SALINAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN DAN PELAYANAN HAJI DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang
:
a. bahwa Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan jaminan atas pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang baik agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai tuntunan Agamanya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan, aman, tertib, lancar dan tepat waktu; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji maka diperlukan pengaturan tentang Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali
2
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PELAYANAN HAJI DI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Maluku 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Maluku dan/atau orang yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Maluku 5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya. 6. Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji di daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji di daerah yang meliputi, pelayanan, pembinaan dan perlindungan Jamaah Haji.
3
7. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftar untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 8. Pelaksana Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutya disingkat PPIH adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk provinsi dan Kantor Kementerian Agama untuk Kabupaten/Kota 9. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku; 10. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku; 11. Pendaftaran Haji adalah proses yang dilakukan oleh calon jamaah Haji dan proses pelayanan awal dilakukan oleh Kemenag dan BPS BPIH; 12. Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutya disebut BPS BPIH adalah Bank Penerima Setoran BPIH yang telah ditetapkan Menteri Agama; 13. Biaya Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah Biaya Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah; 14. Proses embarkasi adalah proses perjalanan jamaah haji yang dimulai dari daerah asal sampai dengan serah terima jamaah haji dari daerah kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di kota embarkasi; 15. Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan haji tidak langsung, dimana jamaah haji tidak langsung diberangkatkan menuju ke Arab Saudi melainkan harus melalui kota embarkasi hanya sekedar transit atau berganti penerbangan, tanpa perlu lagi untuk menginap di kota embarkasi 16. Debarkasi adalah Proses Penyerahan Kembali Jamaah Haji dari Panitia Embarkasi kepada Pemerintah Daerah. 17. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya dissingkat TPHD adalah Tim yang mendampingi, membantu dan memandu Jamaah Haji pada saat pelaksanaan Ibadah Haji. 18. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah mendampingi dan membantu pelayanan kesehatan bagi jamaah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji. 19. Kelompok Terbang yang selanjutnya disingkat Kloter adalah Kelompok terbang Jamaah Haji yang berasal dari Provinsi Maluku. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Maluku. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
(2)
Ruang lingkup Pelaksanaan dan Pelayanan Haji meliputi: a. tahapan pelaksanaan dan pelayanan haji dari Daerah asal sampai ke Embarkasi dan dari Debarkasi sampai ke Daerah asal;dan b. pelayana haji lainnya yang menjadi tanggung jawab Daerah. Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendaftaran;
4
b. c. d. e. f. g.
pelayana kesehatan; pembinaan; pendampingan; perlindungan; pelayanan akomodasi;dan transportasi Embarkasi pergi pulang. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3
(1) (2)
Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan haji secara terpadu dengan PPIH dan unsur terkait di Daerah. Gubernur wajib memastikan keseluruhan proses pelaksanaan dan pelayanan haji berjalan dengan baik, tertib dan lancar di Daerah.
Pasal 4 PPIH wajib: a. melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji di Daerah; b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan unsur terkait;dan c. melakukan sosialisasi tentang prosedur, tahapan dan tata cara pendafataran haji kepada masyarakat. BAB IV PENDAFTARAN DAN KUOTA Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 5 (1) (2)
(3)
Pendaftaran Haji dilakukan terhadap warga negara indonesia beragama islam yang berdomisili di Daerah. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu keluarga; b. kartu tanda penduduk;dan c. kartu tanda penduduk elektronik. Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIH Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur pelayanan standar pendaftaran haji yang telah ditetapkan. Pasal 6
(1) (2)
Calon Jamaah Haji yang berdomisili di salah satu Kabupaten/Kota di Daerah dengan alasan tertentu boleh mendaftar di Kabupaten/Kota lainnya atas persetujuan PPIH di Kabupaten/Kota asal. Calon jemaah haji terdaftar yang telah mendapatkan nomor porsi dimasukkan ke dalam kuota Kabupaten/Kota tempat sesuai dengan kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk elektronik domisili.
5
Pasal 7 (1) (2)
Pelaksana pendaftaran haji berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan penyelenggara BPS BPIH dan unsur terkait untuk menjamin seluruh tahapan pendaftaran berlangsung secara tertib dan lancar. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menyeragamkan persepsi tentang Prosedur Pelayanan Standar Pendaftaran Haji; b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendaftaran haji di setiap unit pelayanan;dan c. memverifikasi data calon jamaah haji yang meliputi, kesahihan biodata, identitas kependudukan, status haji serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
Pasal 8 (1) (2)
(3) (4)
PPIH melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi terkait yang mengesahkan data dan identitas jemaah haji dalam hal terdapat data atau identitas yang meragukan. Jika hasil verifikasi dan klarifikasi menemukan adanya pemalsuan data, identitas dan/atau dokumen lainnya yang dilakukan oleh calon jamaah haji,maka berkas pendaftaran calon jamaah haji yang bersangkutan dapat ditolak. Apabila terdapat unsur pelanggaran pidana maka dapat diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaanan pendaftaran serta mekanisme verifikasi identitas calon jemaah haji sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua Penetapan Kuota Pasal 9 (1) (2)
(3) (4)
Gubernur menetapkan kuota jemaah haji dengan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan PPIH. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip: a. keadilan; b. transparansi;dan c. proporsionalitas. Gubernur menetapkan pembagian kuota untuk Kabupaten/Kota dengan memperhatikan daftar tunggu dan calon jamaah haji lanjut usia dalam hal Daerah mendapatkan kuota tambahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6
BAB V BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN Bagian Kesatu Pelayanan Bimbingan Haji Pasal 10 (1) (2)
(3) (4)
Calon jamaah haji berhak mendapatkan bimbingan haji. Bimbingan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bimbingan manasik haji; b. bimbingan kesehatan haji;dan c. bimbingan ketua regu dan rombongan. Biaya pelaksanaan dan pelayanan bimbingan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dialokasikan dalam APBN dibebankan pada APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelaksanaan dan pelayanan bimbingan haji sebagaiamana dimaksdu pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua Pendampingan Haji Pasal 11 (1) (2)
Gubernur mengangkat petugas yang mendampingi jamaah haji. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. TPHD;dan b. TKHD. Pasal 12
(1)
(2) (3) (4)
TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertugas membantu tim pemandu haji indonesia dalam mendampingi, membantu dan memandu jamaah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji. TPHD terdiri dari unsur masyarakat dan/atau usnur PPIH di Daerah. Jumlah TPHD ditetapkan setiap tahunnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk 3 (tiga) kloter. Penganggkatan TPHD dilakukan berdasarkan usulan dari PPIH di Daerah setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara transparan. Pasal 13
(1)
(2) (3)
TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas membantu tim pemandu haji indonesia (TKHI) untuk mendampingi dan membantu pelayanan kesehatan bagi Jamaah haji pada saat pelaksanaan Ibadah Haji. TKHD terdiri dari: a. dokter umum; dan/atau b. petugas perawat kesehatan yang berpengalaman. Jumlah TKHD ditetapkan setiap tahun sebanyak 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kloter.
7
(4)
Pengangkatan TKHD dilakukan berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Pasal 14
(1)
Biaya Operasional TPHD dan TKHD dibebankan kepada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
(2)
Ketentuan lenih lajut mengenai tugas, persyaratan dan mekanisme pengangkatan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VI PELAYANAN KESEHATAN HAJI Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Haji Pasal 15 Pelayanan Kesehatan Haji meliputi: a. pemeriksaan; b. bimbingan; c. pengobatan;dan d. pemeliharaan kesehatan Pasal 16 (1) (2) (3)
Pelayanan Kesehatan Haji terdiri dari: a. pelayanan kesehatan haji tahap pertama;dan b. pelayanan kesehatan haji tahap kedua. Pelayanan Kesehatan Haji Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dasar oleh Puskesmas yang ditunjuk. Pelayanan Kesehatan Haji Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan rujukan bagi jamaah yang dirujuk oleh pelaksana pemeriksa kesehatan tahap pertama dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk. Bagian Kedua Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
(1) (2)
Pasal 17 Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Provinsi bertugas: a. memfasilitasi kerjasama pelayanan kesehatan haji antar kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan dan pelayanan kesehatan haji di daerah sesuai Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji yang telah ditetapkan;dan c. menentukan syarat dan mekanisme pembentukan TKHD.
8
Pasal 18 (1) (2)
(3)
(4)
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk: a. tim Pelayanan Kesehatan Haji Tahap pertama; dan b. tim Pelayanan Kesehatan Kedua. Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan: a. kualifikasi tenaga fungsional kesehatan;dan b. kebutuhan pelayanan kesehatan. Tim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. dokter umum; b. perawat; c. analis laboratorium; d. ahli gizi; e. farmasi; f. surveilans;dan g. tenaga kesehatan lain yang ada di pusat kesehatan masyarakat. Tim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dokter spesialis; b. perawat; c. ahli gizi; d. analis laboratorium; e. radiologi; f. farmasi;dan d. pengelola kesehatan haji Dinas Kabupaten/Kota. Pasal 19
Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dalam bekerjasama antar Kabupaten/Kota untuk memberi pelayanan kesehatan yang optimal. Bagian Ketiga Prosedur dan Standar PelayananKesehatan Haji Pasal 20 (1) (2) (3)
Prosedur pelayanan kesehatan haji meliputi prosedur pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan calon jamaah haji pada tahap pertama dan tahap kedua Standar pelayanan kesehatan haji meliputi standar pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji pada tahap pertama dan tahap kedua Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar pelayanan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
9
Bagian Keempat Biaya Pelayanan Kesehatan Haji Pasal 21 (1) (2)
Biaya Pelayanan Kesehatan Haji merupakan biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan bagi calon jamaah haji Biaya pelayanan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada jamaah haji di luar BPIH, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu. Pasal 22
(1) (2) (3)
Besaran biaya pelayanan kesehatan haji yang menjadi tanggungan jamaah haji ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Komponen dan besaran biaya pelayana kesehatan haji disampaikan kepada Jamaah Haji secara terbuka tanpa adanya pungutan lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelayanan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB VII PELAKSANAAN DAN PELAYANAN EMBARKASI Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pelaksanaan dan pelayanan embarkasi
(1) (2)
(3)
Pasal 23 Pelaksanaan dan pelayanan Embarkasi merupkan pengelolaan perjalanan jamaah haji dari Daerah asal ke Embarkasi dan sebaliknya dari Debarkasi ke Daerah asal. Pelaksanaan dan pelayanan Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan transportasi; b. akomodasi; c. konsumsi;dan d. perlindungan keamanan. Penentuan jadwal Embarkasi Daerah dilakukan oleh PPIH Daerah dengan mempertimbangkan jadwal pemberangkatan haji dari embarkasi ke arab Saudi untuk memenuhi prinsip efisiensi waktu dan biaya.
Bagian Kedua: Pelayanan Transportasi Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi haji menuju embarkasi pergi pulang dengan senantiasa memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi. (2) Pemerinath Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana transportasi haji dari Daerah asal ke Kota Ambon serta kepulangannya.
10
(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan transportasi haji dari Kota Ambon ke Embarkasi serta kepulangannya dari Debarkasi ke Kota Ambon. (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. mengkoordinasika penentuan rencana dan spesifikasi sarana dan prasarana transportasi dengan Kepala Staf Pelaksana Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah;dan b. memastikan tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang layak, memadai dan terjangkau.
Bagian Ketiga: Pelayanan Akomodasi Pasal 25 (1)
(2)
Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penyediaan akomodasi dengan memperhatikan aspek kenyamanan, kesehatan dan keamanan. Akomodasi meliputi: a. kebutuhan pemondokan; b. konsumsi; c. kesehatan; dan d. keamanan jamaah haji selama proses pelaksanaan dan pelayanan Embarkasi dan Debarkasi. Bagian Keempat : Biaya Embarkasi dan Debarkasi
(1) (2) (3)
Pasal 26 Biaya embarkasi adalah sejumlah pembiayaan transportasi dan akomodasi selama proses pelaksanaan dan pelayanan embarkasi Biaya embarkasi dan debarkasi dibebankan pada APBD Ketentuan Lebih lanjut mengenai biaya Embarkasi dan Debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur. Pasal 27
(1) (2) (3)
Pemerintah Daerah menanggung biaya transportasi jamaah haji dari Ibukota Provinsi ke Embarkasi dan dari Debarkasi dalam hal meringankan beban pembiayaan jamaah haji. Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhitungkan jumlah penambahan kuota dari Pemerintah Pusat. Untuk menghindari tumpang tindih pemberian subsidi serta menjamin adanya pemerataan, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan besaran subsidi dan mekanisme pendistribusiannya Pasal 28
(1)
Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabuapten/Kota menanggung biaya transportasi dan subsidi lain untuk jamaah haji dari Daerah asal ke ibukota Provinsi.
11
(2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan besaran subsidi dan mekanisme pendistribusian untuk menghindari tumpang tindih pemberian bantuan dan subsidi serta menjamin adanya pemerataan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Derah ini diundangkan. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 September 2014 GUBERNUR MALUKU, ttd SAID ASSAGAF Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, ttd ROSA FELISTAS FAR-FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 8 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA MALUKU,
HENRY MORTON FAR FAR, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620707 199211 1 001
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (7/2014)
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN DAN PELAYANAN IBADAH HAJI DI DAERAH I.
UMUM
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istita’ah (mampu), baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji di Maluku merupakan bagian integral dari pelaksanaan dan pelayanan haji nasional, sehingga materi yang termuat dalam peraturan daerah ini adalah penjabaran teknis dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji, terutama penyangkut peran, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah dimana dalam UU Nomor 13/2008 belum dijelaskan secara rinci. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dibentukuntuk lebih menjamin kepastian hukum agar proses pelayanan, pembinaan dan perlindungan Dalam hal pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji di daerah dapat dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan daerah ini mengatur substansi materi muatan yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan, aman, tertib, lancar dan tepat waktu;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 huruf a : Cukup jelas huruf b : Yang dimaksud dengan “unsur-unsur terkait” adalah instansi vertikal, BPS-BPIH, BUMN, dunia usaha, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji Pasal 5 Cukup jelas
13
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 : Ayat (2) huruf c Yang dimaksud dengan “memverifikasi data calon” adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk memastikan keabsahan data seseorang calon jemaah haji dengan cara melakukan cek silang dan konfirmasi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) : Ayat (2) : Ayat (3) :
Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “kuota tambahan” adalah tambahan jatah kuota dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi Maluku
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 : Ayat (1): Ayat (2) : Ayat (3) : Ayat (4) :
Cukup jelas. “unsur masyarakat” diambil dari Ormas-ormas Islam pada tingkat daerah Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 : Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) : Puskesmas yang ditunjuk adalah puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ayat (3) : Rumah Sakit yang ditunjuk adalah Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
14
Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 : Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) : Prosedur dan Standar pelayanan kesehatan haji diatur berdasarkan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Haji yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 21 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) : Pelayanan kesehatan tertentu adalah pelayanan kesehatan oleh TKHD yang mendampingi jamaah haji selama perjalanan ibadah haji. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 : Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) : Pemerataan yang dimaksudkan adalah agar setiap jamaah haji yang ada di seluruh kabupaten/kota dalam lingkup provinsi Maluku, mendapatkan porsi subsidi relatif yang sama rata disesuaikan dengan besarnya pembiayaan embarkasi yang harus ditanggungnya Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 36
