PENANGANAN CYBER ATTACKS OLEH PEMERINTAH TIONGKOK MELALUI KEBIJAKAN NETWORK SECURITY TAHUN 2000-2015 Nadia Talita Putri1), Idin Fasisaka2), A.A.B. Surya Widya Nugraha3) 1,2,3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email:
[email protected],
[email protected],
[email protected] ABSTRACT The development of Information and Communication Technology provide benefit and threat simultaneously for the countries that using it. China is one of the country that has been using Information and Communication Technology and China also claimed that the country has become world’s biggest victim of cyber attacks. Increasingly complexity of the problem in the security area, needed a respon to tackle cyber attacks and the Chinese government has a distinctive way to handle this problem. The research aims to describe the efforts to tackle cyber attacks by the Chinese government through the network security policy. This research using qualitative method and assessed by using concepts of network security and cyber security cooperation. The locus of this research is from 2000 until 2015. Key Word: China, network security, cyber security cooperation
1.
PENDAHULUAN Globalisasi
menghadirkan
kemajuan
Tidak
hanya
itu,
IP
(internet
protocol
teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
address) suatu negara yang terdeteksi
kearah yang semakin praktis bagi para
melakukan
penggunanya.
negara
kemudahan
yang
Kecanggihan ditawarkan
dan ini
tidak
penyerangan
lain,
dilakukan
terhadap
walaupun
bukan
oleh
IP
penyerangan negara
yang
seutuhnya hanya memberikan sisi positifnya
bersangkutan, tentu akan mengakibatkan
saja, namun juga menciptakan sisi negatif
citra
secara bersamaan, terutama dalam bidang
antara
keamanan jaringan (cyber security). Cyber
negara yang menerima tuduhan.
attacks
dapat
mengganggu
buruk
dan
negara
ketegangan yang
diserang
hubungan dengan
aktivitas
Dunia maya pada era digital ini, telah
jaringan informasi serta data digital suatu
menjadi domain baru setelah darat, laut,
negara yang menggunakannya sebagai alat
udara
pengontrol infrastruktur vital, seperti: suplai
diperjuangkan oleh negara-negara yang
listrik, komando militer, kontrol radioaktif
memanfaatkannya. Menurut Kshetri (2014),
nuklir, pelepasan limbah beracun industri
hal ini disebabkan dunia maya sebagai
kimia, pengaturan lalu lintas, pengaturan
domain kelima memiliki hubungan yang
bursa saham dan berbagai aktivitas lainnya.
kompleks dengan keamanan nasional dan
1
dan
luar
angkasa
yang
akan
hubungan
internasional.
menambahkan
Kshetri
dengan
juga
2011 e-commerce, microblogging, jaringan
mengambil
sosial dan gaming websites di Tiongkok
pemahaman Adam Cobb (1999), bahwa konflik
yang
terjadi
di
dunia
diretas (Lieberthal & Singer, 2012, hal. 4).
maya
Dunia maya telah dimanfaatkan oleh
merupakan ancaman yang sangat besar
pemerintah
dampaknya
kepada
senjata
dibandingkan
nuklir
pada
pembangunan
untuk
masyarakat,
pelayanan
pembangunan
1940an.
ekonomi, peningkatan kinerja pemerintah,
Berdasarkan realita yang ada, cyber attacks
dan juga merambah ke bidang militer
dapat
jaringan
dengan dibentuknya gerakan Revolution in
informasi serta data digital suatu negara
Millitary Affairs (RMA) sebagai strategi
yang
modernisasi
mengganggu
tahun
Tiongkok
aktivitas
menggunakannya
sebagai
alat
militer
nasional
Tiongkok
pengontrol infrastruktur vital. Tidak hanya
(Fritz, 2008). Internet juga dimanfaakan
itu, IP (internet protocol address) suatu
oleh
negara
commerce atau transaksi ekonomi secara
yang
penyerangan
terdeteksi
terhadap
IP
melakukan negara
lain,
masyarakat
Tiongkok
untuk
e-
online, e-banking, sebagai alat komunikasi,
walaupun penyerangan dilakukan bukan
serta
oleh negara yang bersangkutan, tentu akan
pendidikan, berita, hiburan dan informasi
mengakibatkan citra buruk dan ketegangan
lainnya (Lau, 2005). Berdasarkan hasil
hubungan antara negara yang diserang
survei yang dilakukan oleh Internet World
dengan negara yang menerima tuduhan.
Stats, jumlah pengguna internet baru di
Telah banyak negara-negara yang
untuk
mendapatkan
informasi
Tiongkok meningkat tiap tahunnya dan
merasakan dampak dari cyber attacks
Tiongkok
tersebut, salah satunya adalah Tiongkok
pertama pengguna internet aktif terbesar di
yang mengaku dirinya sebagai “the biggest
dunia (Internet World Stats, 2010).
tercatat
menduduki
peringkat
victim” (Xinhua, 2012). Klaim ini pertama
Penyerangan yang terjadi dan semakin
kali dinyatakan oleh Zhou Yonglin selaku
melekatnya penggunaan terhadap dunia
Ketua departemen pengoperasian China
maya,
National Computer Network Emergency
gencar menangani permasalahan cyber
Response Technical Team (CNCERT/CC)
attacks. Bahkan pengamanan terhadap
berdasarkan 21.618 laporan yang telah
dunia
diterima oleh CNCERT/CC. Zhou Yonglin
keamanan nasional Tiongkok yang tertuang
juga menambahkan bahwa permasalahan
pada National Security Law of the People’s
di Tiongkok lebih serius dibandingkan di
Republic of China artikel 25 mengenai
Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan
upaya proteksi keamanan cyber security
(Jie, 2010). Menteri Keamanan Publik
dengan
Tiongkok
yang
sovereignty, keamanan dan perkembangan
serupa, hal ini dikarenakan Lebih dari 80
interest Tiongkok (Xinhua, 2015). Dalam
persen komputer dan websites di Tiongkok
penanganan cyber attacks ini, Tiongkok
mengalami cyber attacks, bahkan tahun
memiliki caranya sendiri yang khas dengan
juga
mengatakan
hal
2
membuat
maya
pemerintah
termasuk
menjunjung
Tiongkok
dalam
tinggi
agenda
cyberspace
memegang teguh prinsip Konfusianisme
internasional dalam sebuah permasalahan
dan menganut sistem politik otokratis,
karena memiliki kepentingan yang sama.
dimana Partai Komunis Tiongkok (PKT)
Sama halnya dengan Jepang, Tiongkok
memiliki andil yang besar dalam mengatur
juga melakukan upaya secara domestik
pemerintahan. Hal ini diutarakan oleh Joan
dan internasional baik kerjasama bilateral
Liu (2010) dalam artikelnya yang berjudul
maupun
“finding Chinese law on internet”, bahwa
jaringan. Namun dalam penanganan cyber
karakteristik
di
attacks ini, PKT dan prinsip Konfusian
Tiongkok, termasuk hukum dan kebijakan
memiliki andil yang sangat besar, sehingga
mengenai
upaya
dan
sumber
hukum
cyberspace,
merupakan
multilateral
yang
terkait
dilakukan
keamanan
oleh
Tiongkok
kombinasi dari budaya tradisional Tiongkok
memiliki warna yang berbeda. Penelitian ini
yang
juga
direfleksikan
dari
ajaran
menggunakan
konsep
kerjasama
Konfusianisme dan model Soviet yang
namun lebih khusus dengan menggunakan
otokratis. Sehingga tidak dapat dipungkiri,
konsep cyber security cooperation.
bahwa
hal inilah
Tiongkok
yang
dalam
mempengaruhi
memilih
Karya kedua yang digunakan adalah
langkah
report Amy Chang (2014) yang berjudul
penanganan cyber attack yang damai dan
“Warring
memungkinkannya
kerjasama
Strategy”. Penelitian Chang ini membantu
nasional,
dalam memahami konsep network security
namun tetap adanya kontrol ketat dari
yang akan digunakan dalam menganalisa
pemerintah yang dikenal dengan nama
penelitian yang akan dikaji. Selain itu,
hukum network security.
penelitiannya
demi
mengejar
hubungan kepentingan
State:
TINJAUAN PUSTAKA Kajian
pustaka
Cybersecurity
juga
pemahaman 2.
China’s
memberikan
secara
jelas
mengenai
karakteristik Tiongkok dalam menentukan
pertama
yang
kebijakan
dan
pola
kerjasama
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
dilakukan dengan negara kompetitornya.
skripsi
Perbedaannya, Chang hanya membahas
karya Puspaningrum (2015) yang
berjudul “Upaya Pemerintah Shinzo Abe
mengenai
dalam Meningkatkan Keamanan Nasional
Tiongkok terhadap aktivitas cyberspace
Jepang dari Ancaman Kejahatan Dunia
yang
Maya”. Karya Puspaningrum ini membantu
sedangkan penelitian ini akan membahas
dalam memahami upaya yang dilakukan
lebih detail cara kerja network security yang
negara untuk menjamin keamanan cyber
digunakan oleh Tiongkok untuk menjaga
nasionalnya. Dalam menjamin keamanan
cyberspace dari cyber attacks.
motivasi
dilakukan
oleh
dan
pandangan
Amerika
Serikat,
cyber nasional, haruslah dilakukan upaya
Kerangka pemikiran dalam penelitian
secara domestik dan internasional. Terkait
ini menggunakan konsep network security
dengan
yakni cyber law milik Tiongkok yang
upaya
menurutnya cenderung
secara
internasional,
negara-negara melakukan
akan
sekaligus menerangkan strategi keamanan
kerjasama
nasional
3
ala
Tiongkok
dalam
bidang
keamanan jaringan, dan konsep cyber
memberikan sanksi bagi para pelanggar
security cooperation dalam menjelaskan
aturan hukum network security baik yang
mekanisme serta hal-hal lainnya yang
dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun
berhubungan dengan penanganan cyber
departemen atau pegawai yang bertugas
attack melaui kerjasama bilateral maupun
untuk menjaga keamanan cyber.
multilateral.
A.
3.
METODOLOGI PENELITIAN
Isolasi Jaringan dan Kontrol Akses Tiongkok telah melakukan kebijakan
Penelitian ini merupakan penelitian
isolasi jaringan dan kontrol akses sejak
kualitatif dengan menggunakan analisa
tahun 2000 yang dikenal dengan nama the
deskriptif. Menurut Satori dan Komariah
Great firewall of China atau kebijakan
(2013),
kualitatif
merupakan
Internet Censorship untuk meningkatkan
penelitian
yang
keamanan cyber (Zhen, 2015, hal. 1).
mendeskripsikan realita yang ada dengan
Kebijakan ini merupakan bagian dari The
sebenar-benarnya, disusun dengan kata-
Golden Shield Project yang bertujuan untuk
kata berdasarkan teknik pengumpulan dan
menjaga
analisis data yang saling berhubungan dari
adanya kekhawatiran reformasi ekonomi
situasi yang alamiah. Oleh sebab itu,
Tiongkok
penelitian
mendeskripsikan
pemerintahan Deng Xiao Ping. Inti dari
mengenai penanganan cyber attacks oleh
kebijakan Internet Censorship ini adalah
pemerintah
seluruh masyarakat Tiongkok diberikan
penelitian
pendekatan
ini
akan
Tiongkok
melalui
kebijakan
keamanan
yang
kebebasan
network security tahun 2000-2015.
nasional
dilakukan
untuk
mengembangkan
karena
pada
masa
mengakses
web
page
dan
miliknya
4.
HASIL DAN PEMBAHASAN
sendiri, namun tetap adanya kontrol pada
1.
Upaya pemerintah Tiongkok dalam
beberapa laman situs dan kata kunci yang
memproteksi
informasi
dianggap
serta data digitalnya dari cyber
Tiongkok.
attacks secara domestik
dengan negara lain, selain konteks yang
Berdasarkan hukum network security,
berhubungan dengan pornografi, terorisme
upaya penanganan cyber attacks yang
dan kekerasan, pemerintah Tiongkok juga
dilakukan secara domestik oleh pemerintah
melakukan isolasi terhadap konten kritik
Tiongkok
terhadap otoritas dan legitimasi PKT, serta
jaringan
adalah
dengan
mengambil
langkah-langkah
strategis,
mengatur
yang
untuk
tindakan
dilakukan
agar
isu
seperti:
dapat
jaringan
membentuk
dan
lembaga
kontrol khusus
yang
sosial
bagi
pemerintah
perbedaan
dapat demi
Tiongkok
mengganggu
persatuan
dan
kesatuan negara.
menjaga
Pemerintah Tiongkok juga membuat
stabilitas keamanan yang dikenal dengan isolasi
Inilah
sosial
stabilitas
diperbolehkan
‘berbahaya’
The Great Cannon sebagai Alat yang
akses,
memiliki
yang
sensor
menangani permasalahan cyberspace, dan
kemampuan dan
untuk
pengawasan
melakukan secara
berasamaan. Perangkat dasar dari alat ini
4
memungkinkan pemerintah mengatur lalu
CCERT ini hanya diperuntukan untuk para
lintas dunia maya, baik yang berasal dari
member CERNET atau pengguna .edu.cn
server asing menuju situs yang berada di
yang
dalam Tiongkok, maupun sebaliknya.
Tiongkok saja. CCERT memiliki tugas untuk
Selain itu, pemerintah Tiongkok juga
terdaftar
di
kampus-kampus
membuat
penelitian
di
mengenai
memilih untuk menggunakan hasil karya
network security,
anak bangsa, dibandingkan menggunakan
respon cepat terhadap insiden yang terjadi,
aplikasi
memberikan informasi penanganan serta
produk
dari
luar
negeri.
memberikan pelayanan
Penggunaan aplikasi yang dibuat didalam
bantuan
negeri
pelayanan
bantuan
mempermudah pengguna internet dengan
memelihara
pertukaran
penggunaan bahasa mandarin, hal ini juga
kerjasama dengan CSIRT jaringan kampus
guna
di seluruh wilayah atau provinsi di Tiongkok
ini
selain
memproteksi
konten-konten
dikarenakan
gelombang
virus,
berbahaya
secara
teknis,
memberikan
keputusan, informasi
dan dan
(Zhu, Susan, & Li, 2001).
dan
penyalahgunaan dari pihak luar. Tiongkok
(2) Kementerian Industri dan Teknologi
menyediakan
yang
Informasi membentuk CNCERT/CC (China
seperti
National Computer Network Emergency
misalnya Google digantikan dengan Baidu
Response Technical Team/ Coordination
untuk mesin pencari, Facebook digantikan
Center)
dengan Renren, dan masih banyak lagi
lembaga monitoring, early warnings, dan
fasilitas media sosial lainnya yang dibentuk
emergency responses di Tiongkok berskala
oleh Tiongkok (Yusrizal, 2014).
nasional.
dibutuhkan
seluruh oleh
fasilitas
pengguna,
yang
memiliki
fungsi
Pelayanan
sebagai
CNCERT/CC
diperuntukan untuk siapa saja yang merasa B.
Lembaga Khusus yang Menangani Permasalahan Cyberspace
perlu
keamanan
Departemen yang memiliki tanggung jawab
untuk
membuat
melakukan
rancangan,
dengan
koordinasi, memproteksi, mengawasi dan
respon
di dalam naungan the State Council seperti
Industri
Teknologi
dan
khusus
yang
dibentuk
Tiongkok pertemuan
oleh
masing-masing Kementrian: (1) Kementerian Pendidikan membentuk CCERT
CERNET
Computer
juga
kerjasama Network
terhadap cyber.
penanganan Selain
itu,
CNCERT/CC juga menjadi representatif
dan
Kementerian Keamanan Publik. Berikut lembaga
dan
(Computer
cepat
permasalahan
Kementerian Informasi,
CNCERT/CC
kolaborasi CERT
pelayanan
meningkatkan kinerja dan menghasilkan
Tiongkok adalah Kementerian yang berada
Pendidikan,
jaringan.
jasa
Emergency Response) negara lain untuk
mengatur keamanan cyber security di
Kementerian
menggunakan
dalam
menghadiri
internasional
berbagai
organisasi
kawasan
terkait
dan
berbagai mengikuti
internasional
CERT
seperti
dan FIRST
(Forum of Incident Response and Security
Network
Teams), serta,
Emergency Response Team. Pelayanan
5
(3)
Kementerian
Keamanan
Publik
Penanganan
cyber
attacks
yang
mendirikan polisi internet yang bertugas
dilakukan
untuk mengawasi dan mengadministrasi
secara internasional adalah dengan cara
kinerja
menjalin
dalam
memproteksi
TIK
yang
oleh
pemerinttah
hubungan
Tiongkok
kerjasama
dengan
berada di teritorial Tiongkok. Pasukan polisi
berbagai negara, baik secara bilateral
internet
maupun multilateral yang berada dibawah
ini
hanya
menginvestigasi
bertugas
untuk
penyalahgunaan
dan
naungan
institusi
internasional
yang
kejahatan TIK, penangkapan para pelaku
berkaitan
dengan
keamanan
cyber.
kejahatan tersebut akan dilakukan oleh
Berdasarkan
konsep
kepolisian
cooperation,
cara
dari
divisi
lain.
Kepolisian
cyber kerja
security kerjasama
internet ini tidak hanya berkerja sendiri,
keamanan
namun dibantu oleh masyarakat sipil yang
mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai
memiliki
negara
kesadaran
untuk
melaporkan
tindak kejahatan di Tiongkok. Pemerintah
untuk
membuat
Tiongkok
juga
cyber
ini
menjadi
aturan
melakukan
diawali
acuan
legal,
sharing
dengan
untuk
kemudian
information
untuk
memberlakukan pemberian sanksi untuk
menambah wawasan, dan capacity building
menimbulkan
dengan
efek
jera
kepada
para
pelanggar aturan dunia maya dan bagi para
cara
latihan
bersama
serta
kegiatan lainnya untuk meningkatkan skill.
network operators yang tidak menjalankan tugas
dengan
baik
yang
A.
dapat
Hubungan Bilateral Tiongkok-Rusia
ancaman
kedua negara menandatangani pakta
Tiongkok.
kerjasama cyber security yang memiliki dua
Pemerintah Tiongkok menerbitkan aturan
kunci utama yakni mutual assurance on
secara legal mengenai pemberian sanksi
non-aggression
tersebut
dalam hukum network security
language advocating internet sovereignty.
yang tercantum pada Bab 6 mengenai legal
Kunci mutual assurance on non-aggression
responsibility.
network
in cyberspace ini membahas mengenai
security, sanksi dan denda yang diberikan
sharing information, peningkatan kerjasama
hampir kebanyakan diberikan kepada para
ilmiah dan akademik (capacity building),
network operator yang tidak menjalankan
serta tidak saling melakukan spionase.
tugas perlindungan terhadap keamanan
Menurut Wei (2016) kesepakatan non-
jaringan dengan semestinya, dibandingkan
aggression bukanlah inti kerjasama kedua
bagi para pelaku kejahatan dalam domain
negara,
cyberspace.
kerjasama kedua negara adalah konsep
mengakibatkan keamanan
timbulnya
cyber
Dalam
milik
hukum
in
sebenarnya
cyberspace
fokus
utama
dan
dari
internet sovereignty itu sendiri. Dukungan 2. Upaya pemerintah Tiongkok dalam
mengenai konsep internet sovereignty ini
memproteksi jaringan informasi serta
merupakan upaya kedua negara untuk
data digitalnya dari cyber attacks secara
menyeimbangi
internasional
Amerika Serikat terkait internet freedom
6
dominasi
tatanan
dunia
Contemporary International Relations) yang
yang diterima sebagai norma universal oleh PBB.
Pasalnya,
Amerika
Serikat
berasal dari Tiongkok di bawah naungan
merupakan negara yang memotori manuver Keamanan
penyingkiran Tiongkok dan Rusia dari forum-forum
kerjasama
langsung
Informasi
Internasional. B.
Tiongkok oleh
yang
PKT.
diawasi
Pejabat
yang
bertanggung jawab dalam keamanan cyber
Hubungan Bilateral Amerika Serikat
Tiongkok-
juga turut hadir dan terlibat langsung dalam pertemuan tersebut (Ardiansyah, 2016).
Hubungan
kerjasama
terkait Kerjasama ini bertujuan saling sharing
keamanan cyber kedua negara ini, diawali information oleh
terdeteksinya
aktivitas
untuk
mengurangi
malicious kesalahpahaman,
(program
penginfeksi
komputer)
meningkatkan
kedua transparansi pemerintah kedua negara,
negara pada domain cyberspace pada memahami tahun
2007-2008.
Pada
tahun
pendekatan
cyber
security
2009, kedua negara, membangun kepercayaan
Tiongkok mengirimkan laporan kepada FBI dan kesepakatan mengenai norma serta mengenai 13 kasus website bank palsu dan aturan terkait cyber security (CSIS, 2009). pornografi anak untuk diinvestigasi, namun Melihat Tiongkok tidak menerima balasan apapun
semakin
kompleksnya
permasalahan yang terjadi di kedua negara
dari FBI. Keyakinan bahwa akan sulitnya
dan semakin masifnya serangan yang
mencapai kesepakatan bersama, maka
berasal dari kedua belah pihak, pada akhirnya
kedua negara mengunakan track ke-2
kedua
memutuskan
Kepala
Negara
duduk
bersama
untuk
dalam multi-track diplomasi untuk menjalin
membahas permasalahan cyber. Dialog
hubungan kerjasama. Pada 17 Desember
mengenai
isu
cyber
ini
dihadiri
oleh
Presiden Barak Obama dengan Presiden 2009,
Tiongkok
mengadakan yang
dan
Amerika
pertemuan
bertema
“Track
secara 2
Serikat
Hu Jintao pada tahun 2011 (Chang A. ,
formal
How
the
'internet
with
chinese
characteristic' is rupturing the web, 2014,
Sino-U.S.
hal. Cybersecurity Dialogue”. Pertemuan ini
28).
Pertemuan
yang
dilakukan
tersebut membahas mengenai code of
dihadiri oleh kalangan cendekiawan dari
conduct
lembaga CSIS (Center of Strategic and
penggunaan
yang
berhubungan
cyberspace
dengan
dan
saling
bertukar informasi. International Studies) yang berasal dari
Walaupun
Amerika dan CICIR (China Institutes of
pertemuan
7
dan
telah diskusi,
mengadakan hal
ini
tidak
menghasilkan titik temu dan kerjasama
spektrum dari penyalah gunaan keamanan
yang signifikan. Amerika Serikat memiliki
cyber yang akan memicu eskalasi menuju
pemahaman
cyber-conflict (Kizekova, 2012).
yang
berbeda
dengan
Tiongkok terkait istilah bahkan kebijakan mereka
masing-masing
yang
Pada
saling
tahun
anggota
2010,
SCO
negara-negara
mulai
membahas
berbeda arah, Amerika menganut internet
permasalahan cyber secara lebih serius
freedom sedangkan Tiongkok menerapkan
dengan
internet sovereignty. Hal ini dikarenakan
Budapest
Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki
menciptakan perdamaian, pembangunan,
ideologi dan institusional yang berbeda
keamanan dan kemakmuran dalam domain
yang
berbedanya
cyberspace (Ministry of Foreign Affairs of
mengenai
the People's Republic of China, 2010).
network security. Perbedaan inilah yang
Pada tahun 2011, negara-negara anggota
kemudian membuat komunikasi antara dua
SCO mengusulkan draft Code of Conduct
negara lemah, sehingga mekanisme dialog
for Information Security kepada Majelis
yang dilakukan sulit untuk membangun
Umum PBB karena menganggap bahwa
mutual trust dalam bidang network security
Budapest treaty telah melanggar norma
(Yuxiao & Lu, 2015, hal. 239-240).
hukum
mengakibatkan
pemahaman
konsep
dasar
merancang treaty
draft yang
internasional
alternatif bertujuan
dan
kedaulatan
negara-negara. Draft tersebut membahas C.
Shanghai Cooperation Organization (SCO) Kerjasama
dilakukan SCO
oleh
cyber
security
negara-negara
mengenai
dengan
International menekankan
adanya
Information
yang
anggota
bahwa
yang
seharusnya
tidak
yang
Iran,
Konvensi
Internasional
of
menimbulkan serta
of
ancaman
keamanan
United
Mongolia,
dan
selaku rekan dialog Regional
dianggap
(General
Nations,
2011).
Pakistan
selaku
dalam pertemuan
Counter-Terrorism
Structure
(RCTS), secara bersama-sama berjuang
negara maju benar. Negara anggota SCO code
kegiatan
observer serta Belarus, Sri Lanka dan Turki
dan memaksa negara berkembang untuk
mempercayai bahwa
larangan
Anggota SCO bersama Afghanistan, India
maju seharusnya tidak memonopoli pasar
yang
dapat
Assembly
negara maju dan berkembang. Negara
apa
meliputgi
perdamaian
boleh pada digital gap antara negara-
mengimplementasi
etik
bermusuhan atau tindakan agresi, tindakan
agreement
Security
kode
internasional mengenai keamanan cyber
mulai
pada tahun 2008. Kerjasaman ini
ditandai
rancangan
memberantas terorisme, separatisme dan
conduct
ekstrimisme
mengenai
yang
menggunakan
kecanggihan TIK untuk menyebar luaskan
International Information Security kurang
propaganda, perekrutan dan hal-hal lainnya
memadai dalam menjebatani komunikasi
yang dapat mengancam. Negara-negara
antara negara-negara yang berbeda, oleh
dalam pertemuan RCTS juga melakukan
sebab itu SCO menghilangkan keseluruhan
sharing information terkait rekomendasi
8
hukum
legal
dan
standar
kerjasama
Keanggotaan
(CCDCOE, 2013).
organisasi
ini,
Tiongkok sudah
pada
dilakukan
jauh
sebelum Tiongkok resmi menjadi Negara D.
International Union (ITU)
Telecommunication
Republik Rakyat Tiongkok, yakni pada tahun 1920. Pemerinah Tiongkok secara
Peran ITU untuk menjamin keamanan dan
membangun
kepercayaan
penggunaan
TIK
adalah
membentuk
World
dengan
Summit
aktif telah terlibat dalam WSIS sejak awal
dalam
pembentukannya, hanya saja banyak pihak
cara
on
yang menyayangkan atas sikap Tiongkok
the
mengenai
Information Society (WSIS) sebagai mandat PBB
untuk
mewujudkan
(Broto,
2005).
WSIS
tidak sesuai dengan pemahaman negara-
I
neagara Barat. Tiongkok juga dianggap gagal
di Geneva yang dihadiri oleh Kepala
kalangan
pebisnis.
Pada
WSIS
sebuah
dokumen
I
LSM,
dan
E.
menghasilkan
yang
berisikan
deklarasi
mencerminkan
cita-cita
pemerintah
dalam
dan
cyber yang dikenal dengan Interpol Global
pembangunan
Complex for Innovation (IGCI) yang berada di Singapura dan mulai beroperai pada tahun 2014. Divisi ini memiliki laboratorium
diharapkan dapat mewujudkan pencapaian
khusus
dan pengembangan TIK tanpa adanya
dan
Tunis Agenda for Actions yang membahas politik
para
dan
rancangan
financial
governance
and
mechanism,
Tiongkok
mulai
memberantas
cyber
Tiongkok
bentuk
and
ikut
serta
attacks
dalam
bersama
yang
direalisasikan
oleh
kepolisian, dapat menindak kejahatan yang telah melewati otoritas negara melalui
internet
implementation,
(research
dan
IGCI dibentuk. Hal ini bertujuan agar
operasional untuk mewujudkannya yang meliputi
riset
Interpol pada tahun 2007, jauh sebelum
Kepala
Negara untuk mewujudkan masyarakat informasi
memfasilitasi
development) bagi Interpol.
pada 17 November 2005 di Tunisia yang
payung
yang
pengembangan
kesenjangan digital. WSIS II dilaksanakan
mengenai
menangani
divisi khusus yang menangani permasalah
komitmen
Commitment
gencar
tahun 2013 merupakan tahun terbentuknya
yang
rancangan visi dan prinsip umum yang
Tunis
mulai
permasalah cyber sejak 2005. Namun
masyarakat informasi secara holistik, serta
menghasilkan
hubungan
International Police (Interpol) Interpol
bernama
Declaration of Principles dan Plan of Action yang
mendukung
(Kaspar, 2015, hal. 19).
penyelenggara
telekomunikasi,
dalam
multilateral yang demokratis dan transparan
Negara dan menteri yang berhubungan TIK,
yang
intervensinya terhadap kebebasan yang
diselenggarakan pada 12 Desember 2003
dengan
sovereignty
dianggap telah melanggar HAM karena
masyarakat
informasi di dunia secara merata dan komprehensif
internet
otoritas Interpol yang memiliki legitimasi
dan
untuk menangkap para pelaku kejahatan
follow-up.
diluar batas negara Tiongkok. Selain itu,
9
Interpol
juga
secara
latihan
bersama
rutin
melakukan
secara
internasional,
melakukan
pemerintah Tiongkok melakukan kerjasama
terkait
dengan pihak lain berdasarkan hukum
penanganan permasalahan cyber attacks
network security yang menerapkan tiga
sehingga diharapkan akan meningkatkan
cara (ways) terbaik, yakni: (1) membuat
wawasan para anggota Interpol (Guneev,
aturan
2013).
mengatur
pengujian
untuk
Sedangkan
dan
penelitian
legal
(legal
measure)
cyberspace
untuk dengan
memformulasikan standar, (2) melakukan
5.
KESIMPULAN Pemerintah
sharing information, dan (3) melakukan Tiongkok
capacity
dalam
building
dengan
cara
menangani permasalahan cyber attacks
meningkatkan skill dan latihan bersama
untuk memproteksi jaringan informasi serta
melalui
data digitalnya, tidak lepas dari kontrol PKT
network
dan
harmoni.
dilakukan oleh pemerintah Tiongkok baik
Hukum network security juga diwarnai
secara bilateral maupun multilateral selalu
dengan
menjunjung tinggi nilai internet sovereignty.
prinsip
Konfusian
yang
pengaplikasian
kedua
sumber
research
and
technologies.
development Kerjasama
of
yang
tersebut sehingga menciptakan aturan yang khas ala Tiongkok.
6.
Secara domestik
pemerintah Tiongkok mengatur tindakan
Ardiansyah, M. D. (2016). Upaya Center of Strategic and International Studies (CSIS) salam membangun kerjsama cybersecurity antara Amerika Serikat dan Cina Periode 2010-2013. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Broto, G. S. (2005, 14 November). Partisipasi delegasi Indonesia dalam rangka menghadiri WSIS (World Summit on the Information Society) 2005 di Tunisia-Tunisia. Dipetik Mei 7, 2016, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya ddan Perangkat Pos dan Informatika: www.sdppi.kominfo.go.id/beritapartisipasi-delegasi-indonesia-dalamrangka-menghdiri-wsis-world-summiton-26-1313 Cai, C. (2015). Cybersecurity in Chinese context: changing concept, vital interest and cooperative willingness. international dimentions of national (in)security concept, challanges and ways forward (hal. 2-25). Berlin: Fudan University. CCDCOE. (2013, April 2). SCO Fighting Cyber Terrorism. Dipetik Juni 3, 2016, dari CCDCOE NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Tallinn, Estonia:
yang diperbolehkan untuk dilakukan yang dikenal dengan isolasi jaringan dan kontrol akses, membuat lembaga khusus yang menangani permasalahan cyber, yakni: (1) CCERT sebagai lembaga CERT nasional di bidang
pendidikan,
sebagai
lembaga
warnings,
dan
(2)
CNCERT/CC
monitoring,
emergency
early
responses
nasional, dan (3) polisi internet yang bertugas
untuk
menginvestigasi
penyalahgunaan dan kejahatan TIK, namun penangkapan
para
pelaku
kejahatan
dilakukan oleh kepolisian dari divisi lain. Pemerintah Tiongkok juga memberikan sanksi bagi para pelanggar aturan hukum network security baik yang dilakukan oleh masyarakat
sipil
ataupun
DAFTAR PUSTAKA
departemen
maupun pegawai yang bertugas untuk menjaga keamanan cyber.
10
Kaspar, L. (2015). The road to WSIS+10: Key country perspective in the tenyears review of the World Summit on the Information Society. Londoon: Global Partners Digital. Kizekova, A. (2012). The Shanghai Cooperation Organisation: challenges in cyberspace. Singapore: Rajaratnam School of International Studies. Kshetri, N. (2014). Cybersecurity and International Relations: the U.S.engagement with China and Rusia. Lieberthal, K., & Singer, P. W. (2012). Cybersecurity and U.S.-China Relations. Brookings: The John L. Thornton China Center and the 21st. Liu, J. (2010, Mei 31). China's leader in online legal research. Dipetik November 1, 2016, dari Finding Chinese law on internet: www.lawinfochina.com/Articel/Artikel2. shtm Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2010, Juni 11). Declaration of the 10th Meeting of The Council of Heads of State of the SCO Member States. Dipetik September 23, 2016, dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662 805/t711709.shtml Permanent Mission of the people's Republic of China to the United Nations Office at Geneva and other international organizations in Switzerland. (2004, April 19). China's relationship with the International Telecommunication Union (ITU). Dipetik September 2, 2016, dari Permanent Mission of the people's Republic of China to the United Nations Office at Geneva and other international organizations in Switzerland: www.chinaun.ch/eng/zmjg/jgjblc/t85564.htm Satori, D., & Komariah, A. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Wamala, F. (2011). ITU national cybersecurity strategy guide. Geneva: ITU. Wei, Y. (2016, Juni 21). China-Russia Cybersecurity Cooperation: Working Towards Cyber-Sovereignty. Dipetik Juli 23, 2016, dari The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington: https://jsis.washington.edu/news/china-
https://ccdcoe.org/sco-fighting-cyberterrorism.html Chang, A. (2014, Desember 15). How the 'internet with chinese characteristic' is rupturing the web. Dipetik Februari 19, 2016, dari huffpost: www.huffpost.com/us/entry/chinainternet-sovereignty_b_6325192 Chang, A. (2014). Warring state: China’s cybersecurity strategy. US: Research Associate at the Center for a New American Security. Fritz, J. (2008). How China will use cyber warfare to leapfrog in military competitiveness. Culture Mandala, Vol.8, No.1 , 28-80. General Assembly of United Nations. (2011, September 14). Letter dated 12 September 2011 from the Permanent Representatives of China, the Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United Nations addressed to the Secretary-General. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security , hal. 1-5. Guneev, S. (2013, Maret 22). Net is closing in on cybercriminals-Kaspersky Lab stands by INTERPOL. Dipetik Oktober 5, 2016, dari RT News: www.rt.com/news/kaspersky-interpolsingapore-igci-666/ Huikang, H. (2012, Oktober 9). Statement at Budapest Conference on Cyber Issues. Dipetik September 23, 2016, dari Permanent Mission of The People's Republic of China to The United Nations and other International Organizations in Vienna: http://www.chinesemissionvienna.at/eng/zgbd/t977627.htm Internet World Stats. (2010). China Internet, Telecommunications and Market Report. Dipetik Juni 1, 2015, dari Internet World Stats: http://www.internetworldstats.com/asia/ cn.htm Jie, Y. (2010, Januari 25). China 'biggest victim' of cyber attacks. Dipetik Januari 2, 2016, dari china daily: www.chinadaily.com.cn/china/201001/25/content_9368402 Kaja, A., & Luo, Y. (2015, Agustus 10). China issues draft network security law. Dipetik Desember 5, 2015, dari Global Policy Watch: www.globalpolicywatch.com/2015/08/c hina-issues-draft-network-security-law
11
Yusrizal, M. (2014). Dampak implementasi kebijakan the great firewall oleh pemerintah China terhadap aktivitas google inc di China. Jom FISIP Volume 1 No. 2 , 1-14. Yuxiao, L., & Lu, X. (2015). China’s cybersecurity situation and the potential for international cooperation. Dalam J. R. Lindsay, T. M. Cheung, & D. S. Reveron., China and cybersecurity : espionage, strategy, and politics in the digital domain (hal. 225-241). USA: Oxford University Press. Zhen, S. K. (2015). An explanation of selfcensorship in China: the enforcement of social control through a panoptic infrastructure. Inquiries Journal/ Student Pulse 7(9) , 1-5. Zhu, S., Susan, & Li, X. (2001). Computer security incident response in China. Tsinghua: CERNET Center, Tsinghua University Network Abuse BoF.
russia-cybersecurity-cooperationworking-towards-cyber-sovereignty/ Xinhua. (2012, Juli 5). China world's biggest cyber attacks victim, says report. Dipetik Januari 3, 2016, dari Global Times: www.globaltimes.cn/content/719138 Xinhua. (2015, Juli 1). National security law People's Republic of China released the full text of a total of 7 84. Dipetik November 21, 2016, dari China daily: www.chinadaily.com.cn/hqcj/zzgjj/2015 -07-01/content_1391 Xudong, W. (2003, Desember 10). Strengthening cooperation, promotion development and moving towards the information society together: statement by H.E. Mr. Wang Xudong Minister of Information Industry Peoples Republic of China at the World Summit on the Information Society. Dipetik Juni 27, 2016, dari www.itu.int/net/wsis/geneva/coverage/ statements/china/cn.html
12
