PENDIDIKAN PROFESI GURU SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DAN KUALITAS PENDIDIKAN Disampaikan dalam Seminar Nasional Impementasi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah kaitannya dengan Pendidikan Profesi Guru di UNS, 2 Mei 2015
Oleh: Sugiaryo (Ketua PGRI Kota Surakarta) 1
PENDAHULUAN
GURU JABATAN PROFESI Sebagai pemegang jabatan profesi, maka dalam menjalankan tugas profesinya seorang guru harus profesional
Untuk menjadi guru yang profesional, diperlukan kompetensi yang secara personal,profesional,pedagogik dan sosial dapat diterima oleh semua pihak di mana guru bertugas
2
Mengapa Kompetensi Guru Harus Ditingkatkan
1.
Lebarnya desparitas dan rentangan kualitas LPTK
2.
Dalam menjalankan tugas profesinya, banyak diantara para guru yang belum menunjukkan kompetensinya (personal, profesional, pedagogik, dan sosial) secara optimal
3
INDIKATOR LEMAHNYA KOMPETENSI GURU • Kompetensi Personal 1. Kehadiran mengajar tidak tepat waktu 2. Melanggar norma agama maupun hukum 3. Melanggar kode etik guru 4. Merokok di lingkungan sekolah
4
INDIKATOR LEMAHNYA KOMPETENSI GURU (lanjutan) • Kompetensi Profesional 1. Belum lulus S1 2. Mengajar tidak linear dengan bidang ilmu yang dikuasai 3. Guru jarang menyusun dan mengembangkan buku ajar sendiri 4. Jarang melakukan penelitian tindakan kelas 5. Gaptek 5
INDIKATOR LEMAHNYA KOMPETENSI GURU (lanjutan) • Kompetensi Pedagogik 1. Kurang memahami karakteristik peserta didik 2. Kurang menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Copy paste perangkat pembelajaran 4. Kemampuan memilih dan menerapkan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran relatif rendah 5. Copy paste instrumen proses dan hasil pembelajaran 6. Hasil penilaian jarang dilakukan analisis dan ditindaklanjuti
6
INDIKATOR LEMAHNYA KOMPETENSI GURU (lanjutan)
• Kompetensi Sosial 1. Komunikasi dengan sesama guru, siswa dan orangtua belum optimal 2. Komunikasi dengan komunitas profesi yang linear dengan bidang ilmunya belum optimal 7
BAGAIMANA MENINGKATKAN KOMPETENSI 1.
2.
3.
Diperlukan program pendidikan yang dirancang berdasarkan standar kompetensi guru (diperlukan program pendidikan profesi guru) Dibutuhkan waktu dan keahlian yang memadai untuk membekali lulusan agar : a. Menguasai bidang studi yang diajarkan b. Menghayati landasan keilmuan dalam kegiatan mendidik c. Terampil dalam menerapkan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran di lapangan Tersedianya lembaga pendidikan profesi yang memenuhi syarat 8
MENGAPA PPG ? 1. Jenis dan Pola PPG lebih Variatif dan Komprehensif dibandingkan dengan sertifikasi 2. Waktu yang dibutuhkan dalam PPG lebih lama dibandingkan dalam sertifikasi guru 3. PPG diyakini lebih baik dibandingkan program sertfikasi guru 9
BAGAIMANA TENTANG PPG DALAM PRA JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENDIKNAS NOMOR 8 TAHUN 2009?
Dasar Hukum 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP No. 19 tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PENGERTIAN PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai standar pendidikan nasional sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada PAUD, Pend. Dasar dan Pend. Menengah.
TUJUAN PPG Menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran ; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik ; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
CALON PESERTA PPG 1. S1 Kependidikan yang sesuai dengan program
2. 3.
4. 5.
pendidikan profesi yang akan ditempuh. S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi. S1/ D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi matakuliah akademik kependidikan. S1/ D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi. S1 Psikolgi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.
KUOTA 1. Kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditentukan oleh Menteri. 2. LPTK tidak boleh menerima peserta didik program PPG di luar ketentuan di atas. 3. Setiap peserta PPG diberi Nomor Pokok Mahasiswa oleh LPTK sesuai ketentuan lalu dilaporkan ke Dirjen Dikti.
KURIKULUM Struktur kurikulum program PPG berisi pendidikan bidang studi (subject specific pedagogy) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan. Jika peserta didik S1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya, maka kurikulum PPG berisi pemantapan bidang studi dan pendidikan bidang studi serta pemantapan PPL.
KURIKULUM(lanjutan) Beban belajar untuk menjadi guru TK/RA/TKLB bagi S1
PGTK dan PGPAUD adalah 18 sampai 20 SKS. Beban belajar untuk menjadi guru SD/MI/SDLB bagi S1 PGSD adalah 18 sampai 20 SKS. Beban belajar untuk menjadi guru TK/RA/TKLB bagi lulusan selain S1 / D IV PGTK dan PGPAUD adalah 36 sampai 40 SKS. Beban belajar untuk menjadi guru SD/MI/SDLB bagi lulusan S1/ D IV Kependidikan selain S1 PGSD adalah 36 sampai 40 SKS. Beban belajar untuk menjadi guru TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB bagi S1 Psikologi adalah 36 sampai 40 SKS.
SISTEM PEMBELAJARAN Mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan. Dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pencapaian kompetensi : merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
SISTEM EVALUASI Dilakukan dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh prodi. Uji kompetensi berupa : ujian tulis dan ujian kinerja ditempuh setelah semua mata kuliah lulus. Ujian tulis oleh prodi ; ujian kinerja oleh organisasi profesi atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.
SIKAP PGRI TERHADAP PPG Perihal dibukanya akses kepada lulusan sarjana (S1)/DIV Non Kependidikan dapat menjadi peserta PPG, perlu dikaji ulang. Terdapat beberapa alasan, mengapa perlu dikaji ulang 1.
Guru adalah jabatan profesi, sehingga pendidikannya juga memerlukan waktu yang cukup 19
SIKAP PGRI TERHADAP PPG(lanjutan) 2. Lulusan S1/DIV non Kependidikan belum menguasai konsep dan landasan kependidikan, belum memahami teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, belum memahami peserta didik, belum memiliki kemampuan merencanakan pelaksanaan dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Itu semua karena memang tidak diprogramkan dalam pembelajaran 3. Kalaupun ada ketentuan bagi peserta dari lulusan S1/DIV non kependidikan wajib mengikuti matrikulasi . Struktur kurikulum matrikulasi seperti apa? Waktunya berapa lama?ini jadi persoalan 20
SIKAP PGRI TERHADAP PPG(lanjutan) 4. Ada opini bahwa lulusan S1/DIV Non Kependidikan lebih menguasai bidang studi secara mendalam. Kalaupun opini ini benar, mereka juga belum memiliki pengalaman untuk mengemas bidang studi tersebut dalam pembelajaran 5. Lulusan S1/Div non kependidikan yang berkeinginan menjadi peserta PPG, itupun juga belum tentu mereka yang memiliki keunggulan akademik. Selain itu kemampuan awal akademik lulusan S1 kependidikan sejak adanya Program Sertifikasi Guru (2006) meningkat tajam. Indikatornya adalah semakin ketatnya persaingan masuk di LPTK 21
SIKAP PGRI TERHADAP PPG(lanjutan) 6. Untuk memberikan rasa keadilan, maka jika lulusan S1/DIV non kependidikan dapat mengikuti PPG, mestinya lulusan S1 kependidikan juga diperbolehkan mengikuti program profesi lain, seperti; Akuntan, Apoteker, Dokter, Advokat dsb.
22
PERIHAL IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PPG 1. Dalam PPG, kurikulum yang diimplementasikan berbasis KTSP atau kurikulum 2013? 2. Jika diasumsikan bahwa implementasi kurikulum 2013 lebih rumit, dan KTSP lebih mudah, maka dalam PPG akan lebih tepat jika yang diimplementasikan adalah yang berbasis kurikulum 2013. 3. Selain itu KTSP hanya berlaku sampai tahun pelajaran 2019/2020
23
PERIHAL KUALITAS PENDIDIKAN 1. Pada tahun 2007, berdasarkan data dari Human Development Index (HDI), kualitas sumber daya Indonesia masih rendah,yakni menempati urutan ke 111 dari 182 negara 2. Pada tahun 2009, berdasarkan data dari World Economic Forum (WEForum), daya saing Indonesia di kawasan negara-negara ASEAN dan China masih rendah. Yakni menempati urutan 55 dari 134 negara.
24
PERIHAL KUALITAS PENDIDIKAN(lanjutan) 3. Pada tahun 2011,berdasarkan data dari United Nation Development Program (UNDP), Index Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang di survey. *Kualitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan kualitas pendidikan *Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah
25
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
1. Efektifitas pendidikan di Indonesia masih rendah. 2. Standar nasional pendidikan yang seharusnya 3. 4. 5. 6. 7.
dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan belum dapat diwujudkan. Rendahnya kualitas sarana fisik. Rendahnya kesejahteraan guru Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan Mahalnya biaya pendidikan Rendahnya kualitas guru 26
SOLUSI MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN Dengan tidak bermaksud mengesampingkan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan, faktor kualitas guru berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu pendidikan profesi guru pra jabatan adalah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas guru yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 27
SEKIAN TERIMA KASIH
28
