PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa agar kegiatan pembangunan di Desa dapat dilaksanakan secara demokratis, efektif, efisien, dan bersasaran, perlu adanya perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah ;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur perencanaan pembangunan desa ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus . 2.
Bupati adalah Bupati Kudus.
3.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.
Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakatnya.
8.
Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
9.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 ( enam ) tahun.
3 10.
Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 ( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
11.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.
Misi adalah rumusan umum mengenai dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
15.
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
16.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
17.
Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
upaya-upaya
yang
akan
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 2 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya. (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 3 Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi: a. RPJM-Desa, untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun. b. RKP-Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. Pasal 4 (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi : a. penyelenggaraan pemerintahan desa ; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa ;
4
c. keuangan Desa ; d. profil Desa ; e. informasi lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5 RPJM-Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa kedalam Strategi Pembangunan Desa, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa. Pasal 6 RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa. BAB III TAHAPAN PERENCANAAN Pasal 7 Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi : a. penyusunan rencana ; b. penetapan rencana ; c. pengendalian pelaksanaan rencana ; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Pasal 8 Tahapan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berkelanjutan dengan keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh. BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) Pasal 9 Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan : a. penyiapan rancangan awal ; b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah ; c. penyusunan rancangan akhir. Pasal 10 (1) Penyiapan rancangan awal RPJM-Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah. (2) Rancangan awal RPJM-Desa merupakan Musrenbang Desa jangka menengah.
bahan
bagi pelaksanaan
5 Pasal 11 (1) Musrenbang Desa jangka menengah dilaksanakan paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah Kepala Desa dilantik. (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masingmasing penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat. Pasal 12 Hasil Musrenbang Desa jangka menengah disusun oleh Pemerintah Desa menjadi rancangan akhir RPJM-Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Pasal 13 Apabila terjadi pemberhentian Kepala Desa, maka penjabat Kepala Desa melanjutkan program yang telah berjalan dalam RPJM-Desa. Bagian Kedua Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa ) Pasal 14 Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan : a. penyiapan rancangan awal ; b. musyawarah perencanaan pembangunan ; c. penyusunan rancangan akhir. Pasal 15 (1) Penyusunan rancangan awal RKP-Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM-Desa. (2) Rancangan awal RKP-Desa merupakan Musrenbang Desa penyusunan RKP-Desa.
bahan
bagi
pelaksanaan
Pasal 16 (1) Musrenbang Desa penyusunan RKP-Desa dilaksanakan paling lambat bulan Januari. (2) Musrenbang Desa penyusunan RKP-Desa diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat. Pasal 17 (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6 BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 18 (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. (2) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah untuk turut mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa. BAB VI PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Oktober 2006 BUPATI KUDUS, Ttd.
MUHAMMAD TAMZIL Diundangkan di Kudus pada tanggal 21 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Ttd. BADRI HUTOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 15
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
I. PENJELASAN UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu pedoman perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Untuk memberikan landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa pada masingmasing desa., diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perencanaan Pembangunan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
8 Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 88
