PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 113 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa
berdasarkan
hasil
monitoring
dan
evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Lingkungan Hidup
Kabupaten Trenggalek sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
-2Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-38. Peraturan Pedoman
Pemerintah
Nomor
Pembinaan
dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pembagian
Pemerintah
Nomor
Urusan
38
Tahun
Pemerintahan
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Trenggalek
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
TRENGGALEK.
KANTOR
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain. 5. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kantor, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. 6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. 7. Seksi
adalah
Seksi
pada
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Trenggalek . 8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada
Kantor
Lingkungan
Hidup
Trengalek. 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Kabupaten
-5BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Pasal 2 (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang lingkungan hidup. (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Kantor
Lingkungan
Hidup
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup berdasar Peraturan Perundang-undangan; b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup; c. pengkoordinasian penyelenggaraan
peningkatan kuantitas
dan kualitas lingkungan hidup; d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor; e. penyelenggaraan tugas pengawasan dan analisa dampak lingkungan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan serta penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengawasan dan
analisa
dampak
lingkungan,
perlindungan
dan
rehabilitasi lingkungan serta penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau;
-6g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kantor; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan: a.
pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
b.
penyelenggaraan perijinan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
c.
pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
d.
pengawasan
pelaksanaan
sistem
tanggap
darurat
pengelolaan limbah B3; e.
pengawasan
penanggulangan
kecelakaan
pengelolaan
limbah B3 kabupaten; f.
penyelenggaraan perizinan lokasi pengolahan limbah B3;
g.
penyelenggaraan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
h.
penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
i.
pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
j.
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pengelolaan
dan
pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; k.
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pengelolaan
dan
pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha
-7dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; l.
pengelolaan kualitas air;
m.
penetapan kelas air pada sumber air;
n.
pemantauan kualitas air pada sumber air;
o.
pengendalian pencemaran air pada sumber air;
p.
pengawasan
terhadap
penaatan
persyaratan
yang
tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; q.
penerapan
paksaan
pemerintahan
atau
uang
paksa
terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; r.
pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
s.
penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
t.
penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
u.
pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
v.
pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
w.
koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
x.
pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran
udara
dari
sumber
bergerak
dan
tidak
bergerak; y.
pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
z.
pengaturan
terhadap
pencegahan
pencemaran
perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
dan
-8aa.
pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
bb.
lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
cc.
pengawasan
penaatan
instrumen
pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan; dd.
pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
ee.
pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
ff.
memfasilitasi proses penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang
dikeluarkan
oleh
daerah
kabupaten
atau
yang
dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; gg.
perumusan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
hh.
pengawasan
atas
pengendalian
kerusakan
dan/atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak; ii.
pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
jj.
perumusan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
kk.
penetapan kondisi lahan dan/atau tanah terkait produksi biomasa;
ll.
pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah
akibat
kegiatan
yang
berdampak
atau
yang
diperkirakan dapat berdampak; mm. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
-9nn.
penanggulangan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan akibat bencana; oo.
pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;
pp.
perumusan konsep rancangan peraturan daerah dibidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten;
qq.
pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
rr.
perumusan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
ss.
pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan,
ekolabel,
produksi
bersih,
dan
teknologi
berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; tt.
evaluasi hasil pelaksanaan diklat di daerah;
uu.
penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
vv.
penyelenggaraan
pelayanan
dibidang
pengendalian
lingkungan hidup; ww.
penegakan hukum lingkungan;
xx.
pelaksanaan dan
pemantauan penaatan atas perjanjian
internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan; yy.
pemantauan
pengendalian
pelaksanaan
konvensi
dan
protokol; zz.
perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;
aaa. perumusan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten; bbb. pemantauan dampak deposisi asam;
- 10 ccc.
penyediaan
laboratorium
lingkungan
sesuai
dengan
kebutuhan daerah; ddd. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; eee.
perumusan dan
pelaksanaan kebijakan konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten; fff.
perumusan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
ggg.
pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
hhh. Fasilitasi konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; iii.
pengembangan pengelolaan
manajemen
database
sistem
keanekaragaman
informasi hayati
dan skala
kabupaten. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan; d. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan; e. Seksi Penataan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan
susunan
organisasi
Kantor
Lingkungan
Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11 BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Kantor Pasal 7 Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina
dan
mengendalikan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Bupati. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan
perumusan
kebijakan
teknis
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Kantor; b. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan ketatausahaan; c. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kantor; d. menyelenggarakan, pelayanan
membina
administrasi
umum,
dan
mengendalikan
kepegawaian,
dan
penatausahaan keuangan kantor; e. mengkoordinasikan menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kantor;
- 12 f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Seksi Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan Pasal 9 (1)
Seksi Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(2)
Seksi
Pengawasan
dan
Analisa
Dampak
Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan
dan
menganalisa
data
sebagai
bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang pengawasan dan analisa dampak lingkungan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pengawasan dan analisa dampak lingkungan; c. menyiapkan bahan penyusun rencana program dan kegiatan
dibidang
pengawasan
dan
analisa
dampak
lingkungan; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterial dibidang pengawasan dan analisa dampak lingkungan; e. melakukan pendataan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan; f.
menghimpun
dan
menganalisis
data
dalam
rangka
pelaksanaan kegiatan perlindungan ekosistem yang retan terhadap pencemaran; g. menghimpun
dan
menganalisis
data
dalam
rangka
pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian suaka alam; h. menyiapkan data sebagai bahan dalam rangka penetapan spesies langka yang dilindungi (termasuk biota laut);
- 13 i.
menghimpun
dan
menganalisis
pelaksanaan
pembinaan
dan
data
sebagai
pengawasan
bahan
terhadap
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); j.
menghimpun
dan
menganalisis
data
sebagai
bahan
penyusunan sistem informasi geografis dan membuat tata cara/prosedur pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir laut; k. menghimpun dan mengalisis data sebagai bahan penilaian AMDAL/UKL-UPL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak
negative/penting
terhadap
lingkungan
lingkungan hidup; l.
mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
m. membantu fasilitasi pemrosesan ijin HO berkaitan dengan kegiatan
usaha
yang
memiliki
dampak
terhadap
lingkungan; n. melakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan/ pencemaran tanah, air dan udara; o. melakukan pengukuran udara dalam rangka pemantauan kualitas udara ambien; p. melakukan pengawasan terhadap perdagangan spesies langka yang dilindungi; q. melakukan pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka/spesies yang dilindungi; r.
menyiapkan
data
sebagai
bahan
pengawasan
dan
pengendalian kerusakan hutan; s. menyelenggarakan pelayanan AMDAL; t.
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengawasan dan analisa dampak lingkungan;
u. melakukan pendataan hasil kerja pengawasan dan analisa dampak lingkungan;
- 14 v. monitoring
dan
menyusun
evaluasi
laporan
pelaksanaan
kinerja
sesuai
tugas
dengan
serta bidang
tugasnya; w. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan Pasal 10 (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan
dan
menganalisa
data
sebagai
bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang perlindungan dan rehabilitasi lingkungan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaanl dibidang perlindungan dan rehabilitasi lingkungan; c. menyiapkan bahan penyusun rencana program dan kegiatan
dibidang
perlindungan
dan
rehabilitasi
lingkungan; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterial dibidang perlindungan dan rehabilitasi lingkungan; e. melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan beserta kelengkapannya; f.
melakukan
kegiatan
dalam
rangka
melestarikan
keanekaragaman hayati daerah; g. menyiapkan
data
sebagai
bahan
dalam
rangka
pelaksanaan kegiatan pengelolaan terhadap ekosistem strategis;
- 15 h. menghimpun
data
sebagai
pelaksanaan
kegiatan
perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah; i.
menghimpun
dan
menganilisis
data
sebagai
bahan
pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (cost efectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan; j.
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perlindungan dan rehabilitasi lingkungan;
k. melakukan pendataan hasil kerja
perlindungan dan
rehabilitasi lingkungan; l.
monitoring
dan
evaluasi
menyusun
laporan
pelaksanaan
kinerja
sesuai
tugas
dengan
serta bidang
tugasnya; m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Penataan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 11 (1) Seksi Penataan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (2) Seksi Penataan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan perumusan
dan
menganalisa
kebijakan
data
operasional
sebagai
dibidang
bahan dibidang
penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai
bahan
koordinasi dan pembinaan dibidang penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau;
- 16 c. menyiapkan
bahan
penyusun
rencana
program
dan
kegiatan dibidang penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur
dan
kriterial
dibidang
penataan
lingkungan dan ruang terbuka hijau; e. melakukan penghijauan kota termasuk lapangan olah raga, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lainnya; f. melakukan pemeliharaan terhadap taman kota, jalur hijau dan tempat-tempat lainnya beserta fasilitas pendukungnya termasuk lampu penerangan taman kota; g. menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya dalam rangka pemeliharaan terhadap taman kota, jalur hijau dan tempat–tempat lainnya beserta fasilitas pendukungnya termasuk lampu penerangan taman kota; h. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; j. melakukan pendataan hasil kerja penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau; k. monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
tugas
serta
menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1)Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Kantor dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang
- 17 melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. BAB VI TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan
simplifikasi
baik
dalam
lingkungan
organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan
agar
mengambil
langkah-langkah
pembinaan yang diperlukan. (3) Setiap
pemimpin
satuan
organisasi
bertanggung
jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 18 Pasal 14 (1) Dalam pelaksanaan tugas Kantor, Kepala Kantor memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi. (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Kantor serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing. Pasal 15 (1) Pelaksanaan
konsultasi
dan
pemberian
perintah
dilaksanakan secara hierarkhis. (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. Pasal 16 Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 19 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan
Fungsi
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Trenggalek (Berita Derah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 443) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati
memerintahkan
ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Desember 2011 BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd SUKIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI D SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAMBANG AGUS SETYAJI, SH Pembina Tingkat I (IV/b) Nip . 19600813 198903 1 005 No.Reg:188.342/37/406.013/2011 Tgl.Reg: 30 Desember 2011
- 20 -
