UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B WATAMPONE Oleh : Syafruddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone E-mail:
[email protected] Abstrack
rahmah. Namun demikian, perceraian
This research aims to describe the mediation efforts in minimizing the number of divorces in the Religious Courts 1B Watampone, the opportunities, constraints, faced and the efforts to minimize the number of divorces in the Religious Class 1B Watampone. This research was classified as qualitative research by using the descriptive-normative approach to theological-normative, juridical-normative, psychological, and sociological The results showed that the mediation efforts in minimizing the number of divorces in the Religious Court 1B Watampone carried out in two phases: the implementation of the results of mediation and the implementation phase of mediation. The absence of pre-mediation on mediation with in the Religious Courts Watampone Class 1B because the process converges on the implementation phase of the mediation itself.
merupakan sebuah alternatif terakhir
Key Word : Mediation, divorces, Pengadilan Agama
suami istri apabila rumah tangga sudah
Secara fitrah, perceraian sangat dengan
semangat
perkawinan yang ingin membentuk keluarga
perselisihan,
pertengkaran,
percekcokan, dan semacamnya yang ada di antara pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan atau dengan kata lain mudarah yang timbul apabila rumah tangga dipertahankan lebih besar dibandingkan dengan mas}lah}ah-nya. Senada dengan hal tersebut, Syahrizal Abbas menyatakan bahwa eksistensi agama Islam sebagai agama yang memiliki
visi
menolak
dibandingkan
mudarah
dengan
maslahah
membuka
perceraian
demi
menarik
jalan
untuk
tercapainya
visi
tersebut. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh
tidak bisa lagi dipertahankan. (Abbas, 2011:181)
Pendahuluan
bertentangan
apabila
sakinah,
mawaddah,
dan
Sebagai hukum dan
perwujudan berdasarkan
negara
supremasi
hukum yang ada, maka perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
64
| Syafruddin
tersebut
telah
mengupayakan
Terjemahnya:
Dan
jika
kamu
perdamaian bagi suami istri yang
khawatirkan ada persengketaan antara
sedang bersangketa lalu tidak berhasil
keduanya, Maka kirimlah seorang juru
dalam
damai dari keluarga laki-laki dan
mendamaikannya.
(Saleh,
2005:40) Secara yuridis, pengadilan
seorang
dianggap sebagai upaya terakhir untuk
perempuan. Jika keduanya (juru damai
mempersatukan
suami-istri
itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
yang bersangketa dan berniat untuk
niscaya Allah memberi taufik kepada
bercerai
membuka
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
peluang ke pintu perdamaian dengan
Maha mengetahui lagi Maha Teliti.
cara musyawarah dan menposisikan
(Departemen Agama RI, 109)
kembali
dengan
jalan
hakim sebagai mediatornya. (Nuruddin & Tarigan, 2004:27)
juru
Isyarat
damai dari keluarga
normatif
tersebut
kemudian terjabarkan dalam dimensi
Hal ini mengisyaratkan bahwa
yuridis sebagaimana digambarkan oleh
meskipun perceraian tetap diakomodasi
Muslimah Suciati dkk. bahwa mediasi
sebagai
secara
alternatif
terakhir
apabila
formal
telah
diatur
dalam
bahtera rumah tangga sudah tidak bisa
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
lagi dipertahankan, tapi Islam tetap
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
menawarkan perdamaian pada pihak-
2003 tentang Prosedur Mediasi di
pihak
Pengadilan
yang
bersangketa khususnya
yang
kemudian
pasangan suami istri yang berada di
disempurnakan
ambang perceraian. Bahkan keterlibatan
Mahkamah Agung (PERMA) Republik
pihak ketiga sebagai mediator menjadi
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan
suatu
isyarat
menjadikan mediasi sebagai bagian dari
normatif yang terkandung dalam dalam
proses penyelesaian sangketa yang
Q.S. al-Nisā’ /4 : 35 yaitu:
harus
poin
penting
pada
dilakukan
oleh
Peraturan
dalam
setiap
pemeriksaan perkara di pengadilan.
Bahkan PERMA tersebut mengatur
secara rinci proses mediasi yang dapat dilakukan dengan bantuan mediator
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
sepanjang
sidang
berlangsung
dan
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
| 65
belum ada keputusan dari hakim.
permohonan perceraian menunjukkan
(Suciati dkk, 2012:3)
grafik yang meningkat dari tahun ke
Berdasarkan
pengamatan
peneliti selama ini yang kemudian diperkuat dengan konfirmasi berupa wawancara
pada
Nurhidayah
yang
merupakan pegawai bagian administrasi pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, ditemukan bahwa tingkat
tahun secara signifikan baik yang telah diputus
ataupun
yang
belum.
(Jamaluddin, 2015) Fenomena angka perceraian
dalam
Pengadilan
Agama
lingkungan Kelas
1B
Watampone dari Tahun 2008 sampai 2015 tergambar pada tabel berikut:
Tabel 1 NO
TAHUN
1 2 3 4 5 6 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GUGAT CERAI 493 693 649 800 906 928 910
8
2015 (PER JUNI)
489
153 156
BERHASIL MEDIASI 8 8
PUTUS CERAI 431 574 547 678 866 837 1097
173
5
515
MEDIASI
Angka Perceraian dalam Lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dari Tahun 2008 Sampai 2015 Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh
tradisi ilmiah untuk melihat persoalan
mengingat adanya peningkatan tersebut,
tersebut secara obyektif, komprehensif
secara sepintas, memberikan ilustrasi
dan proporsional.
bahwa
mediasi
Pengadilan
dalam
Agama
lingkungan Kelas
1B
Watampone belum berjalan maksimal dalam menekan angka perceraian dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian
ini
merupakan
sebuah
langkah konfirmasi dalam kerangka
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
66
| Syafruddin
Pembahasan
hukum Islam lebih dikenal dengan
Perceraian merupakan sebuah fenomena antroposentris yang selalu mewarnai
perjalanan
kehidupan
manusia dalam mengarungi bahtera rumah
tangga
dari
dulu
sampai
istilah talaq atau furqoh yang berarti pelepasan
tali
perkawinan
dan
pemutusan hubungan antara suami istri dengan adanya sebab dari beberapa sebab. (Munawwir, 1984:532)
sekarang. Kelangsungan hidup suatu
Dalam Kompilasi Hukum Islam
perkawinan ditentukan oleh berbagai
Pasal 116, disebutkan beberapa hal
faktor
faktor
yang bisa menjadi alasan terjadinya
keberhasilan
perceraian yaitu: 1) Salah satu pihak
mencapai tujuan perkawinan tersebut.
berbuat zina atau menjadi pemabuk,
Hanya saja, tidak semua perkawinan
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya
mampu
yang
yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu
oleh
pihak meninggalkan pihak lain selama
permasalahan
dua tahun berturut-turut tanpa izin
mengganjal
pihak lain dan tanpa alasan yang sah
dimana
pendukung
salah
adalah
sampai pada tujuan
diharapkan
yang
munculnya
berbagai
rumah
satu
tangga
kelangsungan
diakibatkan
yang perkawinan
Konsekuensinya,
tersebut.
atau
karena
hal
lain
di
luar
ketidak-harmonisan
kemampuannya; 3) Salah satu pihak
rumah tangga mulai terjadi sehingga
mendapat hukuman penjara lima tahun,
keutuhan
terancam
atau hukuman yang lebih berat setelah
runtuh dan sulit untuk dipertahankan.
perkawinan berlangsung; 4) Salah satu
Keadaan yang seperti ini biasanya akan
pihak
berujung
penganiayaan
rumah
pada
tangga
putusnya
ikatan
melakukan
kekejaman berat
dan yang
perkawinan dengan perceraian. Dalam
membahayakan pihak lain; 5) Salah
pandangan ahli fiqih, perceraian disebut
satu pihak mendapat cacat badan atau
dengan talaq yang diambil dari kata
penyakit dengan akibat tidak dapat
“ ”اطﻼقyang berarti melepaskan atau
menjalani kewajiban sebagai suami
meninggalkan. Adapun dalam istilah
istri; 6) Antara suami istri terus
syara’, talaq berarti melepaskan ikatan
menerus
perkawinan atau rusaknya hubungan
pertengkaran, serta tidak ada harapan
perkawinan. (Abidin & Aminuddin,
akan hidup rukun lagi dalam rumah
1999: 9) Perceraian dalam konteks
tangga; 7) Suami melanggar taklik
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
terjadi
perselisihan
dan
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
talak, peralihan agama atau murtad
yang kamu kerjakan.
yang
Agama RI, 129)
menyebabkan
terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Anggraeni, 2013:13-14)
| 67
(Departemen
Tentu banyak bentuk mediasi yang bisa dilakukan, dengan catatan
Dalam Islam istilah mediasi
bahwa prinsip dan karakter dalam
biasa dikatakan sebagai “ ”اﻟﺼﻠﺢyang
mediasi sedapat mungkin diterapkan.
secara etimologi berarti “”ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺰاع
Dalam konteks ini Syahrizal Abbas
atau
dengan
penyelesaian
perkara.
mengutip
pendapat
Ruth
(Hidayatulloh, 2011:41) Bahkan istilah
Carlton menawarkan beberapa prinsip
ini tergambar jelas dalam Q.S. al-
yang perlu dipahami dalam upaya
Nisa>’ /04 : 128 yaitu:
mediasi
yaitu
prinsip
(confidientality),
kerahasiaan
prinsip
sukarela
(volunteer),
(empowerment),
(neutrality), dan prinsip solusi yang
unik (a unique solution). (Abbas, 2011:
prinsip
pemberdayaan
prinsip
netralitas
29-30)
Terjemahnya: Dan jika seorang wanita
Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
khawatir akan nusyūz atau sikap tidak
Dalam kaitannya dengan upaya
acuh
dari
suaminya,
tidak
mediasi dalam meminimalisir angka
mengapa bagi keduanya mengadakan
perceraian di Pengadilan Agama Kelas
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
1B
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
presentasikan data-data yang diperoleh
walaupun
menurut
secara sistematis dengan mengacu pada
tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul
tahap-tahap mediasi yang terdiri atas
dengan
dan
tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan
memelihara dirimu (dari nusyūz dan
mediasi, serta tahap implementasi hasil
sikap tak acuh), maka sesungguhnya
mediasi. Pada dasarnya, ketiga tahapan
Allah adalah Maha Mengetahui apa
tersebut merupakan sebuah hirarki dari
manusia
isterimu
maka
itu
secara
baik
Watampone,
peneliti
mem-
sebuah upaya mediasi secara umum dan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
68
| Syafruddin
dapat ditemukan di berbagai tempat
1B Watampone, ada alur yang diikuti
adalah sebagai berikut : Pertama, dalam
oleh mediator dan pihak yang dimediasi
tahap
pelaksanaan
yang
upaya
dalam
mediasi sebagai
meminimalisir
angka
dapat
digambarkan
sebagai
berikut:
perceraian di Pengadilan Agama Kelas Gambar 1 Mediator memberikan sambutan dan pengarahan
Masing-masing pihak diminta untuk menceritakan permasalahannya
Mediator memfasilitasi diskusi dan negosisasi kedua belah pihak
Mediator mengurutkan dan menganalisis permasalahan
Mediator menawarkan opsi-opsi demi tercapainya kesepakatan
Mengidentifikasi poin-poin kesepakatan
Penutupan proses mediasi
Merumuskan poin-poin kesepakatan, dicatat lalu dibacakan
Alur Tahap Pelaksanaan Mediasi (Jakar, 2015)
Dengan mengacu pada langkah–
penjernihan permasalahan; d) diskusi
langkah yang dilakukan pada tahap
dan negoisasi masalah yang disepakati;
pelaksanaan
e)
meminimalisir Pengadilan
mediasi
dalam
upaya
angka perceraian di Agama
Kelas
1B
pengajuan
opsi-opsi
yang
memungkinkan; f) identifikasi butirbutir
kesepakatan g)
dan
perumusan
Watampone, tergambar bahwa langkah-
keputusan;
pencatatan
dan
langkah tersebut memiliki kemiripan
pembacaan keputusan; h) penutupan
dengan langkah-langkah yang telah
mediasi. (Abbas, 2011:44)
digambarkan oleh Syahrizal Abbas
Dalam menjabarkan alur yang
dimana dia merinci langkah-langkah
diikuti oleh mediator dan pihak yang
tahap
dimediasi dalam tahap pelaksanaan
pelaksanaan
berikut:
a)
mediasi sebagai
sambutan
pendahuluan
mediasi dalam lingkungan Pengadilan
mediator; b) presentasi dan pemaparan
Agama
kisah para pihak; c) pengurutan dan
sebagaimana tergambar pada bagan di
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
Kelas
1B
Watampone
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
atas,
peneliti
berdasarkan
mempresentasikan
langkah-langkah
tahap
sambutan
dan
pengarahan
| 69
kepada
pihak-pihak yang bersangketa dan
pelaksanaan mediasi sebagai berikut:
akan dimediasi agar supaya bisa
a) Mediator memberikan sambutan dan
mereka tidak terpancing dengan emosi
pengarahan.
yaitu dengan meminta masing-masing
Sebagaimana
telah
dijabarkan sebelumnya bahwa tahap
pihak
pra-mediasi tidak ada dalam lingkungan
mengawali sambutan dan pengarahan.
Pengadilan
1B
(Palla, 2015) Apa yang dilakukan oleh
kemudian
mediator tersebut menarik untuk dikaji
langkah-langkah yang biasa dilakukan
lebih jauh karena bisa dipahami bahwa
oleh mediator dan pihak yang dimediasi
dengan meminta masing-masing pihak
dapat
tahap
yang bersangketa untuk mengambil air
pelaksanaan mediasi khususnya pada
wudhu sebelum mengawali sambutan
langkah
dan
Agama
Watampone
meskipun
ditemukan
ini
Kelas
dalam
yaitu
saat
mediator
untuk
berwudhu
pengarahan,
sang
mediator
memberikan sambutan dan pengarahan.
sebenarnya
Hanya saja yang menjadi ciri khusus
pesan-pesan moral tentang urgensi
dari proses pemberian sambutan dan
mediasi yang damai melebihi apabila
pengarahan tersebut adalah bagaimana
dia menyampaikan
mediator secara khusus menegaskan
pengarahan dengan rentetan kalimat
posisi
yang
masing-masing
pihak
dalam
telah
sebelum
berisi
menyampaikan
sambutan dan
pesan-pesan
proses mediasi yang akan berlangsung
termasuk
disertai ajakan supaya masing-masing
masing pihak bisa saling menahan diri
pihak bisa saling menahan diri dengan
dengan menghindari perkataan dan
menghindari perkataan dan perbuatan
perbuatan yang dapat menyinggung
yang dapat menyinggung pihak lain
pihak
sehingga menghambat proses mediasi.
proses mediasi.
lain
dilakukan Di samping itu, Ridwan Palla yang
merupakan
hakim
sekaligus
ajakan
supaya
moral
sehingga
oleh
masing-
menghambat
Apa yang telah mediator
tersebut
sebenarnya telah terakomodir dalam hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut:
mediator dalam lingkungan Pengadilan Agama
Kelas
menjelaskan
1B
bahwa
Watampone dia
memiliki
إن اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن وإن اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وإﻧﻤﺎ
strategi khusus dalam memberikan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
70
| Syafruddin
ﺗﻄﻔﺄ اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻓﺈذا ﻏﻀﺐ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﺎﻟﯿﺘﻮﺿﺄ
mediator, masing-masing pihak dapat
Artinya: Sesungguhnya amarah itu dari
(Mahkamah Agung RI, 2008)
menyerahkan resume perkara kepada hakim
mediator
yang
ditunjuk.
syaitan, dan syeitan diciptakan dari api,
Pada
dan api bisa dipadamkan dengan air.
Pengadilan
Apabila kalian marah, hendaklah ia
Watampone tidak bisa memaksakan
segera berwudhu (H.R.Ahmad dan Abu
b) Masing-masing pihak diminta untuk menceritakan permasalahannya, proses tersebut
pada
hanyalah
penguat atas resume perkara yang telah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone karena masing-masing pihak yang bersangketa telah diminta untuk menyerahkannya supaya
mediator
sudah
dapat
mengantisipasi hal-hal yang nantinya akan terjadi dalam proses mediasi. (Nurhidayah,
2015)
yang
Agama
lain,
pihak
Kelas
1B
mereka untuk menyerahkan resume pokok perkara karena dalam Pasal 13
Dawud). (Najati, 1985:46)
dasarnya,
sisi
Penyerahan
resume perkara telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut: (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tergambar bahwa hal tersebut bukanlah kewajiban
dari
pihak-pihak
yang
berperkara karena yang terkandung dalam redaksi kalimat “masing-masing pihak
dapat
menyerahkan
resume
perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator”
atau pada kalimat
“masing-masing
pihak
dapat
menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk”. Hal yang berbeda tentu dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang justru mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk menyerahkan resume pokok perkara.
para pihak menunjuk mediator yang
c) Mediator
disepakati, masing-masing pihak dapat
menganalisis
menyerahkan resume perkara kepada
bagian dari upaya
satu sama lain dan kepada mediator; (2)
meminimalisir angka perceraian dalam
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
lingkungan Pengadilan Agama Kelas
kerja setelah para pihak gagal memilih
1B
|
Januari -Juni 2016
permasalahan
Watampone,
merangkum
AL-RISALAH
mengurutkan
semua
dan sebagai
mediasi dalam
para
mediator
informasi
yang
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
diperoleh dari masing-masing pihak
satu
yang telah diminta untuk menceritakan
Konsekuensinya,
permasalahannya
termasuk
melihat permasalahan yang ada sebagai
membandingkannya dengan informasi
suatu urutan yang bersifat kronologis
yang pada resume perkara. Menurut, M.
dalam berbagai lintas ruang dan waktu
Yunus
hakim
yang kemudian diramu dengan urutan
sekaligus mediator dalam lingkungan
yang benar lalu dianalisis sebagai bahan
Pengadilan
1B
awal dalam membangun diskusi dan
Watampone, agar proses pengurutan
negoisasi kedua belah pihak yang
dan
bisa
bersangketa.
dan
d) Mediator memfasilitasi diskusi dan
menghasilkan suatu hasil urutan dan
negosiasi kedua belah pihak yang
analisis permasalahan yang valid maka
bersangketa yang dalam hal ini adalah
seorang mediator dari awal harus
suami istri yang akan bercerai, Dalam
melepaskan diri dari praduga-praduga
upaya
logis yang terbangun bukan atas dasar
negoisasi kedua belah pihak, mediator
fakta empiris karena sedikit banyak hal
memposisikan diri sebagai pengatur dan
tersebut
mediator
pengarah jalannya diskusi dan negoisasi
untuk membuat urutan dan analisis
yang diupayakan dapat berlangsung
permasalahan
yang
secara
menguntungkan
salah
yang
merupakan
Agama
analisis
berlangsung
Kelas
permasalahan dengan
lancar
akan menggiring
cenderung satu
pihak.
(Yunus, 2015)
pihak
yang
| 71
mediator
memfasilitasi
aktif,
berorientasi
berperkara. harus
diskusi
komunikatif, pada
dan
serta
tercapainya
kesepakatan dalam proses mediasi.
Apa yang disampaikan oleh
Menurut Ridwan Palla yang merupakan
M.Yunus tersebut bisa dipahami bahwa
hakim
upaya
dalam
lingkungan Pengadilan Agama Kelas
analisis
1B Watampone bahwa jalannya diskusi
seorang
membuat
mediator
urutan
dan
permasalahan harus bukti-bukti
yang
dipertanggungjawabkan sekedar
mengacu
urutan
dan dan
sekaligus
mediator
dalam
pada
dan negoisasi sangat tergantung pada
bisa
i’tikad baik kedua belah pihak yang
bukan
bersangketa
untuk
menyelesaikan
analisis
obyek sangketa di antara mereka.
permasalahan yang sangat bias terhadap
Konsekuensinya, apabila kedua belah
persepsi awal mediator terhadap salah
pihak
yang
bersangketa
memiliki
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
72
| Syafruddin
i’tikad baik untuk menyelesaikan obyek
negoisasi yang menunjukkan keaktifan
sangketa di antara mereka maka mereka
kedua belah pihak yang bersangketa
akan terlihat aktif dalam proses diskusi
dalam
dan negoisasi termasuk dalam hal
tersebut sangat membantu mediator
memberikan
dalam
alternatif-alternatif
mengikutinya
memediasi
sehingga
mereka
hal
karena
penyelesaian sangketa menurut pihak
adanya i’tikad baik dari kedua belah
mereka untuk kemudian diintegrasikan
pihak untuk mencapai kesepakatan dan
dengan alternatif-alternatif penyelesaian
perdamaian di antara mereka; 2) ada
sangketa
lain.
proses diskusi dan negoisasi yang
2008)
menunjukkan keaktifan salah satu pihak
Sebaliknya, apabila kedua belah pihak
saja sementara pihak yang lainnya
yang bersangketa tidak memiliki i’tikad
cenderung bersifat kurang aktif dalam
baik
obyek
mengikuti proses diskusi dan negoisasi
sangketa di antara mereka maka mereka
yang berlangsung. Dalam kaitannya
akan terlihat kurang aktif dalam proses
dengan i’tikad baik dari masing-masing
diskusi dan negoisasi termasuk dalam
pihak dalam menyelesaikan persoalan
hal
alternatif-alternatif
di antara mereka. Pihak yang aktif
penyelesaian sangketa menurut pihak
cenderung memiliki i’tikad baik untuk
mereka untuk kemudian diintegrasikan
menjadikan
dengan alternatif-alternatif penyelesaian
negoisasi tersebut sebagai jalan untuk
sangketa dari pihak yang lain.(Palla,
mencapai perdamaian yang dalam hal
2015)
ini adalah selamatnya rumah tangga
dari
(Mahkamah
untuk
pihak Agung
yang RI,
menyelesaikan
memberikan
proses
diskusi
dan
Dalam pengamatan peneliti, apa
dari perceraian sementara pihak yang
yang disampaikan oleh Nurkhaerat di
tidak aktif cenderung tidak memiliki
atas sangat sesuai dengan apa yang
i’tikad baik untuk menjadikan proses
peneliti
diskusi dan negoisasi tersebut sebagai
dapatkan
di
lingkungan 1B
jalan untuk mencapai perdamaian yang
Watampone karena ada beberapa tipe
dalam hal ini adalah selamatnya rumah
keaktifan pihak-pihak yang bersangketa
tangga dari perceraian. Dalam posisi
dalam mengikuti proses diskusi dan
yang
negoisasi yang dapat dirinci sebagai
terbantu oleh pihak yang pertama
berikut: 1) ada proses diskusi dan
sehingga sedikit banyak mediator lebih
Pengadilan
AL-RISALAH
|
Agama
Januari -Juni 2016
Kelas
seperti
ini,
mediator
hanya
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
| 73
fokus dalam mengarahkan pihak yang
dengan semua pihak yang bersangketa
kedua yang dalam hal ini adalah mereka
atau justru membagi pihak-pihak yang
kurang
memberikan
bersangketan menjadi kaukus dimana
stimulasi-stimulasi agar mereka bisa
mediator bertemu dengan masing-
aktif; 3)
masing pihak yang bersangketa secara
aktif
dengan
ada proses diskusi dan
negoisasi
yang
menunjukkan
terpisah dari pihak yang lainnya.
ketidakkaktifan kedua belah pihak yang
e) Mediator
bersangketa
demi tercapainya kesepakatan di antara
sehingga
dalam hal
mengikutinya
opsi-opsi
sangat
kedua belah pihak yang bersangketa,
menyulitkan mediator dalam memediasi
mediator biasanya mengawali langkah
mereka karena tidak adanya i’tikad baik
tersebut dalam bentuk kaukus dimana
dari kedua belah pihak untuk mencapai
mediator
kesepakatan dan perdamaian di antara
masing
mereka. Jenis yang ketiga inilah yang
bersangketa
merupakan
sangat
mendengarkan poin-poin yang menjadi
dalam
harapan mereka dari mediasi tersebut
dan
berdasarkan langkah-langkah dari tahap
negoisasi dan rata-rata proses diskusi
pelaksanaan mediasi yang telah ada
dan negoisasi dalam mediasi yang
sebelumnya
seperti ini berakhir dengan perceraian.
opsi-opsi demi tercapainya kesepakatan
menyulitkan memfasilitasi
tersebut
menawarkan
jenis
mediator proses
Untuk keaktifan
yang
diskusi
memaksimalkan pihak-pihak
yang
bertemu kedua
dengan
belah
secara
masing-
pihak
terpisah
termasuk
yang untuk
menawarkan
berdasarkan perspektif mediator serta pihak
yang
lainnya.
Apa
yang
bersangketa dalam proses diskusi dan
dilakukan oleh mediator adalah dengan
negoisasi sebagai bagian dari tahap
menyediakan kaukus (bilik kecil) untuk
pelaksanaan
dalam
mengadakan pertemuan pribadi dengan
meminimalisir angka perceraian pada
para pihak yang bersangketa secara
Pengadilan
terpisah membuat proses penawaran
mediasi
Agama
Kelas
1B
Watampone, mediator memposisikan
berbagai
opsi
diri sebagai pihak yang berposisi
kesepakatan menjadi lebih maksimal.
sesuai dengan konteks diskusi dan
Hasilnya,
negoisasi yang berlangsung seperti
muncul opsi-opsi yang sangat urgen
dengan bergabung langsung bersama
dalam
dalam
demi
tercapainya
kaukus
mendukung
tersebut
tercapainya
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
74
| Syafruddin
kesepakatan dalam mediasi yang tidak terungkap
dalam
kegiatan
mediasi
bersama.
Menurut
Amiruddin
yang
merupakan hakim sekaligus mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B
Setelah
mediator
melakukan
Watampone, upaya mediator dalam
demi
mengidentifikasi poin-poin kesepakatan
tercapainya kesepakatan dalam kaukus
di antara kedua belah pihak yang
yang lebih privat, maka yang dilakukan
bersengketa merupakan tahap pengantar
kemudian adalah melakukan proses
pada tahapan berikutnya yaitu tahap
penawaran opsi-opsi demi tercapainya
saat mediator merumuskan poin-poin
kesepakatan dalam forum bersama yang
kesepakatan bahkan bisa dikatakan
lebih umum dengan adanya kehadiran
kedua tahap tersebut adalah satu karena
kedua belah pihak yang bersangketa
saat seorang mediator mengidentifikasi
termasuk mediator itu sendiri. Dalam
poin-poin kesepakatan di antara kedua
proses ini, mediator mempertemukan
belah pihak yang bersangketa maka
opsi-opsi yang ditawarkan oleh kedua
secara
belah pihak yang telah disampaikan
merumuskan poin-poin kesepakatan di
dalam kaukus secara terpisah lalu
antara
memberikan kesempatan pada masing-
bersangketa
masing
merumuskan poin-poin kesepakatan di
proses
penawaran
pihak
opsi-opsi
dalam
menanggapi
tidak
langsung
kedua
belah
dia
pihak
sebaliknya
kedua
belah
telah
yang sambil
berbagai opsi yang ditawarkan oleh
antara
pihak
pihak yang lainnya termasuk opsi-opsi
bersangketa maka secara tidak langsung
yang berasal dari mediator itu sendiri.
dia juga harus mengidentifikasi poin-
(Yunus, 2015)
poin kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersangketa.
f) Mediator mengidentifikasi poin-poin
yang
(Amiruddin,
2015)
kesepakatan yang tentunya merupakan titik pertemuan dari berbagai opsi baik
g) Mediator
yang berasal dari kedua belah pihak
kesepakatan, dicatat lalu dibacakan di
yang bersangketa demikian pula opsi-
antara
opsi
bersangketa yang sebagaimana telah
yang
telah
ditawarkan
mediator itu sendiri.
oleh
merumuskan
kedua
belah
poin-poin
pihak
yang
diutarakan sebelumnya sebagai proses yang
terintegrasi
dengan
upaya
mediator dalam mengidentifikasi poin-
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
poin kesepakatan di antara kedua belah
proses
pihak yang bersangketa, maka yang
masing-masing
harus dilakukan oleh mediator adalah
berjabat tangan meskipun kemudian ada
mencatatkannya.
yang
Dengan i’tikad yang lebih kuat untuk
mengukuhkan
poin-poin
kesepakatan yang muncul dari kedua
mediasi
dengan
| 75
pihak
tidak
mau
mengajak
untuk
saling
melakukannya
khususnya apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan. Tahap Implementasi Hasil Mediasi
belah pihak yang telah dimediasi, maka
Dalam
kaitannya
dengan
poin-poin kesepakatan tersebut dapat
implementasi hasil mediasi sebagai
diajukan
kepada
hakim
upaya
perkara
supaya
ditegaskan
pemeriksa
dalam
meminimalisir
angka
dalam
perceraian di Pengadilan Agama Kelas
bentuk akta perdamaian sebagaimana
1 B Watampone, dapat terlihat bahwa
diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
tahap pelaksanaan mediasi bisa berakhir
2008 Pasal 17 Ayat 5 yang berbunyi:
pada dua kemungkinan yaitu mediasi
Para
mengajukan
berhasil atau mediasi gagal. Apabila
kesepakatan perdamaian kepada hakim
mediasi berhasil, maka sebagaimana
untuk dikuatkan dalam bentuk akta
telah dikemukakan sebelumnya bahwa
perdamaian. (Mahkamah Agung RI,
mediator
2008)
kesepakatan dari kedua belah pihak
h) Sebagai langkah terakhir dari tahap
yang bersangketa dalam proses mediasi
pelaksanaan mediasi yang dalam hal ini
sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun
adalah
2008 Pasal 17 Ayat 2 bahkan dapat
pihak
dapat
penutupan
proses
mediasi,
mencatat
poin-poin
mediator dalam lingkungan Pengadilan
mengajukan
Agama
tersebut
kepada
hakim
perkara
supaya
ditegaskan
Kelas
memberikan
1
ajakan
B
Watampone
kepada
semua
poin-poin
kesepakatan pemeriksa dalam
pihak untuk menghormati poin-poin
bentuk akta perdamaian sebagaimana
kesepakatan yang telah disepakati oleh
diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
kedua belah pihak yang bersangketa.
2008 Pasal 17 Ayat 5 dan hal tersebut
Untuk meminimalisir konflik di
tergambar
antara kedua belah pihak yang telah
Pengadilan
dimediasi, mediator biasanya menutup
Watampone
dalam Agama dimana
lingkungan Kelas
1
B
poin-poin
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
76
| Syafruddin
kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
Berdasarkan
data
penelitian
yang peneliti peroleh dalam lingkungan Pengadilan
Agama
dianggap gagal dalam mendamaikan
Watampone,
peluang-peluang
kedua belah pihak yang bersangketa,
mediasi dalam meminimalisir angka
maka mediator wajib melaporkan dalam
perceraian di Pengadilan Agama Kelas
bentuk laporan mediasi gagal. Mengacu
1B Watampone adalah sebagai berikut:
pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008
a) Pemahaman teoretis mediator yang
Pasal 18 Ayat 2, hakim pemeriksa dapat
cukup
mendalam
melanjutkan
proses
mediasi
sesuai ketentuan hukum acara yang
teologis
dan
berlaku
Adanya kerjasama yang sangat baik
Sebaliknya,
apabila
pemeriksaan
setelah
menerima
mediasi
perkara
laporan
Kelas
tentang
B
upaya
perlunya
dalam
yuridis
1
perspektif
normatif;
b)
antara semua komponen yang ada
kegagalan proses mediasi.
dalam lingkungan Pengadilan Agama Peluang Dan Kendala Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Dalam mediasi
kaitannya
sebagai
meminimalisir Pengadilan
tugas-tugas mediator; c) Kondisi sosial masyarakat menganggap
bahwa
masih
perceraian
angka perceraian di
merupakan jalan terakhir yang harus
Kelas
1
B
dipilih apabila tidak ada lagi jalan keluar selain perceraian.
yang dilakukan oleh manusia dengan segala dimensi kehidupannya, adanya peluang dan kendala merupakan dua sisi yang saling terkait satu sama lain yang bisa dijabarkan sebagai berikut: Pertama, Peluang upaya mediasi dalam
Pengadilan
yang
merupakan hal yang tabu (siri) dan
Watampone, layaknya berbagai ikhtiar
meminimalisir
Bugis
dalam
Agama
upaya
dengan
Kelas 1B Watampone untuk membantu
angka perceraian di Agama
Watampone
Kelas
1B
Kedua, Kendala upaya mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di
Pengadilan
Agama
Kelas
1B
Watampone berdasarkan data penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut: sekaligus
a)
Rangkap
mediator
tugas yang
hakim
memiliki
karakter psikologis yang cenderung tidak sama; b) Materi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai landasan yuridis
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
normatif masih terlalu umum dan
ketidakperdulian
belum
mereka tidak mengharapkan apa-apa
mengkhusus
pada
mediasi
lagi
dari suami istri yang dimediasi untuk
tuntutan yang bermacam-macam sudah
mengakhiri
tidak diperlukan lagi. Tipe yang ketiga
dengan
perceraian.
tipe
pihak-pihak
yang
akan
dimediasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone yaitu: 1) mereka yang cenderung bersikap biasa dan tenang-tenang saja dalam mengikut
sangat
ditentukan
kreativitas
dan
mediatornya;
2)
menghadiri
mediasi
oleh
kompetensi mereka
yang
dengan
sikap
permusuhan yang sudah akut sehingga jalan
untuk
mencapai
kesepakatan
terasa sangat sulit meskipun kemudian kadang-kadang keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kreativitas dan kompetensi mediatornya dan; 3) mereka yang menghadiri mediasi dengan sikap tenang tapi mereka sudah sepakat untuk menggunakan perceraian sebagai jalan terakhir
dalam
mengakhiri
konflik
rumah tangga di antara mereka. Sikap tenang
dengan
mediasi dan perceraian tidak bisa dihindari. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Sebagai
proses mediasi sehingga keberhasilan mediasi
emosional
ini rata-rata berakhir dengan kegagalan
Dalam pengamatan peneliti, ada tiga
sikap
membuat
sangketa perceraian; c) Kuatnya tekad
perkawinan
dan
tersebut
| 77
yang
cenderung
mereka
tunjukkan
merefleksikan
ketidakperdulian mereka pada pasangan masing-masing
sehingga
sebuah
studi
kritis
tentang mediasi sebagai upaya dalam meminimalisir Pengadilan
angka perceraian di Agama
Kelas
1B
Watampone,
peneliti
akan
menggambarkan
upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
mengatasi
kendala upaya mediasi. Sebagai sintesis dari berbagai kendala tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peluangpeluang yang juga telah terdeteksi sebelumnya berupa: 1) pemahaman teoretis mediator yang cukup mendalam tentang perlunya proses mediasi dalam perspektif teologis dan yuridis normatif; 2) adanya kerjasama yang sangat baik antara semua komponen yang ada dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone untuk membantu tugas-tugas mediator; 3) kondisi sosial
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
78
| Syafruddin
masyarakat
Bugis
menganggap
yang
bahwa
masih
perceraian
rekonstruksi sosial demi terciptanya perdamaian
yang
langgeng,
bisa
merupakan hal yang tabu (siri) dan
dipahami bahwa yang harus dilakukan
merupakan jalan terakhir yang harus
oleh seorang mediator deminian pula
dipilih apabila tidak ada lagi jalan
semua komponen yang ada dalam
keluar selain perceraian.
lingkungan Pengadilan Agama Kelas
Bisa dipahami bahwa upaya-
1B Watampone adalah menjadikan
upaya yang harus dilakukan dalam
proses mediasi sebagai ruang diskusi
mengatasi kendala upaya mediasi dalam
dan negoisasi yang minim potensi
meminimalisir
kekerasan, baik verbal ataupun non-
angka perceraian di 1B
verbal, sehingga menjadi modal penting
Watampone adalah menjadikan proses
dalam membangun rekonsiliasi pihak-
mediasi sebagai upaya meminimalisir
pihak yang bersangketa yang pada
angka perceraian di Pengadilan Agama
akhirnya menjadikan mediasi tersebut
Kelas 1B Watampone yang mampu
sebagai media rekonstruksi sosial demi
menjadikan berbagai peluang yang ada
terciptanya perdamaian yang langgeng.
untuk mengatasi berbagai kendala yang
Kesimpulan
Pengadilan
Agama
Kelas
ada.
Berdasarkan uraian yang telah Berangkat
dari teori resolusi
diuraikan di atas, peneliti dapat menarik
konflik yang ditawarkan oleh Johan
kesimpulan bahwa hal-hal yang perlu
Galtung
dilakukan di Pengadilan Agama Kelas
yang
mengemukakan
tahapan-tahapan
penyeselesaian
1B
konflik
meliputi
1)
kendala dan upaya mediasi dalam
meminimalisir
meminimalisir angka perceraian adalah
potensi kekerasan yang bisa timbul
memaksimalkan berbagai peluang yang
dalam
yang
peacekeeping
yaitu
konflik
bersangketa,
2)
Watampone
pihak-pihak
yang
ada dalam
peacemaking
yaitu
kendala yang
dalam
meminimalisir
mengatasi
kendala-
muncul. Seyogyanya
mempertemukan atau merekonsiliasi
proses mediasi juga harus menjadi
pihak-pihak yang bersangketa melalui
ruang diskusi dan negoisasi yang minim
mediasi, negosiasi, dan semacamnya, 3)
potensi kekerasan, baik verbal ataupun
serta
peacebuilding
implementasi
AL-RISALAH
|
yaitu
proses
non-verbal, sehingga menjadi modal
perubahan
atau
penting dalam membangun rekonsiliasi
Januari -Juni 2016
UPAYA MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ...
| 79
pihak-pihak yang bersangketa yang
sosial demi terciptanya perdamaian
pada akhirnya
yang langgeng.
menjadikan
mediasi
tersebut sebagai media rekonstruksi
Daftar Pustaka Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011. Abidin, Slamet & Aminuddin. Fikih Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999. Abu al-FidaIsmail ibn Umar ibn Kasir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al‘Adzim. Juz II, Riyad: Dar al-Tiba’ah, 1999. Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud. Juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Farah Nur Anggraeni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012, (Skripsi Versi PDF: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 13-14 Goopaster, Gary. Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negoisasi. Jakarta: ELIPS Project, 1993. Hidayatulloh, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok”. Skripsi Versi PDF: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993. Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1984. Muslimah Suciati dkk., Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari, (Penelitian Kolektif: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h. 3 Najati, Muhammad Utsman. al-Qur’an dan Ilmu Jiwa. Bandung: Pustaka, 1985. Nuruddin, Amir dan Azhari Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
|
No. 1
80
| Syafruddin
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Saleh, K. Wantjik Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Daftar Wawancara Ahmad Jakar, Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, Wawancara: 22 Juli 2015 Amiruddin, Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, Wawancara: 28 Juli 2015 Jamaluddin, Staf Adminsitrasi Pengadilan (Wawancara, Kamis, 3 Agustus 2015)
Agama
Kelas
1B
Watampone,
M. Yunus, Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, Wawancara: 27 Juli 2015. Nurhidayah, Staf pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, Wawancara: 27 Juli 2015. Ridwan Palla, Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, Wawancara: 27 Juli 2015.
AL-RISALAH
|
Januari -Juni 2016
