PENALARAN HUKUM DALAM PROSESMENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KERANGK-d KEBEBASAN HAKIM J. PAJARWIDODO FakultasHukumUnilersiiasLampung,Ji. SoemantriBrojonegoroNo.I , BandarLanpung
Abstract Judge freedom clitlgs on indiNidualjudge in running his/her futlctians brings a judge, basisbound .judge ./i.eedomminim n rerilicatiatl and judge coalide .e, as base law reasanable deductive rcasa ing towards ./itct, so thdt has legal .farmal- Legdl reasanint! has deductire- reasonable,produce formal justice, that isjustice based on lat. Judge freedam qudlit, enhanced with:fact induction leasoning not tuatiJ- scie ce- religious, basedon principle ko tigensi creativelat aliye at society, legal reasoning in course of bring to justice has inductfue that laid law live as premis .fbrtunate, will produce justice enthusiasn substa tive justice thqt is existing justice in societ),. K,. rord . JuJgc Frc, don. Leeol R, asoning
I. PENDAHULUAN
Hakimyangdiliputipemikiran legalistik postivistik,maka putusanpengadilan produlpcnikrran K c b c b J s r n h a k i n r m e r r , r p a k a n merupalan lang legalistik kervenanganyangmclekatpadadiripribadi lormdj uga.Pemilirar legaIi.tik'ormaI sampai hakin dan tugasnyadalarrlmcngadili, saatini,padaunrunrnya menjadisangat luim padddiri kebeba.an hakim)ang melekat dianut parahal nrdi lndone:ra. Bahlan. ahrrp e r s e o r a n ghaank i r nK . e b e b a s ahna k i m a h l i h . r l u n rl l d o r c s i am a s t h . a n ! ! \aul l i l sangatberkaitandengankemampuan untukmelepaskan diri darikrmgkurgansistem pribadi intelektualitas danmoralitas hakim, berpikirveftikalbefiolakdadkonsep-konsep .ebagai pr,ru.arpengadilan sehingga hasr. dari pemikiranhukumkolonial(Belanda) p a d a kar)alara hakrm. h a k i l a l n l a (Soetrndyo Wrgqo.oebroro. I qq4r.Polirik ditentukanpikiran dan nind set hakim hukum.sejaljamankulonialBclanda l ang (Satjipto Rahardjo. 200-:6q).Lebihlanjul berusahamengedepankan hukumtertulis, Satj.pto Rrhardo nrcnyJldkrn bahw3prloran yangdilanjutkanpadarnasakemerdekaan, a t a t t n i n d\ p / \ e s c o r x nhga k . m. a n g a l padada\amlr mcngalami Legagdlan. ldpi berpengarrh dantenrunl a membenr.ama p o l a p e n d i d i k a nh u k u m y a n g m a s i h terhadapputusan yang telah dibuatnya, berorientasi hukumterlulis,ajaran, asas-asas seoranghakimyaugberpikiran legalistik hul 'rm.dokuinhuLum.membenn* polapikir pulusan formaldalammembuar atassuaru legalistikparaahlihukum). perkarapidana,tentuwamaputrisanjuga Polapikir ahli-ahlihukumIndonesia, berda.arLdn kacdmatalegalisr rJ< l angmenjadi l e r u l a m ap a r ap e n e g a kh u k u n m a s i h pengetahuainya. padapahamlegalistikfomal, berodentasi PenalaranllukuDlDdlan PrasesMensaditiPe*ara PidanaDalam.....0.PdjarWi.lada)
133
karenapolapendidikanhukum yangterlalu berorientasipada ilmu hukum positif (positivisme pola/sistem iluk!m),khususnya Kitab Undang-undang HukurnPidana (Wetboek tianSrrufiecit). Ilmuhukumyang diajarkanpadapcngetahuan sebagaimana h u k u m p o s i t i f h u k u ms u b s l a n l i fr u diterapkan.Kebiasaanmenerimadan menahamihukumyangbersifat"statis"dan "rutin'. lerlebihyang diterimasebagai " d o g m a " a k a n m e n j a d ip e n g h a m b a t pembaharuan hukum(BardaNawawiArief, 1998:104). Positivisme hulrlmmenjadipolapikir yang umumdianutparaahli hukumdi Indonesia, karenahukumpositifyaituKitab Undang-undang Hu}J)n Pidana(Wetboek vanStra.fi.echt)nasih diberlaL-ukan, kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Iletboekwn Straf'ech, n'rerupakan produk undang-u[dangtahun 1800-an,yang puncaknya mencapai aliranlegisme, masih dipertalunkandi Negaralndonesiamerdcka, yarg menyatakatan diri mengganti undangu n d a n gp r o d u k k o l o n i a l( S o e t a n d y o Wignjosoebroto, I 994:190), KitabUndang-undang HukumPidana (WvS) berpangkalpadakekuatanasas legalitas,bahwahukumhanyaadadalam yangmemberikalwewenang undang-undang penghukuman apabilasuatuperbuatan melanggar undang-undang. Masalahyang bersumberdari asas legalitasadalah terjadinyateganganfungsiinstrumental, bahwatidak ada perbuatanpidanayang tidakdituntut,danfungsimelindungi, bahwa tidak adapemidanaan kecualiatasdasar undang- undang.Cacatdalampenerapan asaslegalitasberkaitanadanyategangan antarakcduafi.nlgsitersebut, demikepentingan fungsiinstrumental pidana, undang-ul1dang makrfungsimelindungi dikurangi. Syaratperlindungan hukumkepada rakyat tidak boleh mengikatpemerintah sedemikian rupasehingga menghalangi tugas penuntutan pidanayangefektif,harusada penjmbangan (JE.Sahetapi, kcpentingan I 995).
Pondasiasaslegalitaspadadasamya dibangundi atasasumsidasarbahwa kepentingan-kepentingan individu dan masyarakardireduksrdalam definrsidefinisi,skema-skema, konsep dalamnorma hukum yang dituangkandalamundangundang,sehingga benifatartifisialyangridak mungkinsebangLfr dengan realitassosial/ faka di masyarakat. Penegakan hukumyangsejalandengan asaslegalitas,didasarkanpadaasas-asas hukum acarapidana,terutamaasas-asas pembuktian. Berdasarkan Pasal183Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana dinyatakanbahwa"Hakim tidak boleh pidanakepada menJatuhkan seseorang kecualiapabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwasuatutindakpidanabenarbenarterjadidanbahwaterdakwalah yang benalahmela|ukannya". Substansi Pasal183Kitab UndangUndangHukumAcaraPidana(KUHAP) pcrq/araEn mengatur danprosedur bagihal im d a l a m m e m b u a tp u t u s a n ,s e k a l i g u s jalanpikiranataulogikadalam memberikan mengkonstruksikan suatuperistiwaatau perbuatanpidana sesuaidengannorma hukum yang mengaturnya. Jalanpikiran dalammengkonstruksikan peristiwa dengan hukumnyaIazimdisebutsilogisme, apabila pidana,telah suatuperistiwa dilengkapi dan d i p e n u ha il a b t u k ryi a n gs a hh. 0 k i my a k i n bahwaalatbukti sahtelahdiperolehmaka bisa dijatuhkanpemidanaan, sehingga pemidanaan merupakanhasrllogisdari reduksialatbukti dankeyakinanseorang hakim. Hakimhanyamenilaisecara skematis danmatematis antarafaktahukumdengan norma hukumj secara asumtif bisa dinyatakanbahwaapabilaalatbukticukup danhakrml aLinaraskebenaran alarbukli, makahakim'\vaj ib" menjatuhkan pidana,hal ini berpotensi mendatangkan ketidakadilan karenahukummenjadimesinyangtidak punyahati nurani(asas pembuktianbahwa
134 PR"4NATAHUKUM l/o[un]e6 Nonor 2 Juli 201I
yang dibangunbcrdasarkan apabilacukup dua alal bukti danhakim relasi- relasi yakinatasalatbukti,makapidana"wajib" fiksi hukumyangbersifatartifisialdalam dikenakan kepadaterdakwa,seperti undang-undang, menjauhkan dari aspek digambarkanpadakasusMinah, seorang kemanfaatan dankeadilanyangbersunber perempuan tuadi Banyumas JawaTengah dari kosmologimasyarakat danterdakwa. yangdivonis bersalah mengambiltigabuah Oleh sebabitu, kendalayuridis yang biji kakaomilik PT.Rumpun SariAntan, bersumber dari pembatasansistem (percobaan) dengardihukumpenjara I bulan pengambilan keputusan hakim(penalaran), l5 hari (Kompas,20 November2009:l). bisadigeserkearahyanglebihjauh untuk pidanamerupakan menjangkaunilai kemanfatan Intinyabahwaperadilan dan nilai suatu otomatisasi yuridis (Ruslan keadilandalamrealitasmasyarakat yang Saleh,l993:30). senyatanya. prinsip-prinsip berdasarlan Adanya persyaratandan prosedur kontigensiyangbersifatkreatif(Soetandyo yang mengikat hakim dalam proses Wignjosoebroto,l994). pembuktiandan pengambilan keputusan, Perlunyanrembuat terobosan lateral, memberikanciri penting bahwa ruang seperti misalnya yanghendak mementingkan lingkup kebcbasan hakim dalamperkara sifarkonrigensr setiaphukumyanglengah pidanatidaklahbeaifarmurlal.rerapidi berfungsi/r r oxr/r'ft./ danatauyangakanlebih undang-undang batasi dasar, undang-undang, mendahulukan asaskemanfaatan hukum hukumtidaktenulisdankepcntingan para (rechtsdoelmatighe id) dan keadilan pihakyangberperkara (rechtrekerheitl),asas tidakbolehdilupakontigensi iniadalah kan, terutama Pancasilasebagaisumber ataspehrnjuk sesunggulnya danbukanhanya hukumdarisegala sumberhukum, kecuali pernahakan tetapi sering terpakaidi kebebasan bagihakimdalammenafsirkan dalamsistempenyelesaian perkaramenurut juga membatasi hu|-umadat). undang-undang, hakimagar d a l a mm e l a k s a n a k atrul g a s n y at i d a k Pemikirandan penalaranhakim denganPancasila(Sudikno berdasarkan prinsipkontigensi bertentangan yangkeatif, Mertokusumo,l983:212). hanyabisa dibangundcnganpendekatan Pembatasan undang-undang masih tujuanperadilan. Dalampcnegakan hukum mgnyisakan kebebasan hakimyangn,elekat terdapat tiga unsur yang selalu lrarus padapribadihakim, sertaberkaitan dengan diperhatikan,yaitu kepastianhukum yaitu (rcchtssicherheid), (zv,ecktugasnya, men'reriksa, menilai alat kemanfaatan bukti,membuatkonstruksiyuridisatasfakta massigheid)dankeadilan(gerechtigkeiiant) hukum,serta menjatuhkan putusan yangbebas (SudiknoMertokusumo,1993:1).Tujuan pihakluar pemdilanpidana,sebagaibagianproses dari campurtangan(intervensi) pengadilan. Prosesdcduksidansilogisme penegakan hukumadalah mcnegalkan bukum yangdilal:ukanhakimdalan mengkonstruksi dankeadiJan, Pasal3 ayat(2)Undang-undang faktahukum menjadipengertianluridis No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan dalamcakupan normahukumyangternakub Kahkinlan, bahwa "Peradilan negara padadasarnya menerapkandan menegakkanhukum dalam undang-undang, merupakan suatusistembakuyangbersifat dankeadilan berdasarkan Pancasila). mengikathakim. "menegakkan Pengertian hukum" Si stem tersebut sekali gus berkaitan dengan kewajiban hakim"mengadili menumpulkanpemikiran hakin daiam menurut hulnm",yaituhukumtertulissesuai menjangkaufakta realitas sosial yang pengenian dengan asaslega)itas, sedangkan 'YnenegakJ
t35
menegakkan hukumtertulis,yaituundangundang. Menegakkanhukum sebagaiusaha menegakkan undang-undang,pada dasarnyamemberikankebebasanhakim m€lakukanprosespemikiranberdasarkan pribadinya.Hakim yang intelektualitas berperan menghubungkan atau menyambungkanperistiwahul-umyang konkrit denganketentuanhukum yang pengkonstruksian peristiwa abstrak. Proses konkrit menjadikonsepyuridis,disinilah hakim. Ketika t€rdapatruangkebebasan memuhls hakimdiwajibkantidaksemata-matra berdasarkan alat bukti, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim,membuktikan bahwahakim bukancorongundang-undang (BagirManan,2007). Proseskonkitisasiperistiwahukumke yuridrs dalam pengertian-pengertian merupalansuatumetodepenalaranyang Kualitas tercakup dalamsistemmengadili. kebebasanhakim pada hakikatnyaterletak II, PEMBAHASAN padasubstansi yangtertuang hasilpenalaran nu k u m ( r a r i o d a l a m p e r t i m b a n g ah P e n a l a r a nH u k u m Y a n g B e r c o r . k decidendi).Prosespenalaran ditentukanoleh Formalistik Masalahkebebasan hakim dalam bahan asal historisnya, tidak sekeciar proses mengadili pada hakikatnya konsep-konsepabstrakdalam undangyaitupergulatan pemikiran hakim merupakanprosespergulatanpemikiran undang. yang realitas kemampuan bersumber dari sosial, seseorang hakim,berdasarkan norma keyakinan hidupnyacitahukumyangdi yakini. inteletualnya, melal-ukankonkritisasi yang proses peristiwa melalui relasidialektik.mewarnai hukum terhadap hukum kualitaspertimbangan hukumyangmenjadi Proseskonkritisasihukum, bersifatkasuistik. putusan pengadilan. pada Sudikno prosedur lerikal dalam relasi dasar secam M e n o k u s u m(oI 9 9 3 )m e n s i n y a lki r i s i s normatif,yaituhukumpembuktian. hukumsaatini, karenamerosotrya Kebebasan hakim dilihat dari aspek penegakan yangmelekat kualitasintelektualpara hakim. Banyak substansi, merupakan wewenang padapribadi yangakansangatditentukan putusanpengadilanyangtidak memuaskan, cara pandang, kemampuanintelektual, karenapertimbanganhukunrnyatidaktepat, adaptasisosialyangtercaL-up dalamhukum terlaluformalistikkurangprofesionaldan dan di luar hukum.Putusanpengadilan sebagamya. P r o s e sp e n a l a r a nh a k i m d a l a m sebagaibuah karya intelektualseorang peristiwakedalarn konkritisasi hakimakanmenggambarkan carapandang melakukan pengertian yuridis, bisadibedakan dalamdua danpolapikirapayangdianutolehhakim. yaitu:pelldn4,proses penalaran Carapandangdanpolapikir hakimdalam kelompok, yang prosesmengadili,berkaitan bersumber bahanasaldari dengankonsep hakim pokok,uridisnonnatif usaha pengertian-p€ngertian hukum",diartikansebagai "penegakan
lingkupfilsafati,sehingga usahamenegakkan keadilanhanyabisa dilakukandengan melakukanabstraksidanmengkonkritkan dalamtataran nilai-nilai universalyang yaihrnilaidandiyakinima5yarakal. direrima nilai keadilan,kebenaran,kepercayaan, pada yangberpuncak kejuju-an,kemanusian, Ketuhanan Yang nilaikeadilanberdasarkan Maha Esa. Pengkonkritandan pengkonstruksian nilai-nilaikeadilanke dalam normahukumdan peristiwahukumyang konkrit,dilaksanakan hakim denganspirit akal budi dan nurani,melalui keyakinan mengadili. Berdasarkan hakimdalamproses dalam umiandi atas,makapermasalahan kajian ini meliputi: mengapapenalaran hukum hakim dijalankanhanyasebatas penalamnlogikaformalteksundang-undang penalaran hukun hakimdalam danbagaimana kerangkasistemhukum nasionalyang berkarakter Indonesia.
136 PR4NA7:AHUKUM volune 6 Nonor 2 Juli 20ll
d a r i u n d a n g- u n d a n g s a j a , a k a n putusanyanglegalistik,kering menghasilkan daripengertian-pengertian nilai-nilaidan yanghendak moralilas diperjuangLan hakinr dalanmewujudkan keadilm. Apabila Hakim telah melakukan deduksi logis pelistiwahukumke dalam konsepyuridishukLun, makapenalamn sudah selesai dijalankan, kebenaran dankeadilan telahdiwujudkan. Penalaran hakimdijal;urkan dengancarabcrpikirdatardanlurus(/ialer) padaarasperaturandan logika.Paraahli hukumtidaLmelrhalnta.)arakal scbagai realitasyarlgSenyatanya, n1elainkan bensl peratumn, skenra-skema fina1,konsepdan definisisebagainrana tclahdrbuat sebclunya. Caraberhukum sepetiitu,meDcabut hukunl dari habitatdanakarbudayanya(Satjipto Rahardjo,2008). Carabcrprkird:rnpenalaran hukim yang bersii'atlirrler mcrupakancerminan d a r i K e l s e n i a n( H a n sK e l s e n ) ,y a n g menampilkankarakterlogikalyangkuat, bahanhukumtidaklainadalahpengolahan logikabahan-bahiur hukun positif,scdangkan bahanhukr.rrn positifadalahundang-undang danlurisprudensi. Hukumdikonstruksikan secaranormatifschingg3 ber.ifallerbcri (given aterial),penaiaran hakin bergerak dalemnr.rnglrngLupbahrr-bahan rcrbcri (givennatcrial), sehinggabersifatlogik, konsisteD danbemilaikepastian hukum. Kcbenaran dirnkeadilan adalah refleksi dari kepastian hukumyangdrkonklusikan dari proses deduksilogis. penalaran Proses huklmdilegitimasi oleh doktrin dan ajaranhukum,schingga prosespenalarandan logika hukum,brsa dirunutkcmbalidar dijelaskan secara logis peraturan, dalan kescluruban asas-asas, doktrin hukum yang ada.Menuiut Hans Kelsen,Ilukumscbagian berakardarialam "alami"atauterkait danmemilikikebenaran dengan hukum,sepertikeputusan parlemen, keputusanpcmerintah, bisa dibedakan, perta a, petbrltat\manusiaditempatdan waktutenentu bisadipahami indcramanusia, Penalarur HukLt
kedua, maknahukunr dari tindakanitu, yaitumaknayangdisimpulkandari rindakan itu olehhukum(HansKelsen,2006:2). Hukumdisistenatisasikan daribahanbahanterberiGlye, Tralerial), diolahdalam skema- skemalogikal,konsistensi deduktif dalamkeselumhan bahanhukum.Pemikirim hukum Kelsenian yang positivistik, mendapatkoreksidari Paul Scholtsr, meskipun ilmuhukummencafl pengenian tentanghal)ang ada rhetb.staande l.letapi tidak mungkintanpamcngolahbahanterberi historikal dan kemasyarakatan, sehingga "kemumianIlmu Hukun", mengandung sesuatuyangtidakmumidariballannya.Jika halinitidak dilakukan, makahukumharrya a k a n m e n j a d i" m a k h l u kt a n p ad a r a h phantom)". Scholten,nreyakilrl
DaldD Prcses ltiensu.lili Pe*aru Pida a DalaDl .....U.pat
widotto)
l3j
istimewa,karenaadagiumResJudicata P e n a l a r a nH u k u m D a l a m k e r a n g k a Prc YeitateHabetur,hakimdianggapbenar. SistemHukum Nasional Adagiumtersebut, memberikanpembenaran Masalahkebebasan hakim dalam hakim yang malas berpikir, tidak ada mengadiliperkarapidana,berkaitandengan koreksi,tidaktersentuh evaluasi,seberapa ruanglingkup"kebebasan hakim",istilah "hakim" dalam pengertian berbobotputusanpengadilan, apakahada "kebebasan penemuan hukumatauapakahkonstruksi hakim",berkaitandengan"statusseseomng" hukum konsisiten. Adagtrm ResJudicata yaituhakimsebagaipejabatnegarayang Prc l/eritate Habetur, secaranormatif mengadili,sehingga benifat"individuhakim". melindungihakim dari segalakomentar, Dalampengertian "individuhakin, maka koreksi,evaluasimasyarakat danpencarr kebebasan hakimmerupakan kewenangan keadilan, karena dianggap tidakmemberikan pribadihakim,sehinggaseoranghakim kadilan,tetapi secara sosiologis akan mempunyaikebebasanpribadi dalam menjadimasalahbesar,karenamenimbulkan melakukantugasnyamelakukan penalaran k e t i d a k p e racy a a n m a s y a r a k a td a n dankonstruksihukum terhadap kasusyang menmhrhkan kewibaanpengadilan. ditangani. Kedua, dimensi fungsi mengadili, MemuutBardaNawawiArief,"huhrn" konsep kebebasan hakim tidak bahwa dibuatdenganilmu,makapenggunaannya padapertanggungjawaban pribadi harusdenganilmu,yaituilmuhukum.Ilmu sebatas hakrm Qtersonala.countabiltD\. letapi hukumsebagai alatyangdigunakan mengadili, juga menyangkutpertanggungjawabanperludilengkapidengan "ilmu ketuhanan", yang intinyamenyatakan: (l) kualitas/ kepadamasyarakat(social accounlabiliO,). Pada era keterbukaaninformasi dan kesuksesad kebahagiaan hidupdi (dunia/ tanspaiansiini, merubalcarapandanglam4 akrhirat), termasuk kualitaspenegakan hukun bahwaputusanpengadilan inr hanyamenjacr di duniahanyadapatdicapaidenganilmu, milik negara,disimpandi daiamrak-rak ilmu itu cahaya,kebodohan itu kegelapan; yangbersifattertutup, (2) ilmu, imtaq, dan amal merupakan almaridokun1entasi padasaatini putusan pengadilan "pemiagaan yangtidakakanmerugi,artinya sebaliknya i l m u d a n k e i m a n a nm e r u p a L aknu n c i bisa diaksesmelaluisaranainternetoleh masyaraKaL k e b e r h a s i l a n( 3; ) t u n g g u l a hs a a t n y a Perubahan realilassosialyangterbuka kehancuran, apabilasustuurusantidak m e n g k o r e kus li a n g t. e n t a n g e ksi si t e n s i diserahkan kepadaahlinya(artinyatidak k e b e b a s a n h a k i m , d a r i m a s a l a h d c n g a ni l m u ) ( B a r d aN a w a w iA r i e f , pertanggungjawaban pribadl QtersonaI "ilmuketuhanan" 2009r212). Sedangkan itu accouhlability), beryeserke pertanggung- bersumber darikeyakinan agama, sehingga jawaban sosial (social accountabilitr'), sangat ditentukan keyakinan terhadap karena tugas hakim sesunguhnya Tuhan,ketuhamn bemrti"iman"kepada Tuhan pelayananmasyarakat (NoorMS Bakry,1990:82). melaksanakan dalamprosesmengadili. Pemberian wewenang senice), kepadahakim Q)ublic Koreksidan evaluasimasyarakat terhadap dalam melakukan konstruksi hukum, padapribadihakim,sehingga s u b s t a ni sp u r u s a n s e b a g a i melekat setiap lengadilan p r o d u k d a n b u a h p i k i r h a k i m , a k a n hakimharusmembekalidiri denganilmu memberikanpenilaian terhadapsetiap pengetahuan hukumyang baik. Dalam pribadihakim,apakahputusannya dibuat menegakkan hukum,sumberutama adalah denganspiritprofesionalitas, akalsehatdan norma hukumyang ada dalamundanghatinuraniatausebagai sannamenyamarkan undang,tetapi seringkdi normahukum penyalahgunaan kelrusaanuntukkeuntugan. bersifat umumdanabstrak, sehinggahakim 138 PRANATAHAKUM yol ne 6 Nonor 2 Juli 2011
harus melakukan interpretasi hukum, putusannya tidak hanyadipertanggung(1984), j a w a b k a nk e p a d ap e n c a r ik e a d i l a n , MenurutSudiknoMertokusumo dicontohkan k a s u sp e n c u r i a nl i s t r i k , masyamkat, dan negara, tctapi kepada menggantol listrik diabstraksikan menjadi Tuhan Yang MahaEsa.Sumpahjabatan unsur"mengambil barang", dengan dimiliki hakimtidakhanyadipertanggungtawabkan jugakepada pencarikeadilan, dikualifisirmenladiunsur"mencuri"sesuai kepada Tuhan dengan norma hukum dalam Pasal362 YangMahaEsa(BagirManan,2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penalarandan konstruksi hukum nengadakankuaIi.fiselingperistiwaboleh mengadili, dalamproses bisameningkat lebih d i k a t a k a nj a u h l e b i h s u k a rd a r i p a d a tinggi da arasdeduksilogika,dengan mengkonstatirperistiwakonkrit, sesuatuyang memanfaatkan metodepenafsiranhukum kualifikasi hermeneutika LUnurnnya dafal dilihct.sedangkan hukum.Dalamhemenutika dalamhal ini beranimelalukanabstraksi hukum,hukum tertulisdanyurisprudensr t e r h a d a pp e r i s t i w a k o n k r i t - H a k r m salingmemberimakna,aturanhukumtidak penafsirdn, mengadakan menilai,mengandung dapatdipandangterlepasdari konteks unsurkreatif untuk melengkapiundang- sosialnya yang dandari kejadian-kejadian udang. dikenaiaturantersebut. Kondisi-kondisi Kebebasanhakim yang melekat s o s i a lh a r u sd i i n t e r p r e t a ssi ,e h i n g g a p a d a p r i b a d i h a k i m , m e m b e r i k a n mempunyai relevansiyuridis(PcterMahmud k e l e l u a s a ahna k i m d a l a mm e l a k u k a n Marzuki,2005).Esensihcrmeneutikahukum penafsianhukum,mengkonsb-tlksi peristiwa terletakpada pertimbangan"li"idrgle k e n o r m a h u k u m n y a ,m e n b e r i k a n hulutn ,yain suarumetode menginterpreusr jlmu pengetaluan pembenaran dzmmonlitas tekshukumyangtidaksemata-mata melihat dalamrangkamencaridan menemukan tekssaja,tetapijugadalamkontekshukum kebenaranmateriil.Dalamaraspemikiran drlahirkan. serta bagaimana konrekstualisasi yangdemikian,makahakimdalamproses ataupenerapan hukumnya kinidan dimasa mengadili, tidak sebatasmelakukan masayangakandatang(JazimHamidi, penalaran deduktiflogis,tetapidengan 2005169). ( I 99,l|244) Wignjosoebroto t i n g k a t a n a b s t r a k s ip e m i k i r a n d a n Soetandyo moraliiasnya, mcningkat bisa dari aras n e n y a t a k a nk e p r i h a t i n a n n ybaa l r w a kepastian hukun,, kc keadilanyangadada)am pendidikanhukumdi Indonesiate.lan;ur ranahfilsafati. sangatmenekankan cafaberpikirdeduktif Berdasarkan Pasal4ayat( l) Undang- lewatsilogisme logikaformal,tanpapemah UndangNomor 4 Tahun2004,Peradilan mencoba berpikirinduktifyangdiperlukan dilakukan"Demi KeadilanBerdasarkan untukmenganalisis kasus-kasus danberanjak Ketuhanan Yang MahaEsa",ketentuan dari kasusmengembangkan cdie 14w. tersebutmemberikankewenangankepada Metodeh(..m(]ncutika hukumbisamenjadi hakim dalammelakukan penalaran dan alternatifpemikiranmengatasipaham konstruksihukum,"diwajibkan"undang- positivisme dalambcrhukum). undangberdasarkan Ketuhanan YangMaha Penjelasanlerscbutmemberikan Esa,berartipula mefiberikankesempatan alternatif pe ikiran, bahu'a kebebasan "keimanan"seoranghakim yang sangat hakim dalam proses mengadili,bisa pribadi menjadi bahanmaterialhukum dilakukanpergeseran daripenalararlhukum penalaran dalammelakukan dankonstruksi deduktiflogis ke arahinduktif logisyang hukum, dalam prosesmengadili.Para mampumelakukankonstruki pcnalarandan hakim dalammcngadilidiharapkan dapat pemaknaanhukum yang berkeadilan. parahakimbahwa Kebebasanhakinl nlcrupakanalat dan membangun kcsadaran Penalarc ltuku,t Dula,t PrcsesMenqudili Ptrkara Pklana Dalan......(J.Pajor Widodo)
139
saramdari hukumdalammngkapenegakan hukum, penegakanhukum merupakaD usahauntuk m€nerapkanhukum, yaitu: peraturanperuldang-undangan, sehingga lebebasan \alim menjadi bagiandari penegakkan hukum sebagaisistem penegakan hukum. Kebebasanhakim dalam proses mengadili,dengandemikiandibatasioleh prosedurdan persyaratan dalamundangundang,sebagaibagiansistempenegakan hukum.Kebebasan hakimyangdidasarkan padakemandirian kehakiman kekuasaan di Indonesiadijamin konstitusi, kekuasaan kehakiman sebagai sunber kebebasan hakim dibatasi danterikatrambu-rambu dalamaturanhul:um. Hakim adalah"subordinated" pada hukum dan tidak bisa bertindak"corr.r 'l /egem menututPaulusE. Lotulung(20037, independensi dankebebasan hakimterikat pulapenang.rn5jau abanatauakuntabrlita:. pada Independensidan akuntabilitas dasamyabagaikansisi koin mata uang yang salingmelekat.Tidakadatanggung jawab tanpa akuntabilitas,kebebasan hakrm(independencyaJjudiciary) haos yaitu diimbangidenganpasangannya, akuntabilitas peradilan (judicial acco ntabili\,). Pemikirandan penalaranhakim berdasarkanprinsjp kontigensi yang kreatif, hanya bisa dibangundengan pendekatantujuan peradilan.Dalam penegakan hukumterdapat tigaunsuryang yaitu harus diperhatikan, kepastian selaiu kemanfaatan hukum (rechtssicherheid), (zwecknassigheid) dan keadilan (gerechtigkeiiatlt)(Sudikno Mertokusumo,1993r1). Tujuan peradilan pidana,sebagar bagian proses penegakan hukum adalahmenegakkanhukum dan keadilarl No.4 Pasal 3 ayat(2) Undang-undang Tahun 2004, "Peradilan negara menerapkan danmenegakkan hukumdan pengeftian keadilanberdasarkan Pancasila)",
"menegakkanhukum" berkaitan dengan kewajiban hakim "mengadili menurut hukum",yaituhukumtertulissesuai dengan asaslegalitas. Pengefi ian "menegakkan keadilan", menyangkutnilai - nilai yang bersifat abstrakspekulatif,dalam ruang iingkup filsafati, sehingga usaha menegakkan keadilan, hanya bisa dilakukandengan melakukanabstraksidan mengkonkritkan dalam tatarannilai - nilai universalyang diterimadan diyakini masyarakat,yaitu nilai - nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan, yang kejujuran,kemanusian, berpuncakpadanilai keadilanberdasarkan Ketuhanan YangMahaEsa.Pengkonkritan dan pengkonstmksian nilai- nilai keadilan kedalamnormahul-umdanperistiwahuLm yang kontrit, dilaksanakanhakim dengan spirit akalbudida.rnurani,melaluikeyaknan hakimdalamprosesmengadili.
III. PENUTUP Kebebasan hakim mengandung dua dimensipenting,yaitul Pertatud, di,me:nsi,personalitas hakim, bahwa kebebasanhakim yang m e l e k a t p a d a d i r i s e o r a n gh a k i m , memberikanruangdan kebebasan secara personal, menjalankan wewenangnya berdasarkan intelelektualitasrya,akal sehatdan nurani seoranghakim. Akal selTat(commonserJe) meljadi bagian penling dalam menegaLlanaluranaturan hukum, karena tugas seomng hakim dalam mengadili adalah menghubungkan dan menyambungkan peristiwahukumkonkritdenganketentuan hukum yang abshak. Kedua, seorang hakim akan memberikan interpretasi dan konstruksi suatuketentuanhukumkepadaperistiwa konkrit, hasil konstmksi hukum inilah sebagaicerminanbuahpikirseoranghakim.
l4O PRANATAHUKUM Volune6 Nonor 2 JuLi20ll
Buah pikir sgoranghakinl dalambentuk Satjipto Rahardjo, Lapisan- Lapisan putusan pengadilan, sebagai hasilpenalamn Dalam SrudtHukun, Bayu Media dan konstruksi hukum diberikan Publishing, Malang,2008. penghargaanistimewa,karenaadagiumReJ Schaffmeister,terj. oleh JE. Sahetapy, Judicata Pro VeritateHabetur, hakinl HukuDtPi dana,Llberty,Yogyakana, 1995. d i a n g g a pb e n a r .A d a g i u m t e r s e b u t , memberikanpembenamn hakimyangmalas SoeajonoSoekanto,Kasaclarandan Kepaluhanl1&kum,RajawaliPers, berpikir,tidakadakorcksi,tidaktersentuh evaluasi,seberapaberbobotputusan Jakana, 1982. pengadilan, apakahadapenemuan hukum Faktor-Faktor YangMempengaruhi , atautidak, danapakahkonstruksihukum Penegakanllala,r, RajawaliPers, teNebutkonsisiterl. Jakarta, 1983. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukun Nasional, Dinan ika Sosial Politik PerkembanganHukumdi Indonesia. PT.RajaGmfindoPersada,Jakarta, DAFTARPUSTAK-A 1994. SudiknoMenokusumo,SejarahPeradilan Buku: dan Perundang- uxlangatlnya di Indonesia Sejak 1942, Llberty, Andi Hamzah, Hukutn Acara Pidana Yogyakafta, 1993. -,Bunga Indonesil, Si,narGrafika, Jakarta, Ranpai llmu Huku , Libefty, 2001. Yogyakarta, 1984. -, Bagir Manan,Kekuasaan Kehakintan Bab Bab TentangPenemuan ,,dnrc{r,r,Uni\ersiusIslamIndonesia Hukuttt,PT. Citra Aditya Bakti, Press, Yogyakarta, 2007. Bandung, 1993. Dewantara,MasalahKebebasanHakim Wirjono Projodikoro,Asas-asasHukum dalamPenanganan PerkaraPidan-, Piclanadi Indonesia, PT. Ersco, Aksara PersadaIndonesia, Jakarta, Bandung, 1986. 1987. Yusti ProbowatiRahalu, Dibalik Putusan HansKelsen,terj.olehRaisulMuttaqien, Hclki, : Kajian Psikologi Hukun Teori Hukum Maral, Nusamedia, Dalam PerkaruPidana,PT. Dieta 2005. Jakarta, Persada, Surabaya, 2005 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukurn, UniversitasIslam IndonesiaPress, Pres" Yogyakarta, 2005 Moeljanto,Asas-asas Hukum Pidana, BardaNawawiArief, "ReformasiSistem RinekaCipta,Jakafta, 2002. PendilantSislemPcnegckdn Hukum) Noor MS Bakry, Orientasi FilsaJat di Indonesia' dalamKomrsiYudisial, PancasiIa, Libety, Yogyakartra, 1990 Bunga Rampai Potrcr Penegakan PaulScholtcn,terj.olehB. Arief Sidharta, Hukumdi htdotlc!ir.KomrsiYudisial, Struktur Ilnu Hukun. Aluntnt, Jakarta,2009. Bandung,2005 PaulusEflendi Lonhng, Kebebasan Hakim Roslan Saleh,BeberapaAsasHukum Dalam PenegakanHukum, makalah Pidana Dalant PerspektiJ, Aksara S e m i n a r P e m b a n g u n aHnu k u m Baru.Jakarta,1983. NasionalVIII, Denpasar Bali,2003. Penatarun Hukuh Ddtan Protes Mensadili Petkara Pidana Dalam. .. .lJ.Pdja/ Widodo)
14t
Peter Mahmud Marzuki, Arti Penting Hermene tik Dalam Penerapan Huhum, Pidato Pengukuhan Guru BesarFakultasHukum Universitas 2005. Airlangga. Surabaya, Sudikno Mertokusumo, Kemandirian Hakim ditinjdu ddri Sttuktul Lembagd Kehakimaz, makalah disampaikanpadaTemu Ilmiah M a h a . i . na H u l u m T n d o n e s i a , Yogyakarta, 1997.
Peraturan Perundang-undangan dan PeraturanLain: No.I Tahun19.16 tentang Undang-Undang Kitab Undang-undang HuLumPidana Undang-undang No.8Tahun1981tentang HukumAcara Kitab Undang-undang Pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun2004 teff angKekuasaan Kehakiman
l4Z PR.4NATAHUKUM Volune6 Nomar2 Juli 2011
