PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya lah kita dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 ini menyajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan , Realisasi RPJMD Kabupaten Muaro Jambi hingga tahun berjalan, Permasalahan Pembangunan Daerah dan Identifikasi Permasalahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015. Dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 ini disajikan secara lengkap penjelasan mengenai : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Kerangka pendanaan. Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 ini disusun, semoga Allah SWT tak henti-henti memberikan petunjuk dan bimbingan serta hidayahNya bagi kita semua, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
BUPATI MUARO JAMBI
H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i Daftar isi BAB I.
........................................................................................................... ii
PENDAHULUAN 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5.
Latar Belakang .......................................................................................................... 1 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................ 2 Hubungan Antar Dokumen ........................................................................................ 5 Sistematika Dokumen RKPD ..................................................................................... 5 Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 6
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2. 1. Gambaran Umum Kondisi Daerah............................................................................. 1 2. 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD.......................................................................... 30 2. 3. Permasalahan Pembangunan Daerah .................................................................... 33 BAB III. RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3. 1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................ 1 3. 2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... 8 BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................. 1 4. 2. Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................................ 6 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ........................................ 1 BAB VI. PENUTUP............................................................................................................................ 1 LAMPIRAN
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR : 32 TAHUN 2015 TANGGAL : 5AGUSTUS 2015
1.1
Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ),
dan
menyediakan
informasi
bagi
pemenuhan
Laporan
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Muaro Jambi Tahun 2015. b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2015.
1.2
Dasar Hukum Penyusunan Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2015 ini adalah: a.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
d.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
g.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
i.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
j.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
k.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
l.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); n.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
o.
Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
p.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
q.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
r.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
s.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
t.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
u.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
v.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; x.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan wilayah terpadu.
y.
Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015.
1.3
Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003
tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.
1.4
Sistematika Dokumen Perubahan RKPD BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 1.5 Maksud dan Tujuan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan BAB III RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015 BAB VI PENUTUP
1.5
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk: 1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kab. Muaro Jambi dengan Bupati Muaro Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2015; 2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah. 7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu dalam hal ini evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2014, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan dasar tersebut beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi dimaksud. Evaluasi Kinerja Pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, Realisasi Keuangan Daerah, dan indikator kinerja pembangunan tahun 2013 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 tahun 20012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah. 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain : 0
-
10
Meter = 11,80%
11
-
100
Meter = 23,70%
101
-
300
Meter = 4,50%
Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun ratarata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 oC dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2014 JUMLAH NO
KECAMATAN DESA
KELURAH AN
1.
Jambi Luar Kota
19
1
2.
Mestong
14
1
3.
Sekernan
15
1
4.
Maro Sebo
11
1
5.
Kumpeh
16
1
6.
Kumpeh Ulu
18
-
7.
Sungai Bahar
11
-
8.
Sungai Gelam
15
-
9.
Taman Rajo
10
-
10.
Sungai Bahar Utara
11
-
11.
Sungai Bahar Selatan
10
-
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Jumlah
150
5
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014.
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Muaro Jambi
Salah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai langkah kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistim pengawasan serta pemeriksaan yang efektif sangat diperlukan. Keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan di daerah di tentukan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi aparatur pemerintahan. Selama ini aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahan umum dan pembangunan belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Birokrasi merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan program kemasyarakatan serta kekuasaan. Tugas pokok birokrasi memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut, perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih Clean Government)
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
menjadi sebuah harapan. Banyak permasalahan yang membelit birokrasi kita dalam melaksanakan Good Governance dan Clean Government. Masalah-masalah tersebut antara lain mencakup sistem rekruitmen, jenjang karir, promosi dan mutasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), kualitas sumber daya manusia, rendahnya kinerja, orientasi nilai-nilai perilaku dan budaya yang tidak menghargai prestasi, kurangnya disiplin, kesejahteraan, dan lambatnya birokrasi. Semua masalah tersebut membuat birokrasi sulit melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan, terutama untuk mengembalikan tugas dan fungsi birokrasi sebagai organisasi yang profesional, netral, legal dan modern. Birokrasi seperti itu, diharapkan mampu memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan pembangunan di segala bidang. Tujuan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang di prioritaskan untuk mendukung pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan peran aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mengurangi seminimal mungkin praktek-praktek KKN dilingkungan aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi, jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014 adalah 352.746 (Sumber Data: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri). Ini adalah data bersih yang telah dikonfersikan dengan data penduduk kabupaten kota seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin/Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 No.
2013
Kecamatan
2014
L
P
L
P
1
Mestong
19.806
17.745
15.743
14.551
2
Sungai Bahar
13.633
11.960
12.696
11.367
3
Sungai Bahar Utara
7.479
6.804
7.681
7.090
4
Sungai Bahar Selatan
8.317
7.229
8.959
7.901
5
Kumpeh Ulu
25.741
23.596
26.772
24.966
6
Sungai Gelam
30.976
27.027
33.354
30.209
7
Kumpeh
11.826
11.235
11.799
11.351
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
8
Maro Sebo
9.868
9.125
9.166
8.406
9
Taman Rajo
7.017
6.390
6.673
6.095
10
Jambi Luar Kota
29.493
27.175
28.759
26.919
11
Sekernan
22.447
20.613
21.915
20.374
186.601
168.897
183.517
169.229
Jumlah Total
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2014
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2011 dan 2012 masih lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan begitu juga dengan tahun 2014 jumlah laki-laki masih mendominasi dari jumlah perempuan, dimana pada tahun 2011 jumlah Lakilaki sebanyak 192.452 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 179.500 jiwa, pada tahun 2012 Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 186.454 jiwa dan Perempuan 168.744 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 183.517 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 169.229 jiwa. Tingkat penyebaran penduduk pada setiap Kecamatan sangat fluktuatif, dimana jumlah penyebaran penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan sungai gelam dengan tingkat penyebaran 9,71% sebagaimana terihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3. Penyebaran Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk
1
Mestong
30.294
2014 % Penyebaran penduduk 6.38
2
Sungai Bahar
24.063
1.49
14.99
3
Bahar Utara
14.771
8.83
88.31
160.50 167.26
4
Bahar Selatan
16.860
8.61
86.16
195.67
5
Kumpeh Ulu
51.738
1.33
13.38
386.65
6
Sungai Gelam
63.563
9.71
97.13
654.41
7
Kumpeh
23.150
1.39
13.95
1.658.93
8
Maro Sebo
17.572
6.72
67.20
261.47
9
Taman Rajo
12.768
5.32
53.21
352.67
10
Jambi Luar Kota
55.678
1.98
19.87
280.12
11
Sekernan
42.289
6.29
62.96
671.60
Jumlah Total Tahun 2014
352.746
58.05
67.01
5263.60
Jumlah Total Tahun 2013
355.498
71,18
752.18
671.60
Jumlah Total Tahun 2012
355.198
100,96
1.010.13
5.246
Jumlah Total Tahun 2011
371.952
116,23
966.23
5.246.00
Tingkat Kepadatan /Km2 63.81
Luas Wilayah (Km2) 474.70
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2014
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penyebaran penduduk yang cukup besar pada tahun 2014 terdapat di Kecamatan Sungai gelam yaitu sebesar 9,71 %. Kemudian untuk Tingkat Kepadatan Penduduk, Kecamatan Sungai Gelam merupakan Kecamatan yang paling tinggi Kepadatan penduduknya, dimana pada Tahun 2014 Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Sungai gelam sebesar 97.13 Jiwa/Km2.
Tabel. 2.4. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 2014 No.
Kecamatan
1
Mestong
Jumlah Penduduk 30.294
Jumlah Rumah Tangga 17.266
2
Sungai Bahar
24.063
13.444
3
Bahar Utara
14.771
8.028
4
Bahar Selatan
16.860
9.316
5
Kumpeh Ulu
51.738
28.522
6
Sungai Gelam
63.563
34.784
7
Kumpeh
23.150
13.156
8
Maro Sebo
17.572
10.640
9
Taman Rajo
12.768
7.318
10
Jambi Luar Kota
55.678
30.538
11
Sekernan
42.289
23.232
Jumlah Total Tahun 2014
352.746
196.244
Jumlah Total Tahun 2013
355.498
109.882
Jumlah Total Tahun 2012
355.198
93.557
Jumlah Total Tahun 2011
371.952
103.264
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2014
Sebagian besar wilayah dataran di Kabupaten Muaro Jambi berada pada ketinggian 10100 meter di atas permukaan laut (74,95%) dan hanya sebagian kecil (25,05%) yang berada kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi adalah merupakan daerah dataran rendah.
Tabel 2.5 Ketinggian Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
No
0-10 m
Kecamatan
10-100 m
Ha
%
Ha
%
Jumlah
1
Jambi Luar Kota
0
0
37.315
7,11
37.315
2
Mestong
0
0
55.385
10,56
55.385
3
Kumpeh Ulu
9.115
1,74
38.385
7,32
47.500
4
Sekernan
0
0
78.200
14,91
78.200
5
Maro Sebo
4.110
0,78
40.090
7,64
44.200
6
Kumpeh
118.200
22,53
91.260
17,40
209.460
7
Sungai Bahar
0
0
52.500
10,01
52.500
8
Sungai Gelam
5.120
0,97
39.564
15,23
Sumber: www.muarojambi.go.id
Kemiringan tanah dibagi dalam 4 kelas yaitu datar 0 - 2%, landai 2 - 15%, terjal 15 - 40%, sangat terjal lebih dari 40%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai lereng yang datar (67,50%), hanya sebagian kecil (0,44%) mempunyai lereng sangat terjal.
Tabel 2.6 Luas dan Persentase Kemiringan Tanah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi 0-2% No
2-15%
15-40
40%
Kecamatan Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Jumlah (ha)
1
Jambi Luar Kota
7.841
1,50
16.027
3,06
13.267
2,53
0
0
37.135
2
Mestong
22.892
4,37
44.203
8,43
12.300
2,35
2.305
0,44
81.700
3
Kumpeh Ulu
47.500
9,06
0
0
0
0
0
0
47.500
4
Sekernan
16.421
3,13
14.686
2.80
47.093
8,98
0
0
78.200
5
Maro Sebo
44.200
8,43
0
0
0
0
0
0
44.200
6
Kumpeh
209.500
39,95
0
0
0
0
0
0
209.500
5.600
1,07
12.400
2.36
8.150
1,55
0
0
26.150
353.954
67,50
87.316
16.65
80.810
15,41
2.305
0,44
524.600
7 8
Sungai Gelam Sungai Bahar Jumlah
Sumber: www.muarojambi.go.id
Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi, dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dipaparkan di bawah ini : A.
Rencana Pola Kawasan Lindung. 1. Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak yang berada di bagian timur dapat dikatakan bahwa sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung.Jika adanya kawasan permukiman maka diusulkan untuk dilepas/dikeluarkan (enclave) dari dalam wilayah status hutan. Sebaran dan luasan Hutan Lindung di Muaro Jambi adalah seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Luas Kawasan Lindung Provinsi JambiTahun 2010 – 2030 No
Jenis Kawasan
1
Kawasan Yg Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
2
Hutan Lindung Gambut
3
Kawasan Perlindungan Setempat
4
Sempadan Sungai
5
Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya
6
Taman Suaka Alam dan Wisata
Perkiraan Luas
% thd
(Ha)
luas Kab. Ha
:
23.075,06
Ha
4,40
Ha :
1.430,40
Ha
0,27
Ha :
46.790,88
Ha
8,92
Luas Kawasan Lindung
:
71.296,33
Ha
13,59
Luas Wilayah Kab Muaro Jambi
:
524.600,00
Ha
100,00
2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya. Hampir seluruh kawasan TN-Berbak, Hutan Lindung dan kawasan dengan kelas lereng di atas 40% merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. TN-Berbak sebagai kawasan suaka alam dan hutan lindung dibahas terpisah dengan kawasan yang mempunyai kelerengan di atas 40%. Fakta lapangan menggambarkan bahwa sebagian kawasan ini berada dalam kondisi dengan bukaan vegetasi yang cukup luas. Untuk kawasan dengan kelas lereng di atas 40% merupakan lokasi yang menjadi ancaman sebagai kawasan rawan
longsor.
Selain potensi longsor juga wilayah
Kabupaten Muaro Jambi dapat rawan bencana lainnya, maka menghidari bencana yang lebih besar serta visi penataan ruang yang berbasis konservasi, seluruh kawasan yang berada pada kelerengan di atas 40% seyogyanya harus dipulihkan melalui penanaman tanaman yang bernilai ekonomi tinggi.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Rencana pengelolaan kawasan di atas 40% ini adalah dengan melakukan reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan lainnya. 3. Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Muaro Jambi merupakan wilayah merupakan daerah aliran sungai (DAS) dari Sungai Batanghari, dimana kebutuhan air baku Kabupaten Muaro Jambi juga tergantung dari keberadaan kawasan lindung di wilayah Muaro Jambi dan sekitarnya. Pada sisi lain keseimbangan neraca air dan kualitas iklim regionaljuga dipengaruhi dari keberadaan TN-Berbak dan hutan lindung di Muaro Jambi.Hal penting lain terkait dengan kawasan lindung ini, adalah keberlanjutan dari luas dan produktivitas pertanian sawah, perkebunan dan kawasan permukiman Diantara upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kawasan lindung setempat adalah dengan menetapkan garis sempadan sungai (GSS), catchment area (kawasan sekitar mata air dan hulu sungai). Mengacu pada ketetapan sempadan
yang sudah ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 bahwa lebar sempadan adalah sebagai berikut : 1.
Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria : a.
Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b.
Daratan
sepanjang
tepian sungai besar tidak bertanggul
di
luar
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; c.
Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
2.
Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria: a.
Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
b.
Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kawasan lindung setempat meliputi : 1.
Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 210 Km
2.
Sempadan danau selebar 50-100 meter disesuaikan dengan kondisi
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
sempadan saat ini 3.
Sempadan sungai, terutama sungai-sungai besar (60 sungai) selebar 50100 meter.
4.
Sempadan mata air
5.
Ruang terbuka hijau kota terutama pada pusat-pusat permukiman atau ibukota kecamatan.
4. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam meliputi taman nasional, cagar alam, cagar budaya. Di Muaro Jambi terdapat 2 kawasan lindung nasional berupa suaka alam, yaitu Taman Nasional Berbak Cagar Budaya. 5. Kawasan Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana Longsor; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan
nendatan
(slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain : -
Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung,
-
struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
-
Iklim : curah hujan yang tinggi.
-
Keadaan topografi : lereng yang curam.
-
Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
-
Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.
Gejala umum terjadinya tanah longsor : -
Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
-
Biasanya terjadi setelah hujan;
-
Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;
-
Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Kecamatan Kumpeh yang relatif menjadi
kawasan rawan longsor. Kawasan Rawan Banjir; Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan.Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu. Penggundulan hutan di
daerah
tangkapan air hujan (catchment area) juga
menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya.Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Perilaku
manusia
yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan
pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi skala besar, HPH, HTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa sungai dan anak sungai di Muaro Jambi di musim hujan sering menimbulkan banjir dan kekeringan di musim kemarau.
Kendati demikian luasan kawasan banjir di Muaro Jambi tidaklah
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
terlalu besar. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut dapat disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar. Meskipun demikian untuk kawasan banjir disekitar kawasan permukiman terutama disekitar bantaran sungai disebabkan karena daerah cekungan yang cukup luas, sehingga pada saat musim hujan juga terjadi genangan (banjir) yang luas. Secara
keseluruhan
desa-desa yang potensial terkena bahaya banjir adalah di
Kecamatan Sekernan, Kec. Maro Sebo, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Jambi Luar Kota. B. Rencana Kawasan Budidaya 1.
Kawasan Hutan Produksi Terbatas Muaro Jambi mempunyai HPT yang saat ini tidak seluruhnya produktif dan sebagian mengalami kerusakan. Dinas Kehutanan dan PSDA Muaro Jambi dapat mengembangkan kedua program terebut, dengan prioritas utama program HTR pada HPT yang ada dalam beberapa tahun kedepan. Untuk itu akan dilakukan pemulihan dan pemanfaatan HPT melalui dua program hutan tanaman yaitu Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa.
2.
Kawasan Pertanian Pertanian Lahan Basah; Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi lahan sawah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian sebagai kawasan yang beririgasi dalam kondisi
yang baik, untuk dapat lebih dioptimalkan hasil
produktifitasnya. Guna memenuhi mendukung kebutuhan konsumsi beras di wilayah Kabupaten Muaro Jambi maka lahan pertanian sawah yang ada untuk tetap dipertahankan serta dilakukan pengembangan dilahan pertanian lainnya. Pertanian Lahan Kering; Secara eksisting jenis tanaman pertanian lahan kering yang bertumbuh di Muaro Jambi adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta lapangan. Kegiatan ini
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
diarahkan untuk diintensifkan di seluruh kecamatan. Mengingat letak geografis, maka Kumpeh dan Maro Sebo lebih diarahkan sebagai sentra produksi pertanian lahan kering skala kabupaten, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk di dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pertanian Hortikultura; ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang bernilai ekonomi tinggi (Tejoyuwono, 1989), seperti sayursayuran. Komoditas pertanian hortikultura yang dapat dikembangkan di Muaro Jambi adalah kembang kol,kentang, kubis, wortel, labu siam, bawang daun, sawi, buncis dan cabe. Sebagian besar Mengingat karakteristik wilayah dan penduduk serta kesesuaian lahan yang ada, maka kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan pertanian hortkultura dengan kawasan inti Kecamatan Kumpeh dan Kec. Maro Sebo. 3.
Kawasan Perkebunan Berdasarkan potensi (luas) komoditas perkebunan yang dikembangkan di Muaro Jambi terdapat 4 jenis komoditas yang mempunyai areal tanam yang paling luas, yaitu Kopi, Sawit dan Kelapa Dalam. Mengingat kondisi perkebunan sawit yang dominan memenuhi seluruh wilayah Kabupaten Maro Sebo maka perkebunan sawit tidak menjadi prioritas untuk dikembangkan. Oleh karena itu untuk tanaman perkebunan yang telah berkembang hanya ditingkatkan produktivitasnya.
4.
Kawasan Peternakan Berdasarkan rencana program Pemerintah
kabupaten Muaro Jambi,
pengembangan sentra peternakan akan dikembangkan sebagai berikut : Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di Kecamatan Sungai Bahar, Kumpeh Ulu dan Maro Sebo. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di seluruh kecamatan di Muaro Jambi terutama kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpeh Pengembangan sentra peternakan unggas di Seluruh wilayah kecamatan. 5.
Kawasan Perikanan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Budidaya Perikanan, Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut : -
Kelerengan lahan < 8 %
-
Persediaan air cukup
-
Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.
-
Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan). Memperhatikan luas lahan dan ketersediaan air dengan puluhan sungai
yang ada, diperlukan adanya terobosan baru agar budidaya perikanan kolam, sungai dan danau lebih ditingkatkan. Namun untuk pengembangan budidaya perikanan darat di danau dan sungai sebaiknya dihindari penggunaan jaring apung/keramba. Pengalaman pada beberapa danau/waduk
menunjukkan bahwa
pencemaran danau/sungai dari pakan ikan membawa dampak buruk bahkan terhadap hasil produksi ikan itu sendiri. Dengan demikian sangat disarankan agar budidaya perikanan dikembangkan dalam bentuk kolam. Berkenaan dengan pengembangan terkini dari budidaya perikanan kolam, pendekatan minapolitan perlu dilakukan terutama di kawasan pertanian lahan basah (minapadi). Mengingat keterbatasan lahan untuk pengembangan usaha tani yang berbasis lahan (ekstensif), maka pengembangan kolam ikan bernilai ekonomi tinggi perlu
ditumbuhkan pada kawasan-kawasan yang selama ini sudah
menjadi sentra budidaya ikan, terutama di Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Maro Sebo. Kawasan Pengolahan Ikan; pengolahan ikan atau industri perikanan (added value) masih belum
berkembang di Muaro Jambi.
Untuk itu perlunya
transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat Muaro Jambi terutama di kawasan sepanjang aliran sungai. 6.
Kawasan Pertambangan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN). -
Wilayah usaha pertambangan
(WUP), adalah bagian dari wilayah
pertambangan -
(WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
-
WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui
koordinasi
dengan
rakyat (WPR), adalah bagian dari
wilayah
pemerintah provinsi. -
Wilayah pertambangan pertambangan
-
(WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat.
-
WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.
Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah : a.
Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b.
Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c.
Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d.
Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
e.
Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f.
Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Wilayah pencadangan
negara
(WPN), adalah bagian dari wilayah
pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan
tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang
dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat
diusahakan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagaian luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a.
Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
b.
Sumber devisa negara;
c.
Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
d.
Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
e.
Daya dukung lingkungan; dan/atau
f.
Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. Pada saat ini optimalisasi pertambangan di wilayah Kabupaten Muaro
Jambi masih berupa potensi bahan galian strategis yaitu sumber daya alam non hayati berupa marmer, batu bara, batu gamping, bentonit, granit dan air raksa yang berpotensi untuk dieksploitasi. Untuk kegiatan pertambangan bahan galian yang berjalan terdapat di Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Mestong dan Sungai Gelam Bahan Galian Strategis; yang termasuk kategori bahan galian strategis adalah emas, pasir besi dan bijih besi. Belum diperoleh data rinci tentang deposit emas yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi Pemanfaatan bahan strategis ini akan membuka lapangan kerja dan penghasilan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Lokasi bahan galian harus memenuhi persyaratan dan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, tentu hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Bahan Galian Vital; yang termasuk kategori bahan galian vital adalah perlit, granodiorit, obsidian, kaolin, batu gamping, lempung dan pasir kuarsa. Jenis batuan ini umumnya digunakan sebagai bahan dasar untuk Industri. Muaro Jambi mempunyai potensi bahan galian vital yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Bahan galian ini dapat saja dikelola (eksploitasi) dengan prioritas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan tidak merusak lingkungan.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Bahan Galian Konstruksi; merupakan jenis batuan yang
kuat dan umum
digunakan sebagai bahan dasar bangunan (konstruksi), seperti basalt, batu apung, pasir batu dan batu tembakak. Basalt dan Batu Apung banyak terdapat di kawasan perbukitan. Sedangkan pasir batu (sirtu) umumnya terdapat pada wilayah hilir sungai. Pemanfaatan bahan galian sudah pasti akan membawa dampak lingkungan. Oleh karena itu pemanfaatannya sebaiknya dibatasi untuk kebutuhan lokal sehingga tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bahan Galian Sumber Energi; di Kabupaten Muaro Jambi terdapat dua jenis bahan galian sumber energi yaitu batu bara dan panas bumi. Batu bara masih berupa potensi deposit. Sedangkan panas bumi merupakan potensi yang paling besar yang diperkirakan dapat menghasilkan listrik . Kedua jenis bahan galian sumber energi ini dapat saja dimanfaatkan, namun jauh lebih penting untuk memprioritaskan pemanfaatan panas bumi. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarui (alternatif) dapat menjadi solusi sumber daya listrik yang terbatas untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan pelayanan energi diseluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. 7.
Kawasan Industri Di Muaro Jambi hanya ada indusri kecil
yang tersebar di kawasan
perkotaan di Kecamatan Sekernana, Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu. Mengingat semakin terbatasnya luas lahan untuk kegiatan usaha pertanian serta perlunya peningkatan SDM masyarakat, maka kegiatan industri yang berbasis agro perlu didorong pertumbuhannya. Oleh karena itu industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan perlu mendapat prioritas utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Agroindustri dapat dikembangkan dibeberapa kecamatan yang berdekatan dengan Kota Jambi, seperti di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan dan Mestong.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Kegiatan industri yang dikembangkan dapat saja berupa industri kecil sampai sedang namun tetap berupa industri ramah lingkungan dan non polutan. 8.
Kawasan Pariwisata Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Muaro Jambi ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) provinsi Jambi yang dapat sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat
pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara
maupun
mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang
didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan wisata yang cukup potensial dan menjadi andalan Kabupaten Muaro Jambi adalah kawasan wisata Candi Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo, kawasan wisata agro industri perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar, Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Kumpeh Ulu, Sungai Gelam dan Komunitas Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong. Khusus mengenai Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi yang terletak di Kecamatan Maro Sebo, pada tahun 2011 Bapak Presiden RI telah menetapkan Kawasan Candi Muaro Jambi sebagai salah satu Kawasan Wisata Sejarah Terpadu di Indonesia. Dengan ditetapkannya Kawasan Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Wisata Sejarah Terpadu ini, diharapkan berbagai program guna mendukungan pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Terpadu ini dapat terus ditingkatkan, baik melalui pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Sengeti sebagai Ibukota Pemerintahan dapat dijadikan pusat wisata
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
budaya. Sementara itu untuk wisata lainnya berupa wisata alam yang dapat digabung dengan paket wisata terpadu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, baik perjalanan wisata maupun wisata budaya yang bersifat sejarah dan atraksi budaya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Strategi pengembangan wisata
Muaro Jambi dapat dimulai dengan
memadukan dengan kegiatan wisata yang diarahkan dalam kebijakan provinsi Jambi, dimana selanjutnya diperluas ke pariwisata budaya yang lebih spesifik yang menjadi ciri khas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk itu diperlukan dukungan promosi yang gencar, pembangunan infrastruktur, penguatan
strategi pemasaran dan meningkatkan pelayanan
wisatawan mulai dari informasi sampai fasilitas penunjang pada tiap-tiap kawasan wisata alam yang sudah ada. Pengembangan wisata alam lainnya dapat dilakukan seiring dengan penguatan dan pengembangan objek yang sudah ada.
Tabel 2.8 Nama dan Lokasi Wisata di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan
1. Mestong
2.
Sungai Bahar
Nama Obyek Wisata
Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata Penangkaran Buaya Upacara Adat Seni Pertunjukan Taman pemancingan Perkebunan Pertanian Tan. Pangan Kehidupan Suku Anak Dalam Seni Pertunjukan Perkebunan Kehidupan Suku Anak Dalam
Danau Arang-arang Sungai Makam Kuno (Selaras Pinang Masak, Orang 3.
Kumpeh Ulu
Kayo Gemuk, Orang Kayo Pedataran) Kerajinan Desa Perkebunan Perikanan Peternakan Pertanian Tan. Pangan Taman Wisata (Taman Hiburan ACI) Bumi Perkemahan Pemuda dan BBAT Perkebunan Buah-buahan PT BHG
Jenis Wisata Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah
Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Agro
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
4.
5.
6.
Kumpeh
Maro Sebo
Jambi Luar Kota
7.
Sekernan
8.
Sungai Gelam
Sungai Seni Pertunjukan Perkebunan Perikanan Pertanian Tan. Pangan Peternakan Komplek Percandian Muaro Jambi Perkebunan Duku, Durian, Jeruk Bali Wisata Buru Museum Peninggalan Sejarah Upacara Adat Seni Pertunjukan Desa Kerajinan Bekarang Ikan Kehidupan Suku Anak Dalam Taman Setiti Indah Sungai Wisata Buru Peninggalan Sejarah Candi Pematang Jering Seni Pertunjukan Taman Pemancingan Perkebunan Perikanan Pertanian Tan. Pangan Peternakan Upacara Adat Turun ke Sawah Kehidupan Suku Anak Dalam Sungai Wisata Buru Upacara Adat (Ngantar Kembang ke Kuburan) Seni Pertunjukan Perkebunan Pertanian Tan. Pangan Peternakan Pertanian hortikultura, Peternakan, Perkebunan
Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya/ Sejarah Wisata Agro Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro
9. Kawasan Permukiman Permukiman Perkotaan; pertumbuhan kawasan perkotaan di Muaro Jambi akan mempunyai ciri kawasan permukiman
perkotaan
pada kawasan sekitar
perbatasan dengan Kota Jambi dan sepanjang koridor Kota Jambi dan Sengeti sebagai Ibukota Kabupaten Muaro Jambi. Secara fungsional Kota Sengeti adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya.
Sedangkan
permukiman sekitar perbatasan kota Jambi sebagai kawasan perkotaan hinterland dari Kota Jambi dan Kota Sengeti dengan fungsi utama kegiatan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
berbasis perdagangan dan jasa serta akan menjadi pusat kegiatan agro industri. Kawasan perkotaan yang akan cenderung berkembang tersebut berada di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernana dan Kumnpeh Ulu. Permukiman Perdesaan; Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik. Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis. Memperhatikan kondisi faktual lapangan pola pembangunan permukiman di Muaro Jambi umumnya membentuk pola pita (ribbon) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan. Hal ini mudah dilihat, terutama dari Pudak sampai Tanjung di Kecamatan Kumpeh, serta di sekitar Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, dan Sungai Gelam yang merupakan konsentrasi utama permukiman penduduk wilayah perdesaan di Muaro Jambi. Pembangunan permukiman perdesaan di Muaro Jambi memang belum padat dan menimbulkan masalah. Selanjutnya pola pembangunan permukiman dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan rencana pola ruang diatas, pola ruang Muaro Jambi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 1.
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung;
2.
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya; Diantara kedua jenis rencana pola ruang tesrebut juga dipetakan
beberapa kawasan yang berhimpit dengan kedua pola ruang diatas, yaitu : Rencana kawasan perkotaan Sengeti (Kawasan Koridor Sengeti – Kota Jambi). Berikut rencana pola ruang kawasan Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta dibawah ini.
Gambar 2.2 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010 -2030
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik regional Bruto Daerah tersebut, PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah penyusunan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan perekonomian suatu wilayah dan tingkat kesejahteraan rakyatnya. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah. PDRB Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2013 tercatat sebesar 6.49 triliun rupiah, meningkat 17.28 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 1.51 triliun rupiah, meningkat 7.69 persen. Pada tahun lalu Nilai produksi Migas mengalami penurunan, Migas tercatat negatif 0.04 persen namun pada tahun 2013 ini sedikit meningkat sebesar 0.69 persen.
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Muaro Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 2500 Pertanian 2000
Tamb,gali Industri Listrik, air
1500
Konstruksi Perdagangan
1000
Angkutan, komunikasi Keuangan
500
Jasa-jasa 0 Sektor
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Struktur Ekonomi Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peran/kontribusi sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut . Sektor pertanian menempati urutan yang pertama sebagai penyumbang / kontribusi terbesar yaitu mencapai 33.14 persen dalam pembentukan struktur perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2013, pada sektor ini penyumbang terbesar adalah subsektor perkebunan sebesar 16.99 persen. Peranan sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi hendaknya diupayakan secara terus menerus dalam meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian . Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang tentunya akan berdampak pada nilai jual produk dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Laju pertumbuhan sub sektor migas pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0.69 persen merupakan laju pertumbuhan terendah, namun pada tahun sebelumya yaitu pada tahun 2012 minus 0,04 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2013, Kabupaten Muaro Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7.69 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor konstruksi sebesar 14.80 persen. Kemudian diikuti oleh sektor Listrik dan air pada urutan kedua sebesar 12,23 persen, hal ini disebabkan berkembangnya real estate dikawasan kab. Muaro Jambi kemudian diikuti sektor pertanian sebesar 9.36 persen yang juga merupakan andalan Kab. Muaro Jambi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.17 persen.
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 – 2013 No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Pertanian
10,37
9,66
9,39
9,27
9,36
2
Pertambangan Penggalian
5,52
1,22
2,14
1,17
2,17
3
Industri Pengolahan
4,91
4,19
4,21
6,04
7,22
4
Listrik Air
66,59
29,74
12,28
12,13
12,23
5
Bangunan
12,88
13,29
13,12
13,00
14,80
6
Perdagangan
10,31
9,62
9,09
9,21
9,13
7
Pengangkutan Komunikasi
3,80
8,70
4,91
5,69
7,22
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
8
Keuangan
2,72
4,47
5,62
7,33
7,54
9
Jasa-jasa
5,88
7,41
7,83
8,71
6,30
7,95
6,96
6,98
7,25
7,69
PDRB Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2013 sebesar 7.69 persen
lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya, tahun 2012
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi tercatat sebesar 7.25 persen. Pertumbuhan kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2013 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama pada sektor konstruksi hal ini disebabkan berkembangnmya real estate dan bangunan diwilayah kab. Muaro Jambi, kemudian diikuti dengan sektor listrik dan sektor pertanian. Pada tahun 2013 sektor pertanian kembali tumbuh sebesar 9.36 persen lebih baik jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 9,27 persen yang mengalami pertumbuhan melambat jika dibandingkan tahun 2011 yang sudah mencapai sebesar 9.39 persen. Laju pertumbuhan sub sektor pertanian tahun 2013 ini didukung oleh sub sektor peternakan dan perikanan yang mengalami peningkatan 6.84 persen da 8.97 persen.
2.1.2.1 Aspek Kesejahteraan Sosial Fokus kesejahteraan sosial diukur dari indikator aspek pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), indikator aspek kesehatan (AKB, balita gizi buruk), dan indikatorketenagakerjaan (tingkat kesempatan kerja/penduduk yang bekerja). Salah satu indikator keberhasilan Pembangunan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK dan APM Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel.2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 - 2014 No
Jenjang Pendidikan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
APK
APM
APK
APM
APK
APM
APK
APM
1.
SD/MI
108,27
98,58
106,56
96,59
106,67
96,79
106,67
96,82%
2.
SMP/MTs
86,26
82,14
85,83
81,31
86,35
82,09
88,5%
89,9 %
3.
SMA/SMK/MA
55,49
83,28
50,35
47,07
56,45
53,17
83,7 %
79,5 %
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Kemudian tingkat kelulusan siswa yang mengikuti UN jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 rata-rata sebesar 99%. Untuk jenjang SD/MI tingkat kelulusan tahun 2014 rata-rata 100%. Jenjang pendidikan SMP/MTs tingkat kelulusan siswa yang mengikuti UN tahun 2014 rata-rata mencapai 99,2 %. Untuk tingkat kelulusan siswa yang mengikuti UN SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 99%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar, kualitas siswa dan kualitas tenaga kependidikan di Kabupaten Muaro Jambi cukup baik dan memiliki kompetensi yang tinggi. Dalam aspek kesehatan Angka harapan hidup naik dari 69,39 menjadi 69,49 atau rata – rata kenaikannya 0,04 per tahunnya. Angka Kematian Bayi menurun dari 33 menjadi 32 dan gizi buruk jg menurun di tahun 2013 penderita gizi buruk sebanyak 12 orang sedangkan tahun 2014 menjadi 10 orang. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2007 Angka Harapan Hidup sebesar 68,9 meningkat menjadi 69,49 pada tahun 2014. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan rata-rata 0,40 per tahunnya. Dalam aspek kesempatan kerja, pengangguran yang menjadi salah satu indikator pembangunan Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran di Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.11 Jumlah Pencari Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, Jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran yang Terdaftar Kabupaten Muaro Jambi Sampai dengan Tahun 2012 - 2014 No 1
2 3 4
5 6 7 8
Uraian Tenaga Kerja (Org) a. Tenaga Kerja dalam Negeri Tenaga Kerja Wanita Tenaga Kerja Pria Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA Jumlah Tenaga Kerja Pada PMDN b. TKI di Luar Negeri Tenaga kerja Wanita Tenaga kerja Pria Angakatan kerja (org) Kesempatan Kerja (org) Penduduk 15 tahun Keatas yang berkerja a. Menurut Jenis Kegiatan b. Menurut lapangan Pekerjaan Utama c. Menurut status Pekerjaan Utama Jumlah Pencari kerja Yang Mendaftarkan Jumlah Pencari kerja Yang ditempatkan Angka Pekerja dengan Upah sesuai UMR Pengangguran
2012
Tahun 2013
2014
4.549 14.229 18.778
4.801 14.542 19.343
7.037 23.079 30.697
814 125
1.347 350
1.347 500
5.001 6.543 7.234 814 68 70%
5.169 6.633 7.541 1.347 101 75%
8.232 10.022 12.355 1.069 143 80%
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
9
a. Pengangguran terselubung b. Setengah Menganggur c. Pengangguran terbuka Tingkat Pengangguran (%)
-
-
-
Sumber : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014
Dari tabel diatas terlihat peningkatan kesempatan kerja terdaftar di Dinas Sosial dan Nakertrans, dari 125 orang pada tahun 2012 menjadi 350 orang pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 500 orang pada tahun 2014. Gambaran ini menjadi dasar akan keseriusan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal mengurangi pengangguran.
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD tahun 2014
meliputi Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 dan Tahun 2014, Serta Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 20112016.
2.2.1 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 dan Tahun 2014. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – undang bahwasanya tujuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Adapun hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 dan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.12 hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 dan Tahun 2014 N o
Urusan Wajib/Pilihan Pemerintahan Daerah
Indikator
Kondisi Tahun 2013
Kondisi Tahun 2014
Perubah an
URUSAN WAJIB
2
( yang berkaitan dengan pelayanan dasar ) Urusan Pendidikan
• Angka melek huruf
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
• Angka kelulusan siswa SD s/d SMA
3
99
99,4
0,4
• Angka partisipasi murni
77,35
88,74
11,39
• Angka partisipasi kasar
83,16
92,96
9,8
4,04/1000 Kh 65,15 / 100000Kh 69,39
4,04/1000 Kh 65,15 / 100000Kh 69,49
0,1
12
10
-2
1.088,15
1.090,05
1,9
66,24
76,58
10,34
2.898,85
3.028,02
129,165
19,56
17,61
-1,95
216,95
258,14
41,19
117,434
48,750
-68,684
Urusan Kesehatan • Angka kematian bayi • Angka kematian ibu • Angka usia harapan hidup • Persentase balita gizi buruk
4
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
• Panjang Jalan • Persentase Jalan Kondisi Baik • Panjang Jembatan • Cakupan Jaringan Irigasi • Panjang Jaringan Irigasi Yang dibangun • Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun
-
9,80%
• Cakupan Pelayanan Air Bersih • Persentase Pemanfaatan Ruang 5
Urusan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
• Jumlah Organisasi Kemasyarakatan • Jumlah Anggota Satuan Pol PP
38
22
-16
90
83
-7
11408
11050
-358
• Jumlah PMKS
395
395
0
• Jumlah Desa Lokasi Bencana
75
48
-27
38.886
60.813
21.927
350
500
150
1.347
1.069
-278
75%
80%
5%
• Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas 6
Urusan Sosial dan Penanggulangan Bencana
URUSAN WAJIB ( yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ) Urusan Tenaga Kerja
• Jumlah Rumah Tangga Miskin
• Angka Tenaga Kerja (org) • Angkatan Kerja (org) • Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar (org) • Angka Pekerja dengan Upah sesuai UMR (org)
Urusan Lingkungan hidup
• Persentase Pencemaran status mutu air • Persentase Pencemaran status mutu udara • Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
• Persentase Tempat Usaha yang memiliki Izin HO 6
Urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika
• Angka Kecelakaan Lalu lintas • Jumlah Total Uji Laik Kendaraan (KIR) • Persentase Sarana Prasarana Perhubungan
7.629
7.629
0
80%
80%
0%
75%
80%
5%
59.780
63.025
3.245
14.473
14.824
351
• Jumlah Penduduk Wajib KTP • Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
295.627
293.268
(2.359)
253.977
88.942
• Jumlah KK yang dikeluarkan • Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
109.882
110.437
555
355.498
352.746
(2.752)
• Persentase pertumbuhan UMK
19,25%
6,90%
-12%
• Persentase koperasi aktif
12,43%
15,36%
3%
23
24
1
24,23 M
36,9 M
13 M
35.915
38.313
2.398
73
71
(2)
• Luas Areal Persawahan (Ha)
11.162
11.076
( 86 )
• Luas Lahan Pertanian (Ha)
359.682
359.647
( 35 )
392.908,97
392.276,80
(732)
• Persentase Fasilitas Perhubungan • Persentase Perkembangan Komunikasi & Informasi 7
8
1 1
1 2
1 3
Urusan Pemberdayaan Perempuan KB dan Perlindungan Anak
Urusan Kependudukan & Catatan Sipil
Urusan koperasi Usaha kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal
Urusan Ketahanan Pangan
• Jumlah peserta KB aktif • Jumlah PIK KRR • Jumlah perempuan di Kab.Ma. Jambi
• Jumlah Izin Yang Dikeluarkan • Jumlah Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN • Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan • Jumlah Kebutuhan Beras (TON) • Jumlah Penyuluh (Org)
1 3
URUSAN PILIHAN Pertanian
165.035
1 4
Kehutanan
• Luasan Lahan Kritis (Ha) • Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas • Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas
1 5
Energi dan Sumber daya Mineral
• Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas • Persentase Terpeliharanya
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Kantrantibmas • Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas 1 6
Pariwisata Pemuda dan Olah raga
• Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas • Persentase Terpeliharanya Kantrantibmas
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dengan berbagai program dan kegiatan unggulan guna pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro jambi 2011 – 2016. Untuk itu guna mengukur sejauh mana pencapaian target – target kinerja maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan. Evaluasi hasil RKPD tahun 2015 Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2015/terget triwulan kedua tahun 2015) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi. Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing – masing misi. Adapun criteria kategori skala penilaian berdasarkan dengan skala pengukuran Ordinal sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi
: ≥ 90%
2. Tinggi
: 71 – 90 %
3. Sedang
: 61 – 70 %
4. Rendah
: ≤ 50 – 60 %
5. Sangat Rendah
: ≤ 50 %
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari Program (rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator Capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata Indikator Kinerja Maupun Rerata indikator Capaian). Hasil capaian kinerja per urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bagian Lampiran Perubahan RKPD ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui urusan-urusan yang menjadi kewenangan SKPD yang harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam hal Realisasi RPJMD Kabupaten muaro Jambi Pada tahun Keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016, upaya pembangunan daerah melalui lima prioritas pembangunan/daerah misi daerah telah menghasilkan berbagai capaian pada setiap sasaran yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi indikator kinerja yang ada. Dari evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 – 2016 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Kinerja Kabupaten Muaro Jambi dalam memenuhi Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan sudah berada dalam jalur yang benar, dan kinerja ini perlu dipertahankan. Hal ini dapat diketahui dari 6 (enam) sasaran tercapai dengan persentase 64,44% dengan jumlah indikator kinerja 26 (dua puluh enam) indikator telah tercapai dari jumlah keseluruhan 7 (tujuh) sasaran dan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja yang akan dicapai. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Sasaran
Indikator
Tercapai
Kinerja
Akan
Perlu Usaha
Tercapai
Keras
Sasaran 1
12
7
5
-
Sasaran 2
4
3
1
-
Sasaran 3
1
-
1
-
Sasaran 4
1
1
-
-
Sasaran 5
14
8
6
-
Sasaran 6
9
7
2
-
Sasaran 7
4
3
2
-
45
29
16
0
Jumlah
64,44%
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target dari Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan adalah : masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan pada masyarakat pedalaman, belum meratanya distribusi guru, masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang kesehatan, masih terbatasnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat/alat kesehatan. Dari permasalahan tersebut disarankan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : Perlu adanya meng-cover opportunity cost dan pemudahan akses menuju sekolah, perlu adanya evaluasi terhadap jumlah guru pada setiap sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan baik secara kualitas melalui pelatihan dan kuantitas melalui penambahan tenaga kesehatan. 2. Kinerja Kabupaten Muaro Jambi dalam memenuhi Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman Dan Demokratis bisa di kategorikan berhasil. Hal ini dikarenakan 4 (empat) sasaran tercapai dengan persentase 74,07% dengan jumlah indikator kinerja yang tercapai 20 (dua puluh) indikator kinerja dari jumlah keseluruhan 6 (enam) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Sasaran
Indikator
Tercapai
Kinerja
Akan
Perlu
Tercapai
Usaha Keras
Sasaran 1
4
1
1
2
Sasaran 2
5
4
1
-
74,07%
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Sasaran 3
8
8
-
-
Sasaran 4
4
4
-
-
Sasaran 5
3
1
-
2
Sasaran 6
3
2
1
-
27
20
3
4
Jumlah
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman Dan Demokratis adalah : masih kurangnya kesadaran masyrakat akan arti pentingnya mengenai kehidupan yang harmonis, rukun, aman dan demokratis dan masih adanya egoisme kesukuan. Dari permasalahan tersebut disarankan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : diperlukannya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai arti pentingnya kehidupan yang harmonis, rukun, aman dan demokratis dan meningkatkan pertemuan antar masyarakat melalui event-event agar terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antar individu yang ada di masyarakat. 3. Kinerja Kabupaten Muaro Jambi dalam memenuhi Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif, Efisien, Proporsional, Akuntabel Dan Transparan bisa di kategorikan berhasil. Hal ini dikarenakan 12 (dua belas) sasaran tercapai dengan persentase 81,81% dengan jumlah indikator kinerja yang tercapai 81 (delapan puluh satu) indikator kinerja dari jumlah keseluruhan 12 (dua belas) sasaran dan 99 (Sembilan puluh sembilan) indikator kinerja yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Sasaran
Indikator
Tercapai
Kinerja
Akan
Perlu
Tercapai
Usaha Keras
Sasaran 1
3
2
1
-
Sasaran 2
8
8
-
-
Sasaran 3
12
10
2
-
Sasaran 4
10
8
2
-
Sasaran 5
6
6
-
-
Sasaran 6
8
8
-
-
Sasaran 7
9
5
4
-
Sasaran 8
6
5
1
-
81,81%
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Sasaran 9
4
4
-
-
Sasaran 10
13
11
1
1
Sasaran 11
12
8
4
-
Sasaran 12
8
6
-
2
Jumlah
99
81
15
3
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif, Efisien, Proporsional, Akuntabel Dan Transparan adalah : masih adanya komposisi aparatur yang belum ideal untuk melakukan tugas-tugasnya agar lebih efektif, efesien dan profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah dan permasalahan lainnya adalah disiplin dari aparatur itu sendiri. Dari permasalahan tersebut disarankan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : harus adanya analisis jabatan, pelatihan dan kompetensi serta penempatan aparatur sesuai dengan kemampuan/pendidikan masing-masing aparatur di setiap SKPD dan harus adanya penegakan disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik dari sisi sanksi maupun dari sisi reward (penghargaan). 4. Kinerja Kabupaten Muaro Jambi dalam memenuhi Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Sumber Daya Daerah, Investasi, Pariwisata Dan Daya Saing Daerah Yang Berwawasan Lingkungan bisa di kategorikan cukup berhasil. Hal ini dikarenakan 11 (sebelas) sasaran dan 40 (empat puluh) indikator kinerja yang tercapai dengan persentase 54,79% dari jumlah keseluruhan 16 (enam belas) sasaran dan 70 (tujuh puluh) indikator kinerja yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Sasaran
Indikator
Tercapai
Kinerja
Akan
Perlu
Tercapai
Usaha Keras
Sasaran 1
11
3
5
3
Sasaran 2
2
1
1
-
Sasaran 3
9
4
-
5
Sasaran 4
7
2
2
3
Sasaran 5
2
2
-
-
54,79%
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Sasaran 6
2
-
2
-
Sasaran 7
2
1
1
-
Sasaran 8
4
3
1
-
Sasaran 9
2
1
1
-
Sasaran 10
1
1
-
-
Sasaran 11
6
3
3
-
Sasaran 12
2
1
-
1
Sasaran 13
6
5
1
-
Sasaran 14
5
4
1
-
Sasaran 15
8
5
1
2
Sasaran 16
4
4
-
-
70
40
19
14
Jumlah
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Sumber Daya Daerah, Investasi, Pariwisata Dan Daya Saing Daerah Yang Berwawasan Lingkungan adalah : masih kurangnya jumlah dan pengembangan serta pemasaran potensi objekobjek wisata yang tentunya juga dapat berpengaruh pada nilai investasi dan masih kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada masyarakat dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga mempengaruhi pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dari permasalahan tersebut disarankan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : harus adanya peningkatan pemasaran potensi objek-objek wisata sehingga dapat mendorong pertambahan jumlah dan pengembangan objek-objek wisata yang tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai investasi, dan harus adanya peningkatan dalam hal pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). 5. Kinerja Kabupaten Muaro Jambi dalam memenuhi Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Utilitas Lainnya Sesuai Dengan Tata Ruang Yang Memiliki Daya Dukung Lingkungan bisa di kategorikan berhasil. Hal ini dikarenakan 8 (delapan) sasaran dan 46 (empat puluh enam) indikator kinerja yang tercapai dengan persentase 75,40% dari jumlah keseluruhan 13 (tiga belas) sasaran dan 61 (enam puluh satu) indikator kinerja yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Sasaran
Indikator
Tercapai
Kinerja
Akan
Perlu
Tercapai
Usaha Keras
Sasaran 1
7
5
2
-
Sasaran 2
2
1
1
-
Sasaran 3
7
7
-
-
Sasaran 4
4
3
1
-
Sasaran 5
3
1
1
1
Sasaran 6
2
2
-
-
Sasaran 7
1
-
1
-
Sasaran 8
5
2
3
-
Sasaran 9
2
-
2
-
Sasaran 10
11
9
2
-
Sasaran 11
10
9
1
-
Sasaran 12
3
3
-
-
Sasaran 13
4
4
-
-
Jumlah
61
46
14
1
75,40%
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Capaian Prioritas Pembangunan Meningkatkan Dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Utilitas Lainnya Sesuai Dengan Tata Ruang Yang Memiliki Daya Dukung Lingkungan adalah : kondisi wilayah geografis Kabupaten Muaro Jambi yang luas dan kurang meratanya penyebaran penduduk terutama pada wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil merupakan bagian dari penyebab terjadinya belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur khususnya pada wilayah cekungan dan rawa. Dari permasalahan tersebut disarankan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : harus adanya peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dan bersifat kontinyu (berkelanjutan) terhadap daerah-daerah cekungan dan rawa pada wilayah pedesaan dalam peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten.
2.3 Permasalahan pembangunan daerah. 2.3.1 Permasalahan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Bertolak dari kemajuan pembangunan yang telah dicapai tahun 2014 dan melihat rencana capaian kinerja pembangunan tahun 2015, Kabupaten Muaro Jambi masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dibawah ini : BIDANG PENDIDIKAN
Tingginya angka putus sekolah terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;
Rendahnya AMH di Kab. Muaro Jambi;
Rendahnya APK/APM tingkat SLTP-SLTA;
Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat;
Tata kelola pendidikan yang belum baik
BIDANG KESEHATAN
Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan;
Masih adanya kasus gizi buruk;
Masih adanya Kematian ibu, bayi dan balita;
PHBS dan kualitas kesehatan lingkungan masih rendah berdampak pada terjadinya penyakit menular;
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah;
SKPD penyedia layanan umum belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat
Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang membidangi SPM.
KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KETENAGA KERJAAN
Belum optimalnya koordinasi pengelolaan program pengentasan kemiskinan
basis data keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan;
Jumlah pengangguran terbuka masih relatif tinggi sementara lapangan kerja dan peluang kerja sangat terbatas;
Sistem informasi ketenagakerjaan dan peluang kerja masih belum terintegrasi
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Stabilitas Harga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari raya keagamaan.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Fluktuasi produksi bahan pangan akibat perubahan iklim global dan konversi lahan pertanian produktif
Masih terjadinya kerawanan pangan , kasus kurang gizi;
Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan
Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
Adanya kendala status lahan bagi pengembangan infrastruktur jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
Aksesibilitas antar wilayah dalam kabupaten belum merata;
Belum adanya perencanaan detail tata ruang
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan laut; lahan; aliran sungai; dan udara akibat dampak usaha/kegiatan dan perubahan iklim global;
Pelayanan dan pengelolaan limbah cair dan padat belum optimal;
Mitigasi bencana dan kegawatdaruratan belum dilakukan dengan baik
Belum tersedianya gudang logistik untuk buffer stock bantuan bencana
Strategis Tahun 2015 Isu strategis merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2015 serta permasalahan utama Kabupaten Muaro Jambi di Tahun 2015 serta permasalahan utama Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan prioritas penanganan. Isu Strategis disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016, RKP Nasional, RKPD Provinsi serta pertimbangan para pemangku kepentingan. Untuk Tahun 2015 ditetapkan isu strategis Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut : a. Kemiskinan, pengangguran dan ketenaga kerjaan, b. Akses pelayanan pendidikan, c. Pelayanan kesehatan, d. Tata kelola pemerintahan,
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
e. Ketahanan pangan masyarakat, f. infrastruktur jalan, jembatan, sumberdaya air; penataan fungsi ruang; serta penataan perumahan dan pemukiman;
Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan Tahun ke-4 periode kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 mengupayakan pola pembangunan aspiratif bagi keterwujudan masyarakat yang cerdas Kuad dan sejahtera seiring dengan upaya pemerintah Provinsi Jambi dan nasional. Berdasarkan hasil evaluasi RJPMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014, pencapaian realisasi angka-angka target RPJMD masih memerlukan akselerasi sehingga dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pada aspek ekonomi, Kondisi perekonomian Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2014 mengalami staknan seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang melambat hal ini dikarenakan Tahun 2014 merupakan tahun Politik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2014 sebesar 7,26%. Pada Tahun 2015 diproyeksikan menurun menjadi sektar 6,5 %. Untuk mensinergikan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Muaro Jambi merujuk pada prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi agar “Jambi Emas” 2015 dapat terwujud. Untuk mendorong pertumbuhan (ProGrowth), memperluas kesempatan kerja (Pro Job), menanggulangi kemiskinan (Pro Poor), dan merespon persoalan - persoalan lingkungan (Pro Environment), arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 adalah mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan merata melalui pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Kebijakan yang terkait dengan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat dan percpatan pembangunan infrastruktur daerah adalah : 1. Peningkatandan pemerataan ketahanan pangan; 2. Meningkatkan daya saing sistem & jaringan distribusi barang; 3. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Muaro Jambi; 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan, Perkebunan dan Pertanian. 5. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan, pengembangan hutan rakyat; 6. Memantapkan kondisi infrastruktur dan transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, distribusi barang dan jasa. 7. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat dapat ditinjau dari perspektif obyektif dan subyektif. Perspektif obyektif yang didasari pada ukuran dan indikator yang dapat mengidentifikasikan status kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan persepsi responden. Persepsi subyektif didasarkan pada pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perubahan taraf hidup dan kesejahteraan yang mereka rasakan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan perspektif obyektif penyusunan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan perekonomian suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah. PDRB Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2013 tercatat sebesar 6.49 triliun rupiah, meningkat 17.28 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 1.51 triliun rupiah, meningkat 7.69 persen. Pada tahun lalu Nilai produksi Migas mengalami penurunan, Migas tercatat negatif 0.04 persen namun pada tahun 2013 ini sedikit meningkat sebesar 0.69 persen. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai 2013 berkembang sebesar 884.75 persen lebih besar dibandingkan tahun 2000, sedangkan berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Muaro Jambi berkembang 205.84 kali lebih besar dibanding tahun 2000.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Tabel. 3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi (Persentase) No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Pertanian
29,40
30,44
31,44
32,20
33,14
2
Pertambangan penggalian
29,48
25,55
23,08
21,87
20,62
3
Industri Pengolahan
11,33
11,54
11,34
11,12
11,04
4
Listrik Air
0,18
0,25
0,27
0,28
0,29
5
Bangunan
4,27
4,81
5,43
5,83
6,17
6
Perdagangan
13,76
15,25
16,07
16,44
16,59
7
Pengangkutan Komunikasi
2,40
2,40
2,38
2,23
2,12
8
Keuangan
2,21
2,24
2,30
2,24
2,20
9
Jasa-jasa
6,95
7,53
7,69
7,80
7,83
Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi
Grafik 3.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Struktur Ekonomi 2.12 2.2
pertanian
7.83 33.14
16.59
tambang,gali Ind.olah listrik,air Konstruksi
11.04
20.62
Perdagangn, hotel,rest Angkutan,komunikasi Keuangan
0.29 6.17
Jasa-jasa
Pada tahun 2013, Kabupaten Muaro Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7.69 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor konstruksi sebesar 14.80 persen. Kemudian diikuti oleh sektor Listrik dan air pada urutan kedua sebesar 12,23 persen, hal ini disebabkan berkembangnya real estate dikawasan kab. Muaro Jambi kemudian diikuti sektor pertanian sebesar 9.36 persen yang juga merupakan andalan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.17 persen.
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Pertanian
10,37
9,66
9,39
9,27
9,36
2
Pertambangan Penggalian
5,52
1,22
2,14
1,17
2,17
3
Industri Pengolahan
4,91
4,19
4,21
6,04
7,22
4
Listrik Air
66,59
29,74
12,28
12,13
12,23
5
Bangunan
12,88
13,29
13,12
13,00
14,80
6
Perdagangan
10,31
9,62
9,09
9,21
9,13
7
Pengangkutan Komunikasi
3,80
8,70
4,91
5,69
7,22
8
Keuangan
2,72
4,47
5,62
7,33
7,54
9
Jasa-jasa
5,88
7,41
7,83
8,71
6,30
7,95
6,96
6,98
7,25
7,69
PDRB Sumber : BPS 2014 Kabupaten Muaro Jambi
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2013 sebesar 7.69 persen
lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya, tahun 2012
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi tercatat sebesar 7.25 persen . Pertumbuhan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama pada sektor konstruksi hal ini disebabkan berkembangnmya real estate dan bangunan diwilayah Kabupaten Muaro Jambi, kemudian diikuti dengan sektor listrik dan sektor pertanian. Akan tetapi pada tahun 2014 hingga 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik, iklim yang tidak menentu yang berpengaruh pada produksi perkebunan dan pertanian, harga jual hasil perkebunan dan pertanian yang terus anjlok yang, serta tingginya harga barang dikarenakan tingginya kurs dollar terhadap rupiah.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muaro Jambi
10 8 6 Migas
4
Non Migas
2 0 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS Kabupaten Muaro Jambi
Pada tahun 2013 sektor pertanian kembali tumbuh sebesar 9.36 persen lebih baik jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 9,27 persen yang mengalami pertumbuhan melambat jika dibandingkan tahun 2011 yang sudah mencapai sebesar 9.39 persen. Laju pertumbuhan sub sektor pertanian tahun 2013 ini didukung oleh sub sektor peternakan dan perikanan yang mengalami peningkatan 6.84 persen da 8.97 persen. Sedangkan untuk sub sektor tabama, perkebunan dan kehutanan mengalami pertumbuhan yang melambat. Pendapatan regional per kapita Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga berlaku memperlihatkan peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 yakni pada tahun 2012 sebesar 13.65 juta rupiah dan mencapai 15.44 juta rupiah pada tahun 2013. Pendapatan regional perkapita kabupaten Muaro jambi atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2012 sebesar 3.4 juta rupiah dan mencapai 3.59 juta rupiah pada tahun 2013.
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per kapita Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 – 2013 (Rupiah) Uraian
Harga Berlaku
Harga Konstan
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
2012
2013
2012
2013
[2]
[3]
[4]
[5]
PDRB Per Kapita
15.213.4 56
17.244.1 50
3.854.58 4
4.011.8 20
Pendapatan Regional Perkapita
13.651.0 26
15.473.1 67
3.458.71 6
3.599.8 04
[1]
Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi
Sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, besarnya nilai PDRB per kapita dan Pendapatan per Kapita penduduk perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah khususnya. Sehingga dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun masih berbicara secara makro. Karena nilai PDRB Per Kapita menggambarkan data secara rata-rata, belum mampu bercerita hingga menggambarkan tingkat pemerataannya. Dibutuhkan kajian lebih lanjut melalui survei-survei khusus untuk mengetahui gambaran pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dan Pendapatan Per Kapita penduduk ini, secara nyata telah memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat dan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, pemerintah daerah akan terus berusaha merangsang sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Upaya ini telah ditempuh melalui peluncuran berbagai kebijakan populis yang mampu merangsang, mendorong dan memacu pemberdayaan potensi sumberdaya lokal dan membuka peluang usaha-usaha baru ekonomi produktif. Kondisi perekonomian yang kondusif di Kabupaten Muaro Jambi ditunjang oleh laju inflasi yang rendah.
Tabel 3.4 Nilai Laju Inflasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 - 2014 TAHUN
INFLASI KABUPATEN MUARO JAMBI
INFLASI PROVINSI JAMBI
2009
2,49
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
2010
10,52
2011
2,76
2012
4,22
2013
6,26*
8,74
2014
8,26*
8,72
Sumber : BPS Kab. Muaro Jambi (* Sementara)
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Kondisi Keuangan Daerah A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2014 dan Proyeksi Perubahan 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2014 sebesar Rp.1.037.220.954.494,55 dan pada tahun 2015 Perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi diproyeksikan menjadi Rp.1.071.303.563.878,-.
Tabel 3.5 APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 – 2015 dan
NO
1
URAIAN
2
PENDAPATAN DAERAH
2014 (Rp)
2015 (Rp)
Target Perubahan 2015 (Rp)
Proyeksi / Target 2016 (Rp)
3
4
5
6
990.719.399.685
1.108.902.586.67 7
1.077.575.103.19 4
1.036.689.270. 676
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Pendapatan Asli Daerah
55.849.838.556
62.614.297.000
Hasil Pajak Daerah
23.175.975.872
25.213.000.000
Hasil Retribusi Daerah
12.422.568.584
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
2.719.792.113
17.531.501.988
795.290.035.304
25.163.000.000
11.494.942.000
10.563.256.000
12.333.184.961
4.000.000.000
3.623.343.873
2.500.000.000
21.906.355.000
19.470.375.243
18.659.624.208
831.733.971.372
781.985.225.700
789.058.354.29 7
158.728.757.700
165.805.006.29 7
572.622.998.000
572.622.998.00 0
50.633.470.000
50.630.350.000
243.297.702.378
188.975.107.21 0
33.119.561.378
31.892.013.044
199.178.141.000
146.083.094.16 6
208.480.623.372
565.256.883.000
572.622.998.000
48.929.950.000
50.630.350.000
139.579.525.825
214.554.318.305
86.322.071.000
11.000.000.000
58.655.809.169
18.635.200.000
181.103.202.304
42.257.454.825
52.292.175.116
39.865.016.305 163.689.302.000
11.000.000.000
11.000.000.000
11.000.000.000
Jumlah Pendapatan
990.719.399.685
1.108.902.586.67 7
1.077.575.103.19 4
1.036.689.270. 676
BELANJA DAERAH
1.070.548.459.70 4,00
1.080.257.239.42 3
1.056.025.321.84 3
1.036.689.270. 676
Belanja Tidak Langsung
500.950.312.237, 19
552.317.811.757
613.486.086.193
646.401.185.19 3
Belanja Pegawai
451.370.135.957, 19
490.711.373.477, 70
522.705.008.913
522.705.008.91 3
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Belanja Subsidi
2.434.213.280,00
2.434.213.280
2.434.213.280
2.434.213.280
Belanja Hibah
2.335.000.000,00
1.735.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
Belanja Bantuan Sosial
3.710.963.000,00
4.381.963.000
4.811.963.000
4.811.963.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa
41.060.000.000,0 0
52.805.262.000
82.084.901.000
115.000.000.00 0
40.000.000,00
250.000.000
100.000.000
100.000.000
Belanja Langsung
569.598.147.466, 81
527.939.427.665, 30
442.539.235.650, 66
390.288.085.48 3
Belanja Pegawai
36.889.696.618,0 0
Belanja barang dan Jasa
144.230.490.030, 00
Belanja Modal
388.477.960.818, 81
JUMLAH BELANJA
1.070.548.459.70 4,00
1.080.257.239.42 3,00
1.056.025.321.84 3,66
1.036.689.270. 676
SURPLUS /(DEFISIT)
(79.829.060.019,0 0)
28.645.347.254,0 0
21.549.781.350,6 5
-
Belanja Tidak Terduga
35.763.571.500,0 0
115.710.489.734, 00
376.465.366.431, 30
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Targ et Peru baha n Tahu n 2015 dan Tahu n 2016
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
(33.327.505.209,4 5)
43.327.505.209,4 5
43.327.505.209,4 5
(28.645.347.254, 00)
(28.526.276.604, 69)
-
17.808.980.139,0 0
17.928.050.788,3 1
-
17.808.980.139,0 0
17.928.050.788,3 1
-
46.454.327.393,0 0
46.454.327.393,0 0
-
46.454.327.393,0 0
46.454.327.393,0 0
-
(28.645.347.254, 00)
(28.526.276.604, 69)
-
-
(6.976.495.254,0 4)
-
B. P e r k
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
10.000.000.000,0 0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Utang Jangka Pendek
10.000.000.000,0 0
PEMBIAYAAN NETTO
33.327.505.209,4 5
Sisa lebih anggaran tahun berkenaan (SILPA)
(46.501.554.809,5 5)
e m b a n g a n A n g g a r a n
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Dengan melihat perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, maka diharapkan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran perkembangan APBD Kabupaten Muaro Jambi dari Tahun 2007 - 2014 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.6 Perkembangan APBD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007-2014 No.
Jumlah (Rp)
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
APBD
Pendapatan
446.403.405.680,68 588.848.333.673,98 575.891.585.658,95 601.358.170.793,51 658.726.095.613,29 818.412.596.790,95 1.085.919.634.978,60 1.090.414.533.579,78
418.351.537.507,00 494.261.343.878,00 510.542.777.142,00 589.339.387.601,00 631.235.314.647,00 741.922.966.748,00 961.303.378.746,55 967.585.985.155,00
Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Muaro Jambi
Sedangkan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.7 Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012-2014 No.
Uraian
1
PAD
2
Dana Perimbangan
3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah
Tahun 2012 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
30.048.816.000,00
41.523.945.000,00 814.299.674.120,55
639.481.905.494,00 72.392.245.254,00
105.479.759.626,00
714.922.966.748,00
961.303.378.746,55
Target Tahun 2014 (Rp) 45.765.350.001,00 812.586.211.405,0 0 109.243.423.749,0 0 967.594.985.155,0 0
Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Muaro Jambi
3.2.2
Arah Pengelolaan Belanja Daerah
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya,
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini memperhatikan visi misi Bupati / Wakil Bupati Muaro Jambi terpilih, Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : ”Mewujudkan Masyarakat Muaro Jambi yang Cerdas, Kerukunan, Amanah dan Demokratis, Maju Bersama” Dari visi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, pada dasarnya merupakan keinginan yang bersifat luas dan perlu diterjemahkan kembali kedalam rencana yang lebih operasional. Oleh karena itu, visi daerah tersebut perlu dijabarkan kembali melalui tahapan-tahapan yang spesifik dan jelas terhadap apa yang ingin dicapai. Adapun penjabaran makna dalam visi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi adalah :
Cerdas : 1.
Sumber daya manusia yang berkualitas (hard skill dan soft skill), berkompetensi, terampil dan menguasai teknologi informasi.
2.
Sumber daya manusia yang produktif, sehat, mandiri, Dinamis, kreatif dan inovatif.
3.
Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas.
Mengartikan bahwa dalam era globalisasi dan persaingan saat ini keunggulan suatu daerah ditentukan oleh daya saing daerah, sedangkan daya saing sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang digambarkan oleh penguasaan hard skill dan soft skill, kompetensi dan penguasaan teknologi informasi, produktif, creatif, inovatif, jujur dan mempunyai integritas maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain)dari produk daerah dan sumber daya alam dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KUAD, merupakan singkatan dari : Kerukunan, Amanah, dan Demokratis 1.
Kerukunan: Terwujudnya kehidupan yang harmonis yang tercermin dari kehidupan beragama, sosiali dan politik masyarakat
2.
Amanah: Tercermin dari pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) disemua tingkatan
3.
Demokratis: Merupakan jaminan kesamaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
Mengandung makna keadaan yang menggambarkan perwujudan kerukunan masyarakat dengan rasa aman dan tentram, memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap amanah pembangunan kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dengan nuasa yang demokratis dilandasi supremasi hukum dan HAM.
Maju Bersama : 1.
Tumbuhnya ekonomi
2.
Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan
3.
Berkembangnya kehidupan social budaya yang konstruktif
4.
Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai
5.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan local akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat. Rencana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 diprioritaskan atau di arahkan kepada :
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
A.
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan target : 1.
Pemerataan sebaran sarana pendidikan yang didasarkan jumlah penduduk dan wilayah, maka untuk 2 Tahun kedepan dibutuhkan :
2.
a.
Penambahan jumlah SD
b.
Jumlah penambahan kelas baru SD
c.
Penambahan Jumlah SMP Baru
d.
Penambahan Jumlah kelas baru SMP
e.
Penambahan Jumlah SMU/SMK
f.
Jumlah penambahan kelas baru SMA/SMK
Sarana sekolah masih banyak yang mengalami kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan.
3.
Penyediaan alat-alat laboratorium.
4.
Melanjutkan Pembangunan Rumah Guru/Kepala Sekolah pada wilayah terpencil.
5.
Membuat Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi dengan baik.
6.
MeningkatkanPengawasan kinerja pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan belum merata di setiap kecamatan
Bidang Kesehatan Beberapa prioritas upaya percepatan pembangunan bidang kesehatan antara lain : 1.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
2.
Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah terutama desa yang relatif jauh dan tertinggal dari pusat pelayanan kesehatan, yang menyebabkan masih terdapatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.
3.
Akses terhadap pelayanan berkualitas masih rendah
4.
Masih terdapat Angka kesakitan akibat penyakit
5.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
6.
Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan yang menyebabkan terjadinya penyebaran malaria, DBD dan vilaria.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
7.
Masih terbatasnya tenaga spesialis dan teknis dalam mendukung pelayanan Rumah Sakit maupun Puskesmas.
8.
Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan baik dirumah sakit maupun puskesmas. Rumah bidan dan pustu masih banyak yang sudah mengalami kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan.
9.
-
Puskesmas non perawatan rusak ringan 3 unit, rusak berat 1
-
Pustu rusak ringan 18 dan rusak berat 10
-
Puskesmas keliling 11 rusak ringan dan 6 rusak berat.
-
Rumah medis rusak ringan 13 dan rusak berat 8
-
Rumah para medis 56 rusak ringan dan 23 rusak berat
-
Rasio dokter 22,4 / 100.000 penduduk dari target 25/100.000
-
Rasio dokter spesialis 1,57/100.000 penduduk dari target 2/100.000
-
Rasio dokter gigi 3,4/100.000 penduduk dari target 6/100.000
-
Rasio bidan 117/100.000 penduduk dari target 120/100.000
-
Rasio perawat 76,3/100.000 penduduk dari target 90/100.000
Masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan akses kesehatan yang memadai.
10. Terbatasnya tenaga teknis kesehatan dan system distribusi belum proporsional. 11. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas 12. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan. 13. Masih rendahnya kontribusi dunia usaha (dalam peningkatan pelayanan kesehatan 14. Pengetahuan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah 15. Kemandirian peserta KB masih rendah 16. Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan prinsip kesehatan 17. Status kesehatan masyarakat antar desa masih terdapat perbedaan;
B.
Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman dan Demokratis Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan sosial politik masyarakat yang berkeadilan dengan menjamin kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang serta penerapan demokrasi
disemua tingkatan
pemerintahan.
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
C.
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan disemua tingkatan yang tercermin dari berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta professional.
D.
Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan. Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sector dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan SDA dan kelestarian lingkungan hidup.
E.
Meningkatkan dan mengembangan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan. Posisi strategis Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah hinterland Kota Jambi belum dioptimalkan maka di prioritaskan : 1.
Peningkatan dan pengembangan infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam mendukung pengembangan wilayah yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Pembangunan sarana ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik.
2.
Pengembangan Infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman masih memerlukan pengembangan.
4.2
Prioritas Pembangunan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan
sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015, seperti disajikan pada Tabel 4.1;
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
SASARAN 3
1
Peningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Pemerataan sebaran sarana pendidikan formal dan non formal Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan Minimal untuk tingkat SD/SMP/SMA/SMK. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya Penyediaan alat- alat Laboratorium. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya jaminan kesehatan pada masyarakat miskin Meningkatnya peserta KB Peningkatan minat baca penduduk
2.
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokratis
Terciptanya kepastian hukum Terciptanya keselarasan kehidupan sosial masyarakat Terciptanya demokrasi disemua tingkatan pemerintahan
3.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan Transparan
4.
Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumberdaya daerah, investasi, pariwisata, dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan
5
Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan
Terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan dipercaya masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan PNS Meningkatnya Pelayanan Publik Terwujudnya birikrasi yang proporsional dan profesional Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntable Peningkatan Produksi dan Produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Meningkatnya akses distribusi dan ketersediaan pangan Terciptanya tenaga kerja yang profesional tanguh dan dapat bersaing Peningkatan Pembinaan sektor UKM dan Koperasi dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan Kawasan pariwisata terpadu Candi Muaro Jambi Meningkatnya kualitas perizinan Meningkatnya jaringan pemasaran produk – produk unggulan Membaiknya pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Terciptanya pemuda dan insan olah raga yang berprestasi dan sejahtera Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan Pengembangan Infrastruktur jaringan listrik, air bersih, irigasi dan sanitasi. Peningkatan kebersihan dan taman terbuka hijau Peningkatan sarana trasportasi dan keselamatan trasnportasi Penaggulangan Bencana
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Program dan kegiatan disusun dalam perubahan RKPD ini merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2015. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2015, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dan bab III. Tahun 2015 ini juga merupakan tahun terakhir periode RPJMD 2011-2016. Oleh karena itu dalam perubahan RKPD ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan juga diarahkan pada pencapaian target – target pada RPJMD 2011-2016. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daeran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada tabel sebagaimana terlampir ;
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016. Perubahan RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2015 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2015 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); 2. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana
maupun
sebagai
pengawas
dalam
pelaksanaan
kebijakan
dan
program/kegiatan. 4. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Muaro Jambi; 5. Kepala Bappeda Kabupaten Muaro Jambi melalukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil
pemantauan
dan
pengendalian
SKPD,
apabila
ditemukan
adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Muaro Jambi c.q Kepala Bappeda Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD; 6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan / penyempurnaan kepada Bupati Muaro Jambi c.q Kepala Bappeda Kabupaten Muaro Jambi; 7. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2015. 8. Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. BUPATI MUARO JAMBI,
H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Kata Pengantar