PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO

Dika Pratama., et. al., Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO Delegation Of Part Of Authority Of Bondowoso Regent To Head Of Districts A Study In District Of Tamanan, Bondowoso Regency

Dika Pratama, Agus Suharsono, M. Hadi Makmur Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: [email protected] Abstract

Delegation of authority is granting authority or formal powers and responsibilities to carry out certain activities to others. The implementation of the authority delegation property tax collection is in the form of coordination and facilitation in District of Tamanan. This research aimed to identify the types and areas of the government authority which can be delegated from the regent to Head of Distrct of Tamanan in the collection of property tax. The research used qualitative method with descriptive approach. The informants involved were Head of District of Tamanan, Secretary of District of Tamanan, Head of Sections of Tamanan District, Assistant 1 of local secretary of Administration of Bondowoso Regency, and Head of legal section of Bondowoso Regency. Camat (Head of District) as a delegate in coordinating and facilitating the collection of property tax must conduct counseling, monitoring, analysis and evaluation of property taxes in villages for smooth property tax payment. By the delegation of partial of the Regent’s authority to Head of District in the form of Regent’s regulation, Head of District has the authority to carry out the coordination and facilitation in the collection of property tax. It is suggested that the delegation of authority to Head of District be made in diverse patterns because each district has different potentials. Keywords: delegation, Regent’s authority, facilitation, coordination

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-13

1

2


adalah bahwa makin banyak tugas manajer yang

PENDAHULUAN Pendelegasian wewenang kita dapat mendefi-

dapat dilimpahkan makin banyak kesempatan

nisikan pendelegasian wewenang (delegation) se-

baginya untuk mencari dan menerima peningkatan

bagai pemberian otoritas atau kekuasaan formal

tanggung jawab dari tingkatan manajer yang lebih

dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

tinggi. Jadi, sebagai manajer kita akan mencoba

tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas

melimpahkan bukan hanya hal-hal yang ritun saja

oleh atasan kepada bawahan jelas perlu agar

tetapi

organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena

pemikiran dan inisiatif, sehingga kita dapat bebas

tak ada atasan yang secara seorang diri dapat

untuk berfungsi dan efektifitas yang maksimum

mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas

untuk organisasi. Manfaat lain dari pelimpahan

organisasi. Walaupun pendelegasian wewenang

adalah bahwa pelimpahan akan memberikan

adalah pengalihan kekuasaan sah, hal ini juga

keputuasn yang lebih baik, karena bawahan yang

melibatkan dasar kekuasaan yang lain. Apabila

paling dekat dengan front terdepan pasti akan

otoritas

untuk

mempunyai pandangan yang lebih jelas mengenai

memberi imbalan dan menghukum sampai batas

masalahnya. Sebagai contoh manajer penjualan di

tertentu ikut juga diberikan. Kekuasaan dapat juga

ambon berada dalam kedudukan yang lebih baik

secara tidak langsung dilimpahakan bawahan yang

dibandingkan wakil direktur penjualan untuk

sekarang bertindak selaku atasan akan memperoleh

menangani

kekuasaan ahli sampai batas keahlian yang mampu

Tambahan lagi pelimpahan yang efektif mem-

diperlihatkanya.

manajer

percepat pembuatan keputusan waktu yang mahal

melimpahakan otoritasnya dipengaruhi oleh faktor-

hilang kalau bawahan harus bertanya kepada

faktor seperti budaya organisasi, situasi khusus

atasanya yang mungkin juga harus bertanya kepada

yang ada,

atasnya lagi sebelum mengambil suatu keputusan.

formal

kemampuan

diberikan,

Sejauh

kekuasaan

mana

dan hubungan, kepribadian, dan orang-orang

dalam

situasi

juga

tugas-tugas

penjualan

yang

di

membutuhkan

Indonesia

Timur.

itu.

Kelambatan ini dapat dikurangi kalau bawahan

Walaupun terdapat banyak faktor kemungkinan

diberi otoritas membuat keputusan di tempat.

yang harus dipertimbangkan oleh manajer dalam

Akhirnya, pelimpahan menyebabkan bawahan turut

menetukan apa dan seberapa banyak wewenang

memiliki

yang didelegasikan, namun ada beberapa pedoman

penilaian.Ini tidak saja melatih bawahan suatu

dasar yang berlaku untuk kebanyakan situasi.

manfaat penting dari pendelegasian tetapi juga

Manfaat pendelegasian wewenang yang efektif, apabila digunakan dengan tepat pendelegasian

tanggung

jawab

dan

melakukan

meningkatkan keyakinan diri dan kesediaanya untuk mengambil inisiatif.

wewenang mempunyai beberapa manfaat yang

Hambatan terhadap pendelegasian wewenang

penting. Yang pertama dan yang paling jelas

yang efektif, terlepas dari manfaat-manfaatnya


3


banyak manajer enggan untuk

melimpahkan

di benarkan bila bawahan memang tidak memiliki

otoritas dan banyak bawahan enggan untuk

pengetahuan dan keahlian.Untuk jangka panjang,

menerimanya, Kedua hambatan ini menghambat

tak ada alasan untuk membenarkan kegagalan

delegasi pelimpahan wewenang yang efektif.

melatih bawahan Manajer yang tidak mempercayai

Keengganan untuk mendelegasikan wewenang

bawahanya, mungkin karena terlalu berlebihan

banyak alasan yang biasa dikemukakan mengapa

dalam menilai kemampuan diri sendiri akan sangat

manajer tidak mendelegasikan wewenang saya

menghambat

kebebasan

dapat melakukanya sendiri dengan lebih baik

perkembangan

para

bawahan saya tidak cukup ahli perlu terlalu banyak

untuk

waktu untuk menerangkan apa yang saya inginkan.

perasaan tidak aman juga menjadi hambatan dalam

Alasan-alasan ini seringkali hanya di buat-buat

menerima pendelegasian wewenang, sebagaian

karena para manajer ingin menutupi sebab yang

bawahan memang berusaha meng-hindari tanggung

sebenarnya

men-delegasikan

jawab dan resiko dan meng-harapkan agar

kewenanganya, perasaan tidak aman mungkin

atasannya yang membuat segala keputusan.Sejalan

merupakan

untuk

dengan itu, bawahan yang takut dikritik atau

manajer

dihukum karena membuat kesalahan seringkali

bertanggung jawab atas kegiatan bawahanya, dan

enggan menerima pendelegasian wewenang sebab

dapat membuat mereka enggan untuk mengambil

umum yang lain adalah bahwa bawahan mungkin

resiko dan melimpahkan tugasnya, atau manajer

tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban

mungkin

bila

tanggung jawab tambahan. Menerima pelimpahan

bawahannya terlalu baik me-laksanakan tugas.

sering berarti mereka akan harus bekerja lebih

Sebab lain dari keengganan untuk mendelegasikan

keras dengan tekanan yang lebih besar, Tanpa yang

wewenang adalah ketidak mampuan manajer.

memadai bawahan mungkin tak bersedia untuk

Sebagian manajer bisa sangat tak teratur atau tidak

melakukan hal itu. James .A.F. Stoner, (355:1994).

luwes dalam membuat perencanaan ke depan dan

Kecamatan untuk menjadikan Kecamatan sebagai

menentukan tugas mana yang harus dilimpahkan

pusat

kepada siapa atau dalam menciptakan suatu sistem

pendelegasian

pengendalian agar selalu bisa memantau kegiatan

Bondowoso kepada Camat yang dituangkan dalam

bawahan.

bentuk peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004

dari sebab

mendelegasikan

Ketiadaan

takut

keengganan utama

keengganan

wewenang.

kehilangan

kepercayaan

Para

kekuasaan

kepada

bawahan

Tentang

menerima

pelayanan

bergerak

dan

bawahanya.

Keengganan

pendelegasian

wewenang,

maka

sebagian

Pedelegasian

diperlukan

adanya

kewenangan

Bupati

Sebagian

Kewenangan

merupakan alasan utama nomor tiga mengapa

Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

manajer menghindarkan pendelegasian wewenang,

Dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara

untuk jangka pendek ketiadaan keyakinan ini dapat

kami dengan Camat TamananBpk. Dwi Wahyudi,


4


Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum’at 23

sudah

mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, sejak

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

berlakunya Undang-undang 32 Tahun 2004 tetang

Bondowoso pelunasannya PBB dari desa tidak

Pemerintahan Daerah untuk dapat menjadikan

tepat waktu yaitu selambat-lambatnya bulan maret

Kecamatan

Tamanan

diberikan

oleh

dinas

teknis

Dinas

diperlukan

adanya

hal ini dapat menghambat masuknya dana APBD

kewenangan

Bupati

Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana

Bondowoso kepada Camat, sekalipun camat

Dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara

mempunyai kewenangan atributif bersama delegatif

kami dengan Camat Tamanan Bpk. Dwi Wahyudi,

kami tidak dapat melaksanakan tugas sesuai fungsi

Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum’at 23

camat karena camat sebagai perangkat daerah

mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, didalam

sedangkan kecamatan hanya sebagai wilayah kerja

melaksanakan

camat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati

nangan Bupati Bondowoso yang sedang berjalan

sudah dituangkan dalam bentuk Perbub 396 Tahun

selama ini masih ada hambatan yaitu tidak adanya

2004.

dukungan

pendelegasian

sebagian

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat

pendelegasian

dana

akomodasi

serta

yang

sebagian

kewe-

cukup,

personil

dan

dokumentasi

sehingga

ada

berupa

beberapa desa yang pelunasan dalam pajak bumi

kewenangan atributif dan delegatif tanpa adanya

dan bangunan tidak tepat waktu yang disebabkan

pedelegasian

Bupati

oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Bondowoso kepada Camat Tamanan maka camat

bumi dan bangunan dari hasil wawancara tersebut

tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan

diatas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

fungsinya. Berdasarkan uraian latar belakang

Bondowoso kepada Camat Tamanan tentang

diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

pemungutan pajak bumi dan bangunan camat tidak

penelitian

hanya

diketaui

bahwa,

kewenangan

sebagian

tentang

camat

kewenangan

pendelegasian

sebagian

sebatas

mengkoordinasikan

dan

kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat

memfasilitasi tetapi camat dituntun untuk berkreasi

pada Kecamatan Tamanan.

dan berinovasi bagaimana masyarakat lebih sadar

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan

terhadap kewajibanya membayar pajak bumi dan

Bupati Bondowoso kepada Camat yang sedang

bangunan di kecamatan tamanan untuk itu

berjalan selama ini khususnya pada kecamatan

diperlukan dukungan dana yang cukup, personil

tamanan

yang memadai beserta akomodasinya.

tentang

memfasilitasi

dan

mengdan

Pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati

bangunan PBB permasalahanya tidak adanya

kepada Camat membuat peneliti tertarik untuk

dukungan

dan

mengamati dan memilih di kecamatan tamanan

akomodasi serta dokumentasi sehingga target yang

dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan

koordinasikan

pemungutan

dana

yang

pajak

cukup,

bumi

personil


5


bangunan dari 22 kecamatan yang berada di

aspirasi

Kabupaten

perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom

Bondowoso,

kecamatan

tamanan

masyarakat,sesuai

adalah

menjadi kecamatan percontohan dari beberapa

mempunyai batas daerah tertentu berwenang

kecamatan karena dalam penyotaran pajak bumi

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

dan bangunan, kecamatan tamanan terdiri dari 9

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

desa diantaranya desa sukosari, desa karang

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan

melok, desa mengen, desa kemirian, desa tamanan,

Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dengan

desa wonosuko, desa kaliayar, desa sumber

Otonomi adalah proses peralihan dari sistem

kemuning, desa sumber anom selalu tepat waktu

dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi

dalam penulasannya dapat dilihat dari realisasi

adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat

penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)

kepada

per

operasional dalam rangka

bawasannya

dari

pemerintah

daerah

hukum

yang

yang

bersifat

(sistem birokrasi)

sebagian

pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai

kewenangan Bupati kepada Camat memfokuskan

efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada

kewenangan koordinasi dan fasilitasi menurut

masyarakat. Apabila Bupati atau Walikota belum

Perbub Nomor 396 Tahun 2004 dapat dilihat

mendelegasikan

dilampiran

dalam

rintahan kepada Camat, apakah Camat tidak

pelaksanaan penarikan pemungutan pajak bumi

mempunyai kewenangan apa-apa, Mengenai hal ini

dan bangunan dimulai dari desa ke kecamatan dan

ada dua pandangan, Pertama, mengatakan bahwa

kabupaten.

Camat praktis tidak lagi mampu menjalankan

untuk

pendelegasian

masyarakat

peraturan

berada di urutan ke-18 karena kecamatan tamanan

kecamatan tahun 2014-2015 selain itu

kesatuan

dengan

lebih

memperjelas,

sebagian

kewenangan

peme-

fungsi dengan baik, karena Camat tidak dapat TINJAUAN PUSTAKA Dasar pendelegasian sebagian kewenangan

mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan

kepentingan

publik

karena

dapat

Bupati kepada Camat merupakan implementasi

menimbulkan implikasi hukum yang melemahkan

dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

bagi Camat. Kedua di dalam pemerintahan tidak

disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32

boleh

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam

demikian apabila belum ada ketentuan yang baru,

rangka pemberian Otonomi Daerah. Menurut

maka ketentuan lama masih dapat digunakan, yang

pendapat Widjaja, (2011:76) bahwa, otonomi

terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak

daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk

terlantar

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

umum atau salus populi supremea lex.

ada

kekosongan

prinsip

kekuasaan,

mengutamakan

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan


dengan

kepentingan

6


Merujuk

pendapat

(2009:48)

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi

bahwa,tugas adalah pekerjan yang berkaitan

objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah

dengan

eksperimen)

status

seseorang.

yang

Sedangkan

Wasistiono, harus

ditunaikan

kewenangan

oleh

dimana

peneliti

adalah

sebagai

adalah

istrumen kunci, pengambilan sampel sumbe data

kekuasaan yang sah (legitimate power) atau

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik

kekuasaan yang terlembagakan (institutionalized

pengumpulan dengan triangsulasi (gabungan),

power). Kekuasaan pada dasarnya adalah meru-

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan

pakan kemampuan yang membuat seseorang atau

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan

dari pada generalisasi.

sesuatu sesuai keinginannya.”

Sedangkan penelitian dengan tipe deskriptif

Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan

seperti

yang

didefinisikan

oleh

Moeloeng,

untuk mencapai tujuan bersama organisasi.Dengan

(2009:11) ialah, data yang dikumpulkan berupa

demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang

terdapat kekuasaan dan sebaliknya. Jadi kewe-

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,

nangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan

foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

memo dan dokumen resmi lainya dimana itu semua

Menurut Ensiklopedia Administrasi sebagaimana dikutip Wasistiono,

(2009:49)

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang

bahwa,

sudah diteliti. Laporan penelitian ini akan berisi

wewenang adalah hak seorang pejabat untuk

kutipan-kutipan data untuk member gambaran

mengambil tindakan ang diperlukan agar tugas

penyajian laporan.

serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan

Hal ini berarti penelitian deskriptif tidak

berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab

diperbolehkan mengambil kesimpulan terlalu jauh

adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk

atas data-data yang diperoleh karena tujuannya

melaksanakan secara selayaknya segla sesuatu

hanya

yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban

fenomena sosial melalui gambaran holistik serta

adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

memperbanyak pemahaman mendalam.

Antara tugas wewenang, tanggung jawab dan

menyimpulkan

fakta

dan

memahami

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana

kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang

peneliti

melakukan

pengumpulan

data

yang

didapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.

kemudian di analisis.Dalam pelaksanaan penelitan ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Kec-

METODE PENELITIAN

amatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Per-

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang

berlandaskan

pada

timbangan peneliti karena mudah dijangkau oleh

filsafat


7


peneliti, sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga

bangunan

(PBB-P2)

dapat dicapai.

kecamatan

a.Informan inti yaitu orang yang menguasai secara

penarikan PBB pemungutanya dilakukan dari

mendalam tentang masalah yang menjadi kajian

tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

selain itu

Tahun

2014-2015

per

juga

mekanisme

dari

penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

yang rinci dan mendalam.Informan inti dalam

Pendelegasian wewenang (delegatioan) seba-

penelitian ini terdiri dari:

gai pemberina otoritas atau kekuasaan formal dan

1) Camat Kecamatan Tamanan;

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

2) Sekertaris Kecamatan Tamanan;

tertentu kepada orang lain, pelimpahan otoritas

3)Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Tama-

oleh Bupati kepada Camat jelas agar perlu

nan.

organisasi Kecamatan dapat berfungsi secara

1) Asisten I Setwilda Bidang Pemerintahan

efisien karena tak ada atasan atau Bupati yang

Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

secara seorang diri dapat megawasi secara pribadi

2) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten

setiap tugas-tugas organisasi pemerintahan untuk

Bondowoso.

itu

dipandang

perlu

untuk

mendelegasikan

Teknik observasi, teknik wawancara, teknik

sebagian kewenanganya kepada Camat Langkah-

dokumentasi dan teknik studi pustaka Kewe-

langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat

nangan delegatif ada sembilan disini peneliti

merumuskan

memfokuskan

delegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari

kewenangan

mengkoordinasikan

dalam

memfasilitasi peraturan

dan

Bupati

dan

mengimplementasikan

pen-

Bupati Bondowoso adalah sebagai berikut:

Nomor 396 Tahun 2004 tentang pendelegasian

a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewe-

sebagian kewenangan umum pemerintahan dari

nangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Bupati kepada Camat dalam pasal 3 kewenangan

Keuangan Kabupaten Bondowoso yang dapat di

sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah mem-

delegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar

fasilitasi dan

isian.

mengkoordinasikan pemungutan

pajak dan retribusi di wilayah kerja camat sesuai

b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan Dinas

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

undangan yang berlaku, kecamatan tamanan dalam

Bondowoso dengan Camat untuk mencocokkan

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

bagian-bagian kewenangan yang dapat di delega-

selalu

sikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat.

tepat

waktu

dalam

penyetoran

dan

pelunasan PBB dapat dilihat dari data yang berada

c.

Menyiapkan

rancangan

dilampiran realisasi penerimaan pajak bumi dan

Bondowoso untuk dijadiakan peraturan.


peraturan

Bupati

8


d. Menata ulang organisasi Kecamatan sesuai

4.2.2Kewenangan Delegatif yang dapat dilimpah-

dengan besaran dan luasnya kewenangan yang di

kan kepada Camat yaitu:

delegasikan untuk masing-masing Kecamatan.

a. Kewenangan Fasilitasi;

Dalam rangka menyiapkan peraturan Bupati Bondowoso

untuk

sebagian

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan koordinasi

kewenangannya kepada Camat di perlukan lang-

dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

kah-langkah sebagai berikut, Dinas Pendapatan

adalah sebagai berikut:

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondo-

a.

woso mengadakan inventarisasi kewenangan teknis

kecamatan dengan desa yang di dalamnya ada

yang akan di delegasikan kepada Camat khususnya

ketua, sekretaris dan anggota;

Kecamatan Tamanan, yang mampu dilakukan oleh

b. Rapat koordinasi tim intensifikasi dengan dinas

Camat Tamanan sesuai potensi wilayah kerja

pendapatan dan pengelolaan keuangan;

Camat sehingga dapat dibawa dalam rapat teknis

c. Rapat koordinasi tim intesifikasi kecamatan

antara

dengan kabupaten bondowoso yang di dalamnya

pimpinan

mendelegasikan

b. Kewenangan Koordinasi.

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondo-woso.

Rapat

koordinasi

antara

tim

intesifikasi

pembina, ketua, sekretaris dan anggota.

Apabila dalam rapat teknis tersebut kedua belah

Hasil dan isi dari koordinasi tim intensifikasi

pihak menyetujui kewenangan teknis dari Dinas

kecamatan dengan desa berupa, evaluasi tentang

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

perkembangan

Bondowoso berupa pemungutan pajak bumi dan

khususnya kecamatan tamanan.

pajak

bumi

dan

bangunan

bangunan (PBB) kemudian dipersiapkan Peraturan

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan fasilitasi

Bupati untuk dijadikan aturan yang berbentuk

dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

berita acara rapat dan kemudian di proses oleh

adalah sebagai berikut:

bagian hukum.

a. Penyampaian surat pemberian pajak terhutang

Pelimpahan

wewenang

sebenarnya

yang

dari dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan

diberikan untuk menciptakan pelayanan publik

kepada desa di wilayah kecamatan tamanan;

yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif

b. Penerimaan hasil pemungutan pajak bumi dan

serta mampu menumbuhkan motivasi dan kreasi

bangunan dari desa di wilayah kecamatan tamanan;

kecamatan karena telah diberikan kepercayaan

c. Setoran pemungutan pajak bumi dan bangunan

oleh Bupati dengan pelimpahan kewenangan harus

dari desa ke dinas pendapatan dan pengelolaan

dapat menjamin bahwa standar pelayanan yang

keuangan.

akan diterima masyarakat akan sama apabila

Hasil dan isi fasilitasi dalam pemungutan pajak

pelayanan tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis

bumi dan bangunan dari desa ke kecamatan

atau lembaga teknis daerah.


9


berupa,

melaporkan

hasil

pungutan

pajak

khususnya kecamatan tamanan.

Bupati karena tanpa pelimpahan kewenangan dari Bupati kami tidak bisa melaksanakan tugas

Dalam Pasal 4 Camat dalam melaksanakan tugas

tersebut diatas karena status kami sebagai bawahan

sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat melakukan

Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 32

koordinasi dengan instansi yang terkait. Di dalam

Tahun 2004 Pasal 126 Ayat 1 dimana Camat

Pasal 5 Camat setiap bulan melaporkan kepada

sebagai perangkat daerah dan bukan sebagai

Bupati tentang pajak dan retribusi yang dipungut

kepala wilayah. Kewenangan yang dilimpahkan

sebagaimana dimaksud Pasal 3 dengan tembusan

oleh Bupati Bondowoso menyangkut tentang

laporan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Kewenangan Mengkoordinasika dan Memfasilitasi

Keuangan Kabupaten Bondowoso, hasil pungutan

pemungutan pajak yaitu: Kami mengadakan rapat

pajak dan retribusi dimaksud ayat (1) disetorkan

Koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di

kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui

Kecamatan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Sosialisasi teknis pemungutan pajak. Adanya

Kabupaten

Kecamatan

Sosilisasi terkait dengan tata tertib pembayaran

Tamanan Kewenangan tersebut diatas hanya

pajak dan juga mensosialisasikan kepada seluruh

berwenang memungut PBB (Pajak Bumi dan

perangkat Desa.

Bondo-woso.

Pada

Tamanan

menyampaikan

tentang

Bangunan) karena di sesuaikan dengan potensi

Di dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan

wilayah Kecamatan Tamanan, PBB adalah pajak

oleh Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan

yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak

agar pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat

terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi

berjalan dengan target yang diharapkan perlu

atau tanah dan bangunan keadaan siapa yang

dilakukan

membayar tidak ikut menentukan besaran pajak.

penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh

pemungutan PBB guna meningkatkan potensi

peneliti dengan Bpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM

pemungutan PBB. Untuk memperlancar pelaksa-

(Camat Tamanan), pada hari Jum’at 23 mei 2014

naan kegiatan tersebut Camat perlu membentuk

beliau mengemukakan

tim intesifikasi PBB sesuai keputusan Bupati

bahwa,

Setelah

kami

kegiatan

intensifikasi

Nomer

berupa

menerima pendelegasian sebagian kewenangan dari

Bondowoso

Bupati yang dituangkan dalam bentuk perbub

yang susunanya sebagai berikut:

(Peraturan Bupati) menyangkut tentang Kewe-

a.Pembina,

Sekertaris

nangan Memfasilitasi dan Mengkoordi-nasikan

Bondowoso,

Kepala

pemungutan pajak maka kami dengan seluruh staf

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;

Kecamatan Tamanan menyiapkan perangkat untuk

b.Ketua, Camat Tamanan;

melaksankan Kewenangan yang diberikan oleh

c.Sekretaris Kecamatan Tamanan;


188.45/439/430.6.2/2014 Daerah

Dinas

Kabupaten

Pendapatan

dan

10


d.Anggota, Kepala Seksi Pemerintahan Kecama-

merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan

tan Tamanan, Kepala Seksi Pembangunan Keca-

dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan

matan Tamanan, Kepala Seksi Ketentraman dan

untuk

Ketertiban Kecamatan Tamanan, Bendahara PBB,

analisa dan evaluasi terhadap pajak bumi dan

Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Tamanan,

bangunan yang sudah diberikan kepada desa

Kepala Kantor Kas Bank Jatim Kecamatan

kemudian

Tamanan.

penyuluhan

Adapun tugas tim intensifikasi Kecamatan Tamanan mempunyai tugas: a.Melaksanakan

kegiatan

mengadakan

Camat

tidak

dan

hanya

pemantauan

pemantauan,

mengadakan tetapi

bisa

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

serta

penyuluhan,

pemungutan

pajak

bumi

dan

merumuskan

bangunan, dalam menerima pelimpahan sebagian

petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan

wewenang dari Bupati Bondowoso Camat dapat

pemungutan PBB;

memotifasi dan berkreasi serta bisa memberikan

b.Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa

saran kapada kepala dinas pendapatan dan

dan evaluasi pemungutan PBB;

pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso

c.Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

terkait kebijakan umum pelaksanaan kegiatan

dalam melaksanakan pemungutan PBB;

pendapatandan tindak lanjut yang diperlukan demi

d.Memantau perkembangan wilayah dalam rangka

kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak bumi

pendataan guna meningkatkan potensi pemungu-

dan bangunan serta melaporkan hasil pelaksanaan

tan PBB;

tugas kepada Bupati Bondowoso.

e.Memantau dan mengevaluasi kelancaran pelak-

Sebelum pelaksanaan tugas pemungutan PBB

sanaan obyek dan subyek PBB;

Camat mengadakan rapat Koordinasi dengan para

f.Memberikan saran kepada kepala dinas penda-

Kepala Desa di wilayah kerja Kecamatan Tamanan

patan dan pengelolaan keuangan Kabupaten

untuk menyampaikan besaran pajak yang akan di

Bondowoso terkait kebijakan umum pelaksanaan

pungut, kemudian setelah Camat menerima SPPT

kegiatan pendapatan atau tindak lanjut yang

(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) maka

diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan

Kecamatan menyalurkan ke Desa di wilayah kerja

pendapatan;

Camat.

g.Melaporkan hasil pelaksanan tugas secara rutin

pemungut PBB menerima setoran PBB hasilnya di

dan berkala kepada Bupati Bondowoso.

setor ke Kecamatan melalui perangkat Kecamatan

Di dalam menyikapi pelaksanaan tugas tersebut

Setelah

Kepala

Desa

bersama

tim

yang sudah di tunjuk oleh Camat, dari hasil

diatas tentunya Camat selaku penerima delegasi

pungutan

PBB

petugas

berupa memfasilitasi dan mengoordinasikan dalam

keuangan ke bank jatim, kemudian petugas pajak

rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan

di Kecamatan melaporkan setiap minggu tentang


tersebut

menyetor

11


realisasi pemasukan PBB ke Bupati Bondowoso

telah ditentukan sebelum

dengan

dan

bayaran pajak bumi dan bangunan yang telah diatur

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

didalam SPPT, apabila pada saat jatuh tempo

Dari hasil setoran tersebut apabila PBBnya sudah

pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak

lunas di masing-masing Desa maka staf pemungut

atau

pajak dan Kecamatan mendapatkan insentif tampak

administrasi tentang pajak daerah berupa bunga

jelas dari skema pembayaran pajak bumi dan

sebesar 2%sebulan. Didalam pelaksanaan tugas

bangunan bahwa kewenangan Camat sebatas

Camat

mengkoordinasikan dan mem-fasilitasi pemungutan

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dapat

pajak bumi dan bangunan.

disimpulkan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh

kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan

peneliti

Djunaedy,S.Sos

diberikan untuk menciptakan pelayanan publik

(Sekcam), pada hari senin 26 mei 2014 beliau

yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif

mengemukakan

dalam

serta mampu menumbuhkan motifasi dan kreasi

pelaksanaan tugas pemungutan pajak harus ada

kepada Camat. Dengan pendelegasian sebagian

staf dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan dapat

Keuangan

menjamin bahwa standar pelayanan masyarakat

tindasan

Dinas

dengan

Pendapatan

Bapak

Ali

bahwa,

Kabupaten

Seharusnya

Bondowoso

yang

di

tempatkan di Kecamatan Tamanan sehingga Camat tidak

perlu

menerbitkan

surat

kurang

bayar

mulai

dari bahwa

jatuh tempo pem-

akan

dikenakan

persiapan,

sangsi

pelaksanaan,

pendelegasian

sebagian

apabila pelayanan dilaksanakan oleh dinas teknis.

keputusan

penunjukan staf petugas pajak, karena tidak adanya

dukungan

Kabupaten

anggaran

semestinya

dari

setiap

pemerintah

Pendelegasian

sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat harus ada dukungan dana, personil, anggaran dan logistik. Pelaporan dan lain-lain bendara pajak bumi dan bangunan kecamatan yang sudah ditunjuk melalui tim

intensifikasi

PBB

melaporkan

realisasi

PENUTUP Kesimpulan Bedasarkan

hasil

penelitian

yang

telah

penerimaan pajak bumi dan bangunan selambat-

dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa

lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati

hal mengenai pendelegasian sebagian kewenangan

melalui

Bupati Bondowoso kepada Camat studi pada

dinas

pendapatan

dan

pengelolaan

keuangan Kabupaten Bondowoso, pajak terhutang

Kecamatan Tamanan adalah sebagai berikut:

agar dibayar lunas pada tempat pemabayaran yang


12


a.Untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat

karena

pelayanan kepada masyarakat khususnya Keca-

berbeda.

matan Tamanan diperlukan adanya pendelegasian

b.Pendelegasian

sebagian kewenangan Bupati Bon-dowoso kepada

menghitung perkiraan kebutuhan logistik masing-

Camat.

masing Kecamatan

b.Sebagian

kewenangan

Bupati

Bondowoso

anggaran

masing-masing

sesuai

Kecamatan

kewenangan

tersebut

demikian juga dengan

beban

diatas

mengenai tugas

dan

kepada Camat dituangkan dalam bentuk Peraturan

kewenangannya,

Bupati Nomor 396 Tahun 2004 yaitu, memberikan

kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten

kewenangan kepada Camat berupa kewenangan

Bondowoso.

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemun-gutan

c.Meyiapkan tolak ukur kinerja organisasi masing-

pajak bumi dan bangunan (PBB).

masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Bon-

c.Dengan adanya pelimpahan sebagian kewe-

dowoso.

nangan Bupati kepada Camat dalam bentuk

Mengadakan evaluasi terhadap keberhasilan Camat dalam melaksanakan Peraturan Bupati dengan kemampuan Camat dalam menerima pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso

Peraturan

Bupati

maka

Camat

mempunyai

kewenangan untuk dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati ialah dengan

mengkoordinasikan

dan

dengan

potensinya

mempertimbangkan

memfasilitasi

peyelenggaraan kegiatan pemungutan (PBB) di

DAFTAR PUSTAKA

tingkat Kecamatan. d.Untuk dapat merealisasikan Peraturan Bupati Bondowoso tersebut diatas dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai beserta aparatur yang terlatih beserta logistik yang memadai.

Saran Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut: a.Dalam pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat hendaknya tidak dibuat dengan pola seragam sebaiknya dengan pola keanekaragaman

Buku Anselm dan Juliet Corbin. 2007. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan TeknikTeknik Teoritis Data. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. Malang: YA3 Malang. Geoffrey Mills, Oliver Standingford, Robert C Appleby. 1991. Modern Office Management Manajemen Perkantoran. Jakarta: Binapura Akasara. James A.F, Stoner. 1994. Manajemen. Jakarta: P.T. Gelora Aksara Pratama. Miles dan Huberman.2007. Kualitatif. Jakarta: UI Pres.


Analisis

Data


Moleong Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

13

Kewenangan Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

Sugiyono, 2008.Penelitian Kualitatif Kuantitif dan R dan D. Bandung: CV. ALFABETA. Surianingrat, Bayu. 1981. Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat. Jakarta-Surabaya Patco 1981. Thoha, Miftah. 1993. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada. Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana 2008. Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan karya ilmiah Universitas Jember. Jember: Jember University Press. Wasistiono, Sadu. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa. Bandung: FOKUSMEDIA. Widjaja, Haw. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wijaya, Haw. 2005. Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004 Tentang Pendelegasian Sebagian


PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO

Recommend Documents