Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila Sebagai Dasar & Ideologi Negara)
ISKANDAR MUDA, S.H., M.H.
UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG
DASAR HUKUM MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2
1. 2. 3.
4.
5.
UU No 20 Th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional Kep Mendiknas No. 045/U/2002 ttg Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kep Mendiknas No 232/U/2000 ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum PT Dan Penilaian Hasil Belajar Mhs. Kep Dirjen Dikti Depdiknas No 43/DIKTI/Kep/2006 ttg Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di PT. UU No. 12 Th 2012 ttg Pendidikan Tinggi.
MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (SK No 43/DIKTI/Kep/2006) 3
Filsafat Pancasila Identitas Nasional Hak & Kewajiban Warganegara Negara & Konstitusi Demokrasi Indonesia Hak Azasi Manusia & Rule of Law Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia
Referensi 4
1. Winarno, 2012, Paradigma Baru Pendidikan
Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta. 2. Anonim, 2012, Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Dirjen Dikti, Jakarta. 3. Jajim Hamidi & Mustafa Lutfi, 2010, Civic Education, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 4. Yudi Latief, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 5. Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika Jakarta. 6. UUD 1945 Asli dan Amandemen.
Pancasila Sebagai Dasar Negara 5
Dasar neg Indonesia, dlm pengertian historisnya mrpkn hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) utk menemukan landasan atau pijakan yg kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Bung Karno: “……Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalamdalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri…Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya………”
Pancasila Sebagai Ideologi Negara 6
Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut (Oesman dan Alfian, 1990: 6).
Penuangan Pancasila Dlm UUD NRI 1945 7
Sila Kesatu, Ketuhanan yg Maha Esa; dlm Psl 29 & Bab XA Psl 28A-28J. Sila Kedua, Kemanusiaan yg Adil dan Beradab; dlm Bab XA Psl 28A-28J. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia; dlm Psl 1 ayat (1), Psl 30, & Psl 37 ayat (5). Sila Keempat, Kerakyatan yg Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dlm Permusyawaratan Perwakilan; dlmPsl 2, Psl 5, Psl 20, Psl 18, & Psl 22. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dlm Psl 33, Psl 34, & Bab XA Psl 28A-28J.
Bibliographi 8 Iskandar Muda, menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fak. Hukum Univ. Lampung Th. 2007 dan Magister Hukum Th. 2010 pada almamater yang sama dengan konsentrasi hukum kenegaraan predikat cumelaude. Sejak Th. 2007 bergabung pada Univ. Malahayati Bandar Lampung selanjutnya Th. 2010 diangkat sebagai Dosen Tetap sampai sekarang pada Fak. Ekonomi Univ. Malahayati mengampu mata kuliah: Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Ilmu Sosial & Politik, Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Aktifitas bidang studinya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Konstitusi Ekonomi. Kontak melalui e-mail:
[email protected] Publikasi Karya Ilmiah (Jurnal & Buku): 1. “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu”, Jurnal Konstitusi , Vol. 10 No. 1, Maret 2013. 2. “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya”, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No.1, April 2013. 3. “Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 6, Desember 2011. 4. “Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2010, Bandar Lampung: Magister Hukum Univ. Lampung. 5. Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (co-author) diterbitkan oleh Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung 2012. Keanggotaan Organisasi Ilmiah: Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK: KTA No. 2011000194).
