputusan terjadinya biaya atau secara signifikan tidak dapat mempengaruhi jumlah biaya dalam satu periode tertentu yang biasanya jangka pendek. Kode Rekening Biaya Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban menghendaki adanya pengumpulan dan pelaporan biaya yang berada dibawah kendali tiap-tiap tingkatan manajemen. Biaya yang terjadi harus
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
7
diklasifikasikan dan diberi kode rekening sesuai dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Kode adalah suatu rerangka (framework) yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Pemberian kode dapat memudahkan proses pencarian perkiraan yang dibutuhkan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Dengan adanya kode akan memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada dalam suatu klasifikasi. Untuk dapat segera mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan dalam proses pencarian, maka kode yang digunakan harus disusun secara konsisten. Ada beberapa cara yang digunakan dalam proses pengkodean antara lain dengan menggunakan angka, huruf atau kombinasi keduanya oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya tersebut harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat-tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Dua cara yang dapat dilaksanakan dalam pemberian kode (Mulyadi, 2009:198): 1. Metode kelompok (group code method).Sifat-sifat khusus dalam metode ini adalah sebagai berikut: (a) Posisi masing-masing angka mempunyai arti, dimana angka yang paling kiri adalah kode golongan perkiraan dan angka paling kanan adalah kode jenis rekening; (b) Setiap kode dalam perkiraan terdiri dari angka-angka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dimana masing-masing angka mewakili jenis rekening. Rekening buku besar diberi kode angka dengan metode kode kelompok. Dalam keadaan yang ideal, kode rekening pembantu biaya terdiri dari tujuan angka sehingga cara pemberian kodenya nampak pada gambar 1. x
x
x
x
xx
Kelompok Rekening Biaya Pusat Pertanggungjawaban Direksi Pusat Pertanggungjawaban Departemen Pusat Pertanggungjawaban Bagian Jenis Biaya Sumber: Mulyadi (2009:198)
Gambar 1 Arti Posisi Angka Dalam Kode Rekening
2. Kode Blok (Block Code). Kode yang diberikan kepada setiap klasifikasi tidak menggunakan urutan-urutan digit tetapi dengan memberikan satu blok nomer untuk setiap kelompok. Jadi disini, kode diberikan pada setiap kelompok yang dimulai dengan angka-angka tertentu juga merupakan satu blok nomer kode. Contoh kode blok sebagaimana Tabel 1.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
8
Tabel 1 Nomer Rekening Kode Blok Golongan Perkiraan a. Aktiva b. Utang c. Modal d. Pendapatan e. Biaya
Sumber: Mulyadi (2009:198)
Nomor Rekening 100-109 200-299 300-399 400-499 500-599
3. Setsel Rekening Desimal. Melalui cara ini, perkiraan ini diklasifikasikan menjadi golongan, kelompok, dan jenis rekening. Masing-masing berjumlah maksimal 10. Seperti kelompok golongan maupun jenis perkiraan diberi nomer kode mulai dari 0 sampai 9. Sistem Pelaporan Bentuk pertanggungjawaban dari akuntansi pertanggungjawaban disajikan dalam laporan tertulis, atau disebut performance report. Dari laporan tersebut manajemen dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera membuat keputusan tindakan koreksi yang bisa diambil. Selain itu dari laporan yang dibuat, manajemen dapat memperoleh gambaran untuk menilai sampai dimana kemampuan karyawannya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan tindakan manajemen yang menerimanya (Mulyadi, 2009:182) Setiap pusat pertanggungjawaban yang ada perlu memberikan laporannya, guna mengevaluasi hasil pekerjaan, mempermudah dalam kinerja manajer. Ada dua tipe laporan yang berkenaan dengan tujuan tersebut, yaitu: 1) Laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan dirancang untuk menunjukkan bagaimana sebaiknya pusat pertanggungjawaban sebagai kesatuan ekonomi; 2. Laporan ertanggungjawaban. Sistem pelaporan diperlukan dalam penilaian prestasi karena dapat memantau kinerja masingmasing pusat pertanggungjawaban. Biasa disebut juga sebagai laporan kinerja atas perannya dalam penilaian kinerja manajer. Informasi akuntansi sangat berguna, baik untuk pihak intern organisasi perusahaan maupun untuk pihak ekstern perusahaan. Laporan pertanggungjawaban berisi perbandingan antara rencana kerja yang tertuang dalam anggaran dengan pelaksanaan sesungguhnya. Dengan laporan pertanggungjawaban, atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan dengan membandingkannya dengan anggaran. Laporan pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban disusun secara periodik dan lebih terarah pada kemampuan para manajer dalam mengendalikan biaya sesuai dengan wewenang dan tingkatan manajemen dalam rangka penilaian kinerja. Penilaian Prestasi Prestasi kerja atau yang biasa juga disebut kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan (Sriwidodo, 2010). Menurut Mulyadi (2009:415) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode dan teknik yang digunakan dalam mengukur tindakan dan prilaku yang dihubungkan dengan suatu evaluasi kinerja juga akan mempengaruhi motivasi dari anggota organisasi. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan sebaliknya lingkungan kerja yang buruk akan menghasilkan semangat kerja yang rendah serta menurunkan motivasi dalam memenuhi rencana yang telah ditetapkan.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
9
Tujuan penilaian kinerja menurut Mulyadi (2009:416) adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar memperoleh hasil yang diinginkan. Standar prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Manfaat yang akan diperoleh evaluasi kinerja bagi manajemen, menurut Mulyadi (2009:416), adalah untuk: 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal; 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian; 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan; 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka; 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Rerangka Pemikiran Rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang tersaji pada gambar 2.
Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menilai Prestasi Manajer
Struktur Organisasi
Sistem Anggaran
Klasifikasi Kode Rekening
Laporan Pertanggungjawaban Manajer
Penilaian Kinerja Manajemen
Mengevaluasi hasil Penilaian Kinerja Manajemen
Memberikan Usulan Perbaikan atas Kinerja Manajemen yang memiliki kelemahan Gambar 2 Rerangka Pemikiran
METODA PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penulis tidak sedang menguji suatu hipotesis tetapi untuk mengungkapkan suatu dugaan dengan menganalisis, menilai dan memberi simpulan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang terjadi. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati seperti yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4). Adapun
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
10
metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam perusahaan dan menyajikan data yang diperoleh secara apa adanya, kemudian melakukan analisis terhadap fakta tersebut untuk membuat suatu simpulan yang dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya serta memberikan alternatif pemecahannya.Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang PT Narwastu Agung Sentosa melalui perusahaan ini peneliti mendapatkan data–data baik yang berupa angka maupun fakta sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti sebagai hasil dari wawancara langsung dengan perusahaan. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian adalah studi lapangan dengan cara-cara: 1) Dokumentasi; 2) Observasi; 3) Wawancara Satuan Kajian 1. Organisasi, adalah suatu bagan yang menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab di masing-masing tingkatan manajemen. 2. Sistem Anggaran, adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter (financial). 3. Klasifikasi Kode Rekening; klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban harus disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan pengumpulan dan pelaporan biaya terkendali pada masing-masing tingkatan manajemen yang menjadi pusat biaya. 4. Laporan Pertanggungjawaban, merupakan laporan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan perencanaan dari pusat pertanggungjawaban dimana laporan tersebut berisikan pelaporan biaya kepada manajer yang bersangkutan. 5. Penilaian Kinerja, merupakan suatu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Teknik Analisis Data Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana setiap observasi yang terdapat pada sampel atau populasi tergolong pada salah satu dari kelaskelas yang eksklusif secara bersama-sama (mutual exclusive) dan kemungkinan tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (Soeratno dan Arsyad 2003:7). Oleh sebab itu, metode kualitatif pada penelitian ini dapat disimpulkan merupakan metode dengan pengumpulan data yang berwujud informasi tentang keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang diperoleh dalam suatu pengamatan atau penelitian, yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai prestasi manajer pemasaran pada PT Narwastu Agung Sentosa. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut diolah menjadi kalimat yang dapat menjelaskan suatu permasalahan, kemudian diperoleh hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan teori yang ada, dimana teori tersebut menunjang pelaksanaan penelitian.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
11
Pembahasan Analisis struktur organisasi PT Narwastu Agung Sentosa Salah satu komponen dalam melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi adalah adanya struktur organisasi perusahaan yang memadai. Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki adanya struktur organisasi yang terdesentralisasi dimana setiap divisi merupakan pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini pimpinan disetiap divisi akan mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya ke manajer puncak, sedangkan manajer puncak akan mengalokasikan target–target sasaran serta sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan tercapainya target tersebut dan memberi kebebasan kepada pimpinan dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengukur perilakunya dalam mencapai target tersebut. Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT Narwastu Agung Sentosa sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan dengan jelas aliran pertanggungjawaban dan pendelegasian wewenang, serta pusat–pusat pertanggungjawaban yang dibentuk perusahaan tersebut, sehingga pelaksanaan wewenangnya berjalan dari pimpinan paling atas ke pimpinan paling bawah. Berbagai tugas dan wewenang dari direktur telah didelegasikan kepada masing–masing pimpinan pusat pertanggungjawaban yang ada dibawahnya dalam batas–batas tertentu. Dengan demikian perusahaan tersebut telah menggunakan sistem desentralisasi yang merupakan salah satu syarat dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas bagi setiap divisi/unit yang merupakan pusat pertanggungjawaban sehingga pusat pertanggungjawaban dapat membuat keputusan yang tidak melampaui garis wewenang yang diterima. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Anggaran digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan hal–hal yang menjadi sasaran suatu organisasi dan juga untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan organisasi tersebut ke seluruh tingkatan manajemen. Anggaran sangat penting dalam suatu organisasi terutama untuk tujuan pengendalian karena anggaran dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktifitas masing– masing bagian atau unit. Sebelum melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT Narwastu Agung Sentosa menyusun anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Anggaran ini disusun untuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan perusahaan pada masing–masing manajer pusat pertanggungjawaban. Anggaran PT Narwastu Agung Sentosa ini disusun dengan mengikutsertakan bagian yang terendah sampai bagian yang tertinggi. Dengan adanya partisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan mendorong pimpinan tiap–tiap pusat pertanggungjawaban untuk berperan aktif dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena manajer merasa bahwa anggaran yang disusun merupakan anggaran yang dirancangnya sehingga mereka merasa bertanggungjawab terhadap rencana yang telah disusunnya dan bersedia untuk dinilai kinerjanya. Anggaran dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar bekerja secara sungguh–sungguh untuk mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran. Keberhasilan pimpinan tiap –tiap pusat pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan anggaran, dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Ditinjau dari prosesnya, penyusunan anggaran pada PT Narwastu Agung Sentosa menerapkan konsep partisipatif, meskipun pengajuan anggaran ini dimulai dari pimpinan divisi akan tetapi dominasi manajemen puncak dalam menentukan jumlah anggaran masih sangat dominan. Memang dengan penyusunan anggaran secara top down lebih sedikit pekerjaan, tapi komitmen dari bawahan akan berkurang. Sebenarnya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran akan lebih menghasilkan efek positif, yaitu ada semacam
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
12
kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang telah ditetapkan jika melibatkan bawahan. Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Sistem Kode Rekening Penggunaan kode rekening akan memudahkan mencatat, mengklasifikasikan dan pelaporan. Selain untuk memudahkan mencari rekening yang diinginkan dari arsip juga mempercepat pemberian informasi penyajian data keuangan. Sistem kode rekening yang digunakan PT Narwastu Agung Sentosa sudah mengarah pada sistem pengkodean menurut akuntansi pertanggungjawaban, tetapi belum menunjukkan adanya kode rekening biaya terkendali dan tidak terkendali. Biaya–biaya yang terjadi tidak dapat ditelusuri ke tingkat pusat pertanggungjawaban, karena rekening–rekening biaya tidak mencantumkan kode pusat pertanggungjawaban.Pemberian kode rekening dalam akuntansi pertanggungjawaban harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengumpulan biaya terkendali dan tidak terkendali pada masing–masing tingkatan manajemen. Untuk kepentingan tersebut, maka kode rekening selain mampu menunjukkan jenis biaya yang terjadi dan tempat terjadinya biaya, juga harus menunjukkan kode tingkat pimpinan manajemen yang bertanggungjawab. Pengolahan data akuntansi tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan dan mengambil data keuangan. Pemberian kode rekening pada umumnya didasarkan pada kerangka kerja pemberian kode tertentu, sehingga memudahkan pemakai dalam penggunaannya. Pemberian kode rekening tidak dimaksudkan agar pemakai menghafalkan kode– kode rekening yang disusun, namun memudahkan pemakai mengikuti kerangka logika pemberian kode rekening, sehingga dapat menggunakan rekening yang disusun untuk pemberian transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dalam pemberian kode rekening pada PT Narwastu Agung Sentosa agar memenuhi terlaksananya penerapan akuntansi pertanggungjawaban, maka berikut ini contoh klasifikasi dan kode rekening disajikan sebagai berikut : Rekening buku besarnya dibagi menjadi lima kelompok Kode rekening Kelompok rekening 1 Aktiva 2 Hutang 3 Modal 4 Penghasilan 5 Biaya Susunan dan Kode rekening bagian organisasi yang diusulkan General manager 100 Manager operasional 200 Coordinator security 300 Susunan dan kode rekening pendapatan operasional Hasil penjualan 4.101 Produk margarin 4.102 Produk Shortening 4.103 Produk Frying Fat Susunan dan kode rekening pembantu biaya Bahan baku dan bahan pembantu 5.210 Bahan pokok 5.211 Bahan pembantu lainnya Biaya pemasaran 5.221 Biaya reklame 5.222 Biaya komisi
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
13
5.223 Biaya distributor reward 5.224 Biaya rapat 5.225 Biaya pengiriman barang 5.226 Biaya gaji bagian pemasaran 5.227 Biaya komunikasi Pemasaran 5.228 Biaya seragam bagian pemasaran 5.229 Biaya promosi Biaya administrasi dan umum 5.231 Biaya keamanan 5.232 Biaya alat tulis kantor 5.233 Biaya barang cetakan 5.234 Biaya kebutuhan gudang 5.235 Biaya perijinan/Ho 5.236 Biaya langganan dan iuran 5.237 Biaya alat kebersihan 5.238 Biaya rapat Kode biaya yang dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan, diberikan pada digit terakhir kode rekening. Biaya terkendali di beri kode , dan untuk biaya tidak terkendali di beri kode 2 Berikut ini memperlihatkan suatu cara pemberian kode rekening pembantu biaya yang diusulkan pada PT Narwastu Agung Sentosa adalah sebagai berikut : (contoh) Biaya pemasaran Pusat biaya pemasaran 5 600 221 1 Biaya coordinator marketing 600 Jenis biaya - reklame 221 Biaya dapat dikendalikan 1
5 600 221 1 Kode perkiraan biaya Kode kelompok biaya Kode sub kelompok biaya Kode sub-sub kelompok biaya Klasifikasi Biaya Klasifikasi biaya yang ada dalam perusahaan selama ini hanya dihubungkan dengan aktivitas usaha untuk menghasilkan informasi laba operasional. Pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada masing–masing pusat pertanggungjawaban tidak dinyatakan secara jelas. Karena tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban hanya sebatas pada biaya yang dapat dikendalikan saja, maka pemisahan tersebut harus jelas untuk pelaksanaan proses pengendalian dan penilaian prestasi kerja manajer pusat pertanggungjawaban atas biaya yang terjadi yang berada dalam batas tanggungjawabnya. Dalam menetapkan besarnya biaya yang dapat dibebankan sebagai tanggung jawab setiap individu dalam setiap pertanggungjawaban maka yang harus diperhatikan adalah adanya wewenang terhadap terjadinya pengeluaran biaya sehingga biaya yang akan digunakan tidak terjadi pemborosan biaya yang sebenarnya tidak perlu. Pengklasifikasian biaya yang dilakukan PT Narwastu Agung Sentosa belum jelas. Untuk biaya tidak memisahkan antara biaya pemasaran, sehingga tidak diketahui mana biaya terkendali dan biaya tak terkendali yang menjadi tanggung jawab dari setiap individu
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
14
dalam setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini harus diadakan klasifikasi biaya yang jelas dengan memisahkan biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh setiap pusat pertanggungjawaban serta pengklasifikasian atas dasar sifat terkendalinya pusat pertanggungjawaban biaya berupa biaya terkendali maupun biaya tak terkendali oleh pusat pertanggungjawaban bagian marketing pada PT Narwastu Agung Sentosa. Sehingga dengan adanya klasifikasi biaya tersebut dapat mempermudah bagi pimpinan untuk mengantisipasi penyimpangan yang terjadi maka dapat diambil tindakan dan menilai prestasi kerja masing–masing bagian. Berikut pemisahan biaya berdasarkan dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan biaya tersebut oleh manajer yang bersangkutan pada tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Klasifikasi Atas Dasar Sifat Keterkendaliannya Pusat Pertanggungjawaban Bagian Pemasaran PT Narwastu Agung Sentosa Kode Rekening
Jenis Biaya
5.220 5.221.2 5.222.2 5.223.2 5.224.1 5.225.1 5.226.1 5.227.1 5.228.1 5.229.1
Biaya Pemasaran Biaya reklame Biaya komisi Biaya distributor reward Biaya rapat Biaya pengiriman barang Biaya gaji bagian pemasaran Biaya komunikasi pemasaran Biaya seragam bagian pemasaran Biaya promosi
Sumber : (diolah)
Terkendali/Tidak Terkendali Tidak terkendali Tidak terkendali Tidak terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali
Sistem Pelaporan Setelah tugas dari pimpinan telah dilaksanakan oleh karyawan dan dapat diselesaikan, maka kegiatan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan. Penyampaian laporan kegiatan oleh karyawan secara tertulis dan periodik akan terlebih menjamin kepastian hukum. Selain itu pemberi tugas atau pimpinan akan lebih mudah melakukan analisis dan menilai perkembangan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian baik karyawan maupun pimpinan mempunyai pedoman yang tetap sebagai standar pelaksanaan kegiatan. Sedangkan penyampaian secara periodik akan menghasilkan pengendalian yang efisien, karena usaha untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan akan lebih mudah dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap aktivitas pengendalian manajemen. Pencatatan pendapatan dan biaya yang telah menggunakan kode rekening sebenarnya merupakan dasar untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, tetapi pencatatan tersebut tidak diikuti dengan pembuatan laporan yang juga mencantumkan kode rekening pendapatan dan biaya Laporan hanya menyajikan pendapatan dan jenis biaya yang terjadi, realisasi pendapatan dan biaya, anggaran dan selisih antara anggaran dan realisasi. Dalam laporan tidak terlihat adanya kode rekening pendapatan dan biaya serta klasifikasi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Dengan format laporan tersebut, pihak manajemen akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi biaya mana saja yang dapat dikendalikan secara langsung untuk manajer yang bertanggungjawab. Untuk memperoleh informasi yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan pengambilan keputusan, maka proses penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun sebagai berikut: 1) Berdasarkan bukti–bukti dasar atau bukti pendapatan dan
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
15
pengeluaran biaya dilakukan pencatatan pada kartu pendapatan dan biaya yang telah digolongkan menurut jenis pendapatan dan biaya; 2) Setiap periode tertentu pendapatan dan biaya–biaya yang telah dicatat dalam kartu pendapatan dan biaya diadakan penjumlahan dan disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menurut pusat biaya yang mengeluarkan dan pemasukan pendapatan; 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan biaya diadakan pemisahan biaya sesuai dengan tingkat pertanggung-jawaban diatasnya. Semakin ke atas laporan pertanggungjawaban semakin ringkas/mengerucut. Laporan pertanggungjawaban untuk menilai prestasi manajer pemasaran yang bersangkutan, karena pusat pertanggungjawaban membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan yang terjadi dibagiannya, sehingga pendapatan dan biaya yang terjadi dapat ditelusuri kebagian yang memperoleh dan kebagian yang mengeluarkannya. Pada laporan pertanggungjawaban pendapatan dan biaya, laporan pertanggungjawaban PT Narwastu Agung Sentosa tidak jelas pemisahan biaya terkendali dan biaya tak terkendali, sehingga apabila terjadi penyimpangan terhadap biaya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri biaya mana yang menjadi tanggungjawabnya. Maka usulan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan biaya yang disusun untuk tingkatan manajer pemasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3 Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Operasional PT Narwastu Agung Sentosa tahun 2013 Kode Pendapatan Rek 4.101 Penjualan Margarin 4.102 Penjualan Shortening 4.103 Penjualan Frying Fat Total pendapatan operasional Sumber data: (diolah)
Kode Rekening 5.223.2 5.225.1 5.228.1 Total Biaya marketing
Anggaran (Rp) 440,700,000 385,000,000 340,000,000 1,165,700,000
Realisasi (Rp) 452,622,500 401,331,400 371,112,100 1,225,066,000
Prosentase (%) 102,70 104,24 109,15 105,09
Anggaran (Unit) 2.000 1.100 1.700 4.800
Realisasi (Unit) 2.057 1.147 1.856 5.050
Selisih (Unit) 57 47 156 260
Tabel 4 Laporan Pertanggungjawaban Biaya Sub Coordinator Marketing PT Narwastu Agung Sentosa tahun 2013
Jenis Biaya
Anggaran Realisasi Prosentase (Rp) (Rp) (%) Biaya distributor reward 4,400,000 5,496,550 124.92 Biaya pengiriman barang 6,500,000 7,725,350 118.85 Biaya seragam pemasaran 20,000,000 18,250,000 91.25 terkendali sub coordinator 30,900,000 31,471,900 101,85
Sumber data: (diolah)
Analisis laporan pertanggungjawaban Fokus akuntansi pertanggungjawaban terletak pada sistem pelaporan, oleh karena itu laporan merupakan elemen yang sangat penting dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Laporan merupakan media untuk mempertanggung jawabkan tugastugas yang telah didelegasikan dan keputusan yang diambil, sekaligus sebagai alat untuk memantau pelaksanaan anggaran. Pencatatan biaya yang telah menggunakan kode rekening sebenarnya merupakan dasar untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, tetapi pencatatan tersebut tidak diikuti dengan pembuatan laporan yang juga mencantumkan kode rekening biaya, seperti terlihat pada tabel 3 dan tabel 4, laporan hanya menyajikan jenis biaya yang terjadi, realisasi biaya, anggaran dan selisih antara anggaran
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
16
dan realisasi biaya. Dalam laporan tidak terlihat adanya kode rekening serta klasifikasi biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Dengan format laporan tersebut, pihak manajemen akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi biaya mana saja yang dapat dikendalikan secara langsung untuk manajer yang bertanggungjawab. Pelaporan biaya yang tidak disusun untuk masing-masing tingkatan manajemen, melainkan hanya satu laporan untuk seluruh departemen, belum memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban. Dengan penyusunan sebuah laporan yang menyajikan biaya produksi secara keseluruhan, pihak manajemen belum dapat memperoleh informasi memadai mengenai tempat terjadinya biaya dan manajer yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan. Oleh karena itu supaya sistem laporan biaya yang diselenggarakan dapat memenuhi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat digunakan untuk pengendalian biaya yang ada di departemen produksi dan departemen teknik produksi, maka laporan biaya yang dibuat harus menyajikan rincian realisasi biaya beserta kode rekening dan memisahkan antara biaya yang terkendali dan biaya tidak terkendali tersebut pada bulan tertentu sampai dengan bulan tertentu tersebut pada pusat biaya yang bersangkutan dan juga dicantumkan selisih antara anggaran dengan realisasinya. Isi laporan pertanggungjawaban biaya harus diuraikan dengan tingkat manajemen yang menerimanya, dengan demikian laporan pertanggungjawaban biaya tersebut dapat digunakan untuk mengukur prestasi masing-masing manajer atau penanggung jawab pusat biaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur prestasi manajer pusat pertanggungjawaban biaya dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban biaya yang membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dimnana laporan ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi juga untuk memberikan informasi bagi manajer mengenai kemungkinan terjadinya biaya dibawah atau melebihi yang dianggarkan. Hal tersebut melalui wawancara dengan bapak Broto Wahono selaku manager marketing mengutarakan: Secara prosedural, departemen pemasaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan biaya, yaitu pengumpulan bukti kas masuk dan kas keluar, pencatatan biaya, serta rekapitulasi biaya, walaupun laporan pertanggungjawaban tersebut belum memenuhi konsep akuntansi pertangggungjawaban”. (Wawancara, Tgl 14 April 2014) Analisis Penilaian Prestasi Manajer Pemasaran Penilaian prestasi kerja dimaksudkan untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh suatu bagian apabila dihubungkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja pusat pertanggungjawaban dapat berupa evaluasi terhadap pendapatan yang telah diperoleh dan biaya–biaya yang telah dikeluarkan selama periode tertentu, dimana pendapatan dan biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggarannya. Pada PT Narwastu Agung Sentosa, sistem penilaian prestasi kerja masing– masing pusat pertanggungjawaban dilakukan melalui efisiensi sumber daya yang telah dialokasikan yang tercermin dalam laporan pertanggungjawaban. Efisiensi atau tidaknya tergantung pada prosentase (%) perbandingan antara anggaran pendapatan dan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pendapatan dan biaya. Dalam laporan pertanggungjawaban terlihat jelas prosentase (%) perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Dari besarnya presentase (%) tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur atas kinerja pusat laba dalam mengalokasikan sumber daya. Realisasi pendapatan jika melebihi anggaran yang telah ditetapkan pusat pertanggungjawaban biaya dianggap dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan biaya yang terjadi jika melebihi anggaran yang telah ditetapkan pusat pertanggungjawaban biaya dianggap tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, maka dilakukan tindakan
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
17
pengendalian terhadap pendapatan, biaya dan pengawasan terhadap kinerja manajer lebih diperhatikan oleh manajer tingkat yang lebih tinggi. Analisis terhadap laporan pertanggungjawaban pendapatan dan biaya prestasi manajer pemasaran pada PT Narwastu Agung Sentosa Surabaya: 1) Tabel 3, dalam laporan pertanggungjawaban pendapatan dari penjualan produk tahun 2013 dapat memanfaatkan sumber pendapatan dana secara efisien, dimana dari pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp 1,165,700,000 terealisasi sebesar Rp 1,225,066,000, dengan prosentase sebesar 105,09%. Sumber pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan produk margarin, penjualan produk shortening, penjualan produk Frying Fat melebihi yang dianggarkan, 2) Laporan pertanggungjawaban biaya pemasaran tahun 2013 yang dikeluarkan bagian pemasaran dapat memanfaatkan sumber dana yang ada secara efisien dimana dari biaya yang dianggarkan sebesar Rp 502,025,000,- terealisasi sebesar Rp 499,550,500,- atau biaya yang digunakan dari anggaran yang tersedia sebesar 99,51%. Selisih yang menguntungkan dikarenakan manager pemasaran dapat menekan biaya reklame, biaya rapat, biaya komunikasi pemasaran, biaya seragam pegawai dan biaya promosi. Walapun biaya yang lain seperti biaya promosi dan biaya distributor reward melebihi anggaran. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dalam penilaian atas prestasi kerja suatu unit organisasi yang tidak terlepas dari prestasi kerja setiap individu dalam unit atau bagian tersebut. Dalam PT Narwastu Agung Sentosa penilaian prestasi bawahan tidak dilakukan secara kontinyu dan bawahan tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan diri dengan leluasa karena semua keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan dari atasan. Penilaian prestasi kerja juga tidak diketahui dengan sebenarnya karena bawahan tidak mengetahui sejauhmana telah mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan sebab penilaian prestasi bawahan kadangkadang berdasarkan personal judgement dari atasan. Dengan dilakukannya hal ini maka dapat menurunkan motivasi kerja dari bawahan dan juga akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat karena bawahan akan berusaha untuk mencari muka di depan pimpinan dengan saling menjatuhkan. Untuk itu diharapkan agar pimpinan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan menggunakan laporan yang dihasilkan oleh tiap-tiap pusat pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang memuaskan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Perusahaan memiliki struktur organisasi dengan job description yang jelas serta batasan wewenang yang mengatur kebebasan bertindak dan pengambilan keputusan. Dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab kepada bagian-bagian dalam perusahaan, dapat dikatakan perusahaan telah menerapkan sistem desentralisasi. Perusahaan belum melakukan klasifikasi berdasarkan terkendali tidaknya suatu pendapatan dan biaya. Hal ini menyebabkan pengendalian pendapatan dan biaya menjadi kurang efektif karena tidak dapat ditelusuri secara langsung pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Pemberian kode untuk masing-masing jenis perkiraan dari pendapatan dan biaya menunjukkan bahwa sistem akuntansi pendapatan dan biaya perusahaan memadai, hanya saja dalam pengklasifikasian pendapatan, biaya dan kode rekening belum melakukan pemisahan secara jelas dan tegas perihal biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan sehingga belum dapat diketahui penyimpangan–penyimpangan yang terjadi. Laporan pertanggungjawaban manajer pemasaran terkait dengan pendapatan operasional hasil penjualan dan biaya pemasaran adalah sebagai berikut: (a) Laporan pertanggungjawaban pendapatan manajer pemasaran dari penjualan produk tahun 2013 dikatakan efisien, dimana pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp 1,165,700,000 terealisasi
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 (2014)
18
sebesar Rp 1,225,066,000, dengan prosentase sebesar 105,09%; (b) Laporan pertanggungjawaban biaya pemasaran pada tahun 2013 dikatakan efisien, dimana biaya yang dianggarkan sebesar Rp 502,025,000,- terealisasi sebesar Rp 499,550,500,- atau biaya yang digunakan dari anggaran yang tersedia sebesar 99,51%. Saran Sebaiknya perusahaan dalam penilaian prestasi kerja menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, karena penilaian prestasi kerja berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban dapat memotivasi kerja dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan. Sebaiknya perusahaan melakukan pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan, agar dapat diketahui realisasi dan penyimpangan– penyimpangan dari anggaran yang telah disusun sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian dalam menilai prestasi kerja. Perusahaan hendaknya menggunakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian pendapatan dan biaya beserta penilaian prestasi kerja agar penilaian yang dilakukan dapat berjalan secara efisien. DAFTAR PUSTAKA Anthony, R. N, dan V. Govindarajan. 2009. Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan. Buku Kesatu. Salemba Empat. Jakarta. Blocher, E. J., dan T. W, Lin. 2002. Manajemen Biaya. Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta Hansen, D. R., dan M. M. Mowen. 2005. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketujuh. Terjemahan. Buku I dan II. Salemba Empat. Jakarta. Iksan, A. dan M. Ishak. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Salemba Empat. Jakarta. Moleong, J. L. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Dua puluh (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Mulyadi. 2009. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Salemba Empat. Jakarta. Narbuko, C. 2007. Metodelogi Penelitian. Edisi Ketiga. Penerbit. BPFE. Yogyakarta. Samryn, L. M. 2006. Akuntansi Manajerial: Sebuah Pendekatan Replikasi. Cetakan Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Simamora, H. 2006. Akuntansi Manajemen. Edisi Keempat. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Soeratno dan L. Arsyad. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Revisi. STIM YKPN. Yogyakarta. Sriwidodo, U. 2010. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer. http://ejournal.unisridigilib.ac.id/index.php/ Akuntansi/ article/ view/ 150/118. Diakses tanggal 8 Desember 2013. Supriyono, R. A. 2008. Akuntansi Manajemen: Struktur Pengendalian Manajemen. Penerbit BPFE. Yogyakarta. Usry, and H. Hammer. 2007. Cost Accounting Planning and Control. 10th Edition. Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian. Diterjemahkan Wibowo, H. dan A. Sirait. Cetakan Ketujuh. Erlangga. Jakarta. Viyanti dan Se Tin. 2010. Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi Kinerja. http://cls.maranatha.edu/ khusus/ojs/index.php/maksi/article/view/614/593. Diakses tanggal 8 Desember 2013. Wahyuningsih, E. S. 2012. Struktur Organisasi Dalam Hubungannya Antara Pertisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Managerial. http://eprints.unisbank.ac.id/ cgi/search/simple?q=endang+sri+wahyuningsih&_action_search=Search&_action_search=Sea rch&_order=bytitle& basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL. Diakses tanggal 17 April 2013.